7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

1/64

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi

Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha)

Prakualifikasi Metode Satu Sampul

dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak

Lump Sum

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

2/64

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

3/64

i

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tatanilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagiketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akanberdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturanmengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehinggadapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaanbarang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanMenteri;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LembaranNegara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan LembaranNegara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (LembaranNegara RI Nomor 95 Tahun 2010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan LembaranNegara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

4/64

ii

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2010;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang PedomanPenggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR

DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASAKONSULTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yangmenyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan

bersifat permanen.7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan olehPA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyairisiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yangbernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

5/64

iii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubunganhukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14.Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapatterhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas

Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelumdi tandatangani oleh para pihak.

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris

Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal,Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber daripemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan

konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhiketentuan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapaisasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegahterjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatterjadinya persaingan tidak sehat;

(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak;

(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PengadaanBarang/Jasa;

(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negaradalam Pengadaan Barang/Jasa;

(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan

(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

6/64

iv

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dananggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 5Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelahRencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metodepelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasarsetempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannyapengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS);

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dansumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan

faktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansilain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineersestimate);

h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatubarang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerahsetempat; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang

ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran pesertalelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan

meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utamaterhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yangmempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atasRp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli HukumKontrak.

Pasal 8(1)Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk

memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

7/64

v

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Pasal 9

(1)Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :

1.Buku PK 01 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

2.Buku PK 01 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

3.Buku PK 02 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan

Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Lump Sum.

4.Buku PK 02 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Lump Sum.

5.Buku PK 03 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

6.Buku PK 03 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

7.Buku PK 04 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

8.Buku PK 04 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

9.Buku PK 05 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan EvaluasiSistem Nilai Kontrak Lump Sum.

10.Buku PK 05 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai KontrakLump Sum.

11.Buku PK 06 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

8/64

vi

12.Buku PK 06 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

13.Buku PK 07 AStandar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.

14.Buku PK 07 BPedoman Evaluasi Kualifikasi.

15.Buku PK 08Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.

b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :1. Buku JK 09 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi

Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.2. Buku JK 09 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan KontrakHarga Satuan.

3. Buku JK 10 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.

4. Buku JK 10 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan

Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak LumpSum.

5. Buku JK 11 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.

6. Buku JK 11 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Harga Satuan.

7. Buku JK 12 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.

8. Buku JK 12 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Lump Sum.

9. Buku JK 13 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.

10.Buku JK 13 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakHarga Satuan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

9/64

vii

11.Buku JK 14 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.

12.Buku JK 14 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakLump Sum.

13.Buku JK 15 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.

14.Buku JK 15 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakHarga Satuan.

15.Buku JK 16 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.

16.Buku JK 16 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakLump Sum.

17.Buku JK 17 AStandar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.

18.Buku JK 17 BPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa KonsultansiPerseorangan.

19.Buku JK 18 AStandar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.

20.Buku JK 18 BPedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.

21.Buku JK 19Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umumdilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:a.kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk

pekerjaan tunggal atau terintegrasi.

b.kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Outputbased) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi,kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli danbiaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan

konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KerangkaAcuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasanpekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

10/64

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

11/64

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NO : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

BUKU 14 B :

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran

Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul

dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

12/64

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

13/64

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB IBAB IBAB IBAB I KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1111

A. PENGERTIAN ISTILAH ...................................................................................... 1

B. TUJUAN ............................................................................................................. 2

C. RUANG LINGKUP ............................................................................................. 2

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIANPENJELASAN,PENJELASAN,PENJELASAN,PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMENUMENUMENUMENSELEKSISELEKSISELEKSISELEKSI .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3333

A. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN ............................... 3

B. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN ...................................... 3

C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.................................................... 4

D. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SERTA KOREKSI ARITMATIK ...... 6

E. EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA .................. 8

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATANKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATANKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATANKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHSBAHSBAHSBAHS ................................................................................................................................................................ 13131313

A. PENETAPAN PEMENANG ............................................................................... 13

B. PENGUMUMAN PEMENANG ........................................................................ 13

C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING .............................................. 14

D. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA ................................... 15

E. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS) ................................ 16

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV SELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL .................................................................................................................................... 18181818

A. SELEKSI GAGAL .............................................................................................. 18

B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ................................................................. 19BAB VBAB VBAB VBAB V LAINLAINLAINLAIN----LAINLAINLAINLAIN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24242424

i

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

14/64

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

15/64

1

BAB IKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHDalam pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi MetodeEvaluasi Pagu Anggaran dengan Prakualifikasi Satu Sampul Kontrak Lump Sum ini, yangdimaksud dengan:

1. Jasa KonsultansiJasa KonsultansiJasa KonsultansiJasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahliantertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware).

2. Pengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAPAPAPA adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

3. Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPAKPAKPAKPA adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.

4. Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKPPKPPKPPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan

oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. PenyediPenyediPenyediPenyedia Jasaa Jasaa Jasaa Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanyamenyediakan/melaksanakan layanan jasa konsultansi.

7. Pokja ULPPokja ULPPokja ULPPokja ULP (Kelompok Kerja ULP) adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

8. Pejabat PengadaanPejabat PengadaanPejabat PengadaanPejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi.

9. Peserta seleksiPeserta seleksiPeserta seleksiPeserta seleksi adalah penyedia jasa yang mengikuti seleksi penyedia jasa yang telahlulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar pendek konsultan (untukprakualifikasi)atau mendaftar dan mengambil dokumen seleksi (untukpascakualifikasi).

10. DokumDokumDokumDokumen seleksien seleksien seleksien seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasidan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan jasakonsultansi.

11. Harga Perkiraan sendiri (HPS)Harga Perkiraan sendiri (HPS)Harga Perkiraan sendiri (HPS)Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaandikalikan dengan Lump sum ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan.

12. Dokumen penawaranDokumen penawaranDokumen penawaranDokumen penawaran adalah surat penawaran dan seluruh dokumen lampirannyatermasuk dokumen kualifikasi (untuk pascakualifikasi).

13. Substansi penawaranSubstansi penawaranSubstansi penawaranSubstansi penawaran adalah hal-hal pokok dalam penawaran yang menentukan sahatau tidaknya penawaran yang dinyatakan dalam dokumen seleksi.

14.Jadwal waktu pelaksanaanJadwal waktu pelaksanaanJadwal waktu pelaksanaanJadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yangdiperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yangdisusun secara profesional dan dapat dilaksanakan.

15. Personil intiPersonil intiPersonil intiPersonil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaanserta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

16. Tanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

17.

Tanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaanselesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yangditerbitkan oleh PPK.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

16/64

2

18. Masa KontrakMasa KontrakMasa KontrakMasa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

19. KlarifikasiKlarifikasiKlarifikasiKlarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan atas substansi penawaran yangkurang jelas dalam rangka evaluasi dokumen penawaran.

20. KonfirmasiKonfirmasiKonfirmasiKonfirmasi adalah kegiatan meminta penegasan terhadap hal-hal yang diperlukan.21. NegosiasiNegosiasiNegosiasiNegosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan teknis maupun harga untuk

melaksanakan pekerjaan.

B. TUJUANTUJUANTUJUANTUJUANPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode EvaluasiPagu Anggaran dengan Prakualifikasi Satu Sampul Kontrak Lump Sum ini disusundengan tujuan:

1. Agar penerapan ketentuan Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun 2010 dalampelaksanaan pengadaan lebih operasional;

2.

Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasidokumen penawaran pengadaan pekerjaan jasa konsultansi;

3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakanpekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkannegara;

4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka danbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

C. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPPedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode EvaluasiPagu Anggaran dengan Prakualifikasi Satu Sampul Kontrak Lump Sum ini digunakan

untuk pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran yang mencakup:1. Pengadaan Jasa Konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang

pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaranpembangunan pemerintah (pusat/daerah).

2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakupPengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

17/64

3

BAB IIUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIAN PENJELASAN,UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN, PEMBERIAN PENJELASAN,

PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SELEKSIPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SELEKSIPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SELEKSIPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN SELEKSI

A.A.A.A. UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHANUNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN1. Pokja ULP mengundang semua peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (short

list), dengan ketentuan:

a.tidak ada sanggahan dari peserta;b.sanggahan terbukti tidak benar; atauc.masa sanggah berakhir.

2. Undangan yang disampaikan dilampiri dengan Dokumen Pemilihan yangmencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pemberian penjelasan danpemasukan Dokumen Penawaran.

3. Peserta yang diundang berhak memasukan Dokumen Penawaran.4. Pokja ULP memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau

cetakan (hardcopy).

5. Pokja ULP dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui websiteK/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.

6. ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta.7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pengambilan

Dokumen Pemilihan.

B.B.B.B. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHANPEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHANPEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHANPEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN1. Pokja ULP memberikan penjelasan di tempat dan pada waktu yang ditentukan,

dihadiri oleh para peserta yang diundang.

2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikandasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkantanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:a.Kerangka Acuan Kerja;b.metoda pemilihan;c.cara penyampaian Dokumen Penawaran;d.kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;e.jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;f. metode dan tata cara evaluasi;g.hal-hal yang menggugurkan penawaran;h.jenis kontrak yang akan digunakan;i. ketentuan tentang penyesuaian harga;

j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro, UsahaKecil dan koperasi kecil;

k.perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jika diperlukan).l.Pra RK3K dan tingkat resiko pekerjaan (tinggi, sedang, kecil).

5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutandengan cara melakukan peninjauan lapangan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

18/64

4

6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, sertaketerangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan BAPP yangditandatangani oleh anggota pokja Pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil daripeserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatanganiBAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.

8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka PokjaULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagiantidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

9. Perubahan rancangan kontrak dan/atau ruang lingkup kegiatan dan/ataukualifikasi tenaga ahli dan/atau total nilai HPS, harus mendapatkan persetujuanPPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

10.Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksudpada angka 9), maka Pokja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPAuntuk diputuskan, dan:

a. jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;b. jika PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, PA/KPA memutuskan perubahan

dan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat danmengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.

11.Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalamDokumen Pemilihan yang awal.

12.Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahanwaktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.13.Pokja ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan

Adendum Dokumen Pemilihan.

14.Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum DokumenPemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen tersebut melalui websiteK/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.

C.C.C.C. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN1. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus

mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.

2. Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalam I (satu) sampul terdiri dariPenawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya.

3. Dokumen Penawaran Administrasi dan teknis, terdiri dari:a. surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran

tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya.

b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerimakuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);

c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. dokumen penawaran teknis; dane. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila

ada) seperti Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

19/64

5

4. Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari:a. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran

dan total biaya penawaran;

b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian penawaran biaya yang terdiri dari:

(1) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan(2) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);

d. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabilaada).

5. Penyampaian dokumen penawaran dimulai satu hari setelah pemberianpenjelasan (Aanwijzing). Batas akhir penyampaian dokumen penawaran palingkurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu

yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis,kompleksitas, dan lokasi pekerjaan.

6.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyampaian dokumen penawaran:a. Jumlah Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri

dari 1 (satu) dokumen asli yang ditandai ASLIdan 2 (dua) salinannya yangditandai REKAMAN.

b. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulisPenawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya. Selanjutnya sampul penutupditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepadaULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

c. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULPsesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULPmemasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

d. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasapengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhirpemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakandokumen menjadi risiko peserta.

e. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,maka seluruh sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yangmencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.

f. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman,maka:

1). Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaranyang diterima pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat

seleksi;2). Apabila diterima terlambat, Pokja ULP membuka sampul luar Dokumen

Penawaran untuk mengetahui nama dan alamat peserta. Pokja ULP segeramemberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambilkembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian DokumenPenawaran disertai dengan bukti serah terima.

7. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaranharus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda denganpenambahan pencantuman kata PENARIKAN, PENGGANTIAN,PENGUBAHAN atau PENAMBAHAN, sesuai dengan isi sampul tanpamengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

8. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.9. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

20/64

6

10.Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaranyang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

11.Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota Pokja ULP menutuppemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir

serta membubuhkan tanda tangan.12.Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada

peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya,menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahanDokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.

13.Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukanpenawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempatdan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harusdituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepadaseluruh peserta.

14.Pokja ULP menolak dokumen dari peserta yang tidak tercantum dalam DaftarPendek (short list) yang diundang.

D.D.D.D. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN SERTA KOREKSI ARITMATIKSERTA KOREKSI ARITMATIKSERTA KOREKSI ARITMATIKSERTA KOREKSI ARITMATIK1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai

ketentuan dalam Dokumen Pemilihan

2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapatdijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaranmenunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada Pokja ULP.

4. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhirpemasukan Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua)peserta sebagai saksi.

5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, makaPokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.

6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada pesertasebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan denganmenunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.

7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen dan menghitung jumlah

sampul Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

9. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksidinyatakan gagal.

10.Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda PENARIKAN, PENGGANTIAN,PENGUBAHAN, atau PENAMBAHAN harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

11.Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksudtelah disusuli dokumen dengan sampul bertanda PENARIKAN.

12.Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran di hadapan peserta kemudian dijadikanlampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.

13.Pokja ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenaikelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

a. surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan masa berlaku penawarantetapi tidak mencantumkan penawaran biaya;

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

21/64

7

b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerimakuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya(apabila dikuasakan);

c. Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);d. dokumen penawaran teknis;e. dokumen penawaran biaya yang terdiri dari:

1). surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlakupenawaran dan biaya penawaran;

2). rekapitulasi penawaran biaya;3). rincian biaya penawaran yang terdiri dari:

a) rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);b) rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost);

f. lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).14.Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecuali

untuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran.

15.Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf DokumenPenawaran asli yang bukan miliknya.

16.Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, denganketentuan:

a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka danhuruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruftidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawarandinyatakan gugur.

17.Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran langsungmengugurkan penawaran, namun total biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidakmenggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika nilai paguanggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokan untukmenggugurkan penawaran biaya terkoreksi.

18.Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran danKoreksi Aritmatik yang sekurang-kurangnya memuat :

a. nama paket dan pagu anggaran;b. nama peserta;c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;f. besaran usulan biaya;

g. usulan biaya terkoreksi;h. keterangan lain yang dianggap perlu;i. tanggal pembuatan berita acara;

j. tanda tangan anggota Pokja ULP dan wakil peserta.19.Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Dokumen Penawaran, maka

penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.

20.Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokjaPokja ULP yang hadir dan 2 (dua) saksi.

21.Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

22/64

8

22.Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiriDokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dan Pokja ULP dapat mengunggahsalinan tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.

E.E.E.E. EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYAPENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYAPENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYAPENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA1. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis; danc. evaluasi biaya.

2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah

kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti

dan/atau mengubah Dokumen Penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan

ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yangbersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyaratadalah:1). penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup,

kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau2). penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan

Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidaksehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

e. ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:1). ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan

penawaran; dan/atau2). kesalahan yang tidak substansial, misalnya: warna sampul dan/atau surat

penawaran tidak berkop perusahaan;f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja

ULP selama proses evaluasi;g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak

sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antarapeserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka :1). peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang

terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;2). anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti

dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;3). proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya

yang tidak terlibat (apabila ada);4). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud angka (3) di

atas, maka seleksi dinyatakan gagal.

3. Evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis, dan biaya meliputi :a. Evaluasi Administrasi.

1). Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-halyang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.

2). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:a) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen

Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;b) surat penawaran :

(1) ditandatangani oleh :

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

23/64

9

(2) direktur utama/pimpinan perusahaan;(3) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang

nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya;

(4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik; atau

(5) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktuyang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihijangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan

e) bertanggal.3). Surat kuasa (apabila dikuasakan):

a) dari direktur utama/pimpinan perusahaan;b) nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau

perubahannya.c) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggotakemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerjasama

4). Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkanpenawaran, maka syarat-syarat lainnya yang diperlukan agar diminta dandievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan padaDokumen Penawaran.

5). Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelasdan meragukan, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran.

6). Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan denganEvaluasi Teknis.

7). Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasiadministrasi, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

8). Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, makaseleksi dinyatakan gagal.

b. Evaluasi Teknis.1). Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi.

2). Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalamDokumen Pemilihan.

3). Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angkatertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan

dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehannilai dari para peserta, dengan ketentuan:

a) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan,pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli;

b) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsuryang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

c) acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:(1) pengalaman Perusahaan (10 20 %);(2) pendekatan dan metodologi (20 40 %);(3) kualifikasi Tenaga Ahli (50 70 %);(4) jumlah (100 %);

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

24/64

10

d) penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalamrentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akandilaksanakan.

e) untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepadapengalaman perusahaan dan pendekatan metodologi, sedangkan untukjasa supervisi dan perencanaan teknis, penekanan lebih diberikankepada kualifikasi tenaga ahli.

4). Pengalaman Perusahaan, penilaian dilakukan atas :a) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis

dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh)tahun terakhir;

b) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapattambahan nilai.

c) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkaninformasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data

pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas,nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);

d) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedangdilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman

juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitaspeserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;

e) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensidari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta

yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sub unsuryang dinilai, antara lain :

(1) pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;(2) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan;(3) pengalaman manajerial dan fasilitas utama;(4) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli

tetap.5). Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas:

a) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layananyang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitasmetodologi, dan hasil kerja, sub unsur yang dinilai antara lain :

(1)pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuanproyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan

(aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), danpengenalan lapangan;(2)kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan

menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkandengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antarametodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi,tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia,orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangkawaktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jeniskeahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, programkerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan

jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

25/64

11

(3)hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis,gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, danlaporan-laporan;

(4)fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang dimintadalam KAK.

b) peserta yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitaskeluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih.

6). Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:a) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan

memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yangtelah diindikasikan di dalam KAK;

b) sub unsur yang dinilai pada tenaga ahli, antara lain:(1)tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau

perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yangtelah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah

diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;(2)pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK,didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli

yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksanapekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalamansebagai pemimpin/wakil pemimpin tim;

(3)sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yangberwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yangdisyaratkan dalam KAK, seperti sertifikat ahli arsitek yangdikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia;

(4) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagikonsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity)

atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat.Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atasdiberikan nilai lebih tinggi.

7). Hasil Evaluasi Teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passinggrade) yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

c. Evaluasi Biaya.Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biayadilakukan terhadap:1). kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);2). kewajaran penugasan tenaga ahli;3). kewajaran penugasan tenaga pendukung;4). kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct

reimbursable cost).

4. ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis,dan Biaya yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama seluruh peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidak

lulusan peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;d. ambang batas nilai teknis;e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;f. kesimpulan tentang kewajaran:

(1)biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);(2)penugasan tenaga ahli;

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

26/64

12

(3)penugasan tenaga pendukung; dan(4)biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable

cost).g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;h. tanggal dibuatnya Berita Acara;i. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan

seleksi;j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang

memenuhi syarat.

5. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

6. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat ataspenetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untukdiputuskan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

27/64

13

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB IIIPENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING,

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHSUATAN BAHSUATAN BAHSUATAN BAHS

A.A.A.A. PENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANG1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksi yang memperoleh nilai teknis

paling tinggi di atas ambang batas nilai teknis (passing grade) dengan penawaranbiaya terkoreksi sama dengan atau lebih rendah dari pagu anggaran untuk nilaisampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk penetapan pemenang dalam hal ULP permanen belum terbentuk makapengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masing-masingK/L/D/I.

2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membuat SuratPenetapan Peringkat Teknis untuk nilai seleksi di atas Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I

yang bersangkutan;b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tidak

setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi secara tertulis memerintahkan evaluasi ulang ataumenyatakan seleksi gagal.

3. Penetapan pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua)pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggiberikutnya.

4. Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:a. nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan;b. nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh;c. penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e. Ambang Batas Nilai Teknis; danf. pagu anggaran dan HPS.

B.B.B.B. PENGUMUMAN PEMENANGPENGUMUMAN PEMENANGPENGUMUMAN PEMENANGPENGUMUMAN PEMENANGPokja ULP memberitahukan penetapan peringkat teknis kepada seluruh peserta, serta

diumumkan di website K/L/D/I dan ditempel papan pengumuman resmi untukmasyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:1) nama dan alamat peserta;2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);3) hasil evaluasi persyaratan administrasi;4) nilai teknis seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;5) penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik;6) ambang batas nilai teknis; dan7) pagu anggaran dan HPS.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

28/64

14

C.C.C.C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang

kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanpemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan APIP K/L/D/I

2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh :

a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikandengan bukti otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaanyang bekerja sama.

3. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam DokumenPemilihan;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yangsehat; dan/atau

c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenanglainnya.

4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan palinglambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta yang dimaksud angka 2 dan 3

atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masasanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

7. Peserta sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan 3 apabila tidak sependapatdengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahanbanding sesuai dengan substansi sanggahan secara tertulis Menteri/KepalaLembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP,APIP K/L/D/I

8.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikanjawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahanbanding bersifat final.

9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan JaminanSanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) harikerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

10.Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.11.Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang

dimaksud dalam angka 2 dan 3 atau disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima olehMenteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi di luar masa sanggah

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

29/64

15

banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagaipengaduan serta tidak menghentikan proses seleksi.

D.D.D.D. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYAKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYAKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYAKLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYAPokja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta

yang diundang dengan ketentuan sebagai berikut:1) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pokja ULP dengan:

a) direktur utama/pimpinan perusahaan;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama

penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang

dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan

yang bekerja sama.

2) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:a) meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikankesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenagapendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhanperangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasilkerja yang optimal;

b) memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetapmempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaranteknis yang diajukan peserta.

3) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;c) kualifikasi tenaga ahli;d) organisasi pelaksanaan;e) program alih pengetahuan;f) jadwal pelaksanaan pekerjaan;

g) jadwal penugasan personil; danh) fasilitas penunjang.

4) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;b) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.

5) Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkandaftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenagaahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:a) biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma

dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/ataumaksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima olehtenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yangtelah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahlikonsultan yang bersangkutan;

b) unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitungberdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:(1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;(2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

30/64

16

6) Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik danpenunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajerkantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

7) Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yangmelebihi HPS, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yangmemenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

8) Lump sum yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personilyang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya LangsungPersonil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan padaangka 5).

9) Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayatidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapatditerima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

10) Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidakmenghasilkan kesepakatan, maka Pokja ULP melanjutkan denganmengundang pemenang cadangan pertama (apabila ada) untuk melakukan

proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka 1) danseterusnya.11) Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang cadangan pertama

tidak menghasilkan kesepakatan, maka ULP melanjutkan denganmengundang pemenang cadangan kedua (apabila ada), yang selanjutnyadilakukan proses klarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur dalam angka1) dan seterusnya.

12) Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan 1 (satu) pemenangdan 2 (dua) pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan makaseleksi dinyatakan gagal.

13) ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

E.E.E.E. PEMBUATAN BERITA ACARA HASPEMBUATAN BERITA ACARA HASPEMBUATAN BERITA ACARA HASPEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS)IL SELEKSI (BAHS)IL SELEKSI (BAHS)IL SELEKSI (BAHS)1. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Pokja ULP dan

ditandatangani oleh sekurang-kurangnya seperdua dari jumlah anggota pokjaPokja ULP.

2. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.3. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a) nama semua peserta seleksi yang ikut prakualifikasi;b) nama peserta seleksi yang masuk Daftar Pendek;c) hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;d) biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta yang lulus

ambang batas nilai teknis;e) hasil klarifikasi dan negosiasi;f) pagu anggaran dan HPS;

g) metoda evaluasi yang digunakan;h) unsur-unsur yang dievaluasi;i) rumus yang dipergunakan;

j) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwalpelaksanaan seleksi;

k) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;dan

l) tanggal dibuatnya Berita Acara serta.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

31/64

17

4. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

5. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat ataspenetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untukdiputuskan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

32/64

18

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IVSELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DANSELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL

A.A.A.A. SELEKSI GAGALSELEKSI GAGALSELEKSI GAGALSELEKSI GAGAL1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila:

a jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima);b seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam

pembuktian kualifikasi;

c jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);d apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;e

tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;f sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap :

1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam

Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan; dan/atau

2) kesalahan substansi Dokumen Pengadaan.g pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi

teknis dan negosiasi biaya; atau

h klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.

2. KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ

karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010;

b pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedurdalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata

benar;

c pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri daripenunjukan pemenang;

d pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 ternyata benar;

e Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010;

f pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;atau

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

33/64

19

g pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menyatakan seleksi

gagal, apabila:

a sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan danprosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja

ULP, ternyata benar; atau

b pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinyapenyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang

melibatkan KPA, ternyata benar.

4. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepadaseluruh peserta.

5. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti danmenganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah

selanjutnya, yaitu melakukan:

a evaluasi ulang;b penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c seleksi ulang; ataud penghentian proses seleksi.

B.B.B.B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGALTINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya seleksi

gagal, antara lain :

a kemungkinan terjadinya persekongkolan;b adanya persyaratan yang diskriminatif;c persyaratan kualifikasi perusahaan dan/atau kualifikasi tenaga ahli terlalu

tinggi atau mengarah pada penyedia tertentu;

d total nilai pagu anggaran terlalu rendah;e nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atauf kecurangan dalam pengumuman.

2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskanadanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti seleksi

baru.

3. Pokja ULP menindaklanjuti seleksi gagal dengan ketentuan sebagai berikut:a melakukan pengumuman ulang prakualifikasi apabila:

1)jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk SeleksiUmum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana. Dilakukan

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

34/64

20

untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian

kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu

dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;

atau

2)jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3(tiga) dan tidak ada lagi peserta yang lulus penilaian kualifikasi pada

urutan berikutnya. Apabila masih terdapat peserta lain yang lulus

penilaian kualifikasi, maka peserta tersebut diundang untuk memasukan

Dokumen Penawaran;

b apabila seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadirdalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP:

1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, untuk

memasukkan kembali persyaratan kualifikasi; dan/atau

2) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.c apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat,

maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang

peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang

terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

d melakukan seleksi ulang, apabila:1) semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui

pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;

2) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau3) pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010.

e apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta dan/atau pengaduanmasyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang

diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah

ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pemilihan ternyata

benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang

terlibat, kemudian:

1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulangsecara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan

2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

35/64

21

f apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta terhadap DokumenPengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen

Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan,

dilakukan Seleksi ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang

peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;

g apabila seleksi gagal karena pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atau

mengundurkan diri dari penunjukan pemenang, dilakukan seleksi ulang

dengan cara sebagai berikut :

1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan

atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);

atau

2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan

penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta

(tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan

3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diridengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke

dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

h apabila seleksi gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang danpemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan

biaya, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut:

1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan

atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);

atau

2) mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan

penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta

(tidak termasuk yang mengundurkan diri).

i apabila seleksi gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN daripemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur

ketentuan sebagai berikut:

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

36/64

22

1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP:a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar

peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang

secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

b) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang pesertabaru.

2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, makadilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat

KKN, kemudian:

a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang

secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

b) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang pesertabaru.

3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara parapeserta, maka Pokja ULP:

a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa rincian BiayaLangsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil serta

membandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yang

terdekat;

b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; danc) menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan

mengarah kepada terjadinya KKN.

4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta

pengurusnya; dan

b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :a proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam hal

peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau

b proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam halpeserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

5.

Apabila seleksi ulang mengalami kegagalan, maka :

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

37/64

23

a anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;b dapat dilakukan seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukan

pengkajian ulang Dokumen Pengadaan; atau

c PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untukpekerjaan lain.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

38/64

24

BAB VBAB VBAB VBAB VLAINLAINLAINLAIN----LAINLAINLAINLAIN

1. Larangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugiPA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi bilapenawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal.

2. Kewajiban menyimpan dan memelihara dokKewajiban menyimpan dan memelihara dokKewajiban menyimpan dan memelihara dokKewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaanumen pengadaanumen pengadaanumen pengadaanPPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semuadokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umurkonstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

3. Seleksi Mendahului PersetujuanSeleksi Mendahului PersetujuanSeleksi Mendahului PersetujuanSeleksi Mendahului Persetujuan DIPA/DPADIPA/DPADIPA/DPADIPA/DPA Tahun AnTahun AnTahun AnTahun Anggaran.ggaran.ggaran.ggaran.Dalam hal pengumuman seleksi mendahului persetujuan DIPA/DPA TahunAnggaran maka:a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pemilihan bahwa seleksi

ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan;b. apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia

atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, makaPengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dapat dibatalkan dan Penyedia Jasatidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

39/64

25

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

1. CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNISCONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNISCONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNISCONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS2. CCCCONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN XONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN XONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN XONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN X3. CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANFORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANFORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANFORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN4. CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARANFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARANFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARANFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN5. CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSIFORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSIFORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSIFORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI6. CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH FORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSIFORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSIFORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSIFORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

40/64

26

1. KRITERIA EVALUASI TEKNIS1. KRITERIA EVALUASI TEKNIS1. KRITERIA EVALUASI TEKNIS1. KRITERIA EVALUASI TEKNIS

PENGADAAN JASA KONSULTANSI:......................................................................................................

Pokja ..

ULP.................................................................

Satuan Kerja....................................................

Tahun Anggaran

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

41/64

27

PENGADAAPENGADAAPENGADAAPENGADAANNNN JASA KONSULTANSIJASA KONSULTANSIJASA KONSULTANSIJASA KONSULTANSI::::................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Maksud dan tujuanPedoman ini disusun dalam rangka memberikan panduan kepada Pokja ULP agardalam melakukan penilaian dan evaluasi usulan teknis pekerjaan jasa konsultansidiperlakukan sama terhadap semua penawar.

2. Cara Evaluasia. Unsur yang dievaluasi dan persentase bobot masing-masing unsur ditentukan

sebagai berikut:

1) Pengalaman Perusahaan 10%2) Pendekatan & Metodologi 20%3) Kualifikasi Tenaga Ahli 70%

Jumlah 100%

b. Nilai ambang lulus adalah 75.c. Perbandingan bobot teknis : biaya = 0,75 : 0,25

3. Rincian subunsur, pembobotan dan penilaian untuk masing-masing subunsurditentukan dalam lembar pedoman evaluasi terlampir.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Pokja ULP

Ketua

..

NIP. ..

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

42/64

28

1. Cara Penilaian :Pengisian Evaluasi Penawaran dalam Lembar Data Pemilihan (LDP):

a). bobot unsur yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, pengalamanperusahaan 10%, pendekatan dan metodologi: 20%, dan kualifikasi tenagaahli 70 %:

b). PengalamanPerusahaan:10%(1).Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis*), dengan bobot

sub unsur35 %,dan ketentuan penilaian sub unsur:

(a)Memiliki 20paket pekerjaansejenisdalamwaktu 10 (sepuluh)tahun diberi nilai : 100

(b)Memiliki 10s.d19 paket pekerjaan sejenis dalam waktu10(sepuluh) tahun diberi nilai: 75

(c)Memiliki

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

43/64

29

(4).Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlahtenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 20 %, dan ketentuanpenilaian sub unsur:

(a)Memiliki 20 orang tenaga ahli tetap yang digunakan untukmelakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10(sepuluh) tahundiberi nilai: 100

(b)memiliki 10 s.d19 orang tenaga ahli tetap yang digunakanuntuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu10(sepuluh)tahun diberi nilai:75

(c)memiliki

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

44/64

30

sub unsur hasil kerja(deliverable)= NILAI BOBOT sub unsurhasil kerja (deliverable)].

4).Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 %, dan ketentuan

penilaian sub unsur:(a)Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai, diberi nilai: 80

(b)apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai:50

(c)apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d)dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung dalammelaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = NILAI BOBOTsub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yangdiminta dalam KAK.]

5).Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untukmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, denganbobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur:

(a)Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai: 80

(b)apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuanyang akan dicapai, diberi nilai: 50

(c)apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0(d)dari uraian diatas, didapatkan:[nilai yang didapatkan X bobot sub

unsur gagasan baru yang diajukan oleh pesertau ntuk

meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK =NILAI BOBOT subunsur gagasan baru yang diajukan oleh pesertauntuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK.]

Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatandan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI.

d). Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli: 70 %(1). Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 30%,dan

ketentuan penilaian sub unsur:

(a). tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberinilai: 100

(b). < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberinilai: 50

[Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan=NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan].

(2). Sub unsur pengalaman kerja professional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 50 %,danketentuan penilaian sub unsur:

(a). dukunganreferensi:i. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikankebenarannya dengan menghubungi penerbit

7/22/2019 Info Pub Lik 20120215110622

45/64

31

referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian,

ii. apabila tidak ada referensi maka tidak diberikanpenilaian,

iii. apabila melampirkan referensi namun tidak benar,maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakanDaftar Hitam.

(b). Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitungberdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP,

(c). Lingkup pekerjaan:i. sesuai, diberi nilai:100

ii. menunjang, diberi nilai:75iii. terkait, diberi nilai:50iv. lingkup pekerjaan yang:

(i) sesuaiadalah[deskripsikan dengan jelasdisesuaikan dengan KAK].

(ii) menunjang adalah: [deskripsikandengan jelas menunjang KAK].

(iii)terkait adalah: [deskripsikan denganjelas terkait dengan KAK].

(d). posisi