kebijakan tambang

7/24/2019 Kebijakan Tambang

1/26

UNDANG-UNDANG NO. 11

TAHUN 1967

UNDANG-UNDANG MINERBA

NOMOR 4 TAHUN 2009Judul: Ketetu!-"etetu! #$"$"

#e%t!&'!(!

Judul: #e%t!&'!(! M)e%!l d! B!tu

'!%!Ke"!*!! T!&'!( d)+e'ut '!,! (!l)! :

#e(u!+!! '!,! (!l)! d)+ele((!%!"!

e&e%)t!, !+!l 1/

#!+!l 1

#e(u!+!! '!,! (!l)!

e(!l! '!,! (!l)! *!( te%d!!t d!l!& )l!*!, ,u"u&

e%t!&'!(! Id$e+)! *!( &e%u!"! ed!!-

ed!! !l!& +e'!(!) "!%u)! Tu,! *!( M!,! E+!

!d!l!, "e"!*!! N!+)$!l '!(+! Id$e+)! d! $le,"!%e!*! d)"u!+!) d! d)e%(u!"! $le, Ne(!%! utu"

+e'e+!%-'e+!%*! "e&!"&u%! %!"*!t.

#e%t!&'!(! +e+)3" &)e%!l d! '!tu '!%! :

D)"u!+!) e(!%! d)+ele((!%!"! $le, e&e%)t!,

d!!t!u e&e%)t!, d!e%!, !+!l 4/.

#!+!l 4

(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak

terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh

negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

(2) Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintahdan/atau pemerintah daerah.

#e&e%)t!, d! D#R &eet!"! "e')5!"!

e(ut!&!! &)e%!l d! '!tu '!%! utu"

"eet)(! !+)$!l. #e&e%)t!, 'e%e!(

&eet!"! %$du"+) +et)! %$)+) utu"

&e(ed!l)"! %$du"+) d! e"+$% !+!l /

#!+!l

(1) Untuk kepentingan nasional Pemerintah setelah berkonsultasi

dengan !e"an Per"akilan #akyat #epublik $ndonesia dapat

menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara

untuk kepentingan dalam negeri.

(2) %epentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor.

(&) !alam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pemerintah mempunyai ke"enangan untuk

menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap

pro'insi.


2/26

() Pemerintah daerah "ajib mematuhi ketentuan jumlah yang

ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (&).

() %etentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral

dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (&) diatur dengan

peraturan pemerintah.

#e(($l$(! '!,! (!l)! :

t%!te()+

8)t!l

N$ +t%!te()+ N$ )t!l !+!l /

#!+!l

1/ B!,!-'!,! (!l)! d)'!() !t!+ t)(! ($l$(! :!.

($l$(! '!,! (!l)! +t%!te()+;'. ($l$(! '!,! (!l)!)t!l.


3/26

#el!"+!!! e(u!+!! '!,! (!l)! :

#e(u!+!! e(!%! !t!+ ($l$(! +t%!te()+ d!

)t!l d)l!"u"! $le, Mete%).

N$ +t%!te()+-$ )t!l $le, #e&d! T)("!t I

!+!l 4/.

#!+!l 4

1/ #el!"+!!! #e(u!+!! Ne(!%! d! e(!tu%!

u+!,! e%t!&'!(! '!,! (!l)! te%+e'ut d!l!& !+!l

!*!t 1/ ,u%u= ! d! ' d)l!"u"! $le, Mete%);

2/ #el!"+!!! #e(u!+!! Ne(!%! d! e(!tu%!

u+!,! e%t!&'!(! '!,! (!l)! te%+e'ut d!l!& !+!l

!*!t 1/ ,u%u= < d)l!"u"! $le, #e&e%)t!, D!e%!,T)("!t I te&!t te%d!!t*! '!,! (!l)! )tu;

/ De(! &e&e%,!t)"! "eet)(! e&'!(u!

D!e%!, ",u+u+*! d! Ne(!%! u&u&*! Mete%) d!!t

&e*e%!,"! e(!tu%! u+!,! e%t!&'!(! '!,!

(!l)! te%tetu d!%) !t!%! '!,!-'!,! (!l)! te%+e'ut

d!l!& !+!l !*!t 1/ ,u%u= ' "e!d! #e&e%)t!, D!e%!,

T)("!t I te&!t te%d!!t*! '!,! (!l)! )tu.

Kee!(! #e(el$l!! :

Pemerintah pusat (kebijakan dan pengelolaan skup

nasional). da 21 ke"enangan (pasal ).

Pemerintah pro'insi (kebijakan dan pengelolaan "ilayah

pro'insi). da 1 ke"enangan (pasal 0).

Pemerintah kabupaten/kota (kebijakan pengelolaan

kab/kota). da 12 ke"enangan (pasal ).

#!+!l 6

(1) %e"enangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan

mineral dan batubara antara lain adalah+

a. penetapan kebijakan nasional,

b. pembuatan peraturan perundang-undangan,

. penetapan standar nasional pedoman dan kriteria,

d. penetapan sistem periinan pertambangan mineral dan

batubara nasional,e. penetapan 3P yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan

pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan !e"an Per"akilan

#akyat #epublik $ndonesia,

*. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan yang berada pada lintas

"ilayah pro'insi dan/atau "ilayah laut lebih dari 12 (dua belas)

mil dari garis pantai,

g. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan yang lokasi

penambangannya berada pada lintas "ilayah pro'insi dan/atau"ilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai,

h. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan operasi produksi yang

berdampak lingkungan langsung lintas pro'insi dan/atau dalam

"ilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai,

i. pemberian $UP% 5ksplorasi dan $UP% 6perasi Produksi,

j. penge'aluasian $UP 6perasi Produksi yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah yang telah menimbulkan kerusakan

lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan


4/26

yang baik,

k. penetapan kebijakan produksi pemasaran peman*aatan dan

konser'asi,

l. penetapan kebijakan kerja sama kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat,

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak

dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara,

n. pembinaan dan penga"asan penyelenggaraan pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah,

o. pembinaan dan penga"asan penyusunan peraturan daerah di

bidang pertambangan,

p. pengin'entarisasian penyelidikan dan penelitian serta

eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan in*ormasi mineral

dan batubara sebagai bahan penyusunan 3UP dan 3PN,7. pengelolaan in*ormasi geologi in*ormasi potensi sumber daya

mineral dan batubara serta in*ormasi pertambangan pada tingkat

nasional,

r. pembinaan dan penga"asan terhadap reklamasi lahan

pasatambang,

s. penyusunan neraa sumber daya mineral dan batubara tingkat

nasional,

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha

pertambangan, dan

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah pemerintahpro'insi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

pengelolaan usaha pertambangan.

(2) %e"enangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

#!+!l 7


5/26

(1) %e"enangan pemerintah pro'insi dalam pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah+

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,

b. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan pada lintas "ilayah

kabupaten/kota dan/atau "ilayah laut (empat) mil sampai

dengan 12 (dua belas) mil,

. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan operasi produksi yang

kegiatannya berada pada lintas "ilayah kabupaten/kota dan/atau

"ilayah laut (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil,

d. pemberian $UP pembinaan penyelesaian kon4ik masyarakat

dan penga"asan usaha pertambangan yang berdampaklingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau "ilayah laut

(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil,

e. pengin'entarisasian penyelidikan dan penelitian serta


dan batubara sesuai dengan ke"enangannya,

*. pengelolaan in*ormasi geologi in*ormasi potensi sumber daya

mineral dan batubara serta in*ormasi pertambangan pada

daerah/"ilayah pro'insi,

g. penyusunan neraa sumber daya mineral dan batubara pada

daerah/"ilayah pro'insi,h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha

pertambangan di pro'insi,

i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan,

j. pengoordinasian periinan dan penga"asan penggunaan bahan

peledak di "ilayah tambang sesuai dengan ke"enangannya,

k. penyampaian in*ormasi hasil in'entarisasi penyelidikan umum

dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan


6/26

bupati/"alikota,

l. penyampaian in*ormasi hasil produksi penjualan dalam negeri

serta ekspor kepada Menteri dan bupati/"alikota,

m. pembinaan dan penga"asan terhadap reklamasi lahan

pasatambang, dan

n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah pro'insi dan

pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan

usaha pertambangan. (2) %e"enangan pemerintah pro'insi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

#!+!l >(1) %e"enangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah+

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,

b. pemberian $UP dan $P# pembinaan penyelesaian kon4ik

masyarakat dan penga"asan usaha pertambangan di "ilayah

kabupaten/kota dan/atau "ilayah laut sampai dengan (empat)

mil,

. pemberian $UP dan $P# pembinaan penyelesaian kon4ik

masyarakat dan penga"asan usaha pertambangan operasi

produksi yang kegiatannya berada di "ilayah kabupaten/kotadan/atau "ilayah laut sampai dengan (empat) mil,

d. pengin'entarisasian penyelidikan dan penelitian serta


dan batubara,

e. pengelolaan in*ormasi geologi in*ormasi potensi mineral dan

batubara serta in*ormasi pertambangan pada "ilayah

kabupaten/kota,

*. penyusunan neraa sumber daya mineral dan batubara pada

"ilayah kabupaten/kota,


7/26

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan,

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan man*aat

kegiatan usaha pertambangan seara optimal,

i. penyampaian in*ormasi hasil in'entarisasi penyelidikan umum

dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri

dan gubernur,

j. penyampaian in*ormasi hasil produksi penjualan dalam negeri

serta ekspor kepada Menteri dan gubernur,

k. pembinaan dan penga"asan terhadap reklamasi lahan

pasatambang, dan

l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota

dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

(2) %e"enangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

?)l!*!, #e%t!&'!(! :

T)d!" d)!tu% te%e%)?#N/ !+!l 1/.

?U# ?#R d! ?#N d)!tu% te%e%)


8/26

lingkungan, dan

. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

#!+!l 1

3P terdiri atas+

a. 3UP,

b. 3P#, dan

. 3PN.

#!+!l 14

(1) Penetapan 3UP dilakukan oleh Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan seara

tertulis kepada !e"an Per"akilan #akyat #epublik $ndonesia.

(2) %oordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data

dan in*ormasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

#!+!l 1

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian ke"enangannya dalampenetapan 3UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

kepada pemerintah pro'insi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

#!+!l 16

9atu 3UP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa 3$UP yang berada

pada lintas "ilayah pro'insi lintas "ilayah kabupaten/kota

dan/atau dalam 1 (satu) "ilayah kabupaten/kota.

#!+!l 17:uas dan batas 3$UP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh

Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan

kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.

#!+!l 1>

%riteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa 3$UP dalam 1

(satu) 3UP adalah sebagai berikut+

a. letak geogra;s,

b. kaidah konser'asi,

. daya dukung lindungan lingkungan,


9/26

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara,

dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

#!+!l 19

%etentuan lebih lanjut mengenai tata ara penetapan batas dan

luas 3$UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan

peraturan pemerintah.

B!()! Ket)(!

?)l!*!, #e%t!&'!(! R!"*!t

#!+!l 20

%egiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu 3P#.

#!+!l 21

3P# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2< ditetapkan oleh

bupati/"alikota setelah berkonsultasi dengan !e"an Per"akilan

#akyat !aerah kabupaten/kota.#!+!l 22

%riteria untuk menetapkan 3P# adalah sebagai berikut+

a. mempunyai adangan mineral sekunder yang terdapat di

sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai,

b. mempunyai adangan primer logam atau batubara dengan

kedalaman maksimal 2 (dua puluh lima) meter,

. endapan teras dataran banjir dan endapan sungai purba,

d. luas maksimal "ilayah pertambangan rakyat adalah 2 (dua

puluh lima) hektare,

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan/atau

*. merupakan "ilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang

sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 1 (lima belas) tahun.

#!+!l 2

!alam menetapkan 3P# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

bupati/"alikota berke"ajiban melakukan pengumuman mengenai

renana 3P# kepada masyarakat seara terbuka.

#!+!l 24

3ilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah

dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai 3P# diprioritaskan


10/26

untuk ditetapkan sebagai 3P#.

#!+!l 2

%etentuan lebih lanjut mengenai pedoman prosedur dan

penetapan 3P# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal

2& diatur dengan peraturan pemerintah.

#!+!l 26

%etentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme

penetapan 3P# sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal

2& diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

B!()! Kee&!t

?)l!*!, #e

#!+!l 27

(1) Untuk kepentingan strategis nasional Pemerintah dengan

persetujuan !e"an Per"akilan #akyat #epublik $ndonesia dan

dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan 3PN sebagaidaerah yang diadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah

konser'asi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan

lingkungan.

(2) 3PN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas

"ilayahnya dengan persetujuan !e"an Per"akilan #akyat

#epublik $ndonesia.

(&) 3PN yang ditetapkan untuk konser'asi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan "aktu dengan

persetujuan !e"an Per"akilan #akyat #epublik $ndonesia.

() 3ilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (&) berubah statusnya menjadi 3UP%.

#!+!l 2>

Perubahan status 3PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (2) ayat (&) dan ayat () menjadi 3UP% dapat dilakukan

dengan mempertimbangkan+

a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri,

b. sumber de'isa negara,

. kondisi "ilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan


11/26

prasarana,

d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi,

e. daya dukung lingkungan, dan/atau

*. penggunaan teknologi tinggi dan modal in'estasi yang besar.

#!+!l 29

(1) 3UP% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat () yang

akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di 3UP%

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk

$UP%.

#!+!l 0

9atu 3UP% terdiri atas 1 (satu) atau beberapa 3$UP% yang berada

pada lintas "ilayah pro'insi lintas "ilayah kabupaten/kota

dan/atau dalam 1 (satu) "ilayah kabupaten/kota.#!+!l 1

:uas dan batas 3$UP% mineral logam dan batubara ditetapkan

oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah

berdasarkan kriteria dan in*ormasi yang dimiliki oleh Pemerintah.

#!+!l 2

%riteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa 3$UP% dalam 1

(satu) 3UP% adalah sebagai berikut+

a. letak geogra;s,

b. kaidah konser'asi,

. daya dukung lindungan lingkungan,

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara,dan

e. tingkat kepadatan penduduk.

#!+!l

%etentuan lebih lanjut mengenai tata ara penetapan luas dan

batas 3$UP% sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 dan Pasal &2

diatur dengan peraturan pemerintah.


12/26

U+!,! #e%t!&'!(! :

Betu"*!:

K$t%!" K!%*! !+!l 10/.

Ku!+! #e%t!&'!(! K#/ !+!l 1/.

u%!t I5) #e%t!&'!(! D!e%!, I#D/

u%!t I5) U+!,! e%t!&'!(! R!"*!t I#R/

#!+!l 10.

1/ Mete%) d!!t &eu5u"! ),!" l!) +e'!(!)

"$t%!"t$% !!')l! d)e%lu"! utu" &el!"+!!"!

e"e%5!!-e"e%5!! *!( 'elu& !t!u t)d!" d!!t

d)l!"+!!"! +ed)%) $le, I+t!+) #e&e%)t!, !t!u

#e%u+!,!! Ne(!%! *!( 'e%+!("ut! +el!"u e&e(!(

"u!+! e%t!&'!(!.

2/ D!l!& &e(!d!"! e%5!5)! "!%*! de(!

"$t%!"t$% +ee%t) *!( d)&!"+ud d!l!& !*!t 1/ !+!l ))

I+t!+) #e&e%)t!, !t!u #e%u+!,!! Ne(!%! ,!%u+'e%e(!( !d! ed$&!ed$&! etu5u"-etu5u"

d! +*!%!t-+*!%!t *!( d)'e%)"! $le, Mete%).

/ #e%5!5)! "!%*! te%+e'ut d!l!& !*!t 2/ !+!l ))

&ul!) 'e%l!"u +e+ud!, d)+!,"! $le, #e&e%)t!, +etel!,

'e%"$+ult!+) de(! De! #e%!")l! R!"*!t !!')l!

&e*!("ut e"+l$)t!+) ($l$(! ! +e!5!( &e(e!)

'!,!-'!,! (!l)! *!( d)tetu"! d!l!& !+!l 1

Ud!(-ud!( )) d!!t!u *!( e%5!5)! "!%*!*!

'e%'etu" e!!&! &$d!l !+)(.

#!+!l 1.

1/ U+!,! e%t!&'!(! te%&!"+ud d!l!& !+!l 14 ,!*!

d!!t d)l!"u"! $le, e%u+!,!! !t!u e%+e$%!(! *!(

te%+e'ut d!l!& !+!l 6 7 > d! 9 !!')l! "e!d!*!

tel!, d)'e%)"! "u!+! e%t!&'!(!.

2/ Ketetu!-"etetu! tet!( )+) ee!( lu!+

)l!*!, d! +*!%!t-+*!%!t "u!+! e%t!&'!(! +e%t!

"e&u(")! e&'e%)! 5!+! ee&u! '!,! (!l)!

'!)" l!(+u( $le, #e&e%)t!, &!uu d!l!& %!("!

e&e'%)! "u!+! e%t!&'!(! d)!tu% de(! #e%!tu%!

U+!,! #e%t!&'!(! :

Bu"! l!() "$t%!" "!%*!. Betu"*!:

I5) u+!,! e%t!&'!(! IU#/

I5) e%t!&'!(! %!"*!t I#R/

I5) u+!,! e%t!&'!(! ",u+u+ IU#K/ !+!l /.

#!+!l

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &

dilaksanakan dalam bentuk+

a. $UP,

b. $P#, dan

. $UP%.


13/26

#e&e%)t!,.

/ Ku!+! #e%t!&'!(! d)'e%)"! de(! Keutu+!

Mete%). D!l!& Keutu+! Mete%) )tu d!!t d)'e%)"!

"etetu!-"etetu! ",u+u+*! d)+!&)( !! *!(

tel!, d)!tu% d!l!& #e%!tu%! #e&e%)t!, *!( te%&!"+ud

d!l!& !*!t 2/ !+!l )).

4/ Ku!+! e%t!&'!(! d!!t d))d!,"! "e!d!

e%u+!,!! !t!u e%+e$%!(! l!) ')l!&!!&e&eu,)

"etetu!-"etetu! d!l!& !+!l 6 7 > 9 d! 12

de(! e%+etu5u! Mete%).

T!,! U+!,! #e%t!&'!(! :

U+!,! e%t!&'!(! &el)ut):

#e*el)d)"! u&u&

E"+l$%!+)

E"+l$)t!+)

#e($l!,! d! e&u%)!

#e(!("ut!

#e5u!l!

!+!l 14/.

#!+!l 14.

U+!,! e%t!&'!(! '!,!-'!,! (!l)! d!!t &el)ut) :

!. e*el)d)"! u&u&;

'. e"+l$%!+);


14/26

#el!"u U+!,! :

Ie+t$% d$&e+t)" K# I#D #K#2B/

Ie+t$% !+)( KK #K#2B/

u!+ u+!,! e%t!&'!(! t)d!" d)%)


15/26

dan dapat diperpanjang.

IU#K d)'e%)"! !d! '!d! u+!,! 'e%'!d! ,u"u&

Id$e+)! '!)" BUMN BUMD &!uu +!+t!.

BUMN d! BUMD &ed!!t %)$%)t!+ !+!l 7/.

#!+!l 7

(1) Pemberian $UP% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 ayat

(1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2.

(2) $UP% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan

kepada badan usaha yang berbadan hokum $ndonesia baik

berupa badan usaha milik negara badan usaha milik daerah

maupun badan usaha s"asta.

(&) =adan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam

mendapatkan $UP%.() =adan usaha s"asta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk mendapatkan $UP% dilaksanakan dengan ara lelang 3$UP%.

H!" d! Ke!5)'! #el!"u U+!,! :

Keu!(!:

- K# +e+u!) e%!tu%! e%ud!(-ud!(! *!(

'e%l!"u.

- KK#K#2B tet! !d! +!!t "$t%!"

d)t!d!t!(!).

)("u(! +ed)")t d)!tu%/

N)l!) t!&'!, ,!*! d)!tu% d) "$t%!"/

#e&!=!!t! te!(! "e%5! +ete&!t t)d!" d)!tu%/

Ke&)t%!! e(u+!,! l$"!l t)d!" d)!tu%/

#%$(%!& e(e&'!(! d! e&'e%d!*!!

&!+*!%!"!t t)d!" d)!tu%/

H!" d! "e!5)'! #el!"u U+!,! :

Keu!(!:

Me&'!*!% ed!!t! e(!%! d! d!e%!,: #!5!" #NB#

)u%!

!+!l 12>-1/.

#!+!l 12>

(1) Pemegang $UP atau $UP% "ajib membayar pendapatan negara

dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan

pajak.

(&) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas+

a. pajak-pajak yang menjadi ke"enangan Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang


16/26

perpajakan, dan

b. bea masuk dan ukai.

() Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas+

a. iuran tetap,

b. iuran eksplorasi,

. iuran produksi, dan

d. kompensasi data in*ormasi.

() Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas+

a. pajak daerah,

b. retribusi daerah, dan

. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

#!+!l 129

(1) Pemegang $UP% 6perasi Produksi untuk pertambangan mineral

logam dan batubara "ajib membayar sebesar > (empat persen)

kepada Pemerintah dan > (enam persen) kepada pemerintah

daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

(2) =agian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sebagai berikut+

a. pemerintah pro'insi mendapat bagian sebesar 1> (satu

persen),

b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian

sebesar 2> (dua koma lima persen), dan

. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam pro'insi yang sama

mendapat bagian sebesar 2> (dua koma lima persen).

#!+!l 10

(1) Pemegang $UP atau $UP% tidak dikenai iuran produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat () huru* dan

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat () atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat


17/26

penambangan.

(2) Pemegang $UP atau $UP% dikenai iuran produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat () huru* atas peman*aatan

tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

#!+!l 11

=esarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang

dipungut dari pemegang $UP $P# atau $UP% ditetapkan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#!+!l 12

(1) =esaran tari* iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat

pengusahaan produksi dan harga komoditas tambang.

(2) =esaran tari* iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

#!+!l 1

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12 ayat () merupakan pendapatan Negara dan

daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian

daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap & (tiga) bulan

setelah disetor ke kas negara.

)("u(!: - G$$d &))( %!


18/26

- Re"l!&!+) !+

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,

b. keselamatan operasi pertambangan,

. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan

termasuk kegiatan reklamasi dan pasatambang,

d. upaya konser'asi sumber daya mineral dan batubara,

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha

pertambangan dalam bentuk padat air atau gas sampai

memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke

media lingkungan.

#!+!l 97Pemegang $UP dan $UP% "ajib menjamin penerapan standar dan

baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

#!+!l 9>

Pemegang $UP dan $UP% "ajib menjaga kelestarian *ungsi dan

daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

#!+!l 99

(1) 9etiap pemegang $UP dan $UP% "ajib menyerahkan renana

reklamasi dan renana pasatambang pada saat mengajukan

permohonan $UP 6perasi Produksi atau $UP% 6perasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasatambang dilakukan

sesuai dengan peruntukan lahan pasatambang.

(&) Peruntukan lahan pasatambang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara

pemegang $UP atau $UP% dan pemegang hak atas tanah.

#!+!l 100

(1) Pemegang $UP dan $UP% "ajib menyediakan dana jaminan

reklamasi dan dana jaminan pasatambang.


19/26

(2) Menteri gubernur atau bupati/"alikota sesuai dengan

ke"enangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan

reklamasi dan pasatambang dengan dana jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(&) %etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan

apabila pemegang $UP atau $UP% tidak melaksanakan reklamasi

dan pasatambang sesuai dengan renana yang telah disetujui.

N)l!) t!&'!, #e&e(!( IU# Oe%!+) #%$du"+)

!5)' &el!"u"! e($l!,! d! e&ue%)! ,!+)l

t!&'!( d) d!l!& e(e%) !+!l 10-104/

#!+!l 10

(1) Pemegang $UP dan $UP% 6perasi Produksi "ajib melakukan

pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

(2) Pemegang $UP dan $UP% sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan daripemegang $UP dan $UP% lainnya.

(&) %etentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1


20/26

Me(ut!&!"! e&!=!!t! te!(! "e%5!

+ete&!t !+!l 106/

#!+!l 106

Pemegang $UP dan $UP% harus mengutamakan peman*aatan

tenaga kerja setempat barang dan jasa dalam negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

!!t t!,! $e%!+) %$du"+) !5)'

&e()"ut+e%t!"! e(u+!,! l$"!l !+!l 107/

#!+!l 107

!alam melakukan kegiatan operasi produksi badan usaha

pemegang $UP dan $UP% "ajib mengikutsertakan pengusaha lokal

yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Me*u+u %$(%!& e(e&'!(! d!e&'e%d!*!! &!+*!%!"!t !+!l 10>/

#!+!l 10>

(1) Pemegang $UP dan $UP% "ajib menyusun program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penyusunan program dan renana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah pemerintah

daerah dan masyarakat.

?!5)' &e((u!"! e%u+!,!! 5!+!

e%t!&'!(! l$"!l d!!t!u !+)$!l +ee%t)

"$+ult!+) d! e%e

#!+!l 124

(1) Pemegang $UP atau $UP% "ajib menggunakan perusahaan jasa

pertambangan lokal dan/atau nasional.

(2) !alam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang $UP atau $UP%

dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang

berbadan hukum $ndonesia.

(&) ?enis usaha jasa pertambangan meliputi+


21/26

a. konsultasi perenanaan pelaksanaan dan pengujian peralatan

di bidang+

1) penyelidikan umum,

2) eksplorasi,

&) studi kelayakan,

) konstruksi pertambangan,

) pengangkutan,

) lingkungan pertambangan,

0) pasatambang dan reklamasi, dan/atau

) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi perenanaan dan pengujian peralatan di bidang+

1) penambangan, atau

2) pengolahan dan pemurnian.

D)e+t!+) :

T)d!" d)!tu%

D)e+t!+) :

etel!, t!,u 'e%$e%!+) '!d! u+!,! e&e(!(IU# d! IU#K *!( +!,!&*! d)&)l)") !+)( !5)'

&el!"u"! d)e+t!+) !d! #e&e%)t!, #e&d!

BUMN BUMD !t!u '!d! u+!,! +!+t! !+)$!l

#e&')!! d! #e(!!+! :

Te%u+!t ",u+u+*! K# KK d! #K#2B/

#e&')!! d! #e(!!+! :

IU# Mete%) Gu'e%u% Bu!t)?!l)"$t! +e+u!)

Kee!(!/ !+!l 19 142. Betu" e(!!+!

+!(!t te%)


22/26

e'aluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di

bidang mineral dan batubara.

(&) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ke"enangan

pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

() Menteri gubernur atau bupati/"alikota sesuai dengan

ke"enangannya bertanggung ja"ab melakukan pembinaan atas

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh

pemegang $UP $P# atau $UP%.

#!+!l 140

(1) Menteri melakukan penga"asan terhadap penyelenggaraan

pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh

pemerintah pro'insi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai

dengan ke"enangannya.(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk

melakukan penga"asan terhadap penyelenggaraan ke"enangan

pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota.

(&) Menteri gubernur dan bupati/"alikota sesuai dengan

ke"enangannya melakukan penga"asan atas pelaksanaan

kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang

$UP $P# atau $UP%.

#!+!l 141

(1) Penga"asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1


23/26

h. pengelolaan lingkungan hidup reklamasi dan pasatambang,

i. peman*aatan barang jasa teknologi dan kemampuan rekayasa

dan ranang bangun dalam negeri,

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan,

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,

l. penguasaan pengembangan dan penerapan teknologipertambangan,

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan

yang menyangkut kepentingan umum,

n. pengelolaan $UP atau $UP%, dan

o. jumlah jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Penga"asan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru* a

huru* e huru* * huru* g huru* h dan huru* l dilakukan oleh

inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(&) !alam hal pemerintah daerah pro'insi atau pemerintah daerahkabupaten/kota belum mempunyai inspektur tambang Menteri

menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk

melaksanaan pembinaan dan penga"asan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

#!+!l 142

(1) @ubernur dan bupati/"alikota "ajib melaporkan pelaksanaan

usaha pertambangan di "ilayahnya masingmasing sekurang-

kurangnya sekali dalam (enam) bulan kepada Menteri.

(2) Pemerintah dapat memberi teguran kepada pemerintah

daerah apabila dalam pelaksanaan ke"enangannya tidak sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

I#R Bu!t)?!l)"$t!/ !+!l 14

#!+!l 14

(1) =upati/"alikota melakukan pembinaan dan penga"asan

terhadap usaha pertambangan rakyat.

(2) %etentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penga"asan

pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah

kabupaten/kota.


24/26

#e%l)du(! M!+*!%!"!t:

#e&e(!( K# !5)' &e(e&'!l)"! t!!,

+ede&)")! %u! +e,)((! t)d!" &e)&'ul"!

e*!")t !t!u '!,!*! l!) '!() &!+*!%!"!t !+!l

0/.

#!+!l 0.

A!')l! +ele+!) &el!"u"! e!&'!(! '!,! (!l)!

!d! +u!tu te&!t e"e%5!! e&e(!( "u!+!

e%t!&'!(! *!( 'e%+!("ut! d)!5)'"!

&e(e&'!l)"! t!!, +ede&)")! %u! +e,)((! t)d!"

&e)&'ul"! '!,!*! e*!")t !t!u '!,!*! l!)*! '!()

&!+*!%!"!t +e")t!%*!.

#e%l)du(! M!+*!%!"!t :

M!+*!%!"!t *!( te%"e! d!&!" e(!t)= l!(+u(

'e%,!" &ed!!t (!t) %u() *!( l!*!" !t!u

&e(!5u"! (u(!t! !+!l 14/

#!+!l 14(1) Masyarakat yang terkena dampak negati* langsung dari

kegiatan usaha pertambangan berhak+

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam

pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan


b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian

akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) %etentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan


#e*)d)"! :

T)d!" d)!tu%.

#e*)d)"! :

#e*)d)" #ORI

#e5!'!t #e(!!) Ne(e%) ))l ##N/ !+!l 149/

#!+!l 149

(1) 9elain penyidik pejabat polisi Negara #epublik $ndonesia

pejabat pega"ai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung

ja"abnya di bidang pertambangan diberi "e"enang khusus

sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Penyidik pega"ai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ber"enang+

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan

usaha pertambangan,

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang

diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha

pertambangan,

. memanggil dan/atau mendatangkan seara paksa orang untuk


25/26

didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam

perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan,

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan

untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha

pertambangan,

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usahapertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang

diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana,

*. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat

bukti,

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang

diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam

kegiatan usaha pertambangan.Ketetu! #)d!! :

D)!tu% tet!) +ud!, t)d!" +e+u!) l!() de(!

+)tu!+) d! "$d)+) +!!t )). M)+!l*! : e5!%!

+el!&!-l!&!*! 6 t!,u d!!t!u ded! +et)(()-

t)(()*! R 00.000- '!() *!( t)d!" &e&u*!)

K# t!) &el!"u"! u+!,! e%t!&'!(! !+!l 1/

#!+!l 1.

1/ D),u"u& de(! ,u"u&! e5!%! +el!&!-l!&!*!

e!& t!,u d!!t!u de(! ded! +et)(()-t)(()*!

l)&!%!tu+ %)'u %u)!, '!%!( +)!! *!( t)d!"

&e&u*!) "u!+! e%t!&'!(! &el!"u"! u+!,!

e%t!&'!(! +ee%t) d)&!"+ud d!l!& !+!l 14 d! 1.

2/ D),u"u& de(! ,u"u&! "u%u(! +el!&!-l!&!*!

+!tu t!,u d!!t!u de(! ded! +et)(()-t)(()*!

l)&!ulu, %)'u %u)!, +e'elu& &e&eu,) "e!5)'!-

"e!5)'! te%,!d! *!( 'e%,!" !t!+ t!!, &eu%ut

Ud!(-ud!( )).

Ketetu! #)d!! :

Mete%) Gu'e%u% Bu!t)?!l)"$t! +e+u!)

"ee!(!*! 'e%,!" &e&'e%) +!"+)

!d&))+t%!t)= !d! e&e(!( IU# I#R d! IU#K.

!"+) &ul!) d!%) e%)(!t! ,)((! e


26/26

(2) 9anksi administrati* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa+

a. peringatan tertulis,

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau

. penabutan $UP $P# atau $UP%. !"+)

kebijakan tambang

Documents