sengketa lingkungan

7/25/2019 Sengketa Lingkungan

1/27

SENGKETA LINGKUNGAN

(Yesi Arnita,1207112196)

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang

ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Sengketa lingkungan (environmental disputes) merupakan species dari genus

sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal

diartikan: Dispute. A conflict or controversy; a confllct of claims or rights; an assertion of a

rlght, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other

Terminologi penyelesaian sengketa rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: dispute

resolution conflict management conflict settlement, conflict intervention.

!alam suatu sengketa termasuk sengketa lingkungan tidak hanya berdurasi

perse"isihan para pihak ansich tetapi perselisihan yang diiringi adanya tuntutan (claim).

Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa #konflik$. !engan demikian

rumusan %asal " angka "& ''%LH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar

perselisihan antara dua pihak atau lebih( tanpa mencantumkan claim terasa kurang

lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa. Siapakah

sesungguhnya para pihak yang berkonfiik dalam sengketa lingkungan) *tau siapakah subyek

sengketa lingkungan itu dan apa pula yang disengketakan #objek sengketa lingkungan$)

+embaca keseluruhan naskah yuridis ''%LH tampaknya tidak satu %asal pun yang

memberikan ja,aban otentikstipulatif atas pertanyaan tersebut. -amun melalui metode

penafsiran !interpretatie (methode)" dapat di tentukan subyek sengketa lingkungan yakni:

para pihak yang berselisih. +eski disadari bah,a dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan (sustalnable development) yang paling penting adalah: ho# to prevent

dispute, not ho# to settle dispute sesuai dengan adagium: prevention $s better than cure,

dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: an ounce of prevention is #orth a pound

of cure.

-amun bukan berarti hukum #''%LH$ harus mengesampingkan sengketa

lingkungan tanpa penyelesaian. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala

sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan


2/27

korban pencemaranperusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui

pendekatan hukum.

/onsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. -egara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh

hukum bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segalasegalanya kekuasaan

dan penguasa tunduk kepada hukum.

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang

merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. %emberian ke,enangan yang merdeka

tersebut merupakan 0katup penekan #pressure valve) atas setiap pelanggaran hukum tanpa

kecuali. %emberian ke,enangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badanperadilan sebagai benteng terakhir #the last resort) dalam upaya penegakan 0kebenaran dan

0keadilan.

!alam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari

penegakan kebenaran dan keadilan #to enforce the truth and %ustice) apabila timbul sengketa

atau pelanggaran hukum. !alam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia

khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan per,akilan #class actions$ dan hak

gugat organisasi #legal standing&ius standi) sedang hangathangatnya dibicarakan baik dalam

kalangan akademi maupun di kalangan penasehat hukum lembaga s,adaya masyarakat dan

di kalangan badan peradilan sendiri.

1leh karena baru mengenal konsep gugatan per,akilan #class actions) maka masih

banyak kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan per,akilan #class actions)

identik atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi # legal standing&ius standi)pada hal

pengertian gugatan per,akilan #class actions)berbeda dengan pengertian gugatan organisasi#legal standing). %erbedaan yang prinsipil antara gugatan per,akilan #class actions) dengan

hak gugat organisasi #legal standing) antara lain: dalam gugatan per,akilan #class actions)

adalah :

". Seluruh anggota kelas #class representatives dan class members) samasama langsung

mengalami atau menderita suatu kerugian.


3/27

2. Tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang #monetary damage) dan3atau

tuntutan pencegahan #remedy$ atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan

atau tidak melakukan sesuatu #in%unction$ yang sifatnya deklaratif.

Sedangkan dalam hak gugatan organisasi #legal standing) adalah :

". 1ganisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung kerugian dalam konteks

gugatan organisasi #legal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang

bersifat publik.

2. Tuntutan organisasi #legal standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang

kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya

objek yang dipermasalahkannya dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan

#remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu #in%unction) yang bersifat deklaratif.

Secara materiel hukum nasional telah mengatur gugatan per,akilan #class actions) dan hak

gugat organisasi #legal standing&ius standi) namun hukum acara yang ditunjuk sebagai

hukum formil yang mempertahankan hukum materieal tersebut belum diatur.

1. Penyeesaian Sen!"eta Lin!"#n!an $i%#& %i #ar Pen!a%ian

a. Sengketa Lingkungan Hidup :

'ubyek 'engketa:

4 %encemar3%erusak 56 /orban %encemaran3%erusakan 1byek Sengketa

4 %encemaran %erusakan *ktual

4 %encemaran %erusakan %otensialb. Prinsip-prinsip penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

". %ara pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa

secara bermusya,arah.

2. %ihak ke tiga yang bertindak sebagai fasilitator3 mediator3arbiter disetujui oleh para

pihak dan harus netral

7. +asingmasing pihak tidak bertahan pada posisinya.


4/27

8. %ara pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan

9. %ersyaratan atau bentuk tuntutan harus rasional

c. Kapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

". Hakim memberikan perintah untuk mengadakan negosiasi atau mediasi

2. +asyarakat mengajukan tuntutan ganti kerugian atau tindakan tertentu

7. %emerintah menjatuhkan sanksi administrasi berupa tindakan penyelamatan

penanggulangan memulihan dan tindakan tertentu lainnya.

8. %enanggung ja,ab kegiatan keberatan atas ganti rugi atau tindakan tertentu yang

harus dilakukan.

9. %ara pihak sepakat untuk menyelesaikan sendiri

d. PenyelesaianSengketa Lingkungan Hidup :

!apat ditempuh melalui pengadilanatau di luar pengadilanberdasarkan pilihan

secara sukarela para pihak yang bersengketa # %asal 7 'ndang 4 'ndang

%engelolaan LH $.

u%uan :

+elindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan

efisien

'asaran

". %encemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan

2. ;anti kerugian dapat diberikan

7. %enanggung ja,ab usaha3kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang LH

8. %emulihan lingkungan dapat dilaksanakan


5/27

%enyelesaian Sengketa di Luar %engadilan : #e*tra%udicial settlement of

dispute + alternative dispute resolution, AD$ %s. 7" 'ndang 4 'ndang %engelolaan

LH menyebutkan %enyelesaian sengketa LH di luar pengadilan diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi dan3atau Tindakan

tertentu guna +enjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

2. Penyeesaian Sen!"eta Lin!"#n!an 'ea#i Pen!a%ian

!alam ''%LH pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada %asal

77&. +enurut %asal 7 ayat #"$ ''%LH: 0%enyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat

ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela parapihak yang bersengketa

%enyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan

dengan mengajukan gugatan lingkunganberdasarkan %asal 78 ''%LH jo. %asal "7

tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad). *tas

dasar ketentuan ini masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan

sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. /esulitan utama yang dihadapi korban

pencemaran sebagai penggugat adalah :

". membuktikan unsurunsur yang terdapat dalam %asal "7 terutama unsur

kesalahan (schuld) dan unsur hubungan kausal. %asal "7 mengandung asas

tanggunggugat berdasarkan kesalahan (schuld aansprakeli%kheid), yang dapat

dipersamakan dengan 0Liability based on fault dalam sistem hukum *nglo

*merika. %embuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan

kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkandan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah sehingga tidaklah pada

tempatnya.

2. +asalah beban pembuktian #0be,ijslast atau 0burde of proof$ yang menurut %asal

"?3%asal "


6/27

Sungguh berat dan terasa tidak adil me,ajibkan penderita yang memerlukan ganti

kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatanya. +enyadari kelemahan tersebut Hukum

Lingkungan /eperdataan#0privaatrechtelijk miliuerecht$ mengenal asaa tanggunggugat

mutlak #0strick liabilityrisico aansprakelijkheid$ yang dianut pula oleh %asal 79 ''%LH.

Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan tampa

mempersoalkankesalahantergugat.

*pakah asas 0strict liability diterapkan untuk semua gugatan lingkungan) *sas 0strict

liability laAimnya hanya hanya diimplementasikan pada 0types of situation tertentu

#kasuistik$ . termasuk 0types of situation bagi berlakunya 0strick liability adalah 0eBtra

haAardous activities yang menurut %asal 79 ''%LH meliputi sengketa lingkungan akibat

kegiatan usaha yang :

a$-enimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

b$-enggunakan bahan berbahaya dan beracun (/) dan atau,

c$-enghasilkan limbah /.

d$ 0egiatan pengelolaan 1at dan limbah radioaktif berdasarkan 2asal 34 5ndang

undang nomor 67 ahun 6889 tentang 0etenaganukliran.

e$ 2encemaran lingkungan laut di :ona konomi klusif $ndonesia sedasar 2asal 66

5ndangundang ivil ?iability @il 2ollution Damage + >?> #vide penyempurnaanya tahun "&&2$C1.0eputusan 2residen onvention on the stablishment of an $nternational und for >ompensation for

@il 2ollution Damage (und >onvention).

'kuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan

pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum

berlakunya ''%LH asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh %asal

2" ''%LH.D?E.
https://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-maupun-non-ligasi-serta-tinjauan-gugatan-class-action-dan-legal-standing-di-peradilan-indonesia/#_ftn8https://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-maupun-non-ligasi-serta-tinjauan-gugatan-class-action-dan-legal-standing-di-peradilan-indonesia/#_ftn8


7/27

Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa

keadilanF mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi sumber daya

alam dan lingkunganF serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk

menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. D&E Hukum

Lingkungan /eperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu

tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui

gugatan kelompok + class action + actio popularis.

!i *merika Serikat class action diterapkan terhadap pencemaran lingkungan

tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian tetapi juga kepentingan lingkungan

yang baik dan sehat bagi ,arga masyarakat. >lass action, penting dalam kasus

pencemaran #perusakan$ lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap a mass of

people yang a,am dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok

dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua

dengan syarat:

". he class is so numerous that Boinder of all members is impracticable.

2. here are guestions of la# or fact common to the class.

7. he claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or

defenaes of the class.

C. he representative parties #ill fairly and adeguately protect the interestsof the class.

%asal 7G ''%LH memberikan pengaturan gugatan per#akilan yang menjadi

simbol 0kemajuan ''%LH dan merupakan pengakuan pertama atas class action

dalam peraturan perundangundanga nasional di Indonesia.

Tetapi rumusan %asal 7G ayat #2$ ''%LH yang menggariskan: 0( instansi

pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat masih delematis. =ertindak

yang bagaimana) %enjelasannya hanya mengatakan 0ukup Celas. *pakah dengan

mengajukan gugatan atas nama masyarakat) /alau ini yang dimaksud jelas

menyimpang dari karakter class action penggugat adalah ,arga masyarakat bukan

badan publik. 0 %% yang dibutuhkan niscaya akan mengatur lebih lanjut %asal 7G ayat

#2$ ''%LH untuk menentukan batasbatas tindakan instansi pemerintah termaksud.
https://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-maupun-non-ligasi-serta-tinjauan-gugatan-class-action-dan-legal-standing-di-peradilan-indonesia/#_ftn9https://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/mekanisme-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-secara-litigasi-maupun-non-ligasi-serta-tinjauan-gugatan-class-action-dan-legal-standing-di-peradilan-indonesia/#_ftn9


8/27

%engakuan class action oleh ''%LH jelas membutuhkan penyesuaian yuridis

Hukum*cara %erdata yang berlaku. >lass actionjangan ditumbuhkan dengan lus

standi lembaga s,adaya masyarakat #LS+$ atau 1rganisasi Lingkungan Hidup #1LH$

sebutan ''%LH. %asal 7? ''%LH memberikan pengaturan mengenai hak

menggugat 4 ius standi +standing to sue atau legal standing 1LH.

/asus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik yaitu adanya kepentingan

ekologis. *ncaman yang menimpa kelestarian sat,a langka atau hutan slindung

misalnya akibat ulah manusia memerlukan 0kuasa untuk berperkara demi kepentingan

ekologis dan publik. ;ajah harimau pohonpohon benda cagar budaya tidak dapat

maju menggugat di pengadilan. +enghadapi situasi seperti inilah peranan 1LH yang

secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi.

=ertumpu pada ketentuan %asal 7? ''%LH 1LH yang dapat mengajukan

gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan:

berbadan hukum atau yayasan dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan. Lebih

dari itu mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum

*dministrasi maka perlu diketahui bah,a penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula

berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata ke %engadilan Tata 'saha

-egara #%T'-$ karena kepentingannya #atas lingkungan hidup yang baik dan sehat$

dirugikan oleh suatu /eputusan Tata 'saha -egara #/T'- 4 0iAin$ di bidang

lingkungan berdasarkan 5ndangundang


9/27

lingkungan melalui: negotiation, conciliation, mediation, fact finding, dan

arbitration.

Terdapat juga bentukbentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan hybrid

semisal mediasi dengan arbitrasi yang disingkat medarb.%enyelesaian sengketa

lingkungan alternatif ini menurut ''%LH dinamakan penyelesaian ssengketa lingkungan

hidup di luar pengadilan. =erdasarkan %asal 7" ''%LH penyelesaian sengketa lingkungan

di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan

besarnya ganti rugi dan3atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau

terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

%ola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan ''%LH tersebut tampak sebagaikoreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut 5ndangundang


10/27

%enggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas

yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus. !i negara

negara maju ternyata mengutamakan sarana hukum mediasi sebagai upaya penyelesaian.

sengketa lingkungan yang efektif.

Hal ini ,ajar mengingat mediasi memiliki keunggulankeunggulan komperatif apabila

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara arbitrasi dan litigasi. *pakah di Indonesia

mediasi akan menjadi ,ahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien

dibandingkan dengan arbitrasi maupun litigasi.

%enyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak

dan bersifat sukarela. %ara pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yangmembantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan

pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter

atau mediator atau pihak ketiga lainnya.

*pabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut

dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau

salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

=erdasarkan %asal 7 '' 273"&&G tentang %engelolaan Lingkungan Hidup %enyelesaian

sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan

berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

%enyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan

hidup sebagaimana diatur dalam 'ndangundang ini. *pabila telah dipilih upaya

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan

hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau

para pihak yang bersengketa.

%enyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan3atau mengenai tindakan

tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap

lingkungan hidup. !alam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat


11/27

digunakan jasa pihak ketiga baik yang tidak memiliki ke,enangan mengambil keputusan

maupun yang memiliki ke,enangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan

sengketa lingkungan hidup.

!alam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maka

mekanismenya menggunakan *lternatif %enyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam

'ndangundang -omor 7 Tahun "&&& tentang *rbitrase dan *lternatif %enyelesaian

Sengketa. *lternatif %enyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan

dengan cara konsultasi negosiasi mediasi konsiliasi atau penilaian ahli.

+ekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan

penyelesaian secara litigasi di %engadilan -egeri.

b. %enyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam

,aktu paling lama "8 #empat belas$ hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan

tertulis.

c. !alam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat

diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang

mediator.

d. *pabila para pihak tersebut dalam ,aktu paling lama "8 #empat belas$ hari dengan

bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil

mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak

maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif

penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif

penyelesaian sengketa dalam ,aktu paling lama G #tujuh$ hari usaha mediasi harus sudah

dapat dimulai.


12/27

f. 'saha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang

teguh kerahasiaan dalam ,aktu paling lama 7 # tiga puluh $ hari harus tercapai kesepakatan

dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

g. /esepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan

mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta ,ajib didaftarkan di

%engadilan -egeri dalam ,aktu paling lama 7 #tiga puluh$ hari sejak penandatanganan.

h. /esepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ,ajib selesai dilaksanakan

dalam ,aktu paling lama 7 # tiga puluh$ hari sejak pendaftaran.

i. *pabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai maka para pihak berdasarkan

kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga

arbitrase atau arbitrase ad4hoc.

*. Pen!ertian G#!atan Per+a"ian (Class Actions) %an G#!atan r!anisasi (Legal

Standing)

a. Pen!ertian !#!atan &er+a"ian (class actions)

@umusan gugatan per,akilan #class actions) yang diberikan oleh para ahli hukum

Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hamper bersesuaian

satu sama lain. +as *chmad Santosa memberikan pengertian class actions (gugatan

per,akilan$ adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan

hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang #jumlah yang tidak banyak$ bertindak sebagai

penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan ribuan atau jutaan orang lainnya

yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.

1rang atau orang #lebih dari satu$ yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai ,akil kelas

#representative class) sedangkan sejumlah orang banyak yang di,akilinya disebut dengan

class members.*A. -asution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok

#class actions) yang dapat diadili oleh %engadilan apabila :

a$ %enggugatnya berjumlah besar sehingga tidak praktis apabila digunakan secara perkara

biasa


13/27

#b$ Seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai

per,akilan

#c$ Terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perla,anan bersama

#d$ >akil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.

rman @ajagukguk dkk. memberikan pengertian class actions adalah suatu cara

yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu

masalah baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai per,akilan

kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian gugatan per,akilan #class actions)

sebagai suatu metode atau cara bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan yang sejenis

untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien dan seseorang yang akan

turut serta dalam gugatan per,akilan #class actions) harus memberikan persetujuan kepada

per,akilan.

Lebih lanjut rman @ajagukguk dkk. menyatakan keterlibatan pengadilan dalam

gugatan class actions sangat besar setiap per,akilan untuk maju ke pengadilan harus

mendapat persetujuan dari %engadilan dengan memperhatikan:

a. >lass actions merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.

b. +empunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.

c. %enggugatnya sangat banyak

d. %er,akilan layak3patut.

-. Pen!ertian !#!atan r!anisasi (legal standing)

%ada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang

perorangan atau kelompok3organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.?egal standing,

'tanding tu 'ue, $us 'tandi, ?ocus 'tandi dapat diartikan sebagai hak seseorang sekelompok

orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan

perdata #>ivil 2roceding) disederhanakan sebagai 0hak gugat.


14/27

Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip 0tiada gugatan tanpa

kepentingan hukum #poit dGinterest point dGaction). /epentingan hokum #legal interest)

yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan

#propietary interest$ atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung

#in%ury in fact).

%erkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat

seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak

#public interest la#) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak

sebagai penggugat ,alaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung tetapi

dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas

atas pelanggaran hakhak public seperti lingkungan hidup perlindungan konsumen hakhak

ivil dan %olitik.

%endapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh %aulus ffendi

Lotulung yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan

dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan

kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka tetapi

mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak #masyarakat$ atau

yang disebut sebagai 0algemeen belang.

%endapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi3lembaga s,adaya

masyarakat #legal standing) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh %rof. hristoper

Stone yang memberikan hak hukum kepada objekobjek alam #natural ob%ect$ seperti hutan

laut sungai gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak

bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang inanimatif #tidak dapat

berbicara$ tidak diberi suatu hak hukum.

Selanjutnya Stone berpendapat organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan

untuk menduga bah,a suatu proyek3kegiatan bakal merusak lingkungan kelompok tersebut

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai ,ali

#guardian) dari objek alam tersebut untuk melakukan penga,asan maupun pengurusan

terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.


15/27

/. G#!atan Per+a"ian (Class Actions) %an $a" G#!atan r!anisasi (Legal Standing) %i

Pen!a%ian Tata Usaa Ne!ara

a. G#!atan &er+a"ian (class actions) %i Pen!a%ian Tata Usaa Ne!ara

+enurut dalam %asal 97 ayat #"$ 'ndang'ndang -omor 9 Tahun "&?< yang dapat

bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah:

a. Seseorang #atau beberapa orang masingmasing selaku pribadi$F

b. =adan hukum perdata yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik seperti

perusahaanperusahaan s,asta organisasiorganisasi atau perkumpulanperkumpulan

kemasyarakatan yang dapat di,akili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran

dasarnya. %ada prinsipnya objek sengketa yang dapat diajukan di %engadilan Tata 'saha

-egara ada 2 macam: %ertama surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud

dalam %asal " butir ke 7 'ndang'ndang -omor 9 Tahun "&?< yaitu suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku yang bersifat final konkrit individual yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. /edua surat keputusan tata usaha negara

sebagaimana dimaksud dalam %asal 7 'ndang'ndang -omor 9 Tahun "&?


16/27

per,akilan #class actions) kepentingan yang dirugikan di sini tidak bersifat individual atau

telah lebih condong kepentingan publik atau masyarakat orang banyak apalagi misi

kepentingan dalam kepastian hak gugat organisasi #legal standing&ius standi) misi

kepentingannya bukan kepentingan pribadi secara langsung melainkan kepentingan objek

alam atau kepentingan masyarakat yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya

mengatur untuk itu. Timbul suatu pertanyaan bagaimana apabila ada pelanggaran terhadap

kaedahkaedah hukum administrasi negara atau tata usaha negara yang sifat kepentingannya

tidak bersifat individual tetapi secara faktual menimbulkan kerugian bagi publik atau

masyarakat atau seseorang3organisasi yang secara tidak langsung menderita kerugian akibat

tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara apakah dimungkinkan sengketa ini

dapat diajukan di %engadilan Tata 'saha -egara.

Seperti layaknya prosedur gugatan per,akilan #class actions) apalagi gugatan yang

diajukan berdasarkan hak gugat organisasi kemasyarakatan) 'ntuk menja,ab pertanyaan di

atas terlebih dahulu akan dibahas mengenai tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan

kaedah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. *dministrasi negara mempunyai

ke,enangan ,arga memiliki hak sedangkan sebaliknya ,arga serta administrasi negara

memperoleh pula ke,ajiban.

*dministrasi negara di dalam melaksanakan tugas sebagai publik servis memiliki

keleluasan untuk menentukan kebijakankebijakan namun demikian sikap tindaknya tersebut

harus dipertanggungja,abkan baik secara moral maupun secara hukum.

!alam posisi demikian peranan Hukum *dministrasi -egara #H*-$ sangat dominan

dan penting sebab inti hakikat H*- adalah: "$ memungkinkan administrasi negara untuk

menjalankan fungsinya. 2$ melindungi ,arga terhadap sikap tindak administrasi negara dan

juga melindungi administrasi itu sendiri.

/epustakaan hukum mengenai konsep tanggung gugat negara mengandung makna

negara dapat digugat atas perbuatan mela,an hukum yang dilakukan oleh badan pemerintah.

/onsep tanggung gugat negara ini mengandung pengertian tersedianya sarana hukum bagi

,arga negara untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintah juga merupakan sarana

penegakan hukum lingkungan administratif.


17/27

%emerintah3eksekuti dalam menjalankan fungsinya merupakan pihak yang melayani

dan ,arga masyarakat merupakan pihak yang dilayani. %elayanan yang baik dalam

pemerintahan adalah sarana menuju masyarakat negara yang sejahtera ##elfare state).

%elayanan dimaksud pada dasarnya merupakan cerminan dari perbuatan pemerintah yang

tidak saja berdasarkan undangundang dan peraturan yang berlaku ##etmatigheid dan

rechtmatigheid) akan tetapi lebih dari itu bah,a administrasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan harus juga berdasarkan kepatutan #billi%kheid) serta kesusilaan sehingga

dibutuhkan kecermatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam

membuat keputusan #beschikking) oleh karena bukanlah ada semboyan lebih baik secara dini.

;ugatan hukum lingkungan administratif dapat terjadi karena kesalahan dalam proses

penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

;ugatan tata usaha negara di samping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha

negara agar mematuhi prosedural juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat.

%rosedur adalah tahapantahapan yang harus dilalui baik oleh organ negara3tata usaha

negara3instansi maupun oleh ,arga masyarakat sebelum keputusan3ketetapan dikeluarkan.

%rosedur diperlukan untuk melahirkan suatu keputusan yang baik tanpa mengikuti prosedur

tertentu dalam melahirkan keputusan sulit dibayangkan akibat hukum yang menjadi tujuan

dari suatu keputusan.

%enegakan hukum merupakan suatu ke,ajiban pelanggar hukum baik tertulis

maupun tidak tertulis harus diberi sanksi termasuk sikap tindak administrasi negara dalam

menjalankan tugasnya yang salah dalam memberikan administrasi periAinan. Cadi pelanggar

atas hukum administrasi negara baik itu administrasi -egara itu sendiri maupun masyarakat

pengguna administrasi itu sendiri harus diberikan sanksi adminsitratif. Sanksi administratif

misalnya seperti yang diatur dalam 'ndang'ndang -omor 27 Tahun "&&G meliputi: paksaan

pemerintah2" pembayaran sejumlah uang tertentu22 dan pencabutan iAin usaha dan atau

kegiatan.27 %aksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam %asal 29 ayat #"$ ''%LH dapat

berupa:

a. Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

b. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran


18/27

c. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul

d. Tindakan penyelamatan

e. Tindakan pemulihan.

Tindakan pemberian iAin pencabutan iAin penga,asan dan pemberian sanksi seperti di atas

adalah merupakan tindakan administratif sehingga apabila timbul Sengketa maka sengketa

tersebut adalah merupakan sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yuridiksi

=adan %eradilan *dministrasi3%T'-. Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang diajukan oleh

%uliono di %engadilan Tata 'saha -egara +edan yang bertindak untuk atas nama "


19/27

!ikatakan sangat menggembirakan karena secara tidak disadari telah memperluas arti

kepentingan menurut 'ndang'ndang -omor 9 Tahun "&?


20/27

%enyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada '' -o 72 Tahun 2& melengkapi dari

undangundang sebelumnyasebagaimana yang tercantum pada =ab III '' -o 72 Tahun

2& dikatakan bah,a %enyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan #pasal ?8 ayat "$.%ada bagian kedua tentang penyelesaian

sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilandikatakan pada pasal ?9 #"$ bah,a

%enyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai

kesepakatan mengenai :

". =entuk dan besarnya ganti rugiF

2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan3atau peruskanF

7. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan3atau

perusakanF dan3atau

8. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

=entukbentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep

*lternative !ispute @esolution #*!@$yang dilakukan dalam ,ujud mediasi ataupun

arbritasi.!an pada bagian inilah peran %olri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang

mediator dalam pelaksanaan mediasi.=entukbentuk penyelesaian sengketa ini memang

memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu

kebijakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga '' -o 72

Tahun 2& dan terdiri dari :

". ;anti /erugian dan %emulihan Lingkungan

2. Tanggung Ca,ab +utlak

7. Hak ;ugat %emerintah dan %emerintah

8. Hak ;ugat +asyarakat

9. Hak gugat 1rganisasi Lingkungan Hidup


21/27

*kan tetapi dibalik ini semua'' -o 72 Tahun 2& mengenal apa yang dinamakan asas

'ltimum @emediumyakni me,ajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya

terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.Kang mana penerapan

asas inihanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentuyaitu pemidanaan terhadap

pelanggaran baku mutu air limbahemisidan gangguan.

Cika dilihat dari penerapan hukum secara perdataHak gugat pemerintah dan pemerintah

daerahhak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan bentuk

bentuk pengamalan konsep aBio popularisclass action dan legal standing./onsepkonsep ini

merupakan terobosan hukum yang sangat baik dalam penerapannya.%enerapan hukum

perdata ini juga diikuti engan berbagai persyaratan seperti pelaksanaan hak gugat oleh

pemerintah bisa dilakukan oleh /ejaksaanpelaksanaan clas action yang dapat dilakukan oleh

orang atau sekelompok orang dan pelaksanaan hak gugat oleh organisasi Lingkungan yang

harus memenuhi persyaratan organisasi sesuai dengan apa yang diatur dalam '' -o 72

Tahun 2& ini.

*ncaman hukuman yang dita,arkan oleh '' -o 72 Tahun 2& ini juga cukup

komprehensifmisalkan mengenai pasalpasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan

perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidupbaik perseorangankorporasimaupun pejabat.ontoh yang

paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah *+!*L.Sekurangnya terdapat 27

pasal yang mengatur mengenai *+!*Ltetapi pengertian dari *+!*L itu sendiri berbeda

antara '' -o 7232& dengan '' -o 273"&&Gyakni hilangnya dampak besar.Halhal baru

mengenai *+!*L yang termuat pada undangundang terbaru ini antara lain:

". *+!*L dan '/L3'%L merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran

dan3atau kerusakan lingkungan hidupF

2. %enyusunan dokumen *+!*L ,ajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun

dokumen *+!*LF

7. /omisi penilai *+!*L pusat%rovinsimaupun /ab3/ota ,ajib memiliki lisensi

*+!*LF

8. *+!*L dan '/L3'%L merupakan persyaratan untuk penertiban iAin lingkunganF


22/27

9. IAin lingkungan diterbitkan oleh +enteri;ubenur=upati3>alokota sesuai

ke,enangannya.

Selain halhal yang disebutkan diatasada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam '' -o

72 Tahun 2& ini yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran

bidang *+!*L.Halhal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :

". Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha3kegiatan tanpa memiliki iAin

lingkunganF

2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen *+!*L tanpa memiliki sertifikat

kompetensiF

7. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan iAin lingkungan yang tanpa dilengkapi

dengan dokumen *+!*L atau '%L3'/L

Prses Pene!a"an $#"# Lin!"#n!an ea#i Prse%#r Per%ata

%enyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan3atau mengenai tindakan

tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap

lingkungan hidup. !alam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat

digunakan jasa pihak ketiga baik yang tidak memiliki ke,enangan mengambil keputusan

maupun yang memiliki ke,enangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan

sengketa lingkungan hidup.

%emerintah dan3atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan

penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

A. Ganti ugi

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan3atau perusakan

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup

me,ajibkan penanggung ja,ab usaha dan3atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan3atau

melakukan tindakan tertentu.

Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu hakim dapat menetapkan pembayaranuang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.


23/27

!. "anggung #a$ab %utlak

%enanggung ja,ab usaha dan3atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan

bahan berbahaya dan beracun dan3atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun

bertanggung ja,ab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan ke,ajiban

membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan3atau

perusakan lingkungan hidup.

%enanggung ja,ab usaha dan3atau kegiatan dapat dibebaskan dari ke,ajiban membayar

ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bah,a pencemaran dan3atau perusakan

lingkungan hidup disebabkan oleh:

adanya bencana alam atau peperanganF atau

adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusiaF atau

adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya

pencemaran dan3atau perusakan lingkungan hidup

!alam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga pihak ketiga bertanggung

ja,ab membayar ganti rugi.

C. &alu$arsa untuk Penga'uan Gugatan

Tenggang dalu,arsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang

,aktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum *cara %erdata yang berlaku dan dihitung

sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan3atau perusakan lingkungan hidup.

/etentuan mengenai tenggang dalu,arsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan3atau

perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan3atau kegiatan yang

menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan3atau menghasilkan limbah bahan berbahaya

dan beracun

&.Hak %asyarakat dan (rganisasi Lingkungan Hidup untuk %enga'ukan Gugatan

+asyarakat berhak mengajukan gugatan per,akilan ke pengadilan dan3atau

melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang

merugikan perikehidupan masyarakat.


24/27

Cika diketahui bah,a masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan3atau perusakan

lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok

masyarakat maka instansi pemerintah yang bertanggung ja,ab di bidang lingkungan hidup

dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

!alam rangka pelaksanaan tanggung ja,ab pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan pola kemitraan organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan

tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil.

1rganisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

berbentuk badan hukum atau yayasanF

dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan

dengan tegas bah,a tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

pelestarian fungsi lingkungan hidupF

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang masyarakat

dan3atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum *cara %erdata yang berlaku

Prses Pene!a"an $#"# Lin!"#n!an ea#i Prse%#r Pi%ana

. Penyidikan

Selain %enyidik %ejabat %olisi -egara @epublik Indonesia juga %ejabat %ega,ai

-egeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung

ja,abnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup diberi ,e,enang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam 'ndangundang Hukum *cara %idana yang berlaku.

%enyidik %ejabat %ega,ai -egeri Sipil tersebut ber,enang:

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang lingkungan hidupF

melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang lingkungan hidupF


25/27

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan peristi,a tindak pidana di bidang lingkungan hidupF

melakukan pemeriksaan atas pembukuan catatan dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidupF

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti

pembukuan catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan

barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di

bidang lingkungan hidupF

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang lingkungan hidup.

*.Pe+buktian

*lat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

a. keterangan saksiF

b. keterangan ahliF

c. suratF

d. petunjukF

e. keterangan terdak,aF dan 3atau

f. alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

%enyidik %ejabat %ega,ai -egeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan

dan hasil penyidikannya kepada %enyidik %ejabat %olisi -egara @epublik Indonesia. %enyidik

%ejabat %ega,ai -egeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada %enuntut

'mum melalui %enyidik %ejabat %olisi -egara @epublik Indonesia. %enyidikan tindak pidana

lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Mona konomi ksklusif dilakukan oleh penyidik

menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Prses Pene!a"an $#"# Lin!"#n!an ea#i Prse%#r A%inistrasi

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam /itab 'ndangundang Hukum

%idana dan '' nomor 72 tahun 2& tentang %engelolaan Lingkungan Hidup terhadap

pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidanaF dan3atau


26/27

penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaanF dan3atau

perbaikan akibat tindak pidanaF dan3atau

me,ajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hakF dan3atau

meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hakF dan3atau

menempatkan perusahaan di ba,ah pengampuan paling lama tiga tahun.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam ''%%LH juga dibagi dalam delik formil dan delik

materil. +enurut Sukanda Husin #2&: "22$ delik materil dan delik formil dapat

didefensikan sebagai berikut:

". !ellik materil (generic crime)adalah perbuatan mela,an hukum yang menyebabkan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian

pelanggaran aturanaturan hukum administrasi seperti iAin.

2. !elik formil (specific crime)adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan

aturan hukum administrasi jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan

pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil tetapi cukup denganmembuktikan pelanggaran hukum administrasi.

%endekatan hukum lingkungan dari sudut pidana ini ditentukan padanestapa atau sanksi pidana yang

yang dijatuhkan oleh negara kepada ,arganegara yang menjadi tersangka dan yang diduga telah melakukan

tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup karena rumusan dalam ketentuan pasalpasal

pidana dalam 'ndang'ndang -omor .72 Tahun 2& mengakibatkan timbulnya kerusakan dan

tercemarnya lingkungan hidup secara keseluruhannya..!engan demikian unsurunsur perbuatan pidana

terhadap lingkunganhidup dapat dijabarkan sebagai berikut:

".=arang siapa yang secara nyata mela,an hukum.

2./arena sengaja atau karena kealpaannya.

7./etentuan perundangundangan yang berlaku.

8.%erbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup.

9.%erbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.


27/27

G.!iancam dengan pidana.%erbuatan pidana terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhkan pidana apabila

syarat esensial yang berupa kesalahan dan kesalahan itu dapat dipertanggungja,abkan secara pidana

sehingga merupakan suatu perbuatan pidana. !i samping syarat esensial unsurunsur perbuatan pidana juga

harusterpenuhi sehingga dapatlah dijatuhi pidana. *dapun pertanggungja,abkan pidana dalam pasalpasal

tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja baik perorangan masyarakat maupun badan hukum yang telah

memenuhi unsur perbuatan pidana tadi

+engenai ketentuan %idana yang terdapat dalam '' no 72 tahun 2& telah diatur dalam

=ab Bv %asal &G 4 %asal ""? ''%LH mengenai sanksi dan denda dendanya .

sengketa lingkungan

Documents