filsafat pancasila dalam perdagangan bebas

7/23/2019 Filsafat Pancasila Dalam Perdagangan Bebas

1/15


2/15


3/15


4/15


5/15


6/15


7/15


8/15


9/15

Globalisasi pada awala abad 21 memberikan pengaruh dalam pembangunan

nasional pada umumnya khususnya di bidang perdagangan yaitu terjadinya

liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas dunia baik secara multilateral,

regional maupun bilateral. Saat di mana Indonesia sebagai bagian dari pelaku

ekonomi internasional tidak terlepas dari dampak dinamika percaturan ekonomi

internasional, yang sarat dengan berbagai kepentingan nasional masing-masing

negara pelaku ekonomi internasional.11

Saat ini perdagangan internasional sudah menjadi bagian yang tidak

mungkin dipisahkan dari kehidupan suatu negara di dunia, begitupula dengan

Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia juga tidak mungkin terlepas dari

kegiatan perdagangan internasional, baik itu perdagangan barang maupun jasa. Ide

perdagangan bebas digagas pertama kali oleh David Ricardo, yang kemudian

menjadi cikal bakal teori perdagangan internasional. Menurut David Ricardo dalam

teorinya yang dikenal sebagai teori keuntungan komparatif itu, pedagangan bebas

antar bangsa pasti akan menguntungan setiap negara yang terlibat.

Dalam membahas perdagangan bebas penting diketahui konteks yang

melatar belakangi munculnya ide perdagangan bebas dan teori yang mendasari

pengembangan ide tersebut. Alasannya adalah dengan perdagangan bebas antar

bangsa yang meliputi dua negara atau lebih, maka masing-masing negara akan

didesak untuk meningkatkan dan mengefisienkan penggunaan sumberdaya

produktif yang dimilikinya. Awal pangkal teori David Ricardo ini adalah sekedar

tenaga kerja yang bila asumsikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, setiap

negara akan menggeser penggunaan tenaga kerjanya untuk hanya memproduksi

barang yang dapat diproduksi secara paling produktif dan efisien. Menurut ekonomdunia pada umumnya, walaupun sudah berusia satu abad lebih tapi sampai sekarang

teori itu masih tetap terbukti kebenarannya sehingga masih relevan. Artinya para

ekonom yakin betul bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan semua negara.

Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai dari ide David Ricardo itu adalah,

11

http://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20Adityawarman (Artikel ini diakses pada 10 Desember 2011)

9
http://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20Adityawarmanhttp://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20Adityawarmanhttp://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20Adityawarmanhttp://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=liberalisasi%20perdagangan%20oleh%20donny%20Adityawarman


10/15


11/15


12/15

dilakukan memerlukan usaha yang dua kali lebih besar. Indonesia merupakan

negara yang di dalamnya memiliki pluralisme hukum yang besar. Tradisi hukum

yang ada bukan saja menyangkut Civil law, tetapi juga terdapat hukum adat dan

hukum Islam. Pluralisme hukum pula yang menjadi sebab sulitnya melakukan

transplantasi hukum tanpa membedol seluruh jaringan sistem institusional yang

menjadi konteksnya. Akan tetapi bisa saja hal tersebut dipertimbangkan, jika pada

suatu masyarakat sedang terjadi proses perubahan sosial yang mengarah pada

perubahan nilai-nilai di mana nilai yang berubah menjadi lebih adaptif dengan

nilai-nilai baru yang diperkenalkan oleh hukum baru maka mungkin tidak akan

timbul banyak masalah.

Berdasarkan penjelasan dari UUD 1945 pasal 33 diketahui bahwa cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak harus dikuasai oleh negara, jika tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan

orang per orang dan rakyat yang banyak ditindasnya. Dari penjelasan itu

memperihatkan bahwa pasal 33 sangat anti kapitalisme. Dengan demikian dapat

disimpulkan terdapat benturan ideologis yang sangat mendasar antara perdagangan

bebas dengan amanat konsitusi. Konteks permasalahan kemudian adalah bagaimana

sikap konstitusional bangsa Indonesia jika ingin konsisten dengan pasal 33 UUD

1945, tetapi terus menjalin hubungan antar bangsa. Untuk itu dasarnya adalah

bahwa Indonesia harus mengurus dan menata dahulu masalah dalam negeri sesuai

dengan amanat konstitusi, setelah itu baru berbicara hubungan dengan negara lain.

Sejak dahulu Bung Hatta mengatakan bahwa ekspor dilakukan setelah kebutuhan

dalam negeri terpenuhi.

Tapi yang terjadi sekarang semua produksi diutamakan untuk diekspor,sehingga kebutuhan dalam negeri dikorbankan. Hal ini dilakukan karena hutang

yang besar dan dibuat dalam valuta asing, sehingga mau tidak mau ekspor harus

digenjot, karena itu satu-satunya cara untuk bisa membayar hutang. Dan akibatnya

pun seperti yang terjadi saat ini, di mana hasil gas diekspor sehingga menyebabkan

pabrik pupuk yang notabene BUMN menjadi tutup, kebutuhan pupuk untuk petani

12


13/15


14/15


15/15

filsafat pancasila dalam perdagangan bebas

Documents