perdirjen phpl puhh ha 2014

7/23/2019 Perdirjen PHPL PUHH HA 2014

1/5

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU

DARI HUTAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu DariHutan Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang PedomanPelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan

lam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Nomor3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan LembaranNegara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5432);

/5.Peraturan......

KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN


2/5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentangDana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4813);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentangPerlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5325);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor36);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P

Tahun 2011;

/13.Peraturan....


3/5

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon IKementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 56 Tahun 2013;14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-

II/2009 tentang Silvikultur Dalam Areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil HutanTemuan, Sitaan dan Rampasan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.47/Menhut-II/2009;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga TeknisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 221);18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-

II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-

II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil HutanKayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 320);20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-

II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasaldari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 737);

21.

22.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-

II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratifterhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-

II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkaladan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Dalam Hutan Alam (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 690);

/23.Peraturan....


4/5

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883);

24. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7533.1:2010tentang Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bundar RimbaIndonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHAKEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN ALAM

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alammeliputi :

a. Pedoman Pembakuan Format, Pengadaan dan Distribusi Blanko adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

b. Pedoman dan Tata Cara Pembuatan/Pengesahan LHP dan PemeriksaanPenerimaan Kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2Peraturan ini.

c.

Pedoman Pengangkutan Hasil Hutan Kayu adalah sebagaimana tercantumdalam Lampiran 3 Peraturan ini.

d.

Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Angkutan adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

e.

Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan dari Pohon Tumbuh Alami sebelumterbitnya hak atas tanah dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

f.

Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian PetugasPenatausahaan Hasil Hutan adalah sebagaimana tercantum dalamLampiran 6 Peraturan ini.

g.

Pedoman dan Tata Cara Pelaporan adalah sebagaimana tercantum dalamLampiran 7 Peraturan ini.

h.

Pedoman Pelaksanaan SI-PUHH Online adalah sebagaimana Lampiran 8Peraturan ini.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

/Pasal 3...


5/5

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI-BIKPHH/2009 tentang Petunjuk PelaksanaanSistem Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam NegaraSecara Online dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2014

DIREKTUR JENDERALBINA USAHA KEHUTANAN,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan;2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;4. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi;5. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota;6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,

ttd.

IMAM SETIOHARGO

perdirjen phpl puhh ha 2014

Documents