peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 4 tahun 2015 ttg desa

7/25/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 ttg desa

1/49

:1,

BUPATI

C]ANJUR

PERATURAN

DAERAH

(ABUPATEN

CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 20]5

TENTANG

DESA

DENGAN

RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

BUPA'TI

CIANJUR,

oahra rntuk

me.akstrJ{dn

kernruan

L.d.1e

UnddnC

Nomor

6

'Ialun

2014

tent@g

Desa

jo

Perarure

Der"rin.ah

Nomo- 43

lahun

i0ta

renrang

p-rdru-qn

Pelal.smad

UndangUlddA

t\omor

6 Tahrn 20t4

tentmg

Desa, mai{a

untuk tertib, teiarah

dm

memjtiki

kejelasan

tujudnya

perlu

dibentuk

pemerintanm

Desa;

bah$E

oerdss

kd

Derlimbangdn

sebagmana

dimaksud dalam

hurui

a,

perlu

menetapkan

peFtum

DaeEh

tentdg Desa;

Pasal

i8 ayat

(6)

Undang-Undmg

Dasar

Negara Republik

Indonesia

Tahun

1945;

Undang Undang

Nomor

14

Tahun

1950

tentang

Pembe.tukan

Daeran-DaeEh

Kabupaten

Dalam

Lingkuhgan Propinsi

Jawa

Bdar

(Berita

Neg a

Republik

Indonesia

T

ahun

1950)

sebasaimda

telah

diubal

dengd

Undang,Undang

Nomor

4

Tahun 196a

tentmg

Pembentukm Kabupaten

Putual


2/49

2

4.

Undmg-Undang

Nomor 23 Tanu

201.1

tentang

Pemelintahad Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indone6ia

Tahun 20Ia

Nomor

244, Tamballm Lembdd

Negtua Republik Iddonesia Nomo

ss87) sebagaoea

telah beberapakali

diuban temkhir dengan Undang

Unddg

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahu 2014 tentmg

Pemerintanm

Daeran pembaran

Negara

Repuhlik

Indonesia

Tahun

2015 Nomor 5a, Tambanan Lembaran

Negtra Republik lndonesla Nomor 5679);

5,

PeratuEn Penerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang

Peratumn Pelaksanaan Undmg-Unddg

Nomor 6 Tahun

2014

tentug

Desa

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tanun 2014 Nomor

123,'tmbanm kmbdm

Negara Republik

Indonesia Nomor 5539),

6.

Peraruran

Menteri Dalm Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedomd Teknis Peraturan di

Desa

(Be.ita

Negara

Republik

Indonesia

Tanun

20

14

Nomor

209

I)j

7, PeEtur@

Mentei Dalm Negeri Nomor

1I2 Talun 2oI4

tentang Pemilihan

Kepala Desa

(Berita

Negda

Republik

Indonesia Tahu 2014 Nomor 2092);

a,

Peraturm Mente.i Ddm

Negeri

Nomor

113

Tahun

2014

tentang Pengelolzd Keuangan

Desa

(Berita

Negda

RFpubl,k lndone"ia T"hJn

r0'4

\omor20qJl:

9. Peraturan Menteri

Dalm

Negei Nomor 114 Tahun 2014

tent@A

Pedomao Pembangunan

Desa

(Berita

NegaE

Peprblik

lndone.i.Tahur

20

l4

Noro,

2004):

10,

Peratum

Menteri Desa,

Pembangund

Daerai

Te.tinggal, dm TElsmigrasi

Nomor

1 Taiu 2015

tentang

Kewenmgm Desa

(Berita

Negara Republik

Indonesia Taiun 2015 Nomor

154);

11. Peratuie Menteri

Desa,

Pembangunan

Daeran

Tertinggal

dm

TEnsmigrasi

Nomor 2 Tahun 2015

tentang

Pedoman Taia aertib dan

Mekmise

Pengambild MusyawaEh(Berita

Negda Republik

Indonesia Tahun 2015

Nomor 159)j

12. Peratuian Daerah

Kabupaten cianjur Nomor 03

Tahun

20Oa

tentmg

Urusd

Pemerintahan

Daerah

(Lefrbdan

Daerah Kabupaten

cimjur Tanm 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah

Kabupaten Clmjur Nomor 07

Tarlun

2ooa tent@g

organisasi Per@gkal

Daeran

dan

Pembentukan

organisasi Peregkat

Daeeh Kabuparen

cianjur

(Lnbdan Daeran KabuPaten

cianjur

Tanu

2ooa

Nomor

07

sen D) sebasai@na

telrll

beberapakali

diubah terar.nn

dengan PeEturan

Daerah Kabupatetr

Ciajur

Nohor

9 Tahun 2013 tentang

Perubahu

(etiga

Atas Peraturan Daerah

Nomor 07 Tahun 2004

tentang

Oiganlsasi

Perangkat

Daemh

d@

Pembentukan

Organisasi

Perdgkat

Darah

Kabupaten

Cianjur

tEmba.an Daerah

Kabupaten

Cianjur

Tahu 2013


3/49

3

Dens@ Persetuiuan

Be6ana

DEWAN PERWAKILAN

MKYA'|

DAERAHKABUPATEN

CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUS(AN

:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII'|ENTANG DESA.

BAB I

KETENAUAN

UMUM

Pasal

I

Dalam Peraturan Daerah ini

yang

dimaksud

dengd:

1.

Peme.intal Pusat

selanjutnya

disebut

Pemerintah

adabn Presiden

Republik Indonesia

yang

memegang

kekuasaan

penerintahm

negda

Republik

Indonesia

sebagaimana dimaksud

dalm

Undang-Und@g Dasar

Negda Republik Indonesia

Tahun 1945,

2.

Peme.intahan

Daerah adabn Pemerintal Daeran dm

menyelenggarakan

lmsm

pemerintahan

menurut

asas

otonomi dan tugas

pembaituan

densao

prinsip

otonoml

seluas-luasnya

dalan

sistem

dan

prinsip

Neg{a

Kesatum

Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud

dalam

UndmA-Und@g Dasar

Negam

Republik

Indonesia

Tahun 1945-

r Pene.'rth

Daere roalai

Bupari

sebagai Jnsur

pFn)e'cnggdra

Ppap-irurar

Daer.h

\tuA

m"mirpin

pelaksaan

urusan

pemeintahan yang

menjadi

kewenesm daerah otonom.

4. Provinsi adalan P.oviosi Jawa Bdat.

5.

Daeran

adalah Kabupateo cianiur.

6.

Bupati

adalan

Bupati Cianjur.

7.

Kecamatm

adaDn

wihyah

kerja Cmat

sebagai

pemngkat

daerai

Kabupaten

Cimjur.

a. Camat adaian

pemimpin

dm koordinator

petryelenggaraan peme.intahan

di

wilayan ke.ja

kecmatan

yang

dalam

pelaksanam

iugasnya

mempercleh

pelimpanan

kewenangan

pemerintanm

dari Bupati untul{ men@gmi sebagian

uruse otonomi

daer.n dd

menyelengga..l


4/49

4

9. Desa

adahn

desa dd

desa adat

atau

veg

disebul

dengd

naha

lain,

seldjutnya

disebut

Desa adahn

kesatuo

masy{akat

hukum

ymg

memiliki

batas

wihyan

yang

beryensg

untuk

mengatur dan

menglrs

urusan

pemerintah@, kePentingan

masvarakat

seLemoa.

beraas&k4r

pranarsa

maslaakat,

tak

6sal

usJl,

dd/atau

tak mdisional

varg di.kui dcn

dihomati

dald

slstem

Pemerintahd

Negara

Kesatm

Repubiik

lndonesia.

10.

Pemerintahan

Desa adalah

penyleneBdaan urusan

Demerin

a}jM od

kFpen.irg

masvddlr

seterpal

itatm

sisten

peme.inla}an Negara

Kesatuan

Republik

11.

Pemerintai

Desa

adalah

KPala

Desa atau

vang

disebut

dengm nama

lain

dibdtu

permgkat Desa sebagai

un6ur

penlelelggara Pemerintahd

Desa.

12.Badan

Permusyawdatm

Desa

v@g

seianjutnva

disingkat BPD adalah

lembaga

vang

melaksear


5/49

5

19.

Peralura

Desa adalah

peraturan

Perundang_undoge

yug

ditetapke oleh

Kepala Desa

stelah

dibahaB da

disepakati bersma

BPD.

20. Pembangun@

Desa adalah upaya

peningkatan

kualitas

hidup

dd kehidupan

untuk sebesd

besamya

kesejahleman tr@ydal


6/49

6

30.

Anggdd Pendapatm

dm Belanja

Daerah

yds

sel@jutnya

disingkat

APBD

adahn

redcda

keuangd

tanund

Daerah

yang

ditetapkan

deEgd

peraturd

BAB

N

PENETAPAN DESA

DI

KABUPATEN

CIANJUR

Pasal

2

(l)

Dengm

Peraturan Daeran

ini

ditetapkan

jenis

kesatuan

msyarakat hukum

yeg

memiliki

batas wilayah

y@8

beMenang

untuk mengarur

dan

mengurus

uusd

pemeintahan,

kePertingan

aasydakat

setemPat

berdasdkan

prakrsa

masydakat,

h.1{ asal usul,

dd/atau

hak

tradisional

yary

diahi dan dihomati

dal@

sistem

peme.intahan

Negara

(esatum

Republik

Indonesia,

yang

ada di DaeEh

adalah Desa

{2)

Desa-Desa sebagaimana

dimaksud

Pada

ayat

(I)

adalah

sebagaihana

tercaEtum

dalm

Lampi.an

sebagai bagian

)ane

.rdrk .e

pis.,hkd

odr

Peraruran Dq-rah u

'.

BAB

II]

PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukd,

Penghapus

dan Pengeabungd

Desa

Pasa13

{1)Pembentukm

Desa dapat

beruPa I

a.

Pemekar@

dari

1

(satu)

Desa

menjadi 2

(dua)

Desa

b. Penggabung@

baglan

Desa ddi Desa

yms

bersandins

menjadi

r

(satu)

Desa; atau

c.

Pengsabungm

beberapa

Desa

menjadi

1

(satu)

Desa

(2)

Pembentukd

Desa sebasaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

hads

memenuhi

sydat

sebagaiMa

yang

tebn

ditetapkan di

dalm

pe6turd

perundanga _undaogd,

Pasai

4

(1)

Pembentukan,

Penghapusd

dan

pensgabungan

Desa

dapat

diusulkan

oleh Pemenntan

Desa

kepada

Pemennd

Da-rh

cbs

daslr LsLJd

p4''L'a

peobentukan Desa delgd

dempertimbdgkan

p

akarsa

mss)deat

dcs..

a'.. J.Jl.

adl

rsLiadJr'

kond'si

sosrs,

bJd"),

masydal


7/49

7

(3)Mekanise pembentukan,

penghapusan

Desa

oleh

dilaksmakm

sesuai

dengd

perundang

undaogan.

Basian

Kedua

Pasal s

Perubanm Status

Desa

(1)

Perubahan

status

Desa

meliputi;

a. Desa menjadi

KeLuraha;

b.

Kelurahan menjadi

Desa.

(2)

Perubahan

status

Desa

sebagaimam dimaksud

ayat

{tl

dil5]{shakan sesuai

dengan ketentud dengm

peraturm

perundang

undansd.

Penggabungan

dd

Pemerintall Daerah

ketentuan

peraturan

Pasal6

(1)Pemerintan

Daerah

ddm

mempml


8/49

a

(2)

Jenis kewe@san

Desa

meliputi:

a.

kewendga berdasdkan

hak asal usul;

b.

kewendgm lokal berskala

desa;

c. kewenangan

ymg

dituBa6kan

oleh Pemrintah,

Pemerintall Daerah

Prcvinsi, atau Pemerintah

Kabupaten; dan

d.

kewenmgan lain

yang

ditugaskan

oleh Pemerintah,

Pemerintah

P.ovinsi,

atau

Peme.intan

IGbupaten

sesMi

dengan

keretrtuan

perature

perundmg-

(3)DaJtar

ruang

lingkup dan

jenis

kewenancan

Desa

seba+aitutua

dinaksud

pada

ayat

l9

nuruI

a do

huruf

tr

ditetapkan denem

Petutu

Bupaii.

(4)Desa

dapat

memilih

jeni6

kewen@gan

ydg

telah

ditelapkan oleh

Peratur@

Bupati

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat 3 berdasdkan

hasil Musyawdah

Desa

dm ditetapko

dengan

Peiature Desa,

Pasal

9

Ruang

lingkup ds

jenis

kewendgan Desa sebagai@a

dimaksud

dalam

Pasal

a menjadi

pedoman

utuk:

a.

penlusunan

struktur

orgmisasi dan tata

kerja

Pemerlntah Desa;

b.

perumusan

uraian

tugas Kepala Desa dan

Perangkat

c.

penlrsuns

perencanaan pembangunm

Desa; dan

d.

pengelolaatr

keuangd De6a,

Bagis

Kedua

Penyelenggdam

Kewenangan

Desa

Pdagmf 1

Umum

Pasa110

(1)

Desa di dalam

pelaksdaan

kewen@sannya

dapat

menerima

penugasan

kewenangan ddi Pemerintah

du/atau

Pemerintah, Pemerintah

Provinsi,

atau

Pemeiintai

Kabupaten

meliputi Penyelenggaraan

Pemerintahm

Desa, Pelaksanaan

Pembangunan Desa,

Pembinam

Kema6yarakatan

Desa dd Pembe.dayaan

Masydal


9/49

9

PasaL 11

Penyelenggmd kewndgm Desa berlujud

utukr

a. menlngkatkan

pendapatan

Desai

b.

meningkatkan kemajuan Desaj

c. meninskatkan ke6ejahteraan masyarakaq dd

d. meningkarkd

pelayman

masyaralat-

Puag;.af2

Penyelenggdaan

(ewenogan

Desa

Pasal

12

(1)

Penyelenggace

kewenangd Desa dilaLsan.km oleh

Pemerintan Desa.

(2)

PenyelenggaEu

kewenange

Desa sebagaimana

dimat{sud

pada

ayat

(1)

djjabdkm

dalam

prosram

d@

(3)

Pelaksmaao

progrd

dd

kesiate

Desa

sebacaimda

dimaksud

pada

ayat

(2)

mengikutsertakan

BPD,

Lembaga Kemasyankatan Desa dan unsu masyarakat

Pa6al13

(1)

Dalam rmgka

pelaksanaan

kewendgan

Desa

sebagaimana

dimaksud dal@

Pasal

I

Pemerintan Desa

berkoordinasi

dm berkonsultasi kepada Pemerintan,

Peheintah

Prcvinsi, atau Pemerintah Daerah.

(2)

Untuk kelmcard

koordinasi sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

dibentuk

forum

pembina

Desa

di

stiap

(3)

Forum

pembina

Desa sebagalmana dlmaksud

pada

ayat

(2)

terdiri

atas Kepala

Desa, Ketua BPD, bintaE

pembina

desa dan

bhayd8k

a

pembim

kemanm dan

ketertibd

]msydal


10/49

10

Paragcl3

Pendan@n

Kewendgan

Desa

Pasal

15

rI'

PenvelenssarM

kewPnangar

oe6e

betoasarke

hak

'

asr

usuiia

kewends.n

lokal

bFrsksla de\a

didand

rr'

Penvelenep,rad iewrna.sd

lokalb"rskcl2

desa selain

diddar

;eh

ADB

Desd,

iucd

d5p"r

didanrr

oler

Anssdd

Pendapatd

dn Betani.

N'Bda da

AnggtrM

Pcndroa ao

dar

BFlmia

Daer"h

Provms,

dan

An883ra-

Penda;atd

dm

Belanja

Daeran.

r'tr Pen\ele.ssd*n

kesendncan

Desa

vdB

d

ug"sl'd

","i

pmerl-,tr

Dde6h

doa_ai

oleh

Ansc'rn

PendaPatan

dan

BeLanja

Daerah.

Pasal

16

(etentuan

lebih

lanjut

mensenai

kewenansm

Desa

".tag"imma

ai-ats.a

aal@

Pasal

a

smpa

dengan

Pasal

15

diatur dengan

Pe.aturan

Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN

DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pembmgunan

Desa

Paragraf

I

UmuD

Pasal

lT

r,t

Perennul

De"a

Fnr sun

pe-en.Maan P"mbdgun"r

D-- 6esr..

delAe

k.wFoa'gdnva

deng4r

nFnga'u

pada

perencanaan

pembMgunM Daerah'

12)

Pr.b-nsunan

Deqa sebda6r"na

dima-k"ud

pt'la

a)2'

rtr

diri,sanrkan

olFh

Pemerinrd}

D.s, drn86n

melibarka_

rrun-n

mas].r"k..

de'a

denge

sems'gar

r3l Mas\-rakdt

DFsa

bernak

me'Jakm

P"mantauan

terh;dap

pelaksanatr

Pembangunm

Desa'

tar

Da'dm

rdci.

Peren"ana"n

ddn

pel-ksmad

'

."-r.""-,n-i oes" s"bssa'Tana

dimaisJd

Pada

avat

I r d; {)1.

Prmen

1

arh

Desa

didmping

ol'h

i,merinrah

Da",sh \eg

sr.da

.eknis

d,laks"n.-kan

oleh

organisasi

Perangkat

daeEh'

rsr

CdaL

mel.kukan

koord:ndsr

prndarprngd

s"bac.,n

Mc

drmaisrd

pada

rvat

t4l

diwLdvahnv'


11/49

t1

Pasal

la

(1)

Perencanad

Pembdsunm Desa

diselenesarako

denaan mengikutsertakan masvaralat Desa.

(2)

Dalam

menFsun

perencanaan

Pembangunan Desa

sebasaimana dimaksud

pada

ayat

(1),

Pemerintah Desa

wajib

menyelenggdar{d

musyawdal

perencoao

Pembmgunm

Desa.

(3)

Musyawd.n

perencanam

Pembdgun@

Desa

menetapkan

prioritas,

prcg.am,

kegiats, dan

kebutuhan PembmAum Desa

ymg

didmai oleh

Anegaran Pendapats

dan

Belsja Desa, swadaya

masydakat Desa, dd/atau Angga.an Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten.

(4)

Prioritas,

progFm,

kesiatu, dan kebutuhan

Pembmgunm

Desa

sebagaidda dimaksud

pada

ayat

(31

dirumuskd

berdasskan

penilaian

terhadap

kebutuhm

masydakat

Desa

yatrg

meliputi:

a-

peningkatan

kualitas dan akses terhada

pelayanan

b.

pembdgunm

dm

pemelihdam

tulrastmktu dm

Linekunsan berdasarkan

kemampuan

teknis dan

sumber daya

lokal

yang

tersediai

c.

pengembmgan

ekonomi

pertanis

be.skala

d.

pengetubangan

dan

pemanfatan

teknologi tepat

guna

untuk kemajuan ekonomi; dan

e.

peningkatan

kualitas

ketertiban

dm

ketentermd

masyamkat

Desa

berdasarkan

kebutuhan

masyaEkat

Desa.

P*agal2

RPJM Desa dao

RI


12/49

t2

(.r) RPJM

Desa dd RI@ Desa merupa&d

pedo@

dd@

Penlusunan

APB

Desa.

(5)

Program

PemeriDt.n,

Pemenntan

Pemerintah Daerah

yang

berskala

dikoordinasikan

dan/atau

pelal


13/49

14

lJt

l.,su15n Pemprirroh

De>z

sFoaearmana

dimaksud

pdda

av.r

(ll

dan

a)4.

r,2,

d.hasilkan

dalad

mJsJadarah

perencanan

pembangunan Desa.

r6t

Usulan

PrmFnnla],

Dr"d seoaCdinare

drmaksld

Pad

aya'

(sJ

d.ilasifikas,ksn

berdastuksn

jenis

don l.nskup

kesenanem

Desa serta

progrm

desa.

{7r

Da

M hal

Pen

etinE}.

P"nerintsh

Prorlsi.

dan

Percmran

D.e-ai

me_v'r

rjui

usJlan

sFbaganda

dimaksud

pada

ayat

(1)

dan ayat

(2),

usulan

teBebut

dlmuat dalam

R(P

Desa

tahun

berikutnva.

Bagim

Ketiga

Pelalsanmn

Pembangunan

Desa

Paiagraf

I

Umum

Pasa125

(1)

Pembansund

Desa

dilaksanakm

sesuai

dengan RKP

,2r

PFl.*sa

larn

Pembdsunar

De"a seba8aihana

drmaksud

pada

a)rt

ll)

orlckukd

dergd

memnfetkan

kedifan

iokal dm s@ber

dava

atm

(3)

Pembangunan

lokal

berskala Desa

dilaksdaken

se'ndiri

Paragraf

2

Pelatsanaatr

Pembangunan

Desa

Pasal26

(1)

Kepala

Desa mengkoordinasikd

kegiatan

pembmsunan

Deaa

yang

dilaksoar.an

oleh

perangkat Desa dan/atau

unsur

masyarakat

Desa.

t2r

Pc'al


14/49

13

(3)

RKP Desa sebasaimana dimalsud

pada

ayat

(1)

disusuo

oleh Pemedntah Desa sesua

dengm:

a.

informasi ddi Pemerintan Daersi berkaitan

dengan

pagu

indikatif Desar

b. lmcana kegiatan

Pemerintai, Pemerintai Prcvinsi,

dd

Pemeinbn Daerail dan

c. data aspirasi masyarakat.

(4)

RKP Desa

mulai disusun

oleh

Pemeintan

Desa

pada

bulan

JuLi tal1u

berjalan dan ditetapkan detrgo

peEturs

Desa

paling

Iambat

al


15/49

15

Paragral3

Integasi

Prcgram

sektoral dan Program

Daerai

Pasal27

{l)

Pemennk},

PerPrin'd}

Provi_si,

de

PenP-irr.}

D.e,d

aerlel"nggarakai

prograr

srkrotEl

dcn

prog.am

dae.ah

yang

masuk

ke Desa-

(2)

Prosrm

sebasaimana

dimaksud

pada

avat

{1)

diinfolmsikm

kepada

Pemelintan

Desa

utuk

diintesrasikan

ke

dalam

pembdgunan

Desa-

rJl

lnlo-tusr

p-osrd

d4era}

idg

tusL-k ke

Drsa

.-brsain"-a

dimak6ud

Pad

4y.'

ll)

o.senai

'okasi

desa

sasaEn dan

pasu

indikatif

anggaran.

(.1) Proem sebasaimna

dimaksud

pada

ayat

(1)

vans

berskala

lokal

Desa dikoordinasikan

dm/atau

didelegasikan

pelaksanaannya kepada

Desa.

(5)

P1,ogI@

sebagaimana

dlmaksud

Pada

avat

(1) dicatat

dald

lampiran

APB Desa-

Eaglan KeemPat

Pemantauan

dd Pengawasm

Pembmgunan

Desa

Pasal

2a

(1)

M6ydakat

Desa

berhak

mendapatkan

inlomasi

mengenai

rencana

dm

pelaksanaan

Pembangund

(2)

Masyarakat

Desa

berhak

meLaltks

pemmtauan

rerhadap

pelaksand

Pembangunan

Desa.

(31

Masydakal

Dsa

melaporkan

hasil

peoantauan

d@

berbagai keluhm

terhadaP

pelaksanam

Pembangunao

Desa

kepada Pemerintah

Desa

dm BPD.

{4r

Pere-inran

Desr

waJrb melSinlotma


16/49

16

(2)

Pembdgunan

Kawasd

Perde6aan dilaksanakan

dalam

upaya

mempercePat

d@

meningkatkan

kualitas

pelaymd,

pembangund,

dan

Pemberdayam

masyarakat Desa

di

(awasan

Perdesas

melalui

pendekatan

pembdguna

PdtisiPatil

sebasaima.a

dimaksud

Pada

ayat

(1)

ditetaPks oleh

Bupatl

sesuai dengan

renc@

pedbaEgund jmgka

menengah Daerah.

Parag.af2

Rude

Lingkup

Pasal29

(1) Pembangund kawasm

peidesaan meliPuti:

a.

penggun@

dao

pemanfaatan

wilayah

Desa ddm

-dBl.

oenetapan

kawascn

pembagund

sesu"i

dengd

tata

rudg

(abuparen;

b.

pelayman ydg

dilakukd

untuk

meningkatkan

kesejaiteraan

Imsydal


17/49

L7

(4)

Penetapan

lokasi

pembansunm kawasan

Perdesa@

diLaksdakan

denga

mekanismel

a. Pemerintah

Desa melakukan

inventdisa6i

da

identilikasi mengenai

wilayah,

potensi

ekononi,

mobilitas

penduduk,

serta

sdda dd

prasdana

Desa sebagai

usulan

penetapan

Desa sebagai lokasi

pembdgune kawasd

Perdesaanr

b.

usulan

penetapad

Desa sebagai

lokasi

pembangunm

kawasd

perdesaan

dismpaikan

oleh

(ePala

Desa

kepada Bupati;

c.

Bupati

melakuko

kajian atas

usulm

untuk

disesuiko

dengan rencma

dan

Progrm

pembdgunan

Daeral;

dd

d. berda6arkan

hasil

kajim

atas

u6u1an,

BuPati

menetapkan

lokasi

PembaDgrrm

kawasd

perdesaan

dengm

Keputusan

Bupati.

Pasal3l

11)

Bupati

dapat

Eengusulkd

piogram

Pembdguns

kawasan

perdesaan

d] lokasi

y@g

telatr ditetapkannya

kepada

gubernur

du

kepada

Pemerlttan mehlui

(2)

Program

pemboc fu kawasd

perdesaan

yans

berasal

dari

Pemeriitah

datr Pemerintah

Proviosi

dlbahas bersama

Pemeri.tan

Daersi untuk ditetaPkd

sebagai

progrm

pembmgdm

kawasan

pedesaa.

(3)

PrcsIm

pembocunan

kawasan

Perdesas

vans

berasal

dari

Pemerintai ditetapkm

oleh

Me.teri

yang

menyelenggaiaka

lesm

pemerintahatr di bidms

perncdam

Pemba4und

nasional.

(4)

Progrm

pembangund kawasan

perdesMn

vang

beiasal

dari

Pemerintah

Proviosi ditetapkan

oleh

(5)

Program

pembansunm kawasa

perdesad

vans

berasal

dari

Pemerintah

DaeEh drtetaPkd

oleh

Bupati.

(6)

Bupati

melalukan

sosialisasi

program

Pembangunan

kawasan

perdesad

kepada

Pemeintai

Desa, BPD,

dd

Pasal32

(1)

Pembansund

kawasu

Pedesaan

diLaldrkan oleh

Pemerintah,

Pemerintan

Provinsi,

dan Pemerinbn

Darah

melalui

organisasi

permgkat

daeFh,

Pemerintah

Desa,

dan/atau

BUM

Desa

densan

mengikutsertals

masYarakat

Desa,

t)

Pedbmsu d

krwasan

perdFsaan

ydB

dilakuko oleh

Demerinrai,

Pemer.r

.aL

Provinqr,

PFmerinlai

Daerdlh.

dan

pihaL

ketiga

wajib mendayasunskm

potensi

sumbe

daya al@

dd sumber

daya manusia

serta

mengikut

sertakd

Pemerintah

Desa du

masydakat


18/49

la

(3)

Pembugunan

kawasd

perdesad

yds

berskala

1oka1

Desa wajib diserahkan

pela .sanamya

kepada

Desa

dan/atau keda sm antar Desa.

Paraglaf

4

Penggunen Aset dan

Tata Rudg Desa Dalm

Pembmguan Kawasan Peidesas

Pasal 33

(1)

Pembosunm

kawasan

pe.desas

oleh PemeliEtah,

Peme.intan Piovinsi, Pemerintah

Daerah, dm/atau

pihak

ketiga

yang

terkdt

dengd

pemanfaatan

Aser

Desa dan

tata rumB Desa

wajib melibatln Pemenntah

(2)

Perencatrmn,

pelaksanaan,

pemdlaatan,

dm

pendayagunaan

Aset Desa dan

tata

rudg

Desa utuk

pemb@eun@

Kawasd

Perdesaan

merujuk

pada

hasiL

Musyawdan

Desayang

selanjutnya

ditetapkm

dengao

(3) PeLibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)da1m

hal:

a. memberikan

informasi mengenai rencana

prcgr@

d@

kegiatm

pembmguns

kawasan

perdesaan;

b.

memfasilitasi musyawarah Desa untrk

membahas

de menyepakati

pendayasunaatr

aset Desa dan

tata

c,mengembangkd

mekanisme

perselisllm

sosial.

Bagian

Keenam

Sistem

lnformasi Pembangunan Desa

Pasa134

(1)

Desa berhak

mendapatkm akses informasi

melalui

sistem

infoimasi Desa

yaog

dikembm8kd

oleh

Pemerintah Daerah,

(2)

Pemerintan

DaeEh

wajib

menseftbangkan

sistem

informasi Desa dan

pembangunan

kawasan

peidesad,

(3)

Sistem

inro.masi Desa sebasaima.a

dimaksud

pada

ayat

(2)

meliputi fasilitas

peranskat

keras

dd

perdgkat

lunak,j ingao, seita sumber

daya tuanusia.

(4)

Sisrem

informasi Desa sebasaimana

dimal


19/49

t9

Pasal

35

(1) Pemerjntah

Daerai

menyediakan

infomasi

perencean

pembagutrd

Daerah untuk

Desa,

(2)

lntornasi

oembdgunm

DaF-a}l

sebaeajma

din.kquo

Padd

d)il

rll

melipuli:

a. rencana

pembdgunan

j@eka

menensan

Daeran;

b.

dan

kebijakan pembancunan daerah;

c- rncana strategis

oranisasi

perangkat

daeran;

d. rencda

umum

tata ruang

pilayah

Daerahj

e.

rencana

detail tata ruang

wilayah

Daeral;

I rencana

petubangunan kawas@

Perdesaanl

g,

data asPlrasi oasyekari

dan

h. inlormasi

perencsam lainnya.

Baeian

ktujuh

Denoana"n

Unr.

n Pen"rggulangan

hrniskinm

Pasal36

r'r

PemFrinh

De.o

w"iib

m.ngalokdsikd


20/49

20

Pasal

39

(rl

Sekretariat

Desa

diplmpin oleh

sekretdis Desa

dibdtu

oleh

unsE stal sekJetdiat

yeg

bertugas

membdtu

Kepala

Desadalm bidangadministrasi

pemerintahan.

(2)

sekretdiat

Desa sebagaimana

dimrl


21/49

21

d. Rekomendasi tertuli6 camat atau sebutan lain drjadik@

dasar oleh

(epala

Desa dalm

pengangkatd perdgkat

desa dengan Keputuse

Kepala

Desa.

Passl,+3

(1)

Jumian kepala urusan

dm

kepala seksi ditentukan

menurut klasifikasi

Desa

dengd ketentuan

sebagai

a. kategori a,

junnarl

kepala utusan

palidg

banyal

peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 4 tahun 2015 ttg desa

Documents