kebijakan publik parkir kota makasssar

7/24/2019 KEBIJAKAN PUBLIK Parkir Kota Makasssar

1/19

KELOMPOK 2 :

GIOVANNY ADI PRATAMA

GHAZIYAH GHANDY

YUNIZA PRIDANTI

ARMAND MAULANA

BERKAH RASYID

RINDAMI PATIKAISYAH

WISNAYANTI

ANDI RISDAYANTI

ARTHUR TODDING

ADAM KURNIAWAN

FAKHRUL IKHRAMUL QADRI

KEBIJAKAN PUBLIK

PARKIR TEPI JALAN UMUMPERDA KOTA MAKASSAR NO. 17 TAHUN 2006


2/19

LATAR BELAKANG

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Makassar, maka meningkatpula jumlah kendaraan pribadi milik masyarakat. Problema yang sangat krusial

yang dialami oleh berbagai kota-kota di Indonesia saat ini yaitu minimnya

ketersedian lahan parkir kendaraan dikarenakan pesatnya peningkatan jumlah

kendaraan yang tidak seimbang dengan ketersedian lahan parkir yang ada.

Minimnya lahan parkir yang tersedia tentunya akan memicu eksistensi parkir liar.

Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini

sebagai pekerjaan. Mereka membuka parkir-parkir liar yang tidak semestinya

seperti mengambil badan jalan atau bahkan jalur pedestrian untuk parkir.

Penyedian utilitas parkir dalam hal ini juga sangat diperlukan guna menciptakan

parkir yang berkualitas. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya regulasi yang

mewadahi segala kebijakan-kebijakan terkait parkir di Kota Makassar.


3/19

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana isu permasalahan terkait sistem perparkiran di Kota Makassar?

Bagaimana perumusan kebijakan Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006

tentang sistem perparkiran di Kota Makassar?

Bagaimana proses implementasi Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006tentang sistem perparkiran di Kota Makassar?

Bagaimana proses monitoring Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006 tentang

sistem perparkiran di Kota Makassar?

Bagaimana proses evaluasi Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006 tentang

sistem perparkiran di Kota Makassar?

Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Perda Kota

Makassar No.17 tahun 2006 tentang sistem perparkiran di Kota Makassar?


4/19

TUJUAN

Mengetahui gambaran isu permasalahan terkait sistem perparkiran di Kota

Makassar;

Mengetahui proses perumusan kebijakan Perda Kota Makassar No.17 tahun

2006 tentang sistem perparkiran di Kota Makassar;

Mengetahui proses implementasi Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006tentang sistem perparkiran di Kota Makassar;

Mengetahui proses monitoring Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006

tentang sistem perparkiran di Kota Makassar;

Mengetahui proses evaluasi Perda Kota Makassar No.17 tahun 2006 tentang

sistem perparkiran di Kota Makassar;

Mengetahui faktor penghambat dan pendukung terkait Perda Kota Makassar

No.17 tahun 2006 tentang sistem perparkiran di Kota Makassar.


5/19

ISU DAN PERMASALAHAN

PARKIR TEPI JALAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, khususnya

Kota Makassar maka meningkat pula jumlah kendaraan pribadi milik

masyarakat. Kendaraan masyarakat ini tidak mungkin bergerak terus

menerus sepanjang hari, ada saatnya harus berhenti di tempat tujuan.

Kendaraan tentunya membutuhkan tempat parkir dan tidak semua

tempat yang ingin dituju memiliki tempat parkir. Akibatnya, banyak para

pengguna lalulintas memarkir kendaraannya di tepi jalan.

Kota Makassar sendiri telah mengatur peraturan daerah tentang parkir

tepi jalan tetapi karena minimnya sosialisasi dan kesadaran masyarakatterhadap perda ini, maka masih terdapat banyak pelanggaran yang

terjadi.


6/19


SISTEM PEMBAYARAN DAN JURU PARKIR

Jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan terus meningkat akibatnya juru

parkir pun semakin menjamur. Sedikitnya terdapat ratusan titik parkir

yang tersebar di setiap kecamatan dan dikelola ribuan juru parkir resmi

maupun juru parkir liar di Kota Makassar. Selain itu tarif retribusi parkir

yang diberlakukan pun terkadang tidak sesuai dengan aturan dan belum

optimalnya sistem pungutan parkir dikarenakan banyak terjadi

penyelewangan.


7/19


TARIF PARKIR

Kehidupan di kota besar khususnya kota makassar memerlukan biaya yang

cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang

tidak sebanding dengan biaya hidup menyebabkan banyak orang

melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini

juga berlaku pada juru parkir, dimana tarif parkir yang ditetapkan

Perusahaan Parkir Makassar Raya tidak diterapkan kepada para pengguna

parkir tepi jalan. Banyaknya penyelewengan dalam sistem pungutan parkir

menyebabkan tarif parkir yang harus dibayar lebih tinggi dibanding

dengan yang ditetapkan oleh PD parkir.


8/19

ISI KEBIJAKAN

Berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2006, klasifikasi tempat parkirditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatanlalulintas kendaraan. Dalam perda terdapat larangan menempatkankendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkiryang ditetapkan, larangan mengotori/merusak tempat parkir dan

larangan melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran padatempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Selain itu dalam Perda ini juga mengatur tentang kewenangan PDparkir dalam menentuan Titik / tempat-tempat parkir, Pembagiantempat parkir, Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat danjasa parkir, Pengguna areal / pelataran parkir, Tanda / garis tempat

parkir, Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir,Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir dan Pemasangandan pemanfaatan fasilitas parkir.

PARKIR TEPI JALAN


9/19

ISI KEBIJAKAN

Berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2006, Juru parkir dan pengguna tempatparkir wajib memenuhi aturan yang ditetapkan oleh PD parkir. Selain itu,Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan ataupengguna tempat parkir tidak memenuhi aturan yang diberlakukan dalamPerda. Dalam perda juga diatur tentang kewajiban juru parkir dalam menjagakeamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir, menempatkan

kendaraan dengan teratur sehingga tidak menggangu lalulintas (orang, barangdan kendaraan) dan menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku.Juru parkir juga wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkirserta juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yangditetapkan oleh Direksi.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman

kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Denda ini disetor seluruhnya ke kasdaerah. Selain sanksi tersebut, pelanggaran atas Peraturan Daerah inidijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SISTEM PEMBAYARAN DAN JURU PARKIR


10/19

ISI KEBIJAKAN

Berdasarkan Perda nomor 17 tahun 2006, Jenis pungutan dan tarif jasa parkir

ditetapkan oleh Direksi. Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat

dan waktu tertentu. Tarif progresif ini dapat dikenakan kepada orang atau

badan hukum. Penetapan aturan ini, diberlakukan setelah mendapat

persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan

Pengawas. Jadi tariff yang diberlakukan terhadap pengguna parkir tepi jalan

sesuai dengan tariff yang diberikan oleh PD parkir.

TARIF PARKIR


11/19

PENYUSUNAN KONSEP KEBIJAKAN

PengumpulanData

IdentifikasiPengolahan dan

Analisis Data

Analisis StandarPelayanan Parkir

Draft KonsepStandarPelayanan

Perparkiran

1. Mobilisasi personil

2. Pemanfaatanmetodologi

3. Perancangan

4. Penyiapan laporanpendahuluan

Data Primer :

a. Volume lalu lintas

b. Demand dan supplysarana parkir

c. Tata guna lahan

d. Geometrik jalan

e. Dimensi parkir

Data Sekunder :

a. Peraturan Parkiryang ada

b. Referensi yangterkait

c. Kebijakan neara lain

1. Identifikasi masalah

2. Analisis hasil surveilapangan

3. Analisis lanjutan

4. Evaluasi terhadappedoman yang ada

5. Kajian terhadapreferensi negara lain

6. Penyusunan OutlineKebijakan

7. Penyusunan KonsepKebijakan

1. Focus GroupDiscussion

2. Penyempurnaankebijakan

3. Perencanaanimplementasikebijakan

4. Penyusunan laporanakhir


12/19

PERAN STAKEHOLDER

Perumusan

Kebijakan

PennyusunanKebijakan

ImplementasiKebijakan

Monitoring

Evaluasi

1. Walikota Makassar

2. DPRD Kota Makassar

Tahap Pengumpulan Data

Tim dari perusahaan swasta

yang bekerja sama denganDinas Perhubungan

Tahap Analisis Data

Tim dari perusahaan swastayang bekerja sama denganDinas Perhubungan serta

DPRD Kota Makassar

Tahap Finalisasi Data

Tim dari perusahaan swastayang bekerja sama denganDinas Perhubungan, BAPPEDA,Dinas Pendapatan Daerah, PD

Parkir Makassar Raya

Pelaksana :



Sasaran :

Masyarakat

Badan Pengawas dariDinas Perhubungan danPD Parkir Makassar Raya




13/19

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kebijakan Peratuan daerah mengenai parkir tepi jalan umum harus memiliki kejelasan, yaitu bahwa

petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi

harus juga diketahui dengan jelas oleh masyarakat Kota Makassar agar kebijakan dapat berjalan dengan

efektif maka perintah-perintah pelaksanaan dapat konsisten dan jelas.

Terjalinnya komunikasi yang terpadu antara dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu :

Penertiban juru parkir liar

Pada poin ini pemerintah Kota Makassar akan bekerjasama dengan dinas perhubungan KotaMakassar dan Satuan Polisi pamong praja (Satpol PP) untuk menertiban juru parkir liar. Satpol PP

akan turun langsung ke jalan dan membekukan para pelaku juru parkir.

Juru Parkir memiliki tanda pengenal yang resmi dari pemerintah daerah

Dinas perhubungan daerah akan mendata seberapa banyak juru parkir resmi yang ada di Kota

Makassar, kemudian akan dibagi tanda pengenal berupa rompi oranye yang bertuliskan Juru

Parkir Resmi Kota Makassar. Dalam hal ini, Kepala Dinas Perhubungan memegang peran penting.

Pemberian gaji yang layak bagi para juru parkir resmiPada poin ini, pemerintah akan mendata sebarapa banyak juru parkir resmi yang ada. Pemerintah

lalu melakukan sosialisasi bahwa juru parkir yang resmi akan diberikan gaji yang layak. Hal ini

dilakukan agar para pelaku juru parkir liar lebih tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi juru

parkir resmi.


14/19


15/19

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Meningkatkan tarif jasa parkir

Dalam upaya implementasi kebijakan parkir yaitu dengan meningkat

tarif jasa parkir maka pemerintah Kota Makassar akan bekerjasama

denga dinas perhubungan Kota Makassar dan satuan Polisi Pamong

praja (Satpol PP) untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kepadajuru parkir dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan tarif jasa

parkir yang akan di integrasi dengan perbaikan prasarana perparkiran

di Kota Makassar.

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya

kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku wargamasyarakat seperti yang dikehendaki oleh Perda No. 17 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.


16/19

PROSES PENETAPAN

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Walikota,

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai peraturan

daerah;

2. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Walikota,

dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal

persetujuan bersama diberikan;3. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Walikota paling lambat tiga puluh hari sejak

rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada

pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan . Apabila peraturan

daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat

dibatalkan oleh pemerintah pusat.


17/19

MONITORING

1. Badan pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir

Makassar Raya :

Pemakaian atribut bagi para juru parkir resmi;

Penempatan kendaraan yang hendak memarkir kendaraan;

Penetapan tarif jasa parkir yang ditetapkan oleh para juru parkir

resmi.2. Dinas Perhubungan, selaku instansi yang bekerja sama denga PD Parkir

Makassar Raya :

Pengawasan yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang tersebar di

seluruh wilayanya yang ada di Kota Makassar dan sehari-harinya bekerja.

3. Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes MakassarMengawasi dan melakukan pembinaan langsung terhadap pengendara

kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.


18/19

EVALUASI KEBIJAKAN

1. TITIK PARKIR

Efektifitas titik parkir di Kota Makassar dapat dikatakan masih kurang sebabmasih banyak titik parkir yang tidak mempertimbangkan ukuran jalan serta

dampak terhadap kelancaran lalu lintas disekitar lokasi pakir.

2. SISTEM PEMBAYARAN DAN JURU PARKIR

Pada eksistingnya, sistem pembayaran retribusi parkir di Kota Makassar masih

kurang efektif sebab sistem pembayaran parkir masih menyebabkan berbagaipermasalahan seperti pungutan liar. Pungutan liar terjadi sebab sulitnya

pengawasan terhadap juru parkir yang melakukan pungutan retribusi parkir

pengguna lahan parkir.

3. TARIF PARKIR

Kondisi sekarang dengan tarif yang telah ditetapakan PD parkir dapat dilihatpendapatan asli daerah meningkat namun disebabkan oleh peningkatan

jumlah penguna lahan yang parkir, dari kejadian tersebut dapat dikatakan tarif

yang berlaku sekarang masih kurang dapat mengatur jumlah kendaraan yang

parkir.


19/19

FAKTOR PENDUKUNG :

+ Terdapat Standard

Operating System(SOP);+ Terjalin komunikasi yangbaik antar Stakeholder.

FAKTOR PENGHAMBAT :

- Sumberdaya yang masih

kurang;- Masih kurangnyakesadaran masyarakatdalam menaati peraturan.

kebijakan publik parkir kota makasssar

Documents