208 k pdt.sus-phi 2013 ttg serikat buruh
Post on 18-Feb-2018
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 1/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
PRAYITNO, bertempat tinggal di Duta Asri, Blok A, No. 8, RT 014/RW
03, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabuapten Tangerang, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Surya Tjandra, SH.,LLM., dan kawan-kawan,
para Advokat/Tim Advokasi Federasi Serikat Buruh Indonesia,
beralamat Jalan Tipar Timur No. 1-F, RT 017/04, Semper Barat,
Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18
Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
m e l a w a n
PT HAND SUM TEX, yang diwakili oleh Huang Po Cheng, selaku
Direktur, berkedudukan di Jl. Moh. Toha Km 03, No. 08, Desa Galeong,
Mauk, Margasari, Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Mohammad Anwar, SH., selaku Manager Personalia dan
Umum PT Hand Sum Tex, beralamat di Jl. Moh. Toha Km 03, No. 08,
Desa Galeong, Mauk, Margasari, Karawaci Kota Tangerang, berdasarkan
surat kuasa khusus No. 03-HST/III/2013, tanggal 8 Maret 2013, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:
A. Dasar- Dasar Gugatan:
1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 17
telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
perburuhan melalui Pengadilan Industrial;
Pasal 1 angka 1:
Hal. 1 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 2/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan;
Pasal 1 angka 17:
Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di
lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan
memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
2. Hal mana dalam gugatan ini perselisihan yang timbul ialah perselisihan hak
yang diikuti oleh perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
Pasal 1 angka 2:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
Pasal 1 angka 4:
Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan
kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 86 UU No. 2 Tahun 2004, menyatakan
perselisihan Hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan
Kerja dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dan perselisihan
hak wajib untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum PHI memutus perkara
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
Pasal 86:
Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan
perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan HubunganIndustrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau
perselisihan kepentingan;
4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan hak yang diikuti dengan
perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, untuk selanjutnya dalam gugatan
ini disingkat PHK, antara Penggugat buruh PT Hand Sum Tex, Sdr Prayitno
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 3/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tergugat, PT Hand Sum Tex. Hal mana obyek gugatan ini
didasarkan pada tindakan pelanggaran hak kebebasan berserikat dan PHK
tanpa dasar hukum terhadap Para Penggugat melalui Surat PHK yang
dikeluarkan oleh Tergugat dengan keterangan sebagai berikut:
Surat Keputusan PHK terhadap Penggugat:
Nomor : 009-HST/II/2012;
Perihal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
Tertanggal : 09 Februari 2012;
5. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004,
perselisihan hak yang diikuti dengan perselisihan PHK ini telah menempuh
penyelesaian melalui mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Tagerang. Perkara ini telah diperiksa hingga keluar Anjuran tertulis
dengan No: 567.2/317/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang pada amarnyamenganjurkan hal-hal sebagai berikut (Bukti P1):
Menganjurkan
1. Hubungan kerja antara pekerja Sdr. Prayitno dengan Perusahaan PT.
Hand Sum Tex masih tetap berlanjut;
2. Agar perusahaan PT. Hand Sum Tex setelah menerima anjuran ini
memanggil Sdr. Prayitno untuk bekerja kembali;
3. Agar Sdr. Prayitno setelah menerima Anjuran ini segera melapor ke
perusahaan PT. Hand Sum Tex untuk bekerja kembali;
4. Agar kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 155 ayat (2)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat menyatakan menolak Anjuran
Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Tangerang
berdasarkan surat Nomor: 01-HST/VII/2012, perihal jawaban atas anjuran
mediator pada tanggal 5 Juli 2012;
6. Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi kewenangan relatif dan
absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk diperiksa oleh
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
B. Alasan Gugatan:
1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja tetap dan telah bekerja di PT. Hand
Sum Tex sejak bulan juni 1998 dibagian Packing C (Bukti P-2a) dengan
Hal. 3 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 4/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan Upah sebesar Rp 1.740.040,00/ bulan (satu juta tujuh ratus
empat puluh ribu Rupiah)(Bukti P-2b);
2. Bahwa selama bekerja, Penggugat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai
dengan apa yang menjadi kewajiban dari pekerja/buruh;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2011 Penggugat terpilih menjadi Ketua
Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Buruh Indonesia (Ketua PUK FSBI
PT. Hand sum Tex);
4. Bahwa semenjak terpilih menjadi Ketua serikat Buruh, Penggugat gigih
meminta kepada perusahaan agar perusahaan memenuhi hak-hak normatif
anggotanya dan menjalankan peraturan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya,
diantaranya: (Bukti P-3);
1. Perusahaan tidak memberlakukan pensiun bagi pekerja/buruh PT. HandSum Tex yang sudah memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak
pensiunnya sesuai dengan Pasal 167 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun
2003;
2. Mutasi yang sewenang-wenang;
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang tidak sesuai dengan
program JPK yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek yang sesuai
dengan UU No. 3 Tahun 1992;
5. Bahwa upaya pemenuhan hak normatif buruh PT. Hand Sum Tex diduga
kuat membuat ”gerah” Tergugat hingga akhirnya Tergugat berupaya mencari
kesalahan Penggugat, diantaranya;
-- Pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat dituduh mencuri 1 (satu)
Dirigen Chemikal Boiler (air boiler untuk minum). Atas tuduhan
Tergugat tersebut, Penggugat diberikan skorsing pada tanggal 29
Desember 2011 sampai tanggal 2 Januari 2012 dan Penggugat akhirnya
membuat surat Pernyataan permohonan maaf kepada Tergugat dan tidak
mengulangi kembali perbuatan tersebut;
-- Pada tanggal 27 Januari 2012, Penggugat dituduh memakai tanda
pengenal ID Card Palsu. Atas tuduhan tersebut Penggugat dianggap oleh
Tergugat telah melakukan kesalahan berat kedua kalinya dan kemudian
Tergugat menjatuhkan Surat Skorsing pada tanggal 31 Januari 2012 yang
berlaku hingga 15 Februari 2012;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 5/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa kemudian upaya solidaritas dari aliansi Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak-hak normatif di PT. Hand
Sum Tex, termasuk mengenai penerapan UMK Kota Tangerang Tahun 2012,
dianggap oleh Tergugat bahwa Penggugat telah memprovokasi aliansi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut dan Pengggugat diberikan surat PHK;
7. Bahwa diduga kuat bahwa alasan melakukan pelanggaran berat yang
menjadi dasar perusahaan memgeluarkan surat PHK terhadap Penggugat
tanpa dasar yang jelas, cenderung dipaksakan dan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada ini, sehubungan dengan aktivitas
Penggugat yang merupakan ketua aktif Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Tindakan ini jelas merupakan pemberangusan terhadap hak
keserikatburuhan Penggugat;8. Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum oleh
karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-
undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang memberi larangan
kepada Tergugat untuk melakukan PHK dengan alasan Penggugat
merupakan pengurus serikat dan menjalankan fungsinya serta hak sebagai
pengurus serikat buruh di perusahaan. Lebih lanjut undang-undang juga
menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum dan pengusaha wajib
mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang bersangkutan;
Pasal 153 ayat (1) huruf g & (2) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003;
(1) Pengusa dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan:
g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama;
(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan
pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang
bersangkutan;
Hal. 5 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 6/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat
pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas
melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana
kejahatan;
Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk
membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi
pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan
atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :
a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau
melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
Pasal 43 UU 21 Tahun 2000:
(1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00; (seratus juta Rupiah)dan paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana kejahatan;
10. Keputusan PHK oleh Tergugat jelas pula melanggar Konvensi International
Labour Organisation (ILO) No 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada hak
untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya UU
No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia;
Pasal 1 Konvensi ILO No. 98:
(1) Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan
pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 7/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(2) Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-
tindakan yang bermaksud:
(a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu
serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;
(b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh
berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta
dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja
atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;
11. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat juga telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat, dan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan
gugatan. Kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
I. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan akibat tidak diakuinya
Penggugat sebagai buruh PT Hand Sum Tex, sehingga berakibat padaterhentinya hak Penggugat untuk bekerja dan tidak jelasnya masa
depan Penggugat beserta keluarganya;
II. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat
berat bagi Penggugat dan keluarganya, karena secara tiba-tiba harus
menjadi seorang pengangguran, sementara untuk mencari pekerjaan
baru tidak mudah karena faktor usia, dll;
III. PHK oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materiil yaitu
biaya-biaya untuk mengurus kasus ini mulai dari beberapa kali sidang
mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang,
sampai dengan pengajuan gugatan maupun sidang PHI yang akan
datang di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Serang, Banten;
Duduk Perkara:
Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendasari gugatan Perselisihan Hak yang diikuti
oleh Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara ini:
1. Tergugat yakni PT Hand Sum Tex adalah perusahaan garment yang mengerjakan
produksi pakaian bermerk diantaranya Lulu Lemon, Calvin Clein, dan Alfred
Duner yang didirikan sejak tahun 1989;
2. Perusahaan ini berdomisili hukum di Jl. Moh. Toha KM. 03, No. 08 Desa
Galeong, Mauk, Margasari Karawaci Kota Tangerang, Banten. Hasil produksi ini
dikirim ke luar Negeri, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang;
Hal. 7 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 8/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Sedangkan Penggugat adalah pekerja PT Hand Sum Tex dengan detail nama,
mulai masuk kerja, departemen kerja, dan upah per bulan sebagai berikut:
Nama : Prayitno;
Mulai Masuk Kerja : Juni 1998;
Departemen : Pack C;
Upah Per bulan : Rp 1. 740.570,00( Rp 58.019,00 X 30 hari);
Dugaan Pelanggaran Kebebasan Hak Berserikat (Pemberangusan serikat/
Union Busting) di PT. Hand Sum Tex;
1. Penggugat merupakan Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Buruh
Indonesia PT. Hand Sum Tex, selanjutnya disebut PUK FSBI PT. Hand Sum
Tex . Serikat Buruh ini berdiri pada 7 Juli Tahun 2011 di PT Hand Sum Tex.
Serikat Buruh ini dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota
Tangerang dengan nomor pencatatan 568.4/3405-Disnaker/2011 pada
tanggal 28 Juli 2011. PUK FSBI PT. Hand Sum Tex mempunyai jumlah
anggota sebanyak orang 630 orang. Berdasarkan pencatan tersebut maka
PUK PT. Hand Sum Tex mempunyai hak berorganisasi sebagaimana diatur
pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/ Serikat Buruh yaitu:
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/
serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan
industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 9/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa selama memimpin serikat, Penggugat proaktif memper-juangkan
pemenuhan hak-hak anggotanya yang selama ini menerima berbagi
Pelanggaran dan dugaan kejahatan Perusahaan PT. Hand Sum Tex;
3.1. JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) tidak tidak sesuai dengan
program JPK yang diselenggarkan oleh PT JAMSOSTEK yang sesuai
dengan UU No. 3 Tahun 1992;
3.2. Perusahaan tidak memberlakukan pensiun bagi pekerja yang sudah
memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak pensiunnya sesuai
dengan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Kasus yang pernah terjadi:
Ibu Sukinah (anggota) ;
Umur 59 tahun, sakit keras, sudah bekerja hampir 22 tahun di bagian
cutting. Mengajukan permohonan pensiun tanggal 2 Januari 2012 dantidak ada tanggapan sama sekali dari Perusahaan. Setelah seminggu
PUK menanyakan ke Perusahaan dan mengatakan untuk mengurus ke
Disnaker aja (diperselisihkan saja). Perusahaan hanya mau
memberikan 1 x kompensasi. Dan PUK membuat laporan pelanggaran
(No. 03/Plp/II/PUK.FSBI/2012 tentang pelanggaran UUK 13/2003
tentang Ketenagakerjaan);
3.3. Mutasi yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf
a UU No. 21 Tahun 2000;
3.4. Indikasi penggelapan iuran yang dipotong atas nama Lembaga
Kerjasama Bipartit (LKB) selama Bulan September 2011 s/d Februari
2012 ( 6 bulan x 1.000 x 810 anggota FSBI PT. Hand Sum Tex ).
( Bukti P-4a) Padahal PUK dan perangkat telah meminta untuk tidak
ada pemotongan iuran namun tidak diindahkah.(Bukti P-4b dan P-4c)
Tindakan tersebut merupakan penipuan dan penggelapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP;
3.5. Perusahaan tidak memberlakukan program pensiun bagi pekerja yang
sudah memasuki usia pensiun dan tidak memberikan hak pensiunnya
sesuai dengan Pasal 167 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Kasus yang pernah terjadi yakni:
Ibu Sukinah (anggota PUK FSBI) Umur 59 tahun, sakit keras dan telah
bekerja hampir 22 tahun di bagian cutting. Mengajukan permohonan
pensiun tanggal 2 Januari 2012 dan tidak ada tanggapan sama sekali
Hal. 9 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 10/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dari Perusahaan. Setelah seminggu PUK menanyakan ke Perusahaan
dan mengatakan untuk mengurus ke Disnaker saja (diperselisihkan
saja). Perusahaan hanya mau memberikan 1 x kompensasi, kemudian
PUK membuat laporan pelanggaran (No. 03/Plp/II/PUK.FSBI/ 2012,
tentang pelanggaran UUK 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) (Bukti
P-5);
3.6. Mutasi yang sewenang-wenang, pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf
a UU No .21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Bahwa tindakan Penggugat dengan berupaya menjalankan fungsi serikat
terkait dengan jabatannya sebagai ketua, membuat adanya dugaan kuat,
Tergugat ingin mengeluarkan Penggugat dari perusahaan. Dugaan kuat
bahwa Tergugat sengaja berupaya mencari kesalahan dari Penggugat dimulai
pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat tertangkap Security ( satpam)membawa barang milik Tergugat yaitu 1 Drigen Air Chemikal boiler (air
boiler untuk minum). Padahal barang yang dibawa tersebut hanyalah air
tanah dan hal tersebut lumrah dilakukan oleh pekerja lainnya;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2011 Tergugat menjatuhkan
skorsing pertama terhadap Penggugat sejak tanggal 29 Desember 2011
sampai tanggal 2 Januari 2012 serta Penggugat membuat surat pernyataan
permohonan maaf kepada Tergugat dan tidak mengulangi kembali;
5. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2012 Penggugat tertangkap oleh bagian
Satpam memakai tanda pengenal ID Card yang berbeda dari ID Card yang
diberikan perusahaan. Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan ID
Card yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan oleh
Penggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkan
surat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telah
melanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartu
karyawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajiban
yang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing sejak tanggal 31 Januari
2012 sampai dengan 15 Februari 2012 (Bukti. P-6);
7. Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2012 Tergugat mengeluarkan Surat
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat No. 009-HST/II/2012
(Bukti-P7) dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 11/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tindakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materil
undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005
tertanggal 7 Januari 2005 jo:
-- Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal
160 Ayat (1) sepanjang anak kalimat” ....bukan atas Pengaduan
Pengusaha”, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “...Pasal 158
ayat (1)..”, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “..Pasal 158
ayat (1)..” Pasal 186 sepanjang anak kalimat”..........Pasal 137 dan Pasal
138 ayat (1)..” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
-- Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi
sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
-- Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian
kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan
kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengusaha yang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh
melakukan kesalahan berat (eks.Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat
dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
b. Apabila pekerja ditahan oleh Pihak berwajib dan pekerja/buruh tidak
dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku
ketentuan Pasal 160 Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
-- Dalam hal terdapat “Alasan Mendesak” yang mengakibatkan tidak
memungkinkan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan, maka pengusaha
dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;
8. Bahwa selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sebelum
Tergugat menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tergugat
tidak pernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut
Hal. 11 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 12/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga bertentangan dengan Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 ketenagakerjaan;
1) Pengusaha, Pekerja/Buruh,Serikat Pekerja/serikat buruh dan
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan
terjadi pemutusan hubungan kerja;
2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja
wajib dirundingkan oleh pengusahadan serikat pekerja/serikat buruh
atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak menjadi anggota Serikat pekerja/serikat buruh;
9. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 PHK
yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari
lembaga penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Dalam Pasal 155ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa selama
Lembaga Penyeslesaian perselisihan hubungan industrial belum menyatakan
putus hubungan kerja (PHK) Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat
seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti
bahwa tiada PHK tanpa Penetapan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial;
10. Bahwa karena oleh dalam melakukan PHK terhadap Penggugat-Tergugat
tidak memenuhi ketentuan diatas maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 PHK tersebut adalah batal demi
hukum. Artinya PHK tersebut dianggap tidak pernah ada;
11. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat dapat
dikualifikasikan sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon
berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHK No.
009-HST/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012 batal demi hukum dan
selanjutnya berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan Penggugat
pada jabatan dan kedudukan semula atau setara dengan itu;
12. Bahwa karena selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar upah
Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2)
huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PHK tersebur terbukti
bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim
menghukum Tergugat membayar Upah Penggugat sejak bulan Februari
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 13/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(tepatnya sejak PHK sepihak perusahaan pada tanggal 9 Februari 2012)
sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht ). Hal ini sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang uji materiil
Pasal 155 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 mengenai upah proses;
Frase “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat (karena bertentangan dengan UUD 1945) sepanjang tidak
dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.(Putusan MK, bagian
mengadili);
13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menuntut kompensasi pesangon
dan jika kenyataan putusan dalam perkara a quo menghukum Tergugat
melakukan suatu perbuatan tertentu yakni memanggil dan mempekerjakan
kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula maka berdasarkanPasal 606 a RV menghukum tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari terhitung
sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan
oleh Tergugat;
PHK oleh Tergugat bagian dari upaya Pemberangusan Serikat:
1. Bahwa tindakan Skorsing dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada
Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas terlebih dahulu telah merampas
rasa keadilan Penggugat dan telah menimbulkan rasa tidak aman bagi
Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan
bertentangan pula dengan ketentuan dalam konstitusi negara, perundang-
undangan nasional maupun sumber hukum internasional lainnya, yakni:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ;
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapah
hukum;
Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Pasal 15 ayat (1),
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil Dan Politik;
(1) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana
karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan
Hal. 13 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 14/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan
hukum nasional maupun internasional;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal
30;
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal
33 ayat (1)
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan
martabat kemanusiaannya;
2. Bahwa PHK terhadap Penggugat jelas merupakan pemberangusan terhadap
hak berserikat Penggugat yang menjabat sebagai ketua PUK FSBI PT. HandSum Tex. Akibat dari tindakan skorsing dan PHK sepihak tanpa alasan yang
jelas dan menjauhkan Penggugat dari lingkungan perusahaan ini telah
membuat kegiatan Serikat buruh menjadi terhambat. Hal ini bertentangan
dengan serangkaian ketentuan Nasional maupun sumber hukum
internasional yang memberi perlindungan hukum terhadap hak berserikat
buruh:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E;
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat;
Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Pasal 22 ayat
(1), (Telah Diratifikasi Oleh Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik) ;
(1) Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang
lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat
pekerja untuk melindungi kepentingannya;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal
24;
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk
maksud-maksud damai;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 15/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai
politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk
berperan serta dalam jalannya;
3. Bahwa PHK Bahwa PHK demikian yang dilakukan oleh Tergugat batal
demi hukum oleh karena melanggar/bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1)
huruf g Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang
memberi larangan kepada Tergugat untuk melakukan PHK dengan alasan
Para Penggugat menjadi anggota dan menjalankan fungsinya serta hak
sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja di perusahaan. Lebih lanjut
Undang-undang juga menyatakan PHK yang demikian batal demi hukum
dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali buruh/pekerja yang
bersangkutan;
Pasal 153 ayat (1) huruf g & (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003;
(1) Pengusa dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan:
g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama;
(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan
pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang
bersangkutan;
4. Bahwa PHK dengan maksud sebagai pemberangusan terhadap hak serikat
pekerja di perusahaan selain dinyatakan batal demi hukum juga jelas
melanggar Pasal 28 jo. Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dinyatakan sebagai tindak pidana
kejahatan;
Pasal 28 huruf a UU 21 Tahun 2000:
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk
membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi
pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan
Hal. 15 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 16/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara :
a. Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau
melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
Pasal 43 UU 21 Tahun 2000:
(1) Barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana kejahatan;
5. Keputusan PHK oleh Tergugat jelas pula melanggar Konvensi International
Labour Organisation (ILO) No. 98 Pasal 1, tentang dasar-dasar dari pada
hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Dasar dibentuknya
UU No 21 Tahun 2000 tentang SP/SB yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia;
Pasal 1 Konvensi ILO No. 98:
(1) Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan
pembedaan anti serikat buruh berhubungan dengan pekerjaannya;
(2) Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakan-
tindakan yang bermaksud:
(a) mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu
serikat buruh atau harus melepaskan keanggotannya;
(b) Menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh
berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta
dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekerja
atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja;
PHK terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 17/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa PHK oleh Tergugat juga batal demi hukum oleh karena melanggar/
bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2003 Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan;
Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
2. Bahwa PHK yang dikeluarkan sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat
dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat jelas bertentangan
peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal
ini dikarenakan alasan pelanggaran kesalahan berat yang diberikan Tergugat
sebagai dasar PHK kepada Penggugat tidak sah secara hukum jika belum ada
kekuatan hukum tetap yang menyatakan benar adanya telah terjadi
pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini didasarkan dari
putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak
uji materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanyang memberikan tafsir konstitusional perihal pemaknaan kesalahan berat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
yang dijadikan dasar Tergugat untuk mem-PHK sepihak Penggugat;
3. Bahwa sejak tindakan skorsing sepihak dijatuhkan, Penggugat tidak
diperbolehkan lagi masuk ke dalam lingkungan perusahaan dan dihentikan
pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima. Terhadap
tindakan yang demikian, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2)
dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 155 ayat (2) dan (3) UU 13/2003:
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
Hal. 17 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 18/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing
kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan
kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang
biasa diterima pekerja/buruh;
4. Bahwa untuk itu, Penggugat berhak meminta Putusan Sela agar Tergugat
membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulan pada
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana jelas diatur dalam
Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004:
(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak
pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera
menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/
buruh yang bersangkutan;
(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan
pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
5. Bahwa terhadap upah proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat
(2) UU No 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011, Tergugat
wajib melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah proses sampai
berkekuatan hukum tetap;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai
berikut:
Dalam Provisi :
1. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004
jo Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 untuk
membayar seluruh upah dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat, yang
pembayarannya dihentikan sejak 9 Februari 2012 sampai dengan perkara ini
berkekuatan hukum tetap (inkracht );
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 19/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum kasasi (uit vorbaar bij vorraad ) ;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat PHK No.009-HST/II/2012, tertanggal 9 Februari 2012 batal
demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Mempekerjakan kembali dan menempatkan Penggugat pada jabatan, posisi, masa
kerja, dan hak-haknya semula di PT Hand Sum Tex;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghormati hak kebebasan berserikat bagi buruh
di perusahaan dan menghormati keberadaan PUK FSBI PT. Hand Sum TEX;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari sejak putusan tersebut mempunyai
kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
-- Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang
pada pokoknya sebagai berikut:
Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;
1). Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena gugatan kabur dan tidak jelas
(obscuur libel) karena tidak disebutkan secara jelas objek gugatannya, bahwa
gugatan penggugat dalam perihal disebutkan ”Gugatan Perselisihan Hak Yang
Diikuti Dengan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja”;
bahwa dalam persoalan perdata maupun perselisihan hubungan industrial macam
dan jenisnya banyak, apabila penggugat menyebutkan seperti dalam perihal surat
tersebut maka gugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak sempurna.
Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun
2004 maka seharusnya disempurnakan dahulu;
Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang
dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara:
Hal. 19 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 20/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Lumakso, Presiden Direktur PT. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo
Sastrohadiwirjo , Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd);
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna, mohon yang terhormat
majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard );
2). Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidak sistematis, tumpang tindih sehingga
menimbulkan ketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan
a quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
3). Bahwa antara Posita dengan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sinkron,
tidak sistematis serta tidak mempunyai hubungan kwalitas satu sama lain;
Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan alias Cacat Formal ;
4) Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena tidak dilampiri dengan
risalah mediasi karena sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 Undang-undang No. 02
Tahun 2004 ”Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui
mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib
mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;
Bahwa meskipun telah dikeluarkan anjurkan dari Disnaker Kota Tangerang
Nomor : 567.2/3171/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 yang diterima oleh
Penggugat pada tanggal 02 Juli 2012 yang kemudian dijawab oleh Tergugat pada
tanggal 05 Juli 2012 yang menyatakan menolak anjuran mediator disnaker Kota
Tangerang;
Bahwa seharusnya hak Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang atas dikeluarkannya anjuran
dari disnaker kota tangerang Nomor: 567.2/3171/HI/2012 tertanggal 28 Juni 2012
yang tergugat terima pada tanggal 02 Juli 2012 tanpa dilampiri risalah mediasi;
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah untuk itu
mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk
menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard );
Mohon perkenan Majelis Hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi (putusan
Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1979 No.1343K/Sip/1975 dalam perkara:
Sayid Suyud, SH. melawan S.L. Poenwhono dan Pertamina Unit IV Balikpapan)
sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perkara ini karena gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 21/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tim Advokasi tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( disqualificatoir);
5) Bahawa surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada Tim Advokasi bukan
merupakan surat kuasa khusus meskipun terdapat tulisan ”Surat Kuasa Khusus”
dan ”Khusus” tetapi dalam surat kuasa tersebut mempunyai arti dan makna umum
karena tidak menjelaskan pokok perselisihan yang akan diajukan gugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten. Serta
hak penerima kuasa yang terlalu luas dan tidak jelas peruntukannya. Surat kuasa
yang bersifat umum tidaklah mencukupi, sehingga secara khusus harus
dicantumkan pihak yang bersengketa serta disebut secara konkrit pokok
perselisihan. (Prof. Dr . Sudikno Metrokusumo, SH. dalam (Hukum Acara Perdata
Indonesia; 1998 halaman 95 dan diperkuat Yurisprudensi MA tanggal 9 Desember
1970 No. 296 K/Sip /1970);
Bahwa masalah ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial
sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial terdapat perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan; Karena jenis/macamnya Perselisihan
Hubungan Industrial tidak hanya satu maka pada Surat Kuasa Khusus Penggugat
terdapat ketidak jelasan mengenai jenis masalah ketenagakerjaan atau perselisihan
hubungan industrial;Karena tidak disebutkan sama sekali mengenai jenis/macam perselisihan
hubungan industrial dalam surat kuasa tersebut, untuk itu mohon kepada yang
terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak
menyebutkan objek gugatan sama sekali;
Bahwa menurut Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23
Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus yakni:
a. Harus berbentuk tertulis;
b. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara;
c. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan , dalam arti:
- Menyebut tegas apa yang diperkarakan;
- Sedikitnya menyebut jenis dan macam perkaranya;
Syarat-syarat di atas bersifat komulatif yang artinya jika salah satu syarat tidak
terpenuhi mengakibatkan cacatnya surat kuasa yang dengan sendirinya kedudukan
Hal. 21 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 22/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah. Dengan tidak
sahnya kedudukan penerima kuasa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima
atau semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tim Advokasi menjadi tidak sah
dan tidak mengikat;
Untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk
menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard ) karena syarat sahnya surat kuasa khusus tidak terpenuhi seluruhnya
(tidak menyebutkan objek gugatan sama sekali dan tidak menyebutkan identitas
Tergugat). Dengan kata lain bahwa Tim advokasi tidak mempunyai kedudukan
sebagai Penggugat (eksepsi disqualificatoir );
Mohon perkenan Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi (putusan
Mahkamah Agung tanggal 16 September 1975 No.116 K/Sip/1973 dalam perkara:
Marijam B Durakin lawan Siti) sebagai salah satu dasar pengambilan keputusandalam perkara ini ;
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang;
6) Bahwa pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena di dalam dasar gugatan
Penggugat pada angka 7 ”Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi
kewenangan relatif dan absolut sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk
diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung”,bahwa oleh karena penggugat menunjuk yang berwenang Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, maka mohon kepada yang terhormat
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang
yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard );
Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada
pokoknya sebagai berikut:
1) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah PT. Hand Sum Tex,
yang memproduksi pakaian jadi dengan mempekerjakan ± 1800 pekerja
berkedudukan di Jalan M.Toha KM. 3 No. 08 Desa Galeong, Margasari Karawaci
Kota Tangerang;
2) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pekerja yang pernah
tercatat sebagai pekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 23/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Konvensi, yang mulai bekerja pada tanggal 1 Juni 1998 sampai dengan tanggal09
Februari 2012, dengan upah terakhir sebesar Rp 1.587.660,00;
3) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, telah tertangkap oleh security
PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi), Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi)
membawa barang milik perusahaan berupa 1 (satu) derigen chemical boiler , pada
saat karyawan pulang kerja sekitar pukul 17.05 WIB. Atas Pencurian tersebut
dibuat berita acara;
4) Bahwa Pada hari kamis tanggal 29 Desember 2011, perusahaan (Penggugat
Rekonvensi) menjatuhkan sanksi skorsing kepada Sdr. Prayitno (Tergugat
Rekonvensi), dari tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan 2 Januari 2012, surat
skorsing ditandatangani. Dan Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi) membuat surat
pernyataan yang pada pokoknya, permohonan maaf dan tidak mengulangi
perbuatan dan kesalahan serta bersedia menjaga hubungan kerja yang harmonis;5) Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2012, telah tertangkap oleh security
PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonpensi), Sdr. Prayitno (Tergugat
Rekonvensi), yang memakai tanda pengenal/ID Card yang bukan dibuat oleh
perusahaan, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti ID Card tersebut
palsu. Atas dugaan pemalsuan tersebut dibuat berita acara oleh security
perusahaan;
6) Bahwa Terhadap kejadian pelanggaran berat untuk yang kedua kalinya perusahaan
(Penggugat Rekonvensi) akan menjatuhkan skorsing namun Sdr. Prayitno
(Tergugat Rekonvensi) menolak menandatangani surat skorsing tersebut. Atas
penolakan skorsing maka. Pada hari senin tanggal 6 Februari 2012, perusahaan
membuat surat Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dan
permohonan mediasi;
7) Bahwa setelah perusahaan (Penggugat Rekonvensi) memperselisihkan ke disnaker
kota tangerang, Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi) yang kebetulan juga sebagai
ketua serikat pekerja melakukan provokasi kepada pekerja lain dengan
menyebarkan issu bahwa perusahaan telah memPHK dirinya secara sepihak dan
semena-mena, sehingga pekerja yang tidak mengerti permasalahan tersebut
terpengaruh, dan Pada hari kamis tanggal 9 Februari 2012, ada kegiatan sosialisasi
tentang pemberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Tangerang, yang
dilakukan Aliansi Serikat Pekerja Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut
bersifat sosialisasi kepada perusahaan perusahaan yang ada di kota Tangerang
dengan cara pawai dan orasi ke seluruh wilayah kota Tangerang. Namun kegiatan
Hal. 23 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 24/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah disusupi oleh kepentingan Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi)
dengan memberikan informasi yang menyesatkan kepada Aliansi Serikat Pekerja
bahwa perusahaan telah memPHK secara semena-mena dan tanpa alasan, sehingga
Aliansi Serikat Pekerja datang ke PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi)
dengan memblokir dan menutup pabrik dengan mobil komando dan berorasi,
sehingga mengganggu aktifitas dan kegiatan perusahaan Penggugat Rekonvensi
serta menimbulkan kerugian materil dan immateril atas aksi demontrasi illegal
tersebut;
8) Bahwa setelah diadakan pertemuan antara aliansi berserta Sdr Prayitno (Tergugat
Rekonvensi) dengan perusahaan PT. Hand Sum Tex (Penggugat Rekonvensi),
yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menjelaskan duduk persoalan
terjadinya skorsing terhadap Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno), atas penjelasan
yang disampaikan Penggugat Rekonvensi (Perusahaan) tersebut maka AliansiSerikat Pekerja dapat mengerti dan menyampaikan permohonan maaf karena telah
salah menerima informasi dan tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada
pihak perusahaan;
9) Bahwa Terhadap kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi (perusahaan) merasa
cukup alasan bahwa Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno) telah juga
memprovokasi pihak luar untuk mengganggu stabilitas dan ketenangan bekerja,
maka pada saat itu juga Penggugat Rekonvensi (perusahaan) membuat surat
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi (Sdr. Prayitno),
Karena telah melakukan pelanggaran berat yang dapat diPHK berdasarkan Pasal
46 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Hand Sum Tex dengan SPTP PT.
Hand Sum Tex, karena alasan kemanusiaan Penggugat Rekonvensi belum
melaporkan tindak pidana pencurian dan pemalsuan yang dilakukan Tergugat
Rekonpensi kepada pihak kepolisian;
10) Bahwa tidak terima dengan keputusan PHK perusahaan (Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi) tersebut maka Sdr. Prayitno (Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi) terus melakukan provokasinya dengan anggota FSBI agar dapat
melakukan penekanan terhadap perusahaan (Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi) ;
Maka pada tanggal 13 Februari 2012, FSBI PT.Hand Sum Tex mengajukan surat
pemberitahuan Mogok Kerja No.04/PMB/PUK.FSBI/ II/2012, yang akan
dilaksanakan pada tanggal 23, 24, 25, 27, 28, dan 29 Februari 2012 selama 6
(enam) hari. Dan mogok kerja tersebut terjadi menuntut agar Sdr. Prayitno
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 25/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dipekerjakan kembali. Terhadap
pelaksanaan mogok kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 142 ayat (2) Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jo. Kepmennakertrans No.
KEP.232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Dengan
tidak melaksanakan sesuai ketentuan dan tatacara mogok kerja sehingga mogok
kerja tersebut illegal/tidak sah, serta telah menimbulkan kerugian baik secara
materil maupun immateril yang akan Penggugat Rekonvensi ajukan perkara
tersendiri kepada Pengadilan Negeri Tangerang atas Perbuatan Melawan Hukum
yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan
putusan sebagai berikut:
Dalam Rekonvensi:
Dalam Provisi (Putusan Sela):
-- Menerima dan mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
Atau:
-- apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Serang berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 46/PHI.G/2012/ PN.Srg.,
tanggal 6 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:
A. Dalam Konvensi:
I. Dalam Eksepsi:
-- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
II. Dalam Provisi:
-- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
III. Dalam Pokok Perkara:
-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
B. Dalam Rekonvensi;
I. Dalam Provisi;
-- Menolak permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
untuk seluruhnya;
Hal. 25 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 26/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
II. Dalam Pokok Perkara;
-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat
diterima;
C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
-- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp 317.000,00 (tiga ratus
tujuh belas ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6
Februari 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal
19 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/
PHI.G/2013/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Serang pada tanggal 4 Maret 2013;
Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret
2013, kemudian oleh Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada
tanggal 18 Maret 2013;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi
tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:
I. Dalam Provisi
A. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait Surat Skorsing Nomor 031,
Tertanggal31 Januari 2012
1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak Permohonan
Provisi Penggugat untuk seluruhnya";
2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 43, dalam pertimbangannya hakim
menjelaskan
"----Menimbang bahwa bukti P-6 berupa surat skorsing atas nama Prayitno
No. 031, Tangerang, 31 Januari 2012 dari bukti ini diperoleh fakta bahwa
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 27/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
perusahaan telah membuat skorsing kepada Penggugat (Prayitno) atas
pelanggaran Tata Tertib Perusahaan berdasarkan laporan dari security pada
hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 dimana Prayitno (Penggugat)
menggunakan tanda pengenal/ID Card yang tidak standart (ID Carel palsu)
yang bukan dibuat oleh Perusahaan sebagaimana (Bukti T-5) akan tetapi
surat
skorsing tersebut tidak ditandatangani sehingga diragukan keabsahannya
dengan demikian bukti P-6 tersebut harus dikesampingkan hal ini
bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Laela Syamsi
yang menyatakan "pernah mendengar, HRD memberikan sanksi skorsing
kepada saudara Prayitno (Penggugat) dan Penggugat tidak mau tanda
tangan dan, kemudian HRD mencatatkan perselisihan itu ke Dinas Tenaga
Kerja";3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan a quo halaman 41, dalam
pertimbangannya Hakim menjelaskan:
"----Menimbang bahwa berdasarkan kedua ketentuan di atas, oleh karena
tidak ternyata tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat oleh Tergugat
sebagaimana tuntutan dalam Provisi karena Tergugat telah melakukan
tindakan skorsing terhadap Penggugat oleh karenanya permohonan putusan
provisi yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan
haruslah ditolak";
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas,
Judex Facti telah menyangkal adanya surat skorsing Nomor 031, tertanggal
31 Januari 2012 (Bukti P-6), padahal Termohon Kasasi mengakui adanya
surat skorsing a quo, hal ini dibuktikan selama proses persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial Termohon Kasasi tidak pemah
menyangkal surat skorsing a quo;
5. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menolak menandatangani surat skorsing
a quo, faktanya Pemohon Kasasi sudah dilarang untuk masuk dan bekerja
oleh Termohon Kasasi per tanggal dikeluarkannya surat skorsing a quo
hingga saat ini;
6. Bahwa terlebih lagi dalam pemeriksaan saksi Laela Syamsiah yang
diajukan oleh Termohon Kasasi menerangkan:
Hal. 27 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 28/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
"Bahwa saksi mengatakan tanggal 9 Februari 2012, demo itu bukan dalam
rangka ada PHK, (belum ada PHK), saat itu posisi saudara Prayitno dalam
keadaan diskorsing" (Putusan a quo halaman 35);
7. Bahwa dengan dibayarkannya upah Pemohon Kasasi (Bukti P-2b)
tertanggal 1 - 8 Februari 2012 yang notabene berada dalam masa skorsing
dalam surat skorsing a quo, maka Termohon Kasasi secara langsung
mengakui dan menjalankan surat skorsing a quo;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut surat skorsing a quo seharusnya
dinyatakan sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan");
B. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terkait dengan Upah Proses
1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan hukum mengenaikewajiban Termohon Kasasi dalam membayarkan upah Pemohon Kasasi
selama proses perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap (Upah
Proses) seperti yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
yang menyatakan:
"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya";
2. Bahwa terkait dengan pemaknaan Upah Proses Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan No. 37/PUU-IX/2011, yang dibacakan dalam sidang Pleno
Putusan MK tertanggal 19 September 2011 telah menjelaskan secara
konstitusional perihal kewajiban Pengusaha untuk membayar upah Pekerja/
Buruh selama proses perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sampai
berkekuatan hukum tetap;
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37IPUU-IXl2011 halaman 37:
"Menurut Mahkamah, frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2)
UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada
yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat
pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai
perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai
perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 29/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus
menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru
memperoleh kekuatan hukum tetap";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan jo Putusan MK
No. 37/PUU-IX/2011 dan fakta bahwa Pemohon Kasasi dilarang untuk
masuk dan bekerja oleh Termohon Kasasi per tanggal dikeluarkannya surat
skorsing a quo hingga saat ini, maka demi hukum Termohon Kasasi wajib
melaksanakan kewajibannya dengan membayar upah proses sampai
berkekuatan hukum tetap;
II. Dalam Pokok Perkara
A. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait keabsahan Surat Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) No.009-HST/II/2012 tertanggal 9 Februari 2012
1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya";
2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 46, dalam pertimbangannya Hakim
menjelaskan:
"------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) PKB PT. Hand
Sum Tex Garment Indonesia periode Tahun 2011-2013 sebagaimana Bukti
T-8 "Pelanggaran yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja"
sehingga pengertian pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemutusan
hubungan dalam perkara
a quo berbeda dengan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
akibat kesalahan berat uang merupakan perbuatan pidana sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/ atau
milik perusahaan;
b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikan perusahan;
Dengan demikian Surat Keputusan No.009-HST/II/2012 tertanggal 9
Februari 2012 tentang PHK terhadap Prayitno sah menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, Judex Facti telah
menyatakan sah menurut hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
No.009-HSTIII/2012, tertanggal 9 Februari 2012 (Bukti P-7) berdasarkan
Pasal 46 ayat (3) PKB a quo jo. Pasal161 UU Ketenagakerjaan;
Hal. 29 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 30/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa Judex Facti salah menggunakan Tata Tertib PKB a quo, Pasal 46
ayat (3) PKB a quo jo. Pasal 161 UU Ketenagakerjaan sebagai dasar
hukum PHK;
a. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 46, dalam pertimbangannya
Hakim menjelaskan Pasal 46 ayat (3) PKB
a quo menjadi dasar berlaku dan sahnya PHK a quo;
b. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 45, dalam pertimbangannya
Hakim menjelaskan
"...... Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran yang termasuk
pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan yang dapat mengakibatkan
pemutusan hubungan kerja, sebagaimana Pasal 161 UU
Ketenagakerjaan......";
c. Bahwa berdasarkan dua hal tersebut di atas Judex Facti mendasarkanTata Tertib PKB a quo, Pasal 46 ayat (3) PKB a quo jo. Pasal 161 UU
Ketenagakerjaan sebagai dasar sahnya surat PHK a quo;
d. Bahwa Pasal 46 ayat (3) PKB a quo memiliki substansi yang sama
dengan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, dimana Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 tentang
hak uji materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah memberikan tafsir konstitusional perihal
pemaknaan "Kesalahan Berat";
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003
"Menimbang bahwa Mahkamah dapat menyetujui dalil para Pemohon
bahwa Pasal158 undang-undang a quo bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala
warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 memberi kewenangan
pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja
telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui
putusan pengadilan yang independen dan imparsial, melainkan cukup
hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti
yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang
berlaku";
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 31/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
e. Bahwa dalam proses persidangan Termohon Kasasi tidak dapat
membuktikan adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum
tetap sebagai dasar Surat PHK a quo;
f. Bahwa dengan demikian Pelanggaran Berat yang merupakan dasar PHK
dalam Surat PHK a quo tidak bisa secara langsung digunakan sebagai
dasar PHK;
g. Bahwa dengan demikian dasar penggunaan Pasal 46 ayat (3) PKB a quo
sebagai dasar PHK seharusnya tidak sah menurut hukum;
h. Bahwa Pasal 161 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
"(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-
masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali
ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama;
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar
1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
i. Bahwa dengan tidak dapat digunakannya Pasal 46 ayat (3) PKB a quo
seharusnya juga berlaku mutatis mutandis kepada Pasal 161 UU
Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan sebagai dasar PHK;
j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
seharusnya Surat PHK a quo tidak sah demi hukum dan memerintahkan
kepada Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pemohon
Kasasi pada jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya seperti semula;
B. Judex Facti salah menerapkan hukum terkait dwangsom
1. Bahwa dalam putusannya Hakim menyatakan "Menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya";
Hal. 31 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 32/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa dalam Putusan a quo halaman 48, dalam pertimbangannya Hakim
menjelaskan
"----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada
kenyataannya Petitum ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 dinyatakan ditolak,
maka Petitum ke 6 (enam) ini tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah
ditolak";
3. Bahwa pengertian uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum
(sebagaimana dikutip dari Buku Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan
Praktek Karangan Lilik Muliyadi, SH. MH. 2001);
a) Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa
(dwangsom /astreinte) sebagai: "sejumlah uang yang ditetapkan dalam
putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal
sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakanhukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik
berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau
setiap pelanggaran";
b) Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-
Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan: "suatu
hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi
hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk
menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman
pokok";
c) Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah:
"suatu jumlah uang yang ditetapkan Hakim yang dibebankan kepada
terhukum berdasarkan atas putusan Hakim dalam keadaaan ia tidak
memenuhi suatu hukuman pokok";
4. Bahwa karena Pemohon Kasasi tidak menuntut kompensasi pesangon,
Surat PHK a quo tidak sah demi hukum dan memerintahkan kepada
Termohon Kasasi untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi pada
jabatan, posisi, masa kerja, dan hak-haknya seperti semula, maka untuk
menjamin agar Termohon Kasasi menjalankan Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo maka Termohon Kasasi
berdasarkan Pasal 606 a RV diwajibkan membayar uang paksa
(dwangsong) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 33/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
juta Rupiah) perhari hingga dijalankannya putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat:
mengenai keberatan ad. A dan ad. B:
Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara
saksama memori kasasi tanggal 1 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 18
Maret 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Judex Facti tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti T-1 dan T-2
berupa Berita Acara Kejadian tanggal 28 Desember 2011 dan Surat Skorsing
tanggal 29 Desember 2011 yang menyebut Penggugat telah melakukanpelanggaran tanpa menyebut mendapat Surat Peringatan ke berapa sesuai Pasal 46
Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
2. Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul
Rohman sebagai security yang menerangkan bahwa dalam botol derigen isinya
hanya air sehingga tidak patut apabila dikualifikasikan melakukan pelanggaran
berat, namun patut dan adil apabila perbuatan Penggugat tersebut mendapat surat
peringatan lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Teguran Lisan angka 6
Perjanjian Kerja Bersama (PKB);3. Bahwa kemudian sesuai bukti T-5 Penggugat melakukan pelangaran kembali
berupa menggunakan tanda pengenal yang tidak sebagaimana mestinya adalah
merupakan perbuatan yang dapat diberi peringatan saksi Surat Peringatan
Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Surat Peringatan Pertama angka 1
Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
4. Bahwa sesuai bukti P-4.b, P-4.c dan P-5, Penggugat adalah Ketua Serikat Pekerja
di Unit Perusahaan Tergugat dan pada saat sebelum Penggugat di PHK Penggugat
telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya sebagai PengurusPekerja sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terkait dengan kegiatan
sebagai Pengurus Serikat Pekerja, karenanya Penggugat harus mendapat
perlindungan dari tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo
Pasal 1 Konvensi ILO No. 98 tentang Hak-Hak Dasar daripada Hak Untuk
Hal. 33 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 34/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Berorganisasi dan Berunding Bersama jo Rekomendasi ILO No. 143 Tahun 1971
tentang Perwakilan Pekerja, namun terhadap pelanggaran yang dilakukan
Penggugat tetap mendapat sanksi yaitu Surat Peringatan Pertama;
5. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat
tidak sah, namun di sisi lain Penggugat juga melakukan pelanggaran, maka patut
dan adil tuntutan dalam provisi dikabulkan sebagian, yaitu menghukum Tergugat
membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima terhitung sejak putusan
kasasi diterima sampai dengan Penggugat dipekerjakan kembali;
6. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak berkenaan untuk membayar sejumlah
uang, maka tuntutan atas uang paksa (dwangsoom) beralasan untuk dikabulkan
dan nilainya dianggap cukup adil sebesar
Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) / hari jika terlambat melaksanakan keputusan;
7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;
Menimbang, bahwa namun demikian Anggota Majelis Dr. Horadin Saragih,
SH.,MH. mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
Bahwa Judex Facti /Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Serang telah benar menerapkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
terhadap peristiwa hukumnya, karena Pekerja/Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran
yaitu:
1) Tanggal 28 Desember 2011, Jam 17.05 WIB tanpa izin dan surat pengantar, keluar
barang dari perusahaan membawa barang milik perusahaan berupa 1 (satu) derigen
chemical boiler pada saat karyawan pulang kerja (vide bukti T-1);
2) Tanggal 27 Januari 2012 menggunakan Kartu Pengenal/ID Card yang tidak standard
yang bukan dibuat di Perusahaan (vide bukti T-5);
3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran a quo telah memenuhi pelanggaran sebagaimana
diatur dalam Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yang berlaku
dari tahun 2011-2013, dan bukan kesalahan berat;
4) Bahwa lagi pula pada hakikatnya keberatan tersebut mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,
adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 35/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi: PRAYITNO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/PHI.G/2012/PN.Srg.,
tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan
amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini
di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PRAYITNO tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Serang Nomor 46/PHI.G/2012/PN.Srg., tanggal 6 Februari 2013;
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Konvensi:
I. Dalam Eksepsi:
-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
II. Dalam Provisi:
-- Menghukum Tergugat membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima kepada
Penggugat terhitung sejak putusan kasasi diterima sampai dengan Penggugat
dipekerjakan kembali oleh Tergugat;
III. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Hal. 35 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 36/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
h A g u
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
i k I n d o
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan tindakan Tergugat memutus hubungan kerja kepada Penggugat
batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
putus;
4. Menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;
5. Menghukum Penggugat menerima Surat Peringatan Pertama dari Tergugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menghormati hak kebebasan berserikat bagi
buruh di Perusahaan dan menghormati keberadaan PUK FSBI PT Hand Sum
Tex;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat
sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) / hari jika lalai melaksanakan isi
putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
I. Dalam Provisi:
-- Menolak permohonan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk
seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara:’
-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat
diterima;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
-- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh
Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.
Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan
dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;
Anggota-Anggota K e t u a
ttd/ Fauzan, SH.,MH. ttd/Dr.H. Supandi, SH.,MHum.
ttd/ Dr. Horadin, SH.,MH.
Panitera Pengganti Untuk Salinan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
7/23/2019 208 K Pdt.sus-PHI 2013 Ttg Serikat Buruh
http://slidepdf.com/reader/full/208-k-pdtsus-phi-2013-ttg-serikat-buruh 37/37
a
k a m a h
A g u n
g R e
p u
k a m
a h A g u n
g R e
p u b l i k
I n d o n
e s i
n g R e p u b
l i k I n d o n
e s
n e
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus
Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002
Hal. 37 dari 37 hal.Put.Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013
top related