arg desember 2015 muchammad zamroni

7/24/2019 Arg Desember 2015 Muchammad Zamroni

http://slidepdf.com/reader/full/arg-desember-2015-muchammad-zamroni 1/16

17ARGUMENTUM, VOL. 15 No. 1, Desember 2015

IMPLIKASI KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL MULTI

PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Muchammad Zamroni- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

ABSTRAK

Sistem pemerintahan suatu negara akan menunjukkan

bagaimana pembagian kekuasaan dan hubungan antar

lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif

dijalankan. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem

Presidensiil dimana kekuasaan pemerintahan berada pada

tangan Presiden. Presiden dengan hak Prerogratifnya dapat

memilih orang-orang yang mempunyai kapabilitas, kapasitas

dan integritas yang tinggi guna membantunya mewujudkan

visi dan misinya selama kampanye. Sejak dianutnya sistem

Presidensiil yang juga diikuti dengan sistem multi partai telah

banyak membawa perubahan dalam penyelenggaraan

kehidupan bernegara terutama dalam hal bagaimana

pemerintahan dijalankan. Tidak mudah memadukan sistem

Presidensiil dengan multi partai karena banyaknya partai

politik yang ada tentu juga akan membawa implikasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan, lobi-lobi politik

untuk mensukseskan proram-program pemerintahan antara pemerintah (Presiden) dan legislatif (DPR) tak dapat dihindari

sehingga terkadang mengakibatkan kondisi perpolitikan tidak

setabil, yang kesemuanya itu harus dikembalikan pada tujuan

bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejaterah adil

dan makmur.

Kata kunci: Sistem Presidensiil, Multi partai, Implikasi,

Pemerintahan

A. Latar Belakang

Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraannegara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan



18 ARGUMENTUM, VOL. 15 No. 1, Desember 2015

hubungan antar lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan

legislatif. Sistem pemerintahan merupakan salah satu istilah utama

dalam kajian ilmu politik dan ilmu hukum tata negara. Istilah

tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan

dalam suatu negara dijalankan. Faktor yang paling memengaruhi

terjadinya pembedaan cara penyelenggaraan pemerintah adalah

siapa atau lembaga apa yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Dua sistem yang paling dikenal adalah sistem Parlementer dan

sistem Presidensiil. Selain kedua sistem tersebut sebenarnya

terdapat sistem lain, misalnya sistem campuran yang dipraktikkan

di Prancis dan sistem kolektif seperti dipraktikkan di Swiss.1

Sejalan dengan hal tersebut Usep Ranawijaya dan Sri

Soemantri M. mengemukakan, bahwa sistem pemerintahan

adalah sistem hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Dengan

kata lain, menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan adalah hal-

hal yang menyangkut corak hubungan antara badan legislatifdengan badan eksekutif. Berdasarkan corak hubungan tersebut,

dalam kepustakaan hukum ketatanegaraan, secara teoritis dikenal

2 (dua) bentuk sistem pemerintahan, yaitu:

(1) Sistem Pemerintahan Presidensiil; dan

(2) Sistem Pemerintahan Parlementer.2

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, ciri pokoknya

adalah terdapat pemisahan dan perimbangan kekuasaan antara

pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif

atau parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan

parlementer, kekuasaan parlemen lebih tinggi dari eksekutif atausering disebut sebagai supremasi parlemen.

Bila ditelaah secara seksama sebernarnya sistem

Presidensiil yang dianut dalam UUD 19453 itu sama sekali tidak

murni sifatnya hal ini karena salah satu ciri pokok sistem parlemen

yang dianut oleh UUD 1945 adalah berkenaan dengan pertanggung

jawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat4

1Janedjri M Gaffar, Mempertegas Sistem Presidensial , Harian Seputar

Indonesia tanggal 14 Juli 2009 hlm. 972Widodo Ekatjahjana, Lembaga Kepresidenan, (Pustaka Sutra, Bandung,

2008), hlm. 163 Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan UUD 1945 apabila

sebelum sedangkan setelah di amandemen disebut UUD NRI Tahun 19454 Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan MPR




sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai

lembaga tertinggi negara.5 Oleh karena itu, salah satu kesepakatan

dasar dalam perubahan UUD 1945 yang dibuat Majelis

Permusyawaratan Rakyat pada sidang umum tahun 1999 adalah

“Kesepakat untuk mempertegas sistem Presidensiil (dalam

pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi

prinsip-prinsip dasar sistem Presidensial)”. Perubahan tersebut

bisa kita lihat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.

Adanya ketentuan tersebut MPR tidak lagi merupakan

perwujudan dari kehendak rakyat dan bukan locus of power,

lembaga pemegang kedaulatan tertinggi pelaksana kedaulatan

rakyat. Sistem Presidensiil ini juga dipertegas dengan adanya

ketentuan Pasal 6A ayat (1) yang menetapkan bahwa “Presiden

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsungoleh rakyat ” dengan adanya ketentuan ini pulah maka kewenagan

MPR untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

menjadi hilang.

Demikian pula dengan penduduknya Indonesia merupakan

negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi

penduduknya sangat beragam, baik suku bangsa, agama, ras

maupun segi-segi lainya. Wilayahnyapun sangat luas, terdiri dari ±

17. 000 pulau baik kecil maupun besar. Kompleksitas dan

keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi kekuatan-

kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindariberkembangnya sistem multi-partai dalam sistem demokrasi yang

hendak dibangun. Banyaknya partai politik yang ada, membuat

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menganut

kombinasi sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem multi

partai. Tentu banyaknya partai politik yang ada akan berimplikasi

terhdap jalannya pemerintahan yang berkembang di negara ini.

Adanya reformasi politik melahirkan kesadaran bahwa

penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan

mekanismenya dapat dikontrol secara jelas.

5 Jimly Assidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,

Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 109




B.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang akan dikaji

dalam tulisan ini yaitu:

1. Pengaturan sistem Presidensiil dan sistem multi partai di

Indonesia?

2.

Implikasi penerapan sistem Presidensiil multi partai?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang

diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.6 Untuk mendukung penelitin ini digunakan beberapa

pendekatan antara lain: Pendekatan perundang-undangan (statute

approach) yang digunakan untuk menemukan dasar hukum

pengaturan sistem Presidensiil dan sistem multi partai. Pendekatan

konseptual (conceptual aproach) digunakan karena peneliti perlu

merujuk prinsip-prinsip hukum dalam penyelenggaraan

pemerintahan, kemudian yang tidak kalah penting yaitu

pendekatan dengan mengunakan studi kasus yang peneliti

gunakan untuk membandingkan penyelenggaraan pemerintahan

dari masa ke masa.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Sistem Presidensiil dan sistem Multi Partai di

Indonesia

1) Sistem Pemerintahan Presidensiil

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem

Presidensiil dikatakan bersistem Presidensiil menurut Bagir Manan

sebagaimana disunting Widodo Ekatjahjana, karena Presiden

adalah kepala pemerintahan hal ini ditegaskan dalam UUD NRI

1945 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media ,

Jakarta, 2009, h.35.




Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar”. Selain itu ditambah dengan ciri-ciri lain yaitu:7

a. Adanya kepastian masa jabatan Presiden (5 tahun);

b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR;

c. Presiden tidak dapat membubarkan DPR;

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan tersebut,

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensiil. Sistem

pemerintahan Presidensiil juga disebut sistem pemisahan

kekuasaan. Sejarah sistem pemerintahan Presidensiil dalam

kepustakaan dikenal pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat,

diawali dangan pandangan dari Montesquieu dalam ajarannya

yang kemudian dikenal dengan nama trias politica. Montesquiu

membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 (tiga) DPR

(parlemen) sebagai legislator (pembuat undang-undang),

Presiden/perdana menteri sebagai pelaksana undang-undang

(eksektif), sedangkan pengawas terhadap undang-undangdilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Yudisiil). Lembaga

kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan

yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI

Tahun1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.8

Ciri sistem Presidensiil menurut C.F Stong sebagai berikut:9

1. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan

2. Presiden dipilih oleh rakyat

3.

Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif

4.

Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaanlegislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ciri penting sistem

pemerintahan Presidensiil adalah:10

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun

atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat

diberhentikan ditengah masa jabatannya karena alasan politik.

7Widodo Ekatjahjana, Lembaga Kepresidenan, Op. Cit, hlm, 228

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (KonstitusiPress, Jakarta 2005), hlm. 1619 C.F Strong dalam Sulardi, ibid , hlm. 210 Ibid, hlm. 162 – 163




2.

Presiden dan Wakil Presiden tidak betanggung jawab kepada

parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada

rakyat.

3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung

ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak

bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga

parlemen.

4. Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat

membubarkan parlemen, dan sebaliknya parlemen juga tidak

dapat menjatuhkan presiden.

5. Tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala negara

dan kepala pemerintahan.

6. Tanggungjawab pemerintahan berada dipundak Presiden oleh

karena itu Presidenlah yang berhak membentuk pemerintahan.

Sistem pemerintahan Presidensiil merupakan sistem

pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepalapemerintahan (Head Of Government ) sekaligus sebagai kepala

negara (Head Of State). Presiden Republik Indonesia adalah kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan

wewenangnya masing-masing menurut Undang-Undang Dasar.

Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan

tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan. Dalam Pasal 4 ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa, Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar. Menurut Susilo Suharto, Presiden sebagai Kepala

Pemerintahan mempunyai kekuasaan antara lain berwenangmengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara untuk

membantu Presiden dalam tugas pemerintahan sebagaimana

diatur dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 kewenangan ini

merupakan hak prerogatif Presiden.11

Menurut UUD NRI Tahun 1945, Presiden adalah kepala

pemerintahan dan kepala negara. Kekuasaan Presiden diatur

dalam Bab III UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan

Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD NRI Tahun 1945 yang

berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden

dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang

11 Susilo Suharto, dalam Riri Nazriyah Pemberhentian Jaksa Agung dan

Hak Prerogatif Presiden hlm 18 - 19




dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat

(1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya dalam menjalankan

kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut

konstitusi.12

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki

kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-

menteri serta pembentukan kabinet.13

Dengan demikian kedudukan Presiden dalam sistem

pemerintahan Presidensiil adalah kuat. Presiden tidak bertanggung

jawab kepada parlemen sehingga presiden tidak dapat dijatuhkan

sewaktu-waktu oleh parlemen. Presiden dalam menjalankan fungsi

dan pemerintahan berpijak kepada undang-undang yang ada.

apabila undang-undangnya kurang jelas atau undang-undang

memerintahkan untuk menjabarkannnya lebih lanjut, maka

Presiden dapat menafsirkan isi atau perintah undang-undangdengan menuangkannya kedalam peraturan pemerintah.

14

2) Sistem Multi Partai

Dalam era demokrasi seperti ini partai politik memegang

peran yang sangat penting dimana partai politik sebagai media

penghubung yang setrategis dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan antara negara dengan warga negara. Tanpa partai

politik mustahil demokrasi bisa diwujudkan menjadi realitas

konkrit, demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik. Dengan

segenap kelebihan dan kekurangannya, demokrasi merupakan lifesystem yang mendasari tegaknya keadilan.15

Begitu pentingnya

partai politik sampai-sampai UUD NRI Tahun 1945 beberapa kali

menyebutnya yakni dalam Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum

12Eko Purnomo, Chrisdianto 2010 , Pengaruh Pembatasan Kekuasaan

Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume

7 Nomor 2, April 2010, hlm. 17013 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 194514

Pasal 5 ayat 2 UUD NRI Tahun 194515 Makalah Tunggul Anshari Setia Negara Pembaharuan Kepartaian,

Disampaikan pada Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada tanggal

27-29 Desember 2009 di Hotel Panorama jember, hlm. 1




sebelum pelaksanaan pemilihan umum” serta dalam Pasal 22 E

ayat (3) “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

adalah partai politik .16

Menurut Miriam Budiardjo,17

keberadaan

partai politik mempunyai fungsi sebagai :

1.

Komunikasi politik (Political Comunication)

2. Sosialisasi politik (Political Socialization)

3. Rekruitmen politik (Political Recruitment )

4. Pengaturan konflik (Conflict Management )

Sejak dibukannya kran demokrasi di Indonesia pasca

reformasi tahun 1999 partai politik tumbuh subur di negara ini,

masyarakat dapat membentuk partai politik sebagai cermin

kebebasan menyampaikan pendapat dan menyalurkan aspirasi

sesuai prinsip demokrasi. Hal ini telah mendorong timbulya partai

politik dalam jumlah yang besar tercatat ratusan partai politik

berdiri dan 48 diantaranya berhasil untuk mengikuti pemilihanumum tahun 1999, sejak saat itulah Indonesia dikenal sebagai

salah satu negara yang menganut sistem multi partai. Bahwa

Indonesia menganut sistem multi partai dapat dilihat secara

tersirat dari ketentuan pada Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai ”. Dari subtansi Pasal 6A ayat (2)

tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem

multi partai, karena dengan adanya kata “gabungan partai politik”

memiliki arti lebih dari satu partai atau paling sedikit dua partai

politik bergabung untuk bersama-sama mencalonkan Presiden danWakil Presiden menghadapi calon Presiden dan Wakil Presiden

yang dicalonkan oleh partai lain.18

Animo pendirian partai politik yang besar ini menunjukkan

iklim demokrasi sudah berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu

16 Adanya ketentuan Pasal 6A Ayat (2) maupun Pasal 22 E ayat (3)

UUD 1945 menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran yang penting dan

strategis sehingga calon pemimpin di negara ini harus diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik partai politik dijadikan wadah untuk

mengodok putra putri terbaik bangsa untuk mengabdikan dirinya, demi

mewujudkan demokrasi di negara ini. 17 Miriam Budiardjo dalam Jimly Asshiddiqie op. cit , hlm 15918 Tunggul Anshari Setia Negara Pembaharuan Kepartaian, Op. Cit,

hlm 6




mulai menyadarkan banyaknya partai politik mengakibatkan

kondisi perpolitikan di negara Indonesia tidak setabil. Rakyat

merasa bahwa mereka hanya diperhatikan menjelang Pemilu saja

setelah terpilih mereka lupa terhadap yang memilih. Banyak

kalangan menilai demokrasi yang berkembang di negara ini hanya

bersifat prosedural dan belum menyentuh pada ranah subtansi.

Bagaimana demokrasi bisa terkonsolidasi jika partai politik

yang menjadi tulang punggungnya tidak mampu berperan seperti

harapan rakyat. Semakin banyak partai politik, maka potret

perebutan kekuasaan ini semakin menonjol sehingga akan

mempengaruhi kondisi perpolitikan di negara ini yang berujung

pada keberlanjutan pembagunan. Diperlukan suatu penataan

sistem kepartaian dengan mengunakan instrumen hukum yang

semakin ketat yang subtansinya mengatur antara lain persyaratan

pendirian partai, persyaratan sebagai peserta Pemilu dan

persyaratan Parlementary Threshold .

2. Implikasi Penerapan Kombinasi Sistem Presidensiil Multi

Partai

Penerapan sistem Presidensiil dengan multi partai pada

saat ini sebenarnya bukanlah hal baru kalau melihat sejarah pada

dekade 50-an Indonesia pernah menerapkam sistem ini dan

mengalami kegagalan ditengah jalan sehingga menimbulkan

trauma yang tidak mudah dilupakan. Ekses pada waktu itu antara

lain, setiap bulan terjadi kabinet dimisioner, sehingga berakibat

kestabilan pemerintahan terganggu.

19

Penerapan kembali sistemmulti partai para era reformasi sekarang ini tentu saja akan

menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila kita melihat karakter masyarakat Indonesia yang sangat

heterogen dan dengan berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa,

dan daerah maka sebenarnya sistem multi partai secara teoritis

dapat dikatakan sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia

akan tetapi harus hati-hati mengelolahnya jangan sampai

banyaknya partai bukannya sebagai sarana penyalur aspirasi bagi

rakyat malah mengkotak-kotakkan rakyat dan menjerumuskan

19 Suko Wiyono, Pemilu Multi Partai dan stabilitas pemerintahan

Presidensial di Indonesia, Disampaikan pada Asosiasi Pengajar HTN dan HAN

Jawa Timur pada tanggal 27-29 Desember 2009 di Hotel Panorama jember hlm 3




pada perpecahan bangsa. Terhadap kondisi denikian tentu akan

membawa implikasi terhadap kondisi negara terutama dalam

penyelenggaraan negara. Implikasi tersebut antara lain dapat di

jabarkan sebagai berikut:

a) Implikasi terhadap kondisi Perpolitikan Nasional

Studi yang dilakukan Scott Mainwaring (1993) menemukan

bahwa penggabungan Presidensialisme dengan multipartai

berpotensi menyebabkan deadlock dan instabilitas pemerintah.

Potensi deadlock lebih besar dalam sistem multipartai Presidensiil

dibandingkan multipartai parlementer karena di dalam sistem

Presidensialisme yang multi partai, jarang sekali Presiden terpilih

didukung oleh mayoritas pemegang kursi parlemen sehingga

seringkali oposisi di parlemen jumlahnya besar, bahkan lebih besar

jika dibandingkan dengan partai pendukung Presiden. Kombinasi

Presidensiil dan multipartai tidak mendorong terjadinya stablitas

demokrasi, karena mudah menimbulkan berbagai kesulitan antaraPresiden dan konggres, sehingga Presiden harus bekerja ekstra

keras dalam menghadapi oposisi.20

Misal, pada pemerintahan

Susilo Bambang Yudoyono belum genap 100 (seratus) hari

memerintah, telah digoyang dengan serangkaian isu-isu politik dan

hukum: kriminalisasi KPK dan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus)

Hak Angket Bank Century di DPR.21

Kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

menunjukkan masyarakat terbelah antara dua pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan Prabowo- Hatta dan

Jokowi- JK suasana politik memanas. Perebutan dukungan partaipolitik yang dilakukan oleh dua capres cawapres guna memenuhi

batas minimum perolehan suara tak dapat dihindari. Hal ini karena

tidak ada satu partaipun yang dapat memenuhi persyaratan 20 %

suara sah untuk dapat mengajukan sendiri calon yang diusungnya.

Dalam sistem multi partai memang jarang ada partai yang

didukung oleh mayoritas rakyat sehingga meniscayakan berkoalisi

sehingga sejak sebelum pencalonan sampai dengan pasca Pemilu

20Makalah Anwar C , Sistem Pemerintahan Presidensiil Dengan

Multipartai, disampaikan pada Acara Seminar Ketatanegaraan Dan RefleksiAkhir Tahun 2009 Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur, tanggal 27 s/d

29 Desember Di Hotel Panorama Jember. 421 Ibid hlm. 9




kondisi perpolitikan akan memanas. Hal ini bisa dilihat dari mulai

perebutan dukungan partai politik sebelum pencalonan, saling

klaim kemenangan, tudingan terjadinya kecurangan, maupun

keberpihakan penyelenggara terhadap calon Presiden dan Wakil

Presiden tertentu yang akhirnya berujung pada pengajuan gugatan

hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dari aspek demokrasi munculnya dua pasang calon

Presiden dan Wakil Presiden maka situasi ini memberikan

kontribusi yang besar dalam menciptakan demokratisasi. Namun

jika dilihat dari besarnya konflik politis, maka akan terjadi friksi

yang meluas sampai pada antar-pendukung calon. Jika hak ini

terjadi, maka akan sangat merugikan situasi keamanan dalam

hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pekerjaan besar politis

(pimpinan partai) adalah memberikan penjelasan secara terbuka

atas tahap pencalonan, untuk menghindari terjadinya konflik

politik pada tataran bawah.22 b) Implikasi Terhadap Pembentukan Kabinet

Hak untuk membentuk kabinet adalah hak prerogratif

Presiden hal tersebut dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UUD NRI

tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan.

(4)

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian

negara diatur dalam undang-undangBrdasarkan Pasal 17 ini maka pembentukan kabinet adalah

hak prerogratif Presiden yang tidak dapat digangu gugat oleh

lembaga manapun. Meskipun demikian karena sistem

kepartaianya multi partai maka Presiden terpilih dalam

membentuk kabinet perlu mempertimbangkan usulan dari partai

politik pendukung Presiden dan Wakilnya. Hal ini bertujuan untuk

menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dengan

perlemen (DPR). Pembentukan “ Zaken kabinet ekstra palemen”

hanya dapat diterapkan jika dalam pemilihan umum Presiden

berasal dari partai politik yang memperoleh suara mayoritas

mutlak. Dalam sistem perwakilan multi partai, peluang partai

22 Suko Wiyono, Pemilu Multi Partai, Op.Cit, hlm. 7




politik memperoleh suara mayoritas mutlak sangat kecil, sehingga

pembentukan kabinet meskipun secara formal menjadi

kewenangan Presiden, namun harus mempertimbangkan suara

partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Presiden

dan Wakil Presiden terpilih.

Pengalaman dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudoyono baik ketika menyusun kabinet Indonesia Bersatu baik

jilid I maupun jilid II juga harus memperhatikan suara dari partai

lain. Posisi Presiden sangat lemah tanpa memperhatikan kekuatan

politik yang dominan di DPR. Proses pembentukan kabinet yang

disusun tanpa mengikut sertakan pimpinan partai politik sangat

rentan terhadap goncangan yang dapat menjadi masalah yang

berkepanjangan pada jalannya pemerintahan. Dengan pemikiran

seperti ini, bisa jadi profesionalisme calon menteri kabinet dapat

dikalahkan dengan kepentingan partai untuk memperoleh jabatan.

Menurut Mahfud MD, penempatan pejabat puncak dieksekutif yang secara formal menjadi hak prerogratif Presiden akan

tetapi dalam prakteknya harus dilakukan melalui negosiasi politik

antara Presiden dan elit partai politik dalam rangka kompensasi

politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Presiden yang

mempunyai niat baik membentuk kabinet dari para ahli dan

professional terjebak dalam transaksi politik yang tak dapat

dihindari. Akibatnya pembentukan zaken kabinet yang dijanjikan

tidak bisa dilakukan dengan leluasa, bahkan fit and proper test

yang semula dilakukan untuk calon pejabat tidak lagi menjadi

pertimbangan utama, lebih-lebih pada saat reshuffle. Transaksipolitik yang seperti ini adalah konsekwensi dari sistem politik yang

menuntut untuk dilakukan oleh siapapun yang terpilih menjadi

Presiden karena sistem pemerintahannya tidak singkron dengan

sistem kepartaiannya makanya yang tampil adalah sistem

Presidensial bergaya perlementer.23

Lebih lanjut menurut beliau adalah fakta bahwa sekarang

ini Presiden tidak sekuat yang dibayangkan ketika bangsa ini

menetapkan pemilihan Presiden secara langsung agar Presiden

23

Makalah Mahfud MD “

Demokrasi dan Peradilan Rebaan Diagnosadan Terapi” Disampaikan dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh

komite Indonesia untuk Demokrasi di Hotel Ciputra Surabaya, Rabu 21

November 2007, hlm. 7




lebih kuat. Sekarang ini Presiden tampak tersandera dan oleh

karenannya harus selalu memberi kompensasi politik, kepada

parpol-parpol agar kebijakannya tidak digangu.24

c) Implikasi terhadap jalannya pemerintahan

Presiden dalam sitem presidensiil adalah kepala negara

sekaligus sebagai kepala pemerintahan.25

Sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan Presiden tentu akan membuat kebijakan

guna menyelenggarakan pemerintahan yang dipimpinnya akan

tetapi dalam sistem Presidensiil yang kombinasikan dengan sistem

multi partai ini terlihat kebijakan yang dijalankan pemerintah sulit

dipahami dan terjadi tarik menarik antar partai. Koalisi partai yang

dibentuk agar pemerintahan menjadi lebih kuat karena adanya

dukungan dari DPR malah mengangu kinerja Presiden akibat

lemahnya koalisi yang dibentuk. Hal itu menyebabkan adanya

kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja.

Kebijakan pemerintah tidak jarang ditolak oleh partai politikyang memiliki wakil di kabinet. “Koalisi” Partai politik bisa bersatu

bila suatu isu menguntungkan, yang menyebabkan terwujudnya

persaingan dan kerjasama partai politik yang tidak jelas. Apabila

Presiden tidak berhasil memperoleh dukungan dari kekuatan sosial

politik partai pendukungnya, yang juga ikut pula membentuk

kabinet, semakin memandulkan Presiden dalam mengelola

Lembaga Kepresidenan yang besar dan rumit itu. Kemampuan

Presiden dan Wakilnya untuk terus menciptakan keserasian

hubungan dengan DPR yang multipartai sangat menentukan

keberhasilan Lembaga Kepresidenan menjalankan fungsinya.

26

Menurut Jimly Asshiddiqie, seharusnya dalam suatu negara

demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara

haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam

24 Ibid. hlm. 1425 Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa

(1)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar.

(2)

Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil

Presiden.26

Makalah Anwar C , Sistem Pemerintahan Presidensiil Dengan Multipartai, disampaikan pada Acara Seminar Ketatanegaraan Dan Refleksi

Akhir Tahun 2009 Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur, tanggal 27 s/d

29 Desember Di Hotel Panorama Jember, hlm. 4




hubungan checks and balances. Akan tetapi jika lembaga-lembaga

negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak

efektif, atau lemah wibawahnya dalam menjalankan fungsinya

masing-masing maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik

yang rakus yang merajalela menguasai dan megendalikan segala

proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.27

Berdasarkan Pengalaman 10 (sepuluh) tahun jalannya

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono menunjukkan

meskipun dipilih langsung oleh lebih dari 60% rakyat dan didukung

oleh hampir mayoritas suara di DPR tetapi ketika pemerintah

menghadapi masalah hukum atau program pemerintah yang

dikeluarkan itu kurang populis ternyata antar partai politik

pendukung tidak satu suara mendukung kebijakan pemerintah.28

Kegagalan mereka menjaga keserasian ini, berakibat terhambatnya

program pembangunan yang mungkin bermuara pada kegagalan

fungsi pemerintahan secara umum dan akhirnya menurunkandukungan rakyat atas kebijakan pemerintah, karena Presiden dan

Wakil Presiden dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan.

Kombinasi penerapan sistem Presidensiil dengan multi

partai ini akan lebih mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan

manakala Presiden atau Wakil Presiden juga menjabat sebagai

ketua partai, dan dalam pemilu berikutnya Presiden dan Wakil

Presiden incumben sama-sama mencalonkan diri sebagai Calon

Presiden untuk periode berikutnya. Hal ini bisa dilihat pada pemilu

tahun 2009 dimana Presiden Susilo Bambang Yudoyono

mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Demokratsedangkan Jusuf Kalla yang juga mencalonkan diri sebagai Calon

Presiden dari Partai Golkar. Meskipun tahun 2014 incumben tidak

mencalonkan diri sebagai Calon Presiden karena terbentur

ketentuan UU tapi kedudukannya sebagai ketua umum partai dan

harus terlibat kampanye dan juga menteri-menteri pendukung

27 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

hlm 15428Hal ini bisa dilihat saat pemerintahan SBY-JK atau SBY-Budiono

digoyang serangkaian isu-isu politik dan hukum yang cukup panas, kriminalisasiKPK, dan dibentuknya Pansus Hak Angket Bank Century di DPR Ketidak

sepahaman antar partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden ini juga

bisa dilihat ketika pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).




koalisi banyak yang terpecah belah sebagai pendukung Calon

Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu dapat diprediksi akan

mengakibatkan kinerja lembaga kepresidenan tidak efektif. Meski

dibantah oleh pemerintah, namun bisa dilihat dari kepercayaan

masyarakat yang terus menurun terhadap kinerja pemerintah.

E. PENUTUP

Berdasarkan kajian dan analisa hasil penelitian tersebut

dapat disimpulkan bahwa ketentuan sistem Presidensiil dan multi

partai dalam konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 4, Pasal 5,

Pasal 6 A ayat (2), Pasal 7, Pasal 17 UUD NRI 1945. Implikasi

penerapan sistem Presidensiil dengan multipartai dengan jumlah

partai yang besar berpotensi menyebabkan: Pertama, deadlock

dan instabilitas pemerintah. Kombinasi Presidensiil dan multipartai

tidak mendorong terjadinya stablitas demokrasi, karena mudah

menimbulkan berbagai kesulitan antara Presiden dan parlemensehingga Presiden harus bekerja ekstra keras dalam menghadapi

oposisi. Kedua, Pada tahap pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden akan terjadi tarik-menarik kepentingan antara partai

politik, sehubungan dengan distribusi dukungan suara. Masing-

masing partai akan melakukan tawar-menawar suara untuk

memberikan dukungan dengan kompensasi tertentu. Ketiga,

kebijakan pemerintah akan sulit dipahami dan akan terjadi tarik

menarik kepentingan antar partai. Koalisi partai yang dibentuk agar

pemerintahan menjadi lebih kuat karena adanya dukungan dari

DPR malah mengganggu kinerja Presiden akibat lemahnya koalisiyang dibentuk. Hal itu menyebabkan adanya kompromi politik agar

pemerintahan bisa bekerja. Tanpa melakukan kompromi, sulit bagi

pemerintah untuk menjalankan program-programnya.

------

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid

II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah

Konstitusi RI, Jakarta.

_________,2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press Jakarta.




_________,2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,

Konstitusi Press Jakarta.

Anwar C, Sistem Pemerintahan Presidensiil Dengan Multipartai,

disampaikan pada Acara Seminar Ketatanegaraan Dan

Refleksi Akhir Tahun 2009 Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN

Jawa Timur, tanggal 27 s/d 29 Desember Di Hotel Panorama

Jember.

Eko Purnomo, Chrisdianto 2010, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan

Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia,

Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2, April 2010.

Ekatjahjana, Widodo, 2008, Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung.

MD, Mahfud, Moh.,“Demokrasi dan Peradilan Rebaan Diagnosa

dan Terapi” Disampaikan dalam Dinner Lecture yang

diselenggarakan oleh komite Indonesia untuk Demokrasi di

Hotel Ciputra Surabaya, Rabu 21 November 2007M. Gaffar, Janedjri, Mempertegas Sistem Presidensial , Harian

Seputar Indonesia tanggal 14 Juli 2009.

Nazriyah, Riri, 2010, Pemberhentian Jaksa Agung Dan Hak

Prerogatif Presiden, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5,

Oktober 2010.

Sulardi, Presidensiil dengan Sistem Multipartai, disampaikan pada

Acara Seminar Ketatanegaraan Dan Refleksi Akhir Tahun

2009 Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur, tanggal

27 s/d 29 Desember Di Hotel Panorama Jember.

Sukardi, Presidensiil Dengan Multipartai, Disampaikan Pada AcaraSeminar Ketatanegaraan Dan Refleksi Akhir Tahun 2009

Asosiasi Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur, tanggal 27 s/d

29 Desember Di Hotel Panorama Jember.

Suko Wiyono, Pemilu Multi Partai Dan Stabilitas Pemerintahan

Presidensiil di Indonesia, disampaikan pada Acara Seminar

Ketatanegaraan Dan Refleksi Akhir Tahun 2009 Asosiasi

Pengajar HTN Dan HAN Jawa Timur, tanggal 27 s/d 29

Desember Di Hotel Panorama Jember.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Dialog diakses tanggal 20

Oktober 2010.

http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Dialog



arg desember 2015 muchammad zamroni

Documents