implementasi good governance di kota ban

7/24/2019 Implementasi Good Governance Di Kota Ban

1/27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance merupakan sebuah inovasi dalam system tata kelola pemerintahan saat

ini. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal praktek penerapan kewenangan

pengelolaan berbagai urusan penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan

administratif di semua tingkatan. al ini timbul sebagai dampak dari rasa ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. !elama ini pemimpin yang dipilih masyarakat

cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

!ituasi dan kondisi semacam itu telah mendorong kesadaran masyarakat warga negara untuk

menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi "alannya pemerintahan agar tidak

menyimpang dari tu"uan mulianya.

Untuk penyelenggaraan good governancetersebut diperlukan adanya pembagian peran

yang "elas dari domain good governance yaitu Pemerintah, !ektor !wasta dan Masyarakat

#UNDP$. %pabila selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah

sebagai institusi tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer

kewenangan dan tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah pusat. 'ransfer kewenangan

dan tanggung "awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.

Pada praktiknya, kebi"akan desentralisasi di (ndonesia telah berhasil dilaksanakan secara

baik oleh beberapa daerah. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai )ota

*an"ar, sebuah daerah yang baru + tahun berdiri namun telah berhasil meraih predikat good

governance, terutama dalam pelayanan publiknya. Penulis akan men"elaskan bagaimana

implementasi Good Governance di )ota *an"ar.

1.2 Ruang Lingkup

+. Pengertian Good Governance

-. Prinsip&Prinsip Good Governance

. Pengertian /tonomi Daerah0. 1atar *elakang /tonomi Daerah

2. Pelaksanaan /tonomi Daerah 3ang *ertanggung"awab

4. Profil )ota *an"ar5. 6isi Misi )ota *an"ar

1


2/27

1.3 Rumusan masalah

+. *agaimana implementasi good governance di )ota *an"ar7-. %pakah dengan implementasi good governance tersebut kota *an"ar layak mendapat

predikat sebagai daerah yang berhasil melaksanakan good governance7

BAB II

KAIAN !E"RI

2


3/27

2.1 Pengertian #$$% #$&ernan'e

Good Governance menurut *ank Dunia #8orld *ank$ adalah cara kekuasaan

digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan

masyarakat. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal praktek penerapan

kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi,

dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep ini, ada tiga pilar Good Governance yang

penting yaitu 9

+$ :conomic governance #baca 9 kese"ahteraan rakyat$;

-$ Political Governance #baca. proses pengambilan keputusan$;

$ %dministrative Governance #baca 9 tata laksana pelaksanaan kebi"akan$.

Dalam proses memaknai peran kuncistakeholders #pemangku kepentingan$, mencakup

domain Good Governance, yaitu9

+$ Pemerintah #peran 9 menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif$,

-$ !ektor swasta #Peran 9 menciptakan lapangan peker"aan dan pendapatan$;

$ Masyarakat #peran9 mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan menga"ak

seluruh anggota masyarakat berpartisipasi$.

Untuk penyelenggaraan good governance tersebut diperlukan adanya pembagian peran

yang "elas dari masing&masing domain. %pabila selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat

hanya pada pemerintah sebagai institusi tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap

perlu dilakukan transfer kewenangan dan tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah

pusat. 'ransfer kewenangan dan tanggung "awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.

2.2 Prinsip(Prinsip #$$% #$&ernan'e

)unci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip&prinsip di

dalamnya. *ertolak dari prinsip&prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kiner"a suatu

pemerintahan. *aik&buruknya pemerintahan bisa dinilai apabila ia telah bersinggungan dengan

semua unsur prinsip&prinsip good governance.

+. Partisipasi Masyarakat

3


4/27

!emua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara

langsung maupun melalui lembaga&lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan

mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

-. 'egaknya !upremasi ukum

)erangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya

hukum&hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

. 'ransparansi

'ranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. !eluruh proses pemerintahan,

lembaga&lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak&pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

0. Peduli pada !takeholder

1embaga&lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak

yang berkepentingan.

2. *erorientasi pada )onsensus

'ata pemerintahan yang baik men"embatani kepentingan&kepentingan yang berbeda demiterbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok&

kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebi"akan&kebi"akan dan

prosedur&prosedur.

4. )esetaraan

!emua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan

kese"ahteraan mereka.

5. :fektifitas dan :fisiensi

Proses&proses pemerintahan dan lembaga&lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga

masyarakat dan dengan menggunakan sumber&sumber daya yang ada seoptimal mungkin.


5/27

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi&organisasi masyarakat

bertanggung "awab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga&lembaga yang

berkepentingan.

=. 6isi !trategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan "auh ke depan atas tata

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa sa"a yang

dibutuhkan untuk mewu"udkan perkembangan tersebut. !elain itu mereka "uga harus memiliki

pemahaman atas kompleksitas kese"arahan, budaya dan sosial yang men"adi dasar bagi

perspektif tersebut.

!elain = prinsip yang telah diuraikan di atas, terdapat +0 prinsip yang dapat melengkapi wacana

good governance, yaitu9

1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis)

2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan)

3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat

0. 'ata pemerintahan yang bertanggung "awab> bertanggung gugat #akuntabel$

2. 'ata pemerintahan yang men"un"ung supremasi hukum

4. 'ata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi

8. Tata pemerintahan yang epat tanggap (responsif)

!. Tata pemerintahan yang mengg"nakan str"kt"r # s"mber daya seara

e$sien # efektif.

1%. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi

++. 'ata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat.

&


6/27

12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada peng"rangan kesen'angan

13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingk"ngan hid"p

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar

Prinsip&prinsip Good Governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila

keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. ?enis lembaga

tersebut adalah sebagai berikut 9

+. Pemerintah

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil

b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan

c. Menyediakan public service yang efektif dan accountabled. Menegakkan %Me. Melindungi lingkungan hidup

f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

-. !ektor !wasta

Men"alankan industri

Menciptakan lapangan ker"a

Menyediakan insentif bagi karyawan

Meningkatkan standar hidup masyarakatMemelihara lingkungan hidup

Menaati peraturan

'ransfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakatMenyediakan kredit bagi pengembangan U)M

. Masyarakat Madani

a. Men"aga agar hak&hak masyarakat terlindungib. Mempengaruhi kebi"akan publik

c. !ebagai sarana cheks and balances pemerintahd. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintae. Mengembangkan !DM

f. !arana berkomunikasi antar anggota masyarakat

2.3 Pengertian "t$n$mi Daerah


7/27

/tonomi daerah, sebagaimana di"elaskan dalam UU No. -- tahun +===, adalah

kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang&undangan

yang berlaku, dan titik berat otonomi diletakkan di daerah tingkat (( seperti telah ditegaskan

dalam Undang&Undang No. 2 tahun +=50. !ecara filosofis, landasan yang mendasari pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah bahwa otonomi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan

publik, dan meningkatkan kese"ahteraan masyarakat melalui pemberian kewenangan yang lebih

besar kepada daerah. Melalui kewenangan ini, diharapkan akan tumbuh prakarsa atau inisiatif

dan kreativitas daerah untuk mendayagunakan potensi setempat, dan men"adi semakin responsif

terhadap permasalahan&permasalahan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, melalui

pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintahan daerah diharapkan akan semakin mampu beker"a

secara efektif dan efisien dalam melayani dan merespon segala tuntutan masyarakat, dan dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada.

%da beberapa hal pokok yang perlu digarisbawahi terkait pelaksanaan otonomi daerah9

+. 3ang lebih ditekankan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi politik.

adanya transfer otoritas pembuatan keputusan kepada daerah, kepada kelompok&

kelompok yang sebelumnya tidak terwakili. 'u"uannya adalah memberikan keleluasaan

yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan

dalam proses pembuatan keputusan publik.-. keterlibatan masyarakat #daerah$ dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi yang

paling penting sebagai akibat pelaksanaan desentralisasi politik.

. perbaikan pelayanan birokrasi daerah melalui penciptaan lembaga birokrasi yang lebih

responsif.

0. dalam skala yang lebih luas, pelaksanaan otonomi daerah ini ditu"ukan untuk merangsang

daerah&daerah agar mengembangkan potensi yang dimiliki guna menopang pembangunan

daerahnya masing&masing.

2.) Latar Belakang "t$n$mi Daerah

/tonomi daerah muncul sebagai !trategi yang diterapkan sebagai counter terhadap

ter"adinya krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan

politik di (ndonesia pada tahun +==< #dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan orde

reformasi$.

7


8/27

1embaga ka"ian ekonomiEconit Advisory Group, menyebutkan setidaknya terdapat lima

kesen"angan yang sangat kronis, yaitu 9

+. )esen"angan pendapatan antar daerah yang besar.

-. )esen"angan investasi antar daerah yang besar. )ebi"akan investasi dan birokrasi yang

terpusat selama - tahun, menghambat perkembangan investasi daerah. )egiatan

investasi daerah hanya terkonsentrasi di pulau "awa.

. Pemusatan industri di pulau ?awa.

0. Pendapatan daerah dikuasai pusat. !entralisasi pusat sangat menguasai pendapatan

daerah. Dengan demikian daerah sangat tergantung dengan alokasi bantuan dari pusat.

2. Net negatif transfer yang besar. !alah satu yang mendorong melebarnya kesen"angan

regional adanya ketimpangan dalam alokasi kredit dalam pengembangan ekonomi.

*erbagai faktor ini hanya merupakan sebagian dari penyebab perlu dilakukannyadesentralisasi. !elain faktor tersebut masih ada faktor lain, misalnya daerah yang memiliki

kekayaan alam tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan alamnya karena seluruhnya dikelola

pemerintah pusat. al itu semakin memperkuat alasan untuk dilakukannya perubahan hubungan

pusat&daerah.

2.* Pelaksanaan "t$n$mi Daerah +ang Bertanggung,a-a

Menurut !yaukani @ penyelenggaraan otonomi daerah harus dilakukan secara

bertanggung "awab. %rtinya adalah otonomi yang disertai dengan pertanggung"awaban daerah

sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan dan hak yang lebih luas kepada daerah.

Pemberian otonomi akan dibarengi dengan kewa"iban pemerintah daerah untuk menanggung

segala akibat yang ditimbulkan oleh pemberian otonomi. 1ebih&lebih pertanggung"awaban kepala

daerah terhadap rakyatnya dengan memakai logika pemilihan langsung kepala daerah seperti

yang selama ini dilaksanakan. Namun hal ini masih "arang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

memberikan laporan pertanggung"awaban publik tahunan kepada masyarakat. Padahal mestinya

sangat penting dilakukan, mengingat pembangunan merupakan bagian penting yang harus diikuti

oleh warga masyarakat, bahwak kedaulatan berada di tangan rakyat. %rtinya memang masyarakat

diberikan kewenangan untuk mengetahui, mengkritisi, dan memberikan masukan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat ber"alan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2./ Pr$0il K$ta Ban,ar

8


9/27

Pembentukan )ota *an"ar sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induk

)abupaten Aiamis berdasarkan Undang&undang Nomor -5 'ahun -- 'entang Pembentukan

)ota *an"ar di Provinsi ?awa *arat. Pembangunan di )ota *an"ar se"ak diresmikan pada tanggal

-+ Bebruari - menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang

belum terselesaikan, namun "uga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yangakan datang.

Posisi )ota *an"ar yang strategis sebagai pintu gerbang ?awa *arat di sebelah !elatan,

berbatasan dengan ?awa 'engah serta berada pada lintas selatan yang menghubungkan ?akartaC

*andung&*an"ar dan kota&kota besar di ?awa 'engah dan ?awa 'imur merupakan kondisi yang

harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, dalam hal ini )ota *an"ar harus berperan sebagai kota

transit yang dapat mendorong )ota *an"ar sebagai kota perdagangan, "asa dan industri.

!ementara itu, mayoritas kegiatan perekonomian di )ota *an"ar saat ini adalah kegiatan

ekonomi berbasis pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. )egiatan

tersebut dapat dikembangkan lebih luas di masa depan, dan men"adi basis ekonomi kota yang

kuat. !ebagai agropolitan, kegiatan perekonomian )ota *an"ar "uga berpeluang dikembangkan

lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian #agrobisnis$, seperti agroindustri, "asa&"asa

pertanian, agrowisata, serta koleksi dan distribusi produk&produk pertanian. Pengembangan

kegiatan pertanian sebagai basis ekonomi dapat men"adikan )ota *an"ar men"adi pusat ekonomi

wilayah Priangan 'imur dengan tetap mempertahankan kultur gotong royong dan partisipasimasarakat tetapi disisi lain dapat memodernkan diri namun tetap memelihara keasrian dan

keseimbangan ekosistem.

2. isi isi K$ta Ban,ar

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang

ada di )ota *an"ar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi

Pemerintah )ota *an"ar tahun -= C -+ yang hendak dicapai adalah 9

Dengan Iman dan Taqwa kita wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan Termaju

di Priangan Timur Jawa Barat

Masyarakat )ota *an"ar adalah masyarakat yang beriman dan bertawa dengan mayoritas

bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang serta bidang "asa. Pengembangan bidang

pertanian, perdagangan dan "asa sebagai basis ekonomi dapat men"adikan )ota *an"ar sebagai

!


10/27

pusat pengembangan ekonomi di 8ilayah Priangan 'imur. Memperhatikan visi tersebut serta

perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, harus melalui

upaya&upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan

akselerasi pembangunan dan pemberdayaan guna tercapainya kemakmuran dan kese"ahteraan

rakyat.

Pengertian dan makna visi )ota *an"ar tersebut adalah sebagai berikut 9

Iman %an !ak-a yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat )ota *an"ar memiliki ciri&

ciri orang yang beriman dan bertakwa, taat terhadap agama, hukum dan aturan&aturan yang

ditetapkan sehingga toleransi antar dan antara umat beragama, penghormatan terhadap martabat

kemanusiaan #%M$ terwu"ud.

K$ta Agr$p$litanyang dimaksud adalah )ota *an"ar "uga berpeluang dikembangkan lebih luas

ke bidang bisnis berbasis pertanian #agrobisnis$. Dengan berbagai indikator agropolitan seperti

*an"ar men"adi kota agroindustri, "asa&"asa pertanian dan agrowisata, men"adi pusat distribusi

produk&produk pertanian, ditambah pula sebagai kota "asa dan perdagangan memanfaatkan letak

strategis geografis )ota *an"ar, berbagai indikator tersebut secara bersama&sama dan saling

melengkapi akan mewu"udkan *an"ar %gropolitan.

!erma,u %i Priangan !imur yang dimaksud adalah perekonomian kota agribisnis yang berdaya

saing bagi )ota *an"ar dimungkinkan, mengingat kota *an"ar memiliki keunggulan sebagai kota

pusat distribusi produk pertanian serta tata letak geografis sebagai kota transit perdagangan antarkabupaten dan provinsi, dibandingkan dengan kabupaten>kota lain yang ada di Priangan 'imur.

%gar visi tersebut dapat diwu"udkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi )ota *an"ar, yang didalamnya

mengandung gambaran tu"uan serta sasaran yang ingin dicapai.

isi 4

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan #-=&-+$ yang bertumpu pada potensi

sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta ditun"ang dengan semangat kebersamaan,

tanggung "awab yang optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka

misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, strategi dan indikator kiner"a 2 #lima$

tahun mendatang ditetapkan 0 #empat$ misi yaitu9

1. eningkatkan Kualitas 5umer Da6a anusia 75D8

1%


11/27

!umber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup

sehat merupakan cerminan kehidupan sehari&hari )ota *an"ar yang bertawa kepada 'uhan 3ang

Maha :sa dan berakhlak mulia. al itu ditu"ukan dari (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$ yang

tinggi.

Dengan menekankan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, maka diharapkan

dapat memberikan dampak produktivitas masyarakat )ota *an"ar men"adi masyarakat yang mau

berpartisipasi, beker"a sama dan men"aga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala

potensi menu"u kota agropolitan terma"u di 8ilayah Priangan 'imur ?awa *arat.

2. eningkatkan La,u Pertumuhan Ek$n$mi 7LPE8

Perkembangan perekonomian )ota *an"ar yang berdaya saing dimungkinkan, mengingat

keunggulan ekonomi kota terletak di sektor "asa khususnya "asa distribusi dan "asa kota transit

#untuk orang dan barang$, dengan tambahan faktor networkingakan mampu menghasilkanbentukan nilai tambah ekonomi yang besar.Networking yang dimaksudkan terutama untuk

memanfaatkan potensi ekonomi daerah sekitar untuk memproduksi barang dan "asa lain yang

nilai tambahnya meresap di )ota *an"ar ditambah kebi"akan ekonomi diarahkan pada

pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana

pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil

pada posisi yang sama.

3. eningkatkan Kesa%aran %an Kepatuhan !erha%ap Hukum

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

penyelenggaraangood and clean governance. /leh karena itu, pembangunan bidang hukum

merupakan salah satu kebi"akan pembangunan untuk mewu"udkan pemantapan kiner"a

pemerintah daerah.

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesen"angan

kese"ahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa

perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, per"udian, premanisme dan ancaman dari luar

merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang dapat diredam

oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hokum

). eningkatkan !ata Kel$la Pemerintahan se'ara Pr$0esi$nal untuk en,amin

ter'iptan6a Good Governance

11


12/27

Pemberdayaan aparatur pemerintah dikembangkan dalam rangka peningkatan kompetensi

dan profesionalismenya sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang

didukung dari aspek kebi"akan, renumerasi, standard pelayanan minimal bagi terciptanya

organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kemampuan dan

kebutuhan daerah.

!edangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perwu"udan iklim demokrasi dan

peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai formasi penyelenggaraan pemerintahan dalam

rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan dan

pengendalian pembangunan.

BAB III

PEBAHA5AN

3.1 Kei,akan Umum K$ta Ban,ar

12


13/27

Pertama,kebi"akan yang berhubungan dengan keberpihakan kepada masyarakat,

diarahkan pada peningkatan (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$ meliputi pendidikan,

kesehatan, daya beli dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan,

Pemerintah )ota *an"ar memiliki komitmen dalam meningkatkan angka partisipasi murni, melek

huruf dan peningkatan mutu pendidikan melalui pembebasan biaya pendidikan mulai dari tingkat!D sampai !MP dan bantuan beasiswa yang terancamDrop Outmulai dari tingkat !D, !MP,

!M%>!M). *easiswa "uga diberikan kepada pela"ar dan mahasiswa yang berprestasi dan kepada

tutor P%UD diberikan insentif @p.+.>orang dari sekitar -2 P%UD yang ada. !edangkan

insentif untuk tenaga pendidik diberikan sekitar @p.2.>bulan.

!ementara di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan dera"at kesehatan

masyarakat, berbagai insentif yang berikan Pemerintah )ota *an"ar dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui pembebasan biaya berobat ke puskesmas,

@!UD di kelas ((( dan di @!. asan !adikin bagi masyarakat keluarga miskin yang belum

mempunyai askes se"ak tahun -2 dan tentunya dengan tidak melupakan pemberian tun"angan

untuk tenaga medis dan paramedis. !edangkan untuk meningkatkan angka harapan hidup,

menurunkan angka kematian bayi dan ibu diantaranya dilaksanakan melalui pembentukan desa

dan dusun siaga, intervensi terhadap giEi buruk, pembangunan pos kesehatan di seluruh

desa>kelurahan dan pemberdayaan posyandu termasuk insentif kader posyandu mulai dari

@p.2. sampai @p.+.>orang>bulan.

Disamping intervensi terhadap bidang pendidikan dan kesehatan tersebut, peningkatan

daya beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan (ndeks Pembangunan

Manusia, untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat )ota

*an"ar diantaranya dengan pemberian bantuan permodalan untuk home industryseperti pengra"in

bata, makan an olahan, kera"inan bambu dan kayu, konveksi dan bordir, industri gula kelapa

dan lain&lain serta fasilitasi peri"inan.

Kedua,kebi"akan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

'idak dapat dipungkiri, di lima tahun pertama pemerintahan )ota *an"ar difokuskan pada

pembangunan infrastruktur pemerintahan seperti gedung&gedung perkantoran yang baru, polres,

samsat dan lain&lain. al ini untuk menun"ang pelayanan kepada masyarakat dengan adanya

sarana dan prasarana pemerintahan.

13


14/27

Ketiga,kebi"akan yang berhubungan dengan penataan kota. Disamping melengkapi

sarana prasarana pemerintahan, di lima tahun pertama pemerintahan )ota *an"ar "uga difokuskan

pada penciptaan keramaian kota yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur kotanya

yang ditun"ang oleh pendirian berbagai kelengkapan fasilitas sosial dan umum, peningkatan "alan

dari kondisi awal lapisan penetrasi men"adi lapisan hotmiF dan pembangunan "embatan&"embatanpenghubung dengan dilengkapi oleh serta penataan dan pembangunan ob"ek wisata baru seperti

sarana rekreasi waterparkyang dilengkapi dengan penataan sungai citanduy sebagai salah satu

upaya untuk menciptakan ruang publik di )ota *an"ar kemudian ditun"ang dengan sarana otel

yang memadai dan tempat C tempat hiburan.

dan keempat,)ebi"akan yang berhubungan dengan penguatan pemberdayaan

desa>kelurahan. Melalui %P*D tahun -= diberikan bantuan keuangan kepada desa sebesar

@p.+...,& per desa terdiri dari Penguatan ekonomi pedesaan melalui usaha ekonomi

produktif masyarakat melalui bantuan permodalan terhadap pengusaha ekonomi kecil

menengah @p.2..>desa; Pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran

melalui program pembangunan pola padat karya sebesar @p.-2..>desa. Pembangunan

infrastruktur pedesaan sebesar @p.2..>desa.

3.2 Perkemangan In%eks Pemangunan anusia 7IP8 K$ta Ban,ar

!alah satu indikator yang paling menentukan keberhasilan pelayanan public adalah (PM

#(ndeks Pembangunan Manusia$. *erikut ini penulis sa"ikan gambaran mengenai (PM kota

*an"ar periode -4&-+

14


15/27

Grafik 4.1

erkem!angan "# $ota %an&ar tahun '(()*'(1(

?ika memperhatikan la"u perkembangan (PM&nya, selama periode -2&-+ la"u

perkembangan (PM )ota *an"ar relatif berfluktuasi, dimana pada periode -2&-4 la"u

peningkatannya sebesar -,00 poin, mengalami penurunan ta"am pada periode -4&-5 yaitu

1&


16/27

turun sebesar ,-< poin. !elan"utnya pada periode -5&-< memgalami peningkatan sedikit

sebesar +,0 poin. !edangkan pada periode -


17/27

meningkatkan pembangunan manusia bisa lebih berguna, dimana dalam hal ini pemerintah harus

semaksimal mungkin bisa menempatkan manusia sebagai tu"uan akhir pembangunan dan bukan

sebagai alat dalam pembangunan.

!alah satu indikator yang menun"ukkan pencapaian keberhasilan pembangunan sumber

daya manusia melalui (ndeks Pembangunan Manusia #(PM$. Dimana dalam indikator (PM

memperhatikan rata&rata indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli. Pergerakan

pencapaian la"u (PM )ota *an"ar yang begitu dinamis, bahkan cenderung fluktuatif, dipengaruhi

la"u indeks pendidikan dan indeks daya beli yang agak melambat, sedangkan indeks kesehatan

pergerakan lebih cepat dibanding kedua indeks tersebut.

Pencapaian angka (PM )ota *an"ar yang terus membaik, didukung dengan peningkatan

nilai komponen dari (PM. )omponen yang men"adi dasar penghitungan (PM seperti angka

harapan hidup, melek huruf, dan pengeluaran riil per kapita yang semuanya relatif membaik.

Pada tahun -= indeks kesehatan #angka harapan hidup$ dari 54,+= men"adi 54,< di tahun

-+. Untuk indeks daya beli dari 4-,=4 tahun -= men"adi 4,5- pada -+. !edangkan pada

indeks pendidikan pergerakan tidak terlalu signifikan yaitu dari


18/27

diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara luas, terutama rumahtangga miskin seperti9

kebi"akan retribusi pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas, program perbaikan giEi

masyarakat, peningkatan layanan kesehatan keluarga dan masyarakat, ?aring Pengaman !osial

#?P!$ bidang pelayanan kesehatan dasar, peningkatan pelayanan lingkungan sehat, peningkatan

sarana air bersih, peningkatan promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas air dan lingkunganmampu mendorong peningkatan indeks kesehatan yang cukup berarti. %kan tetapi, belum

bertumbuh kembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan individu dan keluarga di sebagian

masyarakat, utamanya pada masyarakat di lingkungan perdesaan, menyebabkan tugas pemerintah

di bidang kesehatan di masa mendatang masih cukup berat. )ondisi tersebut tentunya

membutuhkan "alinan sinergitas antar berbagai sektor di bidang kesehatan dan keberpihakan yang

nyata dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sesuai

kebutuhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam melakukan perubahan fundamental

pada sikap>perilaku hidup sehat, men"adikan berbagai upaya penanganan kesehatan masyarakat

akan ber"alan lebih optimal dengan ditun"ukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup dan

terus menurunnya angka kematian bayi secara signifikan.

!ebagai salah satu komponen dalam indikator (PM, daya beli merupakan indikator yang

paling sensitif terhadap perubahan yang ter"adi. !etiap perubahan kebi"akan makro nasional

ternyata berdampak terhadap ketatnya perkembangan daya beli masyarakat, kondisi eksternal

seperti kebi"akan fiskal, moneter serta inflasi #naik turunnya harga barang dan "asa$, merupakan

faktor yang mempengaruhi terhadap naik turunnya daya beli masyarakat. /leh karena itu perlu

ditingkatkan kiner"a pembangunan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor

perekonomian terutama yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Dengan membaiknya fundamental ekonomi makro yang bisa dilihat dari perkembangan

la"u pertumbuhan ekonomi #1P:$ )ota *an"ar yang terus bergerak dinamis, cukup dapat

meyakinkan berbagai kalangan bahwa perekonomian )ota *an"ar dapat segera bangkit setelah

mendapat tekanan kuat akibat dampak krisis ekonomi beberapa tahun lalu. )etika krisis ekonomi

masih ter"adi, kemampuan daya beli sebagian besar masyarakat )ota *an"ar relatif cukup

tertekan, bahkan cenderung ter"un bebas. Dengan relatif stabilnya kondisi perekonomian dewasa

ini ternyata berpengaruh cukup baik terhadap kenaikan pada komponen kemampuan daya beli

#PPP$ masyarakat selama periode tahun -2 C -+.

18


19/27

8alaupun terlihat adanya perubahan dengan terus membaiknya kemampuan daya beli,

adanya fluktuasi kondisi ekonomi makro baik nasional maupun regional, seperti la"u inflasi dan

investasi yang tak kun"ung membaik dapat menyebabkan terus tertekannya kema"uan daya beli

masyarakat. Pemerintah kota harus terus mewaspadai dan tetap bercermin dari ke"adian di masa

puncak krisis ekonomi, bahwa perubahan kebi"akan di sektor ekonomi yang cenderung mendapatrespon negatif dari masyarakat, seperti kenaikan harga *ahan *akar Minyak #**M$ dan ongkos

tansportasi ternyata ikut pula mempengaruhi kemampuan daya beli di masyarakat dalam "angka

pan"ang. )arena pada umumnya setiap kenaikan pada dua sektor tersebut langsung diikuti oleh

kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok>dasar. Untuk itu, diperlukan langkah&langkah yang

kondusif dari pemerintah agar setiap kebi"akan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan

masyarakat secara luas.

!alah satu upaya penting diantaranya adalah terus melakukan optimalisasi pengembangan

produk industri kecil dan menengah sehingga mampu memenuhikebutuhan lokal dan tidak

bergantung pada komoditas dari luar daerah. !ering tersendatnya pasokan kebutuhan pokok

akibat ganggungan alur distribusi #karena ban"ir, dan bencana alam lainnya$, menyebabkan harga&

harga komoditas barang dari luar daerah seringkali melon"ak. )ondisi ini cukup meresahkan

masyarakat dan tentunya berpengaruh pada tertekannya kemampuan daya beli. /leh karena itu,

peran nyata pemerintah sangat diperlukan, sebagai fasilitator dan regulator usaha, pemerintah

harus mampu men"embatani produktivitas pelaku usaha lokal dengan pangsa pasar yang tersedia.

Di samping itu, upaya memberi perlindungan dan kenyamanan usaha bagi investor #pemilik

modal$, dengan memangkas "alur periEinan dan menghindari pungutan yang tidak perlu akan

men"amin aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih dinamis.

1!


20/27

Grafik 4.-

"# $ota %an&ar dan komponennya '((,*'(1(

3.) Implementasi #$$% #$&ernan'e %i K$ta Ban,ar

Dalam menerapkan good governance di suatu daerah, setidaknya daerah tersebut harus

berhasil menerapkan prinsip&prinsip good governance dalam pemerintahannya. Di kota ban"ar,

penerapan prinsip tersebut dapat dilihat sebagai berikut 9

+. Partisipasi Masyarakat

8alikota *an"ar telah menekankan kepada setiap /rganisasi Perangkat Daerah #/PD$,

supaya mengakomodir usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan #Musrenbang$

tingkat )ecamatan #bottom up planning$. )emudian hasil musrenbang tersebut disampaikan

dalam Borum Gabungan /PD, yang mempunyai kedudukan dan fungsi mensinergikan prioritas

program dan kegiatan pembangunan dari hasil musrenbang kecamatan dengan @en"a /PD, atau

sarana mempertemukan top down planning dan bottom up planning.

-. 'egaknya !upremasi ukum

2%


21/27

'idak banyak kasus hukum yang menyita perhatian selama + tahun berdirinya kota *an"ar.

!upremasi hukum "uga dapat dikatakan telah ditegakkan karena proses hukum berlaku untuk

semua kalangan, termasuk wakil ketua DP@D kota ban"ar yang terkena kasus pengani%yaan yang

dilakukannya terhadap ?uhandi, pengurus P%A Partai Demokrat )ecamatan Pataruman.

Meskipun begitu, ban"ar tidak luput dari isu korupsi, misalnya kasus dugaan korupsi tanah

lapang *an"ar *hakti dan *an"ar 8aterpark. Namun kedua kasus tersebut saat ini masih

men"alani proses hukum.

. 'ransparansi

!e"auh ini pemerintah kota ban"ar sangat transparan mengenai informasi yang terkait

dengan pemerintah. 8arga dapat mengakses informasi tersebut melalui website

http9>>www.ban"ar&"abar.go.id dan disana warga bisa mendapatkan berbagai informasi yangdibutuhkan secara lengkap.

0. Peduli pada !takeholder

Untuk masyarakat, )ota *an"ar telah menerapkan anggaran pro rakyat dimana pelayanan

publik dan kese"ahteraan rakyat men"adi tu"uan utama pemerintah. Untuk pengusaha swasta, kecil

dan menengah !alah satu upaya penting diantaranya adalah terus melakukan optimalisasi

pengembangan produk industri kecil dan menengah sehingga mampu memenuhikebutuhan lokal

dan tidak bergantung pada komoditas dari luar daerah.

2. *erorientasi pada )onsensus

Di kota *an"ar, banyak forum warga atau forum masyarakat yang dapat menampung

aspirasi masyarakat untu kemudian disampaikan dalam musrenbang bersama pemerintah yang

dilaksanakan secara berkesinambungan. Borum tersebut seperti Borum Masyarakat Peduli

)esehatan #BMP)$ untuk isu kesehatan, Borum Peduli *an"ar !ehat #BP*!$ untuk isu kebersihan

dan tata ruang kota, 1!M Gempur, Borum !ar"ana Pendamping untuk pengalokasian %DD, serta

Borum Desa !iaga dan )ader Desa !iaga untuk isu pemberdayaan perempuan dan anak.

4. )esetaraan

21


22/27

Di bidang kesehatan, se"ak tahun -0, )ota *an"ar telah membebaskan biaya berobat

bagi keluarga tidak mampu. )ini, sekitar -2 persen dari total penduduk sekitar - ribu "iwa bisa

bebas biaya pengobatan di puskesmas dan kelas tiga @umah !akit Umum Daerah *an"ar.

Di bidang pendidikan, !e"ak tahun -2, "auh sebelum ada kebi"akan nasional */!

#*antuan /perasional !ekolah$, *an"ar sudah memberikan kemudahan akses pendidikan bagi

warga miskin. )ebi"akan ini mereka sebut sebagai H%ngka Prediksi Drop /ut #D/$I.

Melalui kebi"akan ini, Pemerintah )ota *an"ar mewa"ibkan kepala sekolah di !D dan

!MP memprediksi anak&anak yang potensial tidak bisa melan"utkan sekolah karena kekurangan

biaya. %nak&anak !D yang diprediksi tidak bisa melan"utkan ke !MP diberikan bantuan sebesar

-2 ribu per bulan, dan dari !MP ke !M% sebesar 52 ribu per bulan. ingga tahun -+-,

pemerintah kota sudah membiayai 22 orang anak prediksi D/ !MP, dan anak prediksi

D/ !M%. !ementara untuk akses pendidikan tinggi, setiap tahun *an"ar membiayai sebanyak -

anak dari keluarga miskin yang punya nilai terbaik di !M% untuk melan"utkan ke perguruan

tinggi.

Pemerintah kota "uga memberikan tun"angan kepada +4 guru sebesar 2 ribu per

bulan. Dulu hanya ada + !M) dan + !M%, sekarang kota *an"ar telah memiliki !M% dan 0

!M). 'erobosan program pemberian akses pendidikan bagi warga miskin ini digan"ar dengan

penghargaan dari )ementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun -


23/27

menyurutkan perhatian erman kepada ide penguatan desa dan kelurahan. Dalam praktek,

besarnya %lokasi Dana Desa yang digelontorkan tetap tidak kurang dari + milyar rupiah.

Mengingat belum memadainya pemerintah desa mengelola keuangan, pemerintah kota

menyalurkan %DD melalui *UMD:! #*adan Usaha Milik Desa$ dan )operasi di kelurahan.

*UMD:! dan )operasi ini dikelola oleh tenaga profesional. 'idak hanya dipakai untuk

membiayai pembangunan desa, sebagian %DD "uga digunakan untuk membiayai usaha&usaha

ekonomi produktif yang dikelola masyarakat dengan skim revolving fund. HDengan skim ini,

setiap *UMD:! dan koperasi sekarang sudah punya uang +.+2... !etiap tahun

pemerintah desa mendapatkan tambahan penghasilan sebesar + "uta dari keuntungan *UMD:!

dan koperasi,I lan"ut erman.

Di bidang ekonomi kerakyatan, )ota *an"ar "uga menggen"ot partisipasi warganya

melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan )eluarga #PUP-)$, yang melibatkan -4 desa

dan kelurahan. !etiap desa mendapatkan dana @p 2 "uta per tahun. Dana itu men"adi modal usaha

bagi pengembangan warga desa, seperti usaha kecil menegah dan pertanian.

%da "uga program )operasi ?emaah Mas"id #)op"amas$ yang melibatkan 4 mas"id

dengan peserta aktif lebih dari +. orang. !etiap mas"id diberikan dana stimulan @p + "uta.

Dana itu diserahkan secara mandiri pada pengurus mas"id untuk modal para "emaahnya.

Peningkatan daya beli masyarakat "uga disuntik dana senilai @p - miliar untuk pengadaan+ sapi, + kambing, dan + ekor domba pada -4 desa. 'ahun -++, program ini akan

ditambah + ekor sapi senilai @p = "uta. ewan itu nantinya bisa di"adikan sumber nafkah

tambahan masyarakat.

Di bidang ketahanan pangan, *an"ar sudah memperbarui sistem produksi, distribusi, dan

konsumsi pangan. Perbaikan sistem produksi pangan dilakukan dengan mengubah sawah non

teknis men"adi sawah teknis. Dengan dukungan air melimpah dari !ungai Aitanduy, saluran

irigasi teknis, dan pembangunan beberapa danau, produksi padi dan bahan pangan di *an"ar bisa

dipertahankan kestabilannya. !awah&sawah baru "uga dicetak di banyak tempat.

)husus ketersediaan pangan bagi warga miskin, pemerintah )ota *an"ar sudah

menandatangani kesepakatan bersama dengan *U1/G. Pemerintah )ota *an"ar menyimpan

uang di *U1/G sebesar -&0 "uta untuk menalangi pembayaran @%!)(N. Dengan cara ini

masyarakat miskin dapat menerima @%!)(N tepat waktu.23


24/27


25/27

/tonomi daerah berorientasi pada upaya mewu"udkan praktik good governance, yang

ditandai dengan adanya aparatur pemerintah daerah yang bisa men"adi pelayan masyarakat dan

mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dan yang terpenting adalah adanya sosok

kepala daerah yang benar&benar faham dan mengetahui apa yang men"adi kepentingan dan

kebutuhan masyarakatnya serta kepentingan dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

Untuk itu sangat diperlukan adanya kreativitas dan inovasi dari kepala daerah yang terus

menerus untuk men"awab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas tata

kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah hanya

akan dapat terwu"udkan bila kepala daerah mampu melakukan kreasi dan inovasi sesuai dengan

potensi, karakteristik dan spesifikasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 'anpa adanya

kreasi dan inovasi dari kepala daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dengan good governance

akan mengalami stagnasi yang akhirnya berimplikasi buruk terhadap pencapaian visi dan misipemerintah daerah. Maka salah satu faktor penentu berhasilnya good governance di kota ban"ar

adalah sifat kepemimpinan kepala daerahnya serta komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah

lainnya untuk mema"ukan kota *an"ar.

BAB I

PENU!UP

).1 Kesimpulan

Good Governance menurut *ank Dunia #8orld *ank$ adalah cara kekuasaan

digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan

masyarakat. Untuk penyelenggaraan good governance tersebut diperlukan adanya pembagian

peran yang "elas dari masing&masing domain #pemerintah, swasta, dan masyarakat$. %pabila

2&


26/27

selama ini sumber&sumber kewenangan berpusat hanya pada pemerintah sebagai institusi

tertinggi yang memiliki negara, maka secara bertahap perlu dilakukan transfer kewenangan dan

tanggung "awab kepada institusi di luar pemerintah pusat. 'ransfer kewenangan dan tanggung

"awab ini dilakukan dalam rangka desentralisasi.

)ota *an"ar, sebagai daerah yang baru dibentuk sebagai konsekuensi atas desentralisasi

tersebut, membuktikan diri bahwa mereka telah berhasil menerapkan good governance di

daerahnya. ampir seluruh prinsip good governance diterapkan dalam pemerintahannya.

)eberhasilan ini dibuktikan dengan angka (PM #(ndeks Pengembangan Manusia$ di *an"ar yang

mencapai angka tertinggi dibandingkan rata&rata (PM di ?awa *arat, hal ini membuktikan bahwa

pemerintah kota *an"ar telah sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan segala perolehan yang dicapai )ota *an"ar, daerah ini layak mendapatkan predikat

good governance atas keberhasilannya dalam menerapkan prinsip&prinsip good governance

tersebut. !elain itu berbagai penghargaan yang diraih )ota *an"ar "uga membuktikan bahwa

pemerintahnya telah kompeten dalam melaksanakan otonomi daerah.

).2 5aran

!egala pencapaian yang diraih )ota *an"ar dalam waktu yang relative singkat tidak luput

dari pengaruh pemimpin serta regulasi dan kebi"akan yang dibuatnya. Pengaruh walikota *an"ar

saat ini begitu tertanam di benak masyarakat, namun pada tahun ini walikota incumbent sudahhabis masa baktinya dan tidak dapat kembali memimpin karena sudah memimpin selama -

periode. /leh karena itu, hendaknya walikota terpilih kelak tidak terlalu membuat banyak

perubahan dalam aturan dan kebi"akan, seperti yang seringkali ter"adi dalam system

pemerintahan di (ndonesia. !ebaiknya, peraturan dan kebi"akan yang telah ada terus

dipertahankan dan dikembangkan secara konsisten.

al lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai korupsi. 'ata pemerintahan saat ini

yang sangat mengedepankan transparansi hendaknya dipertahankan. %lur informasi antara

masyarakat dan pemerintah yang saat ini sudah baik dengan adanya berbagai forum masyarakat

"uga sebaiknya ditingkatkan agar setiap penyimpangan yang dilakukan di tingkat terkecil

sekalipun dapat segera ditanggulangi.

2


27/27

implementasi good governance di kota ban

Documents