tinjauan kebijakan belanja subsidi 2010

7/23/2019 Tinjauan Kebijakan Belanja Subsidi 2010

1/42

PAPER SKPDisusun oleh:

Kelas IX D

(19) Nugroho Purbo Pambudi

(20) Nurlaily Febriyuna

(21) Rio Agung Wilis

(22) Rohmad Adi Siaman(23) Rusdi Candra Prima

(24) Rusmawan Harry Marwoto

(25) Suri Warajati

(26) Viona Putri Siltavia(27) Wahyu Wisnu Utomo


2/42

ABSTRACT

Government expenditure is an important essential that has multiplier effect to

Global Economic Growth. The amount of Egovernment expenditures implies the amount

of Gross Domestic Product and the Economic Growth of a country. Subsidy expenditure

is one of Government expenditurs that purely describes Government current take and

policy, which takes form in numbers and expenditures. And like a double sided sword,

subsidy indeed contains positive and negative effect, depends on how government use it as

a policy tools.

The change of Macroeconomic assumption in 2010 gives a whole different view in

making Government subsidy expenditure. And we try to put the distress and the change to

evaluate change of Government Subsidy expenditure of 2010 (RAPBN-P 2010). There are

some major and minor change that wed like to describe in this paper as well. However,

there will still some minors, because as we all know, it takes both Policy and Politic to create

a good Budget.


3/42

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Penulisan 2

C. Ruang Lingkup 2

D. Metode Pengumpulan Data 2E. Sistematika Penul isan 3

BAB II LANDASAN TEORI 4

A. Belanja Negara 4

1. Definisi Belanja 4

2 Klasi fikasi Belanja 4


4/42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pendapatan domestik bruto

(PDB) tahun yang bersangkutan dikurangi PDB tahun sebelumnya kemudian dibagi PDB

tahun sebelumnya. Dalam penentuan PDB dapat dilakukan beberapa pendekatan, salah

satunya adalah pendekatan pengeluaran, yaitu menambahkan pengeluaran konsumsi

rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta, dan ekspor

neto (Sukirno, 1994). Dengan demikian, pengeluaran pemerintah atau yang sering

disebut belanja pemerintah merupakan unsur yang berpengaruh besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, besaran belanja pemerintah mencerminkan

besaran PDB dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Belanja pemerintah merupakan belanja negara yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut,

belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Menurut jenisnya,

belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga

t b l j b idi b l j hib h b l j b t i l d b l j l i l i S l i it


5/42

Subsidi adalah pengeluaran yang ditetapkan Pemerinah guna menjaga stabilitas

harga dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan pemberian subsidi

pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, yang

hasilnya antara lain akan terlihat dari stabilitas harga. Saat ini dari tahun ke tahun

Pemerintah selalu berusaha mengurangi besaran subsidi yang diberikan. Hal ini karena

beban subsidi yang terus meningkat akan mengganggu keberlanjutan (sustainability)

anggaran Pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas perekonomian dan

mengurangi kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.

Belanja subsidi merupakan unsur sensitif dalam APBN. Kesalahan kecil yang dibuat

pemerintah dalam menentukan kebijakan akan berpengaruh besar terhadap stabilitas

ekonomi dan politik mengingat masyarakat Indonesia yang cenderung reaktif dan terlanjur

menikmati kemudahan dan kemurahan dari barang-barang yang disubsidi tersebut.

Bagaikan pisau bermata dua subsidi memiliki pengaruh positif dan negatif. Tidak selamanyasubsidi itu baik, namun terkadang subsidi masih diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui makalah ini, penulis akan membahas

kebijakan belanja subsidi pemerintah tahun 2010 meliputi gambaran umum subsidi dalam

sepuluh tahun terakhir, tinjauan kebijakan belanja subsidi lima tahun terakhir, serta evaluasi

t h d k bij k b l j b idi t h 2010 b d k li li


6/42

E. Sistematika Penulisan

Makalah ini akan dibagi beberapa bagian yang setiap bagiannya akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang

diangkat pada makalah ini. Selain itu bagian ini juga membahas mengenai

tujuan penulisan, ruang lingkup atau pembatasan masalah, metodepengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai konsep belanja dan

konsep subsidi meliputi definisi, jenis dan konsep penting lainnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data mengenai belanja subsidi

dalam sepuluh tahun terakhir, tinjauan kebijakan belanja subsidi lima tahun

terakhir, serta evaluasi terhadap kebijakan belanja subsidi 2010.

BAB IV PENUTUP


7/42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Belanja Negara

1. Definis i Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja

negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan

pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa belanja negara adalah semuapengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan

transfer ke daerah.

Valentino Piana (2001) menyebutkan: public expenditure is the value of goods and

services bought by the State and its articulations. Selanjutnya dijelaskan bahwa belanja

negara memiliki empat peranan penting yakni sebagai berikut:


8/42

1) Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi

Rincian belanja ini disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga (K/L)pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja pemerintah

pusat mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L dalam mengimplementasikan program-

program Rencana Kerja Pemerintah. Mulai tahun 2009, 105 kementerian negara/lembaga

yang ada diminta untuk menerapkan metode perencanaan dan penganggaran berbasis

kinerja dengan Departemen Keuangan sebagai pilot project-nya. Pembangunan Nasional.

Penganggaran berbasis kinerja ini sejalan dengan pengklasifikasian anggaran menurut

program pada standar Government Finance Statistics (GFS) established by IMF, yang

membreakdown anggaran berdasarkan program dan kegiatan masing-masing K/L. Hal

tersebut dimaksudkan untuk tujuan formulasi kebijakan dan akuntabilitas kinerja instansipemerintah.

2) Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan

pengelompokkan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah

d l b ik l k d k t di i i l bih l j t k d l


9/42

k. Perlindungan Sosial

3) Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja

Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja merupakan turunan dari

pengalokasian anggaran belanja menurut program dan kegiatan yang dilakukan, baik oleh

kementerian negara/lembaga (K/L) maupun non-K/L, yang pada dasarnya merupakan

rincian dari kombinasi input (berupa biaya) dari program dan kegiatan yang diselenggarakan

dalam rangka mencapai sasaran output dan outcome tertentu. Klasifikasi anggaran belanjaini mirip dengan klasifikasi anggaran belanja menurut Government Finance Statistics (GFS)

yang ditetapkan oleh IMF menurut kategori ekonomi. Rincian belanja pemerintah pusat

menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai

kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai

Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan pejabat pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri

maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b B l j b


10/42

hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh

masyarakat.

f. Belanja hibah

Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa

dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, pemerintah negara lain, atau lembaga/organisasi internasional yang tidak

perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus

menerus dialokasikan.

g. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer

uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari

kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

h. Belanja lain-lain

Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja Pemerintah Pusat yang tidak

dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka

12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (Sembilan belas), dan dana cadangan umum.

Transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang


11/42

b. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan

otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh.

c. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam

rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan membantu mendukung

percepatan pembangunan di daerah.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dananggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan

anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada

arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya

duplikasi, penumpukan dan penyimpangan anggaran. Menurut Anggito Abimanyu (2004),

pemisahan anggaran rutin dan anggaran pembangunan tersebut semula dimaksudkan untuk


12/42

menimbulkan ketidakefisienan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga

menyebabkan ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan

penganggaran organisasi.

3. Kebijakan Belanja

Dalam tahun 2010, tema RKP yang ditetapkan adalah Pemulihan Perekonomian

nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat . Sejalan dengan itu, pelaksanaan

pembangunan nasional dalam tahun 2010 memprioritaskan upaya-upaya:

1) Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan

sistem perlindungan sosial;

2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

3) Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan

keamanan nasional;

4) Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan

energi;

5) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan

perubahan iklim.

Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi

b l j P i t h t d t h 2010 di hk t t t k d k


13/42

4) menjaga stabilitas harga komoditas strategis;

5) melanjutkan program pengentasan kemiskinan, memberikan perlindungan kepada

masyarakat, dan meningkatkan ketahanan pangan;

6) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur; serta

7) memberikan stimulus pada perekonomian secara tepat dan terukur.

B. Belanja Subsidi

1. Definisi dan Jenis Subsidi

Berbicara mengenai subsidi, Spencer & Amos (1993, 464) menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada

perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka

dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar

atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk

mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Sedangkan menurut Suparmoko (2003,34), Subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk

pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah

pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil

bil k k i t b li b b di b idi l h i t h


14/42

a. mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total

bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan

syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.

b. tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah disamping memberikan

subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.

c. konsumsi menjadi terlalu tinggi (overconsumption), hal ini terjadi jika jumlah yang

disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya yang

tersedia untuk dibeli konsumen, misalkan suatu keluarga dengan 2 orang anak

disubsidi rumah dengan 3 kamar tidur. Padahal kalau subsidi dalam bentuk uang,

keluarga itu hanya akan menggunakan rumah dengan 2 kamar tidur.

d. konsumsi menjadi terlalu rendah (underconsumption), hal ini terjadi kalau jumlah

subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang

diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah menyediakan rumah bersubsidi

tipe 36 dengan 2 kamar tidur saja padahal yang dibutuhkan konsumen rumah

dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.

2. Kebaikan dan Keburukan Subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang


15/42

Pengaruh kedua jenis subsidi ini pada kurva permintaan dan penawaran dapat dilihat

pada gambar berikut:

Gambar 1 : kurva pengaruh konsumsi bersubsid i

Pada gambar 1 diatas, konsumsi bersubsidi menggeser kurva permintaan D ke atas menjadi

kurva permintaan D.


16/42

Gambar 3 : kurva pengaruh Subsidi pada Perfectly Inelastic Demand


17/42

1) Subsidi BBM

Menurut Nota Keuangan RAPBN-P 2010, di dalam tahun 2010 akan dilakukan langkah-

langkah kebijakan penghematan beban subsidi BBM yaitu melanjutkan program

pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, dan peningkatan

pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

2) Subsidi Listr ik

Menurut Handoko & Patriadi (2005, 51) Subsidi listrik masih dapat dipertahankan tetapi

dengan arah yang jelas. Misalnya, jika tujuan subsidi listrik adalah untuk membantu

golongan masyarakat yang kurang mampu, maka sasaran subsidi listrik lebih

dikhususkan untuk para pelanggan listrik yang masuk golongan sosial, rumah tangga

miskin dan usaha kecil/menengah. Di samping itu, PT PLN harus memiliki mekanisme

yang dapat mencegah pencurian listrik atau inefisiensi dalam konsumsi listrik

Dalam Nota Keuangan APBN 2003, disebutkan bahwa peningkatan/penurunan subsidi

listrik dipengaruhi oleh:

- perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,

- kebijakan tarif dasar listrik (TDL), dan

- mekanisme perhitungan subsidi listrik

Dalam rangka pengendalian beban anggaran subsidi listrik, dalam tahun 2010 akan


18/42

3) Subsidi Pangan

Menurut Nota Keuangan RAPBN-P 2010, subsidi pangan adalah berupa alokasi beras

bersubsidi untuk rumah tangga sasaran dan penyesuaian harga pembelian beras, serta

subsidi minyak goreng. Tujuan utama kebijakan stabilisasi harga tersebut diarahkan

agar kebutuhan barang dan jasa dapat dijaga ketersediaannya, mudah diperoleh, serta

dengan kualitas dan harga yang terjaga. Besaran alokasi anggaran subsidi pangan

dipengaruhi oleh:

- harga pokok pembelian beras (HPB), dan

- jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran subsidi.

Fomula yang digunakan untuk menentukan subsidi pangan adalah:

Subsidi Pangan = D x S x A x (HPB HJR)

Di mana:

- D = Durasi (bulan)

- S = Sasaran keluarga miskin (Kepala Keluarga)

- A = Alokasi per KK/bulan (Kg)

- HPB = Harga pembelian beras Bulog (Rp/kg)

- HJR = Harga jual Raskin (Rp/kg)


19/42

Besar beban subsidi dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara melakukan

penyesuaian terhadap faktor-faktor tersebut di atas. Misalkan, untuk mengurangi beban

subsidi pupuk dapat dilakukan dengan cara menaikan HET.

5) Subsidi Benih

Subsidi benih adalah subsidi untuk pengadaan benih unggul padi, kedelai, jagung

hibrida, jagung komposit, dan ikan budidaya, sehingga petani bisa mendapatkan benih

berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sehingga diharapkan produksi dapat

meningkat (Nota Keuangan APBN 2006). Penentuan besar subsidi benih menggunakan

rumusan matematis yang hampir sama dengan subsidi pupuk yaitu :

Subsidi Benih = (Harga Pasar HET) x Volume

6) Subsidi PSO

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud

dan tujuan kegiatan BUMN.Penugasan ini disebut juga sebagai kewajiban pelayanan

umum atau public service obligation (PSO).


20/42

Tujuan subsidi bunga kredit program adalah untuk membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bunga

pasar (Nota Keuangan APBN 2003).

8) Subsidi Pajak

Tujuan dari subsidi pajak (stimulus fiskal) berdasarkan Nota Keuangan APBN 2010

adalah:

- meningkatkan daya beli masyarakat;

- menjaga daya tahan dunia usaha dalam menghadapi krisis global;

- meningkatkan daya saing usaha dan industri

Stimulus fiskal 2010 yang berupa penghematan pembayaran perpajakan berupa:

- Pelaksanaan amandemen UU PPN

- Penurunan tarif PPh Badan (28% --> 25%) dan Perusahaan masuk bursa --> tarif 5%

lebih rendah

- Pembebasan fiskal bagi yang mempunyai NPWP

Sedangkan insentif pajak kepada dunia usaha berupa:

- PPh Panas Bumi

- PPh Bahan Bakar Nabati (BBN)

- PPN Minyak Goreng dan Impor Gandum/Terigu


21/42

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil Belanja Subsidi Pemerintah

Sejak tahun 1998-2004, dalam anggaran Belanja Rutin, Belanja subsidi dibagi menjadi

dua jenis, yaitu subsidi BBM dan subsidi non BBM. Subsidi BBM sendiri pada awalnyamerupakan subsidi yang diberikan Pemerintah terkait dengan produksi minyak dan

pengadaan di Indonesia. Apabila penerimaan laba bersih minyak (LBM), yang berhubungan

dengan kegiatan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, merupakan selisih

lebih dari hasil penjualan BBM di dalam negeri terhadap biaya pengadaannya. Sebaliknya,

bila hasil penjualan BBM lebih kecil dari biaya pengadaannya, maka akan diperlukan subsidi

BBM. Hasil penjualan bahan bakar di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh harga BBM dan

volume penjualannya di dalam negeri. Sedangkan biaya pengadaan BBM dipengaruhi oleh

harga minyak di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya

dolar Amerika Serikat, serta kondisi perminyakan di dalam negeri setiap tahunnya.

Saat ini Indonesia bukan merupakan negara penghasil minyak (net eksportir) lagi,


22/42

dan listrik. Pengalokasian anggaran subsidi tersebut oleh Pemerintah, dalam beberapa

tahun terakhir ini, sekalipun jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar, namun

harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Subsidi non-energi tersebut, selain menampung alokasi anggaran untuk subsidi

pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka PSO, subsidi bunga kredit

program, subsidi minyak goreng, dan subsidi pajak, dan subsidi kedelai.

Sedangkan dibandingkan dengan PDB, belanja subsidi dapat digambarkan sebagai


23/42

melakukan langkah-langkah penyelamatan. Krisis ekonomi yang diawali dengan

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika telah diikuti oleh inflasi. Kondisi

tersebut diperburuk dengan turunnya pangan nasional akibat kekeringan panjang dan

berbagai bencana alam. Masyarakat juga mengalami krisis kepercayaan. Menghadapi hal

tersebut, maka Pemerintah menjalankan fungsi stabilisasi dengan pemberian subsidi untuk

komoditas vital dan strategis. Pemberian subsidi tersebut termasuk BBM, pangan, listrik dan

obat obatan.

Sedangkan pada tahun 2002, terjadi penurunan beban subsidi cukup tinggi, hal ini

terjadi karena menurunnya beban subsidi listrik karena penyesuaian TDL dan perubahan

mekanisme perhitungan listrik dari corporate cash flow subsidy menjadi targeted subsidy.

Selain itu, hal ini juga merupakan pengaruh dari kebijakan Pemerintah untuk mengaitkan

langsung antara harga BBM dengan harga Pasar Minyak Internasional (MOPS +5%)

sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2002.

Sedangkan pada tahun 2005 sampai 2008, terjadi peningkatan rasio subsidi terhadap

PDB. Alokasi anggaran subsidi yang semakin meningkat tersebut, selain sejalan dengan

perkembangan parameter yang mempengaruhi perhitungan subsidi, juga karena semakin

diperluasnya jangkauan, baik sasaran maupun jenis subsidi. Dalam subsidi BBM juga

terdapat peningkatan karena naiknya harga minyak mentah (crude oil) di pasar dunia, yang


24/42

Salah satu cara menilik kondisi tersebut dapat dilihat dari perbandingan pertumbuhan

ekonomi dan gap pendapatan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam

kisaran moderat yaitu sekitar 4-6% per tahun. Namun, indeks Gini yang menggambarkan

kesenjangan pendapatan berkisar pada angka 0,32-0,39 dari tahun ke tahun. Artinya,

kesenjangan pendapatan di Indonesia masih dalam kategori sedang. Dari kondisi tersebut

dapat diambil simpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dinikmati merata oleh

masyarakat Indonesia.

Gambaran lebih jelas mengenai timpangnya distribusi pendapatan ini dapat dilihat

pada saat tahun 2002, 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi di Indonesia menikmati

42% dari seluruh pendapatan. Sedangkan 40% masyarakat berpendapatan terbawah di

Indonesia hanya menikmati 20,92% dari seluruh pendapatan masyarakat. Lima tahun

kemudian yaitu tahun 2007, kondisi tersebut tidak jauh berubah. 20% penduduk

berpenghasilan terbesar di Indonesia masih menikmati 40% kue pendapatan nasional dan40% penduduk yang berpenghasilan rendah menikmati 20% sisanya. Komposisi rata-rata

pendapatan masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:


25/42

Subsidi minyak pemerintah Indonesia berkonsep pada subsidi produsen. Karena itu, di

Indonesia subsidi ini dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat baik kelas bawah,

menengah dan kelas atas. Akibatnya, subsidi ini tidak fokus pada masyarakat bawah yang

pada teorinya adalah target subsidi. Selain itu, subsidi minyak sangat dipengaruhi harga

minyak dunia yang fluktuatif dan cenderung naik. Faktor inilah yang menyebabkan besaran

subsidi sangat menekan APBN jika harga minyak melambung. Sedangkan pada skema

subsidi listrik tahun-tahun sebelumnya tampak bahwa sektor rumah tangga merupakan

pihak yang membayar listrik dengan harga tertinggi per Kwh yang dipakainya. Sedangkansektor industri dan komersial yang dalam aktifitasnya bertujuan mendapatkan keuntungan

justru memiliki kewajiban membayar yang lebih rendah, selain itu, seluruh konsumen

menikmati subsidi yang menyebabkan konsumsi listrik cenderung tidak terkendali.

Menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah memprogramkan penurunan presentase

subsidi pemerintah dalam RPJP dan RPJM. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan

perbaikan atas mekanisme subsidi dengan menerapkan sistem subsidi sesuai dengan

sektor masing-masing.

Berikut ini tinjauan atas kebijakan fiskal pemerintah atas subsidi dalam beberapa

tahun:

1. Presentase Terhadap APBN


26/42

Dilihat dari tren 5 tahun ke belakang tampak bahwa presentase subsidi terhadap

APBN cukup fluktuatif. Tren yang fluktuatif tersebut diakibatkan oleh kenaikan harga minyak

dunia. Saat harga minyak dunia melonjak di atas $100/barel pada tahun 2008 maka total

subsidi juga meningkat. Namun, saat harga minyak turun tajam pada tahun 2009 maka

besaran subsidi yang dikucurkan pemerintah pun menurun.

Selain itu, pemerintah mulai mendiversifikasi jenis-jenis subsidi. Perlahan-lahan

besaran subsidi non-energi pun mulai ditingkatkan pemerintah, hal tersebut ditujukan agar

subsidi dapat efektif dan efisien. Pembahasan lebih lanjut mengenai subsidi non energi akan

disajikan pada sub pokok bahasan selanjutnya.

2. Penurunan Presentase Belanja Subsidi Energi Terhadap Belanja Pemerintah


27/42

3. Pengalihan ke Subsidi Non Energi

Arah kebijakan RPJP adalah menerapkan sistem subsidi sesuai dengan masing-

masing sektor. karena itu pemerintah mulai memperbaiki sistem pemberian subsidi. Subsidi

bahan bakar minyak yang dikritik kurang fokus pada msyarakat bawah mulai dikurangi

melalui berbagai kebijakan. Subsidi listrik mulai diarahkan untuk pengguna listrik menengah

ke bawah. Selain itu, pemerintah berupaya untuk mengarahkan subsidi sesuai dengan


28/42

C. Kebijakan Subsidi Pemerin tah Tahun 2010

Pada tahun 2010 ini pemerintah menganggarkan belanja subsidi sebesar Rp199,4triliun. Total subsidi yang dianggarkan adalah 19,30% dari total belanja. Terdapat kenaikan

belanja subsidi energi yang disebabkan perubahan asumsi makro harga minyak dari

$65/barrel menjadi $77/barrel. Kenaikan asumsi harga minyak ini meningkatkan subsidi

minyak dan listrik secara signifikan. Selain itu, subsidi listrik mengalami kenaikan akibat

kebijakan pemerintah menaikan margin Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari 2% menjadi

8%. Kebijakan penaikan margin tersebut bertujuan untuk memperbaiki performa keuangan

PLN guna mempermudah PLN mencari pembiayaan atas proyek 10.000 MW yang

diamanatkan pemerintah. Selain itu, kenaikan subsidi listrik juga disebabkan oleh

penundaan kenaikan Tarif Dasar Listrik yang semula dijadwalkan pada awal tahun 2010

kemudian ditunda menjadi pertengahan tahun 2010.

Komposisi belanja subsidi energi dengan belanja subsidi non-energi adalah 72% dan

27%. Hal tersebut menunjukan bahwa pada tahun 2010 belanja energi lebih memberikan

tekanan pada APBN. Walaupun demikian, belanja subsidi non-energi pun mengalami

kenaikan. Belanja subsidi non-energi didominasi oleh subsidi yang ditujukan untuk

ketahanan pangan yaitu subsidi pangan, subsidi pupuk dan subsidi benih. Kenaikan ketiga

jenis subsidi disebabkan oleh kenaikan jumlah kilogram beras untuk rakyat miskin (raskin)


29/42

TOTAL BELANJA SUBSIDI 199.336,5

Belanja Pemerintah 1.009.485,7

Persentase Subsidi Energi thd Total Subsidi 72,14%Persentase Non Subsidi Energi thd TotalSubsidi 27,86%

Persentase Subsidi thd Belanja Negara 19,75%

Kebijakan utama yang dicanangkan pemerintah untuk belanja subsidi tahun ini adalah

mengarahkan alokasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektifitas,akuntabilitas, dan dapat lebih terprediksi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meredam

tambahan tekanan belanja subsidi bagi APBN. Strategi yang dipetakan pemerintah untuk

menekan belanja subsidi pada nota keuangan 2010 adalah sebagai berikut:

1. Subsidi Minyak:

a. melakukan penyesuaian harga jual eceran BBM dalam negeri mendekati harga

keekonomian dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli

masyarakat dan kemampuan keuangan negara;

b. membatasi pengguna BBM bersubsidi, hanya pada sektor rumah tangga, usaha kecil

(termasuk petani omprongan tembakau), usaha perikanan, nelayan, transportasi dan

pelayanan umum;


30/42

3. Subsidi pupuk, benih dan pangan melalui penyediaan pupuk dan benih berkualitas

dengan harga terjangkau serta beras dengan harga murah untuk mendukung program

ketahanan pangan nasional.

4. Subsidi bunga diperuntukan untuk kredit usaha rakyat guna membantu usaha mikro,

kecil dan menengah. Selain itu, subsidi bunga diperuntukan perumahan sederhana dan

sehat.

5. Pemerintah mengalokasikan subsidi pajak untuk membantu sektor-sektor tertentu

supaya lebih kompetitif.

D. Evaluasi atas Alokasi Subsidi Tahun 2010

Berdasarkan alokasi anggaran subsidi pada APBN P 2010 yang telah disetujui DPR

pada April lalu, kami melakukan evaluasi atas kebijakan alokasi subsidi sebagai berikut:

Jenis Subsidi 2005 2006 2007 2008 2009APBN-P

20102010

Evaluasi

A. Energi 104.449,2 94.605,4 116.865,9 223.013,2 102.461,7 143.793,7 123.229,1

1. BBM 95.598,5 64.212,1 83.792,3 139.106,7 54.300,1 89.291,3 68.726,7

2. Listrik 8.850,6 30.393,3 33.073,5 83.906,5 48.963,7 54.502,4 54.502,4

B. Non Energi 16.316,1 12.826,5 33.348,6 52.278,3 57.489,0 55.542,8 58.333,8

1. Pangan 6.356,9 5.320,2 6.584,3 12.095,9 12.987,0 14.252,8 14.252,8`-


31/42

1) Distribusi subsidi bahan bakar minyak tidak fokus pada masyarakat yang sebenarnya

menjadi subsidi. Seperti yang jamak diketahui, subsidi bahan bakar minyak dinikmati

oleh semua kalangan, bahkan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi target

subsidi tidak menikmati subsidi bahan bakar minyak karena tidak memiliki kendaraan

bermotor. Jika ada pengecualian maka kalangan masyarakat yang paling ataslah yang

tidak menikmati subsidi karena pilihan sendiri.

2) Masyarakat Indonesia sebenarnya telah dibiasakan oleh pemerintah untuk mengkaitkan

harga bahan bakar minyak khususnya premium dan solar dengan harga minyak dunia.Dalam lima tahun terakhir ini harga premium dan dolar telah naik dua kali dan turun tiga

kali. Kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak tersebut terkait dengan naik

turunnya harga minyak dunia. Kebijakan pemerintah untuk mengkaitkan harga bahan

bakar minyak dengan harga minyak dunia dapat diihat pada grafik di bawah ini:


32/42

Kebijakan tahun 2010 menunjukan adanya inkonsistensi. Pada awal tahun 2010, harga

minyak dunia mencapai lebih dari $80/barrel. Karena itu, harga keekonomisan bahan

bakar minyak jauh di atas harga subsidi yang telah ditetapkan. Namun pemerintah

bereaksi dengan menaikan jumlah subsidi bukan dengan menaikan harga bahan bakar

minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempertahankan harga bahan

bakar minyak bersubsidi sekarang. Reaksi pemerintah tersebut nampak bertentangan

dengan kebijakan pemerintah sebelumnya.

3) Kenaikan alokasi dana subsidi bahan bakar minyak dapat membebani anggaran danpenetapan harga bahan bakar minyak yang murah akan membentuk perilaku boros

energi di masyarakat. Sedangkan, jika alokasi dana subsidi dapat digunakan untuk

kegiatan yang lebih mengena kepada masyarakat sebagai target subsidi maka anggaran

pemerintah akan lebih produktif.

Jika pemerintah tidak menaikkan besaran subsidi atas BBM maka berdasarkanperhitungan global yang kami lakukan, pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM untuk

premium dan solar sebesar Rp. 564,00/liter. Perhitungan besaran kenaikan harga BBM

terlampir.

2. Listrik


33/42

Kelompok Pelanggan Daya List rikKonsumsi

KWh/Pelanggan/Bulan

Rumah sangat kecil 450-900 KVA 93Rumah Kecil 1300 KVA, 2.200 KVA 241Rumah Besar >2.200 KVA, 6.600 KVA 636Rumah sangat besar >6.600 KVA 1.662Sumber : Makalah Upaya Penghematan Upaya Penghematan Pemakaian Listrik dan PengendalianSubsidi Melalui Penerapan Tarif Keekonomian, PLN, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa konsumsi listrik perorangan kalangan

menengah ke atas yang digambarkan dengan kelompok pelanggan rumah besar sampai

dengan rumah sangat besar jauh lebih tinggi dari pada konsumsi perorangan masyarakat

kelas bawah. Sementara, masing-masing kalangan diberikan subsidi walaupun kalangan

menengah ke atas diberikan subsidi yang lebih kecil. Jika kondisi ini terus berlanjut maka

masyarakat akan berpola hidup boros listrik.

Untuk mengakomodasi kedua kebijakan di bidang industri listrik pemerintah dapat

mencabut subsidi bagi pelanggan dengan kategori rumah besar, dan menaikkan TDL

dengan presentase tinggi bagi pelanggan dengan kategori rumah kecil. Sedangkan untuk

rumah dengan kategori sangat kecil pemerintah dapat menaikan TDL sesuai dengan

kebijakan yaitu 15%. Jika, pemerintah mencabut subsidi listrik untuk golongan menengah ke


34/42

bahwa untuk Raskin untuk tiap KK akan dinaikkan menjadi 15 kg/KK/ bulan, mengalami

kenaikan 2 kg dibandingkan tahun lalu. Subsidi pangan lebih penting, karena bahan pokok

dan pangan adalah sesuatu yang langsung menyentuh kalangan ekonomi bawah dan

langsung bisa dirasakan manfaatnya. Beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan

APBN 2010 adalah sebagai berikut :

(i) kenaikan alokasi kuantum raskin dari 13 kg/bulan/ RTS menjadi 15

kg/bulan/RTS sejak bulan April 2010, sehingga kuantum raskin meningkat

dari 2,73 juta ton menjadi 3,15 juta ton; dan(ii) meningkatnya harga pembelian beras (HPB)Perum Bulog dari Rp5.775 per

kg menjadi Rp6.285 per kg, akibat kenaikan HPP gabah/beras.

Karena itu, menurut kelompok kami skema ini sudah tepat, dimana subsidi BBM

berkurang dan subsidi pangan bertambah, dari tahun 2009 sebesar Apabila dibandingkan

dengan realisasi anggaran subsidi pangan dalam tahun 2009 sebesar Rp12.987,0 miliar,

maka perkiraan beban anggaran subsidi pangan dalam tahun 2010 tersebut berarti lebih

tinggi Rp1.265,8 miliar atau 9,7 persen.

4. Subsidi Pupuk

Perhitungan subsidi pupuk pada APBN menggunakan HET atau Harga eceran


35/42

kenaikan maksimal 40% dpat diperhitungkan sebagai berikut :

Subsidi pupuk sendiri adalah sebesar (HET-Harga Pasar) x volume Produksi pupuk

HET Pupuk 2009 = HET

HET Pupuk 2010 = HET + 45 %

Untuk besaran subsidi Rp 17.537 milyar = 11,6 (HET-HP)

Untuk besaran subsidi Rp 19.176,5 milyar = 11,6 (1,45 HET-HP)

Maka didapatkan nilai koefisian HET sebesar 1291,82, dan HP sebesar -219,99

Maka nilai subsidi tahun 2010 apabila HET ingin dicapai sebesar HET+ 40 % adalah

11,6 (1,4(1291,82)+219,99) = Rp 23,531 milyar.

Namun, kenaikan besaran subsidi ini harus diimbangi dengan perbaikan penyaluran

subsidi. Subsidi input pertanian (pupuk dan benih) akan diberikan langsung kepada petani.

Ini sebagai bagian dari penataan ulang subsidi sesuai dengan hakikatnya: subsidi hanya

diberikan kepada warga yang berhak menerima.

5. Subsidi Benih

Seperti telah diketahui, jumlah subsidi benih pada tahun 2010 hanya sebesar Rp

1.563,5 milyar. Menurut kelompok kami, subsidi ini juga tidak tepat sasaran karena dari

tahun ke tahun, sering terjadi permasalah penyebaran subsidi benih yang kurang maksimal.


36/42

peningkatan subsidi dan bantuan PSO untuk Perum Bulog juga disebabkan adanya

tambahan anggaran subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang bersumber dari dana

kompensasi pengurangan subsidi BBM. Di bidang pangan (Raskin), relokasi dana

pengurangan subsidi BBM direncanakan untuk memperluas cakupan sasaran program

beras bagi rakyat miskin, yaitu dari kuantum 2,73ton menjadi 3,15 juta ton.

Selain itu, PSO juga masih diperlukan unutk transportasi kelas Ekonomi, salah

satunya dari PT KAI dan PT Pelni. Dalam penyalurannya, Perlu disediakan payung hukum

yang mengatur batasan-batasan kegiatan apa saja yang dapat diajukan sebagai PSO.

Berdasarkan kebijakan dalam RKP, PSO yang perlu ditampung dalam APBN adalah

penyediaan pelayanan oleh BUMN tertentu kepada masyarakat dengan harga di bawah

harga pasar, seperti subsidi untuk kereta api kelas ekonomi, subsidi pos, subsidi untuk

Pelni, dan sejenisnya. Untuk ke depannya perlu diperjelas lagi agar tidak semua kegiatan

BUMN yang melayani masyarakat dimintakan PSO ke Pemerintah. Namun demikian,

sampai saat ini kami menganggap subsidi KSO adalah perlu, mengingat transportasi adalah

aspek yang cukup vital di masyarakat.

7. Subsidi Kredit

Pemerintah menganggarkan subsidi kredit program pada APBN-P 2010 sebesar Rp.


37/42

Rakyat). Subsidi bunga KUR lebih berfokus pada membentuk modal dalam masyarakat

sehingga masyarakat dapat terdorong melakukan kegiatan usaha di sektor-sektor riil.

Karena itu, dengan adanya subsidi bunga KUR perekonomian yang berbasis pada sektor riil

dapat berjalan sehingga fundamental ekonomi Indonesia dapat lebih kuat.

8. Subsidi Pajak

Pada APBN P 2010 pemerintah menganggarkan subsidi pajak sebesar Rp 16,32

Trilliun. Besaran subsidi ini mengalami penurunan sebesar Rp 554,2 milyar jika

dibandingkan dengan pagu anggaran belanja subsidi pada APBN 2010. Penurunan tersebut

terutama disebabkan oleh:

1. Penurunan perkiraan Bea Masuk ditanggung pemerintah.

2. Pengurangan dan realokasi pada PPN ditanggung pemerintah atas Bahan Bakar Nabati.

3. Tambahan PPN ditanggung pemerintah atas minyak goreng.

4. Tambahan PPh ditanggung pemerintah atas transaksi pengalihan hak atas tanah danbangunan korban lumpur Sidoarjo.

5. Tambahan PPN-DTP program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Rincian alokasi subsidi pajak pada APBN P 2010 menurut jenis subsidinya adalah sebagi

berikut:


38/42

BAB IV

PENUTUP

Belanja pemerintah merupakan unsur yang berpengaruh besar terhadap

pertumbuhan ekonomi. Belanja subsidi sebagai salah satu jenis dari belanja pemerintah

merupakan belanja yang dominan dipengaruhi oleh rencana dan kebijakan pemerintah saat

itu.Perubahan asumsi ekonomi makro pada tahun anggaran 2010 mengharuskan perubahan

terhadap komposisi APBN-P 2010, termasuk belanja subsidi.

Berdasarkan evaluasi penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kebijakan

subsidi yang sebaiknya diambil pemerintah,yaitu:

1. Tidak menaikkan porsi subsidi BBM pada APBN sehingga untuk mengantisipasi

kenaikan harga minyak pemerintah dapat menaikkan harga BBM.

2. Tidak menaikkan porsi subsidi Listrik pada APBN dan diikuti dengan mencabut

subsidi bagi pelanggan dengan kategori rumah besar, dan menaikkan TDL dengan

presentase tinggi bagi pelanggan dengan kategori rumah kecil. Sedangkan untuk

rumah dengan kategori sangat kecil pemerintah dapat menaikan TDL sesuai


39/42

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan APBN 2000











40/42

Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi, 1994, PT RajaGrafindo Persada :Jakarta.

Susilo, Y. Sri dan Budiono Sri Handoko, Jurnal Dampak Ekonomi Pengurangan SubsidiBBM, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)


41/42

PERHITUNGAN KENAIKAN HARGA BBM

Uraian APBN 2010 Evaluasi 2010

Subsidi BBM (triliun rupiah) 68,3 68,3

ICP(US$/barel) 65 77Konsumsi BBM (ribu kiloliter) 36.505 36.505

>Premium (ribu kiloliter) 21.454 21.454

>Minyak Tanah (ribu kiloliter) 3.800 3.800

>Solar (ribu kiloliter) 11.251 11.251

Konversi Minyak Tanah ke LPG (ribu kiloliter) 8.710 8.710

Alpha (%) 8% Jan-Juni Rp 556/Liter Rp 556/Liter

Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 10.000 9.500

harga jual

>Premium (Rp/liter) 4.500 5.064

>Minyak Tanah (Rp/liter) 2.500 2.500>Solar (Rp/liter) 4.500 5.064

Asumsi:

perubahan yang terjadi hanya perubahan nilai tukar dan harga ICP/barrel

Kenaikan harga premium = kenaikan harga solar

Pemerintah mempertahankan harga minyak tanah

Perhitungan kenaikan harga premium dan solar:

Misal (harga premium + harga solar) =2Y, maka:


42/42

PERHITUNGAN PENGEHEMATAN SUBSIDI LISTRIK

Kelompok PelangganDaya

ListrikJumlah

PelangganKonsumsi

KWh/Pelanggan/BulanHarga

KeekonomisanHarga

SubsidiPenghematan

Subsidi

sosial besar > 2.200 VA 64.698 3.029 918 621 698.437.942.488

Rumah Besar>2.200 VA,6.600 VA 482.576 636 918 621 1.093.856.949.504

Rumah sangat besar >6.600 VA 94.677 1.662 918 621 560.806.712.136

Bisnis Besar>2.200 VA,200 kVA 455.650 1.820 918 621 2.955.564.612.000

Bisnis Sangat Besar 220 kVA 4.005 212.249 918 621 3.029.604.021.180

Industri besar>2.200 VA,200 kVA 36.919 8.294 918 621 1.091.318.846.904

Industri sangat besar 220 kVA 8.363 419.544 918 621 12.504.816.026.208

Publik besar >2.200 VA 39.274 4.593 918 621 642.893.857.848

Lainnya P3, T, C, M 227.760 1.606 918 621 1.303.649.043.840Total 23.880.948.012.108

Asumsi:

Tarif subsidi tertinggi 621asumsi rata-rata hargakeekonomian listrik 1022,5

asumsi nilai tukar Rp. 9500

Perhitungan harga nonsubsidi

Harga keekonomian listrik 850

Margin 8% 68

Harga non subsidi 918

tinjauan kebijakan belanja subsidi 2010

Documents