bahan paparan kapuslabfor sarasehan olah tkp

7/22/2019 Bahan Paparan Kapuslabfor Sarasehan Olah TKP

1/17

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRIPUSAT LABORATORIUM FORENSIK

PERAN PUSLABFOR BARESKRIM POLRIDALAM RANGKA

SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION

Oleh : BRIGJEN POL Drs. ANDAYONOKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah

meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan

pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara scientific Crime

Investigation(penyidikan secara Ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri

serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa

dalam penyidikan harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta

tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan

dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan

sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam

sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau

memanfaatkan fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik,

Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan

merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi

tulang punggung (back-bone) dalam proses peradilan pidana terutama pada

pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh

beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak

Disampaikan pada Workhop Pengolahan TKP, di hotel Borobudur 21 Desember 2011

Page 1


2/17

ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang

utama (andalan).

Seperti telah dikenal pada sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau

ilmu kriminalistik yaitu adanya bukti segitiga TKP (triangle crime scene) makaterdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Dalam hal ini peran dari

micro evidence(unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam scientific crime

investigation / SCI (penyidikan secara Ilmiah) karena akan menghubungkan

rantai antara korban (victim), pelaku (suspect) dan TKP serta barang bukti

(physical evidence) itu sendiri. Sehingga dari beberapa pakar berpendapat

bahwa bukti segitiga TKP dapat dikembangkan menjadi bukti segi empat

(linkage theory) yaitu dengan mengangkat TKP menjadi salah satu unsur dan

digambarkan dengan skema sebagai berikut:

TKP

Pelaku

Barang bukti

mikro EVIDENCE

Barang Bukti

Korban


Page 2


3/17

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan

unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium

atau oleh ahlinya akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat

(Berita Acara / BA) dan atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila

dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan

dibuatkan Berita Acara (BA) akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau

keterangan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari scientific crime

Investigation adalah barang bukti mikro (micro evidence) yaitu bagaimana

barang bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti

diawetkan agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan

laboratorium) dan adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris

kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan

saksi-saksi / tersangka oleh penyidik.

II. Peran Puslabfor Bareskrim Polri dalam pengolahan TKP dalam rangka

scientific crime investigation.

Sesuai Perkap Nomor 21 tahun 2010, Puslabfor merupakan unsur

pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim yang bertugas membina

dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik guna mendukung

penyidikan dalam penegakkan hukum, yang dalam melaksanakan tugas

tersebut, Puslabfor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris

kriminalistik barang bukti sesuai dengan bidang ilmu forensik dalam

rangka pembuktian ilmiah.

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya labfor meliputi sistem

dan metoda, sumber daya manusia, material, fasilitas dan jasa termasuk


Page 3


4/17

instrumen analisis; serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam

rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan

3. Pembinaan teknis fungsi labfor kepada Polri dan pelayanan umum fungsi

labfor kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas secara

operasional dilaksanakan oleh lima bidang yaitu :

1. Bidang kimia dan biologi forensik (bidkimbiofor)

2. Bidang fisika dan komputer forensik (bidfiskomfor)

3. Bidang dokumen dan uang palsu forensik (biddokupalfor)

4. Bidang balistik dan metalurgi forensik dan (bidbalmetfor)

5. Bidang narkotika dan obat berbahaya forensik (Bidnarkobafor)

Untuk mendistribusikan pelayanan ke wilayah-wliayah yang jauh dari

Mabes Polri, Puslabfor memiliki 6 (enam) cabang yaitu di Medan, Palembang,

Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Dan dalam waktu dekat segera

dibangun cabang baru di Kaltim, Kalbar, Papua, dan Pakan Baru (sesuai

blueprint Bareskrim Polri, diproyeksikan pada tahun 2025 tergelar labfor cabang

untuk tiap Polda). Selain itu dengan pemikiran bahwa para penyidik pun harus

memiliki alat olah TKP yang memadai pimpinan Polri telah pula mendistribusikan

peralatan allabfor lapangan ke kepolisian kewilayahan sesuai prioritas, yang

hingga saat ini telah berjalan 3 tahap (tahap I = 6 site, tahap II = 18 site dan

tahap III =56 site) yang tergelar secara selektif prioritas.

Dalam rangka menghindari faktor-faktor subjektif dari sumber daya

manusia dalam menentukan hasil pemeriksaan sehingga diperoleh hasil

pemeriksaan yang cepat, tepat, akurat serta sesuai dengan kaidah ilmiah dan

hukum, maka diperlukan peralatan khusus (alsus) instrumen dalam mendukung

proses penyelidikan dan penyidikan.


Page 4


5/17

Peralatan khusus untuk menunjang kegiatan operasional pemeriksaan

barang bukti di Puslabfor Bareskrim Polri terdiri atas :

1. Instrumen analisis kimia, antara lain : DNA Profilling, Gas

Chromatography(GC). High Performance Liquid Chromatography(HPLC), Ion Chromatography (IC), Atomic Absorbance Spectrometer

(AAS), Ultra Violet Ultra Violet visible spectrometer (UV UVVis), Gas

Chromatography Mass Spectrometer (GCMS), Video Spectral

Comparator (VSC), Ion Scan, Fourier Transform Infrared Spectrometer(FTIR), Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer (ICPS),

Scanning Electron Magnetic (SEM), Foram dan lain lain.

2. Alat Ukur yang digunakan untuk melakukan kalibrasi suatu bahan

sebagai penunjang kegiatan pemeriksaan forensik.

3. Alat Optik yang digunakan untuk digabung dengan peralatan

photography, comparison microscope dan lain lain.

4. Alat Deteksi yang digunakan untuk mendeteksi suatu bahan dengan

ketajaman tinggi seperti untuk bahan peledak / explosive, gas, bahan

logam / metal dan radioaktif, seperti polygraph, voice analyzer, sabre 400

dan lain lain.

Berkaitan dengan peralatan khusus instrumen tersebut, dalam rangka

operasionalisasi, pemeriharaan dan perawatan, serta penggantian peralatan

yang sudah kadaluwarsa serta pengadaan peralatan khusus instrumen yang

baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan

anggaran yang cukup besar, sehingga Puslabfor mempunyai penampilan prima

dalam memberikan pelayan dan dukungan kepada penyidik dalam scientific

crime investigation, karena hal yang tidak mungkin operasionalisasi suatu

laboratorium tanpa didukung oleh peralatan khusus instrumen.

Sesuai dengan undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

peran Puslabfor dalam proses penyidikan tindak pidana dapat dilihat dalam


Page 5


6/17

Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik berwenang

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara, Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal

penyidik menganggap perlu, dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang

memiliki keahlian khusus. Definisi tentang ahli dapat dilihat pada pasal 1 butir 28

dan pada bagian penjelasan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

ahli adalah seseorang yang karena keahliannya baik berdasarkan pendidikan

atau pengalamannya memiliki keahlian dalam bidangnya.

Dalam rangka memenuhi ketentuan undang undang, sesuai pasal 183 ketika

penyidik akan menentukan status seseorang menjadi tersangka, sekurang-

kurangnya harus dipenuhi dua alat bukti yang sah, sedangkan alat bukti

yang sah sesuai pasal 184 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka

Puslabfor Bareskrim Polri dapat berperan dalam hal tersebut sebagai saksi

ahli, memberikan alat bukti surat dalam bentuk berita acara pemeriksaan serta

memberikan petunjuk sesuai hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak

pidana yang terjadi mulai semenjak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan

serta di pengadilan.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan,

penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan

dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1)

KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta

pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut

salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga

Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan

hukum sebagai berikut :


Page 6


7/17

1. Tahap penyelidikan

Pada proses penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang untuk

mencari keterangan dan barang bukti di TKP. Dalam rangka penanganan

TKP ini, penyelidik maupun penyidik berusaha mencari barang bukti

yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium. Untuk

mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti

tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian

mengenai bahan atau barang bukti tersebut. Oleh karena itu, tahap ini

perlu melibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh kasus narkotika,

pemalsuan produk industri, kebakaran, pembunuhan, peledakan,

pencemaran lingkungan hidup / limbah dimana barang buktinya sering

bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat

tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan. Dari hasil pemeriksaan

laboratorium tersebut nantinya dapat dijadikan petunjuk dalam proses

penyelidikan / penyidikan lebih lanjut.

2. Tahap penindakan

Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan penyitaan

terhadap barang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak

pidana yang terjadi. Dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda

atau barang yang berbahaya atau mudah terkontaminasi, cara

pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus, maka

diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani

barang bukti tersebut. Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan,

keracunan, kebakaran dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan

bahwa barang bukti yang kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan diLaboratorium tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi, sehingga

hasil pemeriksaan yang dilakukan akan sesuai dengan sifat asli barang

bukti tersebut. Peran Laboratorium Forensik pada tahap penindakan


Page 7


8/17

sangat diperlukan yaitu pada pengambilan barang bukti atau sampling

serta pengamanan atau pengawetan barang bukti yang akan diperiksa di

laboratorium.

3.

Tahap pemeriksaanPemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan,

kejelasan dan keidentikkan tersangka dan atau saksi atau barang bukti,

sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di

dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah satu kegiatan pada

tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan Laboratorium Forensik

antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang Ahli atau

orang yang memiliki keahlian khusus. Sepanjang pendapat orang Ahli

yang diminta penyidik tersebut berhubungan dengan barang bukti, maka

Ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di

laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan kandungan zat aktif dalam

narkotika, pemeriksaan racun dalam organ tubuh, pemeriksaan keaslian

tulisan tangan, sidik jari pada senjata api dan sebagainya. Dimana hal-

hal tersebut memerlukan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh

Laboratorium Forensik.

4. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Dimana

dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik

wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Susunan berkas perkara, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli

mengenai barang bukti. Dengan demikian, maka peran Laboratorium

Forensik pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada

penyidik.


Page 8


9/17

5. Tahap penuntutan

Peran Laboratorium Forensik Polri dalam hal proses penuntutan,

Penuntut Umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa Ahli dari

Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik,

sehingga unsur pidana yang didakwakan kepada tersangka menjadi lebih

akurat. Selain itu, dalam hal Jaksa melakukan penyidikan kasus tindak

pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang

bukti untuk diperiksa oleh Ahli di Laboratorium Forensik.

6. Tahap peradilan

Peran Laboratorium Forensik Polri dalam tahap Peradilan, menurut

KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah, Dari ke-

5 (lima) alat bukti tersebut diatas, minimal 3 (tiga) diantaranya dapat

diemban oleh laboratorium forensik Polri yaitu keterangan ahli, surat dan

petunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan

pemeriksaan laboratoris barang bukti dalam bentuk produk pemeriksaan

laboratorium forensik Polri.

Dalam rangka memberikan pelayanan Pemeriksaan Teknis kriminalistik

TKP dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada penyidik,

telah diatur dan diuraikan dalam perkap 10 Tahun 2009 tentang tentang Tata

cara dan Persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan

Laboratoris Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri.

Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dilaksanakan oleh Puslabfor

adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan,

pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (preliminary test) barang bukti yang

dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik sesuai


Page 9


10/17

pasal 1 ayat 6 Perkap 10 Tahun 2009, sedangkan Pemeriksaan laboratoris

kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang

diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman

petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan

dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang

telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai

pasal 1 ayat 7 Perkap 10 tahun 2009 dan KUHAP pasal 183 / 184.

Sesuai dengan uraian tersebut diatas pada dasarnya apabila penyidik

telah mampu melakukan pencarian, pangamanan, pengawetan, pemeriksaan

pendahuluan, maka laboratorium forensik tinggal menerima barang bukti

tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, namun untuk kondisi TKP

tertentu kadang-kadang, atau penyidik memandang laboratorium forensik perlu

melakukan pemeriksaan di TKP antara lain karena : pencarian dan pengambilan

BB memerlukan metode dan peralatan khusus yang belum dimiliki penyidik

(contoh :mencari darah dilantai yg sudah dibersihkan dll), karena bentuk dan

sifatnya barang bukti tidak dapat dibawa ke laboratorium (contoh: lantainya

sendiri), untuk mendapat sample atau barang bukti yang baik perlu dilakukan

uji pendahuluan (pre leminari test) dilapangan dan lain lain (contoh :mencari

sample darah disaluran pembuangan dan sebagainya).

Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dapat dimintakan bantuan

labfor tercantum dalam pasal 5 ayat (2) Perkap nomor 10 Tahun 2009 yaitu :

1. pembunuhan;

2. perkosaan;

3. pencurian;

4. penembakan;

5. kebakaran/pembakaran;6. kejahatan komputer;

7. kecelakaan;


Page 10


11/17

8. kecelakaan kerja;

9. sabotase;

10. peledakan;

11. terorisme;

12. keracunan;

13. laboratorium ilegal (clandestine Laboratory);

14. pencemaran lingkungan/limbah berbahaya; dan

15. kasus-kasus lain yang menurut pertimbangan penyidik memerlukan

dukungan Labfor Polri.

Pada Perkap nomor 10 tahun 2009 khususnya terkait Tata cara dan

Persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP, ada beberapabutir yang merupakan penyempurnaan dari Juknis 822 dan 844 (yang diberi

huruf garis bawah)

Pasal 6

(1) Tata cara permintaan pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP adalahsebagai berikut:

a. kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi,mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada

Kalabfor Polri segera setelah kejadian diketahui, denganmenjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;b. dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan

pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, danpermintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh)hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan

c. permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajibdilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenispemeriksaan.

(2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebutsecara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinaninstansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalambatas waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan


Page 11


12/17

mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan TKP tanpa memberikanhasil pemeriksaan TKP.

(4) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan barusetelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c.

Pasal 7

1. Sebelum Kepala kesatuan kewilayahan atau Kepala/pimpinan instansimengajukan permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1), harus menjamin bahwa TKP masih terjaga keaslian(status quo) nya.

2. Apabila TKP telah mengalami kerusakan/terkontaminasi, makapemeriksaan teknis kriminalistik tidak dapat dilakukan.

Pasal 8

1. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, dilakukan oleh personel Labfor Polribersama dengan penyidik secara terpadu dan proporsional.

2. Untuk kelancaran pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, penyidik harusmenguasai permasalahan yang berkaitan dengan kasus.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat administrasipenyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penangananbarang bukti.

Sedangkan Untuk permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti

secara lengkap bisa dilihat pada Perkap 10 tahun 2009 tentang Tata Cara Dan

Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian

Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. Keterpaduan fungsi dalam pengolahan TKP dalam rangka scientific crime

investigation.


Page 12


13/17

Salah satu pengalaman Polri yang sangat spektrakuler dengan

menggunakan metode scientific crime investigationadalah pengungkapan kasus

kasus bom. Pengungkapan Kasus Bom Bali sebagai contohnya, pada awalnya

banyak diragukan berbagai pihak, apa mungkin Polri mampu mengungkapnya?

Bahkan ketika setahap demi setahap mulai menapak mengungkap bom bali

langsung terdengar tuduhan tak sedap, Polri telah merekayasa kasusnya.

Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari keterpaduan fungsi dan peran

para ahli forensik dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

berawal dari pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melakukan

pemeriksaan dan menghubungkan micro evidence (barang bukti mikro),

seperti pengungkapan identitas korban menggunakan pemeriksaan sidik jari

(daktiloskopi), pemeriksaan deoxirybose nucleic acid (DNA), Serologi / darah,

Odontologi Forensik (pemeriksaan gigi), disaster victimiIdentification (DVI) dan

lain lain. Pengungkapan dengan menggunakan ilmu kimia, fisika dan lain lain

yang dilakukan PUSLABFOR BARESKRIM POLRI termasuk proses pelacakan

salah satu tersangka yang didasarkan nomor seri kendaraan bermotor (nomor

rangka dan nomor mesin) dengan metode penimbulan kembali (re-etching)

nomor nomor tersebut yang telah dirusak dengan reaksi kimia tertentu, serta

penentuan bahan isian bom yang ditemukan di TKP yang identik dengan bahan

yang ada di tubuh, pakaian, rumah, kendaraan tersangka.

Pengolahan TKP dalam proses penegakan hukum pada dasarnya

adalah tugas dari penyidik, namun karena kadang kala dalam penangannan

TKP diperlukan keahlian (pengemban ilmu forensik) tertentu, maka penyidik

berdasarkan kewenangannya sesuai uraian pada awal tulisan dapat minta

bantuan ahli (pengemban ilmu forensik). Kadang kala dalam penanganan suatu

kasus, diperlukan bukan hanya satu ahli saja, misalnya untuk olah TKP yangberkaitan dengan BOM, paling tidak ada 3 (tiga) pengemban forensik yang

harus memainkan peranannya yaitu kedokteran forensik, identifikasi forensik


Page 13


14/17

(Inafis), dan laboratorium forensik. Selain itu untuk kepentingan keamanan dan

pengembangan penyidikan, kadang kala penyidik memerlukan juga tim gegana,

anjing pelacak serta ahli lain, selain sabhara untuk menjaga sekitar TKP.

Banyaknya pihak yang turut berperan dalam penangaan TKP, sehingga

memerlukan koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik,

dan agar masing masing fungsi dapat berperan dengan baik harus ada yang

mengatur dan mengkoordinasikannya, yang dalam hal ini penyidik lah selaku

manajer / penanggung jawab TKP yang harus berperan sebagai koordinator

yang mengatur pelaksanaan olah TKP sesuai kebutuhan, sedangkan para

pengemban ilmu forensik berperan sebagai dukungan teknis (supporting team).

Sesuai pasal 14 ayat 1 huruf h Undang Undang Repuplik Indonesia nomor

2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa

sebagai pengemban fungsi forensik di lingkungan Polri, dalam SOTK Mabes

Polri yang baru secara struktural saat ini masih terpisah - pisah dimana fungsi

sebagai personal Identification diemban oleh Pusat Identifikasi Bareskrim Polri,

fungsi physical evidence Identification diemban oleh Pusat Laboratorium

Forensik Bareskrim Polri, Fungsi Kedokteran Forensik diemban oleh Bidang

Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran Kesehatan Polri dan fungsi Psikologi

Forensik diemban oleh Bagian Psikologi Kepolisian, Biro Psikologi, As SDM Polri

sehingga koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sering terhambat birokrasi.

Sebenarnya pada tahun 1995, ketentuan terkait keterpaduan fungsi dalam

pelaksanaan olah TKP pernah ada, walaupun hanya merupakan surat perintah

Deputi operasi atas nama Kapolri kepada pihak-pihak terkait dengan menunjuk

nama dan jabatan untuk malaksanakan olah TKP secara terpadu yaitu Surat

perintahDeop Kapolri No. Pol : Sprin / 2375 / IX / 1995 tanggal 13 September

1995. Tentang pembentukan Tim olah TKP terpadu dari unsur Labfor,

Identifikasi dan Dokkes sebagai Unit pengolah TKPdi tingkat Mabes Polri. Surat

Perintah keterpaduan olah TKP tersebut terbukti efektif dapat mengungkapkan

beberapa kasus dengan lebih cepat, mulai dari olah TKP hingga pengajuan


Page 14


15/17

berkas ke penuntut umum. Tentunya kita masih ingat beberapa keberhasilan

pengungkapan kasus kasus besar yang melibatkan keterpaduan fungsi

dan terbukti berhasil seperi kasus Bom bali dan sebagainya, Namun karena

berbentuk Surat perintah dan ditujukan kepada pejabat tertentu serta bersifat

sesaat maka ketika terjadi pergantian pejabat, Surat perintah tersebut secara

defakto sudah tidak berfungsi lagi.

Dalam konsep keterpaduan olah TKP tersebut dimulai bagaimana

penyidik dapat segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk minta bantuan

olah TKP, bagaimana para pengembang fungsi forensik berkoordinasi untuk

menentukan ahli apa saja yang diperlukan untuk kasus tertentu, kemudian diatur

urut-urutan masuk ke TKP sesuai dengan kepentingan fungsi masing masing

pengemban fungsi forensik, hingga rapat de brifing setelah selesai malakukan

olah TKP, sehingga setelah olah TKP selesai penyidik sudah memperoleh

gambaran kasus yang terjadi dan memperoleh arah penyidikan yang dapat

segera ditindak lanjuti.

Dari sarasehan ini diharapkan muncul ide ide segar dan terobosan kreatif

yang yang membumi terkait penanganan /pengolahan TKP dengan keterpaduan

fungsi kepolisian / forensik selanjutnya menjadi program unggulan dalam

program revitalisasi Bareskrim Polri sehingga dapat memberikan pelayanan

prima kepolisian, khususnya dalam olah TKP.

IV. Kesimpulan dan rekomendasi

a. Kesimpulan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan

pemeriksaan TKP dan barang bukti secara ilmiah dalam rangka

mendukung penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah (Scientific

Crime Investigation), Laboratorium Forensik bersinergi dengan

pengemban fungsi forensik lainnya berperan serta mendukung

program Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima.


Page 15


16/17

2. penyidik dapat meminta bantuan pemeriksaaan teknik kriminalistik

TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti

dengan memenuhi persyaratan formal dan teknis sesuai Peraturan

Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan

permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris

Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri.

3. Agar diperoleh hasil pemeriksaan teknik kriminalistik TKP dan

pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang cepat,

tepat, akurat serta sesuai dengan kaidah kaidah ilmiah dan hukum

harus didukung peralatan khusus instrumen canggih sesuai

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

b. Rekomendasi

1. Pemanfaatan dan keterpaduan fungsi kepolisian / forensik dalam

rangka scientific crime investigation telah terbukti handal dan

mampu mengungkap berbagai kasus tindak pidana, sehingga perlu

menjadi program unggulan dalam program revitalisasi Bareskrim

Polri melalui program pembenahan reserse dan mempercepat

perubahan budaya Polri dengan memacu perubahan pola pikir(mind set) dan budaya kerja (culture set) penyidik Polri.

2. Puslabfor Bareskrim Polri dalam scientific crime invesitigation

tidak bisa lepas dari dukungan sarana dan prasasana berupa

peralatan khusus instrumen, sehingga membutuhkan ketersediaan

dukungan anggaran yang memadai, baik untuk operasional,

pemeliharaan dan perawatan serta penggantian peralatan yang

sudah kadaluwarsa.

V. Penutup

Demikian gambaran tentang peran Pusat laboratorium forensik

Bareskrim Polri dalam pengolahan TKP dalam rangka Scientific Crime


Page 16


17/17

Investigation yang dapat disampaikan, mudah mudahan dapat dijadikan bahan

masukan bagi para peserta workhop untuk menyusun hasil dari workshop

dengan tema : Revitalisasi pengamanan dan pengolahan TKP dalam rangka

meningkatkan profesionalisme penyidik tindak pidana guna menghadapi

perkembangan kejahatan dan tuntutan reformasi birokrasi penegakan hukum,

yang dilaksanakan di hotel Borobudur pada tanggal 21 Desember 2011

Jakarta, 21 Desember 2011

KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI

Drs. ANDAYONOBRIGADIR JENDERAL POLISI


Page 17

bahan paparan kapuslabfor sarasehan olah tkp

Documents