Download - Telaah Hukum Hibah 2015
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
1/8
PENDAPAT
HUKUM
?
KEABSAHAN
PELAKSANAAN
BELANJA
HIBAH
TA
2OI5
DAN
OBJEVPENERIMA
DANA
HIBAH
MENURUT
UU
23
TAHUN
2OI4
a.
Bahwa
DPR
telah
mengesahkan
undang-undang
No,
23
Tatrun
2ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagai pengganti
dari
undang_undang
No.
32Tahun2oo4dantelahdinyatakanberIakusejakdiundangkanpadaoleh
Pemerintah
tanggal
2
Oktober
2014;
b.BahWaPasaI298ayat(5)Undang-UndangNo.23Tahun2o14tentang
Pemerintahan
Daerah
terah
menegaskan
bahwa
Beranja
Hibah
dapat
i
dibgrikan
salah
satunya
kepada.
"badan,
lembaga,
dan
organisasi
l
kemasyarakatan
yang
berbadan
hukum
lndonesia";
c'
Bahwa
pelaksanaan
kegiatan
Belanja
Hibah
dan
Bantuan
sosial
Tahun
Anggaran
2015
telah
dianggarkan
setiap
daerah
dalam
APBD
dengan
mequjuk
pada
mekanisme
perencanaan
penganggaran
daerah
yang
disusun
pudi
tahun
2014
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berl
aku pada
saat
disusunnya
anggaran
tersebut;
d.BahwaberdasarkanketentuanPasaI5PeratuianMenteriDalamNegeri
'd
Nomor32Tahun2o11tentangPedomanPemberiar{,HibahdanBantuan
;
sgli.lf
Y? g
Bersumber
Dari
APBD
Jo
Pasal
1l
ayat
p)
peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
39
Tahun
2o12
tentang
Perubahan
Atas
peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
32
Tahun
2011
tentang
pedoman
pemberian
Hibah dan
Bantuan
Sosial
Yang
Bersumber
Dari ApBD,
menentukan
hibah
dapat
berikan
kepada
:
(a)
pemerintah,
(b)
pemerintah
daerah
rainnya,
(c)
perusahan
daerah, (d)
masyarakat,
dan/atau
(e)
organisasi
kemaryarakatan.
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
2/8
j
,
ll.
Masalah
Hukum
Bahwa
berdasarkan
.fakta
hukum
sebagaimana
telah
diuraiankan
di
atas,
'permasalahan hukum
yang
dapat
diajukan
adalah
:
l' Apakah
pelaksanaan
kegiatan
Belanja
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
Tahun
,Anggaran
2a1E
khusus
yang
berkenaan
dengan
penerima
hibah
rbertentangan
undang-undang
Nomor
23
Tahun
2015
?
2-
Bagaimana
pengaturan
objek/penerima
Dana
Hibah
Tahun
Anggaran
t2o16
Menurut
undang-undang
Nomor
23
Tahun
2015
?
lll.
Dasar
Hukum
j,
1'
UTdang-Undang
Nomor
23
Tahun
2ol4
teniang
pemerintahan
Daerah;
2-
undang-undang
Nomor
17
Tahun
2013
tentang
organisasi
i"
Kemasyarakatan;
,,
3.Undang-UndangNomor25Tahun2oo4tentang5istemPerencanaan
,-
Pembangunan
Nasionat.
4.
Peraturan
pemerintah
Nomor
5g
rahun
2oo5
tentang
pengeroraan
j
.
__._..
r
Er ra
Keuangan
Daerah
5.PeraturanMenieriDatamNegeriNomorl3Tahun2oo6tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah;
6. Pepaturan
Menteri
Daram
Negeri
Nomor
21
Tqhun
2011
Tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Ne[eri
Nomor
13
Tahun
2oo6Tentang
pedoman
pengeroraan
Keuangan
ou*rlh
7'
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
32
Tahun
2O1l
tentang
pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
sosial
yang
Bersumber
Dari
ApBD
8.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
39
Tahun
2012
tentang
Perubahan
Atas
peraturan
Menteri
Daram
Negeri
Nomor
32
Tahun
20il
tentang
Pedoman
Pemberian
Hibah
dan Bantuan
Sosiat
yang
Bersumber
Dari
APBD
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
3/8
- .
5;
lV.
Pendapat
Hukum
A.
Keabsahan
Pengelolaan
Dana
Hibah
Tahqn
AlggAraq
aQ15__,,_=-*-
1.
'Bahwa
jika
merujuk
pada
fakta
hukum
di
atas
terutama
yang
berkenaan
denganpengeIolaanDanaHibah,makasekilasterlihatadanya
'komplikasi
norma
hukum
khususnyEr terkait
objek/penerima
Dana
;Hibah.
Objek/Penerima
Dana
Hibah
yang
ditetapkan
dalam
APBD
TA
2o15bersandarpadanormapengaturandalamPeraturanMenteri
iDalamNegeriNomor32Tahun2o11tentangPedomanPemberian
;Hibah
dan
Bantuan
Sosial
Yang
Bersumber
Dari
APBD
Jo
Pasal
Il
ayat
1(2) Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
39
Tahun
2Ol2
tentang
jPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor32Tahun
'2011
tentang
Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
yang
Bersumber
Dari
APBD,
yang
mana
menentukan
hibah
dapat berikan
,kepada
:
(a)
pemerintah,
(b)
pemerintah
daerah
rainnya, (c)
perusahari
:
:daerah'(d)masyarakat,dan/atau(e)organisasikemasyarakatan.
,
,Artinya;
dalam
implementasinya,
Objek/Penerima
Dana
Hibah yang
ldiaturdalamPeraturanMenteritersebutdiatasmengalamiperluasan
lobjek,
termasuk
di
dalamnya
kelompok-kelompok
maryarakat
seperti
ikelompok
tani, peguyuban
dan
sebagainya,
tanpa
perlu
melihat
apakah
,kelompok
atau
perkumpulan
masyarakat
teisebut
berbadan
hukum
I
,
r
'-'---r-
,l
jatau
tidak
berbadan
hukum-
Har
demikiaf-r
berbeda
dengan
]o-bjgVPenerima
Dana
Hibah
dalam
pasal
298
ay5t
6s1
uu
Nomor
23
,Tahun
2Ol4
yang
lebih
ngtd
dan
memberikan
pembatasan
yang
jelas
yaitu:(a)PemerintahPusat;(b)PemerintahDaerahlain;(c)badan
usaha
milik
negara
atau
BUMD;
dan/atau
(d)
badan, lembaga,
dan
organisasi'kemaryarakatan
yang
berbadan
hukum
Indonesia.
2. Bahwa
meskipun
demikian,
adanya
komplikasi
pengaturan
tersebut
tidak
secara
mutatis
mutandis
menggugurkan
ObjeVpenerima
Hibah
yang
bersandar
norma
pengaturan
sebelum
lahirnya
Pasal
298
ayat
(5)
uu
Nomor
23 Tahun
zol4
tersebut.
pertama,
penetapan
Objek/Penerima
Hibah
yang
dianggarkan
dalam
APBD
masih
merujuk
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
4/8
4
pada
norma pengaturan
sebelum
diundangkan
uu
No.
23
Tahun
2ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
per
tanggal
2
oktober
2a14.
Dengan
lain
perkataan,
penetapannya
masih
didasarkan
pada
alas
hukum
,pengaturan
perencanaan
penganggaran
yang
dikehendaki
dalam
uu
25
i
rTahun
2oo4
sistem
Perencanaan
pembangunan
Nasional
beserta
iperaturan
pelaksanaannya.
Kedua,
pemberlakuan
suatu peraturan
lperundang-undangan
pada
umumnya
bersifat
prospective
dan
non
,
retroactive,
sepanjang
peraturan
perundang-undang
tersebut
tidak
i
menentukan
sebaliknya-
Dengan
demikian,
keberlakuan
ketentuan
pasal
,
i29B
ayat (5)
uu
Nomor
23
Tahun 2014
bersifat
ke depan dan
tidak
iberlaku
surut.
Artinya,
keberlakupn
pasal
tersebut
tidak
menggugurkan
inbrma
pengaturan
tentang
objek/penerima
Dana
Hibah
yang
telah
ditetapkan
dalam
APBD
TA 2ol5 yang
proses
penetapannya
mengikuti
mekanisme
perencanaan
penganggaran
sebagaimana
yang
dikehendaki
dalam
uu
25
Tahun
2oo4
Sistem
perencanaan
pembangunan
Nasionat
beserta
peraturan
pelaksanaannya.
Bahwa
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
32
rahun
2011
sebagaimana
telah
diubah
dengan
peraturan
Menteri
Datam
Negeri
Nomor
39
Tahun 2o12
itu
sendiri
sesungguhnya
secara
yuridis
formal
dalam
Pasal
8 dan
Pasal
9
terah
menentukan
bahwa
penganggaran
belanja
Dana
Hibah
dilaksanakan
sepanjang
telah
ailakukan
evaluasi
idan
mendapatkan
rekomendasi
dari
Kepala
sKpp
terkait,
memperoleh
'pertimbangan
dari
rPAD
dan
tercantum
dalam
KUA/ppAs
tahun
anggaran
berkenaan.
Bahkan
dalam
pasal
14
ayat
(1)
Jo
pasal
1l
A
menentukan
bahwa menjadi
kewenangan
Bupati
untuk
menetapkan
nama penerima,
alamat penerima,
dan
besaran
hibah,
yang
menjadi
'
dasar
penyaluran/penyerahan
hibah.
4. Bahwa
berdasarkan
uraian
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
implementasi
belanja
Dana
Hibah
rA
2015
tidak
bertentangan
dengan
kaidah
pengaturan
dalam
Pasal
298 ayat
(5)
uu
Nomor
23
Tahun
2014,
sehingga pelaksanaannya
memiriki
keabsahan
secara
hukum.
3.
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
5/8
B.
Tafsir
frasa
"Badan,
Lembaga,
dan
organisasi
Kemaqyarakatan
yang
Berbadan
Hukum"
sebagai
objek/peneiima
Dana Hibah
Menurut
Kelentuan
Pasal
298
ayat
(5)
huruf
d uu
No.
23
Tahun
2ol4
1.
;Bahwa
Pasal
298
ayat
(5)
UU
No. 23
Tahun
2014
secara
limitatif
telah
memberikan
penegasan
tentang
objek
hukum
mana
saja
yang
menjadi
:objek/Penerima
Dana
Hibah, yaitu
(a)
pemerintah
pusat;
(b)
lPemerintah
Daerah
lain;
(c)
badan
usaha
milik
negara
atau
BUMD;
idan/atau
(d)
badan,
l'embaga,
dan
organisasi
kemasyarakatan
yang
,berbadan
hukum
tndonesia.
2.
iBahwa hal
yang perlu
dicermati
lebih
lanjut
berkenaan
dengan
objek/
j
lPenerima
Dana
Hibah
daram
pasal
299
ayat
(5)
ini
adalah
..Badan,
,Lembaga,
dan
organisasi
Kemasyarakatan
yang
berbadan
hukum
ilndonesia"
sebagaimana
dirumuik"n
dalam
pada
huruf
d
pasal
tersebut.
i.
3.;Bahwa
pasal
tersebut
menentukan
bahwa
hanya
badan;
lembaga
dan
.
;ormas
yang
berbadan
hukum-lah
yang
dapat
menjadi
penerima
dana
;hibah.
Frasa
"Badan,
Lembaga,
dan
organisasi
Kemasyarakatan
yang
;berbadan
hukum lndonesia" datam
pasal
tersebut
harus
dibaca
dan
jdimaknai
dalam
tiga
bentuk
entitas
hukum
yaitu
:
(l)
badan yang
jberbadan
hukum
lndonesia;
(2)
lembaga
-yang
berbadan
hukum
;lndonesia;
dan
(3)
ormas
yang
berbadan
hukum
]rrdonesia.
Karena
itu,
$
jketiga
entitas
hukum
tersebut
tunduk pada
rezim
badan
hukum.
4.
rBahwa
"Organisasi
Kemasyarakatan"
itu sendiri
menurut
pasal
I
butir
1
,uu
Nomor
17
Tahun
zo13
adalah
organisasi
yang
didirikan
dan
dibentuk
oleh
masyarakat
secara
sukarela
berdasarkan
kesamaan
aspirasi,
kehendak,
kebutuhan,
kepentingan,
kegiatan,
dan
tujuan
untuk
berpartisipasi
dalam pembangunan
demi
tercapainya
tujuan
Negara
Kesatuan
Republik
lndonesia
yang
berdasarkan
pancasila.
selanjutnya
Pasal
lo
ayat (1)
membedakan
ormas
atas
ormas
yang
berbadan
hukum
dan
ormas
yang
tidak
berbadan
hukum.
ormas
berbadan
hukum
itu
sendiri
menurut
Pasal
1r
ayat
(l)
dibedakan
atas
badan
hukum
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
6/8
5.
6
Perkumpulan
dan
badan
hukum
yayasan,
yang
pendirian
dan
pengesahannya
dilakukan
berdasarkan
ketentuan
undang-undang.
pasal
15 ayat
(1)
io
Pasal
12
dan
Pasal
13
menentukan
bahwa
ormas
berbadan
hukum
dinyatakan
terdaftar
setelah
mendapatkan
pengesahan
badan
hukum
dari menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
hukum
dan
hak
asasi
manusia.
sementara
ormas
yang
tidak
berbadan
hukum
tidak
membutuhkan
pengesahan,
melainkan
cukup
dengan
Surat
Keterangan
Terdaftar
(sKT)
yang
diberikan oleh
Menteri
bagi
ormas
yang
memiliki
lingkup
nasional
atau
cubernur
bagi ormas yang
memiliki
lingkup provinsi
atau
Bupati/
Walikota
bagi
Ormas
yang
memiliki
Iingkup
kabupaten/kota,
sebagaimana
ditentukan
dalam
Pasal l6
ayat
(l)
dan
ayat
(3).
Bahwa
merujuk pada
kaidah
pengaturan
dalam
uu
Nomor
17
Tahun
2013
di atas
dan dihubungkan
dengan
pasar
298
ayat
(5)
huruf
d
uu
No.
23 Tahun
2014,
menjadi
jelas
ormas yang
berbadan
hukum
sajalah
yang
dapat
menjadi
objek/Penerima
Dana Hibah,
tidak
termasuk
ormas
yang
eksistensinya
didasari
oleh
sKT
karena ormas
yang
demikian
bukanlah
ormas
yang
berbadan
hukum.
Bahwa
jika
argumentasi
hukum
di atas
dihubungkan
dengan
hadirnya
surat
Edaran
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
goo/4522/s,
terdapat
-ji
,kesalahan
tafsir
berkenaan
dengan
frasa
"Badan,
Lembaga,
dan
organisasi
Kemasyarakatan
yang
berbadan
hukum
Indonesia",
yang
I
berakibat
pada
kekeliruan
dalam
mengkualifikasikan
badan
dan
lembaga
yang
berbadan
hukum
lndonesia.
Hal
tersebut
terlihat
datam
Angka
9
Surat
Edaran
tersebut
yang
mengkualifikasikan
badan
dan.
lembaga
yang
berbadan
hukum
tndonesia
atas
:
(l)
badan
atau
lembarr.**
kemasyarakatan
yang
bersifat
nirlaba,
sukarela,
dan
sosial
yungf
dibentuk
berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
(2)
bgdrBffi
.
r:
i;ifrs
;
--l'liH
6,
atau
lembasa
kemasvarakatan
vans bersifat
nirlaba.
sukarela,
daiiiiiii*
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
7/8
7.
ang
telah
memiliki
Surat
Keterangan
Terdaftar
fSKn van
-diterbitk
gl"h
M"nteri
Dalam
Negeri.
Gubernur.
atau
BupatiAValikota.
Bahwa
inkonsistensi
norma
dalam
surat
Edaran
tersebut
terlihat
pa
satu
sisi
mengakui
badan
dan
rembaga
yang
tunduk pada
rezim
bad
hukum,
sementara
pada
sisi
lain
mengakui
badan
dan
lembaga
ya
i
tunduk pada
rezim
sKT,
padahal
badan
dan
rembaga
sebag
pbjek/Penerima
Dana
Hibah yang
dimaksud
dalam
pasal
29g
ayat
n
hukum
Indonesia-
dan
"lembag
yang
berbadan
hukum
tndonesia"
atau
dengan
kata
tain
badan
d
lembaga
yang
tunduk
pada
rezim
badan
hukum,
bukan
badan
d
lembaga
yang
diatur
dengan
SKT.
Bahwa
lagi
pula
semangat
lahirnya
dari
surat
edaran
menteri
dala
negeri
ini
sesungguhnya
hanya
berkenaan
dengan
kepastian
huku
pelaksanaan
kegiatan pemberian
Dana
Hibah
dan
Bantuan
Sosial ya
bersumber
dari
APBD
TA
2ol5
yang
Fkitas
tampak
kontradiktif
deng
pengaturan
dalam
Pasal
298
ayat
(5)
+uu
Nomor
23
Tahun
201
i
-{'
bukan
memberikan
tafsir
atas
ketentuan*299
ayat
(5)
tersebut,
karen
sesunggul-rnya
secara
yuridis
kaidah
yang
dinormakan
dalam
pas
tersebut
tidaklah
bersifat
multitafsir
dan
ambigu.
Artinya,
tidak
ad
relevansinya
untuk memberikan
penegasan
terkait
..badan, lembaga da
prrnas
yang
berbadan
hukum
lndonesia"
karena
pasal
tersebut
suda
sangat
jelas.
Hal
tersebut
juga
ditegaskan
oleh
penjelasan
pasal
29g
ay
(5)
dengan
penjelasan "cukup
jeras".
Justru
kehadiran
surat
edaran
i
akan
menjadi
'Jebakan
batman"
bagi
organ pelaksana
pada
tatara
I
implementasinya.
9. Bahwa
hal
tersebut
tentu
berpotensi
menjadi
masalah
kronis yan
berujung
pada
persoaran
pidana
akibat
kesalahan
pengaturan
norm
i
hukum.
oleh
karena
itu
perlu
dilakukan
reviuw ulang
terhada
8_
-
7/23/2019 Telaah Hukum Hibah 2015
8/8
V.
Kesirnpulan
t'
Imprementa'i
u"tanla
,unu
Hiour,
TA
2015tidak
bertentangan
dengan
aidah
pengaturan
daram
pasar
29g
ayat
(5)
uu
Nomor
23
Tahun
2or4.
'
Frasa
"Badan,
Lembaga
dan
orma,
,.;;
;;r";""
hukum
rndonesia,,
T-i
pasar
2e8
avat
(5)
huruf
d
uu
*"n.,",.
,,
,"hun
2Or4
harus
dibaca
an
dimaknai
dalam
tiga
bentuk
enrita