rks - peningkatan saluran phb warakas v

7/22/2019 RKS - Peningkatan Saluran PHB Warakas V

1/115

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR

DOKUMEN LELANG

PERSYARATAN TEKNIS

RINCIAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN POMPA KAPUK 1BKECAMATAN PENJARINGAN

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM TATA AIR

DOKUMEN LELANG

PERSYARATAN TEKNIS

RINCIAN KEGIATAN

1.03.04 Pengembangan Sistim Drainase

1.03.05 Pemeliharaan dan Operasional Infrastrukur Pengendali Banjir

TAHUN ANGGARAN 2013


2/115

i

DAFTAR ISI

DIVISI I UMUM

SEKSI 1.1 Ketentuan Umum

Pasal 1.1.1 Dasar Hukum Jasa Konstruksi . 1

1.1.2 Standard Rujukan . 1

1.1.3 Ukuran .. 2

1.1.4 Perbedaan Gambar .... 2

1.1.5 Sarana Kerja 3

1.1.6 Koordinasi ..... 3

1.1.7 Unsur-unsur Pekerjaan Yang disebutkan kembali 3

1.1.8 Shop Drawing... 3

1.1.9 Pembayaran Pekerjaan ...... 3

SEKSI 1.2 Lingkup PekerjaanPasal 1.2.1 Umum ........................................................... 5

1.2.2 Pekerjaan Pendahuluan Dan Penunjang ....... 5

1.2.3 Pekerjaan Bongkaran Existing .................. 6

1.2.4

1.2.5

Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah.....

Pembuangan Sisa Galian dan Bongkaran .................................................................

6

6

1.2.6 Pekerjaan Adukan/mortal semen..... 7

1.2.7 Pekerjaan Beton..... 7

1.2.8 Pekerjaan Baja tulangan ........................................ 7

1.2.9 Pekerjaan Cetakan dan Perancah... 7

1.2.10 Pekerjaan Saluran drainase beserta fasilitas...... 7

1.2.11 Pekerjaan Pasangan Batu Belah........................ 7

SEKSI 1.3. Pekerjaan Pendahuluan

Pasal 1.3.1 Mobilisasi.. 8

1.3.2 Papan Nama Kegiatan .. 10

1.3.3 Gudang / Bedeng Pekerja...... 10

1.3.4 Direksi Keet ............................................ 10

1.3.5 Foto Kegiatan/Proyek 13

1.3.6 Bahan dan Penyimpanan .. 13

1.3.7 Jadwal Pelaksanaan .. 15

1.3.8 Pembersihan Lokasi .. 18

1.3.9 Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang Ada .. 191.3.10 Penutupan Kontrak ... 22

1.3.11 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank ........ 24

1.3.12 Pekerjaan Kisdam dan Pengeringan (bila diperlukan) .. 24

DIVISI II PEKERJAAN DRAINASE

SEKSI 2.1. Pekerjaan Bongkaran

Pasal 2.1.1 Umum............................................ 26

SEKSI 2.2. Pekerjaan Tanah


3/115

ii

Pasal 2.2.1 Pekerjaan Galian Tanah 29

Pasal 2.2.2 Pekerjaan Timbunan..... 36SEKSI 2.3. Adukan Mortar/ Semen

Pasal 2.3.1 Umum 44

Pasal 2.3.2 Bahan dan Campuran . 44

Pasal 2.3.3 Pencampuran dan Pemasangan . 45Pasal 2.3.4 Dasar Pembayaran. 45

SEKSI 2.4. Pekerjaan Beton

Pasal 2.4.1 Umum 46

Pasal 2.4.2 Bahan-bahan 48

Pasal 2.4.3 Pencampuran dan Penakaran 51

Pasal 2.4.4 Pelaksanaan Pengecoran 54

Pasal 2.4.5 Pekerjaan Akhir 58

Pasal 2.4.6 Pengendalian Mutu Di Lapangan 60

Pasal 2.4.7 Pengukuran dan Pembayaran 61

SEKSI 2.5. Baja Tulangan 63

Pasal 2.5.1 Umum .. 63

Pasal 2.5.2 Bahan-bahan 65

Pasal 2.5.3 Pembuatan dan Penempatan 66

Pasal 2.5.4 Pengukuran Dan Pembayaran 67

Pasal 2.5.5 Pintu Air 67

SEKSI 2.6. Pekerjaan Cetakan dan Perancah 70

Pasal 2.6.1 Umum 70

Pasal 2.6.2 Pelaksanaan 74

Pasal 2.6.2 Dasar untuk Pembayaran 78

SEKSI 2.7. Saluran Beton Pabrikasi U- Ditch dan Box Culvert 79

Pasal 2.7.1 Ruang Lingkup Pekerjaan 79

2.7.2 Persyaratan Untuk Pabrikan 79

2.7.3 Persyaratan Teknis 80

2.7.4 Karakteristik Produk 83

2.7.5 Pengukuran Dan Pembayaran 83

SEKSI 2.8. Pekerjaan Kurasan Saluran 85

Pasal 2.8.1 Jenis Pekerjaan Kurasan 85

2.8.2 Pelaksanaan Pekerjaan Kurasan 85

2.8.3 Dasar untuk Pembayaran 86

SEKSI 2.9. Pekerjaan Pasangan Batu 87

Pasal 2.9.1 Umum............................ 87

2.9.2 Bahan......................................... 88

2.9.3 Pelaksanaan ......................... 88

2.9.4 Pengukuran Dan Pembayaran 90

SEKSI 2.10. Pengukuran Dan Uji Laboratorium 92


4/115

iii

DIVISI III PEKERJAAN PENUNJANG

SEKSI 3.1. Pekerjaan Penunjang 95

Pasal 3.1.1 Fasilitas dan Pelayanan Pengujian 95

Pasal 3.1.2 Transportasi dan Penanganan 98

Pasal 3.1.3 Pemeliharaan dan Pengaturan Lalu Lintas 108


5/115

Spesifikasi Teknis / TA 2013

1

DIVISI I PEKERJAAN PENDAHULUAN

SEKSI 1.1

KETENTUAN UMUM

1.1.1 Dasar Hukum Jasa Konstruksi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diberlakukan :

a. SNI (Standar Nasional Indonesia)b. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, NI.2c. PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik, apabila ada pekerjaan pembangunan

rumah pompa.

d. SPLN (Standar Perusahaan Listrik Negara), apabila ada pekerjaan pembangunanrumah pompa.

e. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.f. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

g. Surat Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan PendayagunaanAparatur Negara No. 59/MKWASPAN/6/98 Perihal Pengadaan Barang dan JasaPemerintah.

h. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.

i. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2082/2012 tentang KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Tahun Anggaran 2013

j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)Tahun Anggaran 2013 Nomor 316/DPA/2013 tanggal 26 Februari 2013.

k. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

1.1.2 Standar Rujukan

a. Bila bahan-bahan atau mutu pengerjaan disyaratkan oleh spesifikasi ini harusmemenuhi atau melampaui peraturan atau standar yang disebutkan secara khusus,

maka adalah tanggung jawab Penyedia Jasa untuk menyediakan bahan-bahan dan

mutu pengerjaan seperti itu.

b. Dalam pengadaan semua jenis barang/bahan yang digunakan dalam pekerjaan,adalah merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa untuk membuktikan bahwa telahdipenuhi persyaratan rinci dari peraturan dan standard yang disebutkan untuk


6/115


2

membuktikan bahwa jenis barang yang diadakan dalam pekerjaan memenuhi atau

melampaui persyaratan ditetapkan.

c. Pengguna Anggaran Satuan Kerja berhak untuk menolak jenis bahan/barang yangdigunakan dalam pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang

ditetapkan. Selanjutnya Pengguna Anggaran Satuan Kerja berhak dan dengan tanpa

mengabaikan cara penyelesaian lainnya untuk menerima jenis barang yang tidaksesuai dan diikuti dengan suatu penyesuaian dalam harga satuan atau harga

borongan untuk jenis barang/bahan tersebut.

d. Juga merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa, disyaratkan demikian olehDokumen Kontrak atau permintaan tertulis dari Pengguna Anggaran Satuan Kerja,

untuk menyerahkan kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja semua bukti yang

diminta bahwa bahan-bahan atau mutu pekerjaan atau kedua-duanya, memenuhi atau

melampaui persyaratan peraturan atau standard yang disebutkan secara khusus.

e. Penggunaan standar yang tercantum dalam Spesifikasi ini mencakup, tetapi tidakterbatas pada, standar yang dirumuskan oleh badan-badan dan organisasi-organisasi

berikut:

SII = Standar Industri IndonesiaSNI = Standar Nasional IndonesiaAASHTO = American Association of State Highway and Transportation

OfficialsACI = American Concrete Institute

AISC = American Institute of Steel Construction.ANSI = American National Standard InstituteASTM = American Society for Testing and Materials

AWS = American Welding Society Inc.CRSI = Concrete Reinforcing Steel Institute

NEC = National Electrical Code

BS = British Standards

1.1.3 Ukuran

Semua ukuran untuk pekerjaan beton disyaratkan dalam gambar dengan cm sedang untuk

pekerjaan baja disyraratkan dengan mm, apabila ada keragu-raguan mengenai dimensi

satuan ukuran, Penyedia Jasa wajib berkordinasi terlebih dahulu kepada Pengawas

(Direksi) mengenai dimensi satuan tersebut.

1.1.4 Perbedaan Gambar

a. Pada dasarnya bila ada perbedaan/ konflik antara gambar dan uraian Pekerjaan danPersyaratan Pelaksanaan, maka yang berlaku adalah yang tertera dalam Bill of

Quantity.

b. Ketentuan tersebut berlaku bila tidak ada ketentuan lain dari Direksi/ Perencana.c. Meskipun demikian, setiap kali ada perbedaan, ketidaksesuaian atau keragu-raguandiantara gambar kerja, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, Penyedia


7/115


3

Jasa harus melaporkan secara tertulis kepada Direksi dan Direksi memberikan

gambar mana yang akan dijadikan pegangan sesudah berunding dengan Perencana.

d. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi Penyedia Jasa untukclaimpada waktu pelaksanaan.

1.1.5 Sarana Kerja

a. Penyedia Jasa wajib memasukkan identifikasi nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini.

b. Penyedia Jasa wajib memasukkan identifikasi bengkel kerja (work shop) besertaperalatannya, dimana pekerjaan pemborongan akan dilaksanakan.

1.1.6 Koordinasi

Pada waktu pengadaan material dan Pemasangan material tersebut, Penyedia Jasa wajib

mengadakan Koordinasi dengan Penyedia Jasa-Penyedia Jasa unsur pekerjaan lainnya

(bila ada) atas petunjuk Direksi.

1.1.7 Unsur-unsur Pekerjaan yang Disebutkan kembali

Apabila dalam Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan ini ada bagian-bagian/

bab-bab yang menyebutkan kembali setiap unsur pada item / ayat lain, maka ini bukan

berarti lebih menegaskan.

1.1.8 Shop Drawing

a. Shop drawing merupakan gambar detail pelaksanaan yang dibuat Penyedia Jasaberdasarkan gambar perencanaan/ gambar kerja yang disesuaikan dengan keadaan

lapangan dan/ atau persyaratan pabrik dan bahan yang dipakai.

b. Shop Drawing ini harus memberikan semua data teknis yang diperlukan termasukketerangan produksi, bahan, cara pemasangan, dimensi dan lainnya.

c. Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan berdasarkan shop drawing yangsebelumnya telah diajukan dan mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.

d. Pada dasarnya Penyedia Jasa diwajibkan membuat shop drawing apabila adapersyaratan khusus dari pabrik/ produksi bahan tertentu dan/ atau belum tercakup

secara lengkap dalam gambar kerja dan/ atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.


8/115


4

1.1.9 Pembayaran Pekerjaan

a. Penyedia Jasa harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan detail yang diberikandalam gambar dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dimana

sebagian besar pekerjaan tersebut akan dibayar menurut sistem Harga Satuan.

Pembayaran kepada Kontraktor harus dilakukan berdasarkan kuantitas aktual yang

diukur secara utuh pekerjaan pada masing-masing Mata Pembayaran dalam Kontrakyang telah dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan yang berkaitan dengan Spesifikasi

ini, baik cara pengukuran maupun pembayarannya. Pembayaran juga akan dilakukan

berdasarkan pengukuran dan pembayaran Lump Sum untuk mata pembayaran

Mobilisasi, Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang Ada terhadap pekerjan yang

terkait

b. Pembayaran yang diberikan kepada Penyedia Jasa harus mencakup kompensasi penuhsecara menyeluruh untuk seluruh biaya yang dikeluarkan: seluruh pekerja, bahan,

peralatan kerja, konstruksi, pengorganisasian pekerjaan, biaya tak terduga,

keuntungan, retribusi, pajak, pengamanan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan,pembersihan lokasi dan pembuangan puing-puing dari bongkaran, oleh karenanya

pembayaran untuk pekerjaan pendahuluan yang menyangkut dengan pembuatan

Direksi keet, bedeng pekerja akan dibayar setelah selesainya pembersihan lokasi.


9/115


5

SEKSI 1.2

LINGKUP PEKERJAAN

1.2.1 Umum

Maksud dari Lingkup Pekerjaan dokumen ini adalah sebagai acuan bagi Penyedia Jasa

untuk melaksanakan pekerjaan selengkapnya, sebagaimana diidentifikasikan pada

gambar dan diuraikan dalam Formulir Penawaran dan Daftar Penawaran, yang

sepenuhnya sesuai dengan persyaratan dari spesifikasi ini, cakupan dokumen ini juga

mengharuskan penyedia jasa untuk melakukan survei lapangan yang cukup detil selama

periode mobilisasi agar Direksi Pekerjaan dapat melaksanakan revisi dan

menyelesaikan detil pelaksanaan pekerjaan sebelum operasi pelaksanaan pekerjaan

sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

1.2.2 Pekerjaan Pendahuluan Dan Penunjang

Sebelum pelaksanaan fisik lapangan dimulai, penyedia jasa harus koordinasi kepadaCamat, Lurah, RW, dan RT setempat serta instansi terkait (Polisi, Dishub,

Pertamanan, Utilitas)

Mobilisasi Tenaga Kerja, mobilisasi pemasangan peralatan sesuai dengan daftarperalatan yang tercantum dalam penawaran.

Pembuatan Papan Nama proyek. Pembuatan Direksi keet, Gudang/Bedeng pekerja Foto Kegiatan/proyek, dilakukan pengambilan foto sebanyak yang tertuang didalam

BoQ dengan pengambilan teknik foto dengan latar belakang dan sudut yang sama

untuk bobot progres pelaksanaan 0%, 50% dan 100%

Jadwal Pelaksanaan dan Kurva S, serta gambar kerja Fasilitas dan pelayanan pengujian. Transportasi dan penanganan pengadaan barang (material) Pemeliharaan dan Pengaturan lalu lintas Bahan dan penyimpanan (material) Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang ada Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank Rambu-rambu lalu lintas, spanduk informasi masyarakat dan Penerangan (lampu

pengaman jalan)

Pagar pengaman dari papan/triplek tinggi min. 1,20 m, khusus untuk pekerjaan dijalan arteri kolektor harus menggunakan bahan ramah lingkungan (banner)


10/115


6

Pekerjaan Kisdam dan Pengeringan/dewatering (bila diperlukan)

1.2.3 Pekerjaan Bongkaran Existing

Dalam melaksanakan pekerjaan bongkaran, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

Dilakukan pengecekan keberadaan jaringan utilitas, meliputi: pipa PAM, kabel PLN,kabel Telkom, Fiber optic, Pipa gas yang selanjutnya di laporkan kepada KPA untuk

ditindak lanjuti

Bongkar Saluran+tutup lama/beton bertulang, beton tanpa tulang, dan pasangan batukali

Bongkar hotmix dg peralatan cold milling + angkut tebal 4 - 5 Cm Vol. < 100 m2 Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebelum dilakukanpembongkaran/tebang pohon Lihat Seksi 2.1

1.2.4 Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah

A. Galian TanahLihat Seksi 2.2

B. Timbunan TanahLihat Seksi 2.2

1.2.5 Pembuangan Sisa Galian dan Bongkaran

Material sisa galian dan bongkaran yang tidak bisa dipergunakan untuk timbunanakan dibuang di suatu tempat yang disetujui oleh Direksi. Pekerjaan pembuangan

sisa galian tersebut diperhitungkan, dilaksanakan dan diatur penggunaan /

penempatannya oleh Direksi Pekerjaan apabila di daerah sekitar lokasi galian tidak

memungkinkan untuk menyebar sisa galian tersebut, karena akan mengganggu

fungsi jaringan dan fasilitas yang ada.

Satuan pembayaran untuk pekerjaan ini adalah meter kubik (m3), yang dihitungsecara matematis dari jumlah total volume galian dikurangi volume yang terpakai

untuk timbunan (soil balance).

Pembuangan sisa galian dan bongkaran tidak melebihi 1x24 jam setelah dilakukanpenggalian/pembongkaran.

Pemanfaatan kembali bahan galian ini harus mendapat persetujuan terlebih dahuluoleh Direksi Pekerjaan sebelum bahan ini dipandang cocok untuk proses daur ulang.Material lama bekas galian harus.


11/115


7

1.2.6Pekerjaan Adukan / Mortar SemenLihat Seksi 2.3

1.2.7Pekerjaan BetonLihat Seksi 2.4

1.2.8Pekerjaan Baja TulanganLihat Seksi 2.5

1.2.9Pekerjaan Cetakan dan PerancahLihat Seksi 2.6

1.2.10 Pekerjaan Saluran Drainase beserta fasilitasLihat Seksi 2.7

1.2.11 Pekerjaan Pasangan Kurasan SaluranLihat Seksi 2.8

1.2.12 Pekerjaan Pasangan BatuLihat Seksi 2.9

1.2.13 Pekerjaan Pengukuran dan Uji LaboratoriumLihat Seksi 2.10


12/115


8

SEKSI 1.3

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1.3.1 Mobilisasi

Cakupan kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan tergantung pada

jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan dibagian-

bagian lain dari Dokumen Kontrak dan secara umum harus memenuhi berikut:

a. Ketentuan Mobilisasi untuk semua Kontrak1. Penyewaan sebidang lahan yang diperlukan untuk basecamp Kontraktor dan

kegiatan pelaksanaan.

2. Mobilisasi semua staf pelaksana dan pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaandan penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak.3. Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang

tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana

peralatan tersebut akan digunakan menurut kontrak ini.

4. Pemeliharaan base camp Kontraktor, termasuk kantor lapangan, tempat tinggal,bengkel, gudang dan sebagainya.

b. Ketentuan mobilisasi Kantor Lapangan dan Fasilitasnya untuk Direksi Pekerjaan,dimana kebutuhan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor.

c. Ketentuan mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu Penyediaan dan pemeliharaanlaboratorium lapangan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Direksi

Pekerjaan bersama dengan peralatan laboratorium lapangan.

d. Kegiatan Demobilisasi untuk semua Kontrak Pembongkaran tempat kerja olehKontraktor pada saat akhir Kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan

dan perlengkapan dari tanah milik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja

menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai.

e. Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan suatu program mobilisasimenurut detil dan waktu yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Bilamana perkuatan

jembatan lama atau pembuatan jembatan darurat atau pembuatan timbunan darurat

pada jalan yang berdekatan dengan proyek, diperlukan untuk memperlancar

pengangkutan peralatan, instalasi atau bahan milik Kontraktor, detil pekerjaan darurat

ini juga harus diserahkan bersama dengan program mobilisasi sesuai dengan

ketentuan Spesifikasi ini.

f. Program mobilisasi, waktu harus ditetapkan untuk semua kegiatan mobilisasi yangdisyaratkan dalam Pasal ini dan harus mencakup informasi tambahan berikut :


13/115


9

1. Lokasi base camp Kontraktor dengan denah lokasi umum dan denah detil dilapangan yang menunjukkan lokasi kantor Kontraktor, gudang dan instalasilaboratorium

2. Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatantercantum dalam Daftar Peralatan, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan

jadwal kedatangan peralatan di lapangan.

3. Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan harusmemperoleh persetujuan dari Direski Pekerjaan.

4. Suatu daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agaraman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi pelaksanaan dan jadwal tanggal

mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur.

5. Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yangmenunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk

menyatakan persentase kemajuan mobilisasi

Pengukuran Dan Pembayaran

a) PengukuranPengukuran kemajuan mobilisasi akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan atas dasar

jadwal kemajuan mobilisasi yang lengkap dan telah disetujui seperti yang diuraikan

dalam Spesifikasi di atas.

b) Dasar PembayaranMobilisasi harus dibayar atas dasar lump sum menurut jadwal pembayaran yang

diberikan di bawah, dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk

penyediaan dan pemasangan semua peralatan, dan untuk semua pekerja, bahan, perkakas,

dan biaya lainnya yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diuraikan dalam

Spesifikasi ini. Walaupun demikian Direksi Pekerjaan dapat, setiap saat selama

pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan Penyedia Jasa untuk menambah peralatan yang

dianggap perlu tanpa menyebabkan perubahan harga lump sum untuk Mobilisasi.

Pembayaran biaya lump sum ini akan dilakukan dalam tiga angsuran sebagai berikut:

1. 50 % (lima puluh persen) bila mobilisasi 50 % selesai, dan pelayanan atau fasilitaspengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi.

2. 20 % (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di lapangan danditerima oleh Direksi Pekerjaan.

3. 30 % (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai dilaksanakan.Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari

kedua batas waktu yang disyaratkan dalam Spesifikasi maka jumlah yang disahkan

Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lump

sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1 % (satu persen) nilai angsuran untuk setiap

keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari.


14/115


10

1.3.2 Papan Nama Kegiatan

Pembuatan dan Pemasangan papan nama kegiatan sebanyak 1 buah dengan bentuk,

ukuran, isi tulisan dan warna harus dibuat sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 438/2000 tanggal 9 Maret 2000, sebagai berikut :

a. Papan nama dibuat dari bahan multiplek tebal 4 mm, panjang 240 cm, lebar 120 cm,dengan tiang kaso ukuran 5 x 7.b. Jenis tulisan memakai huruf, tulisan dan garis warna hitam.c. Untuk Kegiatan Dana Pembangunan Provinsi seluruh bagain dasar (A & B) warna

Putih.

d. Untuk Kegiatan Dana Daerah lainnya dasar Bagian (A) warna Putih dan dasar bagian(B) warna orange.

Penempatan Papan Nama Kegiatan, di dalam lokasi kegiatan pada tempat yang mudah

terlihat umum dan dipasang saat mulainya pelaksanaan pekerjaan dan harus dicabutsetelah penyerahan kedua (Final Hand Over/ FHO).

1.3.3 Gudang / Bedeng Pekerja

Penyedia Jasa harus mengusahakan Bedeng pekerja, gudang penyimpanan, barak pekerja

dan bengkel, bilamana perlu membayar ganti rugi/ sewa untuk penggunaan tempat yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta mendapat ijin persetujuan dari Direksi.

Pembuatan gudang/ bedeng pekerja dibuat dengan bahan dan ukuran sebagai berikut :

Gudang/ bedeng pekerja dibuat dari bahan triplek tebal 4 mm Atap menggunakan seng gelombang Luas gudang/ bedeng pekerja adalah 12 m2.Pada akhir pekerjaan atau sebelum sesuai petunjuk Direksi, Penyedia Jasa harus segera

membongkar, memindahkan alat-alat konstruksi, atau bentuk-bentuk lain yang sudah

tidak digunakan agar bekas tempat pekerja tersebut bersih kembali. Pembiayaan untuk

hal-hal tersebut tidak diadakan tersendiri, tetapi harus sudah tergabung dalam Penawaran

Kontrak.

1.3.4 Direksi Keet

a. Umum

1. Uraian

Penyedia Jasa / Kontraktor harus membangun, menyediakan, memelihara dan

menjaga kantor proyek / Direksi Keet yang cocok dan memenuhi kebutuhan

proyek untuk pengelolaan dan pengawasan proyek selama berlangsungnya

pekerjaan dengan persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Pada saat selesainyaKontrak semua bangunan/ kantor darurat tersebut harus dibongkar atau

dibersihkan dari lokasi.


15/115


11

2. Ketentuan Umum

a. Kontraktor harus mentaati semua peraturan-peraturan Nasional maupunDaerah.

b. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum danDenah Lapangan yang telah disetujui dan merupakan bagian dari Program,dimana penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan daerah

kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan dan

dilengkapi obat-obatan P3K serta memenuhi syarat kesehatan.

c. Bangunan untuk kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sedemikian rupasehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan oleh kegiatan pelaksanaan.

d. Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, tahancuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya, semuajenis bahan dan peralatan yang dipakai tidak diijinkan menggunakan bahan/

barang bekas pakai.

e. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang cocoksehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan.

f. Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit darikomponen komponen pra fabrikasi.

g. Kontraktor harus menyediakan gudang untuk penyimpanan material yangcukup memenuhi syarat agar material-material yang tersimpan tidak lekasrusak dan dilengkapi alat-alat pemadam kebakaran/ tabung apar (alat

pemadam api ringan)

h. Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yangmantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas.

i. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun dan diratakansehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan air, diberi

pagar keliling, dan dilengkapi minimum dengan jalan masuk dari kerikil serta

tempat parkir.

j. Penyedia Jasa harus mengadakan penjagaan keamanan, personil maupunmaterial selama kegiatan berlangsung.

k. Bangunan yang diuraikan dalam pembangunan ini akan dibayar menurutpembayaran Lump Sum sesuai yang tertera dalam penawaran RAB, sedangkan

untuk Mobilisasi dimana dianggap kompensasi penuh untuk pembuatan,

penyediaan, pelayanan, pemeliharaan, pembersihan dan pembongkaran semua

bangunan tersebut setelah Pekerjaan selesai.

l. Untuk biaya direksi keet sebagai keperluan kantor terakomodir di dalam biayabedeng pekerja.


16/115


12

b. Kelengkapan Kantor Dan Fasilitas

Kontraktor harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok dan

memenuhi kebutuhan proyek selama kelangsungan pelaksanaan pekerjaan yang

terdiri dari (Gambar terlampir):

Meja dengan kursinya. 1 set meja dan kursi tamu. Lemari/ rak untuk penyimpanan dokumen-dokumen. Papan tulis beserta pelengkapannya. Panel untuk gambar. Lemari Obat-obatan dan P3K Gambar kerja sesuai dengan lokasi lingkup kerja.

c. Ukuran Dan Bahan

Kantor Direksi keet dibuat dengan ukuran panjang 3 m dan lebar 4 m, dengan

jenis dan mutu bahan dipakai adalah sebagai berikut :

Atap : Seng gelombang Dinding : Papan triplek Rangka : Kayu borneo Lantai : Beton dengan tebal 6 cm ad. 1 pc : 3 pasir : 5 split Pintu : rangka kayu borneo Peralatan : disesuaikan dengan kebutuhan kantor kerja

d. Pengukuran Dan Pembayaran

Bangunan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini akan dibayar menurut

pembayaran Lump Sum sesuai dengan Spesifikasi ini, dimana pembayaran harus

dianggap kompensasi penuh untuk pembuatan, penyediaan, pelayanan,

pemeliharaan, pembersihan dan pembongkaran semua bangunan tersebut setelah

Pekerjaan selesai.


17/115


13

1.3.5 Foto Kegiatan/ Proyek

Penyedia Jasa diharuskan membuat foto kegiatan yang termasuk dalam laporan proyek

sesuai dengan kemajuan pekerjaan meliputi tiga phase (pada saat 0 %, 50 % dan 100 %),

dipotret pada 4 titik pada setiap profil tahapan pekerjaan. Pemotretan dilakukan pada titik

pengambilan dan arah yang sama, disusun dalam album, dibuat tiga rangkap, dilengkapi

dengan keterangan gambar foto dan gambar titik Pengambilan/ pemotretan padasket/situasi lapangan atau denah bangunan.

Jenis dan mutu barang yang dipakai adalah foto berwarna, ukuran postcard dan dicetak

jelas.

Foto-foto tersebut dilampirkan pada waktu mengajukan tagihan pembayaran/ termyn

sesuai dengan tahapnya.

1.3.6 Bahan dan Penyimpanan

a. Umum

1. Uraian

Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan harus :

a. Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku.b. Memenuhi ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam

Gambar dan Spesifikasi ini, atau sebagaimana secara khusus disetujui tertulis

oleh Direksi Pekerjaan.

c.Semua produk harus baru.

2. Pengajuan

a. Sebelum mengadakan pemesanan atau membuka daerah sumber bahan untuksetiap jenis bahan, maka Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi

Pekerjaan contoh bahan, bersama dengan detil lokasi sumber bahan dan Pasal

ketentuan bahan dalam Spesifikasi yang mungkin dapat dipenuhi oleh contoh

bahan, untuk mendapatkan persetujuan

b. Kontraktor harus melakukan semua pengaturan untuk memilih lokasi, memilihbahan, dan mengolah bahan alami sesuai dengan Spesifikasi ini, dan harus

menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan semua informasi yang berhubungan

dengan lokasi sumber bahan sebelum pekerjaan pengolahan bahan dimulai,untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Direksi Pekerjaan atas sumber

bahan tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh bahan yang terdapat di

lokasi sumber bahan telah disetujui untuk dipakai.

c. Bilamana bahan aspal, semen, baja dan bahan-bahan fabrikasi lainnya akandigunakan, maka sertifikat pabrik (mill certificate) bahan tersebut harus

diserahkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan awal.

Direksi Pekerjaan akan memberikan persetujuan tertulis kepada Kontraktor

untuk melakukan pemesanan bahan. Selanjutnya bahan yang sudah sampai di

lapangan harus diuji ulang di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan atau

sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.


18/115


14

b. Pengadaan Bahan

1. Sumber Bahan

Lokasi sumber bahan yang memungkinkan dapat dipergunakan dan pernah

diidentifikasikan serta diberikan dalam Gambar hanya merupakan bahan informasi

bagi Kontraktor. Kontraktor tetap harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasidan memeriksa ulang apakah bahan tersebut cocok untuk dipergunakan dalam

pelaksanaan pekerjaan.

2. Variasi Mutu Bahan

Kontraktor harus menentukan sendiri jumlah serta jenis peralatan dan pekerja yang

dibutuhkan untuk menghasilkan bahan yang memenuhi Spesifikasi. Kontraktor

harus menyadari bahwa contoh-contoh bahan tersebut tidak mungkin dapat

menentukan batas-batas mutu bahan dengan tepat pada seluruh deposit, dan variasi

mutu bahan harus dipandang sebagai hal yang biasa dan sudah diperkirakan.

Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Kontraktor untuk melakukan pengadaan

bahan dari setiap tempat pada suatu deposit dan dapat menolak tempat-tempat

tertentu pada suatu deposit yang tidak dapat diterima.

3. Persetujuan

a. Pemesanan bahan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan tertulisdari Direksi Pekerjaan sesuai dengan maksud penggunaannya. Bahan tidak

boleh dipergunakan untuk maksud lain selain dari peruntukan yang telah

disetujui.

b. Jika mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan mutu bahan yangsebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan tersebut harus ditolak, danharus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali terdapat

persetujuan lain dari Direksi Pekerjaan.

c. Penyimpanan Bahan

1. Umum

Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan

terpelihara serta siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang disimpan harus

ditempatkan sedemikian rupa sehingga selalu siap pakai, dan mudah diperiksa

oleh Direksi Pekerjaan. Tanah dan bangunan (property) orang lain tidak boleh

dipakai tanpa ijin tertulis dari pemilik atau penyewanya.

2. Tempat Penyimpanan di Lapangan

Tempat penyimpanan di lapangan harus bebas dari tanaman dan sampah, bebas

dari genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi dari sekitarnya. Bahan

yang langsung ditempatkan diatas tanah tidak boleh digunakan untuk Pekerjaan,

kecuali jika permukaan tanah tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi

lapis permukaan yang terbuat dari pasir atau kerikil setebal 10 cm sedemikian

hingga diterima oleh Direksi Pekerjaan.


19/115


15

3. Penumpukan Bahan (Stockpiles)

a. Bahan harus disimpan sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasidan menjamin gradasi yang sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat kadar air

yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan bahan harus dibatasi

sampai maksimum 5 meter.

b. Penumpukan berbagai jenis agregat yang akan dipergunakan untuk campuranaspal, burtu atau burda, penetrasi macadam atau beton harus dilakukan secaraterpisah menurut masing-masing ukuran nominal agregat. Dinding pemisah dari

papan dapat digunakan untuk harus mencegah tercampurnya agregat-agregat

tersebut.

c. Tumpukan agregat untuk lapis pondasi atas dan bawah harus dilindungi darihujan untuk mencegah terjadinya kejenuhan agregat yang akan mengurangi

mutu bahan yang dihampar atau paling tidak mempengaruhi penghamparan

bahan.

4. Pembayaran

a. Kontraktor harus melakukan semua pengaturan dengan pemilik atau pemakailahan untuk memperoleh hak konsesi yang diperlukan sehingga dapat

mengambil bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan. Kontraktor

bertanggung jawab atas semua kompensasi dan restribusi yang harus dibayarkan

sehubungan dengan penggalian bahan atau keperluan lainnya. Tidak ada

pembayaran terpisah yang akan dilakukan untuk kompensasi dan restribusi yang

dibayar Kontraktor, dan seluruh biaya tersebut harus sudah dimasukkan ke

dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam Daftar

Kuantitas dan Harga.

b. Kontraktor harus bertanggungjawab untuk membuat jalan masuk, membuanggundukan tanah dan semua biaya pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk

pengadaan bahan, termasuk pengembalian lapisan humus dan meninggalkan

daerah dan jalan masuk itu dalam kondisi rapi dan dapat diterima. Seluruh biaya

tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata

pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

1.3.7 Jadwal Pelaksanaan

a. Umum

1. Uraian

Jadwal pelaksanaan diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

yang sebagaimana mestinya atas pekerjaan. Jadwal tersebut diperlukan untuk

menjelaskan kegiatan-kegiatan pekerjaan setelah kegiatan dalam program

mobilisasi telah selesai.

2. Pengajuan

a.Kontraktor harus menyiapkan jadwal pelaksanaan dalam batas waktu yangdisepakati setelah Surat Penunjukan Pemenang. Jadwal pelaksanaan itu harus

diserahkan dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, dengan detil yang


20/115


16

disyaratkan dalam Spesifikasi ini, dimana detil tersebut harus menunjukkan

urutan kegiatan yang diusulkan oleh Kontraktor dalam melaksanakan Pekerjaan.

b. Setiap akhir setiap bulan Kontraktor harus melengkapi Jadwal Pelaksanaanuntuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan (progress) aktual

sampai tanggal 25 pada bulan tersebut.

c. Setiap interval mingguan Kontraktor harus menyerahkan pada setiap hari Seninpagi, jadwal kegiatan mingguan yang menunjukkan lokasi seluruh operasi dan

kegiatan yang akan dilaksanakan selama minggu tersebut.

d. Jadwal Pelaksanaan untuk Sub Kontraktor harus diserahkan terpisah ataumenjadi satu dalam seluruh jadwal pelaksanaan.

b. Detail Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal Kemajuan Keuangan

Kontraktor harus membuat Jadwal Kemajuan Keuangan dalam bentuk diagrambalok horisontal dan dilengkapi kurva yang menggambarkan seluruh kemajuan

pekerjaan dengan karakteristik berikut :

a. Setiap jenis Mata Pembayaran atau kegiatan dari kelompok Mata Pembayaranyang berkaitan harus digambarkan dalam diagram balok yang terpisah, dan

harus dibentuk sesuai dengan urutan dari masing-masing kegiatan pekerjaan.

b. Skala waktu dalam arah horisontal harus dinyatakan berdasarkan satuan bulan.c. Setiap diagram balok horisontal harus mempunyai ruangan untuk mencatat

kemajuan aktual dari setiap pekerjaan dibandingkan dengan kemajuan rencana.

d. Kurva seluruh kemajuan pekerjaan (overall progress) harus dapat memberikangambaran tentang kemajuan keuangan rencana pada setiap akhir bulan terhadap

kemajuan keuangan aktual.

e. Skala dan format dari Jadwal Kemajuan Keuangan harus sedemikian rupahingga tersedia ruangan untuk pencatatan, revisi dan pemutakhiran mendatang.

Ukuran lembar kertas minimum adalah A3.

2. Analisa Jaringan (Network Analysis)

Jika diperlukan oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus menyediakan Analisa

Jaringan yang menunjukkan awal dan akhir setiap tanggal mulainya suatu kegiatan

sehingga dapat diperoleh suatu jadwal jalur kritis (critical path schedule) dan dapat

diperoleh jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh

jadwal pelaksanaan.

3. Jadwal Penyediaan Bahan

Kontraktor harus menyediakan jadwal yang terpisah untuk lokasi semua sumber

bahan, bersama dengan rencana tanggal penyerahan contoh-contoh bahan dan

rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman.

4. Jadwal Pelaksanaan

Kontraktor harus menyediakan jadwal pelaksanaan setiap pekerjaan dengan skala

balok horisontal untuk setiap jenis pekerjaan dan pelengkapnya untuk pencatatan


21/115


17

kemajuan pekerjaan (progress) aktual terhadap program untuk setiap mata

pembayaran.

c. Revisi Jadwal Pelaksanaan

1. Waktu

Revisi semua jadwal pelaksanaan yang diuraikan harus dilaksanakan bilamana

kemajuan keuangan aktual berbeda lebih dari 20 (dua puluh) persen dari kemajuan

keuangan rencana atau bilamana terdapat perubahan kuantitas yang menyolok

setelah diterbitkannya Variasi atau Addenda.

2. Laporan

Pada saat menyerahkan Revisi Jadwal Pelaksanaan maka Kontraktor harus

melengkapi laporan ringkas yang memberikan alasan-alasan timbulnya revisi, yang

harus meliputi :

a. Uraian revisi, termasuk pengaruh pada seluruh jadwal karena adanya perubahancakupan, revisi dalam kuantitas atau perubahan jangka waktu kegiatan danperubahan lainnya yang dapat mempengaruhi jadwal.

b. Pembahasan lokasi-lokasi ynag bermasalah, termasuk faktor-faktor penghambatyang sedang berlangsung maupun yang harus diperkirakan serta dampaknya.

c. Tindakan perbaikan yang diambil, diusulkan dan pengaruhnya.d. Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting)

Pertemuan ini diadakan dalam hal terjadinya keterlambatan progres fisik oleh

Kontraktor berdasarkan jadwal kontrak (Contract Schedule). Dalam hal terjadiketerlambatan progres fisik oleh Kontraktor, maka prosedur ini harus diikuti dalam

untuk mengambil keputusan.

1) Jika terjadinya keterlambatan progres phisik antara 5 % - 7 %, maka RapatPembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) akan dilaksanakan antara

Pemimpin Proyek, Konsultan Pengawas Lapangan (Supervisor Engineer) dan

Kontraktor.

2) Jika terjadinya keterlambatan progres fisik antara 7 % - 10 %, maka RapatPembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting) akan dilaksanakan antara

Kepala SDPU Tata Air Wilayah Jakarta Utara, Pemimpin Proyek, KonsultanKepala Pengawas Lapangan (Chief Supervision Engineer Consultant), Konsultan

Pengawas Lapangan (Supervision Engineer Consultant) dan Kontraktor.

3) Jika terjadinya keterlambatan progres fisik lebih besar dari 10 % dan tidak bolehlebih besar dari 15 %, maka Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause

Meeting) akan dilaksanakan di tingkat Pusat dengan Direktur Pelaksanaan

Prasarana Wilayah sesuai wilayah yang bersangkutan, untuk mengambil

keputusan apakah Kontraktor dapat melanjutkan pekerjaannya/ kontraknya.

Bilamana antara ketiga belah pihak sepakat, maka Kontraktor dapat melanjutkan

pekerjaannya atau bilamana tidak maka Kontraktor akan diberhentikan

kontraknya. Semua kegiatan Rapat Pembuktian Keterlambatan (SCM) harusdibuat dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan yang ditandatangani


22/115


18

oleh Pimpinan dari masingmasing pihak sebagai catatan untuk membuat

Persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan berikutnya.

1.3.8 Pembersihan Lokasi

a. Uraian

Selama periode pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memelihara Pekerjaan

bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah, yang diakibatkan

oleh operasi pelaksanaan. Pada saat selesainya Pekerjaan, semua sisa bahan

bangunan dan bahan-bahan tak terpakai, sampah, perlengkapan, peralatan dan

mesin-mesin harus disingkirkan, seluruh permukaan terekspos yang nampak

harus dibersihkan dan proyek ditinggal dalam kondisi siap pakai dan diterima


b. Pembersihan Selama Pelaksanaan

1) Kontraktor harus melakukan pembersihan secara teratur untuk menjaminbahwa tempat kerja, struktur, kantor sementara, tempat hunian dipelihara

bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, sampah dan kotoran lainnya yang

diakibatkan oleh operasi-operasi ditempat kerja dan memelihara tempat kerja

dalam kondisi rapi dan bersih setiap saat.

2) Kontraktor harus menjamin bahwa sistem drainase terpelihara dan bebas darikotoran dan bahan yang lepas dan berada dalam kondisi operasional pada

setiap saat.

3) Kontraktor harus menjamin bahwa rumput yang tumbuh pada berm lamaatau yang barudikerjakan dan pada talud samping dipangkas dan dipelihara

sedemikian rupa sehingga ketinggiannya maksimum 3 cm.

4) Bilamana dianggap perlu, Kontraktor harus menyemprot bahan dan sampahyang kering dengan air untuk mencegah debu atau pasir yang beterbangan.

5) Kontraktor harus menjamin bahwa rambu jalan dan sejenisnya dibersihkansecara teratur agar bebas dari kotoran dan bahan lainnya.

6) Kontraktor harus menyediakan drum di lapangan untuk menampung sisabahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang.

7) Kontraktor harus membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pusat maupun Daerahdan Undang-undang Pencemaran Lingkungan yang berlaku.

8) Kontraktor tidak diperkenankan mengubur sampah atau sisa bahan bangunandi lokasi proyek tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

9) Kontraktor tidak diperkenankan membuang limbah berbahaya, seperti cairankimia, minyak atau thinner cat ke dalam saluran atau sanitasi yang ada.

10) Kontraktor tidak diperkenankan membuang sisa bahan bangunan ke dalamsungai atau saluran air.

11) Bilamana Kontraktor menemukan bahwa saluran drainase samping ataubagian lain dari sistem drainase yang dipakai untuk pembuangan setiap jenis

bahan selain dari pengaliran air permukaan, baik oleh pekerja Kontraktor


23/115


19

maupun pihak lain, maka Kontraktor harus segera melaporkan kejadian

tersebut kepada Direksi Pekerjaan, dan segera mengambil tindakan

sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk mencegah

terjadinya pencemaran lebih lanjut.

c. Pembersihan Akhir

a. Pada saat penyelesaian Pekerjaan, tempat kerja harus ditinggal dalamkeadaan bersih dan siap untuk dipakai Pemilik. Kontraktor juga harus

mengembalikan bagian-bagian dari tempat kerja yang tidak diperuntukkan

dalam Dokumen Kontrak ke kondisi semula.

b. Pada saat pembersihan akhir, semua pekerjaan struktur saluran harusdiperiksa ulang untuk mengetahui kerusakan fisik yang mungkin ditemukan

sebelum pembersihan akhir. Lokasi yang diperkeras di tempat kerja dan

semua lokasi diperkeras untuk umum yang bersebelahan langsung dengan

tempat kerja harus disikat sampai bersih. Permukaan lainnya harus digaru

sampai bersih dan semua kotoran yang terkumpul harus dibuang.d. Dasar Pembayaran

Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dibuat untuk operasi pembersihan yang

dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan menurut ketentuan Spesifikasi ini.

Biaya untuk pekerjaan ini dipandang telah dimasukkan ke dalam berbagai harga

penawaran lump sum.

1.3.9 Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang Ada

a. Umum

1. Uraian

Pekerjaan ini mencakup relokasi jaringan bawah tanah, kabel, lampu

penerangan jalan, tiang listrik, tiang telpon dan tiang lampu pengatur lalu

lintas yang ada, bersama dengan semua perlengkapan yang terkait,

sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jalan jembatan, saluran

yang lancar dan sebagaimana mestinya, yang ditunjukkan dalam Gambar atau

sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

2. Pengaturan dengan Instansi Setempat

a. Dalam konteks ini, istilah Instansi Setempat harus berarti setiap utilitasumum, instansi pemasok atau instansi lain yang bertanggung-jawab

terhadap utilitas umum dan pelayanan.

b. Sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak, Kontraktor bertanggung-jawabuntuk kontak dengan Instansi Setempat dan menyerahkan kepada Direksi

Pekerjaan berikut ini :

1) Detil lokasi dari semua utilitas dan pelayanan yang akan dipindahkan,ditempatkan atau terganggu sementara dalam mendukung

pelaksanaan pekerjaan jalan yang direncanakan.


24/115


20

2) Salinan yang berhubungan dengan Peraturan, Petunjuk, standar danspesifikasi dari Instansi Setempat.

3) Rencana kerja yang terinci yang menunjukkan relokasi utilitas danpelayanan yang diperlukan.

4) Persetujuan tertulis atas rencana ini dari setiap instansi setempat yangterkai, dan5) Persetujuan atau perijinan dari Instansi Setempat yang diperlukan.

c. Pembayaran atas setiap biaya yang berhubungan dengan perolehanperijinan semacam ini, dsb. Harus menjadi tanggungjawab Kontraktor.

Dalam segala hal, Pemilik wajib membantu Kontraktor untuk

berhubungan dengan Instansi Setempat.

d. Setiap kerusakan utilitas dan pelayanan yang ada, yang disebabkan olehoperasi-operasi Kontraktor harus diperbaiki Kontraktor dengan biaya

sendiri.

3. Pemeriksaan Pekerjaan dan Relokasi Fasilitas

a. Pekerjaan relokasi, bilamana dilaksanakan Kontraktor dengan persetujuanantara Instansi Setempat dengan Direksi Pekerjaan, harus menurut

pemeriksaan dan penerimaan dengan kedua duanya.

b. Bilamana pekerjaan ini dikerjakan oleh badan yang kurang sesuai makaKontraktor harus bertanggung-jawab untuk melakukan pengaturan hal-hal

yang perlu dengan Instansi Setempat untuk menjamin agar penyambungan

kembali atas fasilitas tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat danmemenuhi ketentuan setelah penyelesaian pekerjaan relokasi.

4. Jadwal Kerja

a. Pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Setempat, sebagaimanadisebutkan diatas, harus dilaksanakan selama Periode Mobilisasi atau

sebelumnya, dan Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan

suatu program untuk pekerjaan relokasi sebelum akhir periode mobilisasi.

b. Bilamana gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada tidak dapatdihindarkan selama pelaksanaan dalam Kontrak, maka Kontraktor harus

membuat pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Setempat, danmenyerahkan program atas pekerjaan tersebut kepada Direksi Pekerjaan,

dalam waktu yang disepakati setelah pemberitahuan tertulis dari Direksi

Pekerjaan atas persetujuan tersebut.

c. Bilamana terjadi keterlambatan atas program yang disebutkan diatas, atauketerlambatan pengaturan dengan Instansi Setempat oleh Kontraktor,

menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan dan

saluran akibat dari kinerja pekerjaan relokasi tersebut atau gangguan

sementara terhadap pelayanan yang ada, tidak akan dianggap sebagai

alasan untuk memperpanjang waktu penyelesaian kontrak.


25/115


21

b. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan oleh Instansi Setempat

Jika tidak diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, pemindahan, relokasi dan

penyambungan kembali utilitas dan pelayanan yang ada harus menjadi

tanggungjawab, dan atas biaya Pemilik dan Instansi Setempat yangbersangkutan. Akan tetapi, Kontraktor harus bertanggung-jawab untuk

membuat semua pengaturan yang diperlukan, menjaga fasilitas yang terekspos

dari kerusakan, pembayaran biaya perijinan dan hal-hal lain sebagaimana

terinci dalam Spesifikasi ini. Bilamana terjadi keterlambatan atau akan

terlambat dalam melaksanakan pekerjan jalan dan jembatan, meskipun

pelaksanaan oleh Kontraktor telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan

dalam Spesifikasi ini, Direksi Pekerjaan menurut pendapatnya dapat

melakukan pengaturan dengan Instansi Setempat yang berkaitan dengan

Kontraktor untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan relokasi, dan

selain dari pengawasan oleh Instansi Setempat yang bersangkutan. Tidak ada

pekerjaan yang boleh dikerjakan tanpa persetujuan tertulis dari InstansiSetempat yang bersangkutan dan Direksi Pekerjaan.

2. Pelaksanaan atau Pelaksanaan Sebagian oleh Kontraktor

a. Bilamana Direksi Pekerjaan memerintahkan beberapa atau semua pekerjaanrelokasi untuk dilaksanakan oleh Kontraktor, Kontraktor harus

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketat sesuai dengan Spesifikasi ini

dan memenuhi semua peraturan, petunjuk, spesifikasi dan ketentuan lain

atau petunjuk dari Instansi Setempat yang bersangkutan.

b. Kontraktor harus bertanggungjawab dalam memperoleh dari InstansiSetempat semua informasi tentang lokasi, fungsi dan penggunaan utilitas

atau pelayanan yang akan dipindahkan dan harus melakukan investigasi

secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan sebelum mulai bekerja.

Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh operasi-operasi ini yang

mengakibatkan pengabaian, kelalaian, dan kekurang-hati-hatian dari

Kontraktor harus diperbaiki oleh Kontraktor dengan biayanya sendiri.

c. Pelayanan yang ada yang harus diputus baik sementara atau permanen,harus dialihkan atau dipotong dengan tepat dan aman di bawah pengawasan

Instansi Setempat, dan semua bahan bongkaran harus dibersihkan dengan

cermat dan disimpan di lapangan untuk pemulihan oleh pemilik (baik

Instansi Setempat atau Pemilik, sebagaimana memungkinkan).

d. Bahan dengan permukaan lama yang dilapisi (coating) yang akan dipasangkembali di lokasi baru harus disiapkan, sebagaimana diperintahkan oleh

Direksi Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Instansi Setempat, dengan

perlindungan atau pencegahan terhadap karat dan selanjutnya harus dicat

ulang sebelum dipasang kembali.

e. Bahan lama yang sangat rusak atau lapuk untuk dipasang kembali harusdibuang dari lapangan oleh Kontraktor, dan diganti dengan bahan baru

sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Bilamana bahan lama

menjadi tidak dapat digunakan karena kerusakan yang disebabkan olehKontraktor, harus diperbaiki atau diganti oleh Kontraktor dengan biaya


26/115


22

sendiri, kecuali jika terdapat perjanjian dua belah pihak yang menyatakan

bahwa kerusakan tersebut memang tidak dapat dihindarkan.

f. Lubang atau kerusakan lainnya yang terjadi di lapangan harus dikembalikankondisinya oleh Kontraktor sebagaimana diperintahkan oleh Direksi

Pekerjaan dan sesuai dengan persyaratan yang relevan dengan Dokumen

Kontrak.

1.3.10 Penutupan Kontrak

a. Umum

Kontraktor harus mengikuti semua ketentuan seperti disebutkan dalam Syarat-

syarat Kontrak dan Spesifikasi yang menyangkut Penutupan Kontrak.

b. Berita Acara Penyelesaian Akhir

1. Waktu

Dalam batas waktu dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal-pasal yang

berkaitan dalam Syarat-syarat Kontrak dan bilamana Kontraktor

menganggap bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai, termasuk semua

kewajiban dalam periode pemeliharaan, maka Kontraktor harus

mengajukan permohonan untuk penyerahan akhir pekerjaan. Setelah

penyelesaian seluruh pekerjaan perbaikan (remedial work) yang diminta

oleh Panitia Serah Terima, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan akhir

dan Pekerjaan tersebut dapat diterima, maka Direksi Pekerjaan harus

menyiapkan dan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Akhir.

2. Isi Permohonan Kontraktor

Permohonan serah terima akhir harus memuat keterangan Kontraktor

berikut :

a. Dokumen Kontrak telah sepenuhnya ditelaah;b. Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Kontra;c. Pekerjaan telah sepenuhnya diperiksa dan diuji sesuai dengan

ketentuan dalam Dokumen Kontrak, dan bahwa semua pemeriksaan

dan hasil pengujian telah diterima oleh Direksi Pekerjaan

d. Pekerjaan telah lengkap dan siap untuk pemeriksaan akhir dan SerahTerima Akhir.

c. Pengajuan Berita Acara Pembayaran

1. Waktu

Dalam batas waktu dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal-pasal yang

berkaitan dalam Syarat-syarat Kontrak, Kontraktor harus mengajukan

permohonan pembayaran akhir bersama dengan semua detil pendukung

sebagaimana diperlukan oleh Direksi Pekerjaan. Setelah ditelaah oleh

Direksi pekerjaan dan jika perlu diamandemen oleh Kontraktor, Direksi

Pekerjaan akan menerbitkan Berita Acara Pembayaran Akhir oleh

Pemilik.


27/115


23

2. Isi Berita Acara

Isi Berita Acara untuk Pembayaran Akhir yang diterbitkan oleh Direksi

Pekerjaan, harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut :

a. Jumlah Harga Kontrak seperti yang tercantum dalam Kontrak.b. Kuantitas akhir pekerjaan yang telah diselesaikan seperti yang

dibuktikan dalam berita acara pengukuran dan hasil perhitungan pada

pekerjaan yang bersangkutan

c.Nilai setiap pekerjaan tambah atau kurang seperti disahkan dalamAddenda selama Periode Kontrak.

d.Nilai setiap penambahan atau pengurangan terhadap Jumlah HargaKontraksebagai akibat dari :

i) Denda akibat keterlambatan, bila ada.

ii) Pekerjaan yang tidak lengkap atau tidak benar.

iii) Variasi yang telah disetujui tetapi masih harus dituangkan dalam

Addendum.

iv) Setiap penyesuaian lainnya yang diperlukan pada ketentuan dan

persyaratan dalam Dokumen Kontrak.

e. Perhitungan Jumlah Harga Kontrak akhir.f. Ringkasan lembaran neraca yang menunjukkan selesainya

Pengembalian Semua Uang Muka dan pencairan semua Uang YangDitahan (Retention Money).

g. Jadwal tentang seluruh pembayaran yang telah disahkan oleh DireksiPekerjaan.

h. Jumlah yang menjadi hak atau yang harus dipotong dari Kontraktor.

d. Addendum Penutup

Berdasarkan detil Berita Acara Pembayaran Akhir yang dibuat oleh DireksiPekerjaan, Direksi Pekerjaan harus juga menyiapkan Addendum Penutup yang

harus ditandatangani Pemilik dan Kontraktor, dilengkapi dengan perhitungan

akhir dari Jumlah Harga Kontrak. Setelah memperoleh tanda tangan Kontraktor,

selanjutnya Direksi Pekerjaan harus menyerahkan Addendum Penutup tersebut ke

Pemilik untuk ditandatangani bersama-sama dengan Berita Acara Pembayaran

Akhir yang telah disetujui.


28/115


24

1.3.11 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank

Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan galian, Urugan maupun pasangan/

konstruksi baik profil maupun peilnya, maka penyedia jasa harus membuat program

setiap jarak 10 m dan pemasangannya harus sesuai petunjuk Pengguna Anggaran

Satuan Kerja. Peil, turap dan dasar saluran atau galian harus ditulis pada papan

bouwplank. untuk mendapatkan peil yang benar maka sebelum pelaksanaan lapanganharus dilakukan uitzet yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis UPP DPU

Propinsi DKI Jakarta atas biaya penyedia jasa. Jenis dan mutu papan yang dipakai

untuk bouwplank adalah papan borneo dan kaso borneo. Pekerjaan Bouwplank

sebagai penunjang pelengkap pekerjaan yang sudah termasuk kedalam harga satuan

pekerjaan utama.

1.3.12 Pekerjaan Kisdam dan Pengeringan (bila diperlukan)

a. Pekerjaan kisdam dan pengeringan adalah merupakan pekerjaan bantu untukmemungkinkan memperlancar pelaksanaan pekerjaan agar bebas dari gangguan

genangan air

b. Pekerjaan tersebut berhubungan dengan penggalian pondasi, timbunan kembali danpasangan batu kali yang dibawah muka air.

c. Pekerjaan ini terdiri dari pekerjaan kisdam dan fasilitas pemompaan air/pengeringan untuk mengisolir lokasi bagian pekerjaan yang diperlukan.

d. Penentuan Tipe Kisdam :Penyedia jasa akan memilih tipe kisdam yang dianggap cocok dan menjamin

kelancaran pekerjaan waktu pelaksanaan dan keefektifannya melindungi pekerjaan

selama pelaksanaannya.

Penyedia jasa harus menyiapkan/membuat gambar detail dan spesifikasi pekerjaan

kisdam dan harus disetujui direksi. Demikian juga jumlah dan kapasitas pompa air

yang harus dipersiapkan secukupnya.

e. Pelaksanaan Kisdam dan PengeringanKisdam dengan tipe yang sudah disetujui direksi harus sudah dibuat sebelum

memulai penggalian pondasi kali, lining atau pekerjaan lain yang memerlukan.

dibuat sedemikian rupa sehingga kebocoran air sedikit mungkin dan menjamin

keamanan pekerjaanya.

Kisdam bisa dibuat secara bertahap, panjang tiap tahap disesuaikan dengan waktu

pengeringan serta kapasitas dan jumlah pompa air.

Apabila pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan fungsi yang dikehendaki walaupun

sebelumnya sudah disetujui maka direksi berhak untuk memerintahkan menambah

atau mengurangi dengan konstruksi atau bahan lain yang lebih sesuai.

Setelah pekerjaan pasangan selesai, semua kisdam harus sudah dibongkar/

dibersihkan dan tidak berada lagi pada lokasi pekerjaan dan pembongkaran/

pembersihan yang dilakukan harus mendapat persetujuan Direksi.


29/115


25

Nomor Mata

PembayaranUraian

SatuanPengukuran

1.3.2 Papan nama kegiatan Buah

1.3.4 Direksi keet, gudang / bedeng pekerja Meter Persegi

1.3.5 Foto Kegiatan / Proyek Lembar

1.3.11 Pengukuran dan pemasangan bouwplank Meter panjang

1.3.12 Pekerjaan Kisdam dan Dewatering Jam


30/115


26

DIVISI II PEKERJAAN DRAINASE

SEKSI 2.1

PEKERJAAN BONGKARAN

2.1.1 Umum

1. Uraian

a. Pekerjaan ini harus mencakup pembongkaran, baik keseluruhan ataupunsebagian dan pembuangan, jembatan lama, gorong-gorong, saluran, tembok

kepala turap, bangunan dan struktur lain yang dibongkar sehingga

memungkinkan pembangunan atau perluasan atau perbaiakan struktur yang

mempunyai fungsi yang sama seperti struktur yang lama (atau bagian dari

struktur ) yang akan dibongkar.

b. Pekerjaan harus juga meliputi pembuangan bahan ketempat yang ditunjuk olehDireksi Pekerjaan yang meliputi baik pembuangan atau pengamanan,

penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan dari kerusakan

atas bahan yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.

c. Pembongkaran pada pekerjaan saluran perkotaan meliputi : Bongkaran batu kali tebal < 50 Bongkar beton tulang (tebal 15 cm) Bongkar hotmix (tebal 5 cm) dengan peralatan Bongkar bingkai beton Bongkar konblok bongkar flor bongkar pasangan batu bata

d. Pengajuan Kesiapan KerjaSeluruh bahan bongkaran yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan untuk

diamankan harus segera diukur segera setelah pekerjaan pembongkaran dansuatu catatan tertulis yang memberikan data lokasi semula, sifat, kondisi dan

kuantitas bahan harus dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan.

e. Kewajiban Kontraktor untuk Mengamankan Bahan dan Struktur LamaBilamana pelebaran, perpanjangan atau peningkatan lain terhadap jembatan

atau gorong-gorong/saluran memerlukan pembongkaran lantai, gelagar,

tembok kepala atau bagian struktur lainnya, penbongkaran semacam ini harus

dilaksanakan tanpa menimbulkan kerusakan pada bagian struktur yang akan

dipertahankan, setiap kerusakan atau kehilangan, bagian yang diamankan atau

dilepas sementara, atau setiap kerusakan pada bagian strktur yang akan

dipertahankan akibat kelalaian kontraktor, harus diperbaiki kembali atas biaya

kontraktor.


31/115


27

f. Pengaturan Pembuangan Sisa Bahan BangunanKontraktor harus melakukan seluruh pengaturan yang diperlakukan dengan

pemilik tanah dan menanggung semua biaya untuk memperoleh lokasi yang

sesuai untuk pembuangan akhir sisa bahan bangunan dan penyimpanan

sementara untuk bahan yang diamankan.

g. Pengaturan Lalu LintasJembatan, duiker, gorong-gorong/saluran dan struktur lain yang digunakan

oleh lalu lintas tidak boleh dibongkar sampai pengaturan untuk memperlancar

arus lalu lintas dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

2. Prosedur Pembongkaran

a. Duiker dan saluran beton bertulang bila disyaratkan oleh Direksi Pekerjaanuntuk diamankan, harus dilepas dengan hati-hati tanpa menimbulkan

kerusakan.

b. Pembonkaran struktur terkecuali diperintahkan lain, bangunan dari strukturlama sampai dasar saluran dan bagian yang tidak terletak pada saluran harus

dibongkar paling sedikit 30 cm dibawah permukaan aslinya. Bilamana bagian

struktur lama semacam ini terletak seluruhnya atau sebagian dalam batasan-

batasan untuk struktur baru, maka bagian tersebut harus dibongkar seperlunya

untuk memudahkan pembangunan struktur yang diusulkan dan setiap lubang

atau rongga harus ditimbun kembali dan dipadatkan sampai dapat diterima


3. Pembuangan Bahan Bongkaran

a. Semua bahan yang diamankan tetap menjadi milik pemilik yang sah sebelumpekerjaan pembongkaran dilakukan. Tidak adabahan bongkaran yang akan

menjadi milik kontraktor.

b. Semua bahan yang diamankan harus disimpan sebagaimana yang diminta olehDireksi Pekerjaan

c. Terkecuali tidak dituntut secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan, semua betonbongkar yang ukuran bahannya cocok untuk pasangan batu kosong dan tidak

diperlukan untuk digunakan dalam proyek, harus ditumpuk pada lokasi yang

ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

d. Bahan dan sampah yang tidak ditetapkan untuk dipertahankan atau diamankandapat dibakar atau dikubur atau dibuang seperti yang disetujui oleh Direksi

Pekerjaan.

4. Pengukuran dan Pembayaran

a. Kuantitas yang dihitung untuk pembongkaran untuk semua jenis bahan harusberdasarkan jumlah aktual dari hasil pembongkaran dalam meter panjang

termasuk ke dalam pemasangan saluran pabrikasi/batu belah, kecuali untuk

pembongkaran bangunan gedung, pembongkaran rangka baja, pembongkaran

lantai jembatan kayu, pembongkaran jembatan kayu dalam meter persegi.

Untuk pengangkutan hasil bongkaran ke tempat penyimpanan atau

pembuangan yang sudah ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.


32/115


28

b. Pekerjaan diukur seperti ditentukan di atas harus dibayar berdasarkan HargaKontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di

bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan

pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk pembuangan

atau pengamanan, penanganan, pengangkutan, penyimpanan dan pengamanan

dari kerusakan, untuk semua pekerja, peralatan, perkakas, dan semua

pekerjaan lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang

sebagaimana mestinya seperti disyaratkan dalam bab ini.


33/115


29

SEKSI 2.2

PEKERJAAN TANAH

2.2.1Pekerjaan Galian Tanah1. Uraian

a. Pekerjaan ini terdiri dari penggalian, penanganan atau penumpukan dari tanahatau batuan atau bahan-bahan lainnya dari badan jalan atau yang berdekatan

yang diperlukan untuk pelaksanaan yang memuaskan dari pekerjaan dalam

kontrak ini.

b. Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembangunan saluran air/selokan,untuk Pembentukan parit, Pemasangan Jaringan pipa, gorong-gorong atau

struktur kecil lainnya.

c. Galian akan ditentukan sebagai salah satu galian umum atau galian berbatu.1. Galian biasa terdiri dari semua galian yang tidak diklasifikasikan sebagai

galian baru

2. Galian batu akan terdiri dari galian batu bulat besar yang mempunyaivolume 1 m2 atau lebih besar dari semua batuan atau bahan-bahan keras

lainnya yang dalam pendapat Direksi adalah kurang praktis. Untuk

menggali tanpa menggunakan alat bertekanan udara. Pada umumnya

peledakan tidak akan diperkenankan. Galian ini tidak termasuk bahan-bahan

yang menurut Direksi dapat dilonggarkan/dilepaskan dengan suatu mesinpenggaruk hidrolik tunggal yang ditarik oleh sebuah traktor dengan berat

minimal 15 ton dan tenaga kuda netto sebesar 180 HP.

2. Pengajuan dan Pencatatan

a. Untuk setiap pekerjaan galian yang akan dibayar menurut Bab ini makapenyedia jasa harus mengajukan pada Direksi sebelum memulai pekerjaan,

yaitu gambar penampang memanjang yang menunjukan tanah dasar yang ada

sebelum pekerjaan pembersihan dan pembongkaran telah dilaksanakan.

b. Penyedia jasa harus mengajukan pada direksi gambar kerja terinci dari semuastruktur sementara yang diusulkan atau yang diperintahkan untuk dipergunakanseperti skor, turap, Cofferdam, saluran sementara dan harus memperoleh

persetujuan Direksi sebelum pelaksanaan pekerjaan penggalian yang

dimaksudkan, yang akan dilindungi oleh struktur yang diusulkan.

c. Setelah setiap penggalian untuk tanah diselesaikan maka penyedia jasa harusmemberitahukan kepada direksi. tidak ada bahan-bahan landasan atau bahan

lainnya yang akan dipasang sampai Direksi telah menyetujui keadaan galian

dan sifat serta kekuatan bahan-bahan pondasi.

3. Keamanan Pekerjaan Galian

a. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab penuh untuk menjamin keselamatantenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan galian dan masyarakat umum.


34/115


30

b. Selama pekerjaan galian, harus mempertahankan lereng galian sementara yangmantap dan mampu menunjang pekerjaan yang berdampingan, struktur atau

mesin akan diawasi setiap waktu. Skor dan turap yang memadai harus

dipasang bila permukaan galian yang menunjang struktur yang berdampingan

menjadi kurang stabil atau rusak oleh pekerjaan galian.

c. Alat-alat berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau maksud lain tidakakan diperkenankan untuk berada atau beroperasi lebih dekat dari 1,5 m dari

tepi parit terbuka atau galian yang menunjang struktur yang berdampingan

menjadi kurang stabil atau rusak oleh pekerjaan galian.

d. Cofferdam, tembok ujung atau sarana lain untuk menghindari air dari galianharus direncanakan secara layak dan cukup kuat untuk menjamin tidak akan

terjadi runtuhan secara tiba-tiba, dan mampu menghindari banjir yang datang

cepat pada tempat pekerjaan.

e. Pada setiap saat sewaktu para pekerja atau lainnya berada di dalam galian danmengharuskan kepala mereka di bawah permukaan tanah sekitarnya, makaPenyedia Jasa harus menempatkan seorang pengawas keamanan di tempat

kerja yang tugasnya hanya memonitor keamanan dan kemajuan. Setiap saat

peralatan galian yang tidak digunakan (cadangan) dan perlengkapan

pertolongan pertama (P3K) harus tersedia pada tempat pekerjaan galian.

f. Semua galian terbuka harus dibuat penghalang/polic line untuk mencegahorang atau sesuatu secara tidak sengaja terjatuh kedalamannya dan setiap

galian terbuka pada jalur lambat atau bahu jalan akan diberi tanda tambahan

pada malam hari dengan drum yang dicat dengan warna Putih (atau yang

sama) dan merah atau cahaya kuning untuk kepuasan Direksi.

4. Penjadualan Kerja

a. Luas setiap galian yang dibuka dalam setiap operasi sesuai denganpemeliharaan permukaan yang digali pada suatu kondisi yang baik, dengan

membersihkan pengaruh dari pengeringan, peredaman oleh air hujan dan

gangguan oleh operasi pekerjaan berikutnya.

b. Pembuatan parit atau penggalian lainnya yang melintasi jalan kendaraan harusdilaksanakan dengan menggunakan konstruksi setengah lebar jalur kendaraan

sehingga jalan tetap terbuka bagi lalu lintas sepanjang waktu.

Jika lalu lintas pada jalur harus dihentikan karena pekerjaan, maka PenyediaJasa harus memperoleh persetujuan Jadual sebelumnya untuk gangguan

tersebut dari instansi yang bersangkutan maupun dari Direksi.

5. Kondisi Tempat Kerja

Semua galian harus dipelihara agar bebas dari air, dan Penyedia Jasa harus

menyediakan semua bahan-bahan yang diperlukan peralatan dan tenaga kerja

untuk pengeringan (pemompaan), pengalihan saluran air dan pembangunan

saluran sementara, tembok ujung serta cofferdam. Setiap saat, pompa harus

disiapkan pada tempat kerja untuk menjamin tidak ada gangguan dalam

kontinuitas prosedur pengeringan.


35/115


31

6. Perbaikan Pekerjaan yang Kurang Memuaskan

Pekerjaan galian yang tidak memenuhi criteria dalam gambar rencana dan

ketentuan di atas harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa sebagai berikut :

a.Bahan-bahan yang berlebihan harus dibuang dengan galian selanjutnya.b.Daerah yang telah digali secara berlebihan, atau daerah yang retak berlebihan

atau longsor harus diurug kembali dengan timbunan bahan-bahan pilihan atau

agregat lapis pondasi sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

7. Utilitas

a.Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memperoleh setiap informasiyang ada tentang keberadaan serta lokasi bangunan utilitas di bawah tanah dan

untuk memperoleh serta membayar setiap perizinan yang diperlukan atau

pemberian hak lainnya untuk melaksanakan galian yang disyaratkan dalam

kontrak.

b.Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memelihara dan perlindungansetiap saluran pipa di bawah tanah yang masih berfungsi, kabel, pipa penyalur

atau lainnya di atas tanah dan jalur-jalur Pelayanan atau struktur cabang yang

mungkin ditemukan dan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan

oleh pekerjaanya.

c.Apabila terjadi Kerusakan terhadap utilitas pada saat pekerjaan galian, makasegala Perbaikan dan resiko yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab

penyedia jasa.

8. Royalti Untuk Bahan-bahan Galian.Bila timbul dengan bahan-bahan pilihan atau aggregate lapis pondasi atau

aggregate aspal atau beton atau bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari galian

bahan-bahan tambahan diluar lokasi kegiatan, maka Penyedia jasa harus membuat

semua pengaturan yang diperlukan dan pembayaran biaya serta royalti pada

pemilik tanah dan penguasa yang berwewenang untuk izin menggali dan

mengangkut bahan-bahan tersebut.

9. Penggunaan dan Pembuangan Bahan-bahan Galian

a. Semua bahan-bahan yang sesuai dengan yang digali dalam batas-bataskegiatan, bilamana memungkinkan, harus digunakan dengan cara yang palingefektif untuk timbunan atau urugan kembali

b. Bahan-bahan galian yang mengandung tanah organik tinggi, tanah gambut,sejumlah besar akar, atau bahan-bahan timbunan lainnya atau tanah

kompresibel yang menurut pendapat Direksi akan mencegah pemadatan bahan-

bahan yang dihampar di atasnya atau menyebabkan penurunan atau kegagalan

yang tidak diinginkan, harus digolongkan sebagai yang tidak memenuhi syarat

untuk digunakan sebagai bahan-bahan timbunan dalam pekerjaan permanen.

c. Setiap bahan-bahan galian yang berlebihan untuk kebutuhan timbunan ataubahan-bahan yang tidak disetujui oleh Direksi sebagai bahan-bahan timbunanyang sesuai harus dibuang keluar dari daerah pekerjaan.


36/115


32

d. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk semua pengaturan dan biayauntuk pembangunan bahan-bahan yang berlebihan atau tidak memenuhi syarat,

termasuk penanganan ke dumping site yang ditentukan oleh Direksi.

10. Pemulihan tempat Kerja dan Pembuangan Pekerjaan Sementara

a. Semua struktur sementara seperti cofferdam atau skor dan turap harusdibongkar oleh Penyedia Jasa setelah penyelesaian struktur permanen ataupekerjaan lainnya untuk mana galian telah dilakukan, kecuali sebaliknya

diarahkan oleh Direksi. Pembongkaran harus dikerjakan dengan cara yang

sedemikian rupa hingga tidak mengganggu atau merusak struktur atau formasi

yang telah selesai.

b. Bahan-bahan yang diperoleh kembali dari pekerjaan sementara tersebut tetapmenjadi milik Penyedia Jasa dan jika disetujui oleh Direksi, dimasukkan

kedalam pekerjaan permanen dan dibayar menurut jenis pembayaran yang

dimasukan dalam Jadual penawaran.

c. Bahan-bahan galian tidak boleh di tempatkan dalam suatu saluran air tetapiharus segera dibuang.

d. Lokasi pembuangan bahan galian adalah satu lokasi di luar lokasi pekerjaanyang ditentukan bersama antara penyedia jasa dan Pengguna Anggaran Satuan

Kerja.

e. Semua lubang galian tambahan, tempat galian batu atau daerah sisa galianyang digunakan oleh Penyedia Jasa harus ditinggalkan yang rapi dan teratur

dengan sisi dan lereng yang mantap.

11. Prosedur Penggalian

a. Umum1. Galian harus dilaksanakan sampai kelandaian, garis dan ketinggian

yang ditentukan dalam gambar atau diperintahkan oleh Direksi dan

harus meliputi pembuangan semua bahan-bahan yang ditemukan,

termasuk tanah, batuan, batu bata, batu beton, pasangan batu dan

bahan-bahan perkerasan jalan lama.

2. Pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan yang seminimalmungkin terhadap bahan-bahan di bawah dan di luar batas galian.

3. Bila bahan-bahan yang tak terlindungi pada garis pembentukan atautanah dasar atau permukaan pondasi adalah bahan-bahan lepas atau

lunak atau berlumpur atau tidak memenuhi syarat menurut pendapat

Direksi maka bahan-bahan tersebut harus dipadatkan secara

menyeluruh atau sama sekali dikeluarkan untuk dibuang dan diganti

dengan timbunan yang memenuhi syarat sebagaimana diarahkan oleh

Direksi.

4. Dimana batuan, lapisan keras atau bahan-bahan keras lainnyaditemukan pada jalur selokan atau pada ketinggian tanah dasar untuk

perkerasan dan bahu jalan atau dasar parit pipa atau galian pondasistruktur maka bahan-bahan tersebut harus digali 150 mm lebih dalam

sampai suatu permukaan yang rata halus dan mantap. Tidak boleh ada


37/115


33

tonjolan batuan ditinggalkan dari permukaan yang terbuka dan semua

pecahan batu yang berdiameter lebih besar dari 150 mm harus dibuang.

Profil galian yang ditentukan harus dicapai dengan penimbunan

material yang dipadatkan dan disetujui oleh Direksi.

5. Galian batuan harus dilaksanakan sehingga sisi galian harusditinggalkan pada suatu kondisi yang aman dan sedapat mungkin serta

praktis. Batuan lepas atau menggantung yang dapat menjadi tidak stabil

atau merupakan suatu bahaya lainnya terhadap orang harus dibuang.

Baik terjadi pada galian batuan baru maupun lama.

b. Galian pada Tanah Dasar Perkerasan dan Bahu Jalan, Pembentukan Berm,Selokan dan Talud

1. Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine dalam MeterKubik

2. Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine dalam MeterKubik

3. Biaya Tambahan untuk Pengangkutan Bahan Hasil Galian denganJarak melebihi 5 km dari pengangkuatan yang telah ditentukan untuk

area kerja lokasi Jakarta Utara Meter Kubik per Kilometer.

c. Galian Untuk Struktur dan Gorong-Gorong1. Galian untuk parit dan pipa, gorong-gorong kecil dan saluran beton

pasangan batu atau pasangan batu adukan encer harus cukup ukurannya

untuk memungkinkan pemasangan yang layak dari bahan-bahan

tersebut.

2. Skor, turap dan cofferdam atau tindakan lainnya untuk mengeluarkanair harus dipasang untuk memberikan ruang gerak yang cukup untuk

pelaksanaan dan pemeriksaan kerangka acuan dan untuk

memungkinkan pemompaan dari tepi luar acuan. Cofferdam atau

skor yang bergerser atau yang bergerak secara lateral selama pekerjaan

galian harus dibetulkan atau diperbesar untuk memperoleh ruang bebas

yang diperlukan dalam pelaksanaan.

3. Setiap pemompaan dari galian harus dikerjakan dengan cara yangsedemikian rupa untuk menghindari kemungkinan setiap bagian bahan-

bahan konstruksi yang baru ditempatkan dapat terbawa ke luar. Setiap

pemompaan yang diperlukan selama penempatan beton atau untuk

suatu perioda sekurang-kurangnya 24 jam sesudahnya harus dikerjakan

dari suatu bak yang cocok terletak di luar acuan beton dan air dipompa

kedalam sistem drainase yang telah ditetapkan.

d. Galian Untuk Bahan-bahan Galian Tambahan1. Lubang galian tambahan harus digali sesuai dengan ketentuan dari

spesifikasi ini.

2. Persetujuan untuk membuka suatu daerah dengan galian tambahan baruatau untuk mengoperasikan yang sudah ada harus diperoleh dariDireksi secara tertulis sebelum setiap operasi galian tambahan dimulai.


38/115


39/115


35

6) Galian yang diperlukan untuk operasi pekerjaan pemeliharaan rutin tidakakan diukur untuk pembayaran, kompensasi untuk pekerjaan ini telah

termasuk dalam harga penawaran dalam lump sum untuk berbagai operasi

pemeliharaan rutin yang tercakup dalam Spesifikasi ini.

7) Pekerjaan galian yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan konstruksidari sumber bahan (borrow pits) atau sumber lainnya di luar batas-batasdaerah kerja tidak boleh diukur untuk pembayaran, biaya pekerjaan ini

dipandang telah dimasukkan dalam harga satuan penawaran untuk timbunan

atau bahan perkerasan.

8) Pekerjaan galian dan pembuangan yang diuraikan dalam speksifikasiselain untuk tanah, batu, perkerasan berbutir, tanah organik dan bahan

perkerasan, kompensasi untuk pekerjaan ini telah dimasukkan dalam

berbagai harga satuan penawaran yang untuk masing-masing operasi

pembongkaran struktur lama sesuai dengan Spesifikasi ini.

9) Pekerjaan galian untuk pembuatan gigi bertangga untuk landasan suatutimbunan atau untuk penyiapan saluran-saluran untuk penimbunan, yang

dilaksanakan sesuai dengan speksifikasi, tidak boleh diukur untuk

pembayaran, biaya untuk pekerjaan ini telah dianggap termasuk dalam

harga satuan penawaran.

b. Pengukuran Galian untuk Pembayaran1) Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk

pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang

dipindahkan. Faktor penyesuaian berikut ini harus digunakan untuk

menghitung kuantitas setara untuk timbunan:

Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang

melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar

pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandaian dan elevasi yang

disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas

ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara

umum dengan jarak tidak lebih dari 25 meter atau dengan jarak 50 meter

untuk medan yang datar.

2) Bilamana bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaandapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh

Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang

tidak terpakai ini dan terjadi semata-mata hanya untuk kenyamanan Penyedia

Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow pits) tidak akan dibayar.

3) Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yangdibatasi oleh bidang-bidang sebagai berikut:

Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasiyang melalui titik terendah dari terain tanah asli. Di atas bidang

horisontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau

galian batu sesuai dengan sifatnya.

Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi.


40/115


36

Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi.Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang

diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan,

tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-

sebab lain.

4) Pekerjaan galian perkerasan beraspal yang tidak termasuk dalam speksifikasiPengembalian Kondisi (Reinstatement) Perkerasan Lama, harus diukur

untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan

yang digali dan dibuang.

5) Galian bahan perkerasan berbutir, tanah organik, tanah lunak, tanahekspansif, tanah yang tak dikehendaki, tanah tergumpal dan tanah dengan

daya dukung sedang, jika tidak disebutkan lain dalam pasal-pasal yang

sebelumnya, harus diukur untuk pembayaran sebagai Galian Biasa.

c. Dasar PembayaranKuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar

sesuai pekerjaan pemasangan saluran beton pracetak pabrikasi / batu belah

dalam meter panjang menurut satuan pengukuran dengan harga yang

dimasukkan dalam analisa Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing

Mata Pembayaran, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan

kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan termasuk cofferdam, penyokong,

pengaku dan pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam

melaksanakan pekerjaan galian sebagaimana diuraikan dalam Seksi ini.

2.2.2Pekerjaan Timbunan1. Uraian

b. Pekerjaan ini terdiri dari pengambilan, pengangkutan, penempatan danpemadatan tanah atau bahan-bahan butiran yang disetujui untuk pembuangan

timbunan untuk struktur dan untuk penimbunan pada umumnya sebagaimana

diperlukan untuk pembentukan tempat ketinggian dari penampang melintang

yang ditentukan atau disetujui.

c. Timbunan yang tercakup oleh ketentuan dari bab ini akan dibagi dalam duajenis yaitu timbunan biasa dan timbunan dengan bahan-bahan terpilih.Timbunan dengan bahan-bahan terpilih akan digunakan seperti yang tertera

dalam gambar dan/atau ditentukan oleh Direksi. termasuk rencana reklamasi

lahan yang akan dijelaskan lebih detil pada bab berikutnya.

d. Pekerjaan ini tidak termasuk bahan-bahan timbunan yang ditempatkansebagai alas untuk pipa atau saluran beton, juga tidak untuk bahan-bahan

drainase porous yang ditempatkan untuk drainase di bawah permukaan atau

untuk mencegah penggerusan butir-butir halus tanah dengan penyaringan.


41/115


37

2. Standar RujukanPenyedia Jasa harus menyelesaikan semua pengujian di bawah pengawasan

Konsultan dan harus mengajukan laporan dalam waktu 1 (satu) minggu setelah

masing-masing pengujian dilaksanakan.

Pengujian mencakup:

Analisa Saringan : AASHTO T 88 78 Pemadatan Lapangan : AASHTO T 99 74 Penepatan Batas Cair Tanah : AASHTO T 89 68 Penetapan Batas Plastis dan

Indeks Plastisitas Tanah : AASHTO T 90 70

CBR : AASHTO T 193 72

Water Content : ASTM D 22163. Pengujian

a. Penyedia Jasa harus mengajukannya pada Direksi sebelum suatu persetujuanuntuk memulai pekerjaan dapat diberikan oleh Direksi Beberapa hal sebagai

berikut:

Gambar penampang melintang terinci yang menunjukan permukaan yangdipersiapkan dimana timbunan akan ditempatkan.

Hasil pengujian kepadatan yang membuktikan pemadatan yang memadaidari permukaan yang dipersiapkan di mana timbunan itu akan

ditempatkan bila diperlukan diperlukan di dalam Spesifikasi di bawah

b. Penyedia Jasa harus mengajukannya kepada Direksi sekurang-kurangnya 14hari sebelum sebelum tanggal yang diusulkan dari penggunaan yang pertama

dari setiap bahan-bahan yang diusulkan untuk digunakan sebagai timbunan :

Dua contoh masing-masing sebesar 50 kg dari bahan-bahan, salah satuakan disimpan oleh Direksi untuk Rujukan selama masa kontrak.

Suatu pernyataan tentang asal dan komposisi dari setiap bahan-bahanyang diusulkan untuk digunakan sebagai timbunan bersama dengan datapengujian laboraturium yang membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Spesifikasi.

c. Penyedia Jasa harus mengajukan yang berikutnya secara tertulis kepadaDireksi segera setelah penyelesaian setiap bagian pekerjaan dan sebelum

setiap persetujuan diberikan untuk penempatan bahan-bahan lain di atas

timbunan :

Hasil pengujian kepadatan sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Hasil Pengujian pengukuran permukaan dan data pengukuran yang

membuktikan bahwa permukaan berada dalam toleransi yang ditentukan

dalam Spesifikasi


42/115


38

4. Kondisi Tempat Kerjaa. Penyedia Jasa harus menjamin bahwa lokasi area pekerjaan selalu kering

sebelum dan selama pekerjaan penempatan dan pemadatan, bahwa timbunan

selama pembangunan harus mempunyai kemiringan yang cukup untukmenunjang drainase dari aliran air hujan dan bahwa pekerjaan yang

diselesaikan mempu

rks - peningkatan saluran phb warakas v

Documents