Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertemuan ke -9Mata Kuliah Keuangan Negara dan DaerahDosen Pengasuh: Dwi Mirani, S.IPAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

APBD

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain

2.Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

3.Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat, bantuan provinsi/kab /kota lain diwilayah propinsi

Sumber Anggaran pendapatan daerah Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber Anggaran pengeluaran daerah Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.(BULETIN STUDI EKONOMI Volume 12 Nomor 3 Tahun 2007 : 273) :

1Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.

2.Merupakan suatu sarana mewujudkan otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah kemampuan financial yang berasal dari sumber sendiri sangat menentukan kemampuan kemandirian suatu daerah. Peran Anggaran Daerah (APBD)

3.Memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah kepada mesyarakatnya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah. .

4.Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah.

5.Memberikan data tentang anggaran yang telah dijalankan pada periode sebelumnya untuk dievaluasi guna penyusunan anggaran yang lebih baik pada tahun berikutnya.

6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik dapat menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara pos pendapatan dengan pos pengeluaran sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran anggaran.

7.Sebagai alat untuk pengambilan keputusan public menyangkut kepentingan taraf hidup masyarakat didaerah tersebut.

Ilustrasikan Gambar berikut ini!Prinsip penyusunan APBD PendapatanBelanja- Belanja Tidak Langsung- Belanja Langsung ______________ ()

Surplus / DefisitPembiayaan- Penerimaan- Pengeluaran ______________ ()

Pembiayaan Neto _______________ ()SILPA Tahun BerjalanStruktur APBD

Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Surplus, dapat dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, pembelian kembali obligasi daerah, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman daerah, transfer ke rekening dana cadangan dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.Surplus/defisit APBDDefisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Apabila defisit, meliputi sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan piutang daerah dan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.Siklus APBD

Rapat APBD

APBD SUMSEL

APBD Sumsel terus meningkatAPBD Sumsel tahun 2008 hanya sebesar Rp.2,72 triliun dan setahun kemudian menjadi Rp.2,98 triliun.

Sementara pada tahun 2010, APBD Sumsel kembali meningkat menjadi Rp.3,52 triliun dan 2011 sebesar Rp.4,15 triliun, jelasnya.

APBD Sumsel tahun 2012 kembali meningkat menjadi Rp.5,50 triliun dan 2013 tercatat Rp.6,05 triliun.