pembenahan aset di lingkungan pemerintah daerah.pdf
Post on 10-Feb-2018
252 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
1/21
II. PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG BERKAITAN
DENGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
1
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
2/21
1. Belum disusunnya perda tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah
2. Belum disusunnya perkada tentang sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran:
1) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk
peralatan dan mesin dianggarkan sebagai Belanja
Modal pemda
2) Biaya renovasi gedung milik pihak ketiga dianggarkan
sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pemda
1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
2
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
3/21
4. Pengadaan:1) Pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditentukan
2) Pembangunan gedung kantor tidak dapat
diselesaikan dan pembayarannya melebihi prestasipekerjaan kepada rekanan
3) Pengadaan barang daerah tanpa melalui PanitiaPengadaan Barang/Jasa melainkan dikelola langsungoleh Pengguna Anggaran
5. Penggunaan:1) Tanah pemda yang peruntukkannya sebagai jalur
hijau dijadikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU)
1. PERMASALAHAN .......
3
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
4/21
6. Pemanfaatan:
1) Pengguna barang menyewakan sebagianbangunan yang digunakan kepada pihak ketiga
tanpa persetujuan pengelola barang2) Aset daerah yang digunakan pihak swasta
dengan status pinjam pakai
3) Pemanfaatan tanah dalam bentuk kerjasama
bangun guna serah (BGS) belum dicatat dalamneraca pemda dan mitra kerja tidak membayarkontribusi tetap ke pemda
1. PERMASALAHAN .......
4
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
5/21
7. Pengamanan dan Pemeliharaan:
1) Sertifikat/bukti kepemilikan sah lainnya atas asettetap masih atas nama pihak lain meskiun telah
dikuasai pemda2) Aset Tetap berupa tanah belum didukung
sertifikat namun baru memiliki Surat KeteranganTanah (SKT)
3) Aset Tetap yang dikuasai pemda tidak didukungoleh bukti kepemilikan apapun
4) Biaya pemeliharaan BMD dibebankan pada APBN
1. PERMASALAHAN .......
5
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
6/21
8) Penilaian:
1) Aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial
(fasos) belum disajikan dalam neraca karena
belum dilakukan penilaian
2) Biaya-biaya lain yang terkait dengan perolehan
aktiva tetap tidak dikapitalisasi
3) Penilaian kembali aset tetap yang dilakukanappraisal termasuk juga atas mutasi aset tetap
tahun berjalan
1. PERMASALAHAN .......
6
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
7/21
9. Penatausahaan:
1) Aset tetap berupa bangunan yang telahdibongkar belum dihapuskan dari daftar BMD
2) Saldo awal aset tetap pada neraca tidak sesuaidengan saldo akhir aset tetap yang ada padaneraca auditedperiode sebelumnya
3) Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca SKPD
dan neraca pemda tidak sama4) Terdapat aset tetap dalam laporan BMD yang
bernilai Rp0,00
1. PERMASALAHAN .......
7
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
8/21
10) Pemindahtanganan:
1) Aset tetap yang telah diserahkan kepada pihak
lain secara fisik masih dikuasai pemda
2) Tanah hasil ruislag dan donasi belum disajikan
dalam neraca
11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian:
1) Aset yang hilang belum dilakukan tuntutan gantirugi
1. PERMASALAHAN .......
8
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
9/21
2. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN ASET DAERAH
1. Perlu disusun perda tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentangSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,yang didalamnya juga mengatur mengenai pengelolaanBMD;
2. Setiap aktivitas pengelolaan BMD agar segeraditindaklanjuti dengan akuntansinya;
3. Pencatatan dan Pelaporan BMD harus sesuai denganSAP dengan menggunakan apikasi SIMDA BMD;
4. Pengelolaan/Manajemen Aset Daerah harusdilaksanakan secara efisien dan efektif;
5. Tindak lanjut permalahan yang ditemukan auditorsegera dilaksanakan;
6. Membuat action plan menuju opini WTP 9
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
10/21
III. MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH
10
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
11/21
1. DASAR HUKUM PENGATURAN YANG TERKAIT
DENGAN BARANG/ASET MILIK DAERAH (BMD)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan BMN/D jo. PP No. 38 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 tentangPengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD
11
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
12/21
2. DEFINISI BMD
Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
12
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak
Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
13/21
3. Pejabat Pengelola BMD
Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaanpengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawabatas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaaan BMD.
Kepala Daerah dibantu :
Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD
Kepala SKPD selaku Pengguna BMD
13
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
14/21
WEWENANG KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN)
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan bangunan;
3. Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
4. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang
memerlukan persetujuan DPRD;
5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.
14
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
15/21
WEWENANG SETDA
(PENGELOLA BARANG)
1. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpanBMD;
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
3. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan BMD;4. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,
dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui olehKDH atau DPRD;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaaninventarisasi BMD;
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian ataspengelolaanBMD.
15
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
16/21
WEWENANG SKPD
(PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG)
1. mengajukan rencana kebutuhan BMD SKPD;2. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan BMD;
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD;
4. menggunakan BMD;
5. Mengamankan dan memelihara;6. mengajukan usul pemindahtanganan BMDberupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukanpersetujuan DPRDdan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
7. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkankepada KDH melalui Setda;
8. melakukan pengawasan dan pengendalian;
9. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang PenggunaSemesteran (LBPS) dan Laporan Barang PenggunaTahunan(LBPT) kepada pengelola barang(Setda).
16
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
17/21
4. Azas Pengelolaan BMD
Fungsional : sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab
Kepastian Hukum : berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan
Transparansi dan Keterbukaan : berkaitan dengan hakmasyarakat dalam memperoleh informasi
Efisiensi : sesuai standar kebutuhan untuk
menyelenggarakan tupoksi secara optimal
Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
Kepastian Nilai : dapat diperoleh jumlah dan nilai yang pasti
(di Neraca)
17
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
18/21
5. Ruang Lingkup Pengelolaan BMD
1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2) Pengadaan
3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran
4) Penggunaan
5) Penatausahaaan
6) Pemanfaatan
7) Pengamanan dan pemeliharaan
8) Penilaian
9) Penghapusan
10) Pemindahtanganan11) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
12) Pembiayaan
13) Tuntutan ganti rugi
18
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
19/21
6. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam
Pengelolaan BMD
Perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaannyadisusun setelah memperhatikan ketersediaan BMD yangada dan data barang yang ada dalam pemakaian
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan
Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran harusdidukung dengan administrasi yang memadai
BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan kepada KDHmelalui Pengelola
19
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
20/21
Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam
Pengelolaan BMD - Lanjutan
Pengelola dan Pengguna wajib melakukan sensus BMD 5tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris
Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
untuk disampaikan kepada KDH melalui Pengelola Pemanfaatan BMD berupa : Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama
Pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
Pengamanan BMD meliputi pengamanan Fisik, Administrasi,dan Hukum (bukti status kepemilikan)
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neracapemda, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD
20
-
7/22/2019 PEMBENAHAN ASET DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf
21/21
.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031
Web: http://www.bpkp.go.id
email: warta_pengawasan@bpkp.go.id
TERIMA KASIH
21
top related