PELAYANAN PEMBERANGKATAN CALON TRANSMIGRAN DAN PENGARUH TRANSMIGRASI TERHADAP DAERAH TRANSMIGRASI

Disusun Oleh: MOCH. ANAS RUCHDEDI, SENIP. 19591029 199303 1 003

DINSOSNAKERTRANSPEMERINTAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Ujian Dinas Tingkat II berupa Karya Tulis yang berjudul Pelayanan Pemberangkatan Calon Transmigran dan Pengaruh Transmigrasi Terhadap Daerah Transmigrasi.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penuis sangat mengharap berbagai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan karya tulis ini di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Amin..

(Penulis)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL iKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Penulisan 1B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 2C. Tujuan Penulisan 3D. Ruang Lingkup 3E. Sistematika Penulisan 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Calon Transmigran5B. Standar Pelayanan Pemberangkatan 7C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab12D. Pemantauan dan Evaluasi 13

BAB III ANALISIS MASALAH DAN PEMBAHASANA. Analisis Masalah 16B. Pembahasan Masalah 23

BAB IVPENUTUPA. Kesimpulan 28B. Saran 28

DAFTAR PUSTAKA 29

2

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang PenulisanIndonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terpadat setelah Cina, India, Uni Sofyet, dan Amerika Serikat. Dari seluruh jumlah penduduk Indoensia, 60% nya tinggal di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas daerah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan adalah transmigrasi (Ismawan dalam Swasono;1986).Transmigrasi penduduk tersebut sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa (Sayogyo dalam Swasono;1986). Transimgarasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Munir dalam Swasono;1986).Ada dua macam transmigrasi, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang sepenuh biayanya ditanggung oleh pemerintah (Swasono;1986). Sedangkan transmigrasi swakarsa secara harfiah adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas dorongan sendiri, dengan kemauan dan biaya ditanggung sendiri, berpindah dari daerah asal dan menetap di daerah transmigrasi (Warsito et.al;1995). Transmigrasi merupakan tumpuan harapan bagi berbagai pihak, tidak lagi menjadi tumpuan bagi petani kecil saja (Swasono, 1986).Mekanisme pembangunan ketransmigrasian pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 dalam penjelasannya diarahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun demikian disadari bahwa dalam masa transisi pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran pelaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.Pada tataran operasional, perubahan tersebut menuntut dilakukannya peninjauan kembali terhadap ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan. Oleh karena itu diperlukan adanya pedoman secara garis tentang pedoman pelayanan pemberangkatan.

B. Identifikasi dan Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:1. Bagaimanakah pelayanan pemberangkatan calon transmigran yang berjalan di Indonesia?2. Bagaimanakah pengaruh transmigrasi penduduk terhadap daerah transmigrasi di Indonesia?

C. Tujuan PenulisanAdapun tujuan penulisan makalah ini adalah:1. Mengetahui pelayanan yang efektif untuk pemberangkatan calon transmigran yang berjalan di Indonesia.2. Mengetahui pengaruh transmigrasi penduduk terhadap daerah transmigrasi di Indonesia.

D. Ruang LingkupCalon transmigran yang telah lulus seleksi baik untuk jenis Transmigrasi Umum (TU) dan TSB mendapatkan layanan penampungan, permakanan, kesehatan, bimbingan sikap mental, pengangkutan dan pengawalan sampai ke tempat tujuan. Sedangkan bagi TSM, hanya diberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.

E. Sistematika PenulisanDalam sebuah karya tulis adanya sistematika merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari isi karya tulis tersebut. Sistematika penulisan dalam karya tulis ini dapat dijelaskan bahwa karya tulis ini tebagi menjadi empat bab, yakni bab I Pendahuluan, bab II Tinjauan Pustaka, bab III Analisis Masalah dan Pembahasan dan terakhir bab IV Penutup. Lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:Bab I Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang penulisan, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang materi pelayanan pemberangkatan calon transmigran dan pengaruh transmigrasi penduduk terhadap daerah transmigrasi di Indonesia.Bab III adalah Analisis Masalah dan Pembahasan yang berisi analisis masalah dan pemecahan masalah.Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Demikian sistematika penulisan dari karya tulis yang berjudul Pelayanan Pemberangkatan Calon Transmigran dan Pengaruh Transmigrasi Terhadap Daerah Transmigrasi.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Calon TransmigranSampai saat ini tercatat terdapat36,387 peserta transmigrasi yang tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). SementaraLPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang.Calon Transmigran adalah setiap warga Negara RI yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti program transmigrasi, yang setelah diseleksi, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta program transmigrasi.Daerah Tujuan Transmigrasi adalah wilayah administrasi daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya dikembangkan menjadi WPT atau LPT.Daerah Pengirim Transmigrasi adalah wilayah adminstrasi daerah propinsi atau Kabupaten/Kota yang penduduknya pindah melalui program transmigrasi.Terdapat tiga jenis transmigrasi yaitu :1. Transmigran Umum (TU): TU adalah transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.2. Transmigran Swakarsa Berbantuan: TSB adalah transmigran yang biaya pelaksanaannya dibantu oleh pemerintah atau pihak lain bukan pemerintah.3. Transmigran Swakarsa Mandiri:TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.Adapun manfaat transmigrasi bagi masyarakat adalah:1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan peluang daerah dengan potensinya yang belum banyak dimanfaatkan orang.2. Merangsang pembangunan daerah baru.3. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsamelalui pembauran antarsuku bangsa.4. Solusi masalah pengangguran dan kemiskinan.Sampai 2012, tercatat 103 pemukiman transmigrasi telah berkembang menjadi ibukota kabupaten/kota dan 382 pemukiman transmigrasi menjadi ibukota kecamatan.Program transmigrasi juga berhasil membangun 1.183 pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif. Bahkan terdapat satu ibukota provinsi yang berasal dari lokasi transmigrasi, yakni UPT Mamuju yang sekarang dijadikan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat

B. Standar Pelayanan PemberangkatanTahap awal sebelum pemberangkatan, calon transmigran diberikan layanan penampungan di transito atau tempat lain yang ditetapkan dengan maksud untuk memudahkan pelayanan administrasi dan koordinasi angkutan yang antara lain meliputi:1. Layanan Penampungana. Layanan PermakananSelama calon transmigran berada dalam penampungan di emparkasi Kabupaten/Kota para calon diberikan layanan permakanan sebanyak 3 kali/sehari sesuai dengan standar menu, dengan interval waktu makan pagi, makan siang, snack dan makan malam.b. Layanan KebersihanSelama calon transmigran berada dalam penampungan di embarkasi Kabupaten/Kota para calon transmigran diberikan layanan kebersihan yang meliputi : kebersihan lingkungan, sanitasi, ruang tidur, MCK, ruang makan dan penampungan.c. Layanan Kesehatan1) Memberikan layanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan kepada para calon transmigran yang baru datang, apabila terindikasi penyakit (menular) segera dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan terdekat, dan menunda keberangkatan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter.2) Memberikan layanan kesehatan selama calon transmigran dalam penampungan.3) Memberikan vaksinasi/pencegahan kepada setiap calon transmigran yang akan berangkat ke daerah tujuan yang dinyatakan terjangkit penyakit epidemi.d. Layanan Bimbingan Sikap Mental1) Memberikan bimbingan mental dalam menghadapi peluang dan tantangan di daerah tujuan.2) Menanamkan kesadaran pentingnya rasa kebersamaan sesama transmigran, melaksanakan hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain dan budaya setempat.3) Menumbuhkan semangat juang para transmigran untuk berusaha memperbaiki kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.e. Layanan Peralatan/PerbekalanPemberian bantuan peralatan/perbekalan dimaksudkan untuk lebih mendorong dan meningkatkan kemampuan transmigran agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan peralatan/perbekalan meliputi : sandang, alat tidur, alat penerangan, alat dapur dan alat pertanian/pertukangan dengan jenis standar mutu dan kebutuhan sesuai pola usaha yang dikembangkan dan kondisi daerah setempat.Pelaksanaan pemberian peralatan/perbekalan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Membukukan penerimaan perbekalan transmigran yang memuat semua keterangan tentang bukti-bukti atau dokumen-dokumen penerimaan perbekalan.2) Membukukan pengeluaran perbekalan transmigran yang memuat semua keterangan tentang bukti-bukti permintaan pengeluaran dan penyerahan perbekalan kepada transmigran.3) Jumlah dan jenis perbekalan/peralatan transmigran yang dibutuhkan harus memperhatikan program penempatan, stock perbekalan dan cadangan perbekalan.4) Pembagian/distribusia) Perbekalan/peralatan transmigran yang diadakan di daerah pengirim, pembagiannya dilaksanakan di daerah pengirim menjelang transmigran diberangkatkan.b) Perbekalan/peralatan transmigran yang diadakan di daerah penerima, pembagiannya dilakukan di lokasi permukiman transmigrasi.2. Layanan Pengangkutana. Pengangkutan.Kegiatan pelayanan pengangkutan dilaksanakan mulai dari desa asal titik kumpul sampai di tempat tujuan. Pada hakekatnya kegiatan ini dimaksudkan memberikan pelayanan kepada transmigran agar mereka merasa aman, nyaman dan selamat sampai tujuan dengan lebih memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kelancaran.Layanan pengangkutan bagi TU dan TSB dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan bagi TSM bantuan pengangkutan dari Badan Usaha atau diberikan kemudahan memperoleh tiket oleh Pemerintah.Dalam pelaksanaan pengangkutan bagi transmigran Umum (TU) dan TSB perlu diperhatikan hal-hal:1) Menyiapkan jadwal pengangkutan yang akurat dan tepat waktu.2) Menyiapkan sarana angkutan transmigran dan barang bawaannya selambat-lambatnya 2 jam sebelum waktu pemberangkatan.3) Sarana angkutan yang digunakan harus laik jalan dan memperoleh rekomendasi dari Departemen Perhubungan/ Dinas Perhubungan.4) Daya angkut/kapasitas tempat duduk harus sesuai dengan jumlah yang akan diberangkatkan.5) Mengasuransikan transmigran sesuai dengan peraturan yang berlaku.6) Menyediakan permakanan dan obat-obatan dalam perjalanan.7) Menempatkan barang bawaan dalam suatu tempat/ruangan khusus barang secara teratur dan aman.

8) Pelaksana angkutan harus bertanggung jawab pada transmigran yang sakit dalam perjalanan.b. Pengawalan.Untuk menjaga keselamatan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran dalam perjalanan maka dalam setiap pemberangkatan transmigran TU dan TSB akan mendapatkan pengawalan dari pemerintah. Jumlah petugas pengawal disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan bagi TSM apabila pemberangkatannya dilakukan secara berkelompok dan kelompok tersebut jumlahnya besar akan difasilitasi pengawalan oleh pemerintah.Petugas pengawal terdiri dari unsurunsur:1) Petugas dari Dinas/instansi yang menanganai ketransmigrasian.2) Kepolisian atau DLLAJ3) Petugas KesehatanLingkup tugas pengawal adalah sebagai berikut:1) Mengecek kelengkapan administrasi (jumlah KK/ jiwa, asal calon transmigran).2) Mendampingi/mengayomi transmigran dalam perjalanan.3) Mengecek barang bawaan transmigran.4) Menyerahkan transmigran dan barang bawaannya kepada petugas penerima.5) Menyelesaikan administrasi perpindahan. 6) Membuat laporan3. Penampungan Dalam PerjalananApabila perjalanan angkutan transmigrasi memakan waktu lebih dari 24 jam perlu diberikan layanan penampungan sementara/transit untuk menghindari kelelahan. Penampungan sementara dapat dilakukan pada transito, sub transito atau tempat lain yang ditetapkan. Tempat penampungan dimaksud harus memenuhi persyaratan keamanan, kelayakan dan kenyamanan. Dinas/petugas dari daerah pengirim harus selalu berkoordinasi dengan Dinas/Petugas di daerah transit/ pemberhentian, agar dapat dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penampungan seperti layanan permakanan, layanan kesehatan, layanan kebersihan dan lain-lain.

C. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab1. Pemerintah Pusata. Merumuskan dan menyusun regulasi yang berupa pedoman pelayanan pemberangkatan calon transmigran ke lokasi permukiman transmigrasi.b. Memfasilitasi untuk mendorong dan memperlancar pelaksanaan pelayanan pemberangkatan calon transmigran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk.2. Pemerintah Provinsia. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan pedoman pelayanan pemberangkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan karakteristik dan ketentuan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota.b. Memfasilitasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapanganc. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk.3. Pemerintah Kabupaten/Kotaa. Mengidentifikasi potensi sumberdaya manusia berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah yang akan dituju.b. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberangkatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada pedoman yang ada.c. Melaporkan perkembangan pelaksanakan pelayanan pemberangkatan kepada Gubernur.

D. Pemantauan dan Evaluasi1. Pemantauana. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan dan penggunaan anggaran dalam seluruh tahapan kegiatan pelayanan pemberangkatan meliputi tahap perencanaan, perumusan kebutuhan, program, pelaksanaan dan pengendalian.b. Pemantauan dilaksanakan secara terus menerus sepanjang proses kegiatan pelayanan pemberangkatan.c. Pemantauan dilaksanakan melalui mekanisme pengumpulan data dan informasi secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan jejaring kerja dan sarana komunikasi yang tersedia.2. Evaluasia. Evaluasi ditujukan untuk menilai dan menganalisa pelaksanaan pelayanan pemberangkatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkanb. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai hal antara lain:1) Pelaksanaan teknis pelayanan pemberangkatan sesuai dengan jenis kegiatan dan tanggung jawab pelaksana di lapangan.2) Ketepatan waktu penyelesaian.3) Pemanfaatan anggaran.c. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui Efektifitas diberlakukannya pedoman pelayanan pemberangkatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.3. Tata Laksana Pemantauan dan Evaluasia. Pemerintah Pusat1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pemberangkatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan fungsi pengendalian.2) Pemantauan dilaksanakan secara bersama- sama dengan Provinsi sesuai dengan jenjang kewenangan dari tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota.3) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk.b. Pemerintah Daerah1) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang kewenangan dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota.2) Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Provinsi.3) Hasil evaluasi dilaporkan melalui mekanisme sebagai berikut:a) Bupati/Walikota secara berkala melaporkan kepada Gubernur.b) Gubernur secara berkala melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk.

BAB IIIANALISIS MASALAH DAN PEMBAHASAN

A. Analisis MasalahTransmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Titik pusat penyelenggaraan transmigarasi adalah manusia. Program pelaksanaan transmigrasi memungkinkan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas-fasilitas sosial tersebut. Transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru (Martono dalam Swasono;1986).Transimgrasi membantu pemerintah dalam pengembangan daerah. Daerah yang dibangun dalam transmigrasi adalah daerah asal dan daerah tujuan. Di daerah asal dapat dilaksanakan program pembangunan yaitu pelaksanaan landreform secara konsekuen, pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, pelestarian alam dan lingkungan hidup, perubahan pola usaha tani, pencegahan korban-korban bencana alam, pengurangan kepadatan penduduk, dan pengurangan urbanisasi. Sedangkan di daerah tujuan dapat dilaksanakan program penambahan tenaga pembangunan, perubahan dana-dana dan sarana pembangunan, transfer teknologi, pelaksanaan landreform secara konsekuen, pembudidayaan potensi alam, dan pembaharuan pola hidup (Martono dalam Swasono;1986).Transmigrasi umum ditanggung oleh pemerintah, dimulai dari pendaftaran, dan seleksi hingga tempat tinggal transmigran. Pada tahun 1956, pemerintah memberikan pinjaman kepada transmigran. Pada delapan bulan awal, mereka mendapatkan pangan dan sandang dari pemerintah, namun mereka membayar pinjaman tersebut selama 3 tahun.Salah satu pola transmigrasi yang berjalan di Indonesia adalah transmigrasi swakarsa. Ciri-ciri dari transmigrasi swakarsa adalah sebagai berikut (Sujarwadi dalam Warsito et.al;1995):1. Pemilihan tanah harus sesuai dengan ketentuan pemerintah2. Perpindahan transmigran swakrsa/spontan harus sesuai dengan kebijakan kependudukan dan pembangunan.3. Tersedianya sumber penghidupan yang tetap dan lebih baik serta menjamin masa depan generasi berikutnya di daerah tujuan.4. Keputusan untuk bertransmigrasi diambil atas dasar kemauan sendiri dan keyakinan akan hidup yang lebih baik di daerah transmigrasi.5. Transmigran yang bersangkutan menyadari keberhasilan hidupnya di daerah transmigrasi menjadi tanggung jawabnya sendiri.6. Penyediaan sarana dan prasarana diatur oleh pemerintah.Pada transmigrasi swakarsa diharapkan penduduk yang bertransmigrasi bisa merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, akan tetapi juga dalam aspek sosial budaya. Terciptanya suasana yang aman dan tenteram, semakin mantapnya kewaspadaan masyarakat dalam menanggulangi setiap ancaman merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan (Mutalib dalam Swasono;1986).Keberhasilan transmigran swakarsa disebabkan oleh akal daya dan kewiraswataan mereka yang memungkinkan mereka melihat dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan guna memperbaiki hidup mereka (Hardjono;1982b dalam Warsito et.al;1995).Adanya transmigrasi swakarsa ini didorong oleh faktor menyempitnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian di Jawa. Sedangkan di daerah tujuan, lahannya luas ,subur, mudah diolah dan relatif murah. Selain itu, faktor pendukung adanya transmigrasi adalah karena usaha yang dilakukan diluar sektor pertanian tidak dapat memperbaiki kehidupannya karena tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Hal tersebut mendorong mereka untuk berpindah ke daerah luar Jawa.Transmigrasi diharapkan tercapainya keseimbangan penyebaran penduduk sesuai dengan daya tampung sosial, agraris dan ekologis. Daya tampung sosial adalah jumlah yang dapat ditampung di suatu daerah tanpa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang berarti (Heeren, 1979). Kinerja pembangunan transmigrasi dengan pendekatan pembangunan berbasis kawasan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik (public service), potensi sumberdaya alam (SDA), dan sumberdaya manusia (SDM) calon transmigran baik Transmigran Penduduk Daerah Asal (TPA) maupun Transmigran Penduduk Desa Setempat (TPS). Upaya peningkatan kualitas layanan publik bidang transmigrasi mengalami banyak kendala, diantaranya adalah buruknya kondisi aksesibilitas permukiman transmigrasi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia calon transmigran (TPA dan TPS).Penyelenggaraan pengarahan dan penempatan transmigran menghadapi masalah yang secara rutin terulang, yaitu ketidaksesuaian antara kualitas transmigran yang dikirim dengan tipologi lokasi dan kesempatan kerja di kawasan transmigrasi. Implikasi dari keadaan tersebut adalah ketidakberhasilan transmigran dalam mengembangkan dirinya, yang ditandai dengan semakin terpuruknya kehidupan ekonomi dan sosial transmigran di permukiman transmigrasi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terpaksa harus kembali ke daerah asalnya. Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian sosial budaya antara TPA dan TPS yang seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik sosial.Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah ketidaksesuaian tersebut adalah penempatan SDM transmigrasi yang selama ini masih didasarkan pada pemerataan target program untuk masing-masing daerah daripada mengacu pada ketersediaan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dengan pendekatan supply dan demand. Padahal, dalam proses transmigrasi yang merupakan migrasi permanen, faktor penyesuaian antara transmigran baik TPA maupun TPS dengan lingkungan daerah tujuan merupakan faktor penentu bagi keberhasilan transmigran untuk membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Semakin kecil tingkat kesesuaian transmigran akan lebih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Sementara itu dengan memiliki keterampilan dan kemampuan beradaptasi, transmigran dapat mempersingkat masa adaptasi yang dibutuhkan. Pada saat melewati masa adaptasi yang pada kenyataannya memerlukan waktu panjang, seringkali peluang keberhasilan atau adaptasi menyempit dan bahkan hilang sama sekali. Lebih dari itu, sebagian besar dari transmigran telah gagal dalam masa adaptasi yang berdampak pada ketidakberhasilan program transmigrasi.Pada proyek-proyek transmigrasi tertentu beberapa konflik antara transmigran dan penduduk asli telah terjadi, bahkan diantaranya telah terjadi pertumpahan darah (Kompas, 1976 dalam Heeren, 1979). Dengan pola apapun dilaksanakannya transmigrasi, benturan atau konflik akan tetap terjadi. Diantaranya adalah adanya benturan budaya antara yang asli dan pendatang. Permasalahan ini adalah permasalahan berat yang tidak mungkin dihindari (Wirosardjono dalam Swasono;1986). Penduduk asli memiliki berbagai sikap terhadap transmigran, ada sikap yang senang menerima pendatang dan ada yang tidak menyukai kedatangan transmigran. Contohnya adalah masalah transmigrasi di Lampung yaitu antara transmigran Jawa dengan penduduk asli. Penduduk Lampung menghina penduduk jawa yang miskin, sedangkan masyarakat Jawa jarang atau hampir tidak pernah melakukan kontak dengan masyarakat Lampung (Heeren, 1979).Adanya sengketa tanah yang terjadi antara penduduk asli dan pendatang dan antar sesama transmigran merupakan salah satu masalah lain yang timbul akibat transmigrasi (Kustadi dalam Warsito et.al;1995). Contohnya di Luwu, penduduk asli merasa dirugikan karena kehilangan hak atas bidang-bidang tanah tertentu. Ada juga kasus lainnya, penduduk asli mendapatkan tanah pengganti yang jauh dari desa (Heeren, 1979). Akibat transmigrasi penduduk, daerah transmigrasi semakin padat karena membanjirnya transmigran. Selain itu, letak daerah transmigran yang terpencil sehingga sulit untuk dicapai, dan hasrat penduduk yang ingin bertransmigrasi menjadi masalah di daerah asal sehingga penduduk tersebut cenderung menggunakan calo.Penduduk asli merasakan perasaan iri, karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada transmigran, tetapi tidak pernah diberikan oleh pemerintah kepada penduduk asli. Penduduk merasa tidak enak dengan adanya transmigran. Dengan adanya transmigran, mereka akan menjadi minoritas didaerah mereka sendiri (Heeren, 1979).Di daerah luar Jawa, umumnya para petani masih menggunakan sistem ladang berpindah yang membutuhkan lahan yang luas. Seharusnya mereka merubah cara berpikir mereka dalam sistem bertani. Namun, adat istiadat yang masih dipegang teguh menghambat kemerdekaan berpikir mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan mereka mulai menjual harta-harta pusaka mereka yang berupa tanah kepada orang-orang di kota dan transmigran. Akibatnya, mereka tidak lagi punya usaha dan pergi dari kampungnya. Mereka mencari pekerjaan lain, diantaranya bekerja diperusahaan-perusahaan pertanian. Namun, mereka kalah saing karena pendatang baru sudah terbiasa dalam menggunakan alat-alat modern. Banyak diantara mereka yang menjadi pengangguran yang mengakibatkan peningkatan kriminalitas. Bertambahnya penduduk daerah tujuan transmigrasi mengakibatkan kurangnya rasa gotong royong dan kekompakan penduduknya. Bila diadakan pemilihan kepala desa akan merugikan penduduk asli karena mereka masih menggunakan sistem kesukuan. Mereka mengajukan calon di tiap-tiap suku, sedangkan penduduk asal Jawa mengajukan satu calon.Agar kualitas sumberdaya manusia yang ditempatkan sesuai dengan potensi sumberdaya alam daerah tujuan, diperlukan kajian tentang karakteristik dan aspirasi calon transmigran di daerah asal yang menjadi prioritas sasaran pengarahan dan telah melakukan kerjasama antar daerah. Calon transmigran dalam kajian ini adalah penduduk yang berminat ikut bertransmigrasi dan mendaftarkan diri sebagai calon transmigran di Dinas yang membidangi Ketransmigrasian.

B. Pemecahan MasalahMelihat berbagai permasalahan yang muncul di atas, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Pemerintah harus berusaha meningkatkan dengan selalu meningkatkan koordinasi dengan daerah penempatan dan Pusat (Depnakertans RI) untuk menyesuaikan jadwal yang ada, sehingga tidak terjadi kesulitan karena mendadaknya informasi tentang kesiapan lokasi dan jadwal pemberangkatan dari Pusat (Depnakertans RI).Calon transmigran yang lulus seleksi akan diberangkatkan dari titik kumpul desa ke Transito/penampungan hingga sampai ke kawasan transmigrasi dan akan didampingi oleh pengawal transmigran yang telah diberikan bimbingan teknis sebelumnya. Selain layanan pengangkutan, penampungan dan pengawalan Transmigran juga akan diberikan pelayanan permakananan, pembinaan/bimbingan sikap mental dan layanan peralatan/perbekalan .

1. Pelayanan Pengangkutan, dilaksanakan mulai dari desa asal/titik kumpul sampai ke tempat tujuan. Pada hakekatnya kegiatan ini untuk memberikan pelayanan kepada catrans agar mereka merasa tertib, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.

2. Pelayanan Penampungan merupakan suatu proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kegiatan Pelayanan Penampungan mulai dari awal sampai akhir kegiatan, maka sebelum seorang petugas melaksanakan kegiatan pelayanan penampungan petugas sudah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan.

3. Pelayanan Permakanana. Menu makanan merupakan suatu susunan hidangan yang terdiri dari beberapa makanan atau masakan, yaitu nasi atau penggantinya, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, yang bersih, sehat, bergizi, lezat dan penyajian yang menarijk sehingga mampu menggugah selera.b. Menyajikaan siklus menu dengan mempertimbangkan jumlah hari tinggal di transito lebih dari 1 (satu) hari, sehingga menu makanan harus bervariasi.c. Penyajian makanan untuk keluarga transmigran harus disesuaikan dengan jenis hidangan, seperti : nasi, lauk pauk, sayur dan buah-buahan agar disajikan pada tempat-tempat terpisah demikian juga untuk makanan Balita, harus dalam tempat khusus.d. Memberikan pelayanan permakanan kepada transmigran dengan menyajikan 3 macam menu, untuk makan pagi, makan siang dan makan malam dengan diselilingi makan ringan sekali dalam sehari.

4. Pembinaan/bimbingan sikap mental Para transmigran yang ditempatkan di daerah baru akan menghadapi hal-hal baru, oleh karena itu transmigran dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Untuk itu kepada para transmigran perlu diberikan motivasi berupa bimbingan sikap mental agar tabah, ulet dan tangguh menghadapi tantangan di daerah baru.5. Pelayanan Peralatan / Perbekalan dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan transmigran agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat mandiri. Pemberian bantuan peralatan / perbekalan meliputi :alat tidur, alat dapur, alat penerangan dan alat pertanian / pertukangan dengan jenis dan kebutuhan sesuai pola usaha yang dikembangkan serta kondisi daerah setempat.a. Pelaksanaan pemberian bantuan peralatan/perbekalan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Membukukan penerimaan peralatan/perbekalan yang memuat dokumen-dokumen penerimaan.2) Membukukan pengeluaran peralatan/perbekalan yang memuat dokumen-dokumen pengeluaran.3) Jumlah dan jenis peralatan/perbekalan yang dibutuhkan harus memperhatikan program penempatan, stok dan cadangan.b. Pembukuan/Distribusi1) Peralatan/perbekalan transmigran yang diadakan di daerah pengirim, pembagiannya dilakukan di transito menjelang transmigran diberangkatkan ke lokasi tujuan.2) Peralatan/perbekalan yang diadakan di daerah penerima, pembagiannya dilakukan di lokasi penempatan.

6. Pelayanan PengawalanTugas pengawalan rombongan transmigran merupakan satu kesatuan dengan kegiatan angkutan transmigran, mengingat pada umumnya pengetahuan para transmigran terbatas maka selama dalam perjalanan menuju daerah permukiman baru, perlu memperoleh tuntunan dan petunjuk serta bimbingan dari petugas yang mengawal, secara jelas, tegas, bijaksana, manusiawi.

BAB IVPENUTUP

A. KesimpulanMasalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan transmigrasi di antaranya adalah mengenai pelayanan pemberangkatan calon transmigran yang mana pemberitahuannya untuk pelaksanaan pemberangkatan transmigran sering kali terlalu mendadak, sehingga menyulitkan persiapan pelaksanaan. Kemudian masalah pengaruh transmigrasi terhadap daerah transmigrasi seperti adanya benturan budaya yang terjadi antara daerah asli dengan pendatang, adanya persengketaan tanah antara penduduk asli dan pendatang, pertambahan jumlah penduduk yang pada awalnya hanya sedikit, menjadi lebih padat.

B. SaranDengan adanya penulisan karya tulis ini, diharapkan pemerintah lebih meningkatkan pelayanan pemberangkatan calon transmigran juga memberikan perhatian terhadap daerah-daerah transmigrasi sehingga tercapainya tujuan pemerintah yaitu adanya keseimbangan jumlah penduduk, perluasan kesempatan pekerjaan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Heeren, H.J.1979.Transmigrasi di Indonesia. Gramedia:JakartaIsmawan, Bambang.1986.Pengembangan Swadaya Masyarakat Transmigran dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.Martono.1986.Panca Matra Transmigrasi Terpadu dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.Munir, Rozy.1986.Transmigrasi: Apa dan Masalahnya dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.Mutalib, Amir Hasan.1986. Saran tentang Pola Transmigrasi Swakarsa Inti Melalui Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.Purboadiwidjoyo, Slamet. 1985.Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.Swasono, Sri-Edi (ed).1986.Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. UI Press:Jakarta.Syahyuti.Kendala Pelaksanaan Landreform di Indonesia: Analisa terhadap Kondisi dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria, dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No. 2, Desember 2004 (http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE22-2b.pdf diakses tanggal 5 Januari 2009)Warsito, Rukmandi et al.1995.Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Benturtan Budaya di Tempat Pemukiman. Raja Grafindo Pusaka: Jakarta.Wirosardjono, Soetjipto. 1986. Transmigrasi Swakarsa di Indonesia dalam Sepuluh Windhu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Editor: Sri-Edi Swasono, Masri Singarimbun, UI Press: Jakarta.