g-08_kan guide on application of iso iec 17020 (in)

7/24/2019 G-08_KAN Guide on Application of ISO IEC 17020 (in)

1/34

KAN-G-08

PEDOMAN KAN MENGENAIPENERAPAN ISO/IEC 17020

Issue Number : 2January 2008

Komite Akreditasi NasionalNational Accreditation Body of IndonesiaGedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 IndonesiaTel. : 62 21 5747043, 5747044Fax. : 62 21 57902948, 5747045Email : [email protected]

Website : http://www.bsn.or.id


2/34

KAN-G-08 Issue Number : 2 January 2008

DAFTAR PERUBAHAN

No. TanggalNomor Bagianyang Direvisi

Deskripsi Ringkas PerubahanNomorBagianRevisi

1. 12/06/08 Identifikasidokumen DPLI01

Identifikasi dokumen berubah menjadiKAN-G-08

2

i


3/34

PEDOMAN PENERAPAN SNI 19-17020-1999 :PERSYARATAN UMUM PENGOPERASIANBERBAGAI TIPE LEMBAGA INSPEKSI

(ILAC/IAF A4 - 2004)

Komite Akreditasi NasionalNational Accreditation Body of IndonesiaGedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 IndonesiaTel. : 62 21 5747043, 5747044Fax. : 62 21 57902948, 5747045Email : [email protected] : http://www.bsn.or.id

DPLI 01 Rev. 0

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di-download/Uncontrolled when downloaded


4/34

Bagian: DPLI 01 Revisi: 0 Tanggal: 16 Desember 2005

1 dari 11


1 Ruang lingkup...............................................................................................2

2 Definisi ..........................................................................................................3

3 Persyaratan administrasi.............................................................................5

4 Kemandirian, ketidakberpihakan, dan integritas .......................................7

5 Kerahasiaan ................................................................................................11

6 Organisasi dan manajemen.......................................................................12

7 Sistem mutu................................................................................................14

8 Personel ......................................................................................................17

9 Fasilitas dan peralatan...............................................................................19

10 Metode dan prosedur inspeksi...............................................................22

11 Penanganan barang atau contoh inspeksi ...........................................26

12 Rekaman ..................................................................................................26

13 Laporan dan sertifikat inspeksi..............................................................27

14 Subkontrak ..............................................................................................28

15 Pengaduan dan keluhan.........................................................................31

16 Kerjasama................................................................................................31


5/34


2 dari 11


PERSYARATAN UMUM PENGOPERASIAN BERBAGAI TIPELEMBAGA INSPEKSI

1 Ruang lingkup

1.1 Standar ini memuat persyaratan umum untuk kompetensi suatu lembaga yang

tidak berpihak (impartial) untuk melakukan inspeksi pada sektor yang terkait

juga memuat persyaratan kemandirian (independence).

1.1a Apabila menggunakan ISO/IEC 17020 dan dokumen pedoman ini, badan

akreditasi hendaknya tidak menambah atau mengurangi persyaratan standar

ini. Penerapan persyaratan hukum, pemerintah atau persyaratan normatif lain

harus direfleksikan dalam lingkup akreditasi yang diberikan.

1.2 Standar ini diberlakukan untuk penggunaan lembaga inspeksi dan badan

akreditasinya termasuk lembaga lain yang berkepentingan dengan pengakuan

terhadap kompetensi lembaga inspeksi.

1.3 Kriteria ini perlu diinterpretasikan apabila akan digunakan untuk sektor tertentu

atau untuk pelayanan inspeksi sendiri (in-service).

1.4 Standar ini tidak berlaku untuk laboratorium penguji, lembaga sertifikasi dan

deklarasi kesesuaian dari pemasok yang kriterianya dimuat dalam EN 45000

series.

1.4a Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga inspeksi terdiri atas dua kategori

yaitu fungsional dan analitik. Pemeriksaan fungsional, misalnya pemeriksaan

beban pada suatu crane, merupakan sutatu bagian dari kegiatan lembaga

inspeksi , oleh karena itu termasuk dalam Iingkup ISO/IEC 17020.

Pemeriksaan analitik, (yang wajib dilakukan di dalam suatu laboratorium pada

kondisi lingkungan yang terkendali baik dan menggunakan peralatan atau

prosedur pengujian yang lebih rumit), merupakan kegiatan laboratorium dan

oleh karena itu tidak termasuk dalam lingkup ISO/IEC 17020. Lembaga

inspeksi yang hendak melakukan kategori pemeriksaan analitik laboratorium

sebagai bagian dari inspeksi harus dilakukan sesuai dengan persyaratan

ISO/IEC 17025.


6/34


3 dari 11


2 Definisi

Definisi berikut berlaku untuk pemakaian standar ini.

2.1 Inspeksi

Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa, proses atau pabrik dan penentuan

kesesuaiannya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkanpembuktian secara profesional.

CATATAN 1 Inspeksi pada suatu proses meliputi antara lain personel, fasilitas, teknologi dan

metodologi.

CATATAN 2 Hasil inspeksi dapat digunakan untuk mendukung sertifikasi.

2.1a Dalam pedoman ini, kata produk hendaknya dimengerti mencakup perkataan

desain produk, jasa, proses dan pabrik (plant) seperti yang tertera

dalam klausul 2.1 pada standard ISO/IEC 17020.

2.1b Mengingat luasnya rentang industri yang diinspeksi oleh lembaga inspeksi,

terminologi (peristilahan) alternatif dapat digunakan sesuai dengan yang

diinspeksi.

2.1c Definisi inspeksi tumpang tindih dengan definisi sertifikasi produk dan

pengujian dimana kegiatan ini mempunyai karakteristik umum yang sama.

Akan tetapi, satu perbedaan yang penting bahwa banyak jenis inspeksi

melibatkan pertimbangan profesional untuk menetapkan keberterimaanterhadap persyaratan umum dan oleh karena itu lembaga inspeksi harus

menunjukkan bahwa lembaga inspeksi mempunyai kompetensi yang

diperlukan untuk melakukan tugas.

2.1d Lingkup ISO/IEC 17020 tidak mencakup sertifikasi sistem manajemen mutu.

Akan tetapi penting bagi lembaga inspeksi untuk memeriksa aspek tertentu

dari sistem manajemen mutu atau sistem terdokumentasi lain untuk

mempertimbangkan hasil inspeksi, misalnya pemeriksaan dari berbagai

proses. Lihat catatan 1 pada klausul 2.1.


7/34


4 dari 11


2.1e Pada umumnya, inspeksi mencakup penetapan langsung dari kesesuaianterhadap persyaratan khusus atau umum dari produk khas kadang kompleks

atau kritis - atau rangkaian kecil (small series) dari suatu produk, dimana

sertifikasi produk terutama mencakup penetapan tidak langsung kesesuaian

produk yang dimanufaktur dalam rangkaian yang panjang terhadap

persyaratan tertentu. Inspeksi terhadap produk yang sedang digunakan (in-

service inspection) merupakan suatu disiplin yang sudah mapan, maka tidak

dilakukan sertifikasi produk (ISO Guide 65). Perbedaan yang lain disebutkan

dibawah ini.

Beberapa perbedaan antara inspeksi (ISO/IEC 17020/SNI 17020) dansertifikasi produk (ISO 65) ditunjukkan dalam table berikut ini.

Kegiatan Inspeksi Sertifikasi produk

Sifat dari

operasi

Inspeksi produk dari individu, dan

tidak memerlukan pihak ketiga

(penetapan langsung dari kesesuaian)

Sertifikasi dari serangkaian produk

dan selalu oleh pihak ketiga

(penetapan tidak langsung dari

kesesuaian)

Kesesuaian Diperiksa terhadap standar ataudokumen normatif lain dan/atau

persyaratan umum

Dinilai terhadap standar ataudokumen normatif lain

Jaminan Laporan menyajikan kondisi pada

waktu inspeksi

Sertifikasi biasanya menyajikan

jaminan kesesuaian yang

berkelanjutan

Keputusan Tidak memerlukan pemisahan dari

orang yang mengambil keputusan

inspeksi dan dari orang yang

melakukan inspeksi

Keputusan sertifikasi diambil oleh

orang yang berbeda dari orang yang

melakukan evaluasi

Penerbitan

lisensi

Tidak menerbitkan lisensi Memberikan lisensi kepada pemasok

untuk menerbitkan sertifikat atau

membubuhi tanda (marking)

Penandaan

produk

Penandaan hanya pada produk yang

diinspeksi

Penandaan dapat dibubuhkan pada

produk yang disertifikasi dibawah

lisensi

Survailen Hanya diperlukan untuk mendukung

inspeksi

Pada umumnya diperlukan untuk

mendapatkan jaminan berkelanjutan

dari kesesuaian


8/34


5 dari 11


Kegiatan Inspeksi Sertifikasi produk

Inspeksi in-

service dari

produk

Selalu dengan inspeksi Tidak dengan sertifikasi produk

2.2 Lembaga inspeksi

Lembaga yang melakukan inspeksi

CATATAN Yang dimaksud lembaga dapat berupa organisasi atau bagian dari organisasi.

Untuk definisi lain yang ada dalam EN 45020 - 1993 juga dapat digunakan.

3 Persyaratan administrasi

3.1 Lembaga inspeksi atau bagian dari suatu organisasi, keberadaannya harus

sah diakui secara hukum.

3.2 Lembaga inspeksi yang merupakan bagian dari suatu organisasi yang

mempunyai fungsi lain dari pada inspeksi harus diakui keberadaan dan jelas

fungsinya dalam organisasi tersebut.

3.2a Diagram organisasi merupakan suatu alat yang berguna untuk

menggambarkan posisi dari lembaga inspeksi dalam hubungannya denganorganisasi yang lebih besar. Diagram menunjukkan hubungan dengan

perusahaan atau organisasi terkait dan hubungan antar berbagai departemen

di dalam organisasi yang sama merupakan dukungan yang berguna untuk

menyatakan ketidakberpihakan (independence).

3.3 Lembaga inspeksi harus mempunyai dokumentasi yang menjelaskan fungsi

dan lingkup teknis dari kegiatannya yang kompeten.

Detail dari lingkup inspeksi akan ditentukan dalam persyaratan kontrak atau

surat perintah kerja.


9/34


6 dari 11


3.3a Badan akreditasi menetapkan lingkup kegiatan lembaga inspeksi yang diberiakreditasi dalam suatu pernyataan resmi, yang disebut, seperti, Lampiran

Lingkup Akreditasi yang menyertai Sertifikat Akreditasi. Lampiran Akreditasi

diterbitkankan oleh badan akreditasi sesuai rekomendasi dari asesor yang

terlibat dalam asesmen terhadap lembaga inspeksi. Lampiran Lingkup

Akreditasi ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh lembaga inspeksi

sehubungan dengan permohonan akreditasi. Sertifikat dan Lampiran Lingkup

Akreditasi hendaknya menunjukkan tipe lembaga inspeksi seperti yang tertera

sub-klausul 4.2 ISO/IEC 17020. Contoh dari bentuk sertifikat akreditasi

diberikan pada lampiran 1 dan contoh lampiran Lingkup akreditasi diberikan

pada lampiran 2.

3.3b Lingkup akreditasi hendaknya diuraikan pada lampiran dalam terminologi yang

cukup tepat sehingga klien (lembaga inspeksi) dapat menetapkan bidang

umum inspeksi, jenis dan rentang inspeksi secara akurat dan jelas dan, jika

sesuai, peraturan, standar atau spesifikasi yang memuat persyaratan

terhadap inspeksi yang akan dilakukan .

3.3c Lingkup akreditasi mengacu (reference) pada masing-masing kontrak atau

surat perintah kerja. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjamin bahwa

terdapat pengertian yang jelas dan dpt dibuktikan antara lembaga inspeksi

dan pelanggannya atas lingkup pekerjaan inspeksi yang dilakukan oleh

lembaga inspeksi. Dalam beberapa bidang inspeksi (misalnya inspeksi in-

service yang didasarkan pada regulasi nasional) kontrak individual tidak

ditandatangani oleh klien. Pada kasus seperti ini, surat perintah kerja

tercantum dalam dokumentasi yang mendasarinya, sebagai contoh peraturan

perundang-undangan yang diterbitkan oleh regulator yang berwenang.

3.4 Lembaga inspeksi harus mempunyai jaminan asuransi yang memadai, kecuali

jaminan ini ditanggung oleh negara sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku atau ditanggung oleh organisasi induknya.

3.4a Lembaga inspeksi diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor apa saja yang

dipertimbangkan saat menetapkan tingkat jaminan yang diperlukan yang

tercantum dalam kontrak. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan

adalah risiko yang berkaitan dengan unjuk kerja kegiatan inspeksi.

3.4b Badan akreditasi tidak berperan untuk menyetujui cakupan tingkat asuransi

(level of insurance) yang dimiliki oleh kliennya. Jenis pertanggunggugatan

(liability) yang tercakup oleh asuransi, misalnya, pertanggunggugatan


10/34


7 dari 11


terhadap karyawan, pertanggunggugatan publik, ganti rugi akibat kerjaprofesional.

Catatan: Lembaga inspeksi sebaiknya memperhatikan cakupan asuransi bilamana

melaksanakan pekerjaan inspeksi di negara lain, dimana persyaratan peraturan perundang-

undangan di negara tersebut mungkin berbeda dengan persyaratan peraturan perundang-

undangan negara asal lembaga inspeksi.

3.5 Lembaga inspeksi harus mempunyai dokumentasi yang menjelaskan tentang

kondisi kegiatan kerjanya kecuali jika lembaga ini adalah bagian dari sebuah

organisasi dan menyediakan pelayanan hanya kepada organisasi tersebut.

3.5a Persyaratan (conditions) yang dimaksudkan disini adalah persyaratan

kontraktual dan bisnis, bukan persyaratan fisik dari lokasi inspeksi.

3.6 Lembaga inspeksi atau organisasi yang membentuk suatu lembaga inspeksi,

harus mempunyai pembukuan keuangan yang dapat diaudit secara terpisah.

3.6a Badan akreditasi tidak berperan untuk menilai kecukupan keuangan.

4 Kemandirian, ketidakberpihakan, dan integritas

4.1 Umum

Personel lembaga inspeksi harus bebas dari tekanan komersial, finansial dan tekanan

lain yang mungkin dapat mempengaruhi penilaiannya. Prosedur harus diimplementasikan

untuk memastikan agar personel atau organisasi di luar lembaga inspeksi tidak dapat

mempengaruhi hasil inspeksi yang dilakukan.

4.1a Hendaknya ada prosedur terdokumentasi yang terkait dengan isu-isu ini.

4.2 Kemandirian

Lembaga inspeksi harus mandiri sampai tingkat yang diperlukan dengan memperhatikan

kondisi pelayanannya. Lembaga inspeksi harus memenuhi kriteria minimum yang

ditetapkan dalam salah satu persyaratan tambahan Lampiran A, B atau C (normatif).


11/34


8 dari 11


4.2a Kategorisasi lembaga inspeksi seperti Tipe A, B atau C pada intinyamerupakan ukuran independensi (kemandirian) suatu lembaga inspeksi.

Pembuktian kemandirian suatu lembaga inspeksi dapat memperkuat

kepercayaan pelanggan lembaga inspeksi terhadap kemampuan lembaga

inspeksi dalam melakukan pekerjaan inspeksi secara tidak memihak dan

obyektif. Terminologi pihak pertama dan pihak kedua seperti yang

didefinisikan pada EN 45020 tidak digunakan pada ISO/IEC 17020, karena

penggunaan terminologi ini tidak bermanfaat. Akan tetapi karena pemikiran

umum mengenai pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga telah terbentuk

selama bertahun-tahun, perlu diberikan beberapa penjelasan mengenai

hubungan antara dua pengkategorian tersebut, seperti yang tertera dibawahini.

4.2.1 Lembaga inspeksi tipe A

Lembaga inspeksi yang memberikan pelayanan sebagai pihak ketiga harus memenuhi

kriteria persyaratan tambahan Lampiran A (normatif).

4.2.1a Suatu lembaga inspeksi tipe A, yang menyatakan sebagai lembaga yang

mandiri dari pihak terlibat, harus membuktikan bahwa lembaga inspeksitersebut tidak terkait dengan pihak yang terlibat secara langsung pada desain,

manufaktur, pemasok, instalasi, pembelian, kepemilikan, pengguna atau

pemelihara dari barang (item) yang diinspeksi atau barang (item) pesaing

sejenis oleh

1. hubungan kepemilikan (kecuali jika pemiliknya tidak mempunyai

kemampuan untuk mempengaruhi hasil inspeksi), Catatan 1

2. hubungan kepemilikan penunjukan dewan (atau setingkat) dari organisasi

(kecuali jika hal ini mempunyai fungsi yang tidak mempengaruhi hasil

inspeksi), Catatan 2

3. pelaporan secara langsung kepada manajemen atas yang setingkat

4. kontrak persetujuan, saling pengertian informal atau cara lain yang

mungkin mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi hasil inspeksi.

Sebagai tambahan dari uraian diatas, suatu lembaga inspeksi tidak dapat

menjadi lembaga inspeksi tipe A jika suatu bagian lain dari organisasi yang


12/34


9 dari 11


sama terlibat secara langsung pada desain, manufaktur, pemasok, instalasi,pembelian, kepemilikan, pengguna atau pemelihara dari item yang diinspeksi

atau item pesaing sejenis jika bagian lain organisasi tersebut tidak memiliki

identitas yang terpisah secara hukum.

Pimpinan Eksekutif (Chief Executive) entitas dimana lembaga inspeksi

merupakan bagian dari entitas tersebut harus menetapkan dan

mendokumentasikan kebijakannya untuk menjaga status tipe A lembaga

inspeksi. Badan akreditasi akan memeriksa bukti-bukti penerapan kebijakan

ini terhadap kepentingan pemilik, penyusunan (constitution) dewan direktur,

alat pemodalan, metode pengambilan keputusan dan berbagai faktor lain yangdapat mempengaruhi imparsialitas, independensi dan integritas lembaga

inspeksi tipe A.

Catatan 1 Sebuah contoh mengenai hubungan kepemilikan ini adalah suatu tipe struktur

kerjasama dimana terdapat sejumlah besar mitra kerja tetapi mereka (secara individu atau

sebagai suatu kelompok) tidak mempunyai alat untuk mempengaruhi kebijakan, strategi atau

operasi lembaga inspeksi.

Catatan 2 Sebuah contoh mengenai hubungan kepemilikan appointess ini adalah jika suatu

bank yang memodali perusahaan dapat memaksakan suatu penunjukan kepada dewan untuk

mengkaji bagaimana perusahaan dikelola tetapi tidak terlibat pada pengambilan keputusan.

4.2.2 Lembaga inspeksi tipe B

Lembaga inspeksi yang merupakan bagian organisasi yang terpisah dan diakui

keberadaanya yang terlibat dalam desain, manufaktur, pasokan, pemasangan,

penggunaan atau pemeliharaan dari barang yang diinspeksi olehnya dan yang telah

ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepada organisasi induknya harus memenuhi

kriteria persyaratan tambahan Lampiran B (normatif).

4.2.2a Dua karakteristik dimana lembaga inspeksi dapat diidentifikasi sebagai

lembaga inspeksi Tipe B adalah sebagai berikut:

Lembaga inspeksi Tipe B merupakan suatu bagian yang terpisah dan dapat

diidentifikasi dengan jelas (dibuktikan) dari suatu organisasi yang terlibat

dalam perancangan, manufaktur, pasokan (supply), instalasi, penggunaan

atau pemeliharaan item yang diinspeksi oleh lembaga inspeksi Tipe B ini;

Lembaga inspeksi Tipe B memberikan pelayanan inspeksi hanya kepadaorganisasi induknya.


13/34


10 dari 11


Bentuk suatu lembaga inspeksi Tipe B dapat merupakan bagian dari suatuorganisasi pengguna atau suatu organisasi pemasok.

Bila lembaga inspeksi Tipe B yang merupakan suatu bagian dari suatu

organisasi pemasok, menginspeksi item yang dirakit (dimanufaktur) oleh atau

untuk organisasi induk lembaga inspeksi dan akan dipasok ke pasaran atau

ke pihak lain, lembaga inspeksi tersebut melakukan inspeksi pihak pertama;

Bila lembaga inspeksi Tipe B yang merupakan suatu bagian dari suatu

organisasi pengguna (user), menginspeksi item yang akan dipasok untuk

digunakan oleh organisasi induknya oleh suatu organisasi pemasok yang

bukan organisasi induk lembaga inspeksi dan lembaga inspeksi tidak

mempunyai hubungan dengan organisasi pemasok tersebut, maka lembaga

inspeksi tersebut melakukan inspeksi pihak kedua.

4.2.3 Lembaga inspeksi tipe C

Lembaga inspeksi yang menangani desain, manufaktur, pemasok, pemasangan,

penggunaan atau pemeliharaan barang yang diinspeksi atau barang sejenis dan

memungkinkan memberikan pelayanan inspeksi kepada pihak lain yang bukanmerupakan bagian dari organisasi induknya harus memenuhi kriteria persyaratan

tambahan Lampiran C (normatif).

4.2.3a Lembaga inspeksi Tipe C adalah lembaga inspeksi yang terlibat pada design,

manufaktur, pasokan, instalasi, penggunaan atau pemeliharaan item yang

diinspeksi oleh lembaga inspeksi tersebut. Inspeksi dilakukan oleh lembaga

inspeksi yang mungkin termasuk ke dalam inspeksi pihak pertama dan

inspeksi pihak kedua pada suatu tipe inspeksi yang sama seperti yang

dilakukan oleh lembaga inspeksi Tipe B, akan tetapi lembaga inspeksi Tipe C

berbeda dengan lembaga inspeksi Tipe B karena alasan berikut:

Suatu lembaga inspeksi Tipe C tidak harus menjadi bagian yang terpisah

tetapi harus dapat diidentifikasi didalam organisasi tersebut. Suatu lembaga

inspeksi Tipe C dapat menjadi perancang, pemanufaktur, pemasok,

penginstal, pengguna atau pemelihara sendiri dari item yang diinspeksi.

Lembaga inspeksi Tipe C dapat menawarkan jasa inspeksinya kepada pasar

atau ke pihak lain dan memasok jasa inspeksinya ke organisasi eksternal,

sebagai contoh lembaga inspeksi dapat menginspeksi produk yang dipasokoleh lembaga inspeksi itu sendiri atau oleh organisasi induknya (lembaga


14/34


11 dari 11


inspeksi) dan digunakan oleh organisasi lain. Lembaga inspeksi juga dapatmelayani jasa inspeksi kepada organisasi lain dengan menginspeksi item

yang serupa dengan item yang didesign, dimanufaktur, disuplai, diinstal,

digunakan atau dipelihara oleh lembaga inspeksi tersebut atau oleh organisasi

induknya yang dapat dianggap sebagai item saingan.

Inspeksi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi Tipe C tidak dapat

diklasifikasikan sebagai inspeksi oleh pihak ketiga karena lembaga inspeksi

Tipe C ini tidak memenuhi persyaratan independensi dan administrasi yang

tidak memihak pada operasinya seperti yang ditetapkan untuk lembaga

inspeksi Tipe A pada lampiran A ISO/IEC 17020. Lembaga inspeksi Tipe Cdapat memenuhi beberapa kriteria yang menyangkut independensi pelaku

ekonomi lain, aktifitas ketidakterlibatan kepentingan dan operasi yang tidak

memihak yang mengkarakterisasikan lembaga inspeksi Tipe A dan Tipe B,

tetapi lembaga inspeksi tersebut tetap sebagai lembaga inspeksi Tipe C

selama lembaga inspeksi tersebut tidak dapat memenuhi semua persyaratan

yang sesuai untuk lembaga inspeksi Tipe A atau Tipe B.

Desain / manufaktur / pasokan / instalasi / jasa / pemeliharaan dan inspeksi

dari suatu entitas yang dilakukan oleh lembaga inspeksi tipe C harus tidak

dilakukan oleh orang yang sama. Akan tetapi, persyaratan oleh pemerintah

(regulatory) atau lembaga yang berwenang lain (authoritative) dapat

memungkinkan seseorang dari lembaga inspeksi tipe C untuk melakukan baik

desain / manufaktur / pasokan / instalasi / jasa / pemeliharaan maupun

inspeksi dari suatu entitas.

5 Kerahasiaan

Lembaga inspeksi harus menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam

menjalankan kegiatan inspeksi. Hak kepemilikan (proprietary rights) harus dilindungi.

5a Lembaga inspeksi harus mempunyai kebijakan, mendokumentasikan sistem

mutunya, yang menyangkut observasi mengenai persyaratan kerahasiaan dari

klien lembaga inspeksi (lihat pasal 12.3 ISO/IEC 17020) dan dari setiap sub-

kontraktor yang terikat olehnya (lihat pasal 14 ISO/IEC 17020), dan

mempertimbangkan persyaratan legal yang sesuai. Untuk inspeksi wajib,

prosedur harus mengatur siapa saja yang berhak mempunyai akses kepadahasil inspeksi, selain klien.


15/34


12 dari 11


6 Organisasi dan manajemen

6.1 Lembaga inspeksi harus mempunyai organisasi yang memungkinkannya

memelihara kemampuan untuk melaksanakan fungsi teknisnya secara

memuaskan.

6.1a Pada pasal ini, harus dipahami bahwa yang termasuk didalam terminologi

organisasi adalah ukuran, struktur dan komposisi dari suatu lembaga inspeksi

yang secara bersamaan harus sesuai dengan unjuk kerja yang kompeten dari

pekerjaan lembaga inspeksi.

6.2 Lembaga inspeksi harus diberi batasan yang jelas dan mendokumentasikan

pertanggungjawaban dan struktur pelaporan organisasi. Jika lembaga inspeksi

memberikan pelayanan sertifikasi dan/atau pengujian, maka hubungan kedua

fungsi tersebut harus diberi batasan yang jelas.

6.2a Untuk memenuhi persyaratan pasal ini, lembaga inspeksi harus memelihara

bagan (chart) organisasi terkini yang secara jelas menunjukkan fungsi dan

garis kewenangan staf didalam lembaga inspeksi dan hubungan, jika ada,

antara fungsi inspeksi dan aktifitas organisasi lainnya. Posisi manajer teknisdan manajer mutu harus secara jelas terlihat pada bagan.

6.2b Untuk setiap posisi di dalam organisasi yang berpengaruh terhadap kualitas

inspeksi atau rekaman inspeksi, uraian tanggung jawabnya harus

dicantumkan pada dokumentasi sistem mutu.

6.2c Derajat kompleksitas dokumentasi dan perluasan dimana staf dapat

memegang berbagai fungsi akan sangat tergantung pada ukuran organisasi.

6.3 Lembaga inspeksi harus mempunyai seorang manajer teknis atau apapun

namanya, yang berstatus pegawai tetap dan mempunyai kualifikasi serta

pengalaman dalam mengoperasikan lembaga inspeksi dan mempunyai

tanggung jawab penuh bahwa kegiatan inspeksi yang dilakukan berdasarkan

standar ini.

CATATAN Bila lembaga inspeksi terdiri dari beberapa divisi dengan lingkup kegiatan yang berbeda, maka

dimungkinkan setiap divisi mempunyai satu manajer teknis.

6.3a Orang yang berbeda dapat memegang peranan sebagai manajer teknis untukkegiatan yang berbeda. Jika lebih dari satu orang bertindak sebagai manajer


16/34


13 dari 11


teknis, tanggung jawab khusus dari masing-masing orang tersebut harusditetapkan dan didokumentasikan.

6.4 Lembaga inspeksi harus menyediakan supervisi yang efektif yang dilakukan

oleh personel yang menguasai metode dan prosedur, dan memahami tujuan

inspeksi serta asesmen hasil pemeriksaan.

6.4a Lembaga inspeksi harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa lembaga

inspeksi dikelola sedemikian sehingga kerja dari staf yang melakukan inspeksi

disupervisi oleh personel yang mengerti benar tujuan inspeksi, metode dan

prosedur inspeksi yang sedang digunakan dan hasil penilaian inspeksi. Lebih

luas lagi, cara dan tingkat supervisi yang dilakukan harus mempertimbangkan

kualifikasi, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan teknis staf inspeksi dan

inspeksi yang dilakukan.

6.4b Penyeliaan (supervise) inspeksi yang efektif dapat diklaim hanya dalam

keadaan dimana penyelia mampu untuk mengkaji pengamatan aktual (jika

diwajibkan) dan keputusan inspeksi atau paling tidak secara pribadi mampu

memverifikasi bahwa keputusan inspeksi dapat dipercaya.

6.4c Supervisi personel inspeksi termasuk, tetapi tidak terbatas pada kaji ulang

reguler dari laporan inspeksi, untuk menjamin bahwa personel bekerja sesuai

dengan peraturan terkait, prosedur lembaga inspeksi dan bila perlu kontrak

perjanjian dengan klien (lihat pasal 10.5c dan d)

6.4d Pemantauan unjuk kerja personel inspeksi harus termasuk witnessing

(penyaksian) inspeksi lapangan. Witnessing inspeksi lapangan harus

dilakukan oleh personel yang kompeten secara teknis dan independen untuk

melakukan witnessing inspeksi secara obyektif.

6.4e Program witnessing inspektor lembaga inspeksi harus dirancang sedemikian

sehingga jumlah inspektor yang di-witness dapat mewakili inspektor secara

keseluruhan. Sebagai pedoman minimum, setiap inspektor harus di-witness

paling tidak satu kali dalam siklus akreditasi normal (biasanya 3-4 tahun) saat

melakukan inspeksi pada masing-masing bidang dimana inspektor tersebut

diberi wewenang oleh lembaga inspeksi. Rekaman inspeksi yang diamati

harus disimpan.


17/34


14 dari 11


6.5 Lembaga inspeksi harus menunjuk seseorang yang diberi wewenang mewakilimanajer atau apapun namanya yang bertanggung jawab dalam pelayanan

inspeksi apabila manajer yang bersangkutan berhalangan.

6.5a Tujuan penunjukkan seorang deputi adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu

manajemen yang kompeten jika manajer absen. Deputi tidak harus

dipekerjakan secara tetap (lihat 8.1a) oleh lembaga inspeksi.

6.5b Di dalam suatu organisasi, dimana ketiadaan personel kunci menyebabkan

penghentian/penundaan pekerjaan, persyaratan penunjukan deputi dapat

diabaikan.

6.6 Setiap kategori posisi yang mempengaruhi mutu pelayanan inspeksi harus

dijelaskan. Uraian tugas harus mencakup persyaratan pendidikan, pelatihan

pengetahuan teknis dan pengalaman.

6.6a Baik inspektor maupun staf lain, termasuk diantaranya staf manajerial dan juru

ketik adalah posisi yang dapat mempengaruhi kualitas jasa inspeksi.

7 Sistem mutu

7.1 Manajemen lembaga inspeksi harus menetapkan dan mendokumentasikan

kebijakan, tujuan, komitmen terhadap mutu, dan harus menjamin bahwa

kebijakan tersebut dimengerti, diterapkan dan dipelihara oleh semua jajaran

dalam organisasi.

7.2 Lembaga inspeksi harus melaksanakan sistem mutu yang sesuai dengan tipe,cakupan dan volume pekerjaan yang dilaksanakan.

7.3 Sistem mutu harus didokumentasikan secara lengkap. Dalam sistem tersebut

harus terdapat panduan mutu, yang harus berisi informasi yang

dipersyaratkan oleh standar ini dan seperti tertera dalam Lampiran D

(informatif).

7.3a Untuk memudahkan pencarian, disarankan bahwa panduan mutu lembaga

inspeksi mencantumkan dimana persyaratan system mutu ISO/IEC 17020


18/34


15 dari 11


ditempatkan di dalam panduan mutu lembaga inspeksi, sebagai contoh suatudaftar acuan silang dapat dicantumkan didalam Panduan Mutu.

7.4 Manajemen lembaga inspeksi harus menunjuk seseorang yang tanpa

memandang tugas lainnya, harus mempunyai wewenang dan tanggungjawab

yang jelas dalam jaminan mutu lembaga inspeksi tersebut. Seseorang ini

harus mempunyai akses langsung dengan pimpinan puncak.

7.4a Posisi manajer mutu (apapun namanya) harus terlihat dengan jelas pada

bagan organisasi sesuai dengan Pedoman pasal 6.2. Manajer mutu harus

bebas dari segala pengaruh atau konflik kepentingan yang dapat

mempengaruhi kualitas pekerjaannya.

7.5 Sistem mutu harus dipelihara relevansi dan kemutakhirannya di bawah

tanggung jawab orang yang sama.

7.6 Lembaga inspeksi harus memelihara suatu sistem untuk pengendalian semua

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan. Sistem tersebut harus menjamin

bahwa:

a) terbitan dokumen mutakhir yang sesuai harus tersedia di tempat yang

berkaitan dan untuk staf yang terkait;

b) semua perubahan dokumen atau amandemen suatu dokumen harus

disahkan oleh personel yang diberi kewenangan yang benar dan diproses

sedemikian rupa sehingga dapat dijamin ketersediaannya tepat waktu di

lokasi yang terkait;

c) dokumen yang sudah tidak berlaku ditarik dari pemakaian di seluruh

organisasi untuk dimusnahkan, tetapi satu salinan disimpan untuk jangka

waktu yang ditetapkan;

d) perubahan diberitahukan kepada pihak lain, sebagaimana diperlukan.

7.7 Lembaga inspeksi harus melaksanakan suatu sistem audit mutu internal yang

terencana dan terdokumentasi untuk memverifikasi pemenuhan kriteria

standar ini dan keefektifan sistem mutu. Personel yang melakukan audit

internal harus memenuhi kualifikasi yang sesuai dan tidak terkait dengan

pekerjaan yang diaudit.


19/34


16 dari 11


7.7a Tujuan audit mutu internal adalah untuk memverifikasi bahwa proseduroperasional yang terdokumentasi dari lembaga inspeksi telah diterapkan

seperti yang dipersyaratkan. Audit mutu biasanya dirancang dan dikelola oleh

manajer mutu dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

sebelumnya yang meliputi semua aspek sistem mutu, termasuk unjuk kerja

inspeksi. Lingkup, tanggal dan rincian jadwal audit harus direncanakan dan

dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Audit internal boleh

dilakukan oleh lembaga eksternal yang kompeten untuk melakukan audit

internal lembaga inspeksi. Sebagai aturan, audit internal harus disusun

sedemikian sehingga sistem mutu diperiksa paling tidak satu kali setiap tahun.

Audit internal harus menjamin bahwa pedoman yang diberikan pada 6.4eterpenuhi.

7.7b Jika lembaga inspeksi mempunyai lebih dari satu lapangan operasi, semua

aspek dari sistem mutu dan seluruh lapangan operasi harus menjalani audit

internal menyeluruh pada satu siklus akreditasi.

Catatan: Dalam konteks ini suatu lapangan operasi adalah suatu kantor (selain kantor pusat)

yang menyimpan rekaman pekerjaan inspeksi dan implementasi sistem mutu sendiri (lokal)

secara independen dari kantor pusat.

7.8 Lembaga inspeksi harus mempunyai prosedur yang didokumentasikan untuk

menindaklanjuti umpan balik dan tindakan perbaikan, bila ditemukan

penyimpangan dalam sistem mutu dan/atau dalam pelaksanaan inspeksi.

7.9 Manajemen lembaga inspeksi harus mengkaji ulang sistem mutu pada periode

waktu tertentu untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang

berkesinambungan. Hasil kaji ulang tersebut harus direkam.

7.9a Kaji ulang manajemen harus mempertimbangkan setiap informasi yang terkait,seperti laporan dari staf supervisor dan manajerial, hasil audit internal terakhir

dan asesmen oleh pihak luar terakhir, keluhan dari klien, perubahan yang

diperlukan pada sistem mutu, kecukupan sumber daya manusia dan

peralatan, rencana kerja kedepan, perkiraan bidang kerja baru, sumber daya

manusia tambahan maupun pelatihan yang diperlukan baik oleh staf baru

maupun lama. Frekuensi kaji ulang manajemen harus ditentukan oleh

lembaga inspeksi dengan mempertimbangkan hasil dari audit internal serta

kaji ulang dan laporan badan akreditasi sebelumnya. Kaji ulang manajemen

biasanya dilakukan satu kali dalam satu tahun.


20/34


17 dari 11


8 Personel

8.1 Lembaga inspeksi harus mempunyai personel tetap yang cukup jumlah dan

jenis keahliannya untuk melaksanakan fungsinya secara baik.

8.1a Personel tetap adalah personnel yang dipekerjakan dengan atau dibawah

kontrak oleh lembaga inspeksi. Personel ini dapat bekerja secara paruh waktu

atau penuh. Bila diperlukan personnel tidak tetap, personel seperti itu harus

dikontrak secara resmi pada periode dimana lembaga inspeksi memakai

personnel tersebut. Lembaga inspeksi harus menjamin bahwa personel tidak

tetap tersebut disupervisi (lihat 6.4b) dan kompeten serta personnel tersebut

bekerja sesuai dengan sistem mutu lembaga inspeksi.

8.1b Lembaga inspeksi harus memiliki personel kompeten tetap yang mempunyai

pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis, ketrampilan dan pengalaman

yangdiperlukan dalam jumlah yang mencukupi untuk menangani kategori,

cakupan dan volume kerja yang dilakukan.

8.2 Staf yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan inspeksi harus mempunyai

kualifikasi yang tepat, pelatihan, pengalaman dan memiliki pengetahuan yangmemuaskan tentang persyaratan inspeksi yang harus dilakukan. Staf tersebut

harus mampu melakukan penilaian secara profesional terhadap kesesuaian

persyaratan umum standar ini dengan menggunakan hasil pemeriksaan dan

mempunyai kemampuan untuk melaporkannya.

Mereka juga harus mempunyai pengetahuan tentang teknologi yang

digunakan untuk pembuatan produk yang akan diinspeksi, cara memanufaktur

produk atau proses yang diajukan untuk diinspeksi, digunakan atau

dimaksudkan untuk digunakan dan cacat yang mungkin terjadi selama

penggunaan atau selama operasi.

Mereka harus mengerti signifikansi dari penyimpangan yang signifikan yang

ditemukan dengan memperhatikan penggunaan normal dari produk, atau

proses yang dimaksud.

8.2a Lembaga inspeksi yang telah diakreditasi harus menetapkan dan

mendokumentasikan kualifikasi, pelatihan, pengalaman dan tingkat

pengetahuan yang dipersyaratkan dari inspeksi yang akan dilakukan (lihat

juga pasal 6.6 ISO/IEC 17020). Badan akreditasi harus mengases kecocokan


21/34


18 dari 11


berbagai kualifikasi, pelatihan, pengalaman dan level pengetahuan padalingkup inspeksi yang akan diakreditasi.

Catatan: Pencapaian kualifikasi dan pelatihan serta pengalaman tidak menjamin kompetensi

praktis dalam inspeksi atau pengembangan penilaian profesional yang kuat.

8.3 Lembaga inspeksi harus menetapkan sistem pelatihan yang terdokumentasi

untuk menjamin bahwa pelatihan personel dalam bidang teknis dan

administrasi yang terkait dengan pekerjaannya, dipelihara kemutakhirannya

sesuai dengan kebijakannya.

Pelatihan yang diperlukan tergantung kemampuan, kualifikasi dan

pengetahuan personel yang bersangkutan

Lembaga inspeksi harus membuat tahap pelatihan yang diperlukan untuk

setiap personel.

Hal ini meliputi:

a) periode pemagangan;

b) periode kerja di bawah pengawasan inspektur yang berpengalaman;

c) pelatihan lanjutan selama bekerja untuk selalu mengikuti perkembangan

teknologi.

8.3a Lembaga inspeksi dapat menggunakan organisasi eksternal yang kompeten

untuk melatih stafnya.

8.3b Identifikasi kebutuhan pelatihan untuk setiap orang sebaiknya dilakukan paling

tidak satu kali dalam satu tahun. Kajian ini harus menghasilkan rencana yang

didokumentasikan untuk pelatihan lanjut atau suatu pernyataan bahwa

pelatihan lanjut tidak dibutuhkan oleh orang tersebut pada saat ini.

Maksud dari rekaman ini untuk membuktikan kompetensi dari masing-masing

anggota staf dalam melakukan tugas inspeksi khusus dan, bila relevan,

penggunaan peralatan khusus.


22/34


19 dari 11


8.4 Lembaga inspeksi harus memelihara rekaman pendidikan, kualifikasi lain,pelatihan dan pengalaman dari setiap personelnya.

8.5 Lembaga inspeksi harus menyediakan pedoman etika kerja untuk semua

personel.

8.5a Pedoman ini dapat berbentuk aturan pelaksanaan. Aturan pelaksanaan dapat

termasuk hal-hal yang berhubungan dengan etika kerja, ketidakberpihakan,

keselamatan perorangan, hubungan dengan pelanggan, aturan perusahaan

dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan inspeksi yang

baik oleh staf lembaga inspeksi.

8.6 Penetapan upah atau gaji personel yang terlibat dalam kegiatan inspeksi tidak

boleh didasarkan langsung pada jumlah inspeksi yang telah dilakukan dan

sama sekali tidak boleh didasarkan atas hasil inspeksi.

9 Fasilitas dan peralatan

9.1 Lembaga inspeksi harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai dan

memadai untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait dengan

permintaan pelayanan inspeksi.

9.1a Lembaga inspeksi tidak harus menjadi pemilik fasilitas atau peralatan yang

digunakan. Fasilitas dan peralatan dapat dipinjam, disewa (rented, hired,

leased) atau disediakan oleh pihak lain (sebagai contoh installer

alat/peralatan). Pada semua kasus diatas, akses ke peralatan harus

ditetapkan (diatur) dan memenuhi persyaratan ISO/IEC 17020. Meskipun

demikian, tanggung jawab terhadap kecocokan dan status kalibrasi dari

peralatan yang digunakan pada inspeksi, apakah dimiliki oleh lembaga

inspeksi atau tidak, semata-mata tetap berada pada lembaga inspeksi.

9.1b Jika dibutuhkan pengaturan kondisi lingkungan dan tempat (lokasi) berada

diluar lembaga inspeksi harus digunakan, lembaga inspeksi harus memantau

kondisi lingkungan pada tempat-tempat tersebut dengan peralatan yang

dikalibrasi, merekam hasil dan mencatat jika kondisi tempat berada diluar

batas-batas dimana inspeksi dapat dilakukan.


23/34


20 dari 11


9.2 Lembaga inspeksi harus mempunyai aturan yang mudah dipahami untukmengakses dan menggunakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan.

9.2a Penggunaan fasilitas dan peralatan oleh orang yang tidak berwenang harus

tidak diperbolehkan. Jika suatu item ternyata terlewat dari control langsung

lembaga inspeksi, pengukuran harus dilakukan untuk mengkonfirmasi

kelangsungan stabilitas item sebelum item tersebut digunakan kembali.

Pengukuran khusus dapat berupa inspeksi visual, pengecekan fungsional

dan/atau kalibrasi ulang.

9.3 Lembaga inspeksi harus memastikan keandalan fasilitas dan peralatan yang

digunakan seperti yang disebutkan dalam butir 9.1.

9.4 Semua peralatan harus diidentifikasi secara benar.

9.4a Identifikasi yang unik (khusus) pada item dari peralatan adalah penting

bahkan bila organisasi hanya mempunyai satu contoh item utama. Hal ini

memungkinkan penelusuran bila item-item tersebut diganti untuk alasan

apapun.

9.5 Lembaga inspeksi harus memastikan bahwa semua peralatan dipelihara

secara baik sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi.

9.6 Lembaga inspeksi harus memastikan bahwa semua peralatan harus

dikalibrasi bilamana diperlukan sebelum dan setelah digunakan berdasarkan

program kalibrasi yang telah ditetapkan.

9.6a Semua peralatan yang digunakan pada pengukuran dan pengujian dimana

hasil pengukuran dan pengujian tersebut mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap hasil inspeksi (yaitu kesimpulan mengenai kesesuaian

dengan persyaratan) harus tertelusur kalibrasinya.

9.6b Jika peralatan yang digunakan tidak berada dibawah kontrol langsung

lembaga inspeksi, lembaga inspeksi harus memverifikasi bahwa peralatan

memenuhi persyaratan yang sesuai dari ISO/IEC 17020 sebelum

menggunakan peralatan tersebut untuk inspeksi. Prosedur verifikasi harus

didokumentasikan dan rekaman verifikasi harus di simpan. Jika verifikasi

seperti tersebut diatas tidak dapat dilakukan, laporan tidak boleh diterbitkan

dibawah status akreditasi atau, jika akreditasi adalah wajib, kenyataan ini


24/34


21 dari 11


wajib dinyatakan secara tegas didalam laporan inspeksi dank klien wajibdiberitahukan mengenai hal tersebut.

9.7 Seluruh program kalibrasi peralatan harus dirancang dan dilaksanakan untuk

menjamin bahwa pengukuran yang dilakukan oleh lembaga inspeksi dijamin

tertelusur ke standar pengukuran nasional dan internasional sepanjang

tersedia. Bila ketelusuran itu tidak memungkinkan, maka lembaga inspeksi

harus memberikan bukti korelasi atau akurasi hasil inspeksi.

9.7a Peralatan yang dimaksudkan pada kriteria pasal 9.6, yang dijelaskan pada

9.6a, harus dikalibrasi dan tertelusur ke standar nasional atau internasional

jika memungkinkan.

9.7b Bila kalibrasi dilakukan sendiri (in-house), ketertelusuran ke standar nasional

harus dijamin dengan menggunakan standar acuan pengukuran dimana

lembaga inspeksi memegang sertifikat kalibrasinya atau yang sejenis dari

lembaga yang kompeten. Sertifikat kalibrasi tersebut atau yang sejenis harus

merinci ketidakpastian pengukuran yang sesuai untuk peralatan yang akan

dikalibrasi dari standar acuan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai

ketidakpastian pengukuran lihat ILAC G8.

9.8 Standar acuan pengukuran yang dimiliki oleh lembaga inspeksi hanya boleh

digunakan untuk keperluan kalibrasi saja. Standar acuan pengukuran tersebut

harus dikalibrasi oleh lembaga yang kompeten yang dapat memberikan

ketertelusuran pengukuran sampai ke standar nasional atau internasional

9.9 Bila memungkinkan, peralatan harus dicek pada saat dioperasikan antara

kurun waktu kalibrasi ulang reguler.

9.10 Bahan acuan harus tertelusur ke standar bahan acuan standar nasional atau

internasional.

9.11 Bila ada kaitan dengan mutu pelayanan inspeksi, lembaga inspeksi harus

mempunyai prosedur untuk :

a) pemilihan pemasok yang berkualifikasi;

b) penerbitan dokumen pembelian yang sesuai;


25/34


22 dari 11


c) inspeksi bahan yang diterima;

d) pemastian kesesuaian fasilitas penyimpanan.

9.12 Bila memungkinkan kondisi barang yang disimpan harus diperiksa pada kurun

waktu tertentu, untuk mendeteksi adanya deteriorasi.

9.13 Bila lembaga inspeksi menggunakan komputer atau peralatan otomatis yang

berkaitan dengan inspeksi, lembaga itu harus menjamin bahwa:

a) perangkat lunak komputer diuji untuk mengkonfirmasikan bahwa

perangkat lunak tersebut layak digunakan;

b) prosedur dibuat dan digunakan untuk melindungi integritas data;

c) komputer dan peralatan otomatis dirawat untuk memastikan berfungsi

dengan benar, dan

d) prosedur dibuat dan digunakan untuk memelihara keamanan data.

9.14 Lembaga inspeksi harus mempunyai prosedur yang terdokumentasi untuk

penanganan peralatan yang rusak. Peralatan yang rusak harus dipindahkan

dari tempat pelayanan dengan cara pemisahan, pelabelan, atau pemarkahan.

Lembaga inspeksi harus memeriksa efek dari kerusakan alat terhadap hasil

inspeksi sebelumnya.

9.15 Informasi yang sesuai tentang peralatan harus direkam. Hal ini biasanya

termasuk identifikasi, kalibrasi dan perawatan.

10 Metode dan prosedur inspeksi

10.1 Untuk menentukan kesesuaian, lembaga inspeksi harus menggunakan

metode dan prosedur untuk inspeksi yang ditetapkan dalam persyaratan.


26/34


23 dari 11


10.1a Persyaratan terhadap inspeksi yang dilakukan biasanya disebutkan/dirincipada peraturan, standar dan spesifikasi. Spesifikasi dapat termasuk

persyaratan oleh pelanggan atau sendiri (in-house).

Bila metode inspeksi dan prosedur tidak ditentukan pada peraturan atau pada

standar atau spesifikasi, lembaga inspeksi harus menentukan sendiri metode

dan prosedur inspeksi.

10.1b Dalam beberapa kasus, pelanggan lembaga inspeksi dapat memasok

informasi kepada lembaga inspeksi agar lembaga inspeksi memperhatikan

informasi tersebut saat melakukan inspeksi. Jika lembaga inspeksi

menggunakan informasi yang diberikan oleh pihak lain tersebut sebagai

bagian dari penentuan kesesuaian, maka lembaga inspeksi harus dapat

menunjukkan pengukuran yang dilakukan untuk memverifikasi integritas atas

informasi yang seperti itu. (Lihat juga pedoman 14.2d mengenai perlakuan

hasil kerja yang disubkontrakan yang diberikan oleh klien dan dapat

mempengaruhi keputusan kesesuaian.)

10.2 Lembaga inspeksi harus mempunyai dan menggunakan instruksi yang

terdokumentasi pada perencanaan inspeksi, pengambilan contoh yangstandar dan teknik inspeksi, yang bila tidak tersedia instruksi tersebut dapat

mempengaruhi efisiensi proses inspeksi. Hal ini memerlukan pengetahuan

teknik statistik yang memadai untuk memastikan prosedur pengambilan

contoh yang benar secara statistik dan pengolahan serta interpretasi hasil.

10.3 Bila lembaga inspeksi harus menggunakan metode dan prosedur inspeksi

yang tidak standar, metode dan prosedur tersebut harus tepat dan

didokumentasikan secara lengkap.

10.3a Metode inspeksi standar adalah metode yang telah dipublikasikan menjadi,

sebagai contoh, standar internasional, regional atau nasional atau oleh

organisasi teknis yang telah mempunyai reputasi baik atau oleh kerjasama

berbagai lembaga inspeksi atau dalam tulisan teknis atau jurnal yang sesuai.

Hal ini berarti bahwa metode yang dikembangkan dengan cara lain, termasuk

metode oleh lembaga inspeksi sendiri atau oleh pelanggan dianggap metode

yang tidak standar.

10.4 Semua instruksi kerja, standar, prosedur tertulis, lembar kerja, daftar isian dan

data acuan yang terkait dengan pekerjaan lembaga inspeksi, harus dipelihara


27/34


24 dari 11


bahwa semua dokumen tersebut harus mutakhir dan selalu tersedia untukstaf.

10.5 Lembaga inspeksi harus mempunyai sistem pengendalian terhadap

permintaan kontrak atau pekerjaan yang menjamin bahwa:

a) pekerjaan yang dilakukan berada dalam lingkup keahliannya dan

organisasi tersebut mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi

persyaratan;

b) persyaratan mereka yang meminta pelayanan dari lembaga inspeksi

ditetapkan dengan jelas dan kondisi khusus dimengerti sehingga instruksi

yang jelas dapat diterbitkan untuk staf yang melaksanakan pekerjaan yang

diperlukan;

c) pekerjaan yang sedang dilakukan dikendalikan dengan kaji ulang dan

tindakan korektif secara rutin;

d) pekerjaan yang telah diselesaikan dikaji ulang untuk mengkonfirmasi

bahwa persyaratan telah dipenuhi.

10.5a Bila cocok (lihat catatan) setiap kontrak atau permintaan harus dikaji oleh

lembaga inspeksi untuk menjamin bahwa:

1. persyaratan klien telah ditetapkan secara cukup, didokumentasikan dan

dimengerti, dan

2. lembaga inspeksi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan

klien, dan

3. kondisi kontrak disetujui, dan

4. persyaratan khusus yang diperlukan telah diidentifikasi, dan

5. kebutuhan pelatihan personel telah diidentifikasi, dan

6. persyaratan pemerintah telah diidentifikasi, dan


28/34


25 dari 11


7. persyaratan keselamatan khusus telah diidenfikasi, dan

8. tingkat penetapan subkontrak yang diperlukan telah diidentifikasi, dan

9. dokumentasi yang diperlukan telah diidentifikasi, dan

10. kontrak atau permintaan akhir telah diterima oleh lembaga inspeksi sesuai

dengan versi asli yang telah direview seperti pada (1), (2) dan (3) diatas

Rekaman kajian kontrak harus disimpan.

Catatan: Untuk permintaan kerja rutin atau berulang, kajian kontrak dapat dibatasi atas

pertimbangan waktu dan sumber daya manusia dan suatu rekaman yang dapat diterima pada

kasus yang seperti itu akan menjadi kontrak keberterimaan oleh orang yang diberi kewenangan

untuk itu.

10.5b Pada situasi dimana persetujuan verbal dapat diterima, lembaga inspeksi

harus menyimpan suatu rekaman dari seluruh permintaan dan instruksi yang

diterima secara verbal, tanggal dan identitas wakil klien.

10.6 Pengamatan dan/atau data yang diperoleh dari pelaksanaan inspeksi harus

direkam pada saat itu juga untuk menghindari hilangnya informasi yang

terkait.

10.6a Lembar kerja, buku cacatan dan lain-lain yang digunakan untuk merekam

pengamatan selama inspeksi berlangsung harus disimpan untuk dijadikan

referensi dalam jangka waktu tertentu.

10.7 Semua perhitungan dan pengalihan data harus dicek dengan tepat dan teliti.

10.8 Lembaga inspeksi harus mempunyai instruksi kerja yang terdokumentasi

untuk melaksanakan inspeksi dengan aman.

10.8a Prosedur yang telah terdokumentasi harus termasuk prosedur untuk menjamin

terhadap keamanan personel dan perlindungan pada lingkungan sekitar

tempat kerja jika memungkinkan.


29/34


26 dari 11


11 Penanganan barang atau contoh inspeksi

11.1 Lembaga inspeksi harus menjamin bahwa contoh dan barang yang akan

diinspeksi telah diidentifikasi secara unik untuk menghindari adanya keraguan

identitas barang tersebut pada setiap saat.

11.2 Setiap penyimpangan yang diberitahukan kepada atau diketahui oleh

inspektur harus direkam sebelum inspeksi dimulai. Bila terdapat keraguan

terhadap kecocokan barang yang akan diinspeksi atau jika barang tersebut

tidak sesuai dengan diskripsi yang diberikan, maka lembaga inspeksi harus

mengkonsultasikannya dengan pelanggan sebelum diproses lebih lanjut.

11.3 Lembaga inspeksi harus menetapkan apakah barang yang akan diinspeksi

semua memerlukan penyiapan atau apakah pelanggan yang meminta

lembaga inspeksi untuk melaksanakan penyiapannya.

11.4 Lembaga inspeksi harus mempunyai prosedur yang terdokumentasi dan

fasilitas yang memadai untuk menghindari diteriorasi selama berada di bawah

tanggung jawabnya.

12 Rekaman

12.1 Lembaga inspeksi harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan

kondisinya dan memenuhi peraturan yang berlaku.

12.2 Rekaman harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan

berlangsungnya evaluasi inspeksi yang memuaskan.

12.3 Semua rekaman harus disimpan dengan aman untuk periode waktu tertentu,

keamanan dan kerahasiaan pelanggan dijaga, kecuali bila diperlukan oleh

hukum.


30/34


27 dari 11


13 Laporan dan sertifikat inspeksi

13.1 Pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga inspeksi harus dituangkan dalam

laporan inspeksi mampu balik (retrievable) dan/atau sertifikat inspeksi.

13.1a Istilah laporan dan sertifikat digunakan secara sinonim pada pasal ini.

Meskipun demikian, pada dokumen pedoman ini kedua istilah tersebut

diasumsikan bahwa laporan adalah deskripsi detail dari inspeksi dan

hasilnya, sedangkan sertifikat biasanya pernyataan resmi yang singkat

mengenai kesesuaian terhadap persyaratan yang dikeluarkan, sebagai contoh

yang berhubungan dengan inspeksi wajib.

13.1b Bila lembaga inspeksi mengeluarkan sertifikat inspeksi, tidak mungkin

mencakup semua kerja yang dilakukan oleh lembaga inspeksi didalam

sertifikat semata. Dalam keadaan tersebut, hal yang dapat diterima adalah

menyimpan dokumentasi yang terpisah untuk menunjukkan kerja yang

dilakukan oleh lembaga inspeksi, asalkan bahwa dokumentasi yang seperti itu

dapat ditelusur kepada sertifikat inspeksi yang benar.

13.2 Laporan dan/atau sertifikat inspeksi harus berisi semua hasil pemeriksaan danpenentuan kesesuaian yang dibuat dari hasil inspeksi dan juga semua

informasi perlu dimengerti dan diinterpretasi. Semua informasi tersebut harus

dilaporkan secara benar, akurat, dan jelas. Bila laporan atau sertifikat inspeksi

berisi hasil yang didapat dari subkontrak, maka hasil tersebut harus

diidentifikasi secara jelas.

13.2a Kenyataan bahwa klien tidak memerlukan sebuah laporan rinci tidak

menghilangkan persyaratan untuk menyimpan rekaman inspeksi yang rinci.

13.2b Isi laporan inspeksi atau sertifikat inspeksi dapat bervariasi tergantung pada

jenis inspeksi dan persyaratan legal. Lampiran 3 berisi daftar elemen yang

harus dimasukkan dalam laporan inspeksi dan sertifikat inspeksi. Beberapa

elemen ini dianggap wajib kesesuaiannya dengan ISO/IEC 17020. Elemen

wajib pada lampiran 3 ditandai dengan tanda asterix (*). Daftar ini harus

diperhatikan saat mengkonsep laporan inspeksi dan sertifikat inspeksi.

13.2c Jika inspeksi dimaksudkan untuk tujuan legal, otoritas nasional dapat

menempatkan persyaratan khusus pada pelaporan hasil inspeksi.


31/34


28 dari 11


13.2d Lembaga inspeksi dengan akreditasi yang dimilikinya dapat mengeluarkanlaporan atau sertifikat inspeksi, dengan mencantumkan status akreditasinya,

untuk kegiatan inspeksi yang diuraikan dalam bentuk generik pada Lampiran

Akreditasi asalkan bahwa laporan atau sertifikat yang seperti itu dikeluarkan

untuk suatu jenis inspeksi tertentu menggunakan prosedur teknis tertentu dan

bahwa prosedur-prosedur tersebut mengacu kepada bidang inspeksi tertentu.

13.3 Laporan dan sertifikat inspeksi harus ditandatangani atau disetujui hanya oleh

anggota staf yang berwenang.

13.3a Dalam seluruh kasus, harus memungkinkan untuk mengidentifikasikan orang

yang menerima tanggung jawab untuk verifikasi dan menerbitkan laporan atau

sertifikat inspeksi.

13.3b Suatu contoh bentuk pengesahan yang lain dari laporan atau sertifikat

inspeksi adalah laporan atau sertifikat inspeksi yang pengesahannya dengan

otentifikasi elektronik yang aman atau dengan segel. Dalam kasus seperti ini

lembaga inspeksi harus dapat menunjukkan bahwa pengesahan adalah aman

dan akses kepada media penyimpanan elektronik dikontrol secara ketat.

13.4 Koreksi atau penambahan pada laporan atau sertifikat inspeksi yang telah

diterbitkan harus dicatat dan dibenarkan sesuai dengan persyaratan yang

terkait dari bagian ini.

13.4a Tidak diperbolehkan antara laporan dan sertifikat menimbulkan suatu

keraguan dengan suatu kesalahan dan laporan inspeksi yang dikoreksi. Hal ini

biasanya dihindari dengan mengeluarkan laporan atau sertifikat pengganti

dengan kata-kata seperti laporan/sertifikat ini menggantikan laporan/sertifikat

No. XYZ.

14 Subkontrak

14.1 Lembaga inspeksi harus sedapat mungkin mengerjakan sendiri terhadap

kegiatan yang dikontrakkan.


32/34


29 dari 11


14.1a Subkontrak inspeksi yang berada di dalam lingkup akreditasi lembagainspeksi boleh berlangsung/dilakukan hanya jika salah satu kondisi berikut

terjadi:

1. Sub-kontrak diperlukan sebab terdapat kelebihan beban pekerjaan yang

tak terduga atau tak normal, staf kunci inspeksi tidak memadai atau

fasilitas kunci atau item-item peralatan untuk sementara waktu tidak tepat

untuk digunakan;

2. Satu bagian kecil kontrak dari klien melibatkan inspeksi yang tidak

tercakup dalam akreditasi lembaga inspeksi atau diluar kemampuan atau

sumberdaya lembaga inspeksi. Hal ini tidak menghalangi lembaga

inspeksi mensubkontrakkan pengujian.

14.1b Apapun pekerjaan, yang merupakan bagian dari inspeksi, yang dilakukan oleh

sub-kontraktor, tanggung jawab pada penentuan kesesuaian pada item yang

diinspeksi terhadap persyaratan tetap berada pada lembaga inspeksi.

14.2 Bila lembaga inspeksi melakukan sub kontrak dari sebagian inspeksi, maka

lembaga inspeksi harus memastikan dan mampu membuktikan bahwasubkontraktornya kompeten untuk melaksanakan pelayanan yang diminta,

dan jika perlu memenuhi persyaratan kriteria yang ditentukan dalam standar

EN 45000 series yang terkait. Lembaga inspeksi harus memberitahukan

kepada pelanggan adanya maksud mensubkontrakan sebagian dari inspeksi.

Subkontraktor harus dapat disetujui oleh pelanggan.

14.2a Bila lembaga inspeksi memakai individu atau karyawan organisasi lain untuk

mengisi sumberdaya atau keahlian tambahan, orang-orang tersebut tidak

dianggap sebagai sub-kontraktor asalkan orang-orang tersebut secara resmi

dikontrak untuk beroperasi dibawah sistem mutu lembaga inspeksi dan

memiliki pelatihan dan rekaman yang setara dengan karyawan tetap (lihat

juga pedoman pasal 8.1)

14.2b Sub-kontraktor yang kompeten dapat ditunjukkan dengan:

sub-kontraktor mempunyai akreditasi terhadap ISO/IEC 17020 atau EN

ISO/IEC 17025 untuk inspeksi/pengujian yang relevan dan memberikan

laporan atau sertifikat yang disahkan.


33/34


30 dari 11


atau

lembaga inspeksi sendiri mengases kompetensi sub-kontraktor terhadap

persyaratan ISO/IEC 17020 atau EN ISO/IEC 17025 jika dapat dilakukan.

14.2c Bila asesmen sub-kontraktor dilakukan oleh lembaga inspeksi, lembaga

inspeksi harus dapat menunjukkan bahwa tim asesmen secara teknis

kompeten dan mempunyai pengetahuan yang mencukupi pada penerapan

ISO/IEC 17020 atau EN ISO/IEC 17020.

14.3 Lembaga inspeksi harus merekam dan menyimpan rincian penyelidikan

terhadap kompetensi dan pemenuhan subkontraktornya. Lembaga inspeksi

harus memelihara suatu daftar dari semua pekerjaan yang disubkontrakan.

14.3a Jika kompetensi subkontraktor didasarkan pada akreditasi secara sebagian

atau penuh, lingkup akreditasi harus mencakup kegiatan yang akan

disubkontrakkan dan lembaga inspeksi harus memiliki rekaman yang tersedia

untuk menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memeriksa status

subkontraktornya.

Jika lembaga subkontraktor tidak diakreditasi menurut standar yang sesuai

untuk kegiatan khusus yang akan disubkontraktorkan, lembaga inspeksi harus

menyediakan bukti yang sesuai mengenai kompetensi lembaga subkontraktor,

seperti rekaman evaluasi yang dilakukan oleh personel yang memiliki

kualifikasi sesuai dengan prosedur yang tepat.

14.4 Bila lembaga inspeksi mensubkontrakkan kegiatan yang khusus, maka

lembaga tersebut harus mempunyai akses kepada personel yang

berkualifikasi dan berpengalaman yang mampu membentuk kemandirian

dalam asesmen hasil pekerjaan yang disubkontrakkan. Tanggung jawab atas

penetapan kesesuaian terhadap persyaratan berada pada lembaga inspeksi

tersebut.


34/34


15 Pengaduan dan keluhan


menangani pengaduan yang diterima dari pelanggan maupun pihak lain yang

berkaitan dengan kegiatan lembaga inspeksi.

15.1a Pasal mengenai keluhan harus dianalisa sebagai bagian dari kaji ulang

manajemen sedemikian sehingga penyebab yang umum dapat diidentifikasi

dan tindakan yang tepat dapat diambil untuk meminimalkan keluhan yang

seperti itu pada waktu yang akan datang.

15.2a Harus dicatat bahwa prosedur banding dibutuhkan hanya jika lembaga

inspeksi ditunjuk untuk melakukan kerja oleh Otoritas Nasional.


mempertimbangkan dan menyelesaikan perselisihan dan keluhan terhadap

hasil inspeksinya dan hal ini dilakukan di bawah kewenangan yang

didelegasikan secara legal.

15.3 Rekaman penanganan semua pengaduan, keluhan dan tindakan yang diambil

oleh lembaga inspeksi harus dipelihara.

16 Kerjasama

Lembaga inspeksi diharapkan dapat berpartisipasi dalam pertukaran pengalamandengan lembaga inspeksi yang lain dan dalam proses standardisasi yang sesuai.

16.a Tujuan pasal ini adalah untuk merangsang lembaga inspeksi untuk bertukar

pengetahuan, terutama pada sensitifitas komersial atau kerahasiaan, dan

belajar dari yang lain untuk meningkatkan standar umum dan konsistensi hasil

inspeksi yang diakreditasi.

g-08_kan guide on application of iso iec 17020 (in)

Documents