perkara nomor 11kppu l2013

7/23/2019 Perkara Nomor 11KPPU L2013

1/74

SALINAN

P U T U S A NPerkara Nomor 11/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesiaselanjutnya disebut Komisiyang

memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 telah mengambil Putusan tentang dugaan

pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Jasa

Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh : ----

1) Terlapor I, PT Nusa Mandiri, yang beralamat kantor pusat di Jl. AKB sanipa RT 20

Nomor 69, Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan kantor

perwakilan d Jl. Pendidikan Nomor 62 RT 04, Nunukan, Kalimantan Utara; -------

2) Terlapor II, PT Sudi Indah, beralamat kantor pusat di Jl. Sebengkok AL RT VI Nomor

27, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara 77114 dan kantor perwakilan di Jl. Ahmad Yani

Nomor 10 RT 07, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; -----------------

3) Terlapor III, CV Citra Jananuraga, beralamat kantor pusat di Jl. Mulawarman RT 17

Nomor 05 Tarakan, Kalimantan Utara dan kantor perwakilan di Jl. Sanusi Blok III RT

06, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;

4)

Terlapor IV, CV Merkah, beralamat kantor pusat di Jl. Durian II Nomor 27 TanjungRedeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan kantor perwakilan di Jl. Sanusi Blok

III RT 06, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara

atau Jl. Fatahilah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara;

5) Terlapor V, CV Sumber Maju beralamat kantor di Jl. Tanjung, Kabupaten Nunukan,

Propinsi Kalimantan Utara; ------------------------------------------------------------------

6) Terlapor VI, CV Albar Jaya, beralamat kantor di Jl. RA. Kartini RT 07, Kabupaten

Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara 77482; --------------------------------------------

7)

Terlapor VII, CV Putra Daerah, beralamat kantor pusat di Jl. Matahari Nomor 141 RT

63/50 Tarakan, Kalimantan Utara 77113 dan kantor perwakilan di Jl. Fatahillah RT

10/73 Nunukan, Kalimantan Utara; --------------------------------------------------------


2/74

SALINAN

halaman 2 dari 74

8) Terlapor VIII, CV Alifah, beralamat kantor di Jl. Teuku Umar RT 12, Kabupaten

Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; -----------------------------------------------------

9) Terlapor IX, CV Surya Agung, beralamat kantor di Jl. Tanjung Nomor 45, RT 02,

Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; ---------------------------------------

10) Terlapor X, CV Wahyu Agung, beralamat kantor pusat di Jl. Durian III Gg. Haur

Gading Nomor 18, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; ----------

11) Terlapor XI, CV Anugrah Prima Perkasa, beralamat kantor pusat di Jl. Pulau

Manimbora RT 03, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77311 dan

kantor cabang di Jl. Kampung Rambutan RT. 002 Nunukan Timur Kabupaten Nunukan,

Kalimantan Utara dan Jl. Sedadap Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;

12)

Terlapor XII, CV Putra Borneo, beralamat kantor pusat di Jl. Yos Sudarso Nomor 19 RT06, Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara 77100

dan kantor cabang di Jl. Gajah Mada RT 08, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan

Utara; --------------------------------------------------------------------------------------------

13) Terlapor XIII, CV Karya Jaya Mandiri, beralamat kantor pusat di Jl. Karang Balik RT

I/18, Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara dan kantor cabang di Jl. Tanjung RT 002,

Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi

Kalimantan Utara; -----------------------------------------------------------------------------

14)

Terlapor XIV, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan

Mekanikal (AKLI) Nunukan, berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor 62 RT 04,

Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara; ---------------------------------------

15) Terlapor XV Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan

Mekanikal (AKLI) Berau, berkedudukan di Jl. AKB Sanipa I Nomor 69, Kabupaten

Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara 77311 (samping percetakan Grafika Tanjung

Redeb); ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------Majelis Komisi:------------------------------------------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan Ahli; --------------------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ---------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -------------------------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------


3/74

SALINAN

halaman 3 dari 74

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa

Pemasangan Instalasi Listrik di Wilayah Kabupaten Nunukan; ----------------------------

2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan

kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan

pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------

3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ------------------------------------------

4. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut

dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan

Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan

Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------6. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor

32/KPPU/Pen/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (VideBuktibukti A2); ----------------------------------

7. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

01/KPPU/Kep/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-

L/2013 (VideBuktibukti A1); ------------------------------------------------------------------

8. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/I/2014 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013, yaitu dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Januari

2014 sampai dengan 26 Februari 2014 (VideBukti bukti A8); -----------------------------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan

Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (VideBuktibukti A9 s.d A39); ---------


4/74

SALINAN

halaman 4 dari 74

10. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan

Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (VideBuktibukti B1); -------------------

11.

Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator,

(VideBuktibukti B1); ----------------------------------------------------------------------------

12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (Vide Bukti

bukti B1,I2): ----------------------------------------------------------------------------------------

1.Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 5

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

Pasal 5 ayat (1)

(1)Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh

konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2.Selanjutnya apabila dirinci unsur unsur ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5

Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Pelaku Usaha

(a)

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5

Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

(b) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku usaha

atau kelompok pelaku usaha termasuk asosiasi yang melakukan kesepakatan

dan/atau menfasilitasi terjadinya kesepakatan harga pemasangan instalasi

listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur

sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya

Pemasangan Instalasi Listrik).

(c) Bahwa berdasarkan eksistensinya dalam kegiatan usaha jasa pemasangan

instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur

maka pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

(1) PT Nusa Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan

Akta Nomor 10 tanggal 8 November 2004 dan telah disahkan sebagai

badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM

RI Nomor: C-01809 HT.01.01.TH.2005. Dalam prakteknya pada 3


5/74

SALINAN

halaman 5 dari 74

Oktober 2011, PT Nusa mandiri telah mendirikan cabang di wilayah

Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 31 Mei 2011

yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb untuk

menjalankan kegiatan usaha elektrikal dan mekanikal (VideBukti, Bukti

B25)

(2) PT Sudi Indah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 3 tanggal 10 Januari 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di

Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dan

selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 9 Maret 2007 yang

dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani di Tarakan ditingkatkan (didirikan)

menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Sudi Indah dengan kegiatanusaha meneruskan kegiatan usaha CV Sudi Indah antara lain di bidang

konstruksi, perdagangan peralatan listrik serta industri peralatan listrik,

teknik dan mekanikal. (VideBukti, Dokumen Company Profile PT Sudi

Indah). Dalam prakteknya sejak tahun 1998 (sewaktu masih berbentuk

CV Sudi Indah) telah ditunjuk Sdr. Rudiansyah sebagai kepala

perwakilan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kelistrikan dan

mengikuti tender di PLN (VideBukti, B38)

(3)

CV Citra Jananuraga, merupakan badan usaha berbentuk perseroan

komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 13

Desember 1995 dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan

dengan kegiatan usaha antara lain instalasi listrik.

(4) CV Merkah, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta

Nomor 41 tanggal 23 Oktober 1985 dibuat oleh Notaris Abdul Halim di

Tanjung Redeb dengan bentuk perseroan komanditer (CV) dengan

kegiatan usaha di bidang instalatur listrik. Dalam prakteknya, CV

Merkah menunjuk Sdr. Rahmat Hasyim sebagai Kepala Perwakilan CV

Merkah di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur

(5) CV Sumber Maju, merupakan badan usaha berbentuk perseroan


Juli 1984 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik.

(6) CV Albar Jaya, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer

(CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 8 Maret 2002

yang dibuat oleh Notaris Muchlis Tabrani, SH di Tarakan dengan

kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor umum (sipil) dan

kelistrikan


6/74

SALINAN

halaman 6 dari 74

(7) CV Putra Daerah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan


April 1983 yang dibuat oleh Notaris Abdul Halim di Tanjung Redeb

dengan dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum.

Dalam prakteknya pada tanggal 10 November 2004, CV Putra Daerah

memberikan kuasa usaha kepada Sdr. Wiyono untuk melaksanakan usaha

yang berhubungan dengan bidang kelistrikan di wilayah kerja PT PLN

Ranting Nunukan Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti, Bukti Surat

Kuasa Usaha Nomor: 16/SKU/PD-TRK/XI/2004)

(8) CV Alifah, merupakan badan usaha berbentuk perseroan komanditer

(CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 3 Januari 2001yang dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan dengan

kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik.

(9) CV Surya Agung, merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun

2005 dengan kegiatan usaha di bidang jasa pemasangan instalasi listrik

yang berkedudukan kantor pusat di Kabupaten Tarakan dan memiliki

kantor perwakilan di Kabupaten Nunukan propinsi Kalimantan Timur.

Akan tetapi dalam prakteknya kerja sama dengan PLN langsung

dilakukan oleh kantor pusat

(10) CV Wahyu Agung, merupakan badan usaha berbentuk perseroan

komanditer (CV) dengan kegiatan usaha di bidang instalatur listrik

dimana dalam prakteknya pada tanggal 10 April 2008 telah mendirikan

cabang di Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 10

April 2008 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Kabupaten Berau.

(11) CV Anugrah Prima Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk

perseroan komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20

tanggal 12 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung

Redeb dengan kegiatan usaha di bidang elektrikal. Dalam prakteknya

pada 3 Oktober 2011, CV Anugrah Prima Perkasa telah mendirikan

cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 03

tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Sony Thio, SH di

Tanjung Redeb.

(12) CV Putra Borneo, merupakan badan usaha berbentuk perseroan


Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Yenni Agustinah, SH di Tarakan

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang instalasi listrik. Dalam

prakteknya pada tanggal 21 Juni 2011, CV Putra Borneo mendirikan


7/74

SALINAN

halaman 7 dari 74

cabang di wilayah Kabupaten Nunukan berdasarkan Akta Nomor 32

tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rudi Limantara.

(13) CV Karya Jaya Mandiri, merupakan badan usaha berbentuk perseroan


Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH di Tarakan

dengan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa tehnik listrik.

(14) DPC AKLI Nunukan Propinsi Kalimantan Timur dan DPC AKLI Berau

Propinsi Kalimantan Timur

2.2. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas

suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada

pasar bersangkutan yang sama(a) Bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama

apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;

(b) Bahwa bentuk-bentuk kesepakatan penetapan harga yang termasuk ke dalam

aturan pelarangan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 antara lain:

a. Kesepakatan menaikan atau menurunkan harga;

b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan

harga;

c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang

dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;

d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;

e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;

f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di

pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.

g.

Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;

h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;

i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal

untuk negosiasi.

(c) Bahwa tindakan kesepakatan harga/biaya jasa pemasangan instalasi listrik telah

dilakukan oleh: PT Nusa Mandiri, PT Sudi Indah, CV Citra Jananuraga, CV

Merkah, CV Sumber Maju, CV Albar Jaya, CV Putra Daerah, CV Alifah, CV

Surya Agung, CV Wahyu Agung, CV Anugrah Prima Perkasa, CV Putra

Borneo, dan CV Karya Jaya Mandiri dengan difasilitasi oleh DPC AKLI

Nunukan dan DPC AKLI Berau Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana

diuraikan pada Bagian Perilaku (Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan

Instalasi Listrik).


8/74

SALINAN

halaman 8 dari 74

(d) Bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan Membuat

Perjanjian dengan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk Menetapkan Harga atas

Suatu Jasa karena para pelaku usaha tersebut memiliki kegiatan usaha yang

sama yaitu penyedia jasa pemasangan instalasi listrik atau dengan kata lain

memiliki profesi yang sama terbukti dari kesamaan dalam keanggotaan asosiasi

profesi yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

(e) Adapun jasa yang ditetapkan oleh para pelaku usaha tersebut adalah jasa

pemasangan instalasi listrik di wilayah Kabupaten Nunukan Propinsi

Kalimantan Timur sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Perilaku

(Kesepakatan Harga/Biaya Pemasangan Instalasi Listrik) yang secara rinciditegaskan melalui pemberitahuan yang diterbitkan Koordinator DPC ALKI

Nunukan sebagai berikut:

1) Biaya Pemasangan Baru (instalasi listrik 4 + 2 = 6 titik)

No Uraian Satuan

Harga

Satuan

(Rp)

Jumlah

Satuan

(Rp)

A Paket: Pemasangan + Material + Gambar Jaminan

1 Titik Lampu 4 titik 250.000 1.000.000

2 Stop Kontak 2 titik 200.000 400.0003 Box Sekring 2 Group +

Pentanahan1 Bh 250.000 250.000

4 Gambar Jaminan Instalasi 1 set 1.500.000 1.500.000

JUMLAH 3.150.000

Nota : Belum termasuk biaya penyambungan

PLN

2) Jika ada Penambahan Titik maka harga disesuaikan dengan harga

TERLAMPIR

3)

Jika instalasi listrik di rumah Sudah Terpasang, maka dikenakan:

Biaya Pengecekan & Biaya

Perbaikan600.000

Gambar Jaminan Instalasi 1.500.000

JUMLAH 2.100.000

Nota : Belum termasuk biaya penyambungan

PLN

12.1 Bahwa harga yang telah disepakati tersebut selanjutnya dibebankan kepada

konsumen atau calon pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Nunukan

Propinsi Kalimantan Timur padahal secara faktual saat ini terdapat sekitar 13.000

rumah yang belum dialiri listrik di wilayah tersebut.


9/74

SALINAN

halaman 9 dari 74

13. Menimbang bahwa oleh karena seluruh Terlapor tidak hadir dalam Sidang Majelis

Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan

Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam

Sidang Majelis Komisi II; ------------------------------------------------------------------------

14. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan

Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau

nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung: (VideBuktibukti B2);

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,

Terlapor II, Terlapor III ,Terlapor XII, Terlapor XIV (VideBuktibukti B2); -----------

16.

Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II yang memberikan kuasakepada staffnya dan memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

secara lisan sebagai berikut (VideBuktibukti B2): ------------------------------------------

16.1 Bahwa kuasa Terlapor II hanya ditugaskan oleh bos untuk menghadiri sidang ini,

dikarenakan bos berhalangan, untuk substansinya penerima kuasa kurang paham;

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan sebagai berikut (Vide

Buktibukti B2): -----------------------------------------------------------------------------------

17.1

Bahwa Terlapor III ingin menyampaikan bahwa saya adalah anggota AKLI

cabang Berau, dan DPC Berau dengan Tarakan menjadi satu. Sehingga saya bisa

menjadi perwakilan dari Terlapor XIV; ------------------------------------------------

17.2 Bahwa Saat rapat Terlapor III diminta mengikuti saja apa yang menjadi acuan di

propinsi,saat itu ada rapat. Rapatnya di samarinda, Rapat itu menentukan acuan

harga tertinggi (2009). Rapat itu dihadiri oleh Distamben Propinsi Kaltim, PLN,

Sekretaris Distamben (dirut ekonomi), Ketua PLN, wakil ketuanya Distamben,

dan anggota anggota DPC Samarinda, DPC AKLIndo Samarinda Kaltim, Lpk

Kaltim ,dan biro hukum. Membahas harga satuan. Mengingat saat itu membahas

harga yang terlalu tinggi, dikomplain oleh masyarakat, sehingga bersama-sama

membentuk harga tertinggi. Harga keputusan saat itu menjadi acuan harga

tertinggi;-------------------------------------------------------------------------------------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII menyerahkan


Buktibukti B2): -----------------------------------------------------------------------------------

18.1 Yang Terlapor XII lihat ini terkait harga satuan. Kita melakukan pekerjaan untuk

masyarakat, kita ingin membantu masyarakat dengan harga satuan ini agar

masyarakat bisa teraliri listrik. Ada tri darma yang Terlapor pelajari , yakni

bagaimana mengabdi terhadap masyarakat. Intinya yang kita pahami kita tidak


10/74

SALINAN

halaman 10 dari 74

memahami ada permasalahan apa, kita hanya ingin membantu masyarakat dalam

rangka teraliri listrik; ----------------------------------------------------------------------

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIV menyerahkan


Buktibukti B2): -----------------------------------------------------------------------------------

19.1 Bahwa Saat rapat Terlapor XIV diminta mengikuti saja apa yang menjadi acuan di

propinsi,saat itu ada rapat. Rapatnya di Samarinda, Rapat itu menentukan acuan

harga tertinggi (2009). Rapat itu dihadiri oleh Distamben prop kaltim, pln,

sekretaris Distamben (dirut ekonomi), ketua pln, wakil ketuanya Distamben, dan

angota anggota DPC Samarinda, DPC AKLIndo Samarinda Kaltim, LPK Kaltim

,dan biro hukum. Membahas harga satuan. Mengingat saat itu membahas hargayang terlalu tinggi,dikomplain oleh masyarakat, sehingga bersama-sama

membentuk harga tertinggi. Harga keputusan saat itu menjadi acuan harga

tertinggi;-------------------------------------------------------------------------------------

20. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,

Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV

kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk

terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi

III (VideBuktibukti B2); ------------------------------------------------------------------------

21. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi III dengan agenda untuk Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor

VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV

yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai

dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat

dan/atau dokumen yang mendukung; ----------------------------------------------------------

22.

Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut hanya dihadiri oleh Investigator.

Bahwa Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII,

Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV tidak menyerahkan Tanggapan

terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Sehingga hak Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor

V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI,

Terlapor XV untuk memberikan tanggapan menjadi gugur (VideBuktibukti B3); -----

23. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi

menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat

Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------

24. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan

terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013; --------------------------------------------------


11/74

SALINAN

halaman 11 dari 74

25. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi

menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 6/KPPU/Pen/II/2014 tanggal 25 Februari 2014

tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013 (Vide Bukti bukti

A92); ------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan

Keputusan Komisi Nomor 22/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara

Nomor 11/KPPU-L/2013 (VideBukti bukti A30); -------------------------------------------

27. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013

menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 07/KMK/KEP/II/2014 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2013, yaitu dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014

sampai dengan 5 Juni 2014; ---------------------------------------------------------------------

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan

Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang

Majelis Komisi kepada para Terlapor; ---------------------------------------------------------

29. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen

(VideBuktibukti B32);---------------------------------------------------------------------------

30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan

atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; --------------------

30.1 Artikel Koran Kaltim tanggal 9 Januari 2012 (Jasa Perusahaan Diduga

Permainan Kontraktor PLN); ---------------------------------------------------------

30.2 Surat dari Ketua Umum AKLI DPD KALTIM kepada Ketua DPC AKLI

Samarinda, Balikpapan, Berau dan Bontang perihal surat pengantar; ----------

30.3 Artikel Koran Kaltim tanggal 21 Februari 2012 (Biaya Instalatur Listrik di

Nunukan Naik 90 Persen); ------------------------------------------------------------

30.4 Artikel Koran Kaltim tanggal 22 Februari 2012 (KPPU Tindaklanjuti Biaya

Kontraktor Listrik); --------------------------------------------------------------------

30.5 Artikel Koran Kaltim tanggal 27 Februari 2012 (LSM Minta KPPU Serius

Tangani Laporannya); -----------------------------------------------------------------

30.6 Artikel Koran Kaltim tanggal 8 Maret 2012 (KPPU Klarifikasi Keterangan

LSM Panjiku); --------------------------------------------------------------------------

30.7 Surat Keputusan Tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Cabang AKLI

Berau -------------------------------------------------------------------------------------

30.8 Daftar SNI wajib bagi peralatan listrik; ---------------------------------------------


12/74

SALINAN

halaman 12 dari 74

30.9 Kuitansi biaya instalasi listrik PT. Sudi Indah; ------------------------------------

30.10 Gambar Paket Penyambungan Listrik; ----------------------------------------------

30.11 Daftar peserta pelatihan dan sertifikasi AK3-Listrik; -----------------------------

30.12

Biaya keanggotaan AKLI; ------------------------------------------------------------

30.13 Daftar SNI lengkapan listrik; ---------------------------------------------------------

30.14 Gambar Instalasi listrik; ---------------------------------------------------------------

30.15 Daftar Instalatir Listrik di Kabupaten Berau; --------------------------------------

30.16 Pemberitahuan Pemasangan Baru Meter Prabayar 2 Amper / 450 VA dari

Koordinator AKLI Nunukan; ---------------------------------------------------------

30.17 Daftar Nama-Nama Instalatir Sah Yang Terdaftar di PLN Ranting Nunukan

dikeluarkan oleh AKLI Nunukan; ---------------------------------------------------30.18 Daftar SNI Wajib Industri Elektronika dan Peralatan Listrik; -------------------

30.19 Nota Kesepahaman Antara PT. PLN (Persero) AKLI dan KONSUIL; --------

30.20 Naskah CD Wawancara dengan Koordinator AKLI Nunukan; -----------------

30.21 Informasi tambahan dari Kasat Reskrim Polres Nunukan; -----------------------

30.22 Form Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan instalasi listrik; ---------------------------

30.23 Daftar instalatir listrik di Kabupaten Berau, Harga satuan instalasi Kabupaten

Berau; ------------------------------------------------------------------------------------

30.24

Akta Perubahan Anggran Dasar CV. Albar Jaya; ---------------------------------

30.25 Kuitansi biaya instalasi listrik CV. Albar Jaya; ------------------------------------

30.26 Profil CV. Putra Daerah; --------------------------------------------------------------

30.27 Form Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan instalasi listrik; ---------------------------

30.28 Permohonan pasang baru ke CV. Putra Daerah; -----------------------------------

30.29 Akta CV. Alifah; -----------------------------------------------------------------------

30.30 Profil CV. Putra Borneo; --------------------------------------------------------------

30.31

Struktur Organisasi CV. Wahyu Agung; -------------------------------------------

30.32 Naskah CD Penyelidikan Lapangan tanggal 19 Juli 2012;-----------------------

30.33 Telaahan Staf Dinas Pertambangan Kaltim; ---------------------------------------

30.34 Analisa harga satuan per titik mata lampu instalasi 4 lampu 1 stop kontak daya

450 VA sampai dengan daya 2200 va (AKLI Samarinda); ----------------------

30.35 Daftar biaya pemasangan instalasi listrik daerah kabupaten/kota Kalimantan

Barat; -------------------------------------------------------------------------------------

30.36 Form Sertifikal Laik Operasi dari Konsuil Balikpapan; --------------------------

30.37 Prosedur pasang baru listrik; ---------------------------------------------------------



30.39 Kartu gambar instalasi AKLINDO; -------------------------------------------------


13/74

SALINAN

halaman 13 dari 74

30.40 Surat dari PT. PLN Persero Kepada Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi

perihal permohonan ijin untuk mengatur penerbitan SLO; ----------------------

30.41 Surat dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi kepada Dirut PT. PLN

perihal SLO untuk perumahan Rusunawa dan Rusunami; -----------------------

30.42 Surat dari PT. PLN Wilayah kaltim kepada PT. PLN Cabang Samarinda,

Balikpapan, Berau, Bontang perihal SLO; -----------------------------------------

30.43 Dokumen Penyelidikan ; --------------------------------------------------------------

30.44 Akta Pendirian CV. Albar Jaya; -----------------------------------------------------

30.45 Surat Penetapan Penanggungjawab Teknik CV. Alifah; -------------------------

30.46 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi CV. Alifah; ----------------

30.47

Sertifikat Keahlian atas nama Ahmad Yani; ---------------------------------------30.48 Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Alifah; -------------------------------------

30.49 Surat Keputusan Nomor 006/SKEP/DPD AKLINDO.KALTIM/III/2012

tentang Dewan Pengurus Cabang Sementara Asosiasi Kontraktor

Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Nunukan; -----------------------------------

30.50 Berita Acara Tanda Terima Dokumen; ---------------------------------------------

30.51 Risalah Rapat AKLI Nunukan;-------------------------------------------------------

30.52 Akta Turunan Pembukaan Cabang PT. Nusa Mandiri; ---------------------------

30.53

Profile Perusahaan CV. Albar Jaya; -------------------------------------------------

30.54 Profile Perusahaan CV. Anugrah Prima Perkasa; ---------------------------------

30.55 Profile Perusahaan CV. Wahyu Agung; --------------------------------------------

30.56 Profile Perusahaan CV. Merkah; -----------------------------------------------------

30.57 Profile Perusahaan CV. Anugrah Prima Perkasa; ---------------------------------

30.58 Dokumen CV. Wahyu Agung; -------------------------------------------------------

30.59 Dokumen CV. Citra Surya Kencana; ------------------------------------------------

30.60

Profil Perusahaan CV. Putra Borneo; -----------------------------------------------

30.61 Profil Perusahaan CV. Citra Jananuraga; -------------------------------------------

30.62 Profil Perusahaan PT. Sudi Indah; ---------------------------------------------------

30.63 Daftar Kontribusi Pemasangan Instalasi Listrik AKLI Berau; ------------------



30.65 kuitansi pemasangan instalasi listrik CV. Karya Jaya Mandiri; -----------------

30.66 Akte CV. Sumber Maju; --------------------------------------------------------------

30.67 Akta CV. Karya Jaya Mandiri; -------------------------------------------------------

30.68 Susunan Personalia DPP AKLI 2012 -2016; ---------------------------------------

30.69 Surat Kuasa Perjanjian Kerja CV. Merkah; ----------------------------------------

30.70 Akta Pembukaan Cabang PT. Nusa Mandiri Nunukan; --------------------------


14/74

SALINAN

halaman 14 dari 74

30.71 Penunjukan Kepala Perwakilan PT Nusa Mandiri Nunukan; --------------------

30.72 Standar harga AKLI Nunukan Tahun 2011; ---------------------------------------

31. Menimbang bahwa seluruh Terlapor tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan

atau dokumen kepada Majelis Komisi; --------------------------------------------------------

32. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi

memperoleh informasi sebagai berikut (VideBuktibukti B4); -----------------------------

32.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Susilo Selaku General Manager PLN

Berau; ----------------------------------------------------------------------------------------

32.2 Bahwa saksi didampingi oleh Uris Madan selaku staff saksi dan Ampri selaku

Managaer PLN Rayon Nunukan dalam memberikan keterangan; ------------------32.3 Bahwa saksi lahir di bantul , ditugaskan di Berau berdasarkan nota dinas direksi

PLN, 23 Agustus 2012, serah terima dilakukan pada akhir September 2012. Awal

Oktober tanggal 5 bekerja sebagai GM Berau, mengelola hingga Kalimantan

Utara, hingga malinau. Salah satu manager rayon saksi adalah Pak Uris di

Nunukan (sebelah saksi). Saksi tidak tahu duduk perkara secara detail seperti apa.

Karena perkara ini sejak tahun 2011, saksi masuk di Berau 2012. Namun saksi

bisa memberikan informasi mengenai pemasangan baru di PLN. Saksi

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, selain listrik yang selalu

menyala, namun juga transparansi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pelanggan

saksi. Tarif untuk pemasangan baru mengikuti aturan pemerintah. Tarif listrik

bentuknya sudah sangan jelas. Untuk itu saksi mengumumkan melalui sosialisasi-

sosialisasi yag saksi lakukan. Akses untuk penyambungan baru hampir tidak

dilakukan lagi di kantor. Artinya pelanggan cukup menelpon ke PLN maka akan

terhubung, saksi menerima perintah kerja-perintah kerja ke lapangan. Selain itu

bisa juga lewat surat dan website. Terkait perkara ini pelanggan juga selain

membayar kepada PLN sesuai yang tertera. Jika seseorang menyambung baru,

penarikan rumah, maka akan saksi lakukan penyambungan rumah, kita tarik ke

dinding kwh pln berada, pasang disitu, pelanggan pada umumnya sudah

menyiapkan kabel tanduk, kabel itu sedemikian rupa disambung ke kabel saksi.

Saksi juga memperhatikan uu layak operasi, agar listrik di rumah pelanggan

berjalan baik. Alat pengukur dan pembatas saksi cantumkan stiker layak operasi.

Mengenai bagaimana kelistrikan di rumah pelanggan saksi, saksi tidak sampai

sana; -----------------------------------------------------------------------------------------

32.4 Bahwa Selama di PLN Berau, rekanan yang aktif keseharian jarang bertemu,

namun pernah kita kumpulkan sosialisasi anggota AKLI. Saat itu juga disaksikan

oleh kantor wilayah saksi. Di level manager rayon juga ada pertemuan yang


15/74

SALINAN

halaman 15 dari 74

menjelaskan seperti apa bagaimana melayani pelanggan. Untuk pertemuan satu

persatu dengan pelanggan tidak pernah. Yang sering berinteraksi adalah manager

rayon saksi; ---------------------------------------------------------------------------------

32.5

Bahwa Jika pekerjaan yang dilakukan instalatir kita tidak pernah melakukan

interaksi; ------------------------------------------------------------------------------------

32.6 Bahwa dalam melaksanakan penyambungan tenaga kerja pln terbatas, tenaga pln

tidak akan sanggup, maka di buat rekanan. Untuk kontraknya satu persatu dengan

instalatur. Di buat di tingkat regional. Kontraknya kontrak payung, artinya

memberikan penyambungan melalui perintah kerja, rekanan dibayar melalui

jumlah kerja. Yang mengeluarkan perintah kerja yaitu rayon; ----------------------

32.7

Bahwa tanggung jawab yang menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu datangkelapangan dengan membawa material, sambungan rumah, juga meteran, rekanan

saksi naik ke tiang menyambung ke sambungan rumah, dan memasang meter; -

32.8 Bahwa yang tercantum dalam kontrak Yang tercantum adalah biaya satuan, biaya

satuannya Rp.60.000 per pelanggan untuk satu fasa;---------------------------------

32.9 Bahwa Untuk penambahan daya dilakukan sendiri oleh petugas-petugas PLN

saksi sendiri, karena tugasnya mudah; --------------------------------------------------

32.10Bahwa Konsumen membayar untuk menyambung baru, maka kita buka website,

kita isi menyambung baru, nanti akan keluar id, dari id itu akan keluar biaya yang

harus dibayar melalui atm; ---------------------------------------------------------------

32.11Bahwa syarat menjadi rekanan PLN yaitu Berbadan hukum, punya kompetensi,

punya alamat di lokasi tersebut, kemudian mengajukan kepada pln untuk menjadi

instalatur. Ada sertifikat, bahwa instalatur menjadi rekanan PLN. Namun bukan

dari PLN sertifikatnya, yang mengeluarkannya yaitu Badan...(saksi lupa nama

badannya apa); -----------------------------------------------------------------------------

32.12

Bahwa Ada syarat-syaratnya, misalnya perusahaan instalatur tersebut yaitu

golongan tertentu. Yang menentukan golongan tersebut adalah pihak lain, bukan

PLN; -----------------------------------------------------------------------------------------

32.13Bahwa Jika melakukan pemungutan maka akan kena sanksi. Saksi pernah

menemui 2 pelanggan, pelanggan tersebut membayar calo untuk pemasangan

listrik di rumahnya. Kisarannya 3 juta sampai 5 juta. Yang harusnya dibayarkan

ke PLN harusnya 1 jutaan saja. Yang kita tidak tahu instalasi listrik di rumahnya

seperti apa. Mengenai besaran untuk pemasangan listrik sebenarnya berbeda-beda,

karena rumahnya ada yang tingkat, ada yang sedang, tergantung jumlah titik yang

dipasang; ------------------------------------------------------------------------------------

32.14Bahwa Untuk gambar jaminan instalasi yang melakukan adalah Instalatir pak,

GISTA. Tidak masuk dalam SPK; ------------------------------------------------------


16/74

SALINAN

halaman 16 dari 74

32.15Bahwa Untuk di PLN karena bekerjanya sampe KWh , saksi tidak ambil pusing

dengan instalasi di rumah. Untuk bisa mendapatkan sertifikat layak operasi,

biasanya dibuatkan gambar jaminan instalasi; ----------------------------------------

32.16

Bahwa Jika jaringan 350 meter lebih dari gardu terdekat, selain itu satu tiang

listrik penggunaan sambungannya 6-8 pelanggan. Jarak antar tiang 40-50 meter;

32.17Bahwa PLN memberikan Surat Perintah Kerja kepada Instalatur (SPK); ---------

32.18Bahwa yang ada dalam SPK yaitu Jenis kerja, volume dan syarat pekerjaan; ----

32.19Pelanggan itu boleh minta listrik kepada PLN, nanti pelanggan yang meminta

kepada rekanan untuk memasang listrik; -----------------------------------------------

32.20Setelah pelanggan membayar. Rekanan yang menunjuk kita, untuk pasang kabel

dari tiang sampai kepada meter; ---------------------------------------------------------32.21Bahwa penunjukkan spk Kita ada macam-macam, biasanya pake e proc; --------

32.22Bahwa Jika kita turut menerapkan biaya tersebut, misalnya lampu pada

pemasangan ada yang murah ada yang mahal, begitu juga saklar. Biarkan saja

mekanisme pasar yang mengatur; -------------------------------------------------------

32.23Bahwa Tidak ada penyetoran terhadap PLN dari Instalatur, hanya penyambungan

Rp.60.000 tadi. Untuk terkait perkara pada sekitar 2010an GM Berau mengetahui

hal itu yang lama yaitu pak Suyatmanto; ----------------------------------------------

32.24

Bahwa (pak amri) di Nunukan hanya perintah kerja harian, yang menunjuk yaitu

PLN Berau; ---------------------------------------------------------------------------------

32.25Bahwa Perkumpulan perlindungan instalasi listrik nasional. Badan sertifikasi yang

didirikan pemerintah yang berhak mengeluarkan SLO (Sertifikat Layak Operasi);

32.26Bahwa jika sebagai pelanggan SLO tidak kena biaya; -------------------------------

32.27Bahwa Pelanggan bebas memilih, saksi hanya memberitahu bahwa ada asosiasi

instalatur listrik, bisa AKLI, AKLINDO, saksi berikan informasi asosiasinya; --

32.28

Bahwa Yang beroperasi di Berau untuk mengeluarkan SLO yaitu PPILN, di

Nunukan baru ada konsuilnya , Nunukan baru ada 2 bulan yang lalu kalau tidak

salah;; ----------------------------------------------------------------------------------------

32.29Bahwa Terkait penyasangan baru instalasi listrik, ketika dibangun perumahan

PLN memberikan SPK kepada pihak ketiga untuk melakukan survey; -----------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (VideBuktibukti B5); -------------------

33.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Herwin R selaku Direktur PT Nusa Mandiri;

33.2 Bahwa Herwin R juga sebagai Sekretaris DPC AKLI Berau; ----------------------

33.3 Bahwa karena Herwin juga sebagai Terlapor XIV maka keterangannya akan

dibagi antara sebagai Terlapor I dan Terlapor XIV; ----------------------------------


17/74

SALINAN

halaman 17 dari 74

33.4Bahwa pada saat itu tahun 2010an daya pembangkit di Nunukan, Berau sangat

berat, untuk masyarakat yang tidak bisa dilayani untuk memasang listrik mereka

memasang genset. Bahkan PLN membeli listrik dari swasta, PT Arena. Saat ini

prosesnya cepat untuk memasang listrik. Saat dauhlu pelanggan di survey dahulu,

pelanggan membayar dp nya, lalu pelanggan dipasang listriknya. Sehingga pada

masa itu untuk mendapat listrik sangat susah, daftar tunggu sangat panjang, harga

pasang listrik hingga mencapai 6 jutaan. Ada lsm panji melaporkan kepada AKLI

Nunukan dan dpc AKLI Nunukan melaporkan kepada AKLI Berau, bahwa

masyarakat untuk mendapat listrik sangat berat. 25 april 2011 Distamben Provinsi

Kaltim mengundang semua dinas tambang, pln dan semua asosiasi untuk

melakukan rapat di samarinda. Materi yang dibahas adalah pembahasan tarifpemasangan konsumen tegangan rendah. Hasil rapat itu akan dibahas untuk

dijadikan peraturan gubernur Kalimantan Timur. Dari hasil rapat tersebut , harga

pemasangannya dapat dijadikan acuan dasar. Untuk menentukan pemasangan ada

beberapa item, 2 lantai atau lima lantai, sekring pembaginya ada berapa,

bagaimana pola pemasangannya, merk yang dipasang apa, berapa jauh dari pusat

kota, luar kota, pinggir kota. Jadi tetap harus survey. Sedangkan masyarakat

menanyakan berapa harganya , kita memberikan harga kisaran. Kita di asosiasi

memberikan harga acuan kepada masyarakat. Perlu Terlapor jelaskan struktur dpc

AKLI Nunukan tidak ada, hanya ada koordinator, dia tidak bisa membuat

ketetapan atau aturan, dia hanya korespondensi surat menyurat. Jadi secara

kelembagaan tidak ada DPC AKLI NUNUKAN. DPC AKLI Berau

mengkoordinasi DPC AKLI Nunukan. Mengenai harga acuan instalasi itu sifatnya

situasional, hanya berlaku pada saat-saat itu, kondisi ekonomi yang tidak

berimbang. Saat di Nunukan melakukan pertemuan direktur-direktur pelaku usaha

tidak diberitahu. Terlapor sudah menghubungi direktur-direktur tersebut yang di

Nunukan. Semua calon konsumen bebas memilih instalatur mana yang dia

senangi, dan bebas melakukan negosiasi.Asosiasi disini tidak orientasi kemana

mana, hanya kepada kebutuhan;

33.5 Bahwa PT Nusa Mandiri Terbentuk pada 2004 , Terlapor sebagai direktur utama,

ada direktur lainnya lagi Ibu Siti Maisaroh. Komisarisnya sufi ariyanti. Untuk

perwakilan di Nunukan namanya sirajuddin, perwakilan itu sebutannya Ka.

Cabang.Tugas kepala cabang mengerjakan instalasi, dan administrasi; -----------

33.6 Bahwa bergabung dengan AKLI Berau tahun 2010; ---------------------------------

33.7 Bahwa tanggung jaawb cabang Nunukan (PT Nusa Mandiri) Secara laporan

berkala tidak ada, hanya terkadang dia melaporkan seara lisan apa yang dia

kerjakan disana. Namun secara administrasi , laporan tertulis tidak ada ; --------


18/74

SALINAN

halaman 18 dari 74

33.8 Bahwa untuk arus kas disana memiliki rekening sendiri; ----------------------------

33.9 Bahwa Untuk pekerjaan yang dilakukan pak sirajudin, kita selaku direktur tidak

memonitor item peritem seperti jumah pelanggan; -----------------------------------

33.10

Bahwa Kondisi sekarang kita tidak melar jadi rekanan, ketika badan usaha masuk

di eproc kita jadi rekan bisnis. Rekanan itu sebelum jaman e-proc; ---------------

33.11Bahwa kita memnuhi SPK sejak sejak tahun 2009; ----------------------------------

33.12Bahwa Untuk menjadi rekanan, di sisi elektrikal, kita harus punya SPJT. Kita

mempunyai Badan hukum dengan segala perijinan dari pemerintah belum bisa

efektif tanpa sertifikasi di bidangnya. Nusa mandiri bergerak di bidang elektrikal,

kita harus lulus uji kompetensi bidang elektrikal, untuk ijasah minimal SMK, tapi

Nusa Mandiri sudah D3. Asosiasi Profesi Elektikal Indonesia (APEI) yangmemberikan sertifikasi bidang elektrikal.Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi

nasional menerbitkan sertifikasi usaha; ------------------------------------------------

33.13Bahwa Kalau dulu untuk menjadi rekanan harus mengirimkan dokumen

kelengkapan; -------------------------------------------------------------------------------

33.14Bahwa teknis untuk memasangkan listrik ke pelanggan Setelah membayar DP,

tiga hari kemudian meter akan dipasang. Setelah itu harus mengurus SLO.

Berdasarkan acuan tadi satu titik pasti 300 ribu. Kami juga memperhitungkan

jarak. Dan ada negosiasi; -----------------------------------------------------------------

33.15Bahwa tidak ada perbedaan dengan di pemasangan di Berau dengan Nunukan; -

33.16Bahwa tidak ada sanksi jika tidak sesuai harga dari instalatur; ---------------------

33.17Bahwa muncul harga standar ini yaitu Kita mundur cerita pada tahun 2012, saat

itu PLN Nunukan nyala bergiliran, dan PLN menyewa PT Arena. Karena ada

lebih beban maka PLN membuka instalasi baru. Makanya teman-teman LSM

melaporkan ke DPC AKLI. Maka kita buat acuan dasar; ----------------------------

33.18

Bahwa pertemuan di Samarinda Saat itu dipimpin oleh kepala bidang dan dihadiri

sesuai dengan yang ada di undangan; ---------------------------------------------------

33.19Bahwa harga 3 Jutaan ini adalah harga acuan dasar yang tidak dipatok mati; ----

33.20Bahwa fakta di lapangan Harga bisa turun atau naik, tapi dari pengalaman biasa

sering turun; --------------------------------------------------------------------------------

33.21Bahwa sikap kami setelah rapat di Samarinda Sebenarnya tidak masalah, karena

praktenya hampir sama dengan yang kami lakukan sehari-hari; -------------------

33.22Bahwa Dalam prakteknya harga dasar yang di Nunukan itu menjadi acuan. Kita

membuat acuan ini agar harga turun, tahun 2011 itu harga pemasangan sangat

tinggi. Kalau tidak ada acuan, harga bisa tinggi. Ini tidak berlaku dalam

prakteknya, kalau tidak percaya bisa disurvey; ---------------------------------------


19/74

SALINAN

halaman 19 dari 74

33.23Bahwa untuk harga Nusa Mandiri di Nunukan yang mengetahuinya adalah Sdr.

Sirajuddin di Nunukan; -------------------------------------------------------------------

33.24Bahwa hubungan Herwin dengan Sdr Sirajuddin secara bisnis Memang ada target,

per pelanggan Terlapor dapat 250 ribu, tapi sekarang tidak begitu. Hanya kalau

perlu Terlapor saja menelepon ke Pak Sirajuddin; ------------------------------------

33.25Bahwa Apa yang timbul ini adalah efek dari aduan masyarakat termasuk aduan

masyarakat, bapak Mansyur Rincing, dan Terlapor undang wartawan-wartawan

dan Terlapor hadirkan kepala PLN. Disitu Terlapor menjabarkan ke anggota

untuk analisa harga. Kami juga ingin mengajak Pemerintah untuk menetapkan

peraturan Gubernur. Secara redaksi memang iya ada penetapan harga, tapi secara

praktek tidak ada; --------------------------------------------------------------------------34. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis


34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa H. Basuni selaku Direktur CV.Merkah; -----

34.2 Bahwa yang menjadi perwakilan di Nunukan adalah Rahmat Hasyim; -----------

34.3 Bahwa terkait aktifnya CV Merkah di Nunukan Terlapor tidak tahu mengenai hal

itu, karena tidak ada kontak sama sekali dengan cabang Nunukan; ----------------

34.4

Bahwa saya sudah lama tidak aktif/ melakukan pekerjaan dalam instalasi, sejak

2007; -----------------------------------------------------------------------------------------

34.5 Bahwa Terlapor merasa CV Merkah di Nunukan liar adanya; ----------------------

34.6 Bahwa untuk tahun 2014 melayani Instalasi rumah-rumah saja, tidak ikut tender

proyek pemerintah; ------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X, yang pada pokoknya Majelis


35.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sutikno selaku Direktur CV Wahyu Agung;

35.2 Terlapor sebagai direktur CV Wahyu Agung, berdiri 16 Juni 2004. Pengalaman

kita mulai Terlapor sebagai tukang jaringan listrik sampai Terlapor membuat cv

sendiri; ---------------------------------------------------------------------------------------

35.3 Bahwa Terlapor merantau sekitar tahun 90an, Terlapor mulai dari Tarakan, dulu

ikut di CV Merkah. Tukang listrik, jaringan tekanan tinggi, keahlian Terlapor

manjat tinggi. 220 volt, tegangan menengah;------------------------------------------

35.4 Bahwa Terlapor baru mendapat sertifikasi anggota AKLI, dan untuk sertifikat ahli

beum mendapatkan; -----------------------------------------------------------------------


20/74

SALINAN

halaman 20 dari 74

35.5 Bahwa Terlapor bikin cabang Nunukan, buka cabang disana. Baru tahu akhir-

akhir ini dapat undangan. Terlapor hal-hal seperti ini kurang paham. Karena

banyak surat panggilan di rumah barulah Terlapor hadir; ---------------------------

35.6

Bahwa koordinator CV Wahyu Agung di Nunukan yaitu Sdr. Bapak Alihudin.

Disana sejak 10 April 2008; --------------------------------------------------------------

35.7 Bahwa Terlapor pernah ke kantor cabang di Nunukan; ------------------------------

35.8 Bahwa untuk pekerjaan instalasi listrik Kita mencari keliling, ke rumah-rumah

menanyakan apakah ingin memasang listrik atau tidak, setahu Terlapor tidak ada

SPK. Untuk 2011 daftar masing-masing, kita punya peanggan didaftarkan ke

PLN, nanti izin pendaftaran keluar dari PLN. Setelah surat izin keluar dari pln kita

bayar ke PLN; ------------------------------------------------------------------------------35.9 Bahwa Yang ada spk itu yang pemasangan di luar, bukan di dalam rumah; -----

35.10Bahwa untuk menetapkan harga instalasi Acuannya harga pasaran, misal harga

kabel berapa, kita pasang kenakan berapa, tergantung negosiasi, banyaknya titik

yang dipasang; -----------------------------------------------------------------------------

35.11Bahwa tidak ada acuan harga dari AKLI Berau; --------------------------------------

35.12Bahwa harga instalasi untuk 450 ampere Sekitar Rp.1.500.000an. dulu di Berau

pernah 4-5 juta. Sekitar 2010-2011; ----------------------------------------------------

35.13

Bahwa Terlapor pernah mendapat acuan harga dari AKLI Berau; -----------------

35.14Bahwa alamat terbaru Terlapor Jl. Durian 3 Gang Haur Gading Nomor 27, dulu

nomor 18; -----------------------------------------------------------------------------------

35.15Bahwa terkait Terlapor diduga melakukan kesepakatan harga instalasi listrik

benar atau tidaknya Terlapor tidak tahu karena tidak ada laporan dari Aliyudin;

Bahwa hak dan kewajiban aliyudin adalah Menjalankan ad/art cv wahyu agung di

Nunukan; ------------------------------------------------------------------------------------

36.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis


36.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdri. Yuliani selaku direktur CV Anugrah

Prima Perkasa; -----------------------------------------------------------------------------

36.2 Bahwa Perwakilan Terlapor IX di Nunukan adalah Buyung Ismunandar; --------

36.3 Bahwa jika ingin membuka perwakilan harus ada rekomendasi dari AKLI; -----

36.4 Bahwa Terlapor XI menjadi anggota AKLI sejak 3 Oktober 2011; ----------------

36.5 Bahwa Terlapor XI tidak mengetahui terdapat kesepakatan tarif instalasi listrik di

Nunukan dan Berau; -----------------------------------------------------------------------

36.6 Bahwa tahun 2012 Terlapor XI mengirim surat untuk dibekukan cabang Nunukan,

Karena tidak pernah diberikan laporan pekerjaan disana; ---------------------------


21/74

SALINAN

halaman 21 dari 74

36.7 Bahwa Perjanjian Terlapor XI dengan Buyung Ismunandar adalah Perjanjiannya

jika ada pemasangan di Nunukan maka ada upeti, pernah sekali memberi , namun

setelahnya tidak pernah ada laporan lagi; ----------------------------------------------

37.

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XV, yang pada pokoknya Majelis


37.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Herwin selaku sekretaris DPC AKLI

Berau; ----------------------------------------------------------------------------------------

37.2 Bahwa Terlapor menjelaskan Setelah PT Arena masuk, baru PLN sedikit berubah,

tapi tetap ada pemadaman. Dari situ timbul pemasangan baru, tapi kondisinya

tidak seperti sekarang. Pelanggan di survey terlebih dahulu, disampaikan kepelanggan baru membayar DP nya Sehingga pada waktu itu untuk mendapat

listrik sangat mahal. Berdasarkan aduan yang menyebutkan biaya pemasangan

sampai 5 juta. Koordinasi AKLI Nunukan bertanya ke Berau, bahwa masyarakat

merasa harga pemasangan terlalu tinggiKondisi listrik di Nunukan dan

Kalimantan Timur. Tahun 2012, dinas pertambangan energi Propinsi Kaltim

mengundang ketua asosiasi, pengusaha tambang, instatalatur untuk membahas;

37.3 Bahwa struktur AKLI Cakupannya di Berau, Tarakan, bulungan , malinau dan

termasuk KTT, kabupaten tanah tidung, susunan pengurusnya keuta, ak ariwanto,

wakilnya pak arji santoso, sekretaris Terlapor pak erwin, bendahara pak albert

christian, wk bendahara pak satrio. AKLI Berau terbentuk 2010; ------------------

37.4 Bahwa tujuan dibentuk AKLI Berau Supaya dapat membantu anggota-anggota

AKLI untuk melakukan kegiatan baik secara admnistrasi perusahaan atau secara

eksternal dan internal; ---------------------------------------------------------------------

37.5 Bahwa di struktur AKLI tidak ada sanksi dan secara garis organisasi tidak ada;

37.6

Bahwa di AD/ART di ad itu filosofinya, di art itu hanya syarat menjadi

pengurus, kapan harus mengadakan musyawarah; -----------------------------------

37.7 Bahwa tidak ada pengeenaan iuran ke anggota; ---------------------------------------

37.8 Bahwa AKLI menghidupi organisasi dari pengeenaan jasa untuk izin; -----------

37.9 Bahwa Pak sirajudin tidak memasang harga ini dalam pengumuman resmi; -----

38.Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII, yang pada pokoknya Majelis

Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (VideBuktibukti B11); --------------------

38.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Wiyono selaku kepala perwakilan CV

Putra Daerah di Nunukan; ----------------------------------------------------------------

38.2 Bahwa Terlapor ditawari dari CV Putra Daerah pada tahun 2005 dan melengkapi

surat-suratnya; ------------------------------------------------------------------------------


22/74

SALINAN

halaman 22 dari 74

38.3 Bahwa Terlapor bekerja di area Nunukan, fee dibagi berdua. Untuk jasa instalasi

listrik biayanya 750ribu, dibagi 2 300 untuk pusat, dan 45ribu untuk Terlapor; -

38.4 Bahwa saat itu Terlapor mengakui pernah ada rapat mengenai harga listrik dari

DPC AKLI Berau; -------------------------------------------------------------------------

38.5 Bahwa jasa perusahaan 1.5 juta untuk pemasangan listrik; -------------------------

38.6 Bahwa harga pertitik tidak bisa ditetapkan di Nunukan, namun tetap menjadi

acuan; ----------------------------------------------------------------------------------------

38.7 Bahwa dalam rapat tersebut semua peserta memberikan masukan; ----------------

38.8 Bahwa harga pemasangan instalasi menurut Terlapor dibawah harga 3 juta, ada

subsidi silang

38.9

Bahwa Terlapor tidak menggunakan kuitansi dalam instalasi listrik; --------------38.10Bahwa harga bawah untuk instalasi adalah 2.750.000; ------------------------------

38.11Bahwa menurut Terlapor yang tidak bisa berubah itu adalah jaminan gambar

instalasi pemasangna baru maupun gambar jaminan instalasi dan jasa, masing-

masing 1.5 juta; ----------------------------------------------------------------------------

38.12Bahwa ada kewajiban untuk jaminan gambar; ----------------------------------------

38.13Bahwa yang dijamin itu adalah apa yang digambar di kertas, menjamin instalasi;

38.14Bahwa sekarang tidak ada jaminan , sekarang adanya jasa perusahaan dan

administrasi yang nilainya 1.150.000; --------------------------------------------------

38.15Bahwa Terlapor tidak mempunyai sertifikat instalator; ------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis


39.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Amir Hidayat selaku perwakilan CV

Jananuraga di Nunukan; ------------------------------------------------------------------

39.2

Bahwa Sdr. Amir hadir sedangkan disurat panggilan adalah Sdr. Rani Terlapor

menerangkan bahwa Sdr. Rani adalah anak buah Terlapor; -------------------------

39.3 Bahwa Sekitar 2010 jadi cabang di Nunukan, sekitar 2005 itu perwakilan; ------

39.4 Bahwa perbedaan perwakilan dan cabang menurut Terlapor dulu CV yang masuk

PLN hanya menunjuk perwakilan, sekarang harus ada Kuasa Hukum dari

Induknya. Harus ada surat kuasa yang ditandatangani notaris. Disini sudah

menjadi direktur cabang. Itu diberikan posisi dari pusat; ----------------------------

39.5 Bahwa pemilik CV ini adalah H.Suprapto; --------------------------------------------

39.6 Bahwa terkait kesepakatan harga Terlapor menjelaskan dari Berau (AKLI) sudah

ditentukan harganya, kita sebagai anggota tidak bisa mengubahnya, namun ke

konsumen kita bisa mengubahnya, tergantung negosiasi; ---------------------------


23/74

SALINAN

halaman 23 dari 74

39.7 Bahwa Terlapor ikuti ketentuan yang ada, konsumen minta pasang 4 titik

harganya 3.150, konsumen minta nego, bisa kita kasih 3 juta rupiah; -------------

39.8 Bahwa pada tahun 2011 Dulu ada gambar jaminan instalasi dan jasa administrasi;

40.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis


40.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Rahmat Hasyim selaku kepala perwakilan CV

Merkah di Nunukan; ----------------------------------------------------------------------

40.2 Bahwa Terlapor menjadi perwakilan sejak tahun 2010; -----------------------------

40.3 Bahwa dalam rapat penetapan harga tersebut Terlapor hadir dan ikut

menandatangani kesepakatan tersebut; -------------------------------------------------40.4 Bahwa menurut Terlapor untuk 4 titik harganya sangat tergantung dari kondisi

rumah, bisa lebih dari 250ribu per titik, dan ada tawar menawar dengan

konsumen; ----------------------------------------------------------------------------------

40.5 Bahwa untuk biaya jaminan instalasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh AKLI

Berau; ----------------------------------------------------------------------------------------

40.6 Bahwa untuk gambar jaminan instalasi Terlapor mendapatkannya dari AKLI

arakan atau AKLI Berau, tiap lembar 45ribu untuk tiap formulirnya; -------------

41.


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IX, yang pada pokoknya Majelis


41.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Slamet Supriyadi selaku kepala perwakilan

CV. Surya Agung Nunukan; -------------------------------------------------------------

41.2 Bahwa Terlapor menjadi perwakilan di Nunukan sejak tahun 2005; --------------

41.3 Bahwa bagi hasilnya yaitu 60% Nunukan, 40% ke pusat (Tarakan); --------------

41.4

Bahwa saat rapat penetapan harga ada orang PLN yaitu Sdr. Suryatmanto,

Manager Nunukan saat itu, dia memberikan masukan; ------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis


42.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Gopran Umar selaku direktur CV.

Sumber Maju, namun yang hadir dan diwakili oleh Sdri. Nurhayati selaku staff

Terlapor V; ---------------------------------------------------------------------------------

42.2 Bahwa Sdri. Nurhayati menjelaskan ia adalah karyawan di CV Karya Jaya

Mandiri (Terlapor XIII); ------------------------------------------------------------------

42.3 Bahwa CV Sumber Maju pusatnya di Tarakan dimiliki oleh Sdr. Gunawan Umar

(ayah dari Gopran Umar); ----------------------------------------------------------------


24/74

SALINAN

halaman 24 dari 74

42.4 Bahwa majelis mengambil kebijakan karena Sdr. Gopran Umar yang hadir dalam

kesepakatan harga maka Gopran Umar akan dipanggil kembali; ------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XII, yang pada pokoknya Majelis


43.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Yusuf Kenni selaku perwakilan CV Putra

Borneo Nunukan; --------------------------------------------------------------------------

43.2 Bahwa majelis mengubah status Terlapor XII menjadi saksi dari CV Kansa,

karena pada saat pertemuan kesepakatan Terlapor menjadi perwakilan dari CV

Kansa; ---------------------------------------------------------------------------------------

43.3

Bahwa pada saat itu saksi mewakili CV Kansa untuk membahas harga instalasilistrik di Nunukan; -------------------------------------------------------------------------

43.4 Bahwa saksi hanya mengikuti AKLI Brau, namun tidak dapat menerapkan di

lapangan, kalau harga yang 1.5 juta bisa saksi terapkan, namun titik tadi harganya

dibawah harga yang ditetapkan; ---------------------------------------------------------

43.5 Bahwa pembagian 1.5 juta yaitu 800 untuk pak Ambok dan saksi mendapat 700;

------------------------------------------------------------------------------------------------

43.6 Bahwa saksi mengakui tidak ada paksaan untuk penetapa harga tersebut;--------

43.7

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud mitra dalam dokumen

kesepakatan tersebut; ----------------------------------------------------------------------

43.8 Harga pemasangan instalasi sekitar 2.8 juta; ------------------------------------------

43.9 Bahwa saksi pindah ke CV Borneo karena harus menggunakan surat kuasa untuk

legalitas instalatur; -------------------------------------------------------------------------

43.10Bahwa terkait ada yang keberatan itu maksudnya keberatan penggantian

koordinator AKLI; -------------------------------------------------------------------------

43.11

Bahwa 1.5 juta tidak bisa diganggu gugat, karena jika tidak pakai harga itu, maka

saksi tidak dapat apa-apa; ----------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor X, yang pada pokoknya Majelis


44.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sunari selaku kepala perwakilan CV.

Wahyu Agung di Nunukan; --------------------------------------------------------------

44.2 Bahwa dalam membagi keuntungan kepada pusat Terlapor memberikan fee

250ribu; -------------------------------------------------------------------------------------

44.3 Bahwa untuk jaminan gambar pelaksanaan mendapatkan dari AKLI Berau dengan

cara membeli seharga Rp. 350.000 di tahun 2013 untuk 2 lembar gambar; ------

44.4 Bahwa terkait kesepakatan harga Terlapor turut hadir; ------------------------------


25/74

SALINAN

halaman 25 dari 74

44.5 Bahwa tidak ada iuran rutin ke AKLI;--------------------------------------------------

44.6 Bahwa benar Terlapor benar membayar konstribusi sebesar Rp.65.000 ke AKLI

Berau melalui pak sirajuddin; ------------------------------------------------------------

44.7

Bahwa dalam melakukan gambar jaminan instalasi yang melakukan Bisa siapa

saja yang bisa gambar. Kadangkadang adik Terlapor, aliyudin namanya; -----

44.8 Bahwa Terlapor beli gambar Itu dari AKLI Berau. Dari pak amir. Itu beli

blangkonya saja. Itu yang baru yakni tahun 2013; ------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VII, namun yang bersangkutan

tidak hadir tanpa alasan yang jelas (VideBuktibukti B18); ----------------------------------

46.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan SidangMajelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XI, namun yang bersangkutan tidak

hadir tanpa alasan yang jelas (VideBuktibukti B19); -----------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis


47.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Gopran Umar selaku direktur CV Sumber

Maju; ----------------------------------------------------------------------------------------

47.2

Bahwa keterangan Terlapor sama dengan keterangan yang diberikan pada

Terlapor XIII; ------------------------------------------------------------------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIII, yang pada pokoknya Majelis


48.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Gopran Umar selaku perwakilan CV.

Karya Jaya Mandiri; -----------------------------------------------------------------------

48.2

Bahwa Sdr. Gopran Umar terlibat dalam 2 perusahaan yaitu sumber maju dan

karya jaya mandiri, yang punya orang tua yaitu sumber maju; ---------------------

48.3 Bahwa peran di kedua perusahaan tersebut Di Sumber Maju sebagai kuasa saja ,

yang punya sendiri di Karya Jaya Mandiri; --------------------------------------------

48.4 Bahwa kehadiran Gopran umar mewakili kedua perusahaan tersebut; ------------

48.5 Bahwa Terlapor menjelaskan pada saat tahun perkara tersebut di 2011 ibu

nurhayati yang banyak mengetahui; ----------------------------------------------------

48.6 Bahwa pada pertemuan tersebut Terlapor diwakili waktu itu dan saya setuju saja

dengan kesepakatan tersebut; ------------------------------------------------------------

48.7 Bahwa terkait jaminan gambar Itu menurut Terlapor sudah merupakan

pengecekan dan biaya lain-lainnya. Dan itu merupakan jaminan selama 4 tahun.


26/74

SALINAN

halaman 26 dari 74

Namanya barang sekarang ada saja perbaikannya. Di lapangan jika sudah rusak

dengan langganan A maka dia hanya cari orang A saja; -----------------------------

48.8 Bahwa Terlapor tidak mengeluarkan jaminan / garansi kepada konsumen; ------

48.9

Bahwa Terlapor mengenakan harga Sekitar Rp. 2.700.000 untuk 4 titik; ---------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VIII, yang pada pokoknya Majelis


49.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Idham selaku Direktur CV Alifah; ------

49.2 Bahwa Terlapor merasa kesepakatan itu bukanlah kesepakatan harga, karena pada

saat itu CV Alifah sudah tutup. Saat itu hadir karena diundang oleh AKLI; -----

49.3

Bahwa Terlapor membayar iuran yang sebesar Rp.65.000; -------------------------49.4 Bahwa jika sudah ada instalasi yang terpasang maka konsumen masih membayar

Rp.1.500.000 -------------------------------------------------------------------------------

49.5 Bahwa untuk pemasangan listrik mengenakan tarif 2.5-3 juta; ---------------------

49.6 Bahwa yang menentukan jaminan gambar 1.5 juta adalah AKLI; -----------------

49.7 Bahwa untuk pemasangan listrik tidak mungkin dibawah 2 juta; ------------------


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis


50.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr.Rusdiansyah selaku kepala perwakilan PT

Sudi Indah di Nunukan; -------------------------------------------------------------------

50.2 Bahwa tanggapan Terlapor terhadap tarif gambar sebesar Rp 1.500.000 adalah

Pada waktu itu memang membuat kesepakatan seperti itu,. Ada acuan harga dari

DPC AKLI Berau mengenai pemasangan instalasi listrik. Disitu tertera

Rp.1.500.000. kita lihat kondisi pelanggan kita. Dalam menghadapi konsumen

baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, memang itu harga yang kita

terapkan. Saya juga mewakili kantor pusat sudi indah di Tarakan. Kami tidak tahu

ada undang-undang yang melarang kesepakatan ini. Kami masih awam pak.

Masalah undan-undang kita belum pernah disampaikan seperti ini, baik dari DPC

AKLI maupun AKLI Berau. Setelah kita diperiksa di Polres Nunukan,

ditunjukkan buku mengenai aturan instalasi listrik. Dalam tahun 2014 ini jangan

lagi ada kata-kata jaminan instalasi listrik itu disampaikan pak sihombing dari

dinas esdm. Saya memohon berbesar hati, kalau kita tahu ada undang-undang

yang melarang tindakan kesepakan itu kita mohon maaf; ---------------------------

50.3 Bahwa ketika ada pelanggan yang tidak mampu Terlapor mengenakan tarif sekitar

2jutaan untuk instalasi;--------------------------------------------------------------------


27/74

SALINAN

halaman 27 dari 74

50.4 Bahwa Mengenai kontribusi Rp.65.000 pemanfaatannya disalurkan ke DPC AKLI

Berau; ----------------------------------------------------------------------------------------

50.5 Bahwa Terlapor diangkat menjadi perwakilan di Nunukan pada tahun 2014;----

51.


Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis


51.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sirajuddin selaku perwakilan PT Nusa

Mandiri Nunukan didampingi oleh Sdr. Herwin; -------------------------------------

51.2 Bahwa keterangan yang diberikan Terlapor sama dengan keterangan pada

pemeriksaan Terlapor XIV; --------------------------------------------------------------

52.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan SidangMajelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor XIV, yang pada pokoknya Majelis


52.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Sirajuddin selaku perwakilan DPC AKLI

Berau Koordinator Nunukan didampingi oleh Sdr. Herwin; ------------------------

52.2 Bahwa di AKLI sekarang sebagai mantan koordinator; -----------------------------

52.3 Bahwa Terlapor sebagai kepanjangan tangan AKLI Berau terkait kesepakatan,

Terlapor menjadikan acuan dan membahas dengan teman-teman AKLI; ---------

52.4

Bahwa terkait setoran dari anggota Terlapor mengakui untuk konsumsi rapat,

fotocopi, dan sisanya disetor; ------------------------------------------------------------

52.5 Bahwa Terlapor sebagai penyedia formulis gambar instalasi, dan blangkonya

disediakan oleh AKLI Berau; ------------------------------------------------------------

52.6 Terkait mitra, Terlapor tidak tahu; ------------------------------------------------------

52.7 Bahwa Terlapor mengakui punya stok formulir dan harganya 45ribu perlembar;

------------------------------------------------------------------------------------------------

52.8

Bahwa uang 45ribu tersebut dikirim ke Berau (AKLI); -----------------------------

52.9 Bahwa terkait harga Terlapor mengakui membicarakannya dan mengacu dari

AKLI Berau; --------------------------------------------------------------------------------

52.10Bahwa Terlapor menjadi koordinator pada tahun 2011-2012; ----------------------

52.11Bahwa terkait acuan harga Terlapor mengakui dijadikan acuan tertinggi, dan

merasa tidak ada masalah terkait hal itu; -----------------------------------------------

52.12Bahwa Terlapor mengatakan untuk yang mengaudit AKLI sesama anggota; ----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi DPD AKLI yang pada pokoknya

Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (VideBuktibukti B26);--------

53.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Sdr. Giman Santoso selaku ketua DPD AKLI

Kalimantan Timur dan didampingi oleh Nixon Butar-Butar dan M.Ridwansyah;


28/74

SALINAN

halaman 28 dari 74

53.2 Bahwa struktur organisasi AKLI dari pusat di Jakarta sampai di Kabupaten-

kabupaten; ----------------------------------------------------------------------------------

53.3 Bahwa untuk Tarakan dan Nunukan Itu cabang dari AKLI Berau, akan tetapi

kesepakatan harga perkara ini kesepakatan dari mereka, sebenarnya dasar harga

dari cabang Berau itu hasil rujukan dari pemerintah daerah (Dinas Pertambangan

Kaltim) dan AKLI maupun AKLINDO. Dinas Pertambangan membuat harga

analaisa sekatar 3,5 Juta. Itu merupakan harga yang murah; ------------------------

53.4 Bahwa terkait harga sebenarnya mengikuti harga pasar setempat, kita mempunyai

batasan untuk tidak diatas harga yang diberikan AKLI sebagai acuan. Dari DPD

tidak menginstruksikan, karena organisasi memerlukan biaya; ---------------------

53.5

Bahwa terkait sanksi Kalau untuk harga tidak akan ada sanksi, namun untukpelanggaran terhadap aturan organisasi bisa diberikan sanksi; ---------------------

53.6 Bahwa harga 3.150.000 Kesepakatan bersama dari AKLI maupun AKLINDO

yang disetujui Dinas Pertambangan. AKLI Dan AKLINDO diundang oleh Dinas

Pertambangan untuk membahas rencana Pergub Sesuai AD/ART telah diatur

mengenai pembentukan DPC diatur untuk terbentuknya DPC minimal 10 Badan

Usaha, yang meliputi Kalimantan Utara.PLN Menginiasi untuk membahas harga

instalasi listrik. Saksi diundang oleh Distamben untuk membahas harga

pemasangan instalasi listrik yang wajar. Dasar; ---------------------------------------

53.7 Bahwa yang menginiasi pertemuan terasebut adalah Dinas Pertambangan di

Samarinda, yang hadir adalah AKLI Kalimantan Timur, dalam pertemuan itu

dibahas secara khusus tentang harga pemasangan intalasi listrik, saksi diberikan

formula tentang harga eceran tertinggi maupun harga eceran terndah. Saksi dari

AKLI sudah mebuat analisa. Posisi saksi sebagai mitra pemerintah yang punya

tanggung jawab moral, saksi dimintai pandangan dan saksi memberikan analisa

harga satuan; --------------------------------------------------------------------------------

53.8 Bahwa masing-masing sudah mempunyai konsep, karena saksi akan dimintai

standar harga yang wajar, analisa saksi mulai dari harga masing-masing

komponen untuk pemmasangan instalasi listrik. Pada saat itu saksi mulai rapat

kurang lebih 3 jam, dalam diskusi itu memang terbentuk tim perumus dan follow

upnya tidak ada karena Pergub tidak terbit. Rumusan ini samapai ke Sdr Erwin

karena saksi menganjurkan untuk menaati hal itu dengan harapan kita seara

konsisten untuk menaati kesepakatan itu; ----------------------------------------------

53.9 Bahwa harga 3,15 juta itu untuk menghargai pertemuan dan menjadikan pijkan

dalam pengerjaan Instalasi Listrik. Tidak ada resume resmi dalam rapat tersebut;

53.10Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan table tarif, yang saksi sampaikan analisa

yang terdiri material dan keuntungan; --------------------------------------------------


29/74

SALINAN

halaman 29 dari 74

53.11Bahwa Karena yang mengundang adalah pemerintah, jadi hasil rapat itu saksi

anggap harus dilakukan untuk melindungi konsumen. Dalan rangka memberikan

harga yang normal, pada saat itu harga bisa mencapai 5 -10 juta. Dengan adanya

harga yang wajar ini, saksi diteror oleh banyak pihak, saksi ingin melindungi

konsumen untuk melindungi konsumen di Kalimantan Timur Tujuan Saksi untuk

memberikan harga yang wajar kepada masyarkat; -----------------------------------

53.12Bahwa Saat ini harga sudah tidak 3,15 juta tapi 2,1 juta; ----------------------------

53.13Bahwa Setiap ada raker kita sudah menyampaikan bahwa tidak ada lagi gambar

instalasi, harga gambar itu termasuk dalam per titik lampu. Setiap cabang

mempunyai pertimbangan lain seperti transportasi yang menambah harga; ------

53.14

Bahwa Pengumuman mengenai tariff itu tadi hanya diketahui sampai DPC; ----53.15Bahwa dalam pertemuan itu ada anjuran dari pimpinan sidang (Pak Vinsen) dan

kemudian diganti oleh bapak David karena Pak Vinson, bukan merupakan

perintah; -------------------------------------------------------------------------------------

53.16Bahwa terkait analisa harga Saksi minta masukan dari masing-masing DPC, saksi

juga ada masukan untuk transportasi karena Itemnya kabel pudding, box sekring,

klem, elbo, fiting, saklar tunggal saksi hitung berdasarkan harga pasar. Untuk

lebih jelasnya saksi akan mengirimkan analisa harga yang sudah saksi buat; ----

53.17

Bahwa dalam rapat tidak ada komponen jaminan gambar instalasi; ---------------

53.18Bahwa semua yang diundang memberikan konsep dan di ketik, semua pihak

memberikan masukan. Analisa tidak hanya daari AKLI, tapi dari asosiasi sejenis

yang meemberikan usul ke pemerintah. Dalam pertemuan itu ada DPR, Pak

Sukamto; ------------------------------------------------------------------------------------

53.19Bahwa AKLINDO juga hadir, yaitu ketua DPD H kamarudin dan ketua DPC

Samarinda Sukamto; ----------------------------------------------------------------------

53.20

Bahwa Ada dokumen kontribusi pemasangan alat listrik, senilai Rp 10.000 dan

saksi

perkara nomor 11kppu l2013

Documents