bab 2 - review kebijakan

7/23/2019 Bab 2 - Review Kebijakan

http://slidepdf.com/reader/full/bab-2-review-kebijakan 1/36

REVIEW KEBIJAKAN

SEKTOR PENGELOLAAN AIR MINUM

2.1

Kebijakan Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2.1.1

Tujuan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang,

baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat

membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan. Untuk itu disusunlah visi



Detail Engineering Design (DED) WTP Mata Air Ciguling PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang Laporan Akhir

2.1.2 Sasaran

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum dan peraturan lainya serta skenario pengembangan SPAM, Sasaran dari Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui perpipaan dan non-

perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut :

1. Tewujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau

dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui system perpipaan yang semula 18% pada tahun

2004 menjadi 32% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat menjadi 60% pada tahun 2015.

2. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat

kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat

dalam dunia usaha.

3. Penurunan prosentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi

pada tahun 2004 sebesar 37,47% menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015,

sehinggga presentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi

semakin menurun dari tahun ke tahun.

4. Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan SPAM meliputi pembiayaan untuk

membangun memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik SPAM




2.2

Perkembangan Sistem Penyediaan Air MInum Di Indonesia

Pada tahun 2002 dalam pertemuan KTT Bumi (World Summit for Sustainable Development ) di

Johannesburg, Pemerintah Indonesia, sebagai yang mewakili suara rakyat Indonesia, telah sepakat

untuk melaksanakan program “Millennium Development Goals” (MDG). Salah satu agenda dari MDG

berbunyi “reduce by halve the proportion of people without sustainable access to safe drinking

water ”. Dengan menggunakan tahun 2015 sebagai horizon mencapai Millennium Development Goals

(MDG), maka pernyataan agenda tersebut dapat diterjemahkan bahwa pada tahun 2015 cakupan

penduduk yang memperoleh kemudahan pelayanan penyediaan air minum adalah separuh

presentase penduduk yang belum memperoleh kemudahan akses air minum ditambah presentase

penduduk yang telah memperolehnya pada saat ini.

Kondisi pelayanan saat ini, berdasarkan catatan yang ada, menunjukkan bahwa tingkat pelayanan air

minum nasional dengan sistem perpipaan tidak lebih dari 20% penduduk dan apabila dipilih berdasar

tingkat pelayanan rata-rata penduduk perkotaan dan perdesaan, angka yang diperoleh adalah 39%

dan 8% saja. Namun disamping dengan sistem perpipaan, sebagian besar penduduk memperoleh

akses air minumnya melalui sistem non perpipaan terlindungi, yang terdiri dari pompa air, sumur

terlindungi dan mata air terlindungi Definisi terlindungi dalam hal ini menyangkut jaminan dari segi




Gambar 2.1

Persentase Akses Terhadap Air Minum di Indonesia dan Sasasan MDG(Sumber : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milennium

(Millenium Development Goals))




Sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan Dublin-Rio, pengelolaan air minum harus dipandang

berdasarkan pendekatan yang menyeluruh (holistic approach). Karena itu, rendahnya peningkatan

persentase cakupan pelayanan di Indonesia sampai saat ini (khususnya sistem perpipaan) harus

dipandang sebagai bentuk kausalitas dari aspek-aspek yang melingkupi pengelolaan air minum itu

sendiri, yang terdiri dari :

Aspek teknis, dari sudut aspek teknis, kendala yang dihadapi antara lain rendahnya cakupan

pelayanan dipengaruhi oleh operasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum yang tidak

sesuai standard, sumber air baku yang mulai terbatas, jam operasi yang terbatas, dan tingkat

kehilangan air yang masih tinggi (di atas 30%).

Aspek keuangan, dari sudut aspek keuangan, kendala yang dihadapi antara lain tarif yang

berlaku belum mencapai cost recovery, bahkan untuk mengcover biaya operasi dan

pemeliharaan yang sesuai kebutuhan/standard saja, masih mengalami kesulitan, terbatasnya

sumber pendanaan, dan kewajiban pengembalian hutang yang cukup besar.

Aspek kelembagaan, dari aspek kelembagaan, kendala yang dihadapi antara lain rendahnya

kualitas dan kapabilitas manajemen dan SDM pengelola.

Aspek legal dan peran serta masyarakat/swasta, kendala yang dihadapi pada aspek legal dan

t k t li b k it it ih l h k bij k




Banyak investasi berupa hasil pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum yang tidak

termanfaatkan ataupun berfungsi dengan baik karena tidak dikelola dan dipelihara sesuai standar

(tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan atau sutainable system). Hal ini berlaku baik pada

investasi penyediaan air minum di perkotaan maupun perdesaan. Untuk wilayah perkotaan, yang

sebagian besar menggunakan sistem perpipaan, kendala operasi dan bersumber dari kendala internal

dan eksternal PDAM. Sedang untuk wilayah perdesaan, kendala bersumber dari ketidakmampuan

ataupun keengganan masyarakat untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana air minum yang

terbangun.

Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penyediaan air minum dilakukan masih

berdasarkan penetapan kebutuhan dari pemerintah pusat (supply driven) yang bersifat general atau

standar untuk tiap kota/daerah yang tidak mencitrakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya

sesuai kondisi karakteristik wilayahnya. Hal ini juga menjadi pemicu yang mengarah pada kegagalan

program.

Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya melaksanakan pola pendekatan yang

tanggap kebutuhan (demand responsive approach) antara lain :

B l d k k h k t t t l d k t i i




2.3

Paradigma Baru Undang-Undang Sumber Daya Air

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai dasar

pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selama ini, pada dasarnya telah

memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan Pengembangan Sistem Air Minum sehingga

hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana Sumber Daya Air. Sejalan dengan

perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah

diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas air pada sebagian besar wilayah

menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain (i) situasi nasional dan internasional yang menuntut

penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka

penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (ii) pelaksanaan kebijakan otonomi

daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sehingga pelaksanaan kewenangan

tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, serta tidak

menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan (iii) kesadaran dan pemahaman masyarakat yang

ki ti i t h d b d i l k t bi l k




Penyusunan DED Air Minum yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung

lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan,

dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas air yang ada. Karena

pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat

mempengaruhi sistem penyediaan air minum secara keseluruhan, pengaturan penataan menuntut

dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu

kebijakan nasional tentang pengembangan penyediaan air minum yang dapat memadukan berbagai

kebijakan pemanfaatan air. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat

pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan sumber air minum oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan

rencana pengembangan sistem penyediaan air minum.

2.4

Adanya Isu-Isu Strategis Tentang Pengembangan Air Minum

Berdasarkan data dari BPS pusat sepanjang tahun 2004 terdapat 3.249 jiwa yang menderita penyakit

kib b k k di i i i d i i T d i i i di ki k k




Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air

baku. Sedangkan sumber air baku terutarna air permukaan mengalarni pencemaran yang

semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku

semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi

terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun

kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air.

Di sebagian wilayah Indonesia seperti Kalimantan dan sebagian Sumatera air baku sulit

diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau

air permukaan yang tidak sehat.

Akibat kerusakan alam, semakin banyak wilayah yang rawan bencana air, kekeringan di

musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan.

2. Interpretasi UU no 32 tahun 2004 Tidak Mendorong Pengembangan dan Kerjasama Antar

Daerah Dalam Penyediaan Air Minum.

UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air telah mengamanatkan dibentuknya Dewan Air untuk

manajemen air secara terpadu dan Badan Pengatur untuk mengurusi air minum. Tetapi




Masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata membayar lebih besar untuk memperoleh air

daripada masyarakat berpenghasilan tinggi, hal ini menunjukkan ketidak adilan dalam

mendapatkan akses pada air minum.

Walaupun sudah terdapat program program air minum dan sanitasi untuk masyarakat

berpenghasilan rendah, namun akses terhadap air minum belum menunjukkan peningkatan

yang berarti. Perlu dukungan kebijakan yang lebih fokus untuk penyediaan sanitasi dan air

minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan

Air minum perpipaan sebagai sistem pelayanan air minum yang paling ideal hingga saat ini

baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Secara nasional, cakupan air

perpipaan baru sekitar 17%, meliputi 32% di perkotaan dan 6,4% di perdesaan.

Pada umumnya PDAM secara rata rata nasional mempunyai kinerja yang belum memenuhi

harapan. Seperti tingkat pelayanan yang rendah (32%), kehilangan air tinggi (41%), konsumsi

air yang rendah (14 m3/bulan/RT).

Biaya produksi tergantung dari sumber air baku yang digunakan oleh PDAM. Namun secara

umum biaya produksi untuk sernua jenis air baku ternyata lebih tinggi daripada tarif. PDAM




Pengawasan/akuntabititas terhadap pengelolaan penyedia air minum masih lemah, belum

ada sanksi untuk penyelenggara air minum yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan

syarat yang ditentukan. Badan pengawas masih lemah/kurang berfungsi.

Berdasarkan uraian diatas, dari 300 lebih PDAM yang ada di Indonesia, sebagian besar

mengalami kendala dalam memberikan pelayanan yang baik akibat berbagai persoalan, baik

aspek teknis (air baku, unit pengolah dan jaringan distribusi yang sudah tua, tingkat

kebocoran, dan lain lain) maupun aspek non teknis (status kelembagaan PDAM, utang,

sulitnya menarik investasi swasta, pengelolaan yang tidak berprinsip kepengusahaan, tarif

tidak full cost recovery, dan lain lain).

5. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum

Kualitas yang diterima pelanggan dari PDAM masih berkualitas air bersih, belum memenuhi

syarat kualitas air minum. Padahal didalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud

dengan air minum adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu.

Masyarakat tidak memahami akan hak haknya untuk memperoleh air yang sesuai dengan

persyaratan air minum yang ada, sehingga masyarakat sering menerima saja apa yang diterima

d i di i i S d k PDAM tid k h i f ik k lit i i




minum yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak terdapat sumber dana murah yang bisa

diakses oleh PDAM.

Sumber pembiayaan sampai saat ini masih mengandalkan pinjaman dan hibah yang semakin

terbatas jumlahnya, dan belum berkembang sumber pendanaan alternatif seperti obligasi. Dilain

pihak terdapat Pemerintah Kota/Kabupaten yang mempunyai pendapatan yang tinggi dari PAD

atau Bagi Hasil (PPn, PPh, dan PBB), namun kurang mempunyai perhatian terhadap

pengembangan sektor air minum.

7. Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Yang Ada Sudah Tidak Memadai Lagi Dengan

Perkembangan Saat Ini

Fungsi PDAM sampai saat ini operator penyedia air minum dan sekaligus sebagai pengatur

kebijakan air minum didaerah. Disamping itu terdapat ambiguitas misi PDAM, karena

ketidakjelasan antara misi sosial dan misi komersial.

Sementara itu dalam UU No 7 tahun 2004 (SDA) telah mengamanatkan pembentukan badan

pengatur yang bertujuan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, yang

sampai saat ini belum terbentuk.




Belum terdapat skema pembiayaan yang mendukung keterlibatan swasta datam penyediaan air

minum. Umumnya swasta mendapat pembiayaan dari bank dengan bunga komersial, sehingga

biaya keuangan yang tinggi mengakibatkan tarif yang tinggi dan membebani pelanggan.

Ketentuan pengaturan tarif air minum yang saat ini berlaku, harus mendapat persetujuan oleh

DPRD. Ketentuan ini mengakibatkan swasta merasa kepentingannya kurang terlindungi.

9.

Kemitraan Pernerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang

Peran serta masyarakat datam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas.

Kelembagaan masyarakat yang tertibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum

tidak berkembang.

Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum

Sebagian besar masyarakat Indonesia, menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak

tersedia cukup informasi tepat guna hal hal yang terkait dengan persoalan air, terutama

tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak. Masyarakat masih

menganggap air sebagai benda sosial.

Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip pertindungan sumber air minum tingkat

h k k l li k S d k b i b k ( i)




Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 32/Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No. 33/Tahun

2004 tentang perimbangan keuangan daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang

lebih besar dalam melaksanakan pembangunan. Di lain pihak, dengan otonomi ini memberikan tugas

yang lebih besar kepada daerah untuk membangun daerahnya. Dengan demikian pemerintah

Kabupaten/Kota dituntut harus mampu menyediakan pelayanan umum yang prima dan

berkelanjutan mengacu pada standar pelayanan yang minimal yang secara adil harus disediakan

kepada semua golongan termasuk kepada masyarakat miskin. Untuk melaksanakan kewajiban

tersebut tentunya akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang kuat, efektif dan efisien, serta

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan prioritas investasi.

Terminologi air minum sebagaimana yang dianut oleh seluruh negara dalam kaitannya dengan

penyediaan air layak minum saat ini telah merupakan ‘official words’ bagi Pemerintah Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum maka praktis Pemerintah Indonesia telah sejajar dengan bangsa-bangsa lain

di dunia yang akan menyediakan air yang layak minum bagi masyarakatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut definisi air minum adalah air minum rumah tangga yang

l l i l h l h hi k h d




2.5

Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumedang 2009 – 2029 (Revisi)

2.5.1 Rencana Tata Ruang

Kabupaten Sumedang dalam sistem perkotaan Nasional maupun Provinsi (RTRWN dan RTRWP Jawa

Barat), telah ditetapkan sebagai berikut :

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung Kawasan Perkotaan Bandung Raya (diluar Kabupaten

Sumedang);

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon (diluar Kabupaten Sumedang);

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten (diluar Kabupaten Sumedang);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL/Pusat Kabupaten), yang terletak di Kabupaten Sumedang.

Sejalan dengan kriteria PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah kawasan perkotaan yang berperan menjadi

pusat koleksi dan distribusi skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang pusatnya berada di

Sumedang Kota, dimana secara konfigurasi wilayahnya perencanaan DED Air Minum ini terliputi,

yaitu :

Kecamatan Sumedang Utara;

Kecamatan Sumedang Selatan.




Pusat Pelayanan Kawasan/Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PPK/PKLp/Pusat WP)

Sejalan dengan kriteria Pusat Pelayanan Kawasan (PPK/PKLp/Pusat WP) ke depan akan semakin

pesat, maka pusat kegiatan tersebut adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat

maupun ruang air yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam

segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan bagi wilayah tersebut.

Pusat WP ini, merupakan kawasan yang mempunyai keterkaitan fungsional antar wilayah dan

kemudahan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan atau lingkup wilayah yang lebih luas

dari beberapa kecamatan. Untuk Pusat WP di Kabupaten Sumedang ini bila dilihat dari

konfigurasi wilayahnya akan terbagi menjadi 5 (lima) WP yang meliputi Pusat WP Sumedang Kota

(sebagai PKL, PPK/PKLp, dan sekaligus sebagai PPL).

Arahan Pengembangan;

Pusat pemerintahan dan puseur budaya sunda melalui peningkatan aksesibilitas dan atau

interkoneksi sebagai pelayanan skala kabupaten/regional, dengan fungsi pendukung pusat

perdagangan dan jasa, kawasan perkotaan, permukiman skala besar, pariwisata dan

pertanian/agribisnis dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

i il h




Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial

menyebabkan alih fungsi lahan lindung dan sawah.

Membatasi perkembangan kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi.

Mengembangkan sistem transportasi massal.

2. Mendorong pengembangan wilayah, meliputi:

Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan

rencana tata ruang.

Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, industri dan

perdagangan/jasa;

Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah.

Menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai.

3. Membatasi pengembangan wilayah, meliputi:

Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal denagn tetap

memperhatikan fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Meningkatkan akses menuju dan keluar kawasan.

Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman.




Masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam memanfaatkan prasarana air bersih, diperoleh dari mata

air, air tanah (sumur) dan air permukaan dengan sistem pengelolaan air perdesaan, sementara

sistem air bersih perpipaan masih terbatas diperkotaan yang dipasok oleh PDAM Tirta Medal. Untuk

lingkup pelayanan perpipaan ini, meliputi:

Kecamatan Sumedang Utara, yaitu; Desa Girimukti, Jatihurip, Jatimulya, Kebonjati, Kotakaler,

Margamukti, Mekarjaya, Mulyasari, Padasuka, Rancamulya, Situ dan Desa Talun;

Kecamatan Cimalaka, yaitu; Desa Cibeureum Kulon, Cibeureum Wetan, Cimalaka, Citimun,

Galudra, Licin, Mandalaherang, Naluk, Nyalindung, dan Desa Serang;

Kecamatan Jatinangor, yaitu; Desa Cibeusi, Cikeruh, Cilayung, Ileles, Cipacing, Hegarmanah,

Megargalih dan Desa Sayang;

Kecamatan Tanjungsari, yaitu; Desa Cijambu, Cinanjung, Gudang, Gunungmanik, Jatisari,

Kutamandiri, Margajaya, Margaluyu, Raharja, dan Desa Tanjungsari;

Kecamatan Pamulihan, yaitu; Desa Ciptasari dan Desa Tanjungsari;

Kecamatan Sukasari, yaitu; Desa Genteng, Sukarapih dan Desa Sindangsari;

Kecamatan Sumedang Selatan, yaitu; Desa Cipameungpeuk, Kotakulon, Margamekar,

Pasangrahan, Regolwetan, dan Desa Sukajaya.

Kecamatan Cisarua, yaitu; Desa Cisalak dan Desa Cisarua.




dimaksud adalah yang merupakan pusat dengan hierarki atau fungsi sebagai PKL, PPK/PKLp dan PPL

terutama yang terletak atau dilalui Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer -

1, yang membutuhkan dan memungkinkan dapat dijangkau dengan sistem gravitasi. Untuk upaya-

upaya kedepan dalam rangka memasok kebutuhan air bersih, perlu diupayakan dam-dam

kecil/kantong-kantong air/penampungan air pada kawasan lindung maupun daerah tangkapan air

yang seterusnya diolah untuk didistribusi melalui pipanisasi kepada masyarakat.Khusus untuk

Kawasan Perkotaan, disamping didistribusi melalui PDAM, maka perlu disiapkan sistem resapan air

hujan, yang sekaligus sebagai pengendali banjir dan pasokan untuk cadangan air tanah.




Gambar 2.5

Rencana Sistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sumedang




2.6

Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumedang

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta

dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan berbagai masukan dari berbagai pihak

pada saat proses penyusunan RPJPD, maka visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2005-

2025 adalah ”KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”.

Visi tersebut dapat diringkas menjadi ”SUMEDANG SEHATI”, yang diartikan sebagai kabupaten yang

makin kokoh dan berdaya juang tinggi dalam membangun daerahnya dengan dilandasi orientasi

masyarakat berupa:

1. Perilaku yang berpegang pada prinsip sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot sapihanean.

Maknanya adalah dalam lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat, senantiasa

mengedepankan kepuasan dalam layanan pemerintahan dan pembangunan diberbagai bidang

melalui pola kemitraan, permusyawarahan, transparansi, saling percaya serta senantiasa

proporsional dalam mendistribusikan hak dan kewajiban diantara stakeholders pemerintahan

guna mewujudkan kemajuan pembangunan daerah yang dikehendaki masyarakat daerah.

2. Masyarakat yang telah mengedepankan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam mengelola

permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah.




1. Misi Pertama, Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berpendidikan, Berbudaya dan Berpola

Hidup Sehat, adalah membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri yang

memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, dapat dijangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat, dengan mendorong kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan

kompetensi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing, mengutamakan pola

hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil

yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, kesalehan

sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih asih, silih asuh, akhirnya tercipta

keluarga yang dapat menjadi tempat persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.

2. Misi Kedua, Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang

Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata dan Industri, adalah mengembangkan dan memperkuat

keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan

internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif,

dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi lokal terutama dalam agribisnis,

pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan kesinambungan

lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain




4. Misi Keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, adalah mewujudkan

penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah

serta tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas, transparansi,

pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, meningkatkan

penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan

pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan

profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin

mantap, mewujudkan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif,

menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta mewujudkan ketentraman dan

ketertiban masyarakat yang lebih baik.

5. Misi Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dalam Kesetaraan Gender

Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah mewujudkan penyelenggaraan

kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta

meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam

penyusunan kebijakan, mewujudkan kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian

kepentingan masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil dalam




2. Kesejahteraan Masyarakat adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang

layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur daerah

dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

3. Akselerasi Pencapaian Visi Sumedang 2005-2025 adalah merupakan percepatan terwujudnya

masyarakat Kabupaten Sumedang yang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang Sehati)

pada tahun 2025 yang direalisasikan melalui tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah 5

(lima) tahunan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumedang dari tahap 1 sampai dengan tahap ke 4. Akselerasi pencapaian Visi Sumedang

dimaksud dalam Visi ini, fokusnya lebih diarahkan pada prioritas tahapan RPJMD ke 2 untuk

kurun waktu pelaksanaan tahun 2009-2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJPD

2005-2025, dengan fokus pada 41 prioritas pembangunan 5 tahun ke 2 sebagai berikut :

1. Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-1 yang dapat memperkuat capaian

RPJMD ke-2.

2. Pengembangan pendidikan jalur non formal.

3. Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun.

4. Peningkatan pemberian dukungan subsidi untuk siswa berprestasi pada perguruan tinggi .




15. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.

16. Pengembangan Tanaman Obat, Obat Tradisional dan Pengobatan Tradisional.

17. Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan

masyarakat.

18. Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam proses pendidikan pada

setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk membangun masyarakat madani.

19. Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan budaya daerah yang inovatif.

20. Pengembangan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi untuk mengantisipasi

perubahan zaman.

21. Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di daerah.

22. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas disertai perbaikan dalam

distribusi pendapatan antar wilayah.

23. Pemantapan sinergisitas antara Industi Besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM)

sehingga tercipta penguatan masing-masing skala usaha

24. Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial pada daerah daerah yang dijadikan sentra

pengembangan industri manufaktur dan perdagangan daerah serta sektor jasa lainnya.

25. Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan yang menopang aktivitas




Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan

dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian

pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

36. Peningkatan penegasan batas daerah.

37. Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dengan eksekutif.

38. Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreatifitas birokrasi daerah melalui

penyempurnaaan sistem remunarasi, sistem karier dan besaran jumlah pegawai .

39. Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga

masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.

40. Pemantapan dalam pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa .

41. Pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014.

Konsep akselerasi sebagaimana tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

VISI SUMEDANG

SEHATI

2005-2025

5 MISI

RPJMD KE- 1

2005-2008

OPERASIONALISASI




Daerah dimaksud diharapkan dapat menjadi langkah implementasi yang strategis untuk mencapai

sasaran prioritas pembangunan pada RPJMD tahap ke -2 Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk

kurun waktu 2009-2013.

2.6.3 Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang 2009-2013

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang memuat

tujuan dan sasaran strategi pembangunan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih,

sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral

baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME.

2. Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin baik.

3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada

potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik.

Kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut :




a. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya.

b. Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan

wirausahawan

c. Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya

Misi-2:

Mewujudkan kualitas menejemen pemerintahan daerah yang semakin baik

Kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai dalam misi-2 adalah sebagai berikut:

Kebijakan 3:

Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan

fungsi dan peran kelembagaan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran:

a. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan

dan desa.

b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan.

c. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah.




g. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian.

h. Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah.

Kebijakan 5:

Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan

ekonomi rakyat, dengan sasaran:

a. Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM).

b. Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha.

c. Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan

sektor ekonomi riil.

d. Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah.

e. Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah.f. Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah.

g. Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMN dan Pengusaha Besar.

h. Terbentuknya lembaga keuangan desa.

Misi-4:




c. Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam

pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung.

Kebijakan 8:

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air

bersih serta infrastruktur lainnya di daerah, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi.

b. Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan.

c. Meningkatnya cakupan layanan air bersih.

d. Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede,

dan bendung-bendung lapang.

e. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah di Daerah perkotaan dan kawasanindustri.

f. Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

g. Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan

pemeliharaan infrastruktur daerah.

h. Meningkatnya Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan.




jumlah penduduk wilayah Kabupaten Sumedang. Perkembangan sambungan langganan air bersih

dari Tahun 2005 – 2009 (September), ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Perkembangan Sambungan Langganan PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang

No.Cabang / Unit

Pelayanan

T a h u n

2005 2006 2007 2008 2009

1. Sumedang Kota 6.722 6.722 6.699 6.734 6.7512. Darmaraja 458 460 485 485 485

3. Situraja 1.560 1.566 1.555 1.570 1.576

4. Wado 1.896 1.876 1.896 1.909 1.912

5. Tanjungsari 3.998 3.938 3.829 3.853 3.847

6. Cimalaka 2.602 2.532 2.471 2.435 2.421

7. Tanjungkerta 516 602 386 375 362

8. Paseh 2.503 2.511 2.514 2.524 2.524

9. Ujungjaya 1.720 1.829 1.822 1.839 1.862

10. Tomo 1.768 1.795 1.799 1.826 1.840

11. Jatinangor 1.917 1.902 1.867 1.886 1.898

Jumlah 25.733 25.733 25.323 25.436 25.505

Sumber : PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang Tahun 2009




83,85556,317

88,74571,658

52,60130,168

76,18419,864

24,30430,462

36,94636,069

40,08444,843

42,24533,781

13,7499,369

7,28510,631

8013,372

10,056744

5,9986,3525,312

8,9991,7803,1013,831

1,998

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,00

0

SUMEDANG UTARA (16.40 %)CIMALAKA (16.64 %)

JATINANGOR (8.21 %)TANJUNGSARI (14.84 %)

PAMULIHAN (1.52 %)SUKASARI (11.18 %)

SUMEDANG SLTN (13.20 %)CISARUA (3.75 %)

TOMO (24.68 %)UJUNGJAYA (20.85 %)

SITURAJA (14.38 %)PASEH (24.95 %)

DARMARAJA (4.44 %)WADO (6.92 %)

JATINUNGGAL (9.07 %)TANJUNGKERTA (5.91 %)

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiw a)

Jumlah Penduduk Jiwa Terlayani




Pengembangan :

Meningkatkan kapasitas sumber air baku menjadi 256 l/d pada tahun 2010 dan 451 l/det pada

tahun 2014

Meningkatkan jumlah sambungan langganan

Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 20 %

Meningkatkan pendapatan

Beberapa permasalahan yang ada di PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, berkaitan dengan

sistem penyediaan air bersih diantaranya adalah :

Adanya sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang tidak optimal.

Adanya sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang sudah rusak dan melebihi umur

pakainya.

Laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat perkembangan SPAM

Terjadi penurunan ketersediaan air baku hampir di setiap sumber air.

Masih rendahnya cakupan pelayanan (14 %)

Tingginya tingkat kehilangan air (41 %)




Bab 2 - Halaman 36

Tabel 2.2

Kondisi Teknis

No Pelayanan/Cabang Jumlah SL Asal Air Pengolahan/OperasionalVolume Produksi

(L/det)

12

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

Sumedang UtaraSumedang selatan

Situraja

Darmaraja

Cimalaka

Tanjungkerta

Paseh

Tanjungsari

Jatinangor

TomoUjungjaya

Wado

6.6831.555

474

2.481

434

2.510

3.859

1.821

1.798

1.8211.891

Mata Air CipanteneunMata Air Cipongkor

Sungai Citekin

Mata air Cicaneang

Mata Air Cikukulu

Mata Air Paniis

Sumur Bor I

Sumur Bor II

Mata Air Cibuntu

Sumur Bor I

Sumur BOr II

Sungai Goa Walet

Sungai CigendelSumur Bor

Sungai Goa Walet

Sumur BOr 1

Sumur Bor 2

Mata Air Cioray Gede

Mata Air Cioray Gede

Sungai Cimanuk

Mata Air Citamba

Desinfeksi/GravitasiDesinfeksi/Gravitasi

WTP/Gravitasi

Desinfeksi/Gravitasi



Desinfeksi/Pompa-Gravitasi





SSF/Gravitasi

WTP/Pompa-GravitasiPompa

SSF/Gravitasi

Pompa

Pompa



WTP/Pompa-Gravitasi


36,086,42

38,00

8,72

2,51

0,50

11,00

6,42

2,38

2,21

17,83

15,63

10,833,50

14,67

4,38

4,38

15,69

10,17

10,96

4,54

Total 25.327 226.81

Sumber : RPJM Kabupaten Sumedang Tahun 2009

bab 2 - review kebijakan

Documents