3. uut wilayahpertambangan'2012

7/23/2019 3. UUT WilayahPertambangan'2012

1/19

WILAYAH PERTAMBANGAN

3RDPART


2/19

PENGERTIAN

WILAYAH PERTAMBANGAN (WP) ; adalah

wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau

batuabara dan tidak terikat dengan batasan

administarasi pemerintah yang merupakan

bagian dari rencana tata ruang nasional.

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah

bagian dari WP yang telah memiliki

ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi

geologi.Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

adalah wilayah yg diberikan kepada pemegang

izin usaha pertambangan. 2

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


3/19


4/19

PENGERTIAN :

(PASAL 9,10,11,12,13)

WP bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan

bagi penetapan kegiatan pertambangan

WP ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi

dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi denganDewan Perwakilan Rakyat RI

Pelaksanaan WP dilaksanakan dengan :

1. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2. Secara terpadu denagn memperhatikan pendapat dari

instansi pemerintah terkait, masyarakat denganmemperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosbud serta

berwawasan lingkungan.

3. Dengan memperhatikan aspirasi daerah. 4

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


5/19

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

WP dikelola oleh Menteri dalam suatu sisteminformasi WP yang terintegrasi secara nasional

untuk melakukan penyeragaman mengenai sistem

koordinat dan peta dasar dalam penerbitan WUP,

WIUP, WPR, WPN, WUPK, WIUPK.

Sistem koordinat pemetaan WUP, WIUP, WPR,WPN, WUPK dan WIUPK sebagaimana pada ayat

(1) menggunakan Datum Geodesi Nasioanal yg

ditetapkan oleh instansi pemerintah yg

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangsurvei dan pemeaan Nasional

Sistem Informasi WP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dapat diakses oleh pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.5

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


6/19

Pemerintah dan pemerintah daerah wajibmelakukan penyelidikan dan penelitian

pertambangan dalam rangka penyiapan WP

Wilayah Pertambangan (WP) terdiri dari :A. W U P

B. W P R

C. WPN

6

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


7/19

PASAL 14 33

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WUP)

Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintahsetelah berkoordinasi dgn pemerintah daerahdan DPR RI secara tertulis.

Kewenangan dalam penetapan WUP dapatdilimpahkan oleh pemerintah kepadapemerintah provinsi.

Satu WUP terdiri dari satu atau beberapaWIUP (Wilaah i!in industri pertambangan"

g berada pada lintas wilaah provinsi# lintaswilaah kabupaten$kota# dan atau dalam satuwilaah kabupaten$kota

7

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


8/19

Kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa

WIUP dalam satu WUP adalah sbb : 1. Letak geografis

2. Kaidah konservasi

3. a!a dukung lingkungan

". optimalisasi sumber da!a mineral dan#ataubatubara

$. Kepadatan penduduk

8

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


9/19

WIL%&%' P()*%+,%-%- )%K&%*

/WP)0

Kegiatan pertambangan rak!at dilaksanakan dalam suatu

WP).

WP) ditetapkan oleh ,upati#alikota setelah berkonsultasi

dengan P) kab#kota.

Kriteria untuk menetapkan WP) :

a0 +emiliki adangan mineral sekunder !g terdapat di sungaidan#atau diantara tepi dan tepi sungai.

b0 +empun!ai adangan primer logam atau batubara dengan

kedalaman maksimal 2$ meter.

0 (ndapan teras dataran ban4ir dan endapan sungai purba

d0 Luas maksimal ila!ah pertambangan rak!at adalah 2$ ha

e0 +en!ebutkan 4enis komoditas !ang akan ditambang

f0 +erupakan ila!ah atau tempat kegiatan tambang rak!at !g

sudah diker4akan sekurang5kurangn!a 1$ tahun 9

UUT-Wilay ah

Pertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


10/19

alam menetapkan WP)

bupati#alikota berkea4iban

melakukan pengumuman mengenai

renana WP) kepada mas!arakat

seara terbuka. Wila!ah atau tempat kegiatan

tambang rak!at !g sudah diker4akan

tetapi belum ditetapkan sebagai WP)

diprioritaskan utk ditetapkan sebagaiWP)

10

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


11/19

WILAYAH PENCADANGAN NEGRA (WPN)

Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dgnmemperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN

sebagai daerah yang dicadangkan utk komoditas

tertentu dan daerah konservasi dalam rangka

menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan

UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL

11

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


12/19

WP- !ang ditetapkan untuk

komoditas tertentu dapat diusahakan

sebagian luas ila!ahn!a denganpersetu4uan P) )I.

WP- !ang ditetapkan untuk

konservasi ditentukan batasan aktudengan persetu4uan P) )I.

Wila!ah !ang akan diusahakan

statusn!a berubah men4adi WUPK.

Pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan di WUPK dilakukan

dalam bentuk IUPK12

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


13/19

Perubahan status WP- men4adi WUPK dapat

dilakukan dengan pertimbangan sbb :a0 pemenuhan bahan baku industri dan energi

dalam negeri.

b0 6umber devisa negara

0 Kondisi ila!ah didasarkan pada keterbatasansarana dan prasarana

d0 a!a dukung lingkungan

e0 Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi

!ang besar.

13

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


14/19

6atu WUPK terdiri atas satu atau beberapa WIUPK !ang

berada pada lintas ila!ah provinsi lintas ila!ah

kabupaten#kota dan#atau dalam satu ila!ah kab#kota. Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara

ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah

daerah berdasarkan kriteria dan informasi !ang dimiliki oleh

pemerintah.

Kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa WIUPK dalamsatu WUPK adalah sbb :

a0 Letak geografis

b0 kaidah konservasi

0 da!a dukung lindungan lingkungan

d0 optimalisasi sumberda!a mineral dan#atau batubara

e0 tingkat kepadatan penduduk

14

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


15/19

PERTAMBANGAN MINERAL

RADIOAKTIF

WUP MINERAL RADIOAKTIF DITETAPKAN

OLEH PEMERINTAH DAN

PENGUSAHAANNYA DILAKSANAKAN

SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

15

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


16/19

PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

WIUP mineral logam diberikan kepada badan

usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara

lelang

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi

WIUP dengan luas paling sedikit 5000 (lima

ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus

ribu hektare)

Pemegang IUP operasi produksi mineral logam

diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000(dua puluh lima ribu) hektare

16

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


17/19

PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN

LOGAM

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada

badan usaha, koperasi,dan perorangan dengan

cara permohonan wilayah kepada pemberi izin

(pasal 27)

Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam

diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima

ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua

puluh lima ribu) hektare.

Pemegang IUP operasi produksi mineral bukanlogam diberi WIUP dengan luas paling banyak

5000 (lima ribu) hektare.17

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


18/19

PERTAMBANGAN BATUAN

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,

koperasi, dan perseorangan dengan cara

permohonan wilayah kepada pembri izin (pasal

37).

Pemegang IUP eksplorasi batuan diberi WIUP

dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan

paling banyak 5000 (lima ribu) hektare.

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi

WIUP dengan luas paling banyak 1000 (seribu)hektare

18

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]


19/19

PERTAMBANGAN BATUBARA

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha,

koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.

Pemegang IUP Ekplorasi Batubara diberi WIUP

dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu)

hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh

ribu) hektare.

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi

WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima

belas ribu) hektare.

19

UUT-Wila

y ahPertam

bangan

farahdinn

a [email protected]

3. uut wilayahpertambangan'2012

Documents