konsep kepemerintahan yang baik.doc

7/22/2019 KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.doc

http://slidepdf.com/reader/full/konsep-kepemerintahan-yang-baikdoc 1/59

BAB. I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Dalam pembukaaan UUD 1945, para pendiri negara ( the Founding

Father ) telah merumuskan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana

yang tercantum dalam alinea kedua “ dan perjuangan pergerakan

kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu

gerbang kemerdekaan Nagara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil,

dan makmur ” kemudia pada alinea keempat juga menyebutkan bahwa “

kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial,

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatuUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kedua rumusan tersebut, secara mendasar merupakan landasan filosofiskepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa

dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam dekade abad ke-20 sejak era pemerintahan orde lama hingga

era pemerintahan orde baru bahkan pada era reformasi, penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang tidak berlandaskan pada filosofis

kepemerintahan yang baik. Pada era orde lama kekuasaan ditangan

presiden Soekarno yang digelar Pemimpin Besar Revolusi, terjadi

1



pemerintahan yang concentric, autocratic, eksekutif cenderung lebih kuat

dari legislatif yang berujung dengan terjadinya pemberontakan G30S PKI

yang dekenal dengan peristiwa penculikan tujuh jenderal ankatan darat

pada tanggal 30 September 1965 dan kemudian muncul Tritura yang

mengakibatkan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1965 (Supersemar) dari

Presiden Soekarno kepada Panglima Kostrad Mayor Jednderal TNI

Soeharto untuk mengendalikan situasi pada saat itu yang berujung

dengan pengangkatan Letnan Jenderal TNI Soeharto sebagai Pejabat

Presiden RI menggantikan Sokarno kerena pertanggungjawabannya

(dengan piadatonya yang berjudul Nawaksara) didepan MPRS tidak

diterima. Sejak itu mulailah era orde baru diamana kekuasaan berada

ditangan Soeharto dalam kedudukannya sebagai Presiden RI ke-2. Pada

awal-awal pemerintahannya terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat

pembangunan bangsa terutama dalam mengatasi krisis politik dan

ekonomi di tahun 1965/1966.

Robert E. Elson dalam “Soeharto A Political Biography ”

mengemukakan bahwa Orde Baru tidak diragukan lagi memberikan

banyak hal kepada masyarakat Indonesia seperti; stabilitas, keamanan,

kesejahteraan, dan predictability. Tetapi kemudian Orde Baru mempunyai

kekeliruan dimasa-masa paruh akhir kekuasaannya yaitu

penyelenggaraan pemerintahannya bersifat concentric, autocratic,

sehingga eksekutif cenderung lebih kuat dari pada legislatif, yang

menyebakan terjadi monopoli dan oligopoli sehingga korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN) merajalela disegala kehidupan berbangsa dan

bernegara utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Dalam dekade terakhir abad ke-20 terjadi globalisasi yang

mempengaruhi dan mendorong terciptanya tata hubungan masyarakat

baru, struktur dan sistem ekonomi baru, bahkan persepsi budaya baru

dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat diimbangi atau dihentikan

secara efektif oleh lembaga pemerintahan. Tuntutan akan terwujudnya

2



tata keperintahan yang baik (good governance) semakin menggema

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diberbagai belahan dunia

menjadi salah satu isu penting, dan mempengaruhi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sehingga terjadi krisis

ekonomi/finansial bahkan meluas menjadi krisis multi dimensional yang

berlangsung pada tahun 1997-1998. Salah satu penyebab terjadinya krisis

multy dimensional tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola

dalam penyelenggaraan pemerintahan ( poor governance) yang antara

diindikasikan oleh beberapa masalah seperti;(1) dominasi salah satu pihak

oleh pihak-pihak lain sehingga pengawasan sulit dilakukan, (2) terjadinya

tidakan KKN disegala kehidupan berbangsa dan bernegara, (3) rendahnya

kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau

masyarakat disegala bidang. Akibat dari kondisi tersebut menyebabkan

munculnya perlawanan rakyat dengan Lima Tuntutan Rakyat yaitu; (1)

melakukan reformasi total disegala, (2) menjadikan pemerintah sebagai

penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN, (3) berkembangnya

kehidupan demokrasi,(4) tegaknya supermasi hukum, (5) perlindungan

dan penghormatan atas hak-hak azasi manusia, yang kesemuanya

termasuk dalam prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good

governance). Dalam perjalanannya kemudian pemerintahan Soeharto

berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan berbagai kebijaksanaan

namun tidak terealisasi bahkan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi

yang makin parah dan berkepanjangan sehingga Soeharto dianggap tidak

mampu lagi mengendalikan ekonomi dan rakyat menuntut agar Soeharto

turun dari jabatannya yang akhirnya dengan desakan dari berbagai pihak

termasuk DPR RI dan MPR RI, Soeharto mengundurkan diri (Resign)

sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Prof.Dr.Ing.B.J.Habibi sebagai

presiden RI ke-3 untuk melajutkan masa jabatan presiden yang

ditinggalkan Soeharto hingga akhir tahun 1999. Kondisi tersebut diatas

dapat terjadi karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip kepemerintahan

3



yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Setelah masa pemerintahan Orde Baru berakhir ( ditandai dengan

selesainya pemerintahan Presiden Prof.DR.Ing. B.J. Habibi ) maka tahun

2000 dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia atau dikenal dengan

Era Reformasi. Dalam era ini keinginan untuk melaksanakan prinsip

kepemerintahan yang baik (good governance) mulai tumbuh sebagai

akibat desakan masyarat dan negara donor dalam hal ini badan-badan

pembiayaan International (seperti; Bank Dunia, UNDP dan IMF) yang

ditandai dengan diadakannya pemilihan langsung wakil-wakil rakyat yang

akan duduk sebagai anggota legislatif baik DPRD, DPR RI maupun MPR

RI melalui pemilihan umum yang diikuti kurang lebih 100 partai politik

(tidak dibatasi hanya 3 partai seperti pada masa Orde Baru) dan keluar

sebagai Partai pemenang pemilu pada masa itu adalah Partai Demokrasi

Indonesi Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Sokarno Putri dengan

perolehan suara kurang lebih 38%, dan terpilih K.H. Abdulrahman Wahid

sebagai Presiden RI ke-4 dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil

Presiden.

Pada era ini pihak-pihak dituntut untuk melakukan reformasi tidak

hanya negara saja (legislatif,eksekutif dan yudukatif) tetapi juga dunia

usaha/swasta (corporates) dan masyarakat luas (civil society). Reformasi

memberi peluang bagi proses transformasi/perubahan structural disegala

bidang, seperti penegakan hukum, pemberantasan KKN, penghormatan

atas HAM. Dimasa ini atau masa pemerintahan K.H. Abdul Rakhman

Wahid mulai dilaksanakan prinsip good governance yang ditandai dengan

restrukturisasi organisasi pada lembaga pemerintahan yaitu

penghapusan ataupun penggabungan beberapa departemen/Lembaga

pemerintahan seperti Departemen Sosial, Departemen Penerangan

(dihapus) dan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman digabung

dengan Departemen Pekerjaan Umum menjadi Departemen Permukiman

dan Prasarana Wilayah.

4



Pelaksanaan pembangunan telah dimulai dengan pelibatan masyarakat

dan pihak swasta ( privat sector ) atau co-arrangment dan tidak lagi

dimonopoli oleh pemerintah atau do it alone government yang

menempatkan pemerintah sebagai agen pembaharu (change agent atau

agent of development ) yang ditandai dengan terjadinya privatisasi

beberapa perusahaan negara, selain itu juga dimulainya pelaksanaan

otonomi daerah (desentralisasi). Namun pada masa itu prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik belum sepenuhnya dilaksakan yang terbukti

dengan pengangkatan K.H. Abdulrakhman Wahid sebagai Presiden

adalah menyimpang dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa syarat

seseorang untuk dapat diangkat sebagai Presiden adalah harus sehat

jasmani dan rohani hal ini menunjukan bahwa penegakan hukum ( low

enforcement ) belum berjalan. Selain itu terjadi distrust antar komponen

bangsa utamanya krisis kepercayaan (distrust ) antara Legislatif (DPR RI)

dan Eksekutif (Presiden) sehingga pembangunan cenderung tidak

berjalan (statis), Legislatif cenderung lebih kuat dari Eksekutif yang

berakibat dengan diberhentikannya K.H. Abdul Rakhman Wahid sebagai

Presiden oleh MPR RI dan diangkatnya Megawati Soekarno Putri sebagai

Presiden RI ke-5.

Dalam masa pemerintahan Presiden Wegawati Soekarno Putri

dengan memperhatikan tuntutan masyarakat dan desakan negara donor

dalam hal ini lembaga-lembaga pembiayaan international maka

pemerintah Indonesia sendiri menunjukan komitmennya dengan

menyebut good governance sebagai kecenderungan global. Dalam pidato

kenegaraan 16 Agustus 2000 dikemukakan “Pembangunan kembali

perekonomian kita untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, dilaksanakan

dalam lingkungan global yang terus berubah”.

Globalisasi ekonomi menghendaki diterapkannya prinsip-prinsip universal

seperti pengelolaan yang baik (good governance)”, maka dari sinilah

upaya penerapan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)

dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

5



lebih mendapat perhatian seperti; restrukturisasi lembaga pemerintahan

yaitu struktur organisasi pemerintahan yang efektif efisien (miskin strutur

kaya fungsi) baik dipusat maupun daerah, desentralisasi yaitu pelimpahan

sebagian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah (otonomi

daerah), pengurangan peran pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta

dalam pembangunan, pengurangan ketergantungan kepada negara luar

dan pembayaran utang luar negeri, peningkatan pertumbuhan ekonomi

(ekonomi makro), serta kestabilan ekonomi dan moneter, disamping

melanjutkan kebijakan reformasi yang telah ada, juga melaksakan

demokrasi dengan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden

secara langsung oleh rakyat yang berakhir dengan terpilihnya Jenderal

(Purnawirawan) Soesilo Bambang Yudoyono dan Drs. H. Jusuf Kalla

sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2004-2009.

Kondisi tersebut menunjukan awal terjadinya proses perubahan di

Indonesia yang memiliki kesearahan dengan perkembangan paradigma

pembangunan dan pemerintahan dalam skala global yang menempatkan

pemerintah dalam peran sebagai fasilitator dan regulator pembangunan.

Trend global perubahan tersebut dalam banyak hal didorong oleh

semangat belajar dari pengalaman berbagai kegagalan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembengunan.yang dalam babarapa dekade yang lalu

telah cenderung berdampak negatif bagi masyarakat.

Dalam upaya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan

regulator pembangunan yang baik,yang berdaya guna dan berhasil guna

bagi masyarakat, diperlukan aparatur pemerintah yang memahami makna,

hakekat dan pengertian konsepsi serta prinsip kepemerintahan yang baik

(good governance), untuk dapat diimplementasikan dalam lingkungan

tugasnya.

B. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membahas ; latar belakang dan perkembangan

6



interaksi social politik anatara pemerintah dengan masyarakat,

perkembanagan paradigm governmet ke governance, kasus-kasus good

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jangka waktu pembelajaran mata diklat ini adalah 12 jam pelajaran

dan dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab dan

diskusi/latihan.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar :

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta dapat memahami ; latar

belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah

dengan masyarakat; perkembangan paradigma government ke

governance, konsep good governance, menganalisis kasus-kasus

good governance

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan mampu :

a. Menjelaskan Latar Belakang dan Perkembangan Interaksi Sosial-Politik antara Pemerintah dengan Masyarakat

b. Menjelaskan Perubahan Paradigma Government ke Governance

c. Menjelaskan Konsep Good Governance

d. Menjelaskan Implikasi, penerapan kepemerintahan yang baik pada

kegiatan tertentu

e. Menentukan keterkaitan kasus dengan prinsip Good

Governance, untuk strategi dan kebijakan.

D. Pokok Bahasan

Mata Diklat ini, pada dasarnya mempunyai empat pokok bahasan

yaitu :

1. Interaksi Sosial Politik Pemerintah Dengan Masyarakat

2. Perkembangan Government Ke Governance

3. Konsep Good Governance

4. Kasus-Kasus Dalam Good Governance

7



BAB. II

INTERAKSI SOSIAL- POLITIK PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT

A. Perkembangan Interaksi Sosial-Politik

Permasalahan pembangunan nasional dari waktu kewaktu dirasakan

bukannya semakin ringan dan mudah, tetapi pada kenyataannya bangsa

Indonesia justru dihadapkan kepada kondisi yang semakin sulit, kompleks,

dinamis, dan beraneka ragam sejalan dengan perkembangan tingkat

kebutuhan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat bangsa Indonesia

itu sendiri yang berdampak pula pada perkembangan interaksi sosial-

politik antara pemerintah dengan masyarakat.

Kecenderungan pergeseran interaksi sosial-politik antara pemerintah

dengan masyarakat tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya

peranan sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam

penyelenggaraan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya

menjadi monopoli pemerintah. Kenyataan ini merupakan perkembanganbaru yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Di lain pihak, fakta menunjukan bahwa ada keterbatasan

kapasitas aparatur pemerintah atau sektor publik untuk memenuhi aneka

ragam pelayanan publik. Untuk itu maka pemerintah perlu melakukan

inovasi kebijakan dan praktek administrasi publik yang baru yang lebih

mampu menjawab tantangan perkembangan interaksi sosial politik

tersebut, melalui kerjasama atau kolaborasi yang efektif dengan sektor swasta dan masyarakat (society) pada umumnya.

Memasuki abad XXI negara-negara di berbagai belahan dunia, begitu

juga Indonesia menghadapi suatu tantangan berupa perubahan

lingkungan strategis yang berat, baik yang berasal dari dalam (internal)

maupun dari luar (external). Secara external terjadi globalisasi yang dipicu

oleh perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan semangat

liberalisasi yang kemudian mendorong terjadinya perubahan besar dalam

8



kehidupan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial budaya. Perubahan

tersebut mengarah terbentuknya pada seakan-akan dunia tanpa batas

(word borderless) di mana peristiwa penting yang terjadi pada suatu

negara secara cepat dapat di akses dan diketahui oleh Negara lain.

Globalisasi juga ditandai oleh meningkatnya persaingan bebas yang

memaksakan atau mengharuskan suatu negara atau bangsa untuk secara

terus menerus meningkatkan kompetensinya dalam persaingan dengan

negara lain.

Pengaruh globalisasi makin terasa dan tidak dapat diabaikan dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan negara atau organisasi donor internasional

seperti AFTA, APEC, WTO, World Bank, IMF, dan organisasi hak asasi

manusia yang, perlu mendapat pertimbangan dalam menyusun dan

melaksanakan kebijakan pemerintah dan pembangunan. Keterkaitan antar

organisasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha maupun dengan

organisasi-organisasi international sangat tinggi dan saling mengetahui.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah

manajemen pelayanan sector publik dan sektor bisnis atau swasta

sedemikian rupa sehingga berbagai transaksi dapat dilakukan tanpa

bertatap muka, arus informasi-informasi telah mampu menembus batas

ruang dan waktu secara cepat. Selain itu demokrasi, hak asasi manusia,

dan pelestarian lingkungan hidup menjadi tuntutan masyarakat dunia yang

semakin mendesak.

Secara internal pemerintah dan masyarakat Indonesia dihadapkan

pada krisis multidimensi diantaranya situasi politik yang tidak stabil,

adanya ancaman disintegrasi bangsa, menipisnya kepercayaan

masyarakat pada pemerintah, lemahnya penegakan hokum dan

pemberantasan KKN, lambatnya pemulihan ekonomi, meningkatnya

kriminalitas, pengangguran, dan jumlah penduduk 'Miskin serta

merosotnya daya saing bangsa.

Dalam konteks perubahan sosial masyarakat terjadi perubahan dalam

9



masyarakat yang berlangsung dengan sangat cepatnya sejak akhir abad

XX hingga memasuki abad XXI dewasa ini. Perubahan sosial masyarakat

yang terjadi adalah dari aspek-aspek perubahan teknologi, komunikasi,

gaya hidup, budaya, cara berpakaian(fashion), cara pergaulan dan

sebagainya, sehingga masyarakat dihadapkan pada kondisi yang

menuntut mereka untuk mengetahui lebih banyak, tetapi tidak cukup

waktu untuk bereaksi terhadap perubahan tersebut. Kondisi ini

menyebabkan masyarakat berada pada kedudukan yang sangat rentan

terhadap berbagai dampak dari perubahan itu sendiri.

Di sektor swasta, terjadi pertumbuhan perusahaan multinasional yang

telah mendorong perubahan pola operasi dan administrasi yang semula

sangat desentralisasi pada perusahaan induk di negara asalnya,

kemudian lebih mempercayakan manajemen operasinya kepada unit-unit

cabang usahanya yang berlokasi di berbagai kota diseluruh dunia.Di

lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO), terlihat semakin

pesatnya pertumbuhan dan kemunculan organisasi tersebut dengan

berbagai tujuan yang berbeda satu sama lainnya.

Begitu kompleks, dinamis dan beragamnya aktifitas kehidupan

masyarakat tersebut, kesemuanya itu memadukan kapasitas tersendiri

untuk dapat mengelola dan mengendalikannya (Andrew Dunsire: 1993),

karena pada kenyataannya pemerintah atau siapapun tidak mungkin

dapat mengelolanya dengan cara-cara yang konvensional.

Apapun yang terjadi, tuntutan bagi penyelenggara pemerintahan adalah

melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan

perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks,

beranekaragam, dan kritis. Untuk menghadapi kondisi tersebut diperlukan

model kepemerintahan yang beragam pula.

B. Dinamika Sistem Sosial Politik

Dinamika sosial politik dipandang suatu hubungan sebab akibat

diantara berbagai variabel, baik yang bersifat non linier maupun linier.

10



Dalam kehidupan nyata, dinamika sosial politik adalah suatu kondisi

dimana-mana sistem tersebut berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang

lain karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh dari faktor-faktor

eksternal seperti gejala alam, perkembangan teknologi, maupun

kekuatan-kekuatan politik lainnya. Pengaruh dari luar atau bahkan dari

dalam sistem itu sendiri dapat mengakibatkan terjadinya ketidak

seimbangan (disequilibrium) sistem, yang kemudian akan dan harus

dikoreksi dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk

memperoleh titik keseimbangan sosial-politik yang baru. Dalam

pengalaman Indonesia, sebagai contoh adalah bagaimana gerakan

mahasiswa pada tahun 1997/1998 menjadi kekuatan sosial Reformasi

Total, yang berhasil menjatuhkan tatanan kekuasaan Orde Baru yang

telah membentuk tata kehidupan selama kurang lebih 32 tahun. Akibat

keberhasilan tersebut dewasa ini, terlihat pola-pola interaksi antara

pemerintah dengan masyarakat menjadi berubah. Kehidupan demokrasi

telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, dengan semakin

leluasanya masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya,

kegiatan unjuk rasa dan demonstrasi masyarakat ataupun mahasiswa

tidak lagi dihentikan dengan pendekatan keamanan yang represif

sepanjang tidak bersifat anarkis atau mengganggu ketertiban umum.

Keberadaan partai politik tidak lagi dibatasi hanya tiga partai seperti

masa Orde Baru, akan tetapi telah berkembang menjadi lebih dari tiga

puluh partai politik hadir dalam sistem demokrasi Indonesia, selain itu juga

terjadi berbagai upaya penataan kembali sistem dan struktur-struktur,serta instrument-instrument penyelenggaraan pemerintahan yang

disesuaikan dengan perkembangan sosial-politik nasional yang juga tidak

lepas dari pengaruh perkembangan international maupun global.

Kooiman (1993: 38) menyatakan bahwa dinamika sistem sosial politik

tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang cukup

mengenai interaksinya. Interaksi sosial-politik tidak hanya menjelaskan

proses makro yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi, tetapi juga

11



proses kerjasama, kolaborasi, bahkan konflik-konflik sosial-politik pada

tataran makro dan mikro. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk

membangun teori mengenai kepemerintahan (governance) perlu

dibedakan jenis-jenis interaksi sosial politik yang mencakup; interferences

(gangguan, pemengaruhan), interplays (keterlibatan) dan interventions

(campur tangan).

Interferensi atau saling mempengaruhi merupakan dinamika yang

sangat mendasar dalam alam dan kehidupan manusia. Dalam ruang

lingkup kepemerintahan intervensi tersebut dapat dilihat terutama dalam

skala primer, misalnya dalam kehidupan keluarga, sekolah atau unit

usaha (perusahaan). Adapun jenis interaksi dalam masyarakat modern

berikutnya yaitu interplays atau keterlibatan pada umumnya cenderung

terjadi secara terorganisir atau melembaga.

Intervensi merupakan bentuk interaksi sosial politik yang ketiga antara

pemerintah dengan masyarakat. Bentuk interaksi ini merupakan tindakan

campur tangan (biasanya dari pihak pemerintah) dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat, yang diarahkan untuk terciptanya suatu keadaan

tertentu sesuai dengan ketentuan atau keinginan pemerintah.

Ketiga jenis interaksi tersebut pada dasarnya memiliki cirri yang

sama, yaitu adanya interaksi atau hubungan yang dinamis diantara dua

atau lebih unsure pelaku. Sedangkan perbedaannya terutama terletak

pada format kelembagaan atau organisasi dan tingkat pengarahannya

(level of direction).

C. Kompleksitas Sistem Sosial Politik

Kompleksitas adalah sebuah konsep yang biasanya digunakan

dengan mudah, tetapi lebih sering penggunaan tersebut tidak berarti apa-

apa karena hanya menggambarkan sebuah isu (issue), situasi, atau

permasalahan tertentu, yang biasanya sulit untuk dimengerti atau terlalu

rumit untuk dipecahkan. Tetapi yang terpenting bukan kompleksitasnya

sendiri, melainkan aspek-aspek mendasar dari setiap fenomena yang

12



terjadi yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan permasalahan

kepemerintahan.

Menurut Kooiman (1993: 39) terdapat tiga cara yang bias dilakukan

dalam memanfaatkan kompleksitas bagi pengembangan teori dan

konseptual kepemerintahan dan kondisi pemerintah (governance and

govern ability), yaitu seleksi, dan reduksi, perstrukturan, dan

operasionalisasi. Selain itu Lukman (1970), mengatakan bahwa

permasalahan fundamental dari seluruh sistem sosial masyarakat adalah

mengurangi kopleksitasnya. Dia memandang bahwa kompleksitas itu tidak

harus berarti Jumlah atau bervariasinya subsistem permasalahan, tetapi

yang bersifat kompleks itu adalah interaksinya. Dengan demikian

memilah-milah (menyeleksi) dan menyusun pola interaksi adalah

pekerjaan yang mendasar dalam upaya memecahkan kompleksitas

permasalahan.

Jika dipandang sebagai struktur, maka konstruksi kompleksitas itu

menurut Simon (1993) adalah sebenarnya merupakan struktur didalam

struktur, dan didalam struktur lainnya yang lebih besar (a structure within

a structure, within another biggest structure), sehingga dia

merekomendasikan bahwa untuk mempelajari kompleksitas sesuatu

permasalahan interaksi sosial sebaiknya digunakan prinsip nearly-

decomposability yang berarti bahwa beberapa bagian dalam suatu sistem

permasalahan cenderung lebih memiliki keterkaitan yang erat

dibandingkan dengan beberapa bagian lainnya dari sistem tersebut.

Kompleksitas interaksi sosial masyarakat sebagaimana diungkapkan

La Porte et. al (1975) dapat pula ditanggulangi dengan cara

memandangnya sebagai problematika operasional. Yang dilakukan dalam

upaya memecahkan permasalahan kompleksitas adalah melalui kajian

dengan konseptualisasi dan studi kasus berbagai tingkatan sosial.

Dari berbagai pendekatan studi mengenai kompleksitas sosial,

hamper semua memiliki pandangan yang sama bahwa kompleksitas

adalah sekumpulan interaksi dari berbagai unsur dalam suatu sistem

13



tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa kompleksitas selalu berkaitan

dengan bagian-bagian atau unsure-unsur dan keseluruhannya ( part and

wholes). Olehnya itu maka, tidak mungkin kita dapat memahami

kompleksitas sosial dengan mengabaikan berbagai interaksi yang terjadi

diantara unsur-unsurnya dan berbicara hanya keseluruhannya atau kita

tidak dapat memahami kompleksitas jika hanya mengkaji keseluruhan

fenomena, tanpa mempertimbangkan interaksi yang terjadi diantara

unsur-unsurnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka dapat dikatakan

bahwa untuk menghadapi kompleksitas permasalahan sosial, tidak

mungkin hanya mengandalkan satu jalan pemecahan. Untuk itu maka

cara yang terbaik adalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif

penyelesaian, tergantung pada apa dan bagaimana permasalahan yang

dihadapi.

D. Keanekaragaman Sistem Sosial Politik

Keanekaragaman (Diversity) sangat terkait dengan perkembanganindividualisasi, diferensiasi, spesialisasi, dan beragam aspek kehidupan

dunia modem lainnya. Kooiman (1993: 40) mendefenisikan kompleksitas

berdasarkan hubungan-hubungan atau interaksi yang terjadi, dan

keanekaragaman mengacu pada komponen-komponen yang membentuk

interaksi tersebut. Selanjutnya Kooiman mengatakan bahwa

bagaimanapun, argumentnya mengenai keanekaragaman sebagai bagian

dari karakteristik dasar sistem sosial politik dan ke pemerintahannyaadalah terletak pada nilai penting dan strategisnya keanekaragaman

dalam sistem tersebut. Dengan menggunakan konsep keanekaragaman,

dapat dipertimbangkan berbagai actor (pelaku) dalam sistem sosial politik.

Dengan konsep kompleksitas dapat dikaji dan diuraikan struktur-

struktur hubungan, dengan menggunakan konsep keanekaragaman

(diversity ) dapat dikaji berbagai aspek dalam sistem tersebut, seperti

mengkaji tentang maksud dan tujuannya, kekuasaannya dan sebagainya.

14



Dengan demikian dapat ditarik suatu hipotesis bahwa keanekaragaman

dapat berimplikasi bahwa berbagai variasi, diferensiasi, dan spesialisasi

adalah sebuah keniscayaan dalam sistem sosial politik. Mengabaikan

adanya keanekaragaman sebagai cirri khusus dan mendasar dari sistem

sosial politik, merupakan akar permasalahan dari banyak masalah

kepemerintahan (governance) dan kemampuan pemerintahannya (govern

ability ).

Konsep keanekaragaman sangat bermanfaat dalam upaya

pengkajian substansi sistem sosial-politik, yang pada umumnya bersifat

abstrak dan formal. Sedangkan dalam konteks pengembangan teori

tentang kepemerintahan sosial politik (socio-political governance),

konsepsi keanekaragaman telah mendorong perubahan beberapa disiplin

ilmu seperti ilmu administrasi publik dan ilmu politik ke arah keilmuan yang

bersifat interdisiplin atau multi disiplin.

E. Implikasi Bagi Kepemerintahan

Kepemerintahan ataupun pengelolaan (Governing ) sosial politik padadasarnya dilakukan dalam interaksi di antara para pelaku baik pada

tataran makro, meso, maupun makro dari keseluruhan sosial politik.

Berbagai interaksi yang terjadi tidak hanya mencerminkan kompleksitas,

dinamika, dan keanekaragaman tetapi sesungguhnya interaksi sosial-

politik itu sendiri memiliki cirri yang kompleks, dinamis, dan

beranekaragam. Dalam sistem sosial politik tergambarkan kompleksitas

yang menyangkut substansi strukturnya, dinamika substansiperubahannya, serta keanekaragaman substansi saling ketergantungan

dan keterkaitan dari berbagai unsur. Oleh karena itu, dalam pengaturan

dan pengelolaan ataupun kepemerintahan sosial politik kondisi-kondisi

seperti tersebut harus mendapatkan perhatian serius. Meskipun demikian

tidak berarti bahwa dalam pola kepemerintahan yang tradisional hal-hal

tersebut tidak pernah dipertimbangkan tetapi yang terjadi dalam

kepemerintahan tradisional adalah pendekatan yang cenderung kasuistis,

15



terpilah-pilah, tidak sistematis, dan cenderung bersifat accidental (secara

kebetulan).

Seandainya sistem kepemerintahan diharapkan dapat lebih efektif,

maka kondisi-kondisi kompleksitas, dinamika, dan keanekaragaman

sosial-politik harus merupakan bagian yang integral dan sangat mendasar

dalam pertimbangan kebijakan dan implementasinya. Ini berarti bahwa

dalam penyelenggaraan kepemerintahan tidak lagi harus digunakan

pendekatan yang seragam, pemecahan masalah yang simplistic, birokrasi

yang kaku, hirarki otoritas dan jalur perintah yang panjang tetapi

kepemerintahan modem harus mampu memiliki karakter yang dinamis,

jaringan yang kompleks tetap hubungannya sederhana, serta

keanekaragaman tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan

kualitas interaksi sosial politik yang dihadapi.

16



BAB III

PERKEMBANGAN PARADIGMA GOVERNMENT KE GOVERNANCE

A. Perubahan Paradigma Government Ke Governance

Dewasa ini kondisi masyarakat sudah jauh berbeda dibandingkan dengan

kondisi setengah abad yang lalu. Kemajuan pembangunan sosial,

ekonomi telah semakin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

maupun kehidupan yang semakin kompleks, dinamis dan sangat

beragam. Dalam kondisi yang demikian kita juga telah menyaksikan

bagaimana, perekonomian berbagai negara, khususnya Indonesia telah

sempat mengalami fluktuasi bahkan pada menjelang akhir tahun 1990-an

mengalami kegagalan pasar yang memicu timbulnya krisis ekonomi

bahkan berkembang menjadi krisis multi dimensional yang menunjukan

bahwa Orde Baru telah gagal dalam melaksanakan pemerintahannya, dan

kemudian berujung dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Dengan latar belakang kegagalan tersebut, berdampak pada semakinmenguatnya tuntutan aktualisasi peranan masyarakat dalam bentuk

aspirasi maupun partisipasi aktif dalam pembangunan, dominasi peranan

pemerintah dalam pembangunan mulai dipertanyakan. Sementara itu

dalam interaksi sosial politik masyarakat dengan pemerintah, sejalan

dengan makin menguatnya kesadaran akan nilai-nilai demokrasi,

masyarakat dalam pengertian luas mulai menuntut keterlibatan mereka

dalam berbagai proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaanmaupun evaluasi dan pengendalian, maka pendekatan klasik atau

orthodox dalam pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai

agen pembaharu (Change Agent atau Agent of Development ) telah

cenderung mulai ditinggalkan.

Istilah Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris yang

berarti; The Authoritative direction and administrative of the affairs of

men/women in a nation, state, city, etc . atau Pengarahan dan administrasi

17



yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara

bagian, kota dan sebagainya yang juga diartikan sebagai; The governing

body of nation, state, city, etc atau lembaga-lembaga atau Badan yang

menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan

sebagainya Format Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dari

semula sarwa negara atau pemerintah (Government sebagai paradigma

klasik pemerintah/negara dan penyelenggara pembangunan maupun

pelayanan publik telah bergeser menjadi format baru kepemerintahan

yang lebih dikenal dengan istilah governance. Berdasarkan hal itu, di

banyak Negara kemudian menemukan pola-pola baru ataupun

pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik

maupun pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat

termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang lebih

besar. Format Kepemerintahan baru inilah yang merubah pandangan

klasik bahwa pemerintahlah yang harus berperan dominan dalam

pembangunan masyarakat. Dewasa ini pandangan tersebut telah beralih

dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat melalui

konsepsi kepemerintahan (governance).

Perubahan paradigma dari Government ke Governance meliputi

a. Monolithic authority kearah demokrasi dan public authority

b. Sentralistik ke arah desentralisasi dengan tuntutan otonomi daerah

c. Political authority ke arah political commitment dengan tuntutan

transparansi

d. Legitimasi atas dasar kekuasaan ke arah legitimasi public

e. Di bidang ekonomi; monolistic dan oligopoli ke arah kompetisi dan

orientasi pasar.

Perubahan paradigma pemerintahan tersebut mempengaruhi dimensi

pemerintah atas proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan

ekonomi, pelayanan masyarakat mulai bergeser kearah pemberdayaan

komponen public-privat mulai diperankan dalam bentuk kemitraan. Selain

itu berpengaruh pula terhadap pembentukan pemerintahan yang bersih,

18



terpercaya, bertanggung jawab (clean, credible, accountable) sebagai

salah satu upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance).

B. Konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing )

Sebelum menjelaskan konsepsi dan pengertian Governing atau

Penyelenggaraan pemerintahan, akan diuraikan bagaimana konteks

pemerintahan dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, kompleks

dan beranekaragam. Dalam dunia dengan karakteristik masyarakat

seperti tersebut diatas, dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

a. Permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat pada umumnya

disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya bisa

diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya suatu

faktor tertentu secara terisolasi.

b. Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai permasalahan

dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataannya sangat tersebar

diberbagai aktor.

c. Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, bahkan lebih

sering menjadi bahan untuk disempurnakan dan ketidak pastian

menjadi aturan dan bukan sebagai pengecualian.

Sebagai dampak dari kondisi tersebut, dalam masyarakat dewasa ini

maka kegiatan dalam rangka kepemerintahan dapat didefinisikan sebagai;

proses interaksi antar berbagai aktor dalam pemerintahan dengan

kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat (Kooiman: 255).

Dengan defenisi seperti tersebut diatas, dapat pula dikatakan bahwa pola

pemerintahan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, baik yang

bersifat hierarkis maupun non hierarkis adalah sebagaimana yang

dikemukakan oleh Offe (1985: 310) bahwa; suatu hasil dari tindakan

administrative dari berbagai bidang, bukan merupakan hasil dari

pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan sebelumnya, tetapi lebih merupakan hasil dari

19



penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai;

intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, yang diarahkan

untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat di prediksikan

dalam suatu system (sosial politik), sesuai dengan harapan ataupun

tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.

C. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)

Istilah kepemerintahan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut

Governance adalah berarti The act. fact, manner, of governing atau

Tindakan, fakta, pola dari kegiatan/penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Kepemerintahan atau governance. adalah suatu

kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (eds, 1993)

bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial

politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas

kepentingan-kepentingan tersebut.

Prof. Bintoro Tjokroamijojo (34: 2000), dalam tulisannya berjudulGood Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)

mengemukakan sebagai berikut : Governance artinya ; memerintah-

menguasai-mengurus-mengelola. Beliau juga mengutip pendapat Bondan

Gunawan yang menawarkan istilah penyelenggaraan sebagai terjemahan

dari governance. Kemudian Presiden (Megawati Soekamoputri) dalam

pidatonya pada tanggal 16 Agustus tahun 2000, istilah Governance

diterjemahkan sebagai pengelolaan.

Dari pendapat di atas dapat simpulkan bahwa istilah governance tidak

hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga

mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan,

penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu

maka didalam governance terdapat istilah public governance, private

governance, corporate governance, dan banking governance.

Governance yang terjemahannya adalah pemerintahan kemudian

berkembang dan menjadi popular dengan sebutan kepemerintahan,

21



sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik atau

good governance.

Kooiman (1998: 258) memandang governance sebagai sebuah

struktur yang muncul dalam sistem sosial-politik sebagai hasil dari

tindakan intervensi, interaktif diantara berbagai aktor yang terlibat. Sesuai

dengan karakteristik interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang

dibatasi kepada satu unsure pelaku atau kelompok pelaku tertentu

sebagaimana dinyatakan oleh Marin dan Mayntz (eds, 1991: sampul

belakang) bahwa : Kepemerintahan politik dalam masyarakat modem

tidak bisa lagi dipandang sebagai pengendalian pemerintah terhadapmasyarakat, tetapi muncul dari pluralities pelaku penyelenggaraan

pemerintahan.

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen

kebijakannya yang berjudul; Governance for Sustainable Human

Development , January 1997, mendefenisikan kepemerintahan atau

governance sebagai berikut :

“Governance is the exercise of economic, political, and administrative

authority to manage a country’s affairs at all levels and the means by

which state promote social cohesion, integration, and ensure the wellbeing

of their population. It embraces all methods used to distributed power and

manage public resources, and the organizations that shape governance

and the execution of policy . It encompasses the mechanisms, processes,

and intuition through which citizen and groups articulate their interests,

exercise their legal rights, meet their obligations, and resolve their

differences” atau Kepemerintahan adalah pelaksanaan

kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative

untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan

merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya

kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam

masyarakat. Hal ini mencakup berbagai metode yang digunakan untuk

mendistribusikan kekuasaan/ kewenangan dan mengelola sumber daya

publik dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta

22



melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Konsep ini juga meliputi

mekanisme, proses, dan kelembagaan yang digunakan oleh masyarakat,

baik individu maupun kelompok untuk mengartikulasikan kepentingan-

kepentingan mereka, memenuhi hak-hak hukum, memenuhi tanggung

jawab dan kewajiban sebagai warga negara dan menyelesaikan

perbedaan-perbedaan diantara sesama.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, UNDP mengindikasikan

adanya tiga model kepemerintahan yaitu :

a. Economic Governance, meliputi proses pembuatan keputusan

(decision making processes) yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di

dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.

Economic governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan,

kemiskinan dan kualitas hidup.

b. Political Governance, yang mencakup proses-proses pembuatan

berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan.

c. Administrative Governance, yaitu sistem implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu kelembagaan dalam governance meliputi tiga domain

yaitu Negara (state), sektor swasta (privat sektor), dan masyarakat

(society) yang saling berinteraksi dengan menjalankan fungsi masing-

asing.

Negara (state) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan

pendapatan, sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi sosial dan

politik, menggerakkan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk

berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya

negara sebagai salah satu unsure Governance adalah termasuk

didalamnya lembaga-lembaga politik maupun lembaga-lembaga sektor

publik.

Sektor swasta (privat sector) meliputi perusahaan-perusahaan swasta

yang bergerak di berbagai bidang dan sector informal lain di pasar.

Anggapan lain mengatakan bahwa sektor swasta adalah bagian dari

23



masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan

masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan sosial-politik dan ekonomi yang dapat menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu

sendiri.

Masyarakat (society ) merupakan individual dan kelompok (baik yang

berorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan

ekonomi dengan melalui aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat

(society ) meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan

lain-lain. Dalam kaitan dengan masyarakat ini, Hubbard (2001)

mengatakan bahwa; governance is more than government , kemudian

governance didefinisikan sebagai; how societies steer them selves.

Novartis Foundation for Sustainable Development (NFSD)

mendefenisikan governance seni kepemimpinan publik yang terdiri dari

tiga dimensi yaitu :

a. Bentuk dari rezim politik (the form political regime).

b. Proses penyelenggaraan kewenangan dalam manajemen ekonomi

dan sumber-sumber daya sosial negara (the process by which

authority is exercised in the management of country’s economic and

social resources).

c. Kemampuan pemerintah untuk merancang, mendesain, merumuskan

dan mengimplementasikan kebijakan serta melaksanakan fungsi-

fungsinya (the capacity of governments to design, formulate, and

implement policies and discharge functions).

Secara sederhana konsep governance atau kepemerintahan

dirumuskan sebagai berikut; the way state power is used in managing

economic and social resources for development of society atau

kepemerintahan adalah cara menggunakan kekuasaan

pemerintah/Negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial

untuk pembangunan masyarakat (Rainer Tetzlaff dalam D+C

Development and cooperation, 1995: 20-22).

Berbagai pengertian mengenai konsep kepemerintahan tersebut di

24



atas pada dasarnya hampir sama yaitu mengenai bagaimana pemerintah

berinteraksi dengan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik

dalam upaya pemenuhan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam

bidang ekonomi proses kepemerintahan tersebut mencakup proses yang

mempengaruhi kegiatan perekonomian nasional dan hubungannya

dengan perekonomian negara-negara lain. Dalam lingkup politik,

kepemerintahan mencakup proses pengambilan keputusan untuk

menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam

bidang sosial, kepemerintahan mencakup kepemerintahan administratif .,

yang dilaksanakan melalui sektor publik yang independen dan akan tabel

adalah merupakan sistem implementasi kebijakan yang menghasilkan

berbagai konsekwensi bagi kondisi sosial masyarakat.

D. Prinsip Dasar Kepemerintahan (Governance)

Telah dijelaskan bahwa konsepsi kepemerintahan pada dasarnya

merupakan sistem interaksi sosial politik antara pemerintah/negara

dengan masyarakat modem dewasa ini memiliki karakteristik yangkompleks, dinamis, dan beraneka ragam. Dalam implementasi konsep

kepemerintahan, tidak dapat dipisahkan antara peranan pemerintah dan

peranan masyarakat, meskipun tuntutan dari konsep kepemerintahan

dewasa ini menghendaki peranan yang lebih dominan justru terletak

ditangan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena permasalahan

yang harus ditangani pemerintah (Gove ability) dari waktu ke waktu

cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya kompleksitas,dinamika, dan keanekaragaman kepentingan masyarakat modern dewasa

ini, yang secara umum belum dipertimbangkan dalam kerangka teori dan

praktek penyelenggaraan kepemerintahan.

Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi

kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan tradisional,

adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan

pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha

25



dan LSM/ORNOP) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Hal ini disebabkan karena mode pemerintahan tradisional telah cenderung

mengabaikan aktualisasi keberadaan masyarakat sebagai subyek

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Masyarakat selama

ini cenderung hanya menjadi obyek pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik sehingga di berbagai Negara terdapat fakta dengan

pembangunan nasional yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah,

justru berakhir dengan kesengsaraan, bukan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Duclaud William mengenai

interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Kooimen, 1993: 251)

disimpulkan bahwa :

1. Keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrument

pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal

2. Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik

yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola tindakan

mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada kenyataannya

masih belum tersedia.3. Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi

pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial

politik, baik dari lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

4. Diperlukan adanya konvergensi atau kesearahan tujuan dan

kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau

situasi “menang-menang” (win-win situation).

Kondisi obyektif tersebut telah mendorong munculnya format

kepemerintahan sosial-politik (Social Political Governance) baru dalam

masyarakat modern dewasa ini. Selain kondisi obyektif yang diperlukan

dalam kerangka piker kepemerintahan (yang ternyata tidak muncul dalam

pola pemerintahan tradisional), maka beberapa kondisi subyektif yang

harus dapat dimunculkan dalam diri setiap actor yang terlibat dalam

rangka pengembangan konsep kepemerintahan :

1. Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling

memahami (mutual trust atau mutual understanding).

26



2. Kesiapan untuk memikul tanggung jawab.

3. Derajat tertentu keterlibatan politik dan dukungan sosial masyarakat.

Kondisi obyektif maupun kondisi subyektif tersebut di atas kiranya

dapat dipandang sebagai prinsip yang melandasi format kepemerintahan

modem yang diperlukan dewasa ini, yang menekankan kepada pola

interaksi antara pemerintah dan yang semakin terpadu, kohesif dan

berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada kepentingan

pemerintah semata.

Pola kepemerintahan kontemporer yang ditandai dengan proses

pengelolaan bersama (co-arrangement) antara pemerintah dengan

berbeda dibandingkan dengan pola kepemerintahan tradisional atau

konvensional yang memiliki karakter utama lakukan sendiri oleh

pemerintah (do it alone government ).

Dalam masyarakat modem yang dinamis dan kompleks, serta sangat

beranekaragam dewasa ini, pemerintah dan masyarakat umum, memiliki

berbagai tugas baru sebagai berikut :

1. Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti

penarikan diri dari berbagai kesempatan, namun pada saat yang sama

mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan interaksi sosial

politik yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan sistem sosial

politik untuk mengatur dirinya sendiri.

2. Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan

bentuk co-arrangements di mana permasalahan, tanggung jawab dan

tindakan kolektif ditanggung bersama (shared ).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disusun sebuah

kerangka acuan berpikir bagi para pejabat pemerintahan daerah maupun

pemerintahan pusat dalam kerangka aktualisasi pelaksanaan gagasan

konsepsional kepemerintahan sebagai berikut :

1. Bahwa orientasi internal dan eksternal bagi organisasi pemerintahan

merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis.

27



2. Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap

beragam sudut pandang administrative, politik, ilmiah, dan sosial, dan

harus pula mempertimbangkan berbagai pengertian yang berlaku

mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya pemecahannya,

dari dalam diri administrasi tersebut.

3. Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung jawab

makro terhadap berbagai unsure pelaku sosial, dan pada saat yang

bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk mengambil

dan menerima tanggung jawab tersebut.

4. Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan kemampuan

diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai

kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam

kerangka sosial-politik.

28



BAB IV

KONSEP GOOD GOVERNANCE

A. Pengertian Good Governance

Good governance berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas kata good

yang berarti baik dan kata governance artinya memerintah, menguasai,

mengurus, mengelola. Kemudian arti good governance berkembang

antara lain; Sofyan Effendi diterjemahkan dengan kepemerintahan yang

baik, Bondan Gunawan mengartikan good governance dengan

penyelenggaraan yang baik karena ada penyelenggaraan pihak swasta,

bahkan oleh masyarakat sendiri. Dalam pidato Presiden Megewati

Soekamoputri tanggal 16 Agustus tahun 2000, good governance

diterjemahkan dengan pengelolaan yang baik, selanjutnya oleh Sofyan

Effendi diterjemahkan lagi sebagai pengelolaan yang amanah. Tetapi

pada umumnya good governance diartikan dengan pemerintahan yang

bersih, atau clean government . Seringkali juga mengarah padapemerintahan yang bersih dan berwibawa karena memang

berkembangnya pemikiran good governance bermula pada perhatian

kepada clean government dan good government . Di sini diajukan

pemikiran awal tentang good governance sebagai salah satu

kecenderungan global, paradigma baru administrasi/manajemen

pembangunan. Dengan demikian good governance adalah suatu bentuk

(revitalisasi) manajemen pembangunan yang juga disebut administrasipembangunan.

Secara konseptual kata baik (good ) mengandung dua pengertian:

pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat,

dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam

pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan

dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang

efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-

29



tujuan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pengertian tersebut, maka

kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu :

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan

nasional

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan

efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan

bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti : legitimacy atau

legitimasi , apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari

rakyatnya; accountability atau akuntabilitas yaitu seberapa jauh

perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, adanya otonomi dan

devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan berjalannya

mekanisme kontrol oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kedua

tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan

sejauhmana struktur dan mekanisme politik secara administrative

berfungsi secara efektif dan efisien.

OECD dan World Bank mengartikan atau mensinonimkan good

governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

sehat dan bertanggung jawab (accountable) yang sejalan dengan

demokrasi pencegahan korupsi (corruption) baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

Political frameworks bagi tumbuhnya aktifitas usaha atau kewiraswastaan.

Dalam dokumen yang diterbitkan oleh UNDP dan Pemerintah

Vietnam memberikan defenisi good governance sebagai proses yang

meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan

tujuan untuk meciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan

kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu

good governance juga adalah mengutamakan partisipasi, transparansi,

akuntabilitas dan efektifitas serta memperlakukan semua sama.

UNDP sendiri mendefenisikan good governance sebagai hubungan

yang sinergis dan konstruktif diantara negara (state), sektor swasta (privat

sector) dan masyarakat (society). ADB dalam Governance : Sound

30



Development Management 1995, mengartikan good governance sebagai

manajemen pembangunan yang sehat, efektif Dalam manajemen

pembangunan yang sehat/efektif itu terdapat 5 hal penting yaitu; Public

Sector Management, Accountability, The legal framework for

development, Information, dan transparency.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, dirumuskan

pengertian Kepemerintahan Yang Baik (good governance) yaitu

Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis,

efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh

masyarakat.

Sedangkan dalam modul sosialisasi AKIP (LAN dan BPKP, 2000)

dikemukakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dalam

melaksanakan penyediaan public good s and services disebut governance

(pemerintahan atau kepemerintahan) dan praktek terbaiknya disebut good

governance (kepemerintahan yang baik). Selanjutnya dikemukakan pula

bahwa good governance yang efektif menuntut adanya alignment

(koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan

moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realita dan

berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah

dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa wujud

kepemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan

pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan

efektif dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara domain-

domain negara (state), sector swasta (privat sector) dan masyarakat

(society). Oleh karena good governance bersenyawa dengan sistem

administrasi negara, maka upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik

(good governance) merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem

administrasi Negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Dalam kaitan itu, maka Bagir Manan (1999) menyatakan bahwa : sangat

31



wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama

ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan

penegakan hukum. Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan dengan

pelayanan dan perlindungan rakyat, ada dua cabang pemerintahan yang

berhubungan langsung dengan rakyat yaitu administrasi negara dan

penegakan hukum.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain

Negara (state) menjadi domain yang paling memegang peranan penting

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) karena

fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sector swasta (privat sector)

dan masyarakat (society), serta fungsi administrasi penyelenggaraan

pemerintahan melekat pada domain ini. Selanjutnya Bintoro

Tjokroamidjojo dalam makalah “Reformasi Birokrasi ke Arah Good

Governance menyatakan bahwa ; good governance lebih dapat berjalan

dengan suatu sistem politik yang demokratis, dalam masyarakat yang

berkesadaran hukum, tegaknya hukum untuk semua secara sama dan

dalam ekonomi dimana berjalan mekanisme pasar secara sehat.

Sedangkan J.B. Kristiadi berpendapat bahwa; good governance dapat

dicapai melalui pengaturan yang tepat antara fungsi pasar dengan fungsi

organisasi termasuk organisasi publik, sehingga dapat dicapai transaksi-

transaksi dengan biaya paling rendah. Berkaitan dengan ini, maka

Mustopadidjaja berpendapat bahwa ; Kredibilitas manajemen pemerintah

pada negara-negara demokratis konstitusional dimasa mendatang akan

lebih banyak ditentukan oleh kopentensinya dalam pengelolaan kebijakan

publik. Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat

penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar

sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat

dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan kearah good

governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi

penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya

pembenahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

32



Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas serta dilihat dari

perkembangan good governance sebagai suatu bentuk (revitalisasi) dari

manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan,

pengelolaan pembangunan, pengelolaan perubahan masyarakat, maka

berarti ruang lingkup good governance meliputi; pemerintahan, politik,

ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pers.

Selanjutnya menurut JICA, pembangunan landasan demokratisasi

penyelenggaraan negara / pemerintahan dapat dilihat menurut elemen-

elemen sebagai berikut :

1. Legitimacy , Apakah demokrasi dijunjung tinggi? Apakah

pemerintahan dipilih secara demokratis dan mendapat kepercayaan

dari masyarakat? Apakah dengan semestinya mengendalikan

kekuasaan dan kedaulatan? Apakah prosedur untuk mekanisme

penyampaian keberatan dan perbedaan pendapat terbangun dan

berfungsi?

2. Accountability . Apakah penyalahgunaan wewenang tidak mungkin

dilakukan? Apakah ada keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan

wewenang? Apakah tugas-tugas dan wewenang para pejabat

diuraikan secara jelas?

3. Securing human rights. Apakah hak asasi manusia dihormati?

Apakah hak-hak minoritas dihormati? Apakah upaya-upaya dilakukan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

4. Local autonomy and devolution. Apakah otonomi daerah dan

pendelegasian wewenang dihormati secara institusional?

5. Civilian control over excessive arms management and

disarmament . Apakah pengeluaran 'Militer dikendalikan pada

proporsional tertentu dari anggaran?

Dari sisi pemerintah (government), good governance dapat dilihat

melalui aspek-aspek :

1. Hukum/kebijakan. Aspek ini ditujukan pada perlindungan kebebasan

sosial, politik dan ekonomi

33



2. Administrative competence and transparancy . Kemampuan.

membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien,

kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan

disiplin dan model administratif keterbukaan informasi.

3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam

departemen

4. Penciptaan dasar yang kompetitif . Penyempurnaan mekanisme

pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam

sector swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah melakukan

control terhadap makro ekonomi.

Senada dengan JICA, NFSD juga merumuskan good governance

berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Legitimasi dari pemerintah (menyangkut tingkat / derajat

demokratisasi).

2. Akuntabilitas dari elemen - elemen politik dan pejabat dalam

pemerintahan (menyangkut pada kebebasan media, transparansi

dalam pembuatan/pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas).

3. Kompetensi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan

memberikan pelayanan.

4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum yang

berlaku (hak-hak individu dan kelompok, keamanan, kerangka hukum

untuk aktivitas sosial dan ekonomi, partisipasi)

34



B. Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik

Dalam uraian terdahulu telah dibahas tentang konsep good

governance atau kepemerintahan yang baik, menyangkut arti dan

pengertian dari barbagai versi yang bila ditelaah, ia menunjukan

karakteristik atau cirri-ciri dari kepemerintahan yang baik (good

governance) dan ciri-ciri tersebut merupakan suatu ketentuan yang harus

diikuti untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Dengan demikian,

maka cirri-ciri ataupun karakteristik tersebut dapat diidentikkan dengan

prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, sebagai patokan yang

memberikan pedoman dalam mewujudkan suatu kepemerintahan yang

baik.

Selanjutnya terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri kepemerintahan

yang baik, yang juga disebut prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

dapat dilihat dari beberapa versi.

Ciri-ciri kepemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan dalam

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 yang disebut sebagai prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik, terdiri dari :

1. profesionalitas,

2. akuntabilitas,

3. transparansi,

4. pelayanan prima,

5. efisiensi,

6. efektifitas,

7. supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam pada itu karakteristik kepemerintahan yang baik sebagai suatu

prinsip yang dikemukakan dalam Rencana Strategi LAN 2005- 2009

menyebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan Negara

dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang

baik (good governance) yakni : proses pengelolaan pemerintahan yang

demokratis, profesionan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM,

desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan akuntabel,

35



selain berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan

daya saing bangsa.

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip

yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik adalah meliputi :

1. Partisipasi (Participation) : Setiap orang atau setiap warga

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak

suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara

langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan

kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum (Rule of Law ) : Kerangka aturan hukum dan

perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi

secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak-hak

asasi manusia.

3. Transparansi (Transparency ) : Transparansi harus dibangun dalam

kerangka kebebasan arus informasi. Berbagai proses kelembagaan

dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang

membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara

memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai

alat monitoring dan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Setiap institusi dan prosesnya

harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang

berkepentingan (Stakeholders).

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) :

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai

penengah (moderator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk

mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan

masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat dilakukan

terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan

pemerintah.

6. Berkeadilan (Equity ) : Pemerintahan yang baik akan memberikan

36



kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam

upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas,

hidupnya.

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency ) : Setiap

proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan

sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui

pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang

tersedia.

8. Akuntabilitas ( Accountability ) : Para pengambil keputusan

(decision makers) dalam organisasi sector publik (pemerintah), swasta,

dan masyarakat madani (civil society) memiliki pertanggungjawaban

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana

halnya kepada para pemilik (stakeholders). Pertanggungjawaban

tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi

itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

9. Bervisi Strategis (Strategic Vision) : Para pimpinan dan masyarakat

memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan

pembangunan manusia (human development), bersamaan dengan

dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga

memahami aspek-aspek historis, cultural, dan kompleksitas sosial

yang mendasari perspektif mereka.

10.Saling Keterkaitan (interrelated ) : Bahwa keseluruhan ciri good

governance diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait

(mutually reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, informasi

semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat

partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan

akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi

kepada dua hal yaitu ; terhadap pertukaran informasi yang dibutuhkan

bagi pengambilan keputusan, dan untuk memperkuat keabsahan atau

legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi

yang kuat pada gilirannya akan mendorong aktivitas pelaksanaannya,

37



dan sekaligus mendorong partisipasi dalam pelaksanaannya

Menurut Bank Dunia empat prinsip penting good governance atau

kepemerintahan yang baik yaitu; (1). Accountability, (2). Participation

(3). Predictability atau Rule of Law (4).Transparency.

LAN-BPKP dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance

dikemukakan karakteristik yang tak lain adalah prinsip-prinsip utama good

governance sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation) : Setiap warga Negara berpartisipasi dalam

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui

institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun

atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi

secara konstruktif.

2. Taat Hukum (Rule of law ) : Kerangka hukum yang adil dan

dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk

perlindungan hak azasi manusia.

3. Transparansi (Transparency ) : Dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi, informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang

membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan di pantau.

4. Responsif (Responsiveness) : Lembaga-lembaga negara / badan

usaha harus berusaha untuk melayani stakeholdersnya. Responsif

terhadap aspirasi masyarakat, kepentingan clientele.

5. Berorientasi Kesepakatan (Consensus Orientation) : Good

Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk

mendapatkan pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,

dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.

6. Kesetaraan (Equity) : Semua warga negara baik laki-laki maupun

perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan

atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektif dan Efisien : Proses dari lembaga-lembaga menghasilkan

38



sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan

sumber-sumber yang tersedia, dengan hasil yang sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas ( Accountability ) : Para pembuat keputusan dalam

pemerintahan, sektor swasta (privat sector) dan masyarakat (civil

society ) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga

stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat

keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan

internal atau eksternal organisasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) : Para pemimpin dan publik harus

mempunyai prospektif good governance dan pengembangan

sumberdaya manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa

yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak

dapat berdiri sendiri.

BAPPENAS dalam buku Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata

Kepemerintahan Yang Baik mengemukakan 14 Prinsip Tata

Kepemerintahan Yang Baik yaitu :

1. Wawasan Kedepan (Visionary )

2. Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparancy )

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)

4. Tanggung Gugat ( Accountability )

5. Supermasi Hukum (Rule of Low )

6. Demokrasi (Democracy )

7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency )

8. Daya Tanggap (Responsivennes)

9. Effisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectivennes)

10.Desentralisasi (Decentralization)

11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private

Sector and Civil Society Partnership)

12.Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan(Commitment to Reduce

Inequality )

39



13.Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to

Environmental Protection)

14.Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )

Dari praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca

gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

tercermin dalam Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Penyelenggraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintaha Daerah yang memuat Azas-Azas Umum Pemerintahan yang

mencakup :

1. Azas Kepastian Hukum ; yaitu azas dalam Negara hokum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ; yaitu azas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Azas Kepentingan Umum ; yaitu azas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan

selektif.

4. Azas Keterbukaan ; yaitu azas yang membuka yangmembuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan,

dan rahasia Negara

5. Azas Proporsionalitas ; yaitu azas yang mengutamakan kes yang

berimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Azas Profesionalitas ; yaitu azas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

7. Azas Akuntabilitas ; yaitu azas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara

40



harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat dari karakteristik atau prinsip-prinsip kepemerintaha yang

baik (good governance) yang terdapat dalam berbagai versi yang

dikemukakan di atas, maka sesungguhnya karakteristik atau prinsip

kepemerintahan yang baik terdiri dari minimal sepuluh prinsip yang di

kenal dengan nama “Sepuluh Prinsip Kepemerintahan Yang Baik”

untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam yaitu :

1. Partisipasi (Participation) : Mendorong setiap warga negara untuk

menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat

baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Transparansi (Transparency ) : Menciptakan kepercayaan timbal

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi

dan menjamin kemudahan serta kebebasan didalam memperoleh ,

mengetahui informasi yang akurat dan memadai dalam proses

pelaksanaan program / kegiatan pada lembaga / institusi khususnya.

3. Penegakan Hukum (Law Enforcement ) : Mewujudkan adanya

penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang hidup dalam

masyarakat, tanpa pengecualian dan tanpa pandang bulu terutama

dalam pelaksanaan hukuman / sanksi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) : Meningkatkan kepekaan para

penyelenggara pemerintahan, utamanya lembaga / institusi dan

organisasi yang melayani publik, harus peka dan tanggap terhadap

aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas tanpa kecuali.

5. Kesetaraan (Equity) : Semua warga negara / anggota masyarakat

harus diperlakukan setara (sama) baik dalam memperoleh hak,

kesempatan maupun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

mereka serta memberi peluang yang sama dalam usaha meningkatkan

kesejahteraannya

41



6. Wawasan Kedepan (Strategic Vision) : Membangun daerah

berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga

dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki

dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7. Akuntabilitas ( Accountability ) : Meningkatkan akuntabilitas para

pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut

kepentingan masyarakat luas dimana para pembuat keputusan dalam

pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab

kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

8. Orientasi Mufakat (Consensus Orientation) : Musyawarah dan

mufakat adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, menjadi perantara

kepentingan yang berbeda atau meskipun cara dan jalan masing-

masing berbeda, guna mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan

yang luas, dalam hal kebijakan dan prosedur kerja untuk pencapaian

tujuan nasional (pemaksaan kehendak apalagi disertai penganiayaan

adalah hal yang sangat terlarang).

9. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness) Menjamin

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat serta proses dan

pelaksanaan program / kegiatan harus mencapai hasil sesuai apa

yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia secara optimal (sehemat mungkin) dan bertanggung jawab.

10. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral

penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang

mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

C. Aktor Dalam Kepemerintahan Yang Baik

Dalam praktek kepemerintahan terdapat beberapa pelaku atau actor

yang dapat diidentifikasi, mencakup individual, organisasi, dan kelompok-

kelompok sosial, yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya

kepemerintahan yang efektif. Aktor atau pelaku dalam domain

kepemerintahan mencakup tiga institusi yang meliputi ; the state (negara

atau pemerintah), privat sector (sektor swasta dan dunia usaha), civil

42



menciptakan lapangan kerja, pendapatan melalui produksi barang dan

jasa. Peran sector swasta sangat penting dalam pola kepemerintahan

dan pembangunan karena sebagai sumber peluang untuk

meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber

penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan

ekonomi, jadi merupakan the engine of growth.

c. Citizen Lokal / Kelompok Masyarakat, yaitu LSM, publik, kelompok--

kelompok masyarakat organisasi masyarakat (ORNOP) berpartisipasi

dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan mengembangkan serta

menjaga rule of the games dan rule of the ethics yang baik dalam

interaksi sosial, ekonomi, politik dan pemberdayaan masyarakat.

d. Lembaga Peradilan (Judicially ), yang bebas dan mandiri berperan

sebagai penegak hukum.

e. Pers yang bebas dan mandiri, berperan sebagai perantara dan

penyebar informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Jadi pada pokoknya ada sharing, interaksi dalam proses yang

transparan antara unsur-unsur tersebut, agar hasilnya tanggung gugat

(accountable).

Interaksi diantara ketiga aktor dalam good governance atau

kepemerintahan yang baik dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan

di bawah ini

D. Implikasi dan Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca

gerakan reformasi nasional, sebagai upaya penerapan prinsip-prinsip

44

Pemerintah

Swasta Masyarakat

Bagan :Interaksi Antar Aktor

Dalam KerangkaGood Governance



penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tercermin dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat

azas-azas umum pemerintahan yang mencakup:

1. Azas Kepastian, Hukum; yaitu azas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2. Azas Tertib Penyelenggara Negara; adalah azas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Azas Kepentingan Umum; adalah azas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan

selektif.

4. Azas Keterbukaan; adalah azas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan

rahasia negara.

5. Azas Proportionalities; adalah azas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Azas Profesionalitas; adalah azas yang mengutamakan keahlian

yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Azas Akuntabilitas; adalah azas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pelaksanaan good governance atau kepemerintahan yang baik

adalah bertumpu pada kondisi internal baik pribadi maupun institusi

45



birokrasi pemerintah dan kondisi eksternal lingkungan birokrasi pemerinta

1. Kondisi Internal Institusi, dalam menerapkan kepemerintahan yang

baik, kondisi internal institusi pemerintah harus ditingkatkan dan sejauh

mungkin orientasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah adalah

kepemerintahan yang baik misalnya; (a). Dalam proses perumusan,

pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah sedapat mungkin

melibatkan secara intensif stakeholders, dalam hal ini pihak swasta,

LSM (NGO)) dan masyarakat pada umumnya, sehingga baik proses

maupun tujuannya sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan

masyarakat. (b). Dalam pelaksanaan manajemen pemerintah, sejauh

mungkin mulai dipertimbangkan untuk menerapkan prinsip-prinsip

reinventing government dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik

dan kedepan pemerintah lebih baik jika memfokuskan pekerjaan pada;

manajemen kebijakan, memberikan pelayanan dan memberdayakan

masyarakat, pembangunan infrastruktur ekonomi. (c). Pengembangan

sistem desentralisasi secara intensif, karena dengan desentralisasi

masyarakat daerah terlibat secara aktif dalam pengelolaan

pemerintahan daerahnya, mereka menentukan sendiri pimpinan

daerahnya, prioritas-prioritas pembangunan daerah serta pemanfaatan

sumber daya yang ada di daerahnya dan kondisi ini perlu

dikembangkan terus menerus agar masyarakat tidak apatis terhadap

praktek penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kondisi Internal Personil, Untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip

good governance, setiap orang dalam birokrasi harus mempunyai

kesadaran dan tekad dari diri sendiri yang kemudian disebarkan ke

lingkungan paling dekat sampai lingkungan yang luas sehingga

akhirnya bisa menjadi gerakan masyarakat yang dilakukan dengan

langkah-langkah; (1). Mulai dari diri sendiri. (2). Mulai dari yang

sederhana. (3). Mulai saat ini juga. Selain itu kita harus mempunyai

prinsip dalam pelaksanaannya seperti, (1), Kemauan dan tekad, (2).

Kemampuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance,

46



(3). Azas manfaat dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehingga

setiap hasil kerja kita bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan

negara, (4). Menerus, artinya setelah menerapkan prinsip-prinsip good

governance setiap orang harus konsisten, tidak berhenti ditengah

jalan. Untuk dapat diikuti, maka harus ada keteladanan dan kelibatan

masyarakat, di mana pemimpin organisasi atau pemerintah harus bisa

menjadi teladan bagi anggota/stafnya dan masyarakat serta masing-

masing instansi atau organisasi harus melibatkan masyarakat sebagai

bagian dari stakeholder dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik.

3. Kondisi Eksternal, Keberhasilan implementasi kepemerintahan yang

baik memerlukan dukungan dan komitmen dari instansi-instansi non

pemerintah diluar birokrasi pemerintahan, karena demikian pentingnya

peran institusi non pemerintah ini, menyebabkan pada abad 21 ini

fungsi manajemen publik tidak hanya berhubungan dengan kondisi

internal organisasi publik tetapi juga berfungsi untuk membangun

kerjasama dengan organisasi non publik dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Beberapa upaya perlu dikembangkan dalam rangka

penerapan kepemerintahan yang baik yaitu :

a. Kemitraan, sebagai salah satu wujud terlibatnya organisasi non

publik (swasta) dalam pembangunan dan pelayanan, sebagai salah

satu upaya untuk member peran kepada swasta untuk aktif dalam

pemerintahan atau pengelolaan barang-barang publik. Dengan

demikian membantu meringankan beban pemerintah (karenaketerbatasan dana) dalam pembangunan dan pelayanan sekaligus

mengurangi keterlibatan pemerintah sebagai executor. Peranan ini

perlu diwujudkan mengingat kepemerintahan yang baik itu

hakekatnya antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat

mempunyai peran yang sama dan seimbang dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan peran pemerintah hanyalah

sebagai fasilitator, regulator serta sebagai enabling atau yang

member kemungkinan kepada masyarakat untuk berusaha.

47



b. Perhatian terhadap budaya, keberhasilan implementasi

kepemerintahan yang baik, di daerah pada khususnya juga banyak

ditentukan oleh kesesuaiannya dengan budaya daerah.

Berdasarkan literature dan kajian dari berbagai ilmuwan dan

praktisi, bahwa baik administrasi negara maupun kebijakan

pemerintah selalu berada dalam lingkungan (environment )

khususnya kebijakan itu diimplementasikan dalam lingkungan

tertentu, oleh karena itu kebijakan selalu berhubungan dengan

lingkungan. Keberhasilan implementasi kebijakan selalu terkait

dengan seberapa jauh kebijakan itu, pelaksanaannya dapat

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan disekitarnya.

c. Partisipasi, merupakan prinsip kepemerintahan yang baik,

sekaligus sebagai suatu bentuk kontribusi atau keterlibatan

masyarakat pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan

partisipasi masyarakat itu selalu berhubungan dengan kepentingan

masyarakat. Tidak akan ada partisipasi aktif masyarakat jika tidak

ada kepentingan masyarakat yang disentuh, sebaliknya partisipasi

akan dengan sendirinya membesar jika menurut masyarakat

kegiatan dimaksud bermanfaat bagi mereka. Partisipasi harus

secara aktif dimulai dari perencanaan, pengawasan dan

pemanfaatannya. Untuk itu partisipasi perlu dikembangkan disetiap

kegiatan pemerintah yang ada hubungannya dengan masyarakat,

agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara optimal.

d. Pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu program yang

diupayakan secara intensif dan berkelanjutan. Pemberdayaan

masyarakat pada akhirnya merupakan suatu upaya yang strategis

yang dibangun secara berkelanjutan. Masyarakat akan dapat

berperan aktif jika masyarakat itu mempunyai kemampuan. Oleh

karena itu peningkatan kemampuan melalui pemberdayaan mereka

dalam pembangunan sangat diperlukan agar partisipasi

masyarakat lebih meningkat dan berkualitas dalam arti masyarakat

48



tidak hanya menyumbang uang dan tenaga saja, tetapi lebih jauh

dari itu ikut merencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan

pemerintah. Sarjana Belanda (Hoof slide) membuktikan bahwa jika

masyarakat terlibat dalam perencanaan, maka masyarakat akan

berpartisipasi dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan

hasilnya. Agar kondisi ini dapat diwujudkan maka pemberdayaan

masyarakat perlu diwujudkan diantara fungsi pemerintahan

modern, Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang sulit dan

mahal biayanya, karena keberhasilannya terkait dengan sektor-

sektor lain atau masalah-masalah sosial lainnya. Pemikiran-

pemikiran tersebut diatas masih memadukan kajian lebih

mendalam dan dapat ditopang dengan upaya yang la in sehingga

penerapan kepemerintahan yang baik dalam struktur utamanya

struktur dan kultur local, akan lebih berhasil dan berdampak positif

terhadap penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah.

49



BAB V

KASUS-KASUS KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Dalam bab ini disajikan beberapa cuplikan berita kasus-kasus

mengenai fenomena penyelenggaraan tugas pemerintahan,

pembangunan, maupun pelayanan publik. Kasus-kasus tersebut

merupakan contoh bagaimana pelaksanaan tugas aparatur pemerintah

mendapatkan sorotan dari masyarakat pada tingkat pusat maupun

daerah. Berdasarkan contoh kasus tersebut, para peserta Diklatpim

Tingkat II atau Tingkat II diharapkan mampu menganalisis permasalahan

dan memahami bagaimana strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan

untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan pendekatan konsep dan

prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, sehingga tidak perlu muncul

lagi di masa yang akan datang. Dalam materi ini disajikan tiga buah kasus

yang dapat dikatakan merupakan kejadian sehari-hari yang mungkin

pernah dihadapi atau paling tidak dikenal oleh para peserta, meskipuncontoh kasus tersebut mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan atau

tugasnya sehari-hari.

Contoh kasus ini diambil dari fenomena yang secara nyata pernah

terjadi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan

tugas administratif pemerintahan dalam dimensi waktu, tempat, serta

intensitas tertentu. Kasus-kasus tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut :

Kasus 1 : Membuka Usaha Baru

Pak Kromo membuka usaha baru, karena usahanya sebagai pedagang

kecil sudah tidak bisa berkembang lagi. Maka di buatlah perencanaan

bisnis untuk membuat restoran khas Jawa. Restoran tersebut perlu

ruangan tambahan, karena itu Pak Kromo segera mengurus surat ijin

membangun dan juga ijin usaha barunya. Setelah semua persyaratan

dipenuhi, maka permohonan ijin segera disampaikan ke kantor Pemda

50



yang menanganinya. Namun setelah di tunggu selama lebih dari sebulan,

ijin tidak juga keluar. Pak Kromo sudah beberapa kali menanyakan

masalah ijin miliknya, tetapi jawaban yang diterimanya tidak memuaskan.

Kata petugas yang ditemuinya masih ada kelengkapan yang kurang.

Tetapi tidak dijelaskan kelengkapan yang mana. Sementara itu temannya

yang bernama Pak Suro bercerita kalau telah memperoleh ijin hanya

dalam waktu 1 minggu dengan cara memberikan uang sebanyak Rp. 5

juta.

Kasus 2 : Proyek Pembangunan Pasar Kota Pura Agung

Proyek pembangunan pasar Kota Pura Agung akan membangun pasar

baru. Ada 2 pilihan bagi Pimpro dan Kepala Dinas, yaitu membangun di

lokasi yang baru yang lebih luas namun agak jauh dari pusat pemukiman

sedangkan lokasi yang lama dipakai untuk pertokoan. Pilihan kedua yaitu

membangun tempat lama menjadi 3 lantai dari sebelumnya hanya satu

lantai. Seluruh pedagang lama menolak untuk pindah lokasi yang baru

sementara investor dan Kepala Dinas ingin agar pasar seluruhnya pindah

Kasus 3 : Lampu Lalu lintas Di Persimpangan Jalan Sudirman Lampu lalu

lintas dipersimpangan jalan Sudirman sudah lama mati. Akibatnya lalu

lintas menjadi macet, apabila banyak kendaraan umum dan mobil pribadi

yang tidak tertib dan tidak mau antri. Polisi dan petugas DLLAJR yang ada

tidak mau mengatasi, karena keberadaannya tidak kontinyu dan kurang

dipatuhi karena sering melakukan pungli. Beberapa warga dan pengguna

jalan sudah melaporkan keadaan ini kepada kantor DLLAJR dan kantor

Pemda, tetapi belum ada penanganan

Pertanyaan Untuk Diskusi :

Jelaskan bagaimana intisari persoalan sebenarnya ingin diungkapkan

dalam kasus tersebut dan Kasus tersebut berkaitan dengan karakteristik

atau prinsip-prinsip yang mana, jelaskan apa masalahnya?

51



BAB VI

PENUTUP

Materi Good Governance Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia ini telah membahas dan menguraikan latar belakang dan

perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dengan

masyarakat (government and society ) dalam kehidupan masyarakat yang

semakin kompleks, dinamis dan beranekaragam. Selain itu materi ini telah

pula memberikan gambaran tetang perubahan paradigm geverment ke

governance serta arti dan pengertian governance, good governance serta

prinsip-prinsip good governance (kepemerintahan yang baik) dalam

system NKRI. Materi ini juga telah memberikan pengetahuan dan

wawasan praktis mengenai implikasi penerapan konsep governance

(kepemerintahan) dan good governance (kepemerintahan yang baik)

dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya

dalam sektor-sektor pemerintahan tertentu.Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya kemampuan

menganalisis permasalahan dalam rangka strategi dan kebijakan

penerapan kepemerintahan yang baik (good governance) pada ruang

lingkup kegiatan sehari-hari, maka materi ini dilengkapi dengan tiga buah

contoh kasus sederhana yang terjadi dalam penerapan good governance

atau kepemerintahan yang baik.

Diharapkan materi ini dapat menjadi bahan pembelajaran danpengetahuan yang cukup memadai dan efektif dalam upaya meningkatkan

kompetensi, kognitif, efektif, maupun psikomotorik aparatur pemerintah,

sehingga mampu menganalisis, membuat kebijakan dan strategi dalam

menerapkan konsep dan prinsip-prinsip good governance sebagai

permanent system dalam pelaksanaan tugas masing-masing, karena

secara konseptual good governance merupakan suatu proses yang

mengintegrasikan pemerintah pada distribusi kekuatan dan kewenangan

52



yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat

mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan

kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi,

sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan NKRI

Oleh sebab itu good governance mensyaratkan adanya suatu proses

yang berkelanjutan untuk mengakomodasi dan memediasi konflik-konflik

yang ada dalam struktur kemasyarakatan sehingga dapat memperoleh

suatu kesepakatan bersama. Dengan kata lain, dalam konteks good

governance, upaya manajerial atau keprofesionalan dalam mengelola

urusan-urusan publik dalam level pemerintahan menjadi hal penting untuk

dilakukan.

Upaya penciptaan good governance diyakini akan lebih efektif jika

didukung dengan metode dan pendekatan partisipasif, karena terkait

dengan usaha penting untuk pengelolaan urusan-urusan publik, termasuk

seluruh urusan aktivitas pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan

melibatkan seluruh institusi atau pihak yang terkait dalam urusan public,

melalui forum-forum terbuka seperti; media masa, public hearing , forum

warga, dan forum masyarakat luas lainnya.

Dengan metode seperti tersebut diatas akan memungkinkan institusi-

institusi, lembaga-lembaga pemerintahan mengetahui seluruh aspirasi

msyarakt dan mengartikulasikan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan

pembangunan.

Selain itu dengan adanya media tersebut , maka seluruh kelompok

kepentingan yang ada dalam masyarakat diharapkan dapat menciptakan

keseimbangan dalam menengahi kebaragaman pikiran atau konflik yang

ada, sehingga akan menciptakan peluang potensial bagi masyarakat

untuk menjalankan kewajiban maupun haknya secara legal dan

bertanggung jawab.

53



DAFTAR PUSTAKA

Aries Djaenuri, H.M, 2003, Modul Diklat Kepemimpinan : ImplementasiKepemerintahan Yang Baik Dalam Struktur dan Kultur Lokal,Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen DalamNegeri.

Bharata, Gambhir, 1996, Capacity Building at the Local Level for EffectiveGovernance, Empowerment Without Capacity is Meaningless.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Inspektorat Jenderal,2004, Prinsip dan Penerapan Penyelenggaraan TataKepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Jakarta.

Japan Association For Civil Service Training and Education, “How To WinPublic Confidence As Government Officials” : 100 Sheets For Efficient Public Administration

LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta

McKinney, Jerome B., Lawrance C Howard, 1979, Public Administration:Balancing Power and Accountability, Oak Park, Illinois : Moore

Publishing Company, Inc

Mustopadidjaja, AR. (1997), “Transformasi Manajemen MenghadapiGlobalisasi Ekonomi”, dalam Jurnal administrasi dan pembangunan, Vol. 1, No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta

_________________dan Desi Fernanda, (2000), Manajemenpembangunan Nasional : Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaandan Pengawasan, makalah disampaikan pada Suskomsos TNI –

TA 1999 / 2000, SESKO TNI, LAN – RI, Bandung, 28 Februari2000.

Osborne, David, and Ted Gaebler, (1992), Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, Reading,Massachusetts: Addison-Wesley Publishing CO. Inc.

Senge, Peter M, 1994, The Fifth Discipline, Sydney, Random House Australia Pty. Ltd.

Supriadi, Gering, Drs., MM. (2001), Modul Diklat Prajabatan Golongan III “Etika Birokrasi”, Jakarta, LANRI.

54



Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, dan Supardan Mordeong,(1999), Ilmu Administrasi Publik , Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.

Stewart, J.D. 1984, “The Role of Information in Public Accountability ”,dalam Anthony Hopwoord and Cyril R. Tomkins, eds., Issues inPublic Sector Accounting , Oxford, England : Philip Alan.

Tjokroamidjojo, Bintoro H, 2000, Good Governance, Paradigma BaruManajemen Pembangunan, Jakarta : UI Press.

______________________, 2002, Reformasi Nasional PenyelenggaraanGood Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani , Lembaga

Administrasi Negara, Jakarta.

UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development - A PolicyDocument, New York : UNDP.

_____, 1999, UNDP and Governance: Experiences and Lesson Learned,Lesson Learned Series No. 1, New York: UNDP ManagementDevelopment and Governance Division, Downloaded Internetdocument file.

Wallis, Malcolm, (1998), Bureaucracy: Its Roles In The Third WorldDevelopment, Basingstoke : London, McMillan Publisher Ltd.

55



RIWAYAT HIDUP

Ir. Zulkarnain Sikuru, M.Si lahir di Buton, Sulawesi Tenggara pada

tanggal

24 Juli 1951, agama Islam. Menikah dengan Eva Putri pada tanggal 21

Juli 1978, dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra. Master dalam Perencanaan

dan Pengembangan Wilayah dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

tahun 2005. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Teknik Universitas

Hasanuddin jurusan Teknik Sipil pada tahun 1982. Merintis karier bermula

sebagai pegawai harian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi tahun1983 dan diberi kepercayaan sebagai Pimpinan Proyek Perencanaan,

Pengendalian dan Penanggulangan Jalan dan Jembatan sampai tahun

1984. Tahun 1985-1990 sebagai Pimpinan Proyek

Rehabilitasi/Peningkatan Jalan, Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan

Peningkatan Jalan. Tahun 1989-1990 sebagai Pemimpin Proyek

Peningkatan Jalan. Tahun 1990-1995 sebagai Pimpinan Proyek

Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.Jabatan Struktural yang pernah diemban adalah Kepala Seksi

Pembangunan Jalan Dinas PU Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 1990-

1993, Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas PU Propinsi Sulawesi

Tenggara tahun 1993-1996, Kepala Dinas Tata Ruang Kotamadya

Kendari tahun1996-2001, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota

Kendari tahun 2001-2002, Staf Ahli Gubernur tahun 2002-2003, Kepala

Dinas Kimpraswil Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2003-2004 dan sejak

tahun 2005 sebagai Widyaiswara di Badan Diklat Propinsi Sulawesi

Tenggara, Kepala Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2007

sampai sekarang sebagai WI Badan Diklat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di samping itu juga. mengabdi di Fakultas Teknik Universitas Sulawesi

Tenggara (Unsultra) sebagai dosen mata kuliah Keairan mulai tahun 1986

sampai sekarang, Pembantu Dekan III 1986-1990, Pembantu Dekan I

1990-1999 dan Dekan1999-2004 Fakultas Teknik Unsultra.

Selain gelar akademik, telah mengikuti pelatihan struktural Spama, Sepala

56



dan Spamen dan pelatihan teknik Fungsional di dalam maupun luar negeri

seperti Kursus Pejabat Inti Proyek, Bimbingan dan Penyuluhan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Lokakarya dan Pelatihan

System Perencanaan Teknik Jalan secara Komputerisasi/Road Desain

System (RDS), Training System Manajemen Jalan, Kursus Implementasi

Nyata Inter Urban Road Management System (IRMS), Penyuluhan Penata

Usahaan Bantuan Luar Negeri, Pendidikan/Pelatihan Unit Pemeliharaan

Rutin Jalan Modul - 1 (Bidang : Instruktur Propinsi, Planning and

Programming dan Pimbagpro UPR Jalan), Road Maintenance and

Pavement Management Course di Denmark, Urban and Sub Urban

Development Management Course di New Zealand, Pendidikan dan

Pelatihan Teknik Fungsional Management Perkotaan Angkatan VIII,

Pendidikan dan Pelatihan Advisory Penataan Kota, Penataran

Pengawasan Melekat, Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan

Berjenjang Tingkat Pertama, Pendidikan dan Pelatihan Transformasi

Budaya Kepemimpinan Melalui Manajemen Emosional Spiritual Quotient

(ESQ), Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat

Pim.Tk.IV Rumpun Kajian Manajemen Publik tahun 2007, Pendidikan dan

Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Pim.Tk.III Rumpun Kajian

Aktualisasi tahun 2009.

57



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang

telah memberikan rahmat, taufik, dan hdayahNya sehingga bahan ajar ini

dapat diselesaikan dalam bentuk yang sangat sederhana.

Bahan ajar ini disusun untuk bahan micro teaching sebagai salah

satu persyaratan dalam mengikuti Diklat Sustainable Capacity Building

For Decentralization(SCBD) yang dilaksanakan oleh Proyek

Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Dsentralisasi kerjasama

dengan Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN RI tahun 2010. Disadari

bahwa dalam bahan ajar ini masih terdapat kelemahan, dan kekurangan.

Atas kelemahan dan kekuranagn tersebut, dibutuhkan kritik dan saran

yang konstruktif untuk dapat mengintropeksi diri dan perbaikan bahan ajar

ini. Oleh karena itu, di samping tujuan seperti yang disebutkan di atas,

juga sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat

berbuat yang terbaik untuk kepentingan pembelajaran.Dalam penyelesaian bahan ajar ini, banyak pihak yang telah

memberikan bantuan yang tak ternilai dan merupakan kontribusi dominan

atas tersusunnya bahan ajar Good Governance Dalam Sistem NKRI ini.

Untuk itu, maka selayaknyalah pada kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka, atas jasa baik dan

budi luhur yang diberikan.

Akhirnya puji syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi, diiringidoa semoga semua pihak yang berbudi baik dan berhati mulia, mendapat

pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga bahan ajar

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pembelajaran di masa yang

akan datang.

Jakarta, Desember 2010

Ir. Zulkamain Sikuru, M.Si

58i



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................... ii

I. PENDAHULUAN................................................................................ 1

A. Latar Belakang.............................................................................. 1

B. Deskripsi Singkat........................................................................... 6

C. Tujuan Pembelajaran.................................................................... 7

D. Tujuan Pembelajaran Khusus....................................................... 7

E. Pokok Bahasan............................................................................. 8

II. INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DENGANMASYARAKAT.................................................................................. 9

A. Perkembangan Interaksi Sosial Politik.......................................... 9

B. Dinamika Sistem Sosial Politik......................................................12

C. Kompleksitas Sistem Sosial Politik...............................................14

D. Keanekaragaman Sistem Sosial Politik........................................15

E. Implikasi Bagi Pemerintahan.........................................................16

III. PERKEMBANGAN GOVERMENT KE GOVERNANCE...................18

A. Perubahan Paradigma, Government ke Governance................... 18

B. Konsepsi Penyelenggaraan Pemerintahan(Governing)...............20

C. Konsepsi Kepemerintahan(Governance)......................................22

D. Prinsip Dasar Kepemerintahan (Governance)..............................26

IV. KONSEP GOOD GOVERNANCE......................................................30

A. Arti dan Pengertian Good Governance.........................................30

B. Prinsip-Prinsip Good Governance.................................................36

C. Aktor Dalam Good Governance....................................................42

D. Implikasi dan Penerapan Good Governance................................44

V. KASUS-KASUS GOOD GOVERNANCE……………………………..51

VI PENUTUP 53

59ii

konsep kepemerintahan yang baik.doc

Documents