implementasi kebijakan undangundang
Post on 25-Feb-2018
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 1/61
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu negara dunia yang
dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun
kehidupan masyarakatnya sampai saat ini masih dalam kondisi terpuruk.
Meskipun perjuangan bangsa Indonesia sejak awal pendiriannya bertujuan untuk
teriptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke kelima,
!anasila).
"al ini dapat dilihat dari ketentuan pada !asal # ayat 1 !erda $% &ahun
$''. IM tersebut melegalkan suatu bangunan yang direnanakan sesuai dengan
&ata Ruang yang telah ditentukan dan renana kostruksi bangunan tersebut juga
dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.
*ehingga jelas bahwa IM itu penting. i+in mendirikan bagunan dan pelayanan
peri+inan mendirikan bagunan dipelihara oleh negara.
Ketentuan pada !asal - ayat 1 !erda &ahun $''. IM tersebut
melegalkan suatu bangunan yang direnanakan sesuai dengan &ata Ruang yang
telah ditentukan dan renana kostruksi bangunan tersebut juga dapat di
pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. *ehingga
jelas bahwa IM itu penting.
"al ini membuktikan bahwa kondisi rata/rata masyarakat Kota Medan
masih dalam tingkat ekonomi yang masih harus ditingkatkan dan sumberdaya
manusia juga masih memerlukan perbaikan lagi. anyak 0akta yang menunjukkan
bahwa tingkat peri+inan yang dan rendahnya sumberdaya manusia di Kota Medan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 2/61
$
menjadi aktor bagi para pegawai yang bersangkutan dan untuk melakukan
aktiitasnya sebagai yang akan berimplikasi terhadap kehidupannya. Maraknya
aktiitas ilegal di Kota Medan seharusnya menjadi perhatian bagi para pemerintah
daerah kita dalam mengambil kebijakan, sebagaimana mana yang telah tertera
dalam 2isi dan misi pemerintah kita pada masa ini, akan tetapi hal ini belum
terwujud dalam penanganan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan mendirikan
banggunan di kota medan.
Namun aktanya, sampai saat ini pelayana peri+inana atau masyarakat ini
masih sekedar konsep yang sulit terwujud, di mana masih banyak ditemukan, Mal,
rumah, terutama di kota/kota seakan sebagai penghias jalan, pertokoan dll,
termasuk di Kota Medan. 3ata atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh
langsung dari para responden melalui penelitian lapangan atau ield researh yaitu
Masyarakat warga Kota Medan serta aparat !emerintah Kota Medan mulai dari
Kepala 4ingkungan, 4urah, 5amat serta *ta idang !eri+inan IM pada 3inas
&ata Kota dan &ata angunan Kota Meda.
6ntuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan
7nggaran !endapatan dan elanja 3aerah (7!3), sumber/sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali seara maksimal di dalam koridor peraturan
perundang/undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan
retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur !endapatan 7sli
3aerah (!73) yang utama. *emakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki
daerah, maka semakin tinggi peranan !endapatan 7sli 3aerah (!73) dalam
struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 3/61
#
*alah satu pos !endapatan 7sli 3aerah (!73) dalam 7nggaran
!endapatan dan elanja 3aerah (7!3) adalah pelayanan dan peri+inan adalah
iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah
daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk
membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, sebagaimana yang diutarakan Kesit),
pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang/undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah.
!elayanan peri+inan merupakan alternati yang paling potensial dalam
meningkatkan pendapatan negara. "al ini dikarenakan pajak memiliki jumlah
yang relati stabil. *elain itu pajak daerah merupakan erminan partisipasi akti
masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 8enis
pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak
daerah, retribusi daerah, bea dan ukai, dan penerimaan negara bukan pajak.
*alah satu komponen peri+inan dan pelayanan tersebut berupa penerimaan
dalam sektor pajak daerah. !ajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab. Menurut pasal $ 6ndang/6ndang Nomor $% &ahun $''$
tentang pelayanan dan peri+inan. disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten9Kota
terdiri dari hotel, restoran, hiburan, reklame, , mineral bukan logam dan batuan,
dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 4/61
:
Kota Medan sebagai salah satu kota yang menuju ke arah Metropolitan,
dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang
baik dalam upaya untuk pelayanan dan peri+ainan (IM) di Kota Medan juga
berupaya untuk mengembangkan pelayanan peri+inan memerlukan tempat
dilaksanakannya Meeting, Inenti2es, 5on2entions and ;<hibitions (MI5;),
sekaligus pusat layanan peri+inan di wilayah sekitarnya, kota Medan memerlukan
peningkatan pelayanan dan peri+inan untuk pengembangan hotel sebagai
penunjang daya tarik kepariwisataan tersebut diharapkan dapat mendukung
perekonomian daerah dengan salah satunya pengembangan sektor hotel. "al ini
diimbangi dengan sumbangan penerimaan IM kota Medan yang telah menjadi
andalan diantara banyak sumber peri+inan dan pelayanan Kota Medan dalam
setiap tahun 7!3.
Merupakan suatu mutualisme apabila wajib mempunyai peri+inan untuk
membagun IM hotel, mal memenuhi kewajiban, hal ini dikarenakan penerimaan
pelayanan tersebut nantinya sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan
inrastruktur yang dapat menunjang peningkatan potensi/potensi pelayanaan dan
peri+inan penerimaan hotel itu sendiri walaupun hotel tidak akan menerima
kontraprestasi seara langsung dari pembayaran pajak. "al tersebut merupakan
ungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai sumber dana pemerintah daerah untuk
membiayai pengeluaran/pengeluarannya dalam rangka mengantisipasi
perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era
globalisasi dan otonomi daerah.
3alam upaya untuk memaksimalkan sumber IM dari sektor hotel
tersebut, maka pemerintah daerah Kota Medan mengambil kebijakan dengan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 5/61
-
mengeluarkan !eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendrikan
agunan &erhadap !elayanan !eri+inan Mendirikan agunan disini adalah setiap
pelayanan yang disediakan hotel, mal, pemikiman yang siatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan termasuk jasa penunjang lainnya.
*uatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan/tujuan
atau target/target yang ingin diapai. !enapaian target baru akan terealisasi jika
kebijakan tersebut telah diimplementasikan, dengan demikian dapat dikatakan
bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang paling penting dalam proses
kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan.
Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses
kebijakan karena tanpa implementasi yang eekti maka keputusan pembuat
kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan
akti2itas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan
yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outomes
bagi masyarakat. !roses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan
sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah
siap untuk proses pelaksanaanya dan telah disalurkan untuk menapai sasaran atau
tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk
menapai tujuan, nilai/nilai yang dilakukan melalui tindakan/tindakan yang
terarah. 7pabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut
harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.
3inas &ata Ruang dan &ata kota Kota Medan memiliki pelayanan dan
peri+inan menghadapi tantangan bagaimana mengimplementasikan kebijakan
!eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ tentang "otel tersebut kepada wajib
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 6/61
=
pajak. Mengingat pajak hotel merupakan penyumbang pajak terbesar. 6ntuk itu
3inas !endapatan Kota Medan dituntut untuk melakukan langkah/langkah atau
upaya guna mengimplementasikan !eraturan 3aerah tersebut sehingga
penerimaan pajak hotel di Kota Medan menjadi penyumbang pajak terbesar di
Kota Medan.
!ada tahun $'1# kontribusi pajak hotel sebesar Rp .-''.:=.###,$: dari
target Rp %#.1'-.:'.-#,'' atau sekitar #,$-> yang dilaporkan pada Kantor
3inas !endapatan 3aerah Kota Medan, namun !73 yang dianggarkan tidak
terealisasi.
erbagai maam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di
Indonesia selama ini. Namun seara umum diketahui pula bahwa di balik hasil
pembangunan isik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit
pula dampak pembangunan yang dirasa oleh masyarakat. !emerintahan Kota
Medan tampaknya memang lebih senang membangun pusat kota dengan berbagai
asilitas modern yang tidak berdampak langsung pada masyarakat di pinggiran
kota. !embangunan yang terokus di pusat kota hanya akan memperluas.
kesenjangan sosial antara warga di inti dan warga pinggiran kota. Minimnya
perenanaan !emko kota Medan untuk membangun kota yang berkesinambungan
akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau paradigma pembangunan
Medan tidak segera diubah, apa yang menjadi persoalan di 8akarta sekarang pasti
akan segera terjadi di Medan, sehingga sangat tidak sebanding pembangunan kota
dengan nilai 7nggaran !endapatan dan elanja 3aerah Kota Medan yang pada
tahun $'': saja sudah menapai Rp 1,1# triliun.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 7/61
erdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk
meneliti lebih dalam tentang I+in Mendirikan angunan yang berkaitan dengan
&ata Ruang Kota Medan dengan judul IM!4;M;N&7*I K;I87K7N
!;R7&6R7N 37;R7" N?M?R - tahun $'1$ &;N&7N@ IAIN
M;N3IRIK7N 7N@6N7N &;R"737! !;47B7N7N !;RIAIN7N
M;N3IRIK7N 7N@6N7N !737 3IN7* &7&7 R67N@ 37N K?&7
M;37N, untuk mengkaji keabsahannya seara hukum, sehingga dengan
demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang
terdapat di dalam penelitian ini. !enelitian ini bersiat deskripti analisis, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap
dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian i+in mendirikan bangunan di kota
Medan yang di kaitkan dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan.
I+in di yang ada di Kota Medan, masih banyak ditemukan di jalanan. Ini
tentunya menjadi sebuah ironi dari akta yang belum mampu diupayakan
pemerintah untuk menanganinya seara maksimal.
6paya pemerintah untuk melakukan penanganan pelayanan peri+inan
mendirikan bagunan, jika dilihat dengan keadaan sekarang ini masih jauh dari
konsep dan 2isi misi pemerintah. !;R37 Kota Medan Nomor - tahun $'1$ yang
dimiliki sebagai bentuk tentangan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan
peri+inan mendirikan bagunan., !eraturan 3aerah Kota Medan No. #- &ahun $''$
tentang !erubahan 7tas !eraturan 3aerah Kota Medan No. : &ahun $''1 &entang
!embentukan ?rganisasi dan &ata Kerja 3inas/3inas 3aerah di 4ingkungan
!emerintah Kota Medan.!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$ tentang
I+in Mendirikan angunan. !elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 8/61
%
Calikota Medan No. #: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda No. 9$''$ dan
Keputusan Calikota Medan No. =$ &ahun $''$ tentang !etunjuk &eknis
!elaksanaan !eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$.
"al ini membuktikan bahwa kondisi rata/rata masyarakat Kota Medan
masih dalam tingkat ekonomi yang masih harus ditingkatkan dan sumberdaya
manusia juga masih memerlukan perbaikan lagi. anyak 0akta yang menunjukkan
bahwa tingkat peri+inan yang dan rendahnya sumberdaya manusia di Kota Medan
menjadi aktor bagi para pegawai yang bersangkutan dan untuk melakukan
aktiitasnya sebagai yang akan berimplikasi terhadap kehidupannya. Maraknya
aktiitas ilegal di Kota Medan seharusnya menjadi perhatian bagi para pemerintah
daerah kita dalam mengambil kebijakan, sebagaimana mana yang telah tertera
dalam 2isi dan misi pemerintah kita pada masa ini, akan tetapi hal ini belum
terwujud dalam penanganan i+in mendirikan bangunan dan pelayanan mendirikan
banggunan di kota medan. Karena bagaimanapun Negara dan pemerintah
memiliki tanggung jawab terkait dengan persoalan i+in membangun tidak seara
illegal dimasyarakat sebagaimana yang terteradalam undang/undang dasar 1:-.
erdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti mengangkat tema atau
judul penelitianD IM!4;M;N&7*I K;I87K7N !;R7&6R7N 37;R7"
K?&7 M;37N N?M?R - tahun $'1$ &;N&7N@ IAIN M;N3IRIK7N
7@6N7N &;R"737! !;47B7N7N !;RIAIN7N M;N3IRIK7N
7@6N7N K;!737 3IN7* &7&7 R67N@ 37N K?&7 M;37N.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 9/61
B. Perumusan Masalah
!erumusan masalah dalam penelitian ini adalahD agaimana Implementasi
Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang i+in
mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan di 3inas &ata Ruang Kota Medan.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
. Tujuan Penelitian
&ujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikutD
a. 6ntuk mengetahui Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota
Medan Nomor - tahun $'1$ &entang i+in mendirikan bagunan 3an
pelayanan mendirikan bagunan *erta !raktek illegal 3i 3inas &ata
Ruang Kota Medan.
b. 6ntuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam
pembinaan i+in dan pelayana 3inas &ata Ruang Kota Medan,
!. Manfaat Penelitian
!eneliti berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memiliki manaat,
yaituD
a. 6ntuk memperkaya rerensi studi/studi Ilmu 7dministrasi Negara,
khususnya mengenai Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota
Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan bagunan 3an
!elayanan !eri+inan Mendirikan agunan *erta !raktek ilega 3alam
Rangka i+in 3an !elayan !eri+inan Mendirikan agunan 3i 3inas
&ata Ruang Kota Medan.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 10/61
1'
b. *ebagai bahan masukan bagi !emerintahan Kotamadya Medan dan
Instansi yang terkait tentang Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah
Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan angunan
&erhadap !elayanan !eri+inan Mendirikan aguana Kepada 3inas
&ata Ruang Kota Medan
. 6ntuk melatih dan menguji kemampuan berikir penulis seara
terokus melaui pemikiran ilmiah, dan berusaha mengaplikasikan teori/
teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama pelaksanaan
perkuliahan tehadap praktek di lapangan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 11/61
11
BAB II
U"AIAN TE#"ITI$
A.Defenisi Im%lementasi
Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana
berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama/sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan
(Cinarno, $''-D1'1). 3eenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi
hukumnya ada. !elaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan
dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi dalam Kamus esar ahasa Indonesia (3epdiknas, $''$D-)
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. 7rtinya yang dilaksanakan dan
diterapkan adalah kurikulum yang telah diranang9didesain untuk kemudian
dijalankan sepenuhnya. Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah renana yang sudah disusun seara matang dan terperini. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perenanaaan sudah dianggap i<.
*eara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.
Majone dan Cilda2sky (dalam Nurdin dan 6sman, $'':D#:), mengemukakan
implementasi sebagai e2aluasi. rowne dan Cilda2sky (dalam Nurdin dan
6sman, $'':D') mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan akti2itas
yang saling menyesuaikan. !engertian implementasi sebagai akti2itas yang
saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mlaughin (dalam Nurdin dan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 12/61
1$
6sman, $'':D#:). 7dapun *hubert (dalam Nurdin dan 6sman, $'':D')
mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.
!engertian/pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi
bermuara pada akti2itas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
6ngkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar
akti2itas, tetapi suatu kegiatan yang terenana dan dilakukan seara sungguh/
sungguh berdasarkan auan norma tertentu untuk menapai tujuan kegiatan. ?leh
karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek
berikutnya yaitu hasil yang akan diapai.Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk
melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
*esuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat
berupa undang/undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan
yang dibuat oleh lembaga/lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
3alam mengartikan implementasi ini tentunya memiliki pendekatan yang
berbeda/beda, tetapi dapat diketahui seara sederhana bahwa implementasi adalah
pelaksanaan aturan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
erkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan 6sman ($'':)
menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu
dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam
pendekatan ini adalah akti2itas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program,
mendeskripsikan sumber/sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran
yang digunakan.
!endekatan kedua, menurut Nurdin dan 6sman ($''$) menyatakan
menekankan pada ase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 13/61
1#
menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan).
!engembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direnanakan,
sumber/sumber baru, dan memasukan isi9materi baru ke program yang sudah ada
berdasarkan hasil uji oba di lapangan dan pengalaman/pengalaman guru.
Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan
program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi/diskusi dengan guru/
guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses
penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.
*edangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan 6sman ($'':) menyatakan
memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. !roses
implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi
program/program yang sudah direnanakan dan sudah diorganisasikan dalam
bentuk kurikulum desain (dokumentasi).
B.Pengertian &e'ijakan
Menurut Kamus besar ahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian
konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar renana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan ara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan
pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta indi2idu.
Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. 8ika hukum dapat memaksakan
atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan
pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang
paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses
pembuatan keputusan/keputusan penting organisasi, termasuk identiikasi
berbagai alternati seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 14/61
1:
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme
politis, manajemen, inansial, atau administrati untuk menapai suatu tujuan
eksplisit.Menurut 3unn (1D$#) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan
keputusan ormal organisasi, yang bersiat mengikat, yang mengatur perilaku
dengan tujuan untuk meniptakan tatanilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan
akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat
dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersiat problem solving dan
proakti. erbeda dengan "ukum ( Law) dan !eraturan ( Regulation), kebijakan
lebih bersiat adapti dan intepratati, meskipun kebijakan juga mengatur Eapa
yang boleh, dan apa yang tidak boleh. Kebijakan juga diharapkan dapat bersiat
umum tetapi tanpa menghilangkan iri lokal yang spesiik. Kebijakan harus
memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesiik yang ada.
Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang
kebijakan. eberapa orang menyebut poliy dalam sebutan kebijaksanaan, yang
maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearian
yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil
keputusan ormal organisasi.
5ontoh kebijakan adalahD (1) 6ndang/6ndang, ($) !eraturan !emerintah,
(#) Keppres, (:) Kepmen, (-) !erda, (=) Keputusan upati, dan () Keputusan
3irektur. *etiap kebijakan yang diontohkan di sini adalah bersiat mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. 5ontoh di atas juga memberi
pengetahuan pada kita semua bahwa i+in mendirikan bagunanan dan pelayanan
peri+inan mendirikan bagunan dapat terapai kebijakan dapat bersiat makro,
meso, dan mikro.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 15/61
1-
7nalisis kebijakan adalah suatu akti2itas intelektual dan praktis yang
ditujukan untuk meniptakan, menerapkan, seara kritis menilai, dan
mengkomunikasikan substansi kebijakan. !roses analisis kebijakan terdiri atas
tiga tahap utama yang saling terkait, yang seara bersama/sama membentuk siklus
akti2itas yang komplek dan tidak linear
C.Te(ri &e'ijakan Pu'lik
erdasarkan berbagai deinisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik
adalah kebijakan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat
kebijakan untuk menapai tujuan/tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam
penyusunannya melalui berbagai tahapan (3unn,1%D$:).
&ahap/tahap kebijakan publik menurut Cilliam 3unn. adalah sebagai
berikutD
1). !enyusunan 7genda
7genda setting adalah sebuah ase dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. 3alam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai
apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan. 8ika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah
publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak
mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. 3alam
agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan
diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (poliy issues) sering
disebut juga sebagai masalah kebijakan (poliy problem). !oliy issues biasanya
munul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah
tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai
karakter permasalahan tersebut.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 16/61
1=
Menurut Cilliam 3unn (1%D$:), isu kebijakan merupakan produk atau
ungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rinian, penjelasan maupun
penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi
suatu agenda kebijakan. 7da beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda
kebijakan publik (Kimber, 1:F *alesbury 1=F *andbah, 1%'F "ogwood dan
@unn, 1%=) diantaranyaD telah menapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan
menjadi anaman yang seriusF telah menapai tingkat partikularitas tertentu
berdampak dramatisF menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang
banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massaF menjangkau
dampak yang amat luasF mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam
masyarakatF menyangkut suatu persoalan yang asionable (sulit dijelaskan, tetapi
mudah dirasakan kehadirannya).
Karakteristik D !ara pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik. anyak masalah tidak disentuh sama sekali,
sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
Ilustrasi D 4egislator negara dan kosponsornya menyiapkan ranangan
undang/undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk
dipelajari dan disetujui. Ranangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
!enyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat
urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. *ebuah kebijakan
tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.
$) 0ormulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah/masalah tadi dideinisikan untuk kemudian
diari pemeahan masalah yang terbaik. !emeahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternati atau pilihan kebijakan yang ada. *ama halnya dengan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 17/61
1
perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap
perumusan kebijakan masing/masing slternati bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memeahkan masalah.
#) 7dopsi9 4egitimasi Kebijakan
&ujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar
pemerintahan.8ika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.Namun warga
negara harus peraya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.
3ukungan untuk re+im enderung berdiusi / adangan dari sikap baik dan niat
baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir
pemerintahan disonansi.4egitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol/
simbol tertentu. 3i mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung
pemerintah.
:) !enilaian9 ;2aluasi Kebijakan
*eara umum e2aluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menakup substansi,
implementasi dan dampak. 3alam hal ini , e2aluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan ungsional. 7rtinya, e2aluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 3engan
demikian, e2aluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh/masalah
kebijakan, program/program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah
kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
!rogram kebijakan yang telah diambil sebagai alternati pemeahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan/badan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 18/61
1%
administrasi maupun agen/agen pemerintah di tingkat bawah. "ersel Nogi *.
&angkilisan mengutip pengertian implementasi menurut !atton dan *awiki dalam
buku yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwaD Implementasi
berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan
program, dimana pada posisi ini eksekuti mengatur ara untuk mengorganisir,
menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (3alam
&angkilisan, $''#D).
erdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekuti mengatur ara untuk mengorganisir. *eorang eksekuti mampu mengatur
seara eekti dan eisien sumber daya, unit/unit dan teknik yang dapat
mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap
perenanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah
bagi relisasi program yang dilaksanakan. 3unn mengistilahkan implementasi
dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy
implemtation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi/aksi kebijakan di dalam
kurun waktu tertentu (3unn, $''#D1#$).
!engertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu
tertentu. !endapat Riant Nugroho 3. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan
Publik Formulasi, Implementasi an !valuasi. Ia mengemukakan bahwaD
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah ara agar sebuah kebijakan dapat
menapai tujuannya. &idak lebih dan tidak kurang. 6ntuk mengimplemntasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 19/61
1
mengimplementasikan dalam bentuk program/program atau melalui ormulasi
kebijakan erivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho,
$'':D1-%).
Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan
dengan ara agar kebijakan dapat menapai tujuan. Kebijakan publik tersebut
diimplementasikan melalui bentuk program/program serta melalui turunan.
&urunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek inter2ensi dan kegiatan
inter2ensi. Menurut 3arwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat
hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber,
pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi,
manajemen program, dan penyediaan layanan dan manaat pada publik (Cidodo,
$''1D1:).
!ersiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat
mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada,
melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi,
menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direnanakan
dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manaat pada
masyarakat. erkaitan dengan aktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
suatu program, *ubarsono mengutip pendapat @. *habbir 5heema dan 3ennis 7.
Rondinelli dalam bukunya yang berjudul "nalisis Kebijakan Publik (Konsep,
#eori an "plikasi), mengemukakan bahwa terdapat beberapa aktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan program/program pemerintah yang
bersiat desentralistis. 0aktor/aktor tersebut adalahD
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 20/61
$'
1. Kondisi lingkungan. 4ingkungan sangat mempengaruhi implementasi
kebijakan, lingkungan tersebut menakup lingkungan sosial ultural
serta keterlibatan penerima program.
$. "ubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 6ntuk itu diperlukan
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu
program.
#. *umberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi
kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia
($uman resources) maupun sumberdaya non/manusia (non $uman
resources)%
:. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah
menakup struktur birokrasi, norma/norma dan pola/pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program(3alam *ubarsono, $''-D1'1).
erdasarkan aktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar
organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program,
karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam
mempengaruhi suatu implementasi program. *ehingga aktor/aktor tersebut
menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program
tersebut dapat menapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3alam !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$ disebutkan
bahwa i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan bagunan
adalah IM adalah *urat I+in Mendirikan angunan yang diterbitkan oleh 3inas
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 21/61
$1
&ata Kota dan &ata angunan yang wajib dimiliki oleh pemohon untuk
mendirikan bangunan didalam wilayah administrati Kota Medan. I+in
Mendirikan angunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai
dengan renana tata ruang kota.
*eara umum peri+inan IM adalah *urat I+in Mendirikan angunan yang
diterbitkan oleh 3inas &ata Kota dan &ata angunan yang wajib dimiliki oleh
pemohon untuk mendirikan bangunan didalam wilayah administrati Kota Medan.
I+in Mendirikan angunan diberikan dengan tujuan penataan bangunan
yang sesuai dengan renana tata ruang kota. Mendirikan bangunan adalah
pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali,
menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan
bangunan, memperbaiki9reno2asi dan menambah bangunan.
IM dibuat berdasarkan renana kota dan memuat penjelasan mengenaiD
/ entuk dan ukuran persil
/ 7lamat persil
/ 8alan dan renana jalan di sekeliling persil
/ !enggunaan bangunan dan jumlah lantai
/ !eruntukan tanah diatas persil
/ @aris/garis sempadan
/ 7rah mata angin
/ *kala gambar
/ &anah yang dikosongkan untuk renana jalan dan sarana utilitas umum lainnya
/ iaya retribusi KR!
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 22/61
$$
erdasarkan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$
disebutkan !eraturan 3aerah Kota Medan No. #- &ahun$''$ tentang !erubahan
7tas !eraturan 3aerah Kota Medan No. : &ahun $''1 &entang !embentukan
?rganisasi dan &ata Kerja 3inas/3inas 3aerah di 4ingkungan !emerintah Kota
Medan.
3alam !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor D - tahun $'1$ disebutkan
!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$ tentang I+in Mendirikan
angunan. !elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan Calikota Medan
No. #: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda No. 9$''$ dan Keputusan
Calikota Medan No. =$ &ahun $''$ tentang !etunjuk &eknis !elaksanaan
!eraturan 3aerah Kota Medan No. - tahun $'1$.
Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun
$'1$ adalah suatu kegiatan dari dinas &ata Ruang yang memilikiD
a. 0aktor !endukung yakniD &ersedianya regulasi, 7danya Kerja *ama
!emkot dengan !ihak *wasta, *umber 3aya yang Memadai, *arana
3an !rasarana, 7nggran
b. 0aktor !enghambat yakniD pelayanan,peri+inan mendirikan bagunan di
Kpta Medana.
.Penanggulangan I)in Mendirikan dan Pela*anan Mendirikan Bagunan
erbagai maam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di
Indonesia selama ini. Namun seara umum diketahui pula bahwa di balik hasil
pembangunan isik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit
pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan isik dan psikhis
masyarakat. !emerintahan Kota Medan tampaknya memang lebih senang
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 23/61
$#
membangun pusat kota dengan berbagai asilitas modern yang tidak berdampak
langsung pada masyarakat di pinggiran kota. !embangunan yang terokus di
pusat kota hanya akan memperluas. kesenjangan sosial antara warga di inti dan
warga pinggiran kota.
Minimnya perenanaan !emkot Medan untuk membangun kota yang
berkesinambungan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau
paradigma pembangunan Medan tidak segera diubah, apa yang menjadi persoalan
di 8akarta sekarang pasti akan segera terjadi di Medan, sehingga sangat tidak
sebanding pembangunan kota dengan nilai 7nggaran !endapatan dan elanja
3aerah Kota Medan yang pada tahun $'': saja sudah menapai Rp 1,1# triliun.
erdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk meneliti
lebih dalam tentang I+in Mendirikan angunan yang berkaitan dengan &ata
Ruang Kota Medan dengan judul !elaksanaan !emberian I+in Mendirikan
angunan 3alam Rangka !emeliharaan &ata Ruang Kota Medan, untuk
mengkaji keabsahannya seara hukum, sehingga dengan demikian, akan terjawab
kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian
ini. !enelitian ini bersiat deskripti analisis, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai
pelaksanaan pemberian i+in mendirikan bangunan di kota Medan yang di kaitkan
dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan. ersiat analisis karena gejala dan
akta yang dinyatakan oleh responden kemudian akan dianalisa terhadap berbagai
aspek hukum baik dari segi hukum !ertanahan Nasional maupun hukum politik
dan hukum 7dministrasi NegaraD
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 24/61
$:
a. !endekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu
penelitian yang meneliti peraturan/peraturan hukum yang kemudian
dihubungkan dengan data dan perilaku pejabat pemerintah dalam pelaksanaan
pemberian i+in mendirikan bangunan di kota Medan yang di kaitkan dengan
pemeliharaan &ata Ruang Kota Medan. 3ata atau materi pokok dalam
penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian
lapangan atau ield researh yaitu Masyarakat warga Kota Medan serta aparat
!emerintah Kota Medan mulai dari Kepala 4ingkungan, 4urah, 5amat serta
*ta idang !eri+inan IM pada 3inas &ata Kota dan &ata angunan Kota
Meda.
b. !emberian I+in Mendirikan angunan 3alam Rangka !emeliharaan &ata
Ruang Kota Medan, dilakukan dengan mengau kepada !eraturan 3aerah
Kota Medan Nomor - tahun $'1$ tentang I+in Mendirikan angunan.
!elaksanaan !erda tersebut diatur melalui Keputusan Calikota Medan Nomor
#: &ahun $''$ tentang !elaksanaan !erda Nomor 9$''$ dan Keputusan
Calikota Medan Nomor =$ &ahun $''$ &entang !etunjuk &eknis !elaksanaan
!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$.
6saha rehabilitati adalah usaha/usaha yang terorganisir meliputi usaha/
usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan
kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah/daerah pemukiman baru
melalui transmigrasi maupun ke tengah/tengah masyarakat, pengawasan serta
pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian pada gelandangan dan pengemis
kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat
manusia sebagai warganegara Republik Indonesia.
!.I)in Mendirikan Bangunan +IMB,
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 25/61
$-
I+in Mendirikan angunan atau biasa dikenal dengan IM adalah
peri+inan yang diberikan oleh Kepala 3aerah kepada pemilik bangunan untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan9atau merawat
bangunan sesuai dengan persyaratan administrati dan persyaratan teknis yang
berlaku.
IM merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan
tertentu sehingga teripta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,
sekaligus kepastian hukum.Kewajiban setiap orang atau badan yang akan
mendirikan bangunan memiliki I+in Mendirikan angunan terdapat pada !asal -
ayat 1 !erda &ahun $''. IM tersebut melegalkan suatu bangunan yang
direnanakan sesuai dengan &ata Ruang yang telah ditentukan dan renana
kostruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud
untuk kepentingan bersama. *ehingga jelas bahwa IM itu penting.
-.Nilai le'ih jika memiliki 'angunan *ang telah 'erIMB
*elain hal tersebut memiliki bangunan yang telah ber/IM juga memiliki
kelebihan dibandingan dengan bangunan yang tidak ber/IM, yakni D
1. angunan memiliki nilai jual yang tinggi
$. 8aminan Kredit ank
#. !eningkatan *tatus &anah
:. Inormasi !eruntukan dan Renana 8alan
I+in mendirikan bagunan dan !elayana peri+inan mendirikan bagunan
bertujuan untuk menapai tujuan yang di harapkan D
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 26/61
$=
/. &idak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
/ ertentangan dengan renana kota.
/ angunan yang direnakan tidak sesuai dengan peruntukan tanah pada lokasi
dimaksud.
/ 3iatas persil dimohon terdapat renana jalan 9 pelebaran sehingga sisa luas tanah
tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan.
/ angunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.
/ Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan
keseimbangan lingkungan.
/ ertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
6saha Rehabilitati meliputi D !enelitian ini bersiat deskripti analisis,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh,
lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian i+in mendirikan
bangunan di kota Medan yang di kaitkan dengan pemeliharaan &ata Ruang Kota
Medan. ersiat analisis karena gejala dan akta yang dinyatakan oleh responden
kemudian akan dianalisa terhadap berbagai aspek hukum baik dari segi hukum
!ertanahan Nasional maupun hukum politik dan hukum 7dministrasi Negara.
a. imbingan isik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan
perkembangan jasmani peri+ina dan !elayana peri+inan agunan
b. imbingan mental serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang
menumbuhkan dan mengembangkan rasa peraya diri dan harga diri
!eri+inan dan !elayanan peri+inan mendirikan agunan
. imbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan
pengetahuan agar !elayanan peri+inan dan mendirikan bagunan memiliki
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 27/61
$
kemauan dan kemampuan untuk berperan akti dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
d. imbingan ketrampilan serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan
keterampilan hidup (lie skill) baik teknis maupun manegerial bagi i+inan
mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan bagunan agar
mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
/. Im%lementasi &e'ijakan Peraturan Daerah
!eraturan 3aerah (!erda) adalah produk hukum yang penting dan
strategis berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem
penyelenggaraan !emerintahan 3aerah berdasarkan 6ndang/undang
!emerintahan 3aerah.
!erda menjadi instrumen hukum bagi !emerintah 3aerah dalam mengelola
jalannya !emerintahan 3aerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan. *ebagai instrumen hukum utama di tingkat 3aerah, !erda mengatur
berbagai hal berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang didasarkan atas dinamika dan aspirasi masyarakat.
3engan demikian, !erda tidak semata/mata hanya menjustiikasi
Kekuasaan !emerintah 3aerah untuk bertindak dan mengatur warganya, tetapi
juga memberikan perlindungan terhadap hak/hak dan kepentingan Masyarakat
luas.
3alam batas ini, !erda/ perda yang ada sesungguhnya telah menunjukkan
landasan yang benar, baik seara ilosois, sosiologis maupun yuridis. 7kan tetapi
dalam kenyataannya, !erda seakan tidak Edekat dengan masyarakat. 3ekat
dalam pengertian dikenal seara baik oleh masyarakat.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 28/61
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 29/61
$
Konsep adalah istilah atau deinisi yang akan digunakan untuk
menggambarkan seara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau indi2idu yang
menjadi pusat penelitian ilmu sosial.
3ari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit
penelitian yang akan diteliti. !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$
&entang i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan mendirikan baguanan
*erta
1. Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapat sumber daya
tambahan sehingga dapat diukur apa G apa yang telah dikerjakan.
$. !eraturan 3aerah Nomor - tahun $'1$ &entang i+in mendirikan bagunan
dan pelayanan peri+inan mendirikan baguanan adalah peraturan yang
dibuat oleh pemerintah daerah kota medan untuk i+in mendirikan
bagunanan kota medan.
#. Impelementasi kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun
$'1$ &entang i+in mendirikan bagunan dan pelayanan peri+inan
mendirikan baguanan adalah ara menyampaikan atau mensosialisasikan
peraturan nomor - tahun $'1$ tersebut kepada masyarakat untuk
mendapatkan i+in bangunan (IM).
-.&erangka &(nse%
Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$
&entang i+in mendirikan bagunan terhadap pelayanan peri+inan mendirikan
bagunan 3i 3inas &ata Ruang Kota Medan. 7gar konsep tersebut dapat dijelaskan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 30/61
#'
maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola
pemikiran sebagai berikutD
/.&ateg(risasi
Kategorisasi menunjukkan bagaimana aranya mengukur suatu 2ariabel
penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam
menganalisis data dari suatu penelitian.
Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan
!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - tahun $'1$ &entang I+in Mendirikan
agunan dan !elayanan !eri+inan Mendirikan agunan 3i 3inas &ata Ruang
Kota Medan yaituD
a. !rogram adalah ranagan megenai asas serta usaha ( dalam
ketatanegaraan, perekonomian yang akan di jalankan).
b. *umber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi
atau unsure tertentu dalam kehidupan.
66. N?M?R $%
!;R37 N?M?R
1. !R?@R7M
$. *37
#. K?M6NI&7*
IM
&6867N
/!;NIN@K7&7N K674I&7*
/07*I4I&7* IM.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 31/61
#1
. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa
orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat meniptakan, dan
mengunakan inormasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.d. 0asilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan
mempelanar keja dalam rangka menapai suatu tujuan
1. Key Inorman9Narasumber terdiri dariD
a. *. 7ripin 7hmad , *." selaku Kepala 3inas &ata Ruang kota Medan
b. !egawai 3inas &ata Ruang Kota Medan D # orang
Ibu Busra 5hairiah sta di dinas &ata Ruang kota medan
7andi lubiss sta di dinas &ata Ruang kota medan
Rousdri "elmi sta di dinas &ata Ruang kota medan
. Masyarakat D # orang
7ndri Nasution, 0irdaus, Khomaini .
4okasi !enelitian dilaksanakan di 3inas &ata Ruang dan Kota, Kota
Medan.
2.Teknik %engum%ulan Data
6ntuk kelanaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa
perlu memperoleh data/data yang dapat memudahkan peneliti melakukan
penelitian. *umber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data
sekunder.
.Data Primer
3ata primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada
objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan ara
sebagai berikutD
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 32/61
#$
a. 3okumentasi, yaitu pengumpulan data/data, berupa dokumen/
dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
b. Cawanara yang mendalam ( &eep Interview) yakni metode untuk
mengumpulkan data dengan ara mengajukan pertanyaan yang sudah
disusun kepada inorman/inorman. Kemudian hasil jawaban yang
diperoleh dari inorman tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak
merubah makna dari inti jawaban dari setiap inorman.
!.Data $ekunder
3ata sekunder merupakan bahan/bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan/bahan berupaD 3okumen, buku/buku, jurnal, makalah, artikel dan
berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.
3.Teknik Analisa Data
3ata dalam metode Kualitati menerminkan interpretasi yang dalam dan
menyeluruh atas enomena tertentu. 3ata dikelompokkan dalam kelas/kelas tidak
menurut angka/angka (Mikkelsen, $''#D#1%). Maleong mendeinisikan analisis
data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola,
kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, $''D1=#).
!enelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitati yang merupakan
pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasiikasi atau
kategori sejumlah 2ariabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 33/61
##
pendekatan kualitati, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang
bersiat khusus kepada yang bersiat umum kemudian disajikan dalam bentuk
narasi. Metode kualitati memungkinkan kita menyelidiki konsep/konsep yang
dalam pendekatan lainnya akan hilang (ogdan, $''$D-).
4.L(kasi Penelitian
$uatu penelitian harus mempunyai lokasi penelitian yang jelas. 3alam
penelitian ini penulis menentukan bahwa objek penelitian adalah. 3inas &ata
Ruang 3an Kota Medan yang terletak di jalan 7bdul "aris Nasution No. 1 ,
Medan 8ohor.
5.$istematika Penulisan
!ada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan
membagi tulisan menjadi - (lima) bab yaituD
BAB I PENDAHULUAN6
!ada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, identiikasi
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manaat penelitian dan pembatasan
masalah.
BAB II U"AIAN TE#"ITI$
!ada bab ini peneliti menguraikan teori/teori yang rele2an tentang
Implementasi, Implementasi Kebijakan, i+in mendirikan bagunan dan
terhadap !elayana peri+inan mendirikan baguana di dinas tata ruang dan kota
medan.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 34/61
#:
BAB III MET#D#L#0I PENELITIAN
!ada bab ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian,
metodologi penelitian serta analisi data.
BAB I7 ANALI$I$ DAN PEMBAHA$AN
!ada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses
pengumpulan data dan pengolahan data.
BAB 7 PENUTUP
!ada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan peneliti
BAB I7
PEN8A1IAN DAN ANALI$I$ DATA
A. Ilustrasi Penelitian
*etelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka
diperoleh berbagai data tentang keadaan responden dalam kaitannya implementasi
kebijakan peraturan daerah kota Medan Nomor - &ahun $'1$ tentang penerbitan
i+in mendirikan bangunan di Kota Medan 3an !elayanan !eri+inan Mendirikan
agunan *erta !raktek ilega 3alam Rangka i+in 3an !elayan !eri+inan
Mendirikan agunan 3i 3inas &ata Ruang Kota Medan
3inas tata ruanga kota Medan memiliki tujuan untuk meningkatkan peran
serta masyarakat dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan dan
mewujudkan ibu kota yang bersih rapi dan indah.
3inas tata ruang kota medan mengimplementasikan kebijakan peraturan
daerah tentang i+in mendirikan bangunan dalam rangka i+in dan pelayan peri+inan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 35/61
#-
mendirikan bagunan di dinas tata ruang kota medan. 3alam meninpatakn
Kabupaten 4angkat yang bersih 3inas kebersihan berkordinasi atau bekerja sama
dengan bagian pertamanan kota, pengagkutan dan peralatan, penerangan jalan
umum.
B. Hasil Penelitian
a. Tujuan &e'ijakan Peraturan Daerah N(. 2 Tahun !9! Dalam
Pener'itan I)in Mendirikan Bangunan Di &(ta Medan
erdasarkan kesimpulan hasil wawanara dengan Kepala idang &ata
angunan !ada 3inas &ata Ruang Kota Medan tujuan kebijakan !eraturan
3aerah Nomor - &ahun $'1$ tentang penerbitan i+in mendirikan bangunan adalah
untuk &erselenggaranya goo governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menapai tujuan serta
ita/ita bangsa bernegara. 3alam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
seara berdaya guna.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 36/61
#=
"asil wawanara peneliti dengan inorman kuni, inorman menyatakan
bahwa para pelaksana kebijakan memahami mengenai isi dari kebijakan !eraturan
3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan I+in Mendirikan
angunan di Kota Medan agar dapat mampu melaksanakannya di lapangan. 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sebagai organisasi pelaksana
penerbitan i+in mendirikan bangunan mengerti apa yang menjadi standar dan
sasaran dari kebijakan tersebut. 4ebih lanjut beliau mengatakan 3inas &ata Ruang
dan &ata angunan Kota Medan juga memiliki *tandar dan sasaran yang ingin
diapai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yaitu tertuang pada
8uklat dan 8uknis untuk menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan
mendirikan bangunan yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang
disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan I+in Mendirikan
angunan. *ehingga, penerbitan I+in Mendirikan angunan sangatlah mutlak
diperlukan bagi masyarakat yang mau mendirikan bangunan dengan aman tanpa
ada gangguan. Inorman juga menambahkan bahwa pelayanan i+in mendirikan
bangunan diberikan dengan sasaran untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan
dan administrasi peri+inan bangunan serta memberikan sanksi bagi masyarakat
yang tidak memiliki i+in mendirikan bangunan atau melanggar peruntukan
bangunan. *erta pihak yang menjadi sasaran didalam kebijakan !eraturan 3aerah
Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 37/61
#
Kota Medan adalah seluruh masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini dan
memiliki i+in mendirikan bangunan.
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanaatkan sumber daya yang tersedia. *umber daya
menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai,
baik sumber daya manusia, inansial dan asilitas. Ketersediaan sumber daya
mempengaruhi eektiitas implementasi suatu program kebijakan. ?leh karena itu
dinas/dinas yang memiliki tugas dalam mempertimbangkan sumber daya yang
sudah tersedia sebelumnya. *umber daya yang dibutuhkan dalam Implementasi
Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in
Mendirikan angunan di Kota Medan ini dibedakan menjadi tiga yaitu sumber
daya manusia, inansial dan asilitas.
3idalam proses implementasi kebijakan dalam penerbitan i+in mendirikan
bangunan terdapat pendidikan dari setiap pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata
angunan Kota Medan dalam melaksanakan setiap kebijakan !eraturan 3aerah
No - &ahun $'1$ dalam penerbitan I+in Mendirikan angunan ini. *elain itu
terdapat setiap tugas pengawai yang dikerahkan serta jumlah personil yang
dikerahkan dalam melaksanakan implementasi kebijakan penerbitan i+in
mendirikan bangunan di Kota Medan.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 38/61
#%
Menurut keterangan inorman mengatakan bahwa sumber daya manusia
yang dimiliki oleh 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan belum
ukup memadai dan belum mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai
dengan tugas pokok dan ungsi yang ada. erdasarkan data sekunder yang ada
pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dapat dilihat pegawai
3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang ada berjumlah 1$ orang
di dominasi oleh lulusan sarjana yaitu berjumlah -# orang yang dari segi kapasitas
diharapkan mampu untuk mengimplementasian kebijakan penerbitan i+in
mendirikan bangunan tersebut Inorman juga menambahkan bahwa pengawai
pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan sudah mempunyai keahlian dan
keterampilan untuk melaksanakan kebijakan !erda No - &ahun $'1$ dalam
penerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut, dimana 3inas &ata Ruang dan
&ata angunan Kota Medan menerapkan sistem right man and right plae
(pengawainya memiliki pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan keahlian
dibidang masing/masing) *erta adanya pelatihan I*? ''1D$''% bagi seluruh
pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan. Calaupun masih
ada beberapa pengawai yang tidak sesuai bidang pedidikannya dengan keahlian
yang dikerjakan. *eara umum jumlah !engawai pada bidang !engawasan masih
kurang memadai, sebab idang !engawasan pada saat ini hanya memiliki
pengawai sebanyak :# orang dimana pasti pengawai idang !engawasan tidak
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 39/61
#
akan maksimal untuk mengawasi setiap bangunan gedung dan kegiatannya di
Kota Medan. *ehingga target penambahan pengawai pada idang !engawasan itu
diperlukan sebanyak $' orang.
3isposisi implementor adalah keenderungan sikap maupun pemahaman
yang dimiliki oleh implementor yang akan mempengaruhi penapaian tujuan dari
implementasi kebijakan. !emahaman serta dukungan terhadap kebijakan
!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan i+in
mendirikan bangunan ini sangat ditunjukan oleh para pegawai 3inas &ata Ruang
dan &ata angunan Kota Medan.
Menurut inorman kuni, pemahaman implementor terhadap hadirnya
kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan i+in
mendirikan bangunan adalah bahwa respon atau sikap implementor terhadap
!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ ini adalah baik dan sangat
mendukung. Inorman menambahkan dengan adanya !erda No - &ahun $'1$
dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan maka diharapkan
teripta kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai dengan
pemungutan retribusi daerah atas pelayanan I+in Mendirikan angunan (IM)
yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan.
*truktur birokrasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses
implementasi kebijakan penerbitan i+in mendirikan bangunan. *alah satu aspek
penting dari struktur birokrasi adalah adanya *tandard ?perating !roedur (*?!)
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 40/61
:'
!enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan, adanya struktur organisasi di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
dalam setiap kebijakan *tandard ?perating !roedur (*?!) Menurut inorman
kuni, 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam pelaksanaan
tugas dan ungsinya memiliki *tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in
Mendirikan angunan. *tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in
Mendirikan angunan dilihat melalui bagan ini D
3ari bagan diatas maka hal/hal yang perlu dilakukan adalah pertama/tama
!emohon melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sesuai ketentuan !erda
No - &ahun $'1$ dan !erwal No :1 &ahun $'1$. Kemudian, berkas pemohonan
diterima dan dibeli Nomor agenda di 4oket $ oleh petugas setelah semua
persyaratan dinyatakan lengkap. *etelah itu, Kasubbag 6mum melakukan
Heriikasi kelengkapan persyaratan berkas pemohonan, kemudian diteruskan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 41/61
:1
kebidang pemetaan dengan disposisi sekretaris dinas, ini akan diproses selama 1
hari. !emohon turut serta mendampingi petugas pengukuran untuk menunjukkan
lokasi dan batas persil, setelah itu berkas diterima pada bidang pemetan, kemudian
petugas pengukuran melaksanakan pengukuran lapangan, dan Kasi !engukuran
memeriksa ketelitian gambar situasi lapangan, dan diteruskan kepada Kasi
!emetaan untuk diplotkan pada database peta skala 1D1'', selanjutkan Kabid
!engukuran dan !emetaan mendisposisikan berkas untuk diteruskan pada bidang
tata ruang ini diproses selama : hari kerja. *elanjutnya, pemohon melampirkan
gambar bangunan bila terdapat koreksi agar sesuai dengan ketentuan renana kota,
ini akan diproses berkas terima pada idang &ata Ruang, kemudian petugas
penelitian menggambarkan pola renana kota pada gambar situasi lapangan dan
diplotkan pada peta 1D1''' setelah diperiksa oleh Kasi !enelitian9;2aluasi.
*etelah itu, petugas gambar membuat konsep gambar keterangan situasi bangunan
dan melakukan koreksi terhadap gambar bangunan dari pemohon dan kasih tata
letak memeriksa ketelitian @K* dan mendisposisikan untuk perhitungan
retribusi pada bidang tata tata bangunan, ini aka diproses selama - hari kerja,
setelah itu berkas diterima oleh 7judan, kemudian Kepala 3inas &R&
memberikan persetujuan pada @K* dan mendisiposisikan untuk perhitungan
retribusi pada bidang tata bangunan yang dikerjakan slama 1 hari. erkas diterima
pada idang &ata angunan, kemudian petugas menghitung retribusi setelah itu
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 42/61
:$
diperiksa oleh Kasi !erenanaan angunan, selanjutnya petugas mengoreksi
gambar konstruksi kemudian diperiksa oleh Kasi Konstruksi dan Kasih
Konser2asi menyiapkan 3ra *ertiikat IM, kemudian Kabid &ata bangunan
memberikan disposisi dan diteruskan kepada Kepala 3inas &R& untuk
ditandatanganin, dalam hal ini akan diproses selama # hari kerja. Kepala 3inas
&R& menandatangani *ertiikat IM dan *urat &agihan !embayaran Retribusi
dan erkas diteruskan agian *ekretariat hanya 1 hari kerja, setelah itu berkas
diterima pada bagian *ekretariat dan *urat &agihan !embayaran Retribusi
dikirimkan kepada pemohon, dan endahara !enerimaan menerima pembayaran
retribusi IM dan menyerahkan dokumen IM, setelah itu !etugas @udang
mengarsipkan dokumen IM yang telah selesai dibayar selama 1 hari kerja. Bang
terakhir pemohon membayar retribusi IM dan menerima dokumen IM serta
!lank IM serta diberikan sertiikat IM. 8enis pelayanan !enerbitan I+in
Mendirikan angunan yang diberikan sudah jelas tertera pada pasal - yakni
pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan
baru, rehabilitas9reno2asi dan pelestarian9pemugaran serta pelayanan administrasi
peri+inan bangunan untuk pemeahan dokumen IM, pembuatan duplikat9opy,
dokumen IM yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IM yang hilang
atau rusak (salinan IM), pemuktahiran data dan9 atau perubahan non teknis
lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung. !elayanan penerbitan ini
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 43/61
:#
telah kami laksanakan dengan baik dan sesuai dengan *tandard ?perating
!roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan yang ditetapkan 4ebih
lanjut inorman kuni menambahkan bahwa adanya standar waktu dalam
penerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut. *tandar waktu yang dilakukan
dalam penerbitan I+in Mendirikan angunan tergantung pada luas bangunan yang
dimohon, untuk bangunan yang luasnya kurang dari :'' m$ hanya membutuhkan
persetujuan dari kepala 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan
membutuhkan waktu paling lama 1: hari, sedangkan untuk bangunan yang
luasnya lebih dari :'' m$ membutuhkan persetujuan walikota yang paling lama
1=. *elain itu, pada bangunan hotel dan bangunan pabrik bisa selesai selama #'
hari karena kalau hotel dan pabrik harus diukur luas tanah, mengeek konstruksi
bangunan tinggi, mengeek peruntukan tanah dll bahkan ada sampai kerja malam
untuk menyelesaikan ini. 3ari data yang telah didapat oleh peneliti dari lapangan,
3inas &ata Ruang dan &ata angunan telah memiliki struktur organisasi yang jelas
yang disesuaikan dengan !erwal Kota Medan No 1 &ahun $'1'. 6ntuk lebih
jelasnya dapat dilihat dilampiran.
'. Mekanisme &e'ijakan Peraturan Daerah &(ta Medan N(m(r 2
Tahun !9! Tentang Pem'erian I)in Mendirikan Bangunan
*uatu kebijakan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh pelaksana teknis
yaitu pejabat yang bertanggungjawab dan berhak dalam menjalankan kebijakan
tersebut yang biasanya diturunkan dalam bentuk program/program. 6ntuk
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 44/61
::
melaksanakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan
I+in Mendirikan angunan di Kota Medan maka diberikan wewenang dan
tanggungjawab kepada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan supaya
dapat melaksanakan kebijakan dan menapai sasaran penapaian realisasi target
retribusi i+in mendirikan bangunan seperti yang diharapkan. 3ari hasil wawanara
di lapangan, peneliti menemukan data mengenai bagaimana pemahaman para
agen pelaksana kebijakan terhadap !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun
$'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan. Kepala idang
angunan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan mengatakan bahwa
!eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ ini 3engan adanya !erda No -
&ahun $'1$ dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan maka terapai target
pemungutan retribusi I+in Mendirikan angunan.. !erda Nomor - &ahun $'1$
merupakan 8uplak (petunjuk pelaksanaan) dan !erwalnya itu 8uknisnya (petunjuk
teknis).
!eneliti juga menanyakan tentang latar belakang dibentuknya !eraturan
3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan
angunan kepada Kepala *eksi !eranangan angunan &ata Ruang dan &ata
angunan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa !eraturan 3aerah Kota Medan
No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan ini
adalah bentuk jawaban terhadap semakin meningkatnya masyarakat mengurus
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 45/61
:-
i+in mendirikan bangunan sehingga bertujuan untuk mengatur, menata,
mengendalikan, dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam daerah
yang disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan penerbitan I+in
mendirikan angunan. I+in mendirikan bangunan diberikan agar penataan
bangunan sesuai dengan renana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan
bangunan yang memenuhi persyaratan administrati dan persyaratan teknis sesuai
dengan ungsi bangunan. *elain melakukan wawanara tentang pemahaman
inorman kuni mengenai latar belakang dan maksud dari pembentukan peraturan
penerbitan i+in mendirikan bangunan, peneliti juga menanyakan hal yang sama
kepada masyarakat tentang bagaimana pemahaman mereka mengenai peraturan
tersebut. Motto 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yaitu
memberikan pelayanan dan penataan ruang yang berkualitas transparan.
erdasarkan data kuesioner yang diperoleh, dapat dilihat bahwa dari #'
responden, mayoritas masyarakat yang sudah mengurus dan memiliki i+in
mendirikan bangunan, pada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan
mengetahui tentang adanya kebijakan penerbitan tersebut. *ebagian besar
inorman tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut
adalah inorman memahami tujuan dari peraturan daerah Kota Medan No - &ahun
$'1$ dalam proses penerbitan I+in Mendirikan angunan, tujuannya supaya
pendiri bangunan lebih teratur dan menolak pemohon yang tidak memiliki I+in
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 46/61
:=
Mendirikan angunan. *elain itu, sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak
pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan pada saat peraturan
ini munul, sosialisasi tersebut dilakukan seperti pembagian brosur, sosialisasi di
tempat Mall, maupun melalui website resmi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan.
3ari hasil penelitian tentang pemahaman inorman akan !eraturan 3aerah
Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di
Kota Medan dapat dilihat bahwa sebenarnya seara garis besar para inorman
sudah ukup memahami dan mengetahui maksud tujuan serta pentingnya
!eraturan tentang !enerbitan I+in Mendirikan angunan tersebut, tetapi perlu
ditingkatkan lagi sosialisasi dan pemberian arahan langsung kepada masyarakat
agar mereka semakin memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari
peraturan tersebut serta mau melaksanakannya. Karena pada hakekatnya, suatu
program kebijakan akan berhasil jika kebijakan tersebut juga didukung oleh
masyarakat sebagai penerima layanan.
erdasarkan hasil wawanara dengan inorman kuni, komunikasi dan
koordinasi yang dilakukan dibagi atas duaF yaitu komunikasi dan koordinasi di
lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan, baik seara
2ertikal maupun hori+ontalF maupun komunikasi dan koordinasi dengan instansi
lainnya seperti *atpol !!, !olisi, !ihak keamatan, !ihak kelurahan, !ihak
koramil, !ihak !among !raja Kota Medan guna mendukung pelaksanaan tujuan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 47/61
:
dari peraturan walikota tersebut. Mulai dari proses sosialisasi, pengawasan dan
pembongkaran bangunan bermasalah.
"al itu berdampak dengan semakin bertambahnya bangunan/bangunan
sudah memiliki i+in mendirikan bangunan di Kota Medan, yaitu $=- bangunan/
bangunan yang memiliki i+in mendirikan pada tahun $'1#. Namun komunikasi
dengan masyarakat masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari ada beberapa
pemilik bangunan yang mendirikan bangunan yang besar9luas bangunannya tidak
sesuai dengan i+in mendirikan bangunan yang didatarkannya. *ehingga, masalah
pembongkaran bangunan pada tahun $'1# semakin meningkat sebanyak $==' unit
yang jumlah pembongkarannya sebanyak -=: lokasi. *ehingga kegiatan
sosiasisasi seperti pemberian arahan maupun pengawasan perlu lebih ditingkatkan
melalui dengan memberikan arahan maupun teguran langsung kepada masyarakat
hingga kedaerah/daerah yang jauh. Menurut inorman juga menambahkan
komunikasi sangat penting bagi masyarakat seperti melakukan kegiatan sosialisasi
setiaap hari di setiap = lokasi hanya saja jadwal sosialisasinya juga mau berubah/
ubah sehingga seluruh pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan terlibat
melakukan sosialisasi ke masyarakat. *elain itu, membentuk tim pembinaan,
pengawasan dan pengendalian ruang yang bertugas untuk mengawasi bangunan/
bangunan yang tidak memiliki i+in mendirikan bangunan atau melanggar
ketetntuan peruntukkan bangunan.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 48/61
:%
3ilihat dari data sekunder &im pembinaan, pengawasan dan pengendalian
ruang ini dikerahkan oleh personil disetiap # keamatan dan selama # bulan sekali
personilnya mau berubah/ubah atau diganti. *osialisasi yang sudah dilakukan
kepada masyarakat.yaitu melakukan seminar dengan mengundang para tokoh
masyarakat ke kantor amat untuk membahas masalah IM supaya mereka bisa
memberitahu kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya, melakukan sosialisasi
kelapangan misalnya dikawasan Mall seperti !aladium, &hamrin, "ermes, disana
kami membagi/bagikan brosur dan meneritakan i+in mendirikan bangunan, serta
melakukan program pelayanan IM Keliling. *osialisasi ini kami lakukan setiap
hari karena ini sudah menjadi kewajiban kami untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat erdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat dilihat bahwa indikator
komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan dan berjalan ukup baik, baik
komunikasi di lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan
maupun koordinasi dengan instansi lainnya. "al itu berdampak dengan semakin
bertambahnya jumlah bangunan/bangunan yang sudah mengurus IM di Kota
Medan. Namun komunikasi dengan masyarakat masih belum maksimal
dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki
sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi. 3an dengan ditingkatannya kegiatan
sosialisasi pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, maka mereka akan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 49/61
:
menyadari tanggung jawabnya untuk mematuhi kebijakan tersebut. *ehingga
seluruh bangunan di Kota Medan digunakan sesuai dengan ungsinya
:. &ejelasan Isi &e'ijakan
Kejelasan isi kebijakan berarti semakin jelas dan rini isi sebuah kebijakan
akan mudah dilaksanakan karena pelaksana mudah memahami dan
menterjemahkan dalam tindakan nyata. *ebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan
merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan isi
kebijakan terdapat statement atau dasar dari sebuah undang/undang dari setiap
masing dinas. *elain itu, adanya standar dan sasaran dalam implementasi suatu
kebijakan. *tandar dan sasaran kebijakan merupakan sesuatu yang diterapkan
dalam setiap proses implementasi sebuah kebijakan. *tandar dan sasaran
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Ketika standar
dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. *tandar dan
sasaran kebijakan tersebut juga harus dipahami dengan baik oleh para
pelaksanapelaksana kebijakan (implementor). Menurut analisis peneliti, !eraturan
3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan
angunan di Kota Medan sudah memenuhi indikator kejelasan isi kebijakan. "al
ini didasarkan pada penjelasan para inorman. Inorman menyatakan 3inas &ata
Ruang dan &ata angunan Kota Medan sebagai organisasi pelaksana pemungutan
retribusi pada pelayanan penetbitan i+in mendirikan bangunan mengerti apa yang
menjadi standar dan sasaran dari kebijakan tersebut. 4ebih lanjut beliau
mengatakan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan juga memiliki
*tandar dan sasaran yang ingin diapai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan yaitu tertuang pada 8uklat dan 8uknis untuk menata, mengendalikan
dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan yang sesuai dengan renana tata
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 50/61
-'
ruang Kota Medan yang disertai dengan pemungutan retribusi daerah atas
pelayanan IM.
*elain itu, pelayanan penerbitan i+in mendirikan bangunan diberikan
dengan sasaran untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dan administrasi
peri+inan bangunan serta memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak memiliki
i+in mendirikan bangunan atau melanggar peruntukan bangunan. *erta pihak yang
menjadi sasaran didalam kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun
$'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan adalah seluruh
masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini dan untuk memiliki i+in mendirikan
bangunan
C. Pem'ahasan
erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan dapat diketahui bahwa sikap
pengawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sangat memahami
dan mendukung terlaksananya !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam
!enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan sehingga dengan adanya
peraturan daerah Kota Medan tentang !enerbitan I+in Mendirikan angunan ini,
maka diharapkan teripta kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai
dengan pemungutan retribusi daerah atas pelayanan penerbitan i+in mendirikan
bangunan yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang akan
meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Cujud penerimaan
implementor tersebut dapat dilihat dari keseriusan pegawai 3inas &R& dalam
menangani proses penerbitan i+in mendirikan bangunan kepada masyarakat sangat
baik.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 51/61
-1
*ebagian besar inorman mengatakan proses penerbitan i+in mendirikan
bangunan sudah terorganisir dengan baik. peneliti juga menanyakan salah seorang
inorman tentang proses penerbitan i+in mendirikan bangunan, beliau mengatakan
untuk mengurus i+in mendirikan bangunan harus melengkapi berkas/berkas
persyaratan sesuai pada !erda Kota Medan No -, berkas/berkas itu antara lainF
membawa *ertiikat *K!& dari Kantor adan !ertanahan Nasional, @*, surat
pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, *urat *etoran !ajak
3aerah ea !erolehan "ak &anah dan angunan, dll. Kemudian diserahkan
kepada para pengawai setelah itu beberapa pengawai datang kerumah saya untuk
mengukur luas bangunan,luas tanah,ketinggian bangunan dan sebagai, saya lupa
bagian apa pengawainya, mereka mengeek dan melakukan pengukuran bangunan
dan menelitinya serta melakukan pemetahan gambar. *elain itu, kendala yang
dihadapi oleh masyarakat adalah kurang lengkap memenuhi persyaratan teknis
sehingga waktu yang dibutuhkan akan lama dalam mengurus i+in mendirikan
bangunan.
Menurut inorman kuni, dalam pelaksanaan tugas dan ungsinya sudah
memiliki *tandard ?perating !roedur (*?!) yang jelas dalam penerbitan i+in
mendirikan bangunan. Inorman menambahkan !elaksanaan !eraturan 3aerah
Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan
diberikan wewenang kepada 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan
untuk melaksanakan kebijakan dilapangan. eliau mengatakan *tandard
?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan dilaksanakan
sesuai dengan bagan yang diatas baik.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 52/61
-$
erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan dapat diketahui bahwa
*tandard ?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dengan masyarakat telah berjalan
dengan maksimal. *ehingga masyarakat dapat melihat bagan proses penerbitan
i+in mendirikan bangunan yang tertera di 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan atau dilihat melalui ormulir i+in mendirikan bangunan kepada
pemohon, serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah kurang lengkap
memenuhi persyaratan teknis sehingga waktu yang dibutuhkan akan lama dalam
mengurus i+in mendirikan bangunan.
Kepala idang &ata angunan menyebutkan juga bahwa dalam
pengimplementasian !eraturan 3aerah Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam
penerbitan I+in Mendirikan angunan dalam jenis pelayanan penerbitan i+in
mendirikan bangunan yang diberikan sudah jelas tertera pada pasal - yakni
pelayanan pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan
baru, rehabilitas9reno2asi dan pelestarian9pemugaran serta pelayanan administrasi
peri+inan bangunan untuk pemeahan dokumen I+in Mendirikan angunan
(IM), pembuatan duplikat9opy, dokumen I+in Mendirikan angunan (IM)
yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen I+in Mendirikan angunan
(IM) yang hilang atau rusak (salinan IM), pemuktahiran data dan9 atau
perubahan non teknis lainnya atas permohonan pemilik bangunan gedung.
!elayanan ini telah kami laksanakan dengan baik dan sesuai dengan *tandard
?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan yang ditetapkan.
4ebih lanjut inorman kuni menambahkan bahwa adanya standar waktu
dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan tersebut. *tandar waktu yang
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 53/61
-#
dilakukan dalam penerbitan i+in mendirikan bangunan di Kota Medan tergantung
pada luas bangunan yang dimohon, untuk bangunan yang luasnya kurang dari :''
m $ hanya membutuhkan persetujuan dari kepala 3inas &ata Ruang dan &ata
angunan Kota Medan membutuhkan waktu paling lama 1: hari, sedangkan
untuk bangunan yang luasnya lebih dari :'' m$ membutuhkan persetujuan
walikota yang paling lama 1=. *elain itu, bangunan hotel dan bangunan pabrik
bisa selesai selama #' hari karena kalau hotel dan pabrik harus diukur luas tanah,
mengeek konstruksi bangunan tinggi, mengeek peruntukan tanah dll bahkan ada
sampai kerja malam untuk menyelesaikan ini.
3ari data yang telah didapat oleh peneliti dari lapangan, 3inas &ata Ruang
dan &ata angunan telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang disesuaikan
dengan !erwal Kota Medan No 1 &ahun $'1'. 6ntuk lebih jelasnya dapat dilihat
dilampiran.
erdasarkan hasil analisis keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur
birokrasi yang ada pada &ata Ruang dan &ata angunan sudah ukup jelas dan
sesuai kepada !eraturan Calikota No 1 &ahun $'1'. 7dapun tata ara atau
*tandard ?perating !roedur (*?!) dalam !enerbitan I+in Mendirikan angunan
diselenggarakan seara mudah dan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh
masyarakat jelas. "al ini terwujud jika masyarakat apat melengkapi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis dengan lengkap dan benar.
erdasarkan keterangan dari inorman kuni, *arana dan prasarana dalam
proses implementasi kebijakan !enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan sudah memadai. Inorman
menambahkan terdapat mobil pelayanan IM Keliling guna mempermudah
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 54/61
-:
melakukan proses penerbitan i+in mendirikan bangunan untuk masyarakat,
tersedianya buku panduan bangunan i+in mendirikan bangunan bagi masyarakat,
adanya peningkatan kualitas data dan inormasi perenanaan kota melalui website
resmi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang mudah diakses
oleh masyarakat, tersedianya gambar renana hasil studi penataan geometrik pada
1' lokasi persimpangan ruas jalan di Kota Medan guna mempermudah inormasi
kepada masyarakat, adanya mesin etak, mobil patrol untuk bidang pengawasan,
adanya ruangan tunggu bagi masyarakat yang dilengkapi dengan kursi dan 75.
*edangkan sarana dan prasarana untuk pembongkaran bangunan terdapat martil,
mesin pemotong, dan ekska2ator. &etapi jumlahnya masih sedikit dikarenakan
alat/alat tersebut tidak selamanya digunakan dikarenakan belum ada alat
transportasi untuk mengangkut eks2akator tersebut kelokasi yang bermasalah.
*ehingga dapat disimpulkan bahwa asilitas9 sarana dan prasarana di 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam mendukung implementasi
kebijakan penerbitan i+in mendirikan bangunan belum memadai, seperti pada
idang !engawasan seperti alat/alat berat untuk pembongkaran bangunan.
erdasarkan hasil analisis seara keseluruhan diketahui bahwah pegawai
3inas &R& Kota Medan dilihat dari segi pendidikan dan kapasitasnya sudah
ukup mampu untuk melaksanakan !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam
!enerbitan I+in Mendirikan angunan sesuai dengan tupoksi masing/masing dan
didominasi oleh lulusan sarjana dan adanya pelatihan I*? ''1D$''% untuk
meningkatkan kemampuan dari pegawai 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan. *elain itu, pembatasan waktu yang dikerjakan dalam proses
penerbitan i+in mendirikan bangunan harus eekti dikerjakan sesuai dengan batas
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 55/61
--
waktu yang ditetapkan pada kebijakan tersebut. *edangkan dari segi jumlah,
!engawai pada bidang !engawasan masih kurang memadai, sebab idang
!engawasan pada saat ini hanya memiliki pengawai sebanyak :# orang dimana
pasti pengawai idang !engawasan tidak akan maksimal untuk mengawasi setiap
bangunan gedung dan kegiatannya di Kota Medan. *ehingga dapat disimpulkan
bahwa pegawai pada dinas &R& belum memadai untuk melaksanakan !erda
Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan IM dengan maksimal
BAB 7
PENUTUP
erdasarkan hasil penyajian dan analisa data pada bab sebelumnya, maka
dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan
Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan 3i Kota
Medan seara umum sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada terdapat
beberapa kekurangan seperti belum maksimalnya asilitas seperti alat/alat berat
untuk kegiatan pembongkaran bangunan di lapangan dan sumber daya manusia
khususnya pada personil bidang pengawasan hanya :# orang sehingga
pengawasan tidak maksimal untuk mengawasi setiap bangunan gedung dan
kegiatannya di Kota Medan Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota
Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 56/61
-=
Kota Medan dapat dilihat dari beberapa 2ariabel implementasi yaitu kejelasan isi
kebijakan, sumber daya, komunikasi dan koordinasi, disposisi implementor, dan
struktur birokrasi. *eara lengkap kesimpulan dari penelitian dapat dijelaskan
antara lain sebagai berikut D
A. &esim%ulan
1. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun
$'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat
dari indikator kejelasan isi kebijakan dapat dikatakan sudah baik. "al ini
dapat dilihat pada rinian isi kebijakan yang ukup jelas, siapa
pelaksanaan kebijakan, syarat/syarat penerbitan i+in mendirikan bangunan,
hingga standar dan sasaran yang mudah dimengerti9dipahami oleh
pelaksana kebijakan maupun masyarakat.
$. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun
$'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat
dari indikator sumber daya seara umum belum memadai. *umber daya
dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sumber daya manusia, sumber daya
inansial, dan asilitas. *umber daya manusia9personil pada 3inas &ata
Ruang dan &ata angunan Kota Medan dilihat dari segi pendidikan dan
kapasitasnya sudah ukup mampu untuk melaksanakan !eraturan 3aerah
Kota Medan No - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan.
angunan di Kota Medan sesuai dengan tupoksi masing/masing dan
didominasi oleh lulusan sarjana serta adanya pelatihan I*? ''1D$''%
untuk mengingkatkan kemampuan dari pegawai 3inas &ata Ruang dan
&ata angunan Kota Medan. *edangkan dari segi jumlah, khususnya
!engawai pada bidang !engawasan masih kurang memadai, sebab idang
!engawasan pada saat ini hanya memiliki pengawai sebanyak :# orang
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 57/61
-
sehingga pengawai idang !engawasan tidak akan maksimal untuk
mengawasi setiap bangunan gedung dan kegiatannya di Kota Medan.
6ntuk itu, idang !engawasan perlu manambah jumlah pengawai pada
idang !engawasan berjumlah $' orang. *erta 0asilitas yang ada juga
belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut,
sedangkan sumber dana didapat dari 7!3 Kota Medan setiap tahunnya
#. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun
$'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat
dari indikator komunikasi dan koordinasi seara umum sudah ukup baik.
komunikasi dan koordinasi sudah terjalin selama implementasi kebijakan
!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enerbitan
I+in Mendirikan angunan di Kota Medan, baik komunikasi dan
koordinasi dalam lingkungan 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
maupun komunikasi dan koordinasi kepada instansi lain, akan tetapi
komunikasi kepada masyarakat masih belum maksimal, hal ini dapat
dilihat dari ada beberapa pemilik bangunan yang mendirikan bangunan
yang besar9luas bangunannya tidak sesuai dengan i+in mendirikan
bangunan yang didatarkannya.
:. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - 3alam
!enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat dari indikator
disposisi implementor atau sikap dan karakteristik pelaksana kebijakan
seara umum baik dan sangat mendukung. 3engan adanya kebijakan
!eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ 3alam !enertiban
I+in Mendirikan angunan di Kota Medan ini maka diharapkan teripta
kegiatan pendirian bangunan dalam daerah yang disertai dengan
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 58/61
-%
pemungutan retribusi daerah atas pelayanan i+in mendirikan bangunan
yang sesuai dengan renana tata ruang Kota Medan yang akan
meningkatkan !endapatan 7sli 3aerah setiap tahunnya. Cujud
penerimaan implementor tersebut dapat dilihat dari keseriusan pegawai
3inas &ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan dalam menangani
proses penerbitan i+in mendirikan bangunan kepada masyarakat sangat
baik. *ehingga pada tahun $'1# masyarakat sudah mulai tertib mengurus
i+in mendirikan bangunan.
-. Implementasi Kebijakan !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun
$'1$ 3alam !enerbitan I+in Mendirikan angunan di Kota Medan dilihat
dari indikator struktur birokrasi 3inas &ata Ruang dan &ata angunan
Kota Medan sudah ukup jelas dan sesuai kepada !eraturan Calikota No
1 &ahun $'1'. *edangkan tata ara pelayanan yang dilakukan pada 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan kepada masyarakat sudah
ukup baik dan berjalan dengan maksimal, karena telah memiliki *tandard
?perating !roedur (*?!) !enerbitan I+in Mendirikan angunan di 3inas
&ata Ruang dan &ata angunan Kota Medan yang sesuai dengan !eraturan
Calikota Medan No :1 &ahun $'1$ &entang !etunjuk &eknis !etunjuk
&eknis 7tas !eraturan 3aerah Kota Medan Nomor - &ahun $'1$ &entang
Retribusi I+in Mendirikan angunan.
=. Manaat dari kebijakan tersebut adalah Menghasilkan rumusan kebijakan
untuk mewujudkan kondisi Japaratur negaraJ yang diharapkan, serta
kompetensi !egawai Negeri *ipil yang sesuai dengan kebutuhan, yang
seara keseluruhan terarah pada terselenggaranya kepemerintahan yang
baik (good go2ernane) serta terwujudnya ita/ita dan tujuan bernegara.
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 59/61
-
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan serta pendidikan tinggi
kedinasan di bidang ilmu administrasi negara yang didukung oleh
kurikulum yang rele2an dan sumber daya yang berkualitas untuk
memenuhi kebutuhan nasional sesuai posisi,peran dan kewenangan
aparatur, tuntutan kompetensi jabatan, dan peningkatan produkti2itas dan
daya saing nasional serta mampu menjawab tantangan global
B. $aran
3ari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan
saran/saran sebagai berikut D
1. 3inas &ata Ruang dan &ata angunan kedepannya harus meningkatkan
komunikasi seperti penyuluhan kepada masyarakat dengan maksimal
agar masyarakat tertib dalam mengurus dan memiliki i+in mendirikan
bangunan (IM).
$. !erlu dilakukan penambahan personil pada bidang pengawasan
berjumlah $' orang agar agar pengawasan dalam pembongkaran
bangunan dapat maksimal dijalankan
#. kedepannya para agen pelaksana lebih ditingkatkan lagi kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan
kebijakan peraturan tentang penerbitan i+in mendirikan bangunan ini.
:. *ebaiknya pegawai negeri sipil di 3inas Kebersihan Kabupaten
4angkat bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan jabatan
dan ungsionalnya sebagai seorang pegawai.
-. Masyarakat juga harus lebih teliti melengkapi persyaratan teknis dalam
penerbitan i+in mendirikan bangunan tersebut.
=. !ara implementor dalam melaksanakan kebijakan !erda ini baik
pengawai maupun masyarakat agar lebih memahami dan mendukung
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 60/61
='
terlaksananya !erda Kota Medan No - &ahun $'1$ dalam penerbitan
I+in Mendirikan angunan di Kota Medan.
DA5TA" PU$TA&A
7bidin,*aid Aainal.$'':. Kebijakan Publik . 8akarta D Bayasan !anur
*iwah.8akarta.
7rikunto,*uharsimi. $''$. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek .8akartaD Rineka 5ipta.
ungin, ".M.urhan. $''. Penelitian Kualitatif . 8akartaD !& Rieneka 5ipta.
3epdiknas, $''$ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 8akartaD alai !ustaka
Moleong,4e<y.$''. Metodeologi Penelitian Kualitatif . andungD !&.Remaja
Rosdakarya
!utra, 0adillah. $''#. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik .
Bogyakarta D !ustaka !elajar
*aii. $''. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Malang D
72erroes !res
*iahaan, Marihot !ahala.$'1'. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.8akartaD
Rajawali !ress
*ingarimbun,Masri,;endi,*oian.$''=. Metode Perizinan mendirikan bagunan
Survei .8akartaD4!#;* *ubarsono,
7.@. $''-. nalisis Kebijakan Publik . 8akartaD !ustaka !elajar
*ugiyono. $''%. Memahami Penelitian Kualitatif . andungD 5H 7labeta
*ugiono, $''. Memahami Penelitian Kualitatif . andungD 5H 7labeta
&angkilisan, "esel Nogi. $''#. Kebijakan Publik !ang Membumi . BogyakartaD
B!7!I
6sman,"ardius.$''."ehnik nalisis Data #ife "ime dalam Riset
Marketing .8akartaD*alemba ;mpat
7/25/2019 Implementasi kebijakan undangundang
http://slidepdf.com/reader/full/implementasi-kebijakan-undangundang 61/61
=1
Cahab, *olihin, 7. $'':. nalisa Kebijakan dari $ormulasi ke Im%lementasi
Kebijakan &egara Edisi Kedua. 8akartaD umi 7ksara
Cibawa, *amudra. 1:. Evaluasi Kebijakan Publik . 8akartaD Raja @raindo
3unn. 1, Pengantar nalisis %ela!anan %erizinan, BogyakartaD @adjah Mada
6ni2ersity
Cinarno, udi. $''$. "eori dan Proses Kebijakan izin %ela!ana mendirikan
bagunan. 8akartaD Med !ress
Bani, 7hmad.$''$. 'ubungan keuangan antara %emerintah %usat dan daerah
di Indonesia.8akartaDRajawali
Auriah, Nurul. $''=. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: "eori %likasi .
8akartaD umi 7ksara
Nawawi, $''-. Te(ri Administerasi, Mandar, andung.
Cinarno, udi. $''-. Defenisi dministerasi . 8akartaD Med !ress.
6sman. $''$, Pendekatan Im%lementasi &e'ijakan. umi 7ksara, 8akarta,
............, $''-, Pengantar nalisis %ela!anan %erizinan, BogyakartaD @adjah
Mada 6ni2ersity
top related