Download - KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 1/59
BAB. I
PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang
Dalam pembukaaan UUD 1945, para pendiri negara ( the Founding
Father ) telah merumuskan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana
yang tercantum dalam alinea kedua “ dan perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Nagara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil,
dan makmur ” kemudia pada alinea keempat juga menyebutkan bahwa “
kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatuUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Kedua rumusan tersebut, secara mendasar merupakan landasan filosofiskepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam dekade abad ke-20 sejak era pemerintahan orde lama hingga
era pemerintahan orde baru bahkan pada era reformasi, penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang tidak berlandaskan pada filosofis
kepemerintahan yang baik. Pada era orde lama kekuasaan ditangan
presiden Soekarno yang digelar Pemimpin Besar Revolusi, terjadi
1
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 2/59
pemerintahan yang concentric, autocratic, eksekutif cenderung lebih kuat
dari legislatif yang berujung dengan terjadinya pemberontakan G30S PKI
yang dekenal dengan peristiwa penculikan tujuh jenderal ankatan darat
pada tanggal 30 September 1965 dan kemudian muncul Tritura yang
mengakibatkan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1965 (Supersemar) dari
Presiden Soekarno kepada Panglima Kostrad Mayor Jednderal TNI
Soeharto untuk mengendalikan situasi pada saat itu yang berujung
dengan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Soeharto sebagai Pejabat
Presiden RI menggantikan Sokarno kerena pertanggungjawabannya
(dengan piadatonya yang berjudul Nawaksara) didepan MPRS tidak
diterima. Sejak itu mulailah era orde baru diamana kekuasaan berada
ditangan Soeharto dalam kedudukannya sebagai Presiden RI ke-2. Pada
awal-awal pemerintahannya terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat
pembangunan bangsa terutama dalam mengatasi krisis politik dan
ekonomi di tahun 1965/1966.
Robert E. Elson dalam “Soeharto A Political Biography ”
mengemukakan bahwa Orde Baru tidak diragukan lagi memberikan
banyak hal kepada masyarakat Indonesia seperti; stabilitas, keamanan,
kesejahteraan, dan predictability. Tetapi kemudian Orde Baru mempunyai
kekeliruan dimasa-masa paruh akhir kekuasaannya yaitu
penyelenggaraan pemerintahannya bersifat concentric, autocratic,
sehingga eksekutif cenderung lebih kuat dari pada legislatif, yang
menyebakan terjadi monopoli dan oligopoli sehingga korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) merajalela disegala kehidupan berbangsa dan
bernegara utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Dalam dekade terakhir abad ke-20 terjadi globalisasi yang
mempengaruhi dan mendorong terciptanya tata hubungan masyarakat
baru, struktur dan sistem ekonomi baru, bahkan persepsi budaya baru
dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat diimbangi atau dihentikan
secara efektif oleh lembaga pemerintahan. Tuntutan akan terwujudnya
2
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 3/59
tata keperintahan yang baik (good governance) semakin menggema
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diberbagai belahan dunia
menjadi salah satu isu penting, dan mempengaruhi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sehingga terjadi krisis
ekonomi/finansial bahkan meluas menjadi krisis multi dimensional yang
berlangsung pada tahun 1997-1998. Salah satu penyebab terjadinya krisis
multy dimensional tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola
dalam penyelenggaraan pemerintahan ( poor governance) yang antara
diindikasikan oleh beberapa masalah seperti;(1) dominasi salah satu pihak
oleh pihak-pihak lain sehingga pengawasan sulit dilakukan, (2) terjadinya
tidakan KKN disegala kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) rendahnya
kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau
masyarakat disegala bidang. Akibat dari kondisi tersebut menyebabkan
munculnya perlawanan rakyat dengan Lima Tuntutan Rakyat yaitu; (1)
melakukan reformasi total disegala, (2) menjadikan pemerintah sebagai
penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN, (3) berkembangnya
kehidupan demokrasi,(4) tegaknya supermasi hukum, (5) perlindungan
dan penghormatan atas hak-hak azasi manusia, yang kesemuanya
termasuk dalam prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good
governance). Dalam perjalanannya kemudian pemerintahan Soeharto
berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan berbagai kebijaksanaan
namun tidak terealisasi bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi
yang makin parah dan berkepanjangan sehingga Soeharto dianggap tidak
mampu lagi mengendalikan ekonomi dan rakyat menuntut agar Soeharto
turun dari jabatannya yang akhirnya dengan desakan dari berbagai pihak
termasuk DPR RI dan MPR RI, Soeharto mengundurkan diri (Resign)
sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Prof.Dr.Ing.B.J.Habibi sebagai
presiden RI ke-3 untuk melajutkan masa jabatan presiden yang
ditinggalkan Soeharto hingga akhir tahun 1999. Kondisi tersebut diatas
dapat terjadi karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip kepemerintahan
3
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 4/59
yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Setelah masa pemerintahan Orde Baru berakhir ( ditandai dengan
selesainya pemerintahan Presiden Prof.DR.Ing. B.J. Habibi ) maka tahun
2000 dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia atau dikenal dengan
Era Reformasi. Dalam era ini keinginan untuk melaksanakan prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance) mulai tumbuh sebagai
akibat desakan masyarat dan negara donor dalam hal ini badan-badan
pembiayaan International (seperti; Bank Dunia, UNDP dan IMF) yang
ditandai dengan diadakannya pemilihan langsung wakil-wakil rakyat yang
akan duduk sebagai anggota legislatif baik DPRD, DPR RI maupun MPR
RI melalui pemilihan umum yang diikuti kurang lebih 100 partai politik
(tidak dibatasi hanya 3 partai seperti pada masa Orde Baru) dan keluar
sebagai Partai pemenang pemilu pada masa itu adalah Partai Demokrasi
Indonesi Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Sokarno Putri dengan
perolehan suara kurang lebih 38%, dan terpilih K.H. Abdulrahman Wahid
sebagai Presiden RI ke-4 dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil
Presiden.
Pada era ini pihak-pihak dituntut untuk melakukan reformasi tidak
hanya negara saja (legislatif,eksekutif dan yudukatif) tetapi juga dunia
usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society). Reformasi
memberi peluang bagi proses transformasi/perubahan structural disegala
bidang, seperti penegakan hukum, pemberantasan KKN, penghormatan
atas HAM. Dimasa ini atau masa pemerintahan K.H. Abdul Rakhman
Wahid mulai dilaksanakan prinsip good governance yang ditandai dengan
restrukturisasi organisasi pada lembaga pemerintahan yaitu
penghapusan ataupun penggabungan beberapa departemen/Lembaga
pemerintahan seperti Departemen Sosial, Departemen Penerangan
(dihapus) dan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman digabung
dengan Departemen Pekerjaan Umum menjadi Departemen Permukiman
dan Prasarana Wilayah.
4
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 5/59
Pelaksanaan pembangunan telah dimulai dengan pelibatan masyarakat
dan pihak swasta ( privat sector ) atau co-arrangment dan tidak lagi
dimonopoli oleh pemerintah atau do it alone government yang
menempatkan pemerintah sebagai agen pembaharu (change agent atau
agent of development ) yang ditandai dengan terjadinya privatisasi
beberapa perusahaan negara, selain itu juga dimulainya pelaksanaan
otonomi daerah (desentralisasi). Namun pada masa itu prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik belum sepenuhnya dilaksakan yang terbukti
dengan pengangkatan K.H. Abdulrakhman Wahid sebagai Presiden
adalah menyimpang dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa syarat
seseorang untuk dapat diangkat sebagai Presiden adalah harus sehat
jasmani dan rohani hal ini menunjukan bahwa penegakan hukum ( low
enforcement ) belum berjalan. Selain itu terjadi distrust antar komponen
bangsa utamanya krisis kepercayaan (distrust ) antara Legislatif (DPR RI)
dan Eksekutif (Presiden) sehingga pembangunan cenderung tidak
berjalan (statis), Legislatif cenderung lebih kuat dari Eksekutif yang
berakibat dengan diberhentikannya K.H. Abdul Rakhman Wahid sebagai
Presiden oleh MPR RI dan diangkatnya Megawati Soekarno Putri sebagai
Presiden RI ke-5.
Dalam masa pemerintahan Presiden Wegawati Soekarno Putri
dengan memperhatikan tuntutan masyarakat dan desakan negara donor
dalam hal ini lembaga-lembaga pembiayaan international maka
pemerintah Indonesia sendiri menunjukan komitmennya dengan
menyebut good governance sebagai kecenderungan global. Dalam pidato
kenegaraan 16 Agustus 2000 dikemukakan “Pembangunan kembali
perekonomian kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, dilaksanakan
dalam lingkungan global yang terus berubah”.
Globalisasi ekonomi menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip universal
seperti pengelolaan yang baik (good governance)”, maka dari sinilah
upaya penerapan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)
dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik
5
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 6/59
lebih mendapat perhatian seperti; restrukturisasi lembaga pemerintahan
yaitu struktur organisasi pemerintahan yang efektif efisien (miskin strutur
kaya fungsi) baik dipusat maupun daerah, desentralisasi yaitu pelimpahan
sebagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah (otonomi
daerah), pengurangan peran pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta
dalam pembangunan, pengurangan ketergantungan kepada negara luar
dan pembayaran utang luar negeri, peningkatan pertumbuhan ekonomi
(ekonomi makro), serta kestabilan ekonomi dan moneter, disamping
melanjutkan kebijakan reformasi yang telah ada, juga melaksakan
demokrasi dengan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung oleh rakyat yang berakhir dengan terpilihnya Jenderal
(Purnawirawan) Soesilo Bambang Yudoyono dan Drs. H. Jusuf Kalla
sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2004-2009.
Kondisi tersebut menunjukan awal terjadinya proses perubahan di
Indonesia yang memiliki kesearahan dengan perkembangan paradigma
pembangunan dan pemerintahan dalam skala global yang menempatkan
pemerintah dalam peran sebagai fasilitator dan regulator pembangunan.
Trend global perubahan tersebut dalam banyak hal didorong oleh
semangat belajar dari pengalaman berbagai kegagalan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembengunan.yang dalam babarapa dekade yang lalu
telah cenderung berdampak negatif bagi masyarakat.
Dalam upaya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan
regulator pembangunan yang baik,yang berdaya guna dan berhasil guna
bagi masyarakat, diperlukan aparatur pemerintah yang memahami makna,
hakekat dan pengertian konsepsi serta prinsip kepemerintahan yang baik
(good governance), untuk dapat diimplementasikan dalam lingkungan
tugasnya.
B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini membahas ; latar belakang dan perkembangan
6
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 7/59
interaksi social politik anatara pemerintah dengan masyarakat,
perkembanagan paradigm governmet ke governance, kasus-kasus good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jangka waktu pembelajaran mata diklat ini adalah 12 jam pelajaran
dan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan
diskusi/latihan.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar :
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat memahami ; latar
belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah
dengan masyarakat; perkembangan paradigma government ke
governance, konsep good governance, menganalisis kasus-kasus
good governance
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan mampu :
a. Menjelaskan Latar Belakang dan Perkembangan Interaksi Sosial-Politik antara Pemerintah dengan Masyarakat
b. Menjelaskan Perubahan Paradigma Government ke Governance
c. Menjelaskan Konsep Good Governance
d. Menjelaskan Implikasi, penerapan kepemerintahan yang baik pada
kegiatan tertentu
e. Menentukan keterkaitan kasus dengan prinsip Good
Governance, untuk strategi dan kebijakan.
D. Pokok Bahasan
Mata Diklat ini, pada dasarnya mempunyai empat pokok bahasan
yaitu :
1. Interaksi Sosial Politik Pemerintah Dengan Masyarakat
2. Perkembangan Government Ke Governance
3. Konsep Good Governance
4. Kasus-Kasus Dalam Good Governance
7
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 8/59
BAB. II
INTERAKSI SOSIAL- POLITIK PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT
A. Perkembangan Interaksi Sosial-Politik
Permasalahan pembangunan nasional dari waktu kewaktu dirasakan
bukannya semakin ringan dan mudah, tetapi pada kenyataannya bangsa
Indonesia justru dihadapkan kepada kondisi yang semakin sulit, kompleks,
dinamis, dan beraneka ragam sejalan dengan perkembangan tingkat
kebutuhan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat bangsa Indonesia
itu sendiri yang berdampak pula pada perkembangan interaksi sosial-
politik antara pemerintah dengan masyarakat.
Kecenderungan pergeseran interaksi sosial-politik antara pemerintah
dengan masyarakat tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya
peranan sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam
penyelenggaraan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya
menjadi monopoli pemerintah. Kenyataan ini merupakan perkembanganbaru yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Di lain pihak, fakta menunjukan bahwa ada keterbatasan
kapasitas aparatur pemerintah atau sektor publik untuk memenuhi aneka
ragam pelayanan publik. Untuk itu maka pemerintah perlu melakukan
inovasi kebijakan dan praktek administrasi publik yang baru yang lebih
mampu menjawab tantangan perkembangan interaksi sosial politik
tersebut, melalui kerjasama atau kolaborasi yang efektif dengan sektor swasta dan masyarakat (society) pada umumnya.
Memasuki abad XXI negara-negara di berbagai belahan dunia, begitu
juga Indonesia menghadapi suatu tantangan berupa perubahan
lingkungan strategis yang berat, baik yang berasal dari dalam (internal)
maupun dari luar (external). Secara external terjadi globalisasi yang dipicu
oleh perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan semangat
liberalisasi yang kemudian mendorong terjadinya perubahan besar dalam
8
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 9/59
kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial budaya. Perubahan
tersebut mengarah terbentuknya pada seakan-akan dunia tanpa batas
(word borderless) di mana peristiwa penting yang terjadi pada suatu
negara secara cepat dapat di akses dan diketahui oleh Negara lain.
Globalisasi juga ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas yang
memaksakan atau mengharuskan suatu negara atau bangsa untuk secara
terus menerus meningkatkan kompetensinya dalam persaingan dengan
negara lain.
Pengaruh globalisasi makin terasa dan tidak dapat diabaikan dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan negara atau organisasi donor internasional
seperti AFTA, APEC, WTO, World Bank, IMF, dan organisasi hak asasi
manusia yang, perlu mendapat pertimbangan dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Keterkaitan antar
organisasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha maupun dengan
organisasi-organisasi international sangat tinggi dan saling mengetahui.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah
manajemen pelayanan sector publik dan sektor bisnis atau swasta
sedemikian rupa sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa
bertatap muka, arus informasi-informasi telah mampu menembus batas
ruang dan waktu secara cepat. Selain itu demokrasi, hak asasi manusia,
dan pelestarian lingkungan hidup menjadi tuntutan masyarakat dunia yang
semakin mendesak.
Secara internal pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan
pada krisis multidimensi diantaranya situasi politik yang tidak stabil,
adanya ancaman disintegrasi bangsa, menipisnya kepercayaan
masyarakat pada pemerintah, lemahnya penegakan hokum dan
pemberantasan KKN, lambatnya pemulihan ekonomi, meningkatnya
kriminalitas, pengangguran, dan jumlah penduduk 'Miskin serta
merosotnya daya saing bangsa.
Dalam konteks perubahan sosial masyarakat terjadi perubahan dalam
9
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 10/59
masyarakat yang berlangsung dengan sangat cepatnya sejak akhir abad
XX hingga memasuki abad XXI dewasa ini. Perubahan sosial masyarakat
yang terjadi adalah dari aspek-aspek perubahan teknologi, komunikasi,
gaya hidup, budaya, cara berpakaian(fashion), cara pergaulan dan
sebagainya, sehingga masyarakat dihadapkan pada kondisi yang
menuntut mereka untuk mengetahui lebih banyak, tetapi tidak cukup
waktu untuk bereaksi terhadap perubahan tersebut. Kondisi ini
menyebabkan masyarakat berada pada kedudukan yang sangat rentan
terhadap berbagai dampak dari perubahan itu sendiri.
Di sektor swasta, terjadi pertumbuhan perusahaan multinasional yang
telah mendorong perubahan pola operasi dan administrasi yang semula
sangat desentralisasi pada perusahaan induk di negara asalnya,
kemudian lebih mempercayakan manajemen operasinya kepada unit-unit
cabang usahanya yang berlokasi di berbagai kota diseluruh dunia.Di
lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), terlihat semakin
pesatnya pertumbuhan dan kemunculan organisasi tersebut dengan
berbagai tujuan yang berbeda satu sama lainnya.
Begitu kompleks, dinamis dan beragamnya aktifitas kehidupan
masyarakat tersebut, kesemuanya itu memadukan kapasitas tersendiri
untuk dapat mengelola dan mengendalikannya (Andrew Dunsire: 1993),
karena pada kenyataannya pemerintah atau siapapun tidak mungkin
dapat mengelolanya dengan cara-cara yang konvensional.
Apapun yang terjadi, tuntutan bagi penyelenggara pemerintahan adalah
melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan
perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks,
beranekaragam, dan kritis. Untuk menghadapi kondisi tersebut diperlukan
model kepemerintahan yang beragam pula.
B. Dinamika Sistem Sosial Politik
Dinamika sosial politik dipandang suatu hubungan sebab akibat
diantara berbagai variabel, baik yang bersifat non linier maupun linier.
10
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 11/59
Dalam kehidupan nyata, dinamika sosial politik adalah suatu kondisi
dimana-mana sistem tersebut berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang
lain karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh dari faktor-faktor
eksternal seperti gejala alam, perkembangan teknologi, maupun
kekuatan-kekuatan politik lainnya. Pengaruh dari luar atau bahkan dari
dalam sistem itu sendiri dapat mengakibatkan terjadinya ketidak
seimbangan (disequilibrium) sistem, yang kemudian akan dan harus
dikoreksi dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk
memperoleh titik keseimbangan sosial-politik yang baru. Dalam
pengalaman Indonesia, sebagai contoh adalah bagaimana gerakan
mahasiswa pada tahun 1997/1998 menjadi kekuatan sosial Reformasi
Total, yang berhasil menjatuhkan tatanan kekuasaan Orde Baru yang
telah membentuk tata kehidupan selama kurang lebih 32 tahun. Akibat
keberhasilan tersebut dewasa ini, terlihat pola-pola interaksi antara
pemerintah dengan masyarakat menjadi berubah. Kehidupan demokrasi
telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, dengan semakin
leluasanya masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya,
kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi masyarakat ataupun mahasiswa
tidak lagi dihentikan dengan pendekatan keamanan yang represif
sepanjang tidak bersifat anarkis atau mengganggu ketertiban umum.
Keberadaan partai politik tidak lagi dibatasi hanya tiga partai seperti
masa Orde Baru, akan tetapi telah berkembang menjadi lebih dari tiga
puluh partai politik hadir dalam sistem demokrasi Indonesia, selain itu juga
terjadi berbagai upaya penataan kembali sistem dan struktur-struktur,serta instrument-instrument penyelenggaraan pemerintahan yang
disesuaikan dengan perkembangan sosial-politik nasional yang juga tidak
lepas dari pengaruh perkembangan international maupun global.
Kooiman (1993: 38) menyatakan bahwa dinamika sistem sosial politik
tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang cukup
mengenai interaksinya. Interaksi sosial-politik tidak hanya menjelaskan
proses makro yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi, tetapi juga
11
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 12/59
proses kerjasama, kolaborasi, bahkan konflik-konflik sosial-politik pada
tataran makro dan mikro. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk
membangun teori mengenai kepemerintahan (governance) perlu
dibedakan jenis-jenis interaksi sosial politik yang mencakup; interferences
(gangguan, pemengaruhan), interplays (keterlibatan) dan interventions
(campur tangan).
Interferensi atau saling mempengaruhi merupakan dinamika yang
sangat mendasar dalam alam dan kehidupan manusia. Dalam ruang
lingkup kepemerintahan intervensi tersebut dapat dilihat terutama dalam
skala primer, misalnya dalam kehidupan keluarga, sekolah atau unit
usaha (perusahaan). Adapun jenis interaksi dalam masyarakat modern
berikutnya yaitu interplays atau keterlibatan pada umumnya cenderung
terjadi secara terorganisir atau melembaga.
Intervensi merupakan bentuk interaksi sosial politik yang ketiga antara
pemerintah dengan masyarakat. Bentuk interaksi ini merupakan tindakan
campur tangan (biasanya dari pihak pemerintah) dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat, yang diarahkan untuk terciptanya suatu keadaan
tertentu sesuai dengan ketentuan atau keinginan pemerintah.
Ketiga jenis interaksi tersebut pada dasarnya memiliki cirri yang
sama, yaitu adanya interaksi atau hubungan yang dinamis diantara dua
atau lebih unsure pelaku. Sedangkan perbedaannya terutama terletak
pada format kelembagaan atau organisasi dan tingkat pengarahannya
(level of direction).
C. Kompleksitas Sistem Sosial Politik
Kompleksitas adalah sebuah konsep yang biasanya digunakan
dengan mudah, tetapi lebih sering penggunaan tersebut tidak berarti apa-
apa karena hanya menggambarkan sebuah isu (issue), situasi, atau
permasalahan tertentu, yang biasanya sulit untuk dimengerti atau terlalu
rumit untuk dipecahkan. Tetapi yang terpenting bukan kompleksitasnya
sendiri, melainkan aspek-aspek mendasar dari setiap fenomena yang
12
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 13/59
terjadi yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan permasalahan
kepemerintahan.
Menurut Kooiman (1993: 39) terdapat tiga cara yang bias dilakukan
dalam memanfaatkan kompleksitas bagi pengembangan teori dan
konseptual kepemerintahan dan kondisi pemerintah (governance and
govern ability), yaitu seleksi, dan reduksi, perstrukturan, dan
operasionalisasi. Selain itu Lukman (1970), mengatakan bahwa
permasalahan fundamental dari seluruh sistem sosial masyarakat adalah
mengurangi kopleksitasnya. Dia memandang bahwa kompleksitas itu tidak
harus berarti Jumlah atau bervariasinya subsistem permasalahan, tetapi
yang bersifat kompleks itu adalah interaksinya. Dengan demikian
memilah-milah (menyeleksi) dan menyusun pola interaksi adalah
pekerjaan yang mendasar dalam upaya memecahkan kompleksitas
permasalahan.
Jika dipandang sebagai struktur, maka konstruksi kompleksitas itu
menurut Simon (1993) adalah sebenarnya merupakan struktur didalam
struktur, dan didalam struktur lainnya yang lebih besar (a structure within
a structure, within another biggest structure), sehingga dia
merekomendasikan bahwa untuk mempelajari kompleksitas sesuatu
permasalahan interaksi sosial sebaiknya digunakan prinsip nearly-
decomposability yang berarti bahwa beberapa bagian dalam suatu sistem
permasalahan cenderung lebih memiliki keterkaitan yang erat
dibandingkan dengan beberapa bagian lainnya dari sistem tersebut.
Kompleksitas interaksi sosial masyarakat sebagaimana diungkapkan
La Porte et. al (1975) dapat pula ditanggulangi dengan cara
memandangnya sebagai problematika operasional. Yang dilakukan dalam
upaya memecahkan permasalahan kompleksitas adalah melalui kajian
dengan konseptualisasi dan studi kasus berbagai tingkatan sosial.
Dari berbagai pendekatan studi mengenai kompleksitas sosial,
hamper semua memiliki pandangan yang sama bahwa kompleksitas
adalah sekumpulan interaksi dari berbagai unsur dalam suatu sistem
13
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 14/59
tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa kompleksitas selalu berkaitan
dengan bagian-bagian atau unsure-unsur dan keseluruhannya ( part and
wholes). Olehnya itu maka, tidak mungkin kita dapat memahami
kompleksitas sosial dengan mengabaikan berbagai interaksi yang terjadi
diantara unsur-unsurnya dan berbicara hanya keseluruhannya atau kita
tidak dapat memahami kompleksitas jika hanya mengkaji keseluruhan
fenomena, tanpa mempertimbangkan interaksi yang terjadi diantara
unsur-unsurnya.
Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka dapat dikatakan
bahwa untuk menghadapi kompleksitas permasalahan sosial, tidak
mungkin hanya mengandalkan satu jalan pemecahan. Untuk itu maka
cara yang terbaik adalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif
penyelesaian, tergantung pada apa dan bagaimana permasalahan yang
dihadapi.
D. Keanekaragaman Sistem Sosial Politik
Keanekaragaman (Diversity) sangat terkait dengan perkembanganindividualisasi, diferensiasi, spesialisasi, dan beragam aspek kehidupan
dunia modem lainnya. Kooiman (1993: 40) mendefenisikan kompleksitas
berdasarkan hubungan-hubungan atau interaksi yang terjadi, dan
keanekaragaman mengacu pada komponen-komponen yang membentuk
interaksi tersebut. Selanjutnya Kooiman mengatakan bahwa
bagaimanapun, argumentnya mengenai keanekaragaman sebagai bagian
dari karakteristik dasar sistem sosial politik dan ke pemerintahannyaadalah terletak pada nilai penting dan strategisnya keanekaragaman
dalam sistem tersebut. Dengan menggunakan konsep keanekaragaman,
dapat dipertimbangkan berbagai actor (pelaku) dalam sistem sosial politik.
Dengan konsep kompleksitas dapat dikaji dan diuraikan struktur-
struktur hubungan, dengan menggunakan konsep keanekaragaman
(diversity ) dapat dikaji berbagai aspek dalam sistem tersebut, seperti
mengkaji tentang maksud dan tujuannya, kekuasaannya dan sebagainya.
14
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 15/59
Dengan demikian dapat ditarik suatu hipotesis bahwa keanekaragaman
dapat berimplikasi bahwa berbagai variasi, diferensiasi, dan spesialisasi
adalah sebuah keniscayaan dalam sistem sosial politik. Mengabaikan
adanya keanekaragaman sebagai cirri khusus dan mendasar dari sistem
sosial politik, merupakan akar permasalahan dari banyak masalah
kepemerintahan (governance) dan kemampuan pemerintahannya (govern
ability ).
Konsep keanekaragaman sangat bermanfaat dalam upaya
pengkajian substansi sistem sosial-politik, yang pada umumnya bersifat
abstrak dan formal. Sedangkan dalam konteks pengembangan teori
tentang kepemerintahan sosial politik (socio-political governance),
konsepsi keanekaragaman telah mendorong perubahan beberapa disiplin
ilmu seperti ilmu administrasi publik dan ilmu politik ke arah keilmuan yang
bersifat interdisiplin atau multi disiplin.
E. Implikasi Bagi Kepemerintahan
Kepemerintahan ataupun pengelolaan (Governing ) sosial politik padadasarnya dilakukan dalam interaksi di antara para pelaku baik pada
tataran makro, meso, maupun makro dari keseluruhan sosial politik.
Berbagai interaksi yang terjadi tidak hanya mencerminkan kompleksitas,
dinamika, dan keanekaragaman tetapi sesungguhnya interaksi sosial-
politik itu sendiri memiliki cirri yang kompleks, dinamis, dan
beranekaragam. Dalam sistem sosial politik tergambarkan kompleksitas
yang menyangkut substansi strukturnya, dinamika substansiperubahannya, serta keanekaragaman substansi saling ketergantungan
dan keterkaitan dari berbagai unsur. Oleh karena itu, dalam pengaturan
dan pengelolaan ataupun kepemerintahan sosial politik kondisi-kondisi
seperti tersebut harus mendapatkan perhatian serius. Meskipun demikian
tidak berarti bahwa dalam pola kepemerintahan yang tradisional hal-hal
tersebut tidak pernah dipertimbangkan tetapi yang terjadi dalam
kepemerintahan tradisional adalah pendekatan yang cenderung kasuistis,
15
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 16/59
terpilah-pilah, tidak sistematis, dan cenderung bersifat accidental (secara
kebetulan).
Seandainya sistem kepemerintahan diharapkan dapat lebih efektif,
maka kondisi-kondisi kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman
sosial-politik harus merupakan bagian yang integral dan sangat mendasar
dalam pertimbangan kebijakan dan implementasinya. Ini berarti bahwa
dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak lagi harus digunakan
pendekatan yang seragam, pemecahan masalah yang simplistic, birokrasi
yang kaku, hirarki otoritas dan jalur perintah yang panjang tetapi
kepemerintahan modem harus mampu memiliki karakter yang dinamis,
jaringan yang kompleks tetap hubungannya sederhana, serta
keanekaragaman tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan
kualitas interaksi sosial politik yang dihadapi.
16
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 17/59
BAB III
PERKEMBANGAN PARADIGMA GOVERNMENT KE GOVERNANCE
A. Perubahan Paradigma Government Ke Governance
Dewasa ini kondisi masyarakat sudah jauh berbeda dibandingkan dengan
kondisi setengah abad yang lalu. Kemajuan pembangunan sosial,
ekonomi telah semakin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
maupun kehidupan yang semakin kompleks, dinamis dan sangat
beragam. Dalam kondisi yang demikian kita juga telah menyaksikan
bagaimana, perekonomian berbagai negara, khususnya Indonesia telah
sempat mengalami fluktuasi bahkan pada menjelang akhir tahun 1990-an
mengalami kegagalan pasar yang memicu timbulnya krisis ekonomi
bahkan berkembang menjadi krisis multi dimensional yang menunjukan
bahwa Orde Baru telah gagal dalam melaksanakan pemerintahannya, dan
kemudian berujung dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Dengan latar belakang kegagalan tersebut, berdampak pada semakinmenguatnya tuntutan aktualisasi peranan masyarakat dalam bentuk
aspirasi maupun partisipasi aktif dalam pembangunan, dominasi peranan
pemerintah dalam pembangunan mulai dipertanyakan. Sementara itu
dalam interaksi sosial politik masyarakat dengan pemerintah, sejalan
dengan makin menguatnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi,
masyarakat dalam pengertian luas mulai menuntut keterlibatan mereka
dalam berbagai proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaanmaupun evaluasi dan pengendalian, maka pendekatan klasik atau
orthodox dalam pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai
agen pembaharu (Change Agent atau Agent of Development ) telah
cenderung mulai ditinggalkan.
Istilah Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris yang
berarti; The Authoritative direction and administrative of the affairs of
men/women in a nation, state, city, etc . atau Pengarahan dan administrasi
17
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 18/59
yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara
bagian, kota dan sebagainya yang juga diartikan sebagai; The governing
body of nation, state, city, etc atau lembaga-lembaga atau Badan yang
menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan
sebagainya Format Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dari
semula sarwa negara atau pemerintah (Government sebagai paradigma
klasik pemerintah/negara dan penyelenggara pembangunan maupun
pelayanan publik telah bergeser menjadi format baru kepemerintahan
yang lebih dikenal dengan istilah governance. Berdasarkan hal itu, di
banyak Negara kemudian menemukan pola-pola baru ataupun
pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
maupun pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat
termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang lebih
besar. Format Kepemerintahan baru inilah yang merubah pandangan
klasik bahwa pemerintahlah yang harus berperan dominan dalam
pembangunan masyarakat. Dewasa ini pandangan tersebut telah beralih
dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat melalui
konsepsi kepemerintahan (governance).
Perubahan paradigma dari Government ke Governance meliputi
a. Monolithic authority kearah demokrasi dan public authority
b. Sentralistik ke arah desentralisasi dengan tuntutan otonomi daerah
c. Political authority ke arah political commitment dengan tuntutan
transparansi
d. Legitimasi atas dasar kekuasaan ke arah legitimasi public
e. Di bidang ekonomi; monolistic dan oligopoli ke arah kompetisi dan
orientasi pasar.
Perubahan paradigma pemerintahan tersebut mempengaruhi dimensi
pemerintah atas proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan
ekonomi, pelayanan masyarakat mulai bergeser kearah pemberdayaan
komponen public-privat mulai diperankan dalam bentuk kemitraan. Selain
itu berpengaruh pula terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih,
18
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 19/59
terpercaya, bertanggung jawab (clean, credible, accountable) sebagai
salah satu upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance).
B. Konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing )
Sebelum menjelaskan konsepsi dan pengertian Governing atau
Penyelenggaraan pemerintahan, akan diuraikan bagaimana konteks
pemerintahan dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, kompleks
dan beranekaragam. Dalam dunia dengan karakteristik masyarakat
seperti tersebut diatas, dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :
a. Permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat pada umumnya
disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya bisa
diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya suatu
faktor tertentu secara terisolasi.
b. Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai permasalahan
dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataannya sangat tersebar
diberbagai aktor.
c. Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, bahkan lebih
sering menjadi bahan untuk disempurnakan dan ketidak pastian
menjadi aturan dan bukan sebagai pengecualian.
Sebagai dampak dari kondisi tersebut, dalam masyarakat dewasa ini
maka kegiatan dalam rangka kepemerintahan dapat didefinisikan sebagai;
proses interaksi antar berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat (Kooiman: 255).
Dengan defenisi seperti tersebut diatas, dapat pula dikatakan bahwa pola
pemerintahan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, baik yang
bersifat hierarkis maupun non hierarkis adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh Offe (1985: 310) bahwa; suatu hasil dari tindakan
administrative dari berbagai bidang, bukan merupakan hasil dari
pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan sebelumnya, tetapi lebih merupakan hasil dari
19
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 20/59
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 21/59
penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai;
intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, yang diarahkan
untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat di prediksikan
dalam suatu system (sosial politik), sesuai dengan harapan ataupun
tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.
C. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
Istilah kepemerintahan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut
Governance adalah berarti The act. fact, manner, of governing atau
Tindakan, fakta, pola dari kegiatan/penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian Kepemerintahan atau governance. adalah suatu
kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (eds, 1993)
bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial
politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan tersebut.
Prof. Bintoro Tjokroamijojo (34: 2000), dalam tulisannya berjudulGood Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)
mengemukakan sebagai berikut : Governance artinya ; memerintah-
menguasai-mengurus-mengelola. Beliau juga mengutip pendapat Bondan
Gunawan yang menawarkan istilah penyelenggaraan sebagai terjemahan
dari governance. Kemudian Presiden (Megawati Soekamoputri) dalam
pidatonya pada tanggal 16 Agustus tahun 2000, istilah Governance
diterjemahkan sebagai pengelolaan.
Dari pendapat di atas dapat simpulkan bahwa istilah governance tidak
hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga
mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan,
penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu
maka didalam governance terdapat istilah public governance, private
governance, corporate governance, dan banking governance.
Governance yang terjemahannya adalah pemerintahan kemudian
berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan,
21
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 22/59
sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik atau
good governance.
Kooiman (1998: 258) memandang governance sebagai sebuah
struktur yang muncul dalam sistem sosial-politik sebagai hasil dari
tindakan intervensi, interaktif diantara berbagai aktor yang terlibat. Sesuai
dengan karakteristik interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang
dibatasi kepada satu unsure pelaku atau kelompok pelaku tertentu
sebagaimana dinyatakan oleh Marin dan Mayntz (eds, 1991: sampul
belakang) bahwa : Kepemerintahan politik dalam masyarakat modem
tidak bisa lagi dipandang sebagai pengendalian pemerintah terhadapmasyarakat, tetapi muncul dari pluralities pelaku penyelenggaraan
pemerintahan.
United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen
kebijakannya yang berjudul; Governance for Sustainable Human
Development , January 1997, mendefenisikan kepemerintahan atau
governance sebagai berikut :
“Governance is the exercise of economic, political, and administrative
authority to manage a country’s affairs at all levels and the means by
which state promote social cohesion, integration, and ensure the wellbeing
of their population. It embraces all methods used to distributed power and
manage public resources, and the organizations that shape governance
and the execution of policy . It encompasses the mechanisms, processes,
and intuition through which citizen and groups articulate their interests,
exercise their legal rights, meet their obligations, and resolve their
differences” atau Kepemerintahan adalah pelaksanaan
kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative
untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan
merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya
kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam
masyarakat. Hal ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk
mendistribusikan kekuasaan/ kewenangan dan mengelola sumber daya
publik dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta
22
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 23/59
melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi
mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat,
baik individu maupun kelompok untuk mengartikulasikan kepentingan-
kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenuhi tanggung
jawab dan kewajiban sebagai warga negara dan menyelesaikan
perbedaan-perbedaan diantara sesama.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, UNDP mengindikasikan
adanya tiga model kepemerintahan yaitu :
a. Economic Governance, meliputi proses pembuatan keputusan
(decision making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di
dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
Economic governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan,
kemiskinan dan kualitas hidup.
b. Political Governance, yang mencakup proses-proses pembuatan
berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan.
c. Administrative Governance, yaitu sistem implementasi kebijakan.
Oleh sebab itu kelembagaan dalam governance meliputi tiga domain
yaitu Negara (state), sektor swasta (privat sektor), dan masyarakat
(society) yang saling berinteraksi dengan menjalankan fungsi masing-
asing.
Negara (state) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang
kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan
pendapatan, sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi sosial dan
politik, menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk
berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya
negara sebagai salah satu unsure Governance adalah termasuk
didalamnya lembaga-lembaga politik maupun lembaga-lembaga sektor
publik.
Sektor swasta (privat sector) meliputi perusahaan-perusahaan swasta
yang bergerak di berbagai bidang dan sector informal lain di pasar.
Anggapan lain mengatakan bahwa sektor swasta adalah bagian dari
23
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 24/59
masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan
masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap
kebijakan-kebijakan sosial-politik dan ekonomi yang dapat menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu
sendiri.
Masyarakat (society ) merupakan individual dan kelompok (baik yang
berorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan
ekonomi dengan melalui aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat
(society ) meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan
lain-lain. Dalam kaitan dengan masyarakat ini, Hubbard (2001)
mengatakan bahwa; governance is more than government , kemudian
governance didefinisikan sebagai; how societies steer them selves.
Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD)
mendefenisikan governance seni kepemimpinan publik yang terdiri dari
tiga dimensi yaitu :
a. Bentuk dari rezim politik (the form political regime).
b. Proses penyelenggaraan kewenangan dalam manajemen ekonomi
dan sumber-sumber daya sosial negara (the process by which
authority is exercised in the management of country’s economic and
social resources).
c. Kemampuan pemerintah untuk merancang, mendesain, merumuskan
dan mengimplementasikan kebijakan serta melaksanakan fungsi-
fungsinya (the capacity of governments to design, formulate, and
implement policies and discharge functions).
Secara sederhana konsep governance atau kepemerintahan
dirumuskan sebagai berikut; the way state power is used in managing
economic and social resources for development of society atau
kepemerintahan adalah cara menggunakan kekuasaan
pemerintah/Negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial
untuk pembangunan masyarakat (Rainer Tetzlaff dalam D+C
Development and cooperation, 1995: 20-22).
Berbagai pengertian mengenai konsep kepemerintahan tersebut di
24
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 25/59
atas pada dasarnya hampir sama yaitu mengenai bagaimana pemerintah
berinteraksi dengan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik
dalam upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam
bidang ekonomi proses kepemerintahan tersebut mencakup proses yang
mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional dan hubungannya
dengan perekonomian negara-negara lain. Dalam lingkup politik,
kepemerintahan mencakup proses pengambilan keputusan untuk
menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam
bidang sosial, kepemerintahan mencakup kepemerintahan administratif .,
yang dilaksanakan melalui sektor publik yang independen dan akan tabel
adalah merupakan sistem implementasi kebijakan yang menghasilkan
berbagai konsekwensi bagi kondisi sosial masyarakat.
D. Prinsip Dasar Kepemerintahan (Governance)
Telah dijelaskan bahwa konsepsi kepemerintahan pada dasarnya
merupakan sistem interaksi sosial politik antara pemerintah/negara
dengan masyarakat modem dewasa ini memiliki karakteristik yangkompleks, dinamis, dan beraneka ragam. Dalam implementasi konsep
kepemerintahan, tidak dapat dipisahkan antara peranan pemerintah dan
peranan masyarakat, meskipun tuntutan dari konsep kepemerintahan
dewasa ini menghendaki peranan yang lebih dominan justru terletak
ditangan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena permasalahan
yang harus ditangani pemerintah (Gove ability) dari waktu ke waktu
cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya kompleksitas,dinamika, dan keanekaragaman kepentingan masyarakat modern dewasa
ini, yang secara umum belum dipertimbangkan dalam kerangka teori dan
praktek penyelenggaraan kepemerintahan.
Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi
kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan tradisional,
adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan
pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha
25
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 26/59
dan LSM/ORNOP) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.
Hal ini disebabkan karena mode pemerintahan tradisional telah cenderung
mengabaikan aktualisasi keberadaan masyarakat sebagai subyek
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Masyarakat selama
ini cenderung hanya menjadi obyek pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik sehingga di berbagai Negara terdapat fakta dengan
pembangunan nasional yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah,
justru berakhir dengan kesengsaraan, bukan kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil studi yang dilakukan oleh Duclaud William mengenai
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Kooimen, 1993: 251)
disimpulkan bahwa :
1. Keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrument
pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal
2. Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik
yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola tindakan
mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada kenyataannya
masih belum tersedia.3. Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi
pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial
politik, baik dari lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
4. Diperlukan adanya konvergensi atau kesearahan tujuan dan
kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau
situasi “menang-menang” (win-win situation).
Kondisi obyektif tersebut telah mendorong munculnya format
kepemerintahan sosial-politik (Social Political Governance) baru dalam
masyarakat modern dewasa ini. Selain kondisi obyektif yang diperlukan
dalam kerangka piker kepemerintahan (yang ternyata tidak muncul dalam
pola pemerintahan tradisional), maka beberapa kondisi subyektif yang
harus dapat dimunculkan dalam diri setiap actor yang terlibat dalam
rangka pengembangan konsep kepemerintahan :
1. Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling
memahami (mutual trust atau mutual understanding).
26
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 27/59
2. Kesiapan untuk memikul tanggung jawab.
3. Derajat tertentu keterlibatan politik dan dukungan sosial masyarakat.
Kondisi obyektif maupun kondisi subyektif tersebut di atas kiranya
dapat dipandang sebagai prinsip yang melandasi format kepemerintahan
modem yang diperlukan dewasa ini, yang menekankan kepada pola
interaksi antara pemerintah dan yang semakin terpadu, kohesif dan
berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada kepentingan
pemerintah semata.
Pola kepemerintahan kontemporer yang ditandai dengan proses
pengelolaan bersama (co-arrangement) antara pemerintah dengan
berbeda dibandingkan dengan pola kepemerintahan tradisional atau
konvensional yang memiliki karakter utama lakukan sendiri oleh
pemerintah (do it alone government ).
Dalam masyarakat modem yang dinamis dan kompleks, serta sangat
beranekaragam dewasa ini, pemerintah dan masyarakat umum, memiliki
berbagai tugas baru sebagai berikut :
1. Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti
penarikan diri dari berbagai kesempatan, namun pada saat yang sama
mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan interaksi sosial
politik yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan sistem sosial
politik untuk mengatur dirinya sendiri.
2. Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan
bentuk co-arrangements di mana permasalahan, tanggung jawab dan
tindakan kolektif ditanggung bersama (shared ).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disusun sebuah
kerangka acuan berpikir bagi para pejabat pemerintahan daerah maupun
pemerintahan pusat dalam kerangka aktualisasi pelaksanaan gagasan
konsepsional kepemerintahan sebagai berikut :
1. Bahwa orientasi internal dan eksternal bagi organisasi pemerintahan
merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis.
27
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 28/59
2. Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap
beragam sudut pandang administrative, politik, ilmiah, dan sosial, dan
harus pula mempertimbangkan berbagai pengertian yang berlaku
mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya pemecahannya,
dari dalam diri administrasi tersebut.
3. Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung jawab
makro terhadap berbagai unsure pelaku sosial, dan pada saat yang
bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk mengambil
dan menerima tanggung jawab tersebut.
4. Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan kemampuan
diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai
kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam
kerangka sosial-politik.
28
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 29/59
BAB IV
KONSEP GOOD GOVERNANCE
A. Pengertian Good Governance
Good governance berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas kata good
yang berarti baik dan kata governance artinya memerintah, menguasai,
mengurus, mengelola. Kemudian arti good governance berkembang
antara lain; Sofyan Effendi diterjemahkan dengan kepemerintahan yang
baik, Bondan Gunawan mengartikan good governance dengan
penyelenggaraan yang baik karena ada penyelenggaraan pihak swasta,
bahkan oleh masyarakat sendiri. Dalam pidato Presiden Megewati
Soekamoputri tanggal 16 Agustus tahun 2000, good governance
diterjemahkan dengan pengelolaan yang baik, selanjutnya oleh Sofyan
Effendi diterjemahkan lagi sebagai pengelolaan yang amanah. Tetapi
pada umumnya good governance diartikan dengan pemerintahan yang
bersih, atau clean government . Seringkali juga mengarah padapemerintahan yang bersih dan berwibawa karena memang
berkembangnya pemikiran good governance bermula pada perhatian
kepada clean government dan good government . Di sini diajukan
pemikiran awal tentang good governance sebagai salah satu
kecenderungan global, paradigma baru administrasi/manajemen
pembangunan. Dengan demikian good governance adalah suatu bentuk
(revitalisasi) manajemen pembangunan yang juga disebut administrasipembangunan.
Secara konseptual kata baik (good ) mengandung dua pengertian:
pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat,
dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam
pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan
dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-
29
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 30/59
tujuan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut, maka
kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :
1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan
nasional
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan
efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.
Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan
bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti : legitimacy atau
legitimasi , apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari
rakyatnya; accountability atau akuntabilitas yaitu seberapa jauh
perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, adanya otonomi dan
devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan berjalannya
mekanisme kontrol oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kedua
tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan
sejauhmana struktur dan mekanisme politik secara administrative
berfungsi secara efektif dan efisien.
OECD dan World Bank mengartikan atau mensinonimkan good
governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang
sehat dan bertanggung jawab (accountable) yang sejalan dengan
demokrasi pencegahan korupsi (corruption) baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and
Political frameworks bagi tumbuhnya aktifitas usaha atau kewiraswastaan.
Dalam dokumen yang diterbitkan oleh UNDP dan Pemerintah
Vietnam memberikan defenisi good governance sebagai proses yang
meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan
tujuan untuk meciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan
kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu
good governance juga adalah mengutamakan partisipasi, transparansi,
akuntabilitas dan efektifitas serta memperlakukan semua sama.
UNDP sendiri mendefenisikan good governance sebagai hubungan
yang sinergis dan konstruktif diantara negara (state), sektor swasta (privat
sector) dan masyarakat (society). ADB dalam Governance : Sound
30
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 31/59
Development Management 1995, mengartikan good governance sebagai
manajemen pembangunan yang sehat, efektif Dalam manajemen
pembangunan yang sehat/efektif itu terdapat 5 hal penting yaitu; Public
Sector Management, Accountability, The legal framework for
development, Information, dan transparency.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dirumuskan
pengertian Kepemerintahan Yang Baik (good governance) yaitu
Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis,
efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat.
Sedangkan dalam modul sosialisasi AKIP (LAN dan BPKP, 2000)
dikemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dalam
melaksanakan penyediaan public good s and services disebut governance
(pemerintahan atau kepemerintahan) dan praktek terbaiknya disebut good
governance (kepemerintahan yang baik). Selanjutnya dikemukakan pula
bahwa good governance yang efektif menuntut adanya alignment
(koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan
moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realita dan
berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah
dan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wujud
kepemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan
pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan
efektif dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara domain-
domain negara (state), sector swasta (privat sector) dan masyarakat
(society). Oleh karena good governance bersenyawa dengan sistem
administrasi negara, maka upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik
(good governance) merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem
administrasi Negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.
Dalam kaitan itu, maka Bagir Manan (1999) menyatakan bahwa : sangat
31
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 32/59
wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama
ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan
penegakan hukum. Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan dengan
pelayanan dan perlindungan rakyat, ada dua cabang pemerintahan yang
berhubungan langsung dengan rakyat yaitu administrasi negara dan
penegakan hukum.
Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain
Negara (state) menjadi domain yang paling memegang peranan penting
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) karena
fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sector swasta (privat sector)
dan masyarakat (society), serta fungsi administrasi penyelenggaraan
pemerintahan melekat pada domain ini. Selanjutnya Bintoro
Tjokroamidjojo dalam makalah “Reformasi Birokrasi ke Arah Good
Governance menyatakan bahwa ; good governance lebih dapat berjalan
dengan suatu sistem politik yang demokratis, dalam masyarakat yang
berkesadaran hukum, tegaknya hukum untuk semua secara sama dan
dalam ekonomi dimana berjalan mekanisme pasar secara sehat.
Sedangkan J.B. Kristiadi berpendapat bahwa; good governance dapat
dicapai melalui pengaturan yang tepat antara fungsi pasar dengan fungsi
organisasi termasuk organisasi publik, sehingga dapat dicapai transaksi-
transaksi dengan biaya paling rendah. Berkaitan dengan ini, maka
Mustopadidjaja berpendapat bahwa ; Kredibilitas manajemen pemerintah
pada negara-negara demokratis konstitusional dimasa mendatang akan
lebih banyak ditentukan oleh kopentensinya dalam pengelolaan kebijakan
publik. Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat
penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar
sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat
dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan kearah good
governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi
penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya
pembenahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
32
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 33/59
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas serta dilihat dari
perkembangan good governance sebagai suatu bentuk (revitalisasi) dari
manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan,
pengelolaan pembangunan, pengelolaan perubahan masyarakat, maka
berarti ruang lingkup good governance meliputi; pemerintahan, politik,
ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pers.
Selanjutnya menurut JICA, pembangunan landasan demokratisasi
penyelenggaraan negara / pemerintahan dapat dilihat menurut elemen-
elemen sebagai berikut :
1. Legitimacy , Apakah demokrasi dijunjung tinggi? Apakah
pemerintahan dipilih secara demokratis dan mendapat kepercayaan
dari masyarakat? Apakah dengan semestinya mengendalikan
kekuasaan dan kedaulatan? Apakah prosedur untuk mekanisme
penyampaian keberatan dan perbedaan pendapat terbangun dan
berfungsi?
2. Accountability . Apakah penyalahgunaan wewenang tidak mungkin
dilakukan? Apakah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan
wewenang? Apakah tugas-tugas dan wewenang para pejabat
diuraikan secara jelas?
3. Securing human rights. Apakah hak asasi manusia dihormati?
Apakah hak-hak minoritas dihormati? Apakah upaya-upaya dilakukan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
4. Local autonomy and devolution. Apakah otonomi daerah dan
pendelegasian wewenang dihormati secara institusional?
5. Civilian control over excessive arms management and
disarmament . Apakah pengeluaran 'Militer dikendalikan pada
proporsional tertentu dari anggaran?
Dari sisi pemerintah (government), good governance dapat dilihat
melalui aspek-aspek :
1. Hukum/kebijakan. Aspek ini ditujukan pada perlindungan kebebasan
sosial, politik dan ekonomi
33
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 34/59
2. Administrative competence and transparancy . Kemampuan.
membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien,
kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan
disiplin dan model administratif keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam
departemen
4. Penciptaan dasar yang kompetitif . Penyempurnaan mekanisme
pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam
sector swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah melakukan
control terhadap makro ekonomi.
Senada dengan JICA, NFSD juga merumuskan good governance
berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut :
1. Legitimasi dari pemerintah (menyangkut tingkat / derajat
demokratisasi).
2. Akuntabilitas dari elemen - elemen politik dan pejabat dalam
pemerintahan (menyangkut pada kebebasan media, transparansi
dalam pembuatan/pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas).
3. Kompetensi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan
memberikan pelayanan.
4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang
berlaku (hak-hak individu dan kelompok, keamanan, kerangka hukum
untuk aktivitas sosial dan ekonomi, partisipasi)
34
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 35/59
B. Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik
Dalam uraian terdahulu telah dibahas tentang konsep good
governance atau kepemerintahan yang baik, menyangkut arti dan
pengertian dari barbagai versi yang bila ditelaah, ia menunjukan
karakteristik atau cirri-ciri dari kepemerintahan yang baik (good
governance) dan ciri-ciri tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus
diikuti untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dengan demikian,
maka cirri-ciri ataupun karakteristik tersebut dapat diidentikkan dengan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, sebagai patokan yang
memberikan pedoman dalam mewujudkan suatu kepemerintahan yang
baik.
Selanjutnya terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri kepemerintahan
yang baik, yang juga disebut prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
dapat dilihat dari beberapa versi.
Ciri-ciri kepemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan dalam
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 yang disebut sebagai prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik, terdiri dari :
1. profesionalitas,
2. akuntabilitas,
3. transparansi,
4. pelayanan prima,
5. efisiensi,
6. efektifitas,
7. supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dalam pada itu karakteristik kepemerintahan yang baik sebagai suatu
prinsip yang dikemukakan dalam Rencana Strategi LAN 2005- 2009
menyebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan Negara
dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang
baik (good governance) yakni : proses pengelolaan pemerintahan yang
demokratis, profesionan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM,
desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel,
35
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 36/59
selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan
daya saing bangsa.
UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip
yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik adalah meliputi :
1. Partisipasi (Participation) : Setiap orang atau setiap warga
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak
suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan
kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (Rule of Law ) : Kerangka aturan hukum dan
perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi
secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak-hak
asasi manusia.
3. Transparansi (Transparency ) : Transparansi harus dibangun dalam
kerangka kebebasan arus informasi. Berbagai proses kelembagaan
dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang
membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara
memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai
alat monitoring dan evaluasi.
4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Setiap institusi dan prosesnya
harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan (Stakeholders).
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) :
Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai
penengah (moderator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk
mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan
masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat dilakukan
terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan
pemerintah.
6. Berkeadilan (Equity ) : Pemerintahan yang baik akan memberikan
36
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 37/59
kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam
upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas,
hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency ) : Setiap
proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui
pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang
tersedia.
8. Akuntabilitas ( Accountability ) : Para pengambil keputusan
(decision makers) dalam organisasi sector publik (pemerintah), swasta,
dan masyarakat madani (civil society) memiliki pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana
halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban
tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi
itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
9. Bervisi Strategis (Strategic Vision) : Para pimpinan dan masyarakat
memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan
pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan
dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga
memahami aspek-aspek historis, cultural, dan kompleksitas sosial
yang mendasari perspektif mereka.
10.Saling Keterkaitan (interrelated ) : Bahwa keseluruhan ciri good
governance diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait
(mutually reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, informasi
semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat
partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan
akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi
kepada dua hal yaitu ; terhadap pertukaran informasi yang dibutuhkan
bagi pengambilan keputusan, dan untuk memperkuat keabsahan atau
legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi
yang kuat pada gilirannya akan mendorong aktivitas pelaksanaannya,
37
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 38/59
dan sekaligus mendorong partisipasi dalam pelaksanaannya
Menurut Bank Dunia empat prinsip penting good governance atau
kepemerintahan yang baik yaitu; (1). Accountability, (2). Participation
(3). Predictability atau Rule of Law (4).Transparency.
LAN-BPKP dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance
dikemukakan karakteristik yang tak lain adalah prinsip-prinsip utama good
governance sebagai berikut :
1. Partisipasi (Participation) : Setiap warga Negara berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun
atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi
secara konstruktif.
2. Taat Hukum (Rule of law ) : Kerangka hukum yang adil dan
dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk
perlindungan hak azasi manusia.
3. Transparansi (Transparency ) : Dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi, informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan di pantau.
4. Responsif (Responsiveness) : Lembaga-lembaga negara / badan
usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdersnya. Responsif
terhadap aspirasi masyarakat, kepentingan clientele.
5. Berorientasi Kesepakatan (Consensus Orientation) : Good
Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
mendapatkan pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.
6. Kesetaraan (Equity) : Semua warga negara baik laki-laki maupun
perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan
atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan Efisien : Proses dari lembaga-lembaga menghasilkan
38
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 39/59
sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia, dengan hasil yang sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas ( Accountability ) : Para pembuat keputusan dalam
pemerintahan, sektor swasta (privat sector) dan masyarakat (civil
society ) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga
stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat
keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan
internal atau eksternal organisasi.
9. Visi Strategis (Strategic Vision) : Para pemimpin dan publik harus
mempunyai prospektif good governance dan pengembangan
sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa
yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak
dapat berdiri sendiri.
BAPPENAS dalam buku Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata
Kepemerintahan Yang Baik mengemukakan 14 Prinsip Tata
Kepemerintahan Yang Baik yaitu :
1. Wawasan Kedepan (Visionary )
2. Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparancy )
3. Partisipasi Masyarakat (Participation)
4. Tanggung Gugat ( Accountability )
5. Supermasi Hukum (Rule of Low )
6. Demokrasi (Democracy )
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency )
8. Daya Tanggap (Responsivennes)
9. Effisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectivennes)
10.Desentralisasi (Decentralization)
11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private
Sector and Civil Society Partnership)
12.Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan(Commitment to Reduce
Inequality )
39
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 40/59
13.Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to
Environmental Protection)
14.Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )
Dari praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca
gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
tercermin dalam Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintaha Daerah yang memuat Azas-Azas Umum Pemerintahan yang
mencakup :
1. Azas Kepastian Hukum ; yaitu azas dalam Negara hokum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ; yaitu azas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Azas Kepentingan Umum ; yaitu azas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan
selektif.
4. Azas Keterbukaan ; yaitu azas yang membuka yangmembuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan,
dan rahasia Negara
5. Azas Proporsionalitas ; yaitu azas yang mengutamakan kes yang
berimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Azas Profesionalitas ; yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Azas Akuntabilitas ; yaitu azas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara
40
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 41/59
harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bila dilihat dari karakteristik atau prinsip-prinsip kepemerintaha yang
baik (good governance) yang terdapat dalam berbagai versi yang
dikemukakan di atas, maka sesungguhnya karakteristik atau prinsip
kepemerintahan yang baik terdiri dari minimal sepuluh prinsip yang di
kenal dengan nama “Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Yang Baik”
untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam yaitu :
1. Partisipasi (Participation) : Mendorong setiap warga negara untuk
menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Transparansi (Transparency ) : Menciptakan kepercayaan timbal
balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi
dan menjamin kemudahan serta kebebasan didalam memperoleh ,
mengetahui informasi yang akurat dan memadai dalam proses
pelaksanaan program / kegiatan pada lembaga / institusi khususnya.
3. Penegakan Hukum (Law Enforcement ) : Mewujudkan adanya
penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang hidup dalam
masyarakat, tanpa pengecualian dan tanpa pandang bulu terutama
dalam pelaksanaan hukuman / sanksi.
4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Meningkatkan kepekaan para
penyelenggara pemerintahan, utamanya lembaga / institusi dan
organisasi yang melayani publik, harus peka dan tanggap terhadap
aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas tanpa kecuali.
5. Kesetaraan (Equity) : Semua warga negara / anggota masyarakat
harus diperlakukan setara (sama) baik dalam memperoleh hak,
kesempatan maupun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
mereka serta memberi peluang yang sama dalam usaha meningkatkan
kesejahteraannya
41
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 42/59
6. Wawasan Kedepan (Strategic Vision) : Membangun daerah
berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga
dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki
dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. Akuntabilitas ( Accountability ) : Meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas dimana para pembuat keputusan dalam
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab
kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.
8. Orientasi Mufakat (Consensus Orientation) : Musyawarah dan
mufakat adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, menjadi perantara
kepentingan yang berbeda atau meskipun cara dan jalan masing-
masing berbeda, guna mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan
yang luas, dalam hal kebijakan dan prosedur kerja untuk pencapaian
tujuan nasional (pemaksaan kehendak apalagi disertai penganiayaan
adalah hal yang sangat terlarang).
9. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness) Menjamin
terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat serta proses dan
pelaksanaan program / kegiatan harus mencapai hasil sesuai apa
yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang
tersedia secara optimal (sehemat mungkin) dan bertanggung jawab.
10. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang
mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
C. Aktor Dalam Kepemerintahan Yang Baik
Dalam praktek kepemerintahan terdapat beberapa pelaku atau actor
yang dapat diidentifikasi, mencakup individual, organisasi, dan kelompok-
kelompok sosial, yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya
kepemerintahan yang efektif. Aktor atau pelaku dalam domain
kepemerintahan mencakup tiga institusi yang meliputi ; the state (negara
atau pemerintah), privat sector (sektor swasta dan dunia usaha), civil
42
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 43/59
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 44/59
menciptakan lapangan kerja, pendapatan melalui produksi barang dan
jasa. Peran sector swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan
dan pembangunan karena sebagai sumber peluang untuk
meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber
penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan
ekonomi, jadi merupakan the engine of growth.
c. Citizen Lokal / Kelompok Masyarakat, yaitu LSM, publik, kelompok--
kelompok masyarakat organisasi masyarakat (ORNOP) berpartisipasi
dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan mengembangkan serta
menjaga rule of the games dan rule of the ethics yang baik dalam
interaksi sosial, ekonomi, politik dan pemberdayaan masyarakat.
d. Lembaga Peradilan (Judicially ), yang bebas dan mandiri berperan
sebagai penegak hukum.
e. Pers yang bebas dan mandiri, berperan sebagai perantara dan
penyebar informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Jadi pada pokoknya ada sharing, interaksi dalam proses yang
transparan antara unsur-unsur tersebut, agar hasilnya tanggung gugat
(accountable).
Interaksi diantara ketiga aktor dalam good governance atau
kepemerintahan yang baik dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan
di bawah ini
D. Implikasi dan Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca
gerakan reformasi nasional, sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip
44
Pemerintah
Swasta Masyarakat
Bagan :Interaksi Antar Aktor
Dalam KerangkaGood Governance
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 45/59
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tercermin dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat
azas-azas umum pemerintahan yang mencakup:
1. Azas Kepastian, Hukum; yaitu azas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
2. Azas Tertib Penyelenggara Negara; adalah azas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Azas Kepentingan Umum; adalah azas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan
selektif.
4. Azas Keterbukaan; adalah azas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
5. Azas Proportionalities; adalah azas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Azas Profesionalitas; adalah azas yang mengutamakan keahlian
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
7. Azas Akuntabilitas; adalah azas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya pelaksanaan good governance atau kepemerintahan yang baik
adalah bertumpu pada kondisi internal baik pribadi maupun institusi
45
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 46/59
birokrasi pemerintah dan kondisi eksternal lingkungan birokrasi pemerinta
1. Kondisi Internal Institusi, dalam menerapkan kepemerintahan yang
baik, kondisi internal institusi pemerintah harus ditingkatkan dan sejauh
mungkin orientasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah adalah
kepemerintahan yang baik misalnya; (a). Dalam proses perumusan,
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah sedapat mungkin
melibatkan secara intensif stakeholders, dalam hal ini pihak swasta,
LSM (NGO)) dan masyarakat pada umumnya, sehingga baik proses
maupun tujuannya sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan
masyarakat. (b). Dalam pelaksanaan manajemen pemerintah, sejauh
mungkin mulai dipertimbangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip
reinventing government dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
dan kedepan pemerintah lebih baik jika memfokuskan pekerjaan pada;
manajemen kebijakan, memberikan pelayanan dan memberdayakan
masyarakat, pembangunan infrastruktur ekonomi. (c). Pengembangan
sistem desentralisasi secara intensif, karena dengan desentralisasi
masyarakat daerah terlibat secara aktif dalam pengelolaan
pemerintahan daerahnya, mereka menentukan sendiri pimpinan
daerahnya, prioritas-prioritas pembangunan daerah serta pemanfaatan
sumber daya yang ada di daerahnya dan kondisi ini perlu
dikembangkan terus menerus agar masyarakat tidak apatis terhadap
praktek penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kondisi Internal Personil, Untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip
good governance, setiap orang dalam birokrasi harus mempunyai
kesadaran dan tekad dari diri sendiri yang kemudian disebarkan ke
lingkungan paling dekat sampai lingkungan yang luas sehingga
akhirnya bisa menjadi gerakan masyarakat yang dilakukan dengan
langkah-langkah; (1). Mulai dari diri sendiri. (2). Mulai dari yang
sederhana. (3). Mulai saat ini juga. Selain itu kita harus mempunyai
prinsip dalam pelaksanaannya seperti, (1), Kemauan dan tekad, (2).
Kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance,
46
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 47/59
(3). Azas manfaat dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehingga
setiap hasil kerja kita bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan
negara, (4). Menerus, artinya setelah menerapkan prinsip-prinsip good
governance setiap orang harus konsisten, tidak berhenti ditengah
jalan. Untuk dapat diikuti, maka harus ada keteladanan dan kelibatan
masyarakat, di mana pemimpin organisasi atau pemerintah harus bisa
menjadi teladan bagi anggota/stafnya dan masyarakat serta masing-
masing instansi atau organisasi harus melibatkan masyarakat sebagai
bagian dari stakeholder dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang
baik.
3. Kondisi Eksternal, Keberhasilan implementasi kepemerintahan yang
baik memerlukan dukungan dan komitmen dari instansi-instansi non
pemerintah diluar birokrasi pemerintahan, karena demikian pentingnya
peran institusi non pemerintah ini, menyebabkan pada abad 21 ini
fungsi manajemen publik tidak hanya berhubungan dengan kondisi
internal organisasi publik tetapi juga berfungsi untuk membangun
kerjasama dengan organisasi non publik dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Beberapa upaya perlu dikembangkan dalam rangka
penerapan kepemerintahan yang baik yaitu :
a. Kemitraan, sebagai salah satu wujud terlibatnya organisasi non
publik (swasta) dalam pembangunan dan pelayanan, sebagai salah
satu upaya untuk member peran kepada swasta untuk aktif dalam
pemerintahan atau pengelolaan barang-barang publik. Dengan
demikian membantu meringankan beban pemerintah (karenaketerbatasan dana) dalam pembangunan dan pelayanan sekaligus
mengurangi keterlibatan pemerintah sebagai executor. Peranan ini
perlu diwujudkan mengingat kepemerintahan yang baik itu
hakekatnya antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat
mempunyai peran yang sama dan seimbang dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan peran pemerintah hanyalah
sebagai fasilitator, regulator serta sebagai enabling atau yang
member kemungkinan kepada masyarakat untuk berusaha.
47
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 48/59
b. Perhatian terhadap budaya, keberhasilan implementasi
kepemerintahan yang baik, di daerah pada khususnya juga banyak
ditentukan oleh kesesuaiannya dengan budaya daerah.
Berdasarkan literature dan kajian dari berbagai ilmuwan dan
praktisi, bahwa baik administrasi negara maupun kebijakan
pemerintah selalu berada dalam lingkungan (environment )
khususnya kebijakan itu diimplementasikan dalam lingkungan
tertentu, oleh karena itu kebijakan selalu berhubungan dengan
lingkungan. Keberhasilan implementasi kebijakan selalu terkait
dengan seberapa jauh kebijakan itu, pelaksanaannya dapat
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan disekitarnya.
c. Partisipasi, merupakan prinsip kepemerintahan yang baik,
sekaligus sebagai suatu bentuk kontribusi atau keterlibatan
masyarakat pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan
partisipasi masyarakat itu selalu berhubungan dengan kepentingan
masyarakat. Tidak akan ada partisipasi aktif masyarakat jika tidak
ada kepentingan masyarakat yang disentuh, sebaliknya partisipasi
akan dengan sendirinya membesar jika menurut masyarakat
kegiatan dimaksud bermanfaat bagi mereka. Partisipasi harus
secara aktif dimulai dari perencanaan, pengawasan dan
pemanfaatannya. Untuk itu partisipasi perlu dikembangkan disetiap
kegiatan pemerintah yang ada hubungannya dengan masyarakat,
agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara optimal.
d. Pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu program yang
diupayakan secara intensif dan berkelanjutan. Pemberdayaan
masyarakat pada akhirnya merupakan suatu upaya yang strategis
yang dibangun secara berkelanjutan. Masyarakat akan dapat
berperan aktif jika masyarakat itu mempunyai kemampuan. Oleh
karena itu peningkatan kemampuan melalui pemberdayaan mereka
dalam pembangunan sangat diperlukan agar partisipasi
masyarakat lebih meningkat dan berkualitas dalam arti masyarakat
48
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 49/59
tidak hanya menyumbang uang dan tenaga saja, tetapi lebih jauh
dari itu ikut merencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan
pemerintah. Sarjana Belanda (Hoof slide) membuktikan bahwa jika
masyarakat terlibat dalam perencanaan, maka masyarakat akan
berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan
hasilnya. Agar kondisi ini dapat diwujudkan maka pemberdayaan
masyarakat perlu diwujudkan diantara fungsi pemerintahan
modern, Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang sulit dan
mahal biayanya, karena keberhasilannya terkait dengan sektor-
sektor lain atau masalah-masalah sosial lainnya. Pemikiran-
pemikiran tersebut diatas masih memadukan kajian lebih
mendalam dan dapat ditopang dengan upaya yang la in sehingga
penerapan kepemerintahan yang baik dalam struktur utamanya
struktur dan kultur local, akan lebih berhasil dan berdampak positif
terhadap penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah.
49
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 50/59
BAB V
KASUS-KASUS KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Dalam bab ini disajikan beberapa cuplikan berita kasus-kasus
mengenai fenomena penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan, maupun pelayanan publik. Kasus-kasus tersebut
merupakan contoh bagaimana pelaksanaan tugas aparatur pemerintah
mendapatkan sorotan dari masyarakat pada tingkat pusat maupun
daerah. Berdasarkan contoh kasus tersebut, para peserta Diklatpim
Tingkat II atau Tingkat II diharapkan mampu menganalisis permasalahan
dan memahami bagaimana strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan
untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan pendekatan konsep dan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, sehingga tidak perlu muncul
lagi di masa yang akan datang. Dalam materi ini disajikan tiga buah kasus
yang dapat dikatakan merupakan kejadian sehari-hari yang mungkin
pernah dihadapi atau paling tidak dikenal oleh para peserta, meskipuncontoh kasus tersebut mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan atau
tugasnya sehari-hari.
Contoh kasus ini diambil dari fenomena yang secara nyata pernah
terjadi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan
tugas administratif pemerintahan dalam dimensi waktu, tempat, serta
intensitas tertentu. Kasus-kasus tersebut dapat dikemukakan sebagai
berikut :
Kasus 1 : Membuka Usaha Baru
Pak Kromo membuka usaha baru, karena usahanya sebagai pedagang
kecil sudah tidak bisa berkembang lagi. Maka di buatlah perencanaan
bisnis untuk membuat restoran khas Jawa. Restoran tersebut perlu
ruangan tambahan, karena itu Pak Kromo segera mengurus surat ijin
membangun dan juga ijin usaha barunya. Setelah semua persyaratan
dipenuhi, maka permohonan ijin segera disampaikan ke kantor Pemda
50
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 51/59
yang menanganinya. Namun setelah di tunggu selama lebih dari sebulan,
ijin tidak juga keluar. Pak Kromo sudah beberapa kali menanyakan
masalah ijin miliknya, tetapi jawaban yang diterimanya tidak memuaskan.
Kata petugas yang ditemuinya masih ada kelengkapan yang kurang.
Tetapi tidak dijelaskan kelengkapan yang mana. Sementara itu temannya
yang bernama Pak Suro bercerita kalau telah memperoleh ijin hanya
dalam waktu 1 minggu dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 5
juta.
Kasus 2 : Proyek Pembangunan Pasar Kota Pura Agung
Proyek pembangunan pasar Kota Pura Agung akan membangun pasar
baru. Ada 2 pilihan bagi Pimpro dan Kepala Dinas, yaitu membangun di
lokasi yang baru yang lebih luas namun agak jauh dari pusat pemukiman
sedangkan lokasi yang lama dipakai untuk pertokoan. Pilihan kedua yaitu
membangun tempat lama menjadi 3 lantai dari sebelumnya hanya satu
lantai. Seluruh pedagang lama menolak untuk pindah lokasi yang baru
sementara investor dan Kepala Dinas ingin agar pasar seluruhnya pindah
Kasus 3 : Lampu Lalu lintas Di Persimpangan Jalan Sudirman Lampu lalu
lintas dipersimpangan jalan Sudirman sudah lama mati. Akibatnya lalu
lintas menjadi macet, apabila banyak kendaraan umum dan mobil pribadi
yang tidak tertib dan tidak mau antri. Polisi dan petugas DLLAJR yang ada
tidak mau mengatasi, karena keberadaannya tidak kontinyu dan kurang
dipatuhi karena sering melakukan pungli. Beberapa warga dan pengguna
jalan sudah melaporkan keadaan ini kepada kantor DLLAJR dan kantor
Pemda, tetapi belum ada penanganan
Pertanyaan Untuk Diskusi :
Jelaskan bagaimana intisari persoalan sebenarnya ingin diungkapkan
dalam kasus tersebut dan Kasus tersebut berkaitan dengan karakteristik
atau prinsip-prinsip yang mana, jelaskan apa masalahnya?
51
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 52/59
BAB VI
PENUTUP
Materi Good Governance Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini telah membahas dan menguraikan latar belakang dan
perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dengan
masyarakat (government and society ) dalam kehidupan masyarakat yang
semakin kompleks, dinamis dan beranekaragam. Selain itu materi ini telah
pula memberikan gambaran tetang perubahan paradigm geverment ke
governance serta arti dan pengertian governance, good governance serta
prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik) dalam
system NKRI. Materi ini juga telah memberikan pengetahuan dan
wawasan praktis mengenai implikasi penerapan konsep governance
(kepemerintahan) dan good governance (kepemerintahan yang baik)
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya
dalam sektor-sektor pemerintahan tertentu.Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya kemampuan
menganalisis permasalahan dalam rangka strategi dan kebijakan
penerapan kepemerintahan yang baik (good governance) pada ruang
lingkup kegiatan sehari-hari, maka materi ini dilengkapi dengan tiga buah
contoh kasus sederhana yang terjadi dalam penerapan good governance
atau kepemerintahan yang baik.
Diharapkan materi ini dapat menjadi bahan pembelajaran danpengetahuan yang cukup memadai dan efektif dalam upaya meningkatkan
kompetensi, kognitif, efektif, maupun psikomotorik aparatur pemerintah,
sehingga mampu menganalisis, membuat kebijakan dan strategi dalam
menerapkan konsep dan prinsip-prinsip good governance sebagai
permanent system dalam pelaksanaan tugas masing-masing, karena
secara konseptual good governance merupakan suatu proses yang
mengintegrasikan pemerintah pada distribusi kekuatan dan kewenangan
52
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 53/59
yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat
mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi,
sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan NKRI
Oleh sebab itu good governance mensyaratkan adanya suatu proses
yang berkelanjutan untuk mengakomodasi dan memediasi konflik-konflik
yang ada dalam struktur kemasyarakatan sehingga dapat memperoleh
suatu kesepakatan bersama. Dengan kata lain, dalam konteks good
governance, upaya manajerial atau keprofesionalan dalam mengelola
urusan-urusan publik dalam level pemerintahan menjadi hal penting untuk
dilakukan.
Upaya penciptaan good governance diyakini akan lebih efektif jika
didukung dengan metode dan pendekatan partisipasif, karena terkait
dengan usaha penting untuk pengelolaan urusan-urusan publik, termasuk
seluruh urusan aktivitas pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan
melibatkan seluruh institusi atau pihak yang terkait dalam urusan public,
melalui forum-forum terbuka seperti; media masa, public hearing , forum
warga, dan forum masyarakat luas lainnya.
Dengan metode seperti tersebut diatas akan memungkinkan institusi-
institusi, lembaga-lembaga pemerintahan mengetahui seluruh aspirasi
msyarakt dan mengartikulasikan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan
pembangunan.
Selain itu dengan adanya media tersebut , maka seluruh kelompok
kepentingan yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat menciptakan
keseimbangan dalam menengahi kebaragaman pikiran atau konflik yang
ada, sehingga akan menciptakan peluang potensial bagi masyarakat
untuk menjalankan kewajiban maupun haknya secara legal dan
bertanggung jawab.
53
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 54/59
DAFTAR PUSTAKA
Aries Djaenuri, H.M, 2003, Modul Diklat Kepemimpinan : ImplementasiKepemerintahan Yang Baik Dalam Struktur dan Kultur Lokal,Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen DalamNegeri.
Bharata, Gambhir, 1996, Capacity Building at the Local Level for EffectiveGovernance, Empowerment Without Capacity is Meaningless.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Inspektorat Jenderal,2004, Prinsip dan Penerapan Penyelenggaraan TataKepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Jakarta.
Japan Association For Civil Service Training and Education, “How To WinPublic Confidence As Government Officials” : 100 Sheets For Efficient Public Administration
LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta
McKinney, Jerome B., Lawrance C Howard, 1979, Public Administration:Balancing Power and Accountability, Oak Park, Illinois : Moore
Publishing Company, Inc
Mustopadidjaja, AR. (1997), “Transformasi Manajemen MenghadapiGlobalisasi Ekonomi”, dalam Jurnal administrasi dan pembangunan, Vol. 1, No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta
_________________dan Desi Fernanda, (2000), Manajemenpembangunan Nasional : Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaandan Pengawasan, makalah disampaikan pada Suskomsos TNI –
TA 1999 / 2000, SESKO TNI, LAN – RI, Bandung, 28 Februari2000.
Osborne, David, and Ted Gaebler, (1992), Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Publishing CO. Inc.
Senge, Peter M, 1994, The Fifth Discipline, Sydney, Random House Australia Pty. Ltd.
Supriadi, Gering, Drs., MM. (2001), Modul Diklat Prajabatan Golongan III “Etika Birokrasi”, Jakarta, LANRI.
54
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 55/59
Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, dan Supardan Mordeong,(1999), Ilmu Administrasi Publik , Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
Stewart, J.D. 1984, “The Role of Information in Public Accountability ”,dalam Anthony Hopwoord and Cyril R. Tomkins, eds., Issues inPublic Sector Accounting , Oxford, England : Philip Alan.
Tjokroamidjojo, Bintoro H, 2000, Good Governance, Paradigma BaruManajemen Pembangunan, Jakarta : UI Press.
______________________, 2002, Reformasi Nasional PenyelenggaraanGood Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani , Lembaga
Administrasi Negara, Jakarta.
UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development - A PolicyDocument, New York : UNDP.
_____, 1999, UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned,Lesson Learned Series No. 1, New York: UNDP ManagementDevelopment and Governance Division, Downloaded Internetdocument file.
Wallis, Malcolm, (1998), Bureaucracy: Its Roles In The Third WorldDevelopment, Basingstoke : London, McMillan Publisher Ltd.
55
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 56/59
RIWAYAT HIDUP
Ir. Zulkarnain Sikuru, M.Si lahir di Buton, Sulawesi Tenggara pada
tanggal
24 Juli 1951, agama Islam. Menikah dengan Eva Putri pada tanggal 21
Juli 1978, dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra. Master dalam Perencanaan
dan Pengembangan Wilayah dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang
tahun 2005. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Teknik Universitas
Hasanuddin jurusan Teknik Sipil pada tahun 1982. Merintis karier bermula
sebagai pegawai harian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi tahun1983 dan diberi kepercayaan sebagai Pimpinan Proyek Perencanaan,
Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan sampai tahun
1984. Tahun 1985-1990 sebagai Pimpinan Proyek
Rehabilitasi/Peningkatan Jalan, Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan
Peningkatan Jalan. Tahun 1989-1990 sebagai Pemimpin Proyek
Peningkatan Jalan. Tahun 1990-1995 sebagai Pimpinan Proyek
Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.Jabatan Struktural yang pernah diemban adalah Kepala Seksi
Pembangunan Jalan Dinas PU Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 1990-
1993, Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas PU Propinsi Sulawesi
Tenggara tahun 1993-1996, Kepala Dinas Tata Ruang Kotamadya
Kendari tahun1996-2001, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota
Kendari tahun 2001-2002, Staf Ahli Gubernur tahun 2002-2003, Kepala
Dinas Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2004 dan sejak
tahun 2005 sebagai Widyaiswara di Badan Diklat Propinsi Sulawesi
Tenggara, Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2007
sampai sekarang sebagai WI Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara.
Di samping itu juga. mengabdi di Fakultas Teknik Universitas Sulawesi
Tenggara (Unsultra) sebagai dosen mata kuliah Keairan mulai tahun 1986
sampai sekarang, Pembantu Dekan III 1986-1990, Pembantu Dekan I
1990-1999 dan Dekan1999-2004 Fakultas Teknik Unsultra.
Selain gelar akademik, telah mengikuti pelatihan struktural Spama, Sepala
56
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 57/59
dan Spamen dan pelatihan teknik Fungsional di dalam maupun luar negeri
seperti Kursus Pejabat Inti Proyek, Bimbingan dan Penyuluhan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Lokakarya dan Pelatihan
System Perencanaan Teknik Jalan secara Komputerisasi/Road Desain
System (RDS), Training System Manajemen Jalan, Kursus Implementasi
Nyata Inter Urban Road Management System (IRMS), Penyuluhan Penata
Usahaan Bantuan Luar Negeri, Pendidikan/Pelatihan Unit Pemeliharaan
Rutin Jalan Modul - 1 (Bidang : Instruktur Propinsi, Planning and
Programming dan Pimbagpro UPR Jalan), Road Maintenance and
Pavement Management Course di Denmark, Urban and Sub Urban
Development Management Course di New Zealand, Pendidikan dan
Pelatihan Teknik Fungsional Management Perkotaan Angkatan VIII,
Pendidikan dan Pelatihan Advisory Penataan Kota, Penataran
Pengawasan Melekat, Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan
Berjenjang Tingkat Pertama, Pendidikan dan Pelatihan Transformasi
Budaya Kepemimpinan Melalui Manajemen Emosional Spiritual Quotient
(ESQ), Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat
Pim.Tk.IV Rumpun Kajian Manajemen Publik tahun 2007, Pendidikan dan
Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Pim.Tk.III Rumpun Kajian
Aktualisasi tahun 2009.
57
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 58/59
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah memberikan rahmat, taufik, dan hdayahNya sehingga bahan ajar ini
dapat diselesaikan dalam bentuk yang sangat sederhana.
Bahan ajar ini disusun untuk bahan micro teaching sebagai salah
satu persyaratan dalam mengikuti Diklat Sustainable Capacity Building
For Decentralization(SCBD) yang dilaksanakan oleh Proyek
Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Dsentralisasi kerjasama
dengan Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN RI tahun 2010. Disadari
bahwa dalam bahan ajar ini masih terdapat kelemahan, dan kekurangan.
Atas kelemahan dan kekuranagn tersebut, dibutuhkan kritik dan saran
yang konstruktif untuk dapat mengintropeksi diri dan perbaikan bahan ajar
ini. Oleh karena itu, di samping tujuan seperti yang disebutkan di atas,
juga sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat
berbuat yang terbaik untuk kepentingan pembelajaran.Dalam penyelesaian bahan ajar ini, banyak pihak yang telah
memberikan bantuan yang tak ternilai dan merupakan kontribusi dominan
atas tersusunnya bahan ajar Good Governance Dalam Sistem NKRI ini.
Untuk itu, maka selayaknyalah pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka, atas jasa baik dan
budi luhur yang diberikan.
Akhirnya puji syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi, diiringidoa semoga semua pihak yang berbudi baik dan berhati mulia, mendapat
pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga bahan ajar
ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pembelajaran di masa yang
akan datang.
Jakarta, Desember 2010
Ir. Zulkamain Sikuru, M.Si
58i
7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc
http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 59/59
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................... ii
I. PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. Latar Belakang.............................................................................. 1
B. Deskripsi Singkat........................................................................... 6
C. Tujuan Pembelajaran.................................................................... 7
D. Tujuan Pembelajaran Khusus....................................................... 7
E. Pokok Bahasan............................................................................. 8
II. INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DENGANMASYARAKAT.................................................................................. 9
A. Perkembangan Interaksi Sosial Politik.......................................... 9
B. Dinamika Sistem Sosial Politik......................................................12
C. Kompleksitas Sistem Sosial Politik...............................................14
D. Keanekaragaman Sistem Sosial Politik........................................15
E. Implikasi Bagi Pemerintahan.........................................................16
III. PERKEMBANGAN GOVERMENT KE GOVERNANCE...................18
A. Perubahan Paradigma, Government ke Governance................... 18
B. Konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan(Governing)...............20
C. Konsepsi Kepemerintahan(Governance)......................................22
D. Prinsip Dasar Kepemerintahan (Governance)..............................26
IV. KONSEP GOOD GOVERNANCE......................................................30
A. Arti dan Pengertian Good Governance.........................................30
B. Prinsip-Prinsip Good Governance.................................................36
C. Aktor Dalam Good Governance....................................................42
D. Implikasi dan Penerapan Good Governance................................44
V. KASUS-KASUS GOOD GOVERNANCE……………………………..51
VI PENUTUP 53
59ii