tugas 2 kebijakan pemerintah.pptx

7/23/2019 tugas 2 kebijakan pemerintah.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-2-kebijakan-pemerintahpptx 1/65

KEBIJAKAN PEMERINTAH

I BIDANG PERLINDUNGAN KONSUM



2

MENGAPA KONSUMENDILINDUNGI ???



melindungi konsumen= melindungi seluruhbangsa sebagaimana

diamanatkan olehtujuan pembangunannasional menurutpembukaan uud 1945.

melindungi konsumenperlu utkmenghindarkankonsumen daridampak negatifpenggunaan teknologi.

melindungi konsumenperlu utk melahirkanmanusia-manusia ygsehat rohani dan jasmanisebagai pelaku2pembangunan yg bererti

juga utk menjagakesinambunganpembangunan nasional.

melindungi konsumenperlu utk menjaminsumber danapembangunan ygbersumber darimasyarakat konsumen.

3

ALASAN POKOK KONSUMENPERLU DILINDUNGI



Perlindungan konsumen di ndonesia dilaksanakanberdasarkan !ndang-!ndang "omor # $ahun 1999 tentangPerlindungan %onsumen &!!P%'. !!P% dirumuskan denganmenga(u pada )loso) pembangunan nasional* dimanadalam pembangunan nasional melekat upaya yang

bertujuan memberikan perlindungan kepada rakyatndonesia.

Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanperlindungan konsumen sesuai !ndang-undang

Perlindungan %onsumen berada pada +enteri Perdagangan.,e(ara hierarki &struktural dan fungsinya' tugas tersebutdilimpahkan kepada irektorat enderal ,tandardisasi danPerlindungan %onsumen* yang kemudian dilaksanakan olehirektorat Pemberdayaan %onsumen.

Pendahuluan



,esuai dengan tugas pokok* fungsi dan perannya* upaya tersebutterkait dengan perumusan kebijakan* standar* norma* kriteria dan

prosedur* bimbingan teknis* serta e/aluasi pelaksanaan di bidangkerjasama* informasi dan publikasi pemberdayaan konsumen*analisis penyelenggaraan pemberdayaan konsumen* bimbingan

konsumen dan pelaku usaha* pelayanan pengaduan serta fasilitasi

kelembagaan perlindungan konsumen. ,elain hal tersebut* dilaksanakan juga kegiatan untuk

membudayakan gerakan konsumen (erdas* melakukan kemitraandengan lembaga konsumen yang didukung oleh peran aktifkepemimpinan di setiap lini serta se(ara (erdas pulamerekomendasikan penerbitan berbagai 0smart regulation0. 0,mart

regulation0 merupakan regulasi teknis yang bukan hanyamelindungi konsumen* tetapi juga memperkuat pasar dalam negeriterhadap masuknya produk impor yang tidak memenuhipersayaratan perlindungan konsumen.



Pada intinya* peran irektorat Pemberdayaan %onsumenadalah men(iptakan lingkungan yang kondusif dimanakonsumen dan pelaku usaha dapat bertransaksi denganper(aya diri* dan keduanya dapat merealisasikan hak-hakserta keajibannya dengan sebaik-baiknya.

%egiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah

menetapkan peraturan per-undang-undangan*mengendalikan pengukuran melalui pengaasan pasar danmengem-bangkan serta memelihara infrastruktur yang

dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut &melaluiketertelusuran' yang sangat mendasar untuk melengkapiperan pemerintah.



+eningkatkan pembinaan terhadap konsumen dan pelakuusaha

+eningkatkan peran aktif dan kepedulian pelaku usaha +enumbuhkembangkan dan memperkuat kapasitas

kelembagaan perlindungan konsumen +eningkatkan pelayanan informasi konsumen dengan

memanfaatkan jaringan teknologi informasi +eningkatkan analisis dan e/aluasi penyelenggaraan

perlindungan konsumen sebagai upaya umpan balik(feedback) bagi penyusunan berbagai peraturan dan

ketentuan mengenai perlindungan konsumen +eningkatkan koordinasi* kerjasama dan publikasi dalam

rangka perlindungan konsumen

Orientasi kebijakan Direktorat Peberda!aanKonsuen



%ebijakan Pemberdayaan konsumen didasarkan pada 3 prinsip

pendekatan* yang untuk memudahkan disebut SMAR"S #* yaitu1. Smart Policy dan Smart Regulatory * yaitu upaya pengembangan

kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan suatukebijakanregulasi yang (erdas* yang dalam penerapannya dapatmelindungi konsumen dan se(ara lebih luas lagi dapatmengamankan pasar dalam negeri.

%ebijakan ini men(akup program Penyusunan perangkat kebijakanperlindungan konsumen* serta /aluasi dan analisa kebijakan

perlindungan konsumen.

2. Smart consumers/Traders/Producers* yaitu upayamemberdayakan konsumen untuk menjadi komunitas konsumenyang (erdas dan meningkatkan tanggung jaab pelaku usaha agar

berorientasi perlindungan konsumen* tertib ukur* tertib mutu dantertib usaha.

%ebijakan ini men(akup program Pembudayaan kepada masyarakat&konsumen* pelaku usaha* aparat'6 ,osialisasiPublikasiiseminasi6%oordinasi dan partisipasi aktif dalam forum komunikasi lintassektor6 dan +embentuk moti/ator perlindungan konsumen.

Pendekatan Kebijakan



3. Smart Partnership* yaitu pengembangan

kelembagaan dan meningkatkan jejaring koordinasidengan lembaga- lembaga perlindungan konsumendalam penyelesaian kasus dan sengketa konsumendengan pelaku usaha yang men(akup program

Penguatan dan pengembangan 7P,% &7adanPerlindungan %onsumen "asional' +engembangkankemitraan dan faslitasi 8P%,+ &8embaga Perlindungan%onsumen ,adaya +asyarakat'* serta %onsultasi danpengembangan ad/is dengan 7P%"



+empertimbangkan skala dan daya dukung irektorat Pemberdayaan

%onsumen sebagai suatu unit organisasi pemerintah* maka sebagaisumber dan jalur informasi* irektorat Pemberdayaan %onsumen tidaklahharus selalu berhubungan langsung dengan masyarakat konsumen.irektorat Pemberdayaan %onsumen dapat menyampaikan informasimelalui jalur &badanlembaga' yang mempunyai hubungan dengantarget group konsumen.

,ebagai sumber dan jalur informasi yang memiliki kredibilitas bagikonsumen dan pelaku usaha* fungsi irektorat Pemberdayaan %onsumenmen(akup

+enjelaskan dalam konteks pembinaan dan edukasi mengenai hak dankeajiban konsumen dan pelaku usaha berdasarkan hukum yangberlaku.

+enyampaikan informasi tentang pemanfaatan yang aman atas suatuprodukjasa.

+emfokuskan pada kelompok konsumen tertentu yang mempunyaikendala dalam mengakses informasi* atau mereka yang berpotensiterperangkap dalam kesepakatan transaksi yang merugikan dirinya.

"ata Laksana Direktorat Peberda!aanKonsuen



Pembangunan perlindungan konsumen di ndonesia dilaksanakanberdasarkan !ndang-!ndang "omor # $ahun 1999 tentangPerlindungan %onsumen &!!P%'. !!P% dirumuskan denganmenga(u pada )loso) pembangunan nasional dimana dalampembangunan nasional* melekat upaya yang bertujuanmemberikan perlindungan kepada rakyat ndonesia.

Peraturan perundang-undangan lainnya

1. Peraturan Pemerintah "omor 5 tahun 2::1 tentang 7adanPerlindungan %onsumen "asional &7P%"'6

2. Peraturan Pemerintah "omor 5# tahun 2::1 tentang Pembinaandan Pengaasan Penyelenggaraan %onsumen6

3. Peraturan Pemerintah "omor 59 tahun 2::1 tentang 8embagaPerlindungan %onsumen ,adaya +asyarakat &8P%,+'6

4. Peraturan Pemerintah "omor 3:2 tahun 2::1 tentang Pendaftaran8P%,+

Dasar $uku Perlindun%an Konsuen



KONSUMEN DAN

O&A" PALSU



UU NO.8/1999 TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

Kenyamanan, keamanan, dankeselamaan

Mem!l!" In#$%mas! yan& 'ena%, (elas, dan

()()% D!den&a% *enda*a dan

kel)"annya Menda*akan ad+$kas!,

*end!d!kan *e%l!nd)n&ank$ns)men

D!layan! se-a%a 'ena%, ()()%, !dakd!sk%!m!na!#

Mem*e%$le" k$m*ensas!, &an!%)&! dan aa) *en&&an!an

ak"ak yan& d!a)% dalamkeen)an *e%a)%an *e%)ndan&)ndan&an la!n

!! ";.231992 $"$<"

%,><$<"

nformasi +emberikan persetujuan ?ahasia kedokteran Pendapat kedua &second opinion

$AK KONSUMEN



+emba(a atau mengikuti petunjukinformasi dan prosedur

7eritikad baik

+embayar sesuai dengan nilai tukar yangdisepakati

+engikuti upaya penyelesaian sengketaperlindungan konsumen se(ara patut

KE'A(I&AN KONSUMEN



)* $EAL"$ +ONSUMER +OMPLAIN"S ,ROM-*) +ASES RE+EI.ED &/ /PKKI UP "O (UNI

*00)



KOSME"IKA



+ON"O$ KOSME"IK&ERMASALA$



PEMALSUAN REGIS"RASI



WAJAH MENJADI KELOID AKIBAT PROSES PELASERAN



UU No1 *# "ahun 233* tentan%Kesehatan

Pasal 1 ayat 9

,ediaan farmasi adalah obat* bahan obat*obat tradisional dan kosetika45enjelasan lebih lanjut6

Pasal 4: ayat &2'

,ediaan farmasi yang berupa obat tradisional dankosmetika serta alat kesehatan harus memenuhistandar dan atau persyaratan yang ditentukan.&5enjelasan 7 Standar untuk kosetika bukuKodeks Kosetika Indonesia6

"IN(AUAN $UKUM



Pasal 41 ayat &1'

,ediaan farmasi dan alat kesehatan hanya

dapat diedarkan setelah mendapat i@inedar.

Pasal 41 ayat &2'

Penandaan dan informasi sediaan farmasidan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objekti/itas dan kelengkapanserta tidak menyesatkan.



Pasal #2 ayat &2' huruf ( 7arang siapa dengan sengaja memproduksi danatau mengedarkan sediaan farmasi berupakosmetika yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan sebagaimana dimaksud dalampasal 4: ayat &2' dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 &lima' tahun dan atau pidanadenda paling banyak ?p 1::.:::.:::*:: &seratus

juta rupiah'

Pasal #3 <n(aman pidana sebagaimana dimaksudkandalam pasal #:* pasal #1* dan pasal #2 ditambahseperempat apabila menimbulkan luka berat atausepertiga apabila menimbulkan kematian.

SANKSI



Pasal 8 a!at 4267

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan ataumemperdagangkan barang dan atau jasa yang

a. $idak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. $idak sesuai dengan kondisi* jaminan* keistimeaan* ataukemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label* etiket*atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

(. $idak sesuai dengan mutu* tingkatan* komposisi* prosespengolahan* gaya* mode* atau penggunaan tertentu

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keteranganbarang dan atau jasa tersebut.

d. $idak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label*etiket* keterangan* iklan* atau promosi penjualan barangdan atau jasa tersebut.

e. $idak men(antumkan tanggal kadaluarsa atau jangka

aktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atasbarang tertentu.

UU No18 tahun 2333 tentan% Perlindun%anKonsuen



f. $idak memasang label atau membuat penjelasan barangyang memuat nama barang* ukuran* berat isi bersih ataunetto, kompisisi* aturan pakai* tanggal pembuatan* akibat

sampingan* nama dan alamat pelaku usaha* sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus diipasang dibuat..

g. $idak men(antumkan informasi dan atau petunjukpenggunaan barang dalam bahasa ndonesia sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. ,<"%,

7erdasarkan pasal A2 ayat &1' dinyatakanbaha pelanggaran terhadap pasal # tersebut

dipidana dengan pidana penjara maksimal 5&lima' tahun atau pidana denda maksimal duamiliar rupiah.



Pasal 2 7adan usaha yang mengedarkan sediaan farmasidan alat kesehatan harus men(antumkanpenandaan dan informasi sediaan farmasi dan alatkesehatan.

Pasal 2# ayat &1'

Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alatkesehatan yang harus di(antumkan harus

memenuhi persyaratan berbentuk tulisan yangberisi keterangan mengenai sediaan farmasi danalat kesehatan se(ara objektif* lengkap serta tidakmenyesatkan.

PP No1 )* tahun 2338 tentan%Pen%aanan Sediaan ,arasi dan AlatKesehatan



Pasal 2# ayat &2' %eterangan sebagaimana dimaksuddalam ayat &1' sekurang-kurangnyaberisi

a. "ama produk dan atau merek dagang6b. "ama badan usaha yang memproduksi

atau memasukkan sediaan farmasi danalat kesehatan ke dalam ilayahndonesia6

(. %omponen pokok sediaan farmasi danalat kesehatan6

d. $ata (ara penggunaan6e. $anda peringatan atau efek samping6f. 7atas aktu kadaluarsa untuk sediaan

farmasi tertentu6



Pasal

7arang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang tidak men(antumkanpenandaan dan informasi sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 dan pasal 2# dipidana dengan pidanapenjara maksimal 5 &lima' tahun dan atau pidanadenda maksimal seratus juta rupiah sesuai denganketentuan pasal #2 ayat &2' !ndang-!ndang "o. 23tahun 1992 tentang %esehatan.

Pasal # 7erdasarkan ketentuan pasal #3 !ndang-undang

"omor 23 tahun 1992 tentang %esehatan* an(amanpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4* 5*A* dan ditambah seperempat apabilamenimbulkan luka berat atau sepertiga apabilamenimbulkan kematian.

SANKSI



O&A"MA+AMN/A 7 O&A" &E&AS

O&A" &E&AS "ER&A"AS O&A" DA,"AR K 4 DENGAN RESEP DOK"ER 6 O&A" GOLONGAN NARKO"IK 9 PSIKO"ROPIK O&A" 'A(I& APO"IK



O&A" &E&AS 7 LINGKARAN $I"AM DASAR$I(AU

O&A" &E&AS "ER&A"AS 7 LINGKARAN $I"AMDASAR &IRU

O&A" KERAS 4 $ARUS DENGAN RESEPDOK"ER 6 LINGKARAN $I"AM DASAR MERA$DENGAN $URU, K DI"ENGA$N/A

O&A" GOLONGAN NARKO"IK DAN

PSIKO"ROPIK LINGKARAN DASAR $I"AM &A$AN &ERA+UN &ER"ANDA "ENGKORAK

AR"I "ANDA PADA O&A" 7



O&A" GENERIK 7 O&A" /ANG DI(UAL &ELIKAN SESUAINAMA :A" "ERK$ASIA" is 7 Aoksisilin dijual teta5naan!a Aoksisilin dan har%an!a diteta5kan olehPeerintah 4 De5kes 6

O&A" &ERMEREK 7 O&A" GENERIK /ANG DI&ERI MEREKOLE$ PRODUSENN/A is 7 Aoksisilin dijual den%an

naa "onosilin sesuai den%an kein%inan 5rodusenn!a1Saat ini har%an!a diteta5kan sesuai kein%inan5rodusenn!a 1$asil onitorin% /PKKI ada !an% sa5ai*00 kali har%a obat %enerik1 Kalau di luar ne%eri har%aantara 2;* < * kali har%a obat %enerik

O&A" PA"EN" 7 O&A" &ARU DI"EMUKAN DIPA"EN"KAN

IN"ERNA"IONAL *0 "A$UN MILIK DARI PRODUSENPENEMUN/A 1 $ar%a diteta5kan oleh 5rodusenn!a 4 diIndonesia )= < 8 = 6

(ENIS O&A" DI INDONESIA



PRODUSEN 'A(I& MEN+AN"UMKAN NAMAGENERIK PADA LA&EL DENGANPER&ANDINGAN 2 7 0;8 DAN $ARGAE+ERAN "ER"INGGI SELAM&A" LAM&A"N/A

"ANGGAL 2 (ANUARI *00) 1

KEPMENKES 0>8 DAN 0>3 "A$UN *00>



LA&EL O&A" DI ,ILIPINA LENGKAPDENGAN NAMA GENERIKN/A



+ontoh kosetik dari luarne%eridi Indonesia



PEN+AN"UMAN $ARGA E+ERAN"ER"INGGI 4 $E" 6



PEN+AN"UMAN $ARGA E+ERAN"ER"INGGI DI INDONESIA 4 $E" 6



PEN+AN"UMAN $ARGA E+ERAN "ER"INGGI 4 $E" 6DI INDONESIA



O&A" MILIK DEPAR"EMEN KESE$A"ANDIPER(UAL&ELIKAN



O&A" PALSU



O&A" EMERGEN+/ PALSU



PRODUK &ERMASALA$

+ h k ik d i l i



+ontoh kosetik dari luarne%eridi Indonesia

d d i h i l k



$rend ndonesian Pharma(euti(al +arket

,our(e +, >ealth



KERJA SAMA RS DENGAN PABRIK

OBAT DENGAN SISTEM TARGET



&I"UNG (UMLA$ KAR"U "ERDIS"RI&USI 2--*0 4 38;#0 = 6

&AN/AK O&A" DILUAR DP$O KARENA OKNUM DOK"ER UMUM DI&A/AROKNUM ,ARMASI R5 001000;@ PER &ULAN

ADA PASIEN (PKMM DIRA'A" DIKELAS * "IDAK MAU DILKELAS #

ADA PASIEN (PKMM PUN/A KAR"U ASKES SOSIAL 4 PENSIUNAN A&RI 6

"ANGGAL 2* DESEM&ER *00



DUGAAN KOLUSI OKNUM DOKTER DENGAN

PABRIK OBAT



O&A" DILUAR DP$O PROGRAM ASKESKIN DI&UA"PU/ER SE$INGGA SULI" DILA+AK DI RS DI RSUP DRSARD(I"O (OG/A 4 APRIL *00> 6



P<," <,%,%" + " <"?<" ,!?!>78 ;7<$ ;8> ;%"!+ P?<B<$ ?, r

Bahidin di +<%<,<? dgn ><?< ?p 5::.:::*-pot &

$gl 1A "o/ 2::5 '

<P;$% 7<C<"<"



+<,> << ;7<$ C<" 78 +<,%" & ?+;P<" '

?, $<? +<8<"

MENGAPA &AN/AK O&A"



"IDAK ADAN/A &A"ASAN $ARGAE+ERAN "ER"INGGI 4 $E" 6 &AGI O&A"&ERMEREK

PENGA'ASAN /ANG LEMA$ DARI

&POM "IDAK &ER(ALANN/A PERA"URAN

PEMERIN"A$ "ERLALU "INGGIN/A $ARGA O&A"

DIINDONESIA SE$INGGAMEMUNGKINKAN ADAN/A DUGAANKOLUSI AN"ARA PA&RIK O&A"DENGAN "ENAGA DAN SARANA

KESE$A"AN

MENGAPA &AN/AK O&A"PALSU



MEMALSUKAN LA&EL MEMALSUKAN KEMASAAN MENGISI &O"OL KOSONG DENGAN ISI

/ANG LAIN

O&A" /ANG &AN/AK DIPALSUKAN 721 AN"I&IO"IKA

*1 O&A" /ANG MA$AL $ARGAN/A

#1 O&A" UN"UK PEN/AKI" /ANG "ERGAN"UNGKEPADA O&A" MISALN/A "EKANAN DARA$ "INGGIDAN KEN+ING MANIS

+ARA MEMALSUKANN/A 7



DEPAR"EMEN KESE$A"AN SEGERAMEM&UA" PERA"URAN PER&EDAAN $ARGAO&A" GENERIK DENGAN $ARGA O&A"&ERMEREK MAKSIMAL # KALI SEPER"IUSULAN DARI GP ,ARMASI

&POM MENINGKA"KAN PENGA'ASAN "INDAK "EGAS PELANGGARAN PERA"URAN

PEMERIN"A$ (ANGAN MEM&ELI O&A" PADA PASAR GELAP

(ANGAN MEM&ELI O&A" /ANG "IDAK"ERDA,"AR

(ANGAN MEM&ELI O&A" /ANG SUDA$KADALU'ARSA

&A+A A"URAN PAKAI

SARAN 7



,%<" $?+<%<,>

tugas 2 kebijakan pemerintah.pptx

Documents