arg juni 2015, abd. rahman a. latif

7/23/2019 Arg Juni 2015, Abd. Rahman a. Latif

1/18

110 ARGUMENTUM,VOL. 14 No. 2, Juni 2015

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945)

Abd. Rachman A. Latif

- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana MalangJl. Danau Sentani No. 99 Malang

Email: [email protected]

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan

bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan negara

dan merupakan hal yang penting. Karena itu pembentukan

peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara

terencana, sistematis dan terpadu. Proses pembahasan

rancangan undang-undang dilakukan oleh lembaga negara

secara Tripartit yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Presiden secara penuh.

Kata Kunci : Pembentukan, Peraturan Perundang-Undang-

an, Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.

A. Latar Belakang

Proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan

secara berkesinambungan untuk membentuk undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,dinyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

adalah Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang

mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan,

Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merumuskan Indonesia

adalah Negara hukum. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip

negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan dan penataan kelembagaan negara. Pembentukan

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat

dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat

terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku,


2/18

111ARGUMENTUM,VOL. 14 No. 2, Juni 2015

dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang

membuat peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan itu maka, perubahan UUD 1945 tidak semata-

mata karena otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai

pelaku, tetapi karena adanya kelembagaan dari sistem hukum dan

ketatanegaraan. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penye-

bab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan

UUD 1945, yang menurut Moh. Mahfud MD. antara lain adalah :

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang executive heavy

dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan

presiden, tanpa adanya mekanisme check and balances yang

memadai.

2. UUD 1945 terlalu memberi atribusi dan delegasi kewenangan

kepada presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan

Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

3.

UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multitafsir, sehingga bisa muncul banyak tafsir, tetapi tafsir yang

harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh presiden.

4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggaraan

negara daripada sistemnya (Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun,

2000: 71).

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengenai

penyelenggaraan negara dilakukan dengan mempertegas

kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara, mempertegas

batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan

menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraannegara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem hubungan

yang berdasarkan check and balances (keseimbangan antar

lembaga negara), dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan

setiap lembaga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga

negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945.

Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang

dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan

memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah. UUD NRI Tahun

1945 menempatkan kedudukan DPD yang setara dengan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagaimana dinyatakan


3/18


dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI

Tahun 1945 (Sekretaris Jendral DPD RI, 2014: 1).

Maka peraturan yang memberikan pedoman tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini

selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan

dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan

perundang-undangan menjadi lebih jelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka

permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan tahap pembentukan peraturan

perundang-undangan?

2. Bagaimana penyusunan dan pengajuan rancangan undang-

undang baik oleh Presiden, DPR RI dan DPD RI, lalu bagaimanapembahasannya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yaitu Penelitian Hukum

Normatif. Dalam konsep penelitian normatif menggunakan bahan

hukum primer dan hukum sekunder. Pendekatan yang dilakukan

dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approch).

(Amiruddin dan Jaenal Asikin, 2006: 118). Dengan pendekatan ini

penulis akan melakukan pendalaman terhadap studi kepustakaan

(Library Research) dari berbagai sumber perundang-undangan,buku, majalah, hasil penelitian, dan media yang berkaitan dengan

topik penelitian yang dilakukan. Kemudian analisis serta eksplanasi

hukum dipadukan dengan temuan dari hukum empiris tanpa

mengubah karakteristik penelitian hukum normatif (Jonny Ibrahim,

2010: 300).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

a. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan program


4/18


legislasi nasional (Prolegnas) yang merupakan perencanaan

penyusunan undang-undang yang disusun secara terpadu antara

DPR dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas dikoordinasikan oleh

alat kelengkapan DPR yang menangani legislasi (Badan Legislasi)

dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi peraturan

perundang-undangan. Tata cara penyusunan dan pengelolaan

Prolegnas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61

Tahun 2005 tentang Tata cara penyusunan dan pengelolaan

program legislasi nasional.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi RI tanggal 27 Maret

2013 dengan Nomor Putusan 92/PUU-X/2012 dan dimuat dalam

Berita Negara RI Nomor 26 Tahun 2013 inti putusan diantaranya

bahwa, DPD terlibat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional

(PROLEGNAS).

b. Tahap Penyusunan

Tahap ini adalah rancangan undang-undang disusun olehpihak yang mengajukan. RUU dapat diajukan oleh DPR, Presiden

maupun DPD yang disusun berdasarkan Prolegnas. Khusus untuk

DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelola sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

daerah (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Penyusunan RUU yang berada dalam Prolegnas, diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata caramempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perppu,

Rancangan PP, dan Rancangan Peraturan Presiden. Penyusunan

RUU yang didasarkan pada Prolegnastidak memerlukan ijin

prakarsa dari presiden. Sedangkan dalam keadaan tertentu,

pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnassetelah terlebih

dahulu mengajukan permohonan ijin prakarsa kepada presiden.

Keadaan tertentu untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang

yang dimaksud adalah :

1) Menetapkan Perppu menjadi Undang-Undang

2) Merativikasi Konvensi atau Perjanjian Internasional

3)

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi


5/18


4)

Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan atau

bencana alam

5) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi

nasional atau suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh

Baleg DPR dan Menteri. (Maria Farida Indrati S., 2007: 17)

Penyusunan RUU pemrakarsa dapat terlebih dahulu

menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur

dalam Rancangan Undang-Undang, yang merumuskan antara lain

tentang dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok, dan lingkup

materi yang diatur. Penyusunan tersebut dapat dilakukan

bersama-sama dengan Kementerian yang ruang lingkupnya dalam

Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaanya dapat

diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang

memiliki keahlian untuk itu. Setelah selesai disusun, RUU

diserahkan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama.

c.

Tahap PembahasanSetiap tingkat pembahasan RUU yang dilakukan di DPR, baik

yang berasal dari Pemerintah, DPR, maupun DPD dibahas dengan

cara yang ditentukan dalam keputusan DPR RI Nomor

08/DPRRI/I/2005-2006 tentang peraturan tata tertib DPR RI,

khususnya Pasal 136, 137 dan 138. Dalam Pasal 136 dijelaskan

bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

pembicaraan yaitu :

1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat

gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran,

dan atau rapat panitia khusus.2) Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna

sebelum dilakukan pembicaraan tingkat I dan tingkat II,

diadakan rapat fraksi. Fraksi-fraksi juga dapat mengadakan

rapat dengar pendapat dengan pakar-pakar atau kelompok

masyarakat yang berkepentingan untuk mencari masukan

dalam membawa aspirasi rakyat atau fraksinya.

Setelah pembicaraan dalam tingkat II selesai RUU yang telah

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maupun DPD akan

dikirimkan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan.

Sedangkan apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama,

RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.d. Tahap Pengesahan atau Penetapan


6/18


Pelaksanaan pengesahan atau penetapan terhadap RUU yang

telah disetujui bersama oleh DPR, DPD dan Presiden, diserahkan

pada Presiden paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan

bersama. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama dilakukan

tanda tangan oleh Presiden paling lambat 30 hari sejak RUU

tersebut disetujui bersama. Setelah Presiden mengesahkan RUU

yang telah disetujui bersama tersebut, maka RUU tersebut

diundangkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang peraturan

perundang-undangan agar ketentuan tersebut dapat berlaku dan

mengikat untuk umum. Dalam hal RUU tersebut tidak ditanda

tangani Presiden dalam jangka waktu 30 hari maka RUU tersebut

menjadi sah dan wajib diundangkan dengan merumuskan kalimat

yang berbunyi, Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan

ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

e. Tahap Pengundangan

Pengundangan dilakukan oleh menteri yang tugas dantanggung jawabnya meliputi peraturan perundang-undangan. Pada

dasarnya Undang-Undang mulai berlaku untuk umum dan memiliki

kekuatan mengikat sejak pada tanggal diundangkan, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut. Agar setiap orang

mengetahui, peraturan perundang-undangan harus diundangkan

dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI. (Pasal 81

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Dengan maksud setiap

orang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut.

2.

Penyusunan Rancangan Undang-Undanga. RUU dari Presiden

Sebelum RUU diusulkan oleh presiden ada beberapa tahapan

yang harus dilalui, yang dalam Undang-Undang atau PP terdiri dari

tahapan persiapan, teknik penyusunan dan perumusan. Ketiga

tahapan tersebut dapat dikemas menjadi suatu istilah yang umum

digunakan yaitu Perancangan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tahapan penyusunan

tahapan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Presiden

(Prepres) No. 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan

rancangan undang-undang, rancangan Perppu, rancangan PP dan

rancangan Peraturan Presiden. Sebelumnya proses penyusunanRUU diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998


7/18


tentang Tata cara mempersiapkan RUU. Namun dengan

berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden di atas

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan tahapan atau tata cara mempersiapkan

rancangan undang-undang dalam Peraturan Presiden ini terdiri

atas: (1) penyusunan RUU yang meliputi penyusun RUU

berdasarkan Prolegnasdan penyusunan RUU di luar Prolegnas,

(2)penyampaian RUU kepada DPR.

1)Penyusunan RUU

Menteri atau pimpinan lembaga non Departemen melakukan

penyusunan rancangan undang-undang, ini sebagai pemrakarsa

untuk pengajuan usul penyusunan rancangan undang-undang.

Penyusunannya dilakukan oleh pemrakarsa berdasarkan Prolegnas.

Khusus dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU

di luar Prolegnassetelah terlebih dahulu mengajukan permohonan

ijin kepada presiden. Pengajuan permohonan ijin tersebut disertaidengan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang

meliputi (1) urgensi dan tujuan penyusunan, (2) sasaran yang ingin

diwujudkan, (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan

diatur, (4) jangkauan serta arah pengaturan. (Maria Farida Indrati

S., 2007: 18)

Bila rancangan undang-undang yang akan disusun masuk

dalam Prolegnasmaka penyusunannya tidak memerlukan

persetujuan ijin dari presiden. Pemrakarsa dalam penyusunan RUU

dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai

materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik dilakukanoleh pemrakarsa bersama-sama dengan kementerian yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Saat ini kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

di bidang tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM. Adapun

pelaksanaan penyusunan naskah akademik dapat diserahkan

kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga yang punya keahlian.

2)Penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas

Proses penyusunan dimulai dengan pembentukan panitia

antar kementerian oleh pemrakarsa. Keanggotaan panitia ini terdiri

atas unsur kementerian dan lembaga pemerintahan non

kementerian yang terkait dengan substansi RUU. Panitia dipimpinoleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Sekretaris


8/18


panitia antara kementerian dijabat oleh kepala biro hukum atau

kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang

peraturan perundang-undangan pada lembaga pemrakarsa.

Setiap pantia antar kementerian diikutsertakan wakil dari

KemenkumHAM untuk melakukan pengharmonisan RUU dan

teknik perancangan perundang-undangan. Panitia antar

kementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan

yang bersifat prinsipil mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan

dan arah pengaturan. Sedangkan kegiatan perancangan yang

meliputi penyiapan, pengolahan dan perumusan RUU dilaksanakan

oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi

di bidang peraturan perundang-undangan pada lembaga

pemrakarsa. (Pasal 8 Perpres No. 68 Tahun 2005). Perancangan

hasilnya disampaikan kepada panitia antar kementerian untuk

diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Dalam pembahasan RUU di tingkat panitia antar kementerian,pemrakarsa dapat pula mengundang para ahli dari lingkungan

perguruan tinggi, atau organisasi di bidang sosial politik, profesi

dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam

penyusunan RUU.

Pelaksanaan penyusunan ketua panitia antar kementerian

melaporkan perkembangan penyusunan dan atau permasalahan

kepada pemrakarsa untuk memperoleh keputusan atau arahan

ketua panitia antar kementerian menyampaikan rumusan akhir

RUU kepada pemrakarsa disertai dengan penjelasan. Kemudian

dalam rangka penyempurnaan pemrakarsa dapatmenyebarluaskan RUU kepada masyarakat.

Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada menteri yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang peraturan

perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM) dan menteri atau

pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan

paraf persetujuan. Pertimbangan dan paraf persetujuan tersebut

dari MenkumHAM diutamakan pada harmonisasi, konsepsi dan

teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Pertimbang-

an tersebut diberikan paling lama 14 hari sejak RUU diterima.

Apabila pemrakarsa melihat ada perbedaan dalam pertimbangan

yang telah diterima, maka pemrakarsa bersama denganMenKumHAM menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri


9/18


terkait. Apabila upaya penyelesaian tidak berhasil, maka

MenkumHAM melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada

presiden untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya perumusan

ulang RUU dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama dengan

Menteri Hukum dan HAM. (Pasal 16 dan 17 Peraturan Presiden

Nomor 68 Tahun 2005)

Bila RUU tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi

substansi maupun segi teknik perancangan, maka pemrakarsa

mengajukan RUU tersebut kepada presiden untuk disampaikan

kepada DPR. Apabila presiden berpendapat RUU masih

mengandung permasalahan, maka presiden menugaskan Menteri

Hukum dan HAM dan pemrakarsa untuk mengkoordinasikan

kembali penyempurnaan RUU tersebut dan dalam jangka waktu 30

hari kerja sejak diterima penugasan, maka pemrakarsa harus

menyampaikan kembali RUU kepada presiden.

3)

Penyusunan RUU di luar ProlegnasAsas proses penyusunan RUU di luar Prolegnassama dengan

penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Hanya saja dalam

penyusunan RUU di luar Prolegnasada tahapan awal yang wajib

dijalankan sebelum masuk dalam tahapan penyusunan undang-

undang sebagaimana diuraikan sebelumnya. Tahapan awal ini

dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisan, pembulatan dan

pemantapan konsepsi RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa.

Proses ini dilakukan melalui metode konsultasi antara pemrakarsa

dengan Menteri Hukum dan HAM.

Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan danpemantapan konsepsi RUU, Menteri Hukum dan HAM

mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan

pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan

atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga

pemrakarsa dan lembaga terkait. Proses ini juga dapat melibatkan

perguruan tinggi dan atau organisasi lain. Apabila koordinasi

tersebut tidak berhasil, maka Menteri Hukum dan HAM dan

pemrakarsa melaporkan kepada presiden disertai dengan

penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pandangan yang

muncul. Pelaporan kepada presiden ini ditujukan untuk

mendapatkan keputusan atau arahan yang sekaligus merupakan


10/18


ijin pemrakarsa penyusunan RUU. (Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2005)

Koordinasi yang bertujuan melakukan pengharmonisan,

pembulatan dan pemantapan konspsi RUU tersebut berhasil, maka

pemrakarsa menyampaikan konsepsi RUU tersebut kepada

presiden untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya apabila

presiden menyetujui, maka pemrakarsa membentuk panitia antar

kementerian. Tata cara pembentukan panitia antar kementerian

dan penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan tahapan

penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas yang telah diuraikan

sebelumnya.

4)Penyampaian RUU

RUU yang telah disetujui oleh presiden disampaikan kepada

DPR untuk dilakukan pembahasan. Proses ini diawali dengan

penyampaian surat presiden yang disiapkan oleh Menteri

Sekretaris Negara kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUUdisertai dengan keterangan pemerintah mengenai RUU yang

dimaksud.

b. RUU dari DPR

Sebelum dilakukan usul inisiatif DPR, ada beberapa badan

yang biasanya melakukan proses penyiapan suatu RUU yaitu Badan

Legislasi, Komisi, maupun gabungan Komisi. Kemudian ada

beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan

untuk mempersiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif

DPR. Badan-badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan

Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atassubstansi RUU dan tim perancang sekretariat DPR yang

menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah rancangan

undang-undang.

Lembaga yang menjalankan fungsi sebagai penggodok RUU,

baik Baleg maupun tim ahli dari fraksi memiliki mekanisme sendiri-

sendiri. Baleg misalnya di samping melakukan sendiri penelitian

atas beberapa RUU, juga bekerja sama dengan berbagai universitas

di beberapa daerah di Indonesia. Untuk 1 (satu) RUU biasanya

Baleg akan meminta 3 universitas untuk melakukan penelitian dan

sosialisasi atas hasil penelitian tersebut.

Pada tingkat fraksi penyusunan sebuah RUU dimulai dariadanya amanat muktamar partai. Kemudian rancangan undang-


11/18


undang yang berasal dari fraksi dipersiapkan oleh partai dimana

partai membentuk tim pakar yang menyusun masukan masyarakat

melalui dewan pengurus pusat dan dewan pengurus daerah partai

guna dijadikan bahan dalam menyiapkan RUU yang akan diusulkan.

(Erni Setyowati, 2005: 27)

c.

RUU dari DPD

DPD sebagai lembaga legislatif baru sedang dalam masa

untuk membangun sistem perancangan dan pembahasan RUU

yang baik dan efektif. Diawal masa jabatan ini DPD banyak

mengadopsi sistem yang dipakai oleh DPR. Untuk merancang

sebuah RUU mereka menyerahkan kepada individu atau panitia

yang akan mengusulkannya. Hanya saja saringannya ada pada

rapat paripurna DPD yang mengesahkan apakah sebuah RUU bisa

atau tidak diajukan menjadi usul DPD kepada DPR.

Pengusulan RUU boleh dilakukan oleh panitia perancang

undang-undang (PPU) atau Panitia Ad Hoc. Sedangkan usulpembentukan RUU dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya

jumlah anggota DPD. Usul pembentukan RUU harus dilengkapi

dengan latar belakang, tujuan dan pokok-pokok pikiran serta daftar

nama, nama propinsi dan tanda tangan pengusul. Baik usul RUU

maupun usul pembentukan RUU disampaikan kepada PPU (Maria

Farida Indrati S., 2007: 31).

Kemudian pimpinan panitia perancang undang-undang akan

menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada

pimpinan DPD. Pada sidang paripurna DPD berikutnya pimpinan

sidang harus memberitahukan kepada anggota tentang masuknyausul RUU atau usul pembentukan RUU, yang selanjutnya harus

dibagikan kepada seluruh anggota. Sidang paripurna memutuskan

apakah usul RUU atau usul pembentukan RUU tersebut diterima,

ditolak, atau diterima dengan perubahan. Keputusan untuk

menerima atau menolak harus terlebih dahulu memberi

kesempatan kepada pengusul untuk memberi penjelasan, anggota

juga diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. (Maria

Farida Indrati S., 2007: 33)

Apabila usul RUU atau usul pembentukan RUU diterima

dengan perbaikan, maka DPD menugaskan panitia perancang

undang-undang untuk membahas dan menyempurnakan usul RUUatau usul pembentukan RUU tersebut. Adapun usulan RUU


12/18


tersebut yang telah disetujui menjadi usul DPD, selanjutnya

diajukan kepada pimpinan DPR.

3. Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Sebuah rancangan undang-undang bisa datang dari 3 pintu

yaitu Presiden, DPR dan DPD. Dalam mengusulkan sebuah RUU

ketiga lembaga tersebut harus berpedoman kepada program

legislasi nasional.

a. Pengajuan oleh Presiden

RUU yang berasal dari presiden disampaikan kepada

pimpinan DPR dengan mengirimkan Surat Presiden yang disiapkan

oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Pimpinan DPR disertai

dengan Keterangan Pemerintah mengenai RUU yang dimaksud.

Surat Presiden tersebut setidaknya memuat (1) Menteri yang

ditugasi untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU di DPR,

(2) Sifat penyelesaiaan RUU yang dikehendaki, dan (3) carapenangangan atau pembahasan.

Keterangan pemerintah yang menyertai Surat Presiden

disiapkan oleh pemrakarsa paling sedikit memuat materi : (1)

urgensi dan tujuan penyusunan, (2) sasaran yang ingin diwujudkan,

(3) pokok fikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur, (4)

jangkauan serta arah pengaturan. (Maria Farida Indrati S., 2007:

17). Keempat unsur ini menggambarkan keseluruhan substansi

rancangan undang-undang.

b.

Pengajuan oleh DPD

DPD berhak mengajukan RUU yang berhubungan denganotonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Untuk

pengajuan sebuah RUU, pimpinan DPD menyampaikan kepada

ketua DPR RUU beserta naskah akademisnya, apabila tidak ada

naskah akademis dari RUU yang bersangkutan, maka cukup

menyampaikan keterangan atau penjelasannya. Setelah pimpinan

DPR menerima RUU usulan DPD kemudian memberitahukan

kepada anggota DPR pada rapat paripurna DPR berikutnya.

Kemudian DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepadapimpinan DPD yang isinya mengenai tanggal diumumkannya RUU


13/18


usulan DPD kepada anggota DPR dalam rapat paripurna (Pasal 132

Tatib DPR). Selanjutnya Bamus, Komisi atau Baleg untuk

membahas RUU usulan DPD tersebut. Badan yang ditunjuk (Komisi

atau Baleg) akan mengundang anggota alat kelengkapan DPD

untuk membahas RUU yang menjadi usulan DPD tersebut.

(Sirajudin dkk., 2007: 112)

c. Pengajuan oleh DPR

Pengajuan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu:

1) Badan Legislasi

2) Komisi

3) Gabungan Komisi

4) Sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR. (Maria Farida

Indrati S., 2007:24)

Usul RUU yang diajukan Baleg, Komisi, Gabungan Komisi

ataupun anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta dengan

keterangan pengusul atau naskah akademis. Dalam rapatparipurna selanjutnya pimpinan sidang akan mengumumkan

kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU

tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan

memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima

sebagai RUU dari DPR. Sebelum keputusan diterima atau tidaknya

RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk

memberikan pendapat.

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat

berupa : (1) persetujuan tanpa perubahan, (2) persetujuan dengan

perubahan, (3) penolakan. Apabila usul RUU disetujui denganperubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Komisi, Baleg

ataupun panitia khusus untuk menyempurnakan RUU tersebut.

Apabila RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah

selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus

maka RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan pimpinan

DPD (RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD).

Presiden harus menunjuk seorang menteri yang akan mewakilinya

dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya

surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapan

yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

4. Pembahasan RUU


14/18


Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam

pembentukan undang-undang, oleh karena dari rumusan kedua

pasal tersebut presiden hanya berhak mengajukan rancangan

undang-undang kepada DPR, sedangkan kekuasaan membentuk

undang-undang merupakan wewenang dari DPR.

Walaupun rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945 menyiratkan bahwa kekuasaan membentuk

UU merupakan wewenang DPR, namun ketentuan dalam Pasal 20

ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memudarkan wewenang

tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 suatu

RUU harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden,

selain itu Pasal 20 ayat (4) merumuskan bahwa presiden

mempunyai wewenang untuk mengesahkan RUU yang telah

disetujui bersama menjadi UU (Maria Farida Indrati S., 2004: 3).

Pembahasan RUU terdiri atas 2 tingkat pembicaraan, tingkatI dalam rapat komisi, rapat baleg ataupun pansus. Sedangkan

pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan urutan sebagai

berikut: (1) pandangan fraksi-fraksi atau pandangan fraksi-fraksi

dan DPD apabila RUU berkaitan dengan kewenangan DPD. Hal ini

bila RUU berasal dari presiden. Sedangkan bila RUU dari DPR

pembicaraan tingkat I didahului dengan pandangan dan pendapat

presiden atau pandangan presiden dan DPD dalam hal RUU

berhubungan dengan kewenangan DPD. (2) Tanggapan presiden

atas pandangan fraksi atau tanggapan pimpinan alat kelengkapanDPR atas pandangan presiden, (3) Pembahasan RUU oleh DPR dan

Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dalam pembicaraan tingkat I dapat juga dilakukan: (1) rapat

dengar pendapat umum, (2) mengundang pimpinan lembaga

negara atau lembaga lain apabila materi RUU berhubungan dengan

lembaga negara lain, (3) diadakan rapat intern.

Pembicaraan tingkat II adalah pengambilan keputusan dalam

rapat paripurna yang didahului oleh: (1) laporan hasil pembicaraan

tingkat I, (2) pendapat akhir fraksi, (3) pendapat akhir presiden

yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Perpres Nomor

68 Tahun 2005, mengatur bahwa pendapat akhir pemerintahdalam pembahasan RUU ke DPR disampaikan oleh menteri yang


15/18


mewakili presiden setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada

presiden (Maria Farida Indrati S., 2007: 40-41).

Selama pembahasan RUU di DPR menteri yang mewakili

presiden wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang

dihadapi kepada presiden untuk memperoleh keputusan dan

arahan. Apabila teradapat masalah yang bersifat prinsipil arah

pembahasannya akan mengubah isi serta arahan RUU, maka

menteri yang terlibat dalam pembahasan wajib terlebih dahulu

melaporkannya kepada presiden disertai dengan saran pemecahan

untuk memperoleh keputusan.

Menteri yang ditugasi membahas rancangan undang-undang

di DPR segera melaporkan rancangan undang-undang yang telah

disetujui dalam rapat paripurna, maka rancangan undang-undang

akan dikirimkan kepada sekretaris negara untuk ditanda tangani

oleh presiden, diberi nomor dan diundangkan. Tetapi bila

rancangan undang-undang tersebut tidak mendapatkanpersetujuan bersama presiden dan DPR maka rancangan undang-

undang tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang

yang sama (Maria Farida Indrati S., 2007: 42).

5. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Sistem Legislasi

antara DPR, DPD, dan Presiden

Dalam rangka mendudukkan fungsi legislasi DPD sesuai UUD

NRI Tahun 1945, pada tanggal 08 Oktober 2012 DPD telah

menyampaikan permohonan pengujian undang-undang atas UU

tentang MPR, DPD, DPR, DPRD dan UU tentang pembentukanperaturan perundang-undangan terhadap UUD NRI Tahun 1945

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang diregister dalam nomor

perkara: 92/PUU-X/2012. Permohonan uji materi dimaksud

dilakukan untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti

bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara Presiden,

DPR, dan DPD. Pada Rabu tanggal 27 Maret 2013, MK memutus

dengan nomor putusan: 92/PPU-X/2012 dan dimuat dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

Inti putusan MK adalah sebagai berikut :

a. DPD terlibat dalam pembuatan PROLEGNAS

b.

DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22Dayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana halnya atau


16/18


bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam

pembentukan RUU pencabutan Peraturan Pemerintah

pengganti undang-undang.

c. DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal

22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

d.

Pembahasan undang-undang dalam konteks Paaal 22D ayat (2)

tersebut bersifat tiga pihak (Tripartit), yaitu DPR, DPD dan

Presiden.

e. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang

tentang MPR, DPD, DPR, DPRD dan undang-undang tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak

sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas kewenangan

DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun

1945, baik yang diminta maupun tidak.

6.

Pembahasan RUU secara TripartitDPD sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan yang

sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 22D ayat (2) UUD

NRI Tahun 1945 telah jelas mengatur mengenai keikutsertaan DPD

bersama DPR dan Presiden dalam tiap tahapan pembahasan RUU

yang berkaitan dengan daerah. Frasa ikut membahas harus

dimaknai bahwa keterlibatan DPD dalam proses pembahasan RUUadalah bersama-sama dengan DPR dan Presiden.

Dalam proses pembahasan sebuah RUU baik RUU dari DPD

harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.

Terhadap RUU dari Presiden, presiden diberikan kesempatan

memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan

pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan

kesempatan memberikan penjelasan. Sedangkan Presiden dan DPD

memberikan pandangan. Dengan demikian pembahasan RUU yang

terkait dengan bidang tugas DPD harus melibatkan DPR, DPD, dan

Presiden secara kelembagaan sejak memulai pembahasan pada

tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR sampai dengan DPDmenyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat


17/18


paripurna DPR sebelum tahap persetujuan (Sekretaris Jendral DPD

RI, 2014: 40).

Konsekuensi dari konstruksi UUD NRI Tahun 1945 mengenai

pembahasan RUU antara presiden dan DPR serta DPD (dalam hal

terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga

DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini

bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan

oleh fraksi. Walaupun demikian MK dapat memahami

sebagaimana dituangkan dalam putusannya bahwa mekanisme

pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh

fraksi adalah praktek pembahasan RUU sebelum perubahan UUD

NRI Tahun 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat alat

kelengkapan DPR yang sudah mengundang presiden dan atau

sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM

hanya diwakili oleh alat kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan

kelembagaan (Sekretaris Jendral DPD RI, 2014: 41).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur lebih dahulu oleh

beberapa peraturan yang berbeda-beda. Antara lain Keputusan

Presiden maupuan Peraturan Tata Tertib DPR untuk peraturan

perundang-undangan di tingkat pusat. Sedangkan untuk peraturan

perundang-undangan di tingkat daerah berlaku beberapa

Keputusan Menteri Dalam Negeri.Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan, maka mekanisme

atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini

telah dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu serta

lebih baik. Apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi

terkait dengan sistem Tripartit, proses pembahasan rancangan

undang-undang oleh 3 lembaga negara yaitu DPR, DPD dan

Presiden secara penuh. Khusus DPD berhak membahas RUU

sepenuhnya dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun

1945.

-----


18/18


DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Jaenal Abidin, 2006, Pengantar Metode Penelitian

Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Erni Setyowati dkk., 2005, Panduan Praktis Pemantauan Proses

Legislasi, Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia,

Jakarta.

Jonny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum

Normatif, Bayu Media Publishing, Malang

Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan Proses

dan Teknik Penyusunan, Kanisius, Yogyakarta.

-----------------------, 2004, Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan Pasca Amandemen UUD

1945, Makalah Seminar Sistem Pemerintahan

Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,

diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukumdan HAM dengan Fakultas Hukum UNAIR,

Surabaya 910 Juni 2004.

Moh. Mahfud MD., SF. Marbun, 2000, Pokok-Pokok Hukum

Administrasi Negara, Kanisius, Yogyakarta.

Sekretaris Jendral DPD RI, 2014, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan

Daerah Pasca Pustusan Mahkamah Konstitusi,

Sekjen DPR RI, Jakarta.

Sirajudin dkk, 2007, Legislatif Drafting Pelembagaan Metode

Partisipasi Dalam Pembentukan Perundang-

Undangan , In-Trans Publishing, Malang.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

arg juni 2015, abd. rahman a. latif

Documents