PENDAHULUANIndonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Meraoke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km. Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh konfrensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka lndonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah lndonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Indonesia merupakan penghasil berbagai industri maritim seperti industri perikanan, wisata bahari, industri perkapalan dan jasa docking, jasa pelabuhan maupun sumberdaya mineral dan energy, disamping itu Indonesia juga memiliki sumberdaya alam hayati sangat beragam seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, terumbu karang dan taman wisata bawah laut, serta sumberdaya alam non hayati seperti mineral dan tambang serta harta karun dan kerangka kapal beserta barang bawaan yang terkubur didalamnya, maka keberaadaannya harus di pelihara dan dijaga kelestariannya.

Laut sebagai jalur komunikasi (sea lane on communication) diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu-lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu di tentukan alur perlintasan laut kepulauan Indonesia bagi kepentingan pelayaran lokal maupun internasional serta fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian, Bengkel Kenavigasian, Survey Hidrografi untuk menentukan alur pelayaran yang amam serta infrastruktur lainnya. Pengaturan alur lalu-lintas dan perambuannya guna kelancaran dan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab pemerintah dan kita bersama sebagai penguasa, pengelola, serta pengguna atas Laut. Untuk itu maka perlu ditetapkan fungsi wilayah perairan guna pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak saling menggangu antar kegiatan pengelolaan laut yang dapat menimbulkan dampak lingkungan khususnya kecelakaan terhadap transportasi laut dengan menetapkan alur dan pelintasan melalui pelaksanaan penandaan terhadap bahaya kenavigasian serta pemutakhiran kondisi perairan melalui kegiatan survey hidrografi dan kemudian diumumkan ke dunia pelayaran.

WILAYAH PERAIRAN DI INDONESIA

Deklarasi Juanda menekankan bahwa lndonesia sebagai negara kepulauan yang merupakan kesatuan wilayah darat, laut termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta udara diatasnya maupun seluruh kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah lndonesia. Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menempatkan hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut sesuai dengan status hukum bagian laut yang berbeda. Dalam mengelola potensi laut ada beberapa jenis laut yang dibedakan atas derajat dan tingkat kewenangan pemerintah lndonesia terhadap laut-laut tersebut dan perlu mendapat perhatian serta dikelola baik oleh pemerintah lndonesia maupun bersama negara tetangga.

Batas maritim lndonesia ditetapkan melalui kebijakan nasional, bilateral, regional, serta lnternasional namun dalam konteks bilateral dan regional masih banyak garis batas yang belum ditetapkan khususnya yang berkaitan dengan berbagai kawasan laut. Melalui PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang penetapan 183 garis pangkal bagi perairan dengan batas laut wilayah 12 mil dari garis pangkal tersebut. Walaupun Indonesia belum menetapkan zona tambahan di luar 12 mil laut wilayah namun telah mengumumkan dan mengundangkan ZEE seluas 200 mil dari garis pangkal. Untuk negara kepulauan (Archipelago State) maka penetapan titik dasar (base point) dihitung dari pulau-pulau terluar ataupun karang yang tenggelam sewaktu air pasang (low tide elevation) yang diberi penandaan dengan SB. Secara lnternasional lndonesia telah berhasil menetapkan selat Malaka yang dapat digunakan sebagai alur lnternasional dan sumbu dari 3 (tiga) alur laut kepulauan lndonesia (ALKI) melintasi perairan nusantara dan laut teritorial serta penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Malaka melalui konsultasi yang intensif dengan negara-negara maritim dan konvensi organisasi maritim lnternasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Keamanan dan Keselamatan Pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya ditujukan untuk mampu memberikan pelayanan dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui alur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Pengaturan pemanfaatan perairan bagi transportasi dimaksudkan untuk menetapkan alur pelayaran yang ada di laut, sungai, danau serta melakukan survey hidrografi guna pemutakhiran data kondisi perairan untuk kepentingan keselamatan berlayar. Tujun penjelasan tentang keselamatan pelayaran disamping menegaskan konsekwensi untuk menindak lanjuti hasil konvensi IMO terhadap Pemerintah tentang keselamatan pelayaran sekaligus mensosialisaikan tentang tugas dan peran Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimaksudkan juga untuk memberikan masukan bagi upaya mencari solusi kedepan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul.

Keselamatan maritim merupakan suatu keadaan yang menjamin keselamatan berbagai kegiatan dilaut termasuk kegiatan pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam dan hayati serta pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan tata kelautan dan penegakkan hukum dilaut dalam menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan perlindungan lingkungan laut agar tetap bersih dan lestari guna menunjang kelancaran lalu lintas pelayaran. Konsep kriteria dan pengaturan di bidang kelautan mempunyai implikasi yang luas dan harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang laut Nasional.

PEMANFAATAN PERAIRAN

Kedaulatan negara atas laut dapat diartikan sebagai hak bagi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas laut guna dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Effektivitas kedaulatan negara di laut sangat tergantung kepada kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya di laut untuk selanjutnya mendukung aplikasi peran seluruh komponen bangsa dalam pengelolaan laut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia menetapkan bahwa kepulauan dan perairan lndonesia menjadi satu kesatuan sedangkan laut yang menghubungkan antar pulau yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kedaulatan Negara RI mencakup perairan Indonesia, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya beserta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya serta lebar laut wilayah dinyatakan 12 mil laut diukur dari garis pangkal menuju luar.

Posisi geografi lndonesia yang berada dipersilangan jalur transportasi dunia yang penting, memberikan kedudukan dan peranan strategis bagi bangsa lndonesia dalam hubungan antar bangsa. Kondisi geografi ini mensyaratkan semakin diintensifkannya peranan Perhubungan Laut dalam penyelenggaraan transportasi dan komunikasi disamping untuk menjamin terwujudnya kesatuan dan keutuhan yang kokoh bagi seluruh bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Penegakan kedaulatan di laut ditujukan untuk membela negara secara nyata. Penegakan hukum merupakan upaya penegakan undang-undang serta peraturan-peraturan yang menjadi instrumen pengaturan mengenai wilayah kedaulatan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan laut, udara dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumberdaya di laut maupun lingkungan hidup dan ekosistemnya.

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Wilayah laut dan pesisir merupakan kawasan strategis untuk berbagai aktivitas serta mempunyai karakteristik dan masalah yang unik dan kompleks yang ditandai dengan keberadaan berbagai pengguna jasa melakukan aktivitas dalam memanfaatkan sumberdaya alam menurut cara pandang yang berbeda. Keanekaragaman aktivitas yang menghasilkan berbagai produktivitas sumber daya alam menjadi daya tarik bagi pengguna jasa untuk melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan kemudahan dalam pengelolaannya. Kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai pemusatan pembangunan dan pengelolaan di wilayah tertentu yang memiliki skala dan intensitas yang tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah meningkat dan untuk mendukung aneka kegiatan angkutan lalu-lintas laut maka perlu di alokasikan kawasan tertentu guna difungsikan sebagai alur pelayaran yang terbebas dari segala aktivitas kelautan.

Dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan berlayar di perairan atupun di alur pelayaran guna menghindari kecelakaan maka dapat diartikan juga bahwa kapal di dalam melakukan pelayaran sekaligus menjaga kelestarian lingkungan alur pelayaran sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dalam pemanfaatan wilayah perairan.Setiap kapal yang berlayar di wilayah alur pelayaran ataupun pelabuhan harus dilakukan dengan kecepatan aman serta disesuaikan dengan kondisi perairan dan dibawah pengawasan Adpel. Hal ini dimaksudkan agar lalu-lintas angkutan laut berlangsung aman dan mampu menjaga kondisi perairan serta dapat merangsang pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan kekuatan lokal.

Dalam melakukan berbagai kegiatan di laut dan pesisir diterapkan berbagai peraturan perundangan-undangan di bidang kemaritiman Nasional dan lnternasional seperti hasil konvensi produk lnternasional United Nation, International Maritime Organization dan lain sebagainya. Penerbitan peraturan lalu-lintas kapal dimaksudkan agar setiap kapal yang berlayar di perairan bebas dan menyusuri alur khususnya alur yang sempit ataupun berada di perairan pelabuhan akan selalu berhati-hati terhadap bahaya tubrukan. Artinya bahwa kapal akan melakukan gerakan disesuaikan dengan kondisi perairan sehingga tidak menimbulkan dampak baik terhadap bahaya kecelakaan maupun lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan diterbitkan badan dunia guna mencegah tubrukan di laut dalam rangka mempertahankan tingkat tinggi keselamatan di laut.

PERAN PERHUBUNGAN LAUT DALAM KESELAMATAN PELAYARAN

Mengaktifkan sebuah institusi secara menyeluruh yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kenavigasian sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran bukanlah hal yang mudah bahkan tak semudah yang digambarkan ataupun direncanakan diatas kertas. Hal inilah yang dirasakan oleh Direktorat Kenavigasian yang sejak awal sudah menyadari beratnya tanggung jawab dan harapan yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang ataupun kewajiban dari mandatori dari hasil konvensi peraturan lnternasional serta rumitnya masalah bahkan konflik yang dihadapi dilapangan.

Dukungan masyarakat terhadap keselamatan pelayaran dan fasilitasnya tidak datang dengan sendirinya namun kebutuhan dan kepercayaan masyarakat akan keselamatan pelayaran serta sosialisasi lebih berperan. Sesuai dengan PP Nomor 81 tahun 2000 tentang Kenavigasian dimana Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berperan dan bertanggung jawab terhadap fungsi keselamatan pelayaran belum dikenal ataupun diakui berbagai pihak baik instansi Pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa namun untuk manfaatnya sudah dirasakan.

Persoalannya kepercayaan publik kepada institusi itulah yang tidak ada selama ini. Masyarakat hanya mengeluh dan melakukan kritik tentang adanya fasilitas keselamatan pelayaran yang tidak optimal serta janji-janji pemerintah tentang pembangunan dan perbaikan bila dalam kerusakan. Yang diperlukan masyarakat adalah hasil dan bukti pelaksanaan dan juga banyak masyarakat belum mendukung langkah-langkah yang dilakukan (SBNP hilang) namun pengelolaan keselamatan pelayaran tidak boleh berhenti. Sepanjang laporan masyarakat masih ada yang berarti keberadaan fasilitas masih dibutuhkan dan sangat mengganggu apabila tidak berfungsi. Bahkan hingga saat ini setelah banyak langkah yang telah ditempuh masih terus saja ada pihak yang mengecam kinerja Direktorat Kenavigasian diantaranya tidak berfungsinya SBNP hingga terjadinya kapal tubrukan ataupun kandas.

Menurut tugas pokok dan fungsi Direktorat Kenavigasian maka langkah yang dilaksanakan baru sebagian antara lain kegiatan penyelenggaraan SBNP dan Telkompel dari tugas Kenavigasian (sesuai UU no 17). Apabila ditemukan berbagai kendala maka perlu diambil langkah-langkah maksimum guna mengatasinya namun sepanjang tidak didasari pertimbangan objektif perlu diambil langkah darurat.

Melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran bukan hal yang mudah yang harus diikuti oleh semua instansi dan ditunjang dana yang cukup serta kesadaran semua pihak termasuk masyarakat pengguna serta pesisir dan kelautan. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah membangun menejemen dan aturannya, mendorong pemerintah melakukan terobosan atau reformasi, mewujudkan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan pelayaran serta membangun kepercayaan ataupun kesadaran masyarakat dan memacu pembentukan payung aturan. Keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan sehingga perlu segera diwujudkan dan mengaktifkan fungsi-fungsi keselamatan pelayaran melalui pembentukan lembaga dan menejemen serta fasilitas sarana dan prasarananya.

FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KESELAMATAN PELAYARAN

Guna mendapatkan perairan yang aman perlu dipersiapkan fasilitas prasarana dan sarana yang sesuai dengan rencana dan persyaratan kapal yang melalui wilayah perairan tersebut seperti panjang dan dimensi alur, banyak tikungan, kondisi alam dan teknis perairan, bahaya navigasi dan cuaca serta sistem perambuan.

Dalam menghadapi iklim teknologi dan era informasi komunikasi Navigasi khususnya dibidang pelayaran maka penyelenggaraan Kenavigasian perlu ditingkatkan kapasitas dan kemampuan melalui pemanfaatan teknologi satelit dengan penyediaan sistem informasi navigasi yang memenuhi standard tertinggi guna memastikan ketelitian ataupun peningkatan akurasi posisi dalam wilayah tertentu. System tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang segera dapat menentukan posisi kapal di seluruh dunia serta kapabilitas waktu dan kecepatan untuk pemakaian multi-moda transportasi.

Melalui penerapan strategi implementasi ketetapan IMO serta dukungan IALA terhadap pengembangan sarana bantu navigasi di sektor maritim maka penggunaan teknologi dan informasi diantaranya dilakukan melalui penyediaan sistem radionavigasi satelit. Dengan kebijakan dan pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan tingkat keselamatan dan keamanan pelayaran akan lebih baik oleh karena telah melalui proses penggunaan penentu posisi tiga dimensi dan sistem penentu kecepatan dan waktu.

KENAVIGASIAN

Berdasarkan UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan bahwa Kenavigasian adalah kegiatan yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel), Hidrografi dan meteorologi, Alur dan Pelintasan, Bangunan atau lnstalasi, Pemanduan, penanganan kerangka kapal dan Salvage, dan atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) untuk kepentingan Keselamatan Pelayaran. Untuk kepentingan keselamatan berlayar dan kelancaran lalu-lintas kapal pada daerah yang terdapat bahaya navigasi ataupun kegiatan di perairan yang dapat membahayakan keselamatan berlayar harus ditetapkan zona keselamatan dengan diberi penandaan berupa SBNP sesuai ketentuan yang berlaku serta disiarkan melalui stasiun radio pantai (SROP) maupun Berita Pelaut lndonesia. Disamping itu perlu diinformasikan mengenai kondisi perairan dan cuaca seperti adanya badai yang mengakibatkan timbulnya gelombang tinggi maupun arus yang tinggi dan perubahannya.

Penyiaran berita disampaikan disiarkan secara luas melalui stasiun radio pantai (SROP) dan/atau stasiun bumi pantai dalam jaringan telekomunikasi pelayaran sesuai urutan prioritasnya dan wajib memenuhi ketentuan penyiaran berita antara lain berita marabahaya, meteorologi dan siaran tanda waktu sandar bagi kapal yang berlayar di perairan lndonesia.Pemasangan SBNP yaitu sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada diluar kapal dan berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan pelayaran dilakukan guna memberi petunjuk terhadap zona terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh setiap kapal yang melewati daerah tersebut.

Pembangunan Telekomunikasi Pelayaran dimaksudkan agar setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio ataupun sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran segera disampaikan kepada pihak atau pemerintah yang terkait.

Guna ketertiban perairan serta keamanan dan keselamatan navigasi maka setiap perencanaan kegiatan kelautan harus dikoordinasikan dengan Direktorat Kenavigasian agar tidak terjadi tumpang tindih penempatan ataupun pembangunan fasilitas kelautan yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran. Oleh karenanya penyelenggaraan Kenavigasian perlu ditetapkan:

Penyelenggaraan Kenavigasian dilakukan guna mengatasi terjadinya kecelakaan ataupun tingginya waktu tunggu kapal melalui penyesuaian fasilitas pengembangan fasilitas pelabuhan serta keselamatan pelayaran dan fasilitas alur pelayaran terhadap peningkatan kepadatan traffik.

SBNP merupakan fasilitas keselamatan pelayaran yang meyakinkan kapal untuk berlayar dengan selamat, effisien, menentukan posisi kapal, mengetahui arah kapal yang tepat dan mengetahui posisi bahaya di bawah permukaan laut dalam wilayah perairan laut yang luas. Fasilitas SBNP tidak hanya digunakan untuk transportasi laut namun juga digunakan untuk pembangunan kelautan dan nelayan. SBNP diperlukan sebagai tanda bagi para navigator yang dipergunakan sejak adanya pelayaran menyeberang laut dan menyusur pantai dalam rangka melakukan kegiatan niaga ataupun perang.

Pada awalnya tanda visual diwujudkan berupa nyala api diatas bukit yang tinggi untuk malam hari sedangkan siang hari berupa asap yang mengepul. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi maka akan digunakan berbagai sumber cahaya SBNP antara lain jaringan PLN, generator (mensu) ataupun solar cell dan untuk dapat dilakukan pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh diarahkan kepada otomatisasi guna effisiensi.

ALUR DAN PERLINTASAN

Penentuan alur pelayaran ditinjau dari aspek keamanan bernavigasi dimaksudkan agar alur terhindar atau bebas dari gosong ataupun karang yang tenggelam sewaktu air pasang (low elevation tide), dangkalan ataupun karang tumbuh, pulau-pulau kecil. Disamping itu selat yang terlalu sempit, perairan yang mempunyai arus atau ombak yang menyulitkan olah gerak kapal serta halangan navigasi lainnya. Alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang kepada dunia maritim.

Mengingat posisi lndonesia yang merupakan persilangan antara dua wilayah yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia dan juga benua Asia dengan Australia maka kehadiran kapal asing dalam rangka memperpendek jarak pelayarannya dan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional pemerintah tetap memberikan kelonggaran tertentu bagi perlintasan kapal-kapal asing di perairan lndonesia dengan menentukan alur laut kepulauan lndonesia (ALKI PP 37 tahun 2002) dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan bangsa lain untuk yang akan dipergunakan sebagai perlintasan pelayaran lnternasional.Penetapan ALKI tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselamatan berlayar, pertahanan dan keamanan, jaringan kabel dan pipa dasar laut, tata ruang kelautan, eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi sumberdaya alam, rute yang biasa digunakan pelayaran lnternasional dan rekomendasi organisasi lnternasional yang berwenang.

Dengan ditentukannya alur pelayaran tersebut yang diikuti persyaratan berjalan terus tanpa henti, langsung dan secepatnya dimaksudkan juga untuk mempermudah pengawasan terhadap keberadaan kapal asing selama berada di wilayah lndonesia serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (limbah kapal) ataupun bahaya penyalahgunaan oleh negara pengguna alur yang dapat mengganggu kestabilan negara. Masalahnya alur pelayaran hanya tergambar di peta laut dan pemberian beberapa SBNP sebagai tanda alur dimana masyarakat masih awam terhadap pengertian dan penggunaan SBNP tersebut. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maritim tentang keberadaan alur tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan perairan seperti kegiatan nelayan ataupun off shore di alur yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi kapal yang berlayar.

POLA PENENTUAN ALUR PERLINTASAN

Tujuan penetapan alur adalah untuk memperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar serta effisien dalam penyelenggraannya.Kawasan alur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran.

Penentuan dan pengaturan alur pelayaran di laut, sungai, danau serta penyelenggaraannya dan juga pengaturan sistem rute dan tata cara berlalu lintas perlu diprogramkan guna kelancaran dan keselamatan berlayar. Disamping itu pengaturan terhadap bangunan atau instalasi dan gelaran kabel atau pipa bawah air di perairan khususnya di alur pelayaran.

Dari aspek keselamatan dan strategis perairan maka pada beberapa lokasi perlu dilengkapi dengan fasilitas Vessel Traffic lnformation System (VTIS) ataupun Radar Beacon (RACON) sebagai persyaratan. Dengan dipenuhinya semua persyaratan alur pelayaran kemudian ditetapkan oleh Menteri dan disiarkan ke dunia maritim melalui lnternational Maritime Organisation (IMO).Mengacu kepada konvensi IMO pada Mei 1998 telah mengadopsi standard penggunaan suatu sistem pelaporan kapa-kapal di laut kepada operator di darat pemantau lalu-lintas (Automatic Identifikasi System-AIS) untuk memantau keselamatan pelayaran seperti menghindari tubrukan di laut. Peralatan ini dihubungkan VTIS (Vessel traffic Information System) untuk mengetahui nama, posisi, kecepatan dan haluan kapal yang kemudian informasi ini dimasukkan dalam system AIS dan dipantau terus-menerus

BANGUNAN DAN INSTANSI

Bangunan dan instalasi adalah instalasi yang berada pada suatu lokasi di perairan Indonesia baik yang kelihatan di permukaan maupun bawah air dalam jangka waktu sementara atau selamanya dapat membahayakan pelayaran. Pada area lokasi bangunan dan instalasi perlu ditetapkan daerah terlarang maupun daerah aman melalui penempatan SBNP, dipetakan dan diumumkan ke dunia pelayaran.

Dengan tumbuh dan berkembangnya bangunan lepas pantai (offshore) dan semakin meningkatnya kegiatan lalu-lintas pelayaran di perairan Indonesia perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan SBNP dalam rangka membantu keamanan dan keselamatan berlayar. Tugas pengendalian dan pengawasan bangunan lepas pantai dilakukan oleh BP Migas dan Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumberdaya Energi dan Mineral sedangkan terhadap pengawasan SBNP dilakukan oleh DJPL Association of Lighthouse Authorities (IALA) yang telah menetapkan Recommendation for the making of Offshore Structure dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota IALA menganggap perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Recommendation for the making of Offshore Structure

Pasca operasi adalah masa dimana instalasi minyak dan gas bumi dinyatakan tidak lagi operasi atau bermanfaat untuk keperluan produksi dan hal ini akan berdampak terhadap kegiatan pemanfaatan laut lainnya apabila tidak segera dikendalikan yakni melakukan pembongkaran instalasi atau program decomunisioning sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban yang telah diatur dalam kontrak kerja sama Technical Assistance Contract (TAC).

PEMANDUAN

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal dan kerugian lain dalam pelayaran adalah dengan melaksanakan jasa pemanduan. Karena pandu dianggap seorang navigator yang sangat mengetahui kondisi dan sifat perairan setempat disamping keahliannya untuk mengendalikan kapal melalui saran atau komando perintahnya kepada nakhoda sehingga kapal dapat melayari suatu perairan dengan selamat.

Perairan pandu dialokasikan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan ketertiban maupun kelancaran lalu-lintas kapal pada wilayah perairan tertentu. Faktor yang mempengaruhi penetapan perairan tertentu menjadi perairan pandu antara lain :

POLA PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN

Pada dasarnya pengelolaan alur dilakukan guna mendukung kelancaran lalu- lintas laut dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta aspek lingkungan dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan aktivitas traffik sesuai dengan peningkatan kebutuhan akan angkutan laut.

Dampak belum terlaksananya pengelolaan alur pelayaran antara lain terjadinya kecelakaan dan kandasnya kapal di beberapa alur pelayaran yang disebabkan tidak terpantaunya peningkatan kepadatan traffik dan kondisi fisik perairan (perubahan kondisi perairan dan perilaku gerakan air laut dan cuaca). Disamping itu adanya beberapa aktivitas di perairan seperti bangunan ataupun instalasi dan gelaran kabel ataupun pipa yang tidak tertata dan juga perilaku nelayan di dalam melakukan aktivitasnya yang dapat mengganggu kelancaran lalu-lintas kapal.Dalam rangka memenuhi kewajiban ketentuan Internasional dalam menjamin keamanan, ketertiban di wilayah laut dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia maka dikeluarkan kebijakan tentang peruntukkan wilayah laut Indonesia beserta pengawasannya yang antara lain berupa : penentuan batas negara, penentuan alur pelayaran, penetapan batas-batas alur pelayaran, penetapan kawasan khusus antara lain kawasan wisata, pengeboran minyak, pipa/kabel bawah laut ataupun pelabuhan. Penetapan peruntukan wilayah laut harus diikuti dengan kesiapan pemberian petunjuk dan pengenalan wilayah laut tersebut dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta dituangkan pada peta laut. Fungsi SBNP adalah sebagai penentu posisi kapal dan menunjukan wilayah yang aman bagi kapal yang berlayar dan juga tanda perbatasan negara serta pemberitahuan tentang adanya bahaya dan rintangan kenavigasian.

KONDISI TRAFFIK

Perkembangan perekonomian selalu diikuti oleh peningkatan traffik serta perkembangan teknologi kapal dan informasi sehingga hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggaraan alur pelayaran. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi hampir di semua wilayah perlu dicermati terhadap peningkatan lalu-lintas angkutan laut dan kebutuhan akan alur pelayaran antara lain selat Malaka atau alur pelabuhan Surabaya yang menunjukkan peningkatan jumlah traffik dan jenis kapal yang signifikan sehingga perlu mendapat perhatian bagi pengelola alur.Beberapa kasus kecelakaan kapal baik tubrukan ataupun kandas kapal menunjukkan adanya kelemahan pada alur pelayaran beserta fasilitasnya sehingga perlu dilakukan penelitian penyebabnya.

Seperti data traffik alur pelabuhan Surabaya yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan kapal petikemas lnternasional cenderung menurun namun sebaliknya total GRT kapal cenderung meningkat yang berarti dimensi kapal yang berkunjungan makin besar. namun untuk jenis pelayaran lainnya cenderung stabil.

Berbeda dengan data traffik selat Malaka yang menunjukkan jumlah traffik dan dimensi kapal yang melintasi selat Malaka cenderung meningkat. Selat Malaka dilalui oleh sekitar 300 unit kapal setiap bulannya termasuk diantaranya kapal super tangker minyak dan gas alam cair (VLCC) serta super container dengan kapasiatas hingga 5 juta ton. Jalur transportasi strategis tersebut disamping memberikan manfaat secara ekonomi juga mengandung resiko terhadap bahaya kerugian dari aspek keselamatan maupun ekologi. Perhitungan terhadap biaya pemeliharaan alur pelayaran baik dari aspek perairan maupun perawatan fasilitas SBNP belum ada kritarianya yang dapat dijadikan pedoman dalam mentukan klaim kerugian. Pedoman tersebut merupakan dokumen yang memuat petunjuk praktis untuk antisipasi terjadinya kerusakan dan perawatan serta pemeliharaan SBNP mulai dari traffik, identifikasi kerusakan, rahabilitasi serta melakukan klaim.

POLA PENGEMBANGAN ALUR PELAYARAN

Alur pelayaran merupakan salah satu infrastruktur transportasi laut yang memanfaatkan sumberdaya kelautan dimana keberadaannya diakui dan kawasannya dibebaskankan dari aktivitas kelautan lainnya. Pada dasarnya tujuan untuk menetapkan alur adalah untuk memperoleh alur pelayaran yang ideal dan dapat memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan kelancaran berlayar serta effisien dalam penyelenggraannya. Kawasan alur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis serta dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan pelayaran. Masalah yang mendasar dalam penetapan alur pelayaran adalah penentuan kawasan alur yang kurang mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan ekonomis serta keterpaduan aktivitas kelautan sehingga fungsi alur sebagai jalur transportasi menjadi terganggu sehingga belum menjamin untuk keselamatan berlayar serta effisien dalam melayarinya.Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan potensi laut menimbulkan keanekaragaman aktivitas di perairan (laut dan pesisir) yang menghasilkan produktivitas sumberdaya alam dengan memanfaatkan berbagai kemudahan dalam pengelolaannya akan menimbulkan pemusatan pembangunan dan pengelolaan di wilayah tertentu yang memiliki skala dan intensitas yang tinggi. Oleh karenanya penetapan alur apabila dilihat dari aspek keselamatan adalah bertujuan untuk memperoleh jalur pelayaran kapal yang ideal dan dapat memenuhi perlindungan terhadap berbagai kepentingan aktivitas pengelolaan di laut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah menimbulkan peningkatan jumlah kunjungan kapal dan dimensi kapal oleh karenanya fasilitas alur pelayaran dan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta peningkatan teknologi perkapalan.

Guna memenuhi kepentingan keselamatan pelayaran perlu ditetapkan alur laut dan perlintasan yang keberadaanya diakui secara nasional maupun lnternasional dan dituangkan dalam peta pelayaran dunia serta kawasannya dibebaskan dari aktivitas kelautan lainnya. Untuk itu perlu di alokasikan kawasan tertentu guna difungsikan sebagai alur pelayaran yang terbebas dari segala aktivitas kelautan serta memenuhi persyaratan ukuran dan jumlah kapal yang melewati guna kelancaran dan keselamatan berlayar serta effisien dalam penyelenggraannya.

Penentuan dan pengaturan alur pelayaran seperti di laut, sungai, danau serta penyelenggaraannya dan juga pengaturan sistem rute dan tata cara berlalu lintas perlu diprogramkan guna kelancaran dan keselamatan berlayar disamping mengatur masalah bangunan atau instalasi di perairan khususnya di alur pelayaran. Penetapan sistem rute dan tata cara berlalu lintas didasarkan kepada

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Tuntutan terhadap jasa transportasi laut yang cepat, tepat, aman, nyaman, teratur dan terjangkau oleh para pengguna jasa semakin meningkat namun hal tersebut kurang diimbangi oleh pemberian pelayanan yang layak dari aparat yang bekerja dilapangan. Peranan jasa transportasi laut yang effisien dan effektif sangat dominan dalam memperlancar arus barang maupun penumpang dan oleh karena itu perlu diperhatikan keseimbangan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana transportasi laut.

Melalui perpaduan unsur teknologi dan informasi yang cukup canggih akan mampu menghadirkan peralatan kenavigasian bukan hanya sekedar alat pengaman dan komunikasi namun dapat juga sebagai alat transmisi data. Bagi para pengguna jasa yang mobilitasnya tinggi hal ini sangat membantu dan dengan adanya perkembangan teknologi dimana masalah jarak dan tarif sudah bukan merupakan penghalang.

Teknologi dan informasi dapat memberi peluang kepada pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik yang dampak lanjutnya akan meningkatkan kelancaran transportasi laut. Perkembangan demi perkembangan sangat diharapkan dari teknologi dan informasi seperti munculnya AIS ataupun VTIS yang akan memudahkan kegiatan pengamatan laut dalam memantau keamanan dan keselamatan laut. Konvergensi teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan harus dapat diakomodsikan serta dimanfaatkan dan ditanggapi secara positif dalam bentuk penyesuaian maupun peningkatan menejemen dan peralatan serta SDM.lnternasional Maritime Organization (IMO) dan Savety of Life at Sea (SOLAS) chapter V regulation 19 tentang implementasi Automatic ldentification System (AIS) menetapkan setiap kapal harus dilengkapi oleh peralatan AIS. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui identitas dan posisi kapal serta dapat menuntun kapal apabila terjadi kondisi darurat (emergency).

Sejalan dengan ketentuan tersebut peralatan AIS dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan mengatur cara berlalu-lintas di alur pelayaran maupun di lingkungan pelabuhan serta di daerah perairan perbatasan ataupun wilayah terpencil dalam rangka mendukung sistem keamanan dan keselamatan pelayaran. Hal ini dilakukan dengan menempatkan peralatan AIS tersebut pada lokasi tertentu yang dinilai strategis sebagai fungsi SBNP.

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Keselamatan Pelayaran maka fungsi kegiatan Kenavigasian yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel), Hidrografi, Alur dan Pelintasan, Bangunan atau lnstalasi, Pemanduan, penanganan kerangka kapal dan Salvage, dan atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) untuk kepentingan Keselamatan Pelayaran serta harus didukung dengan seperangkat hukum yang memadai

Untuk menjamin kepentingan Nasional di perairan maka semua fungsi keselamatan pelayaran harus dapat berjalan dengan tertib, terarah dan mempunyai landasan hukum yang mantapKecenderungan masing-masing instansi menerbitkan produk hukum yang tidak terintegrasi yang mengakibatkan terjadi kesimpang-siuran dan tumpang tindih dalam melaksanakan pemanfaatan laut

Bahwa sesungguhnya penetapa alur pelayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang Nasionap secara keseluruhan khususnya di perairan sehingga merupakan satu dimensi yang tidak terpisahkan dari dimensi-dimensi yang lain yang membentuk tataruang nasional.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan kepada kapal yang melayarinya.Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.

PPP Morodemak pada hari rabu tanggal 8 Mei 2013 telah mangadakan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran. Melalui kegiatan ini diharapkan pula terwujudnya suatu komunikasi, koordinasi, harmonisasi, integrasi dan sinergi antar nelayan dan pemerintah dalam penanganan permasalahan yang terjadi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membina nelayan agar lebih mengerti aturan dan hukum perikanan untuk keselamatan dalam berlayar.kegiatan ini di ikuti oleh 30 nelayan di wilayah Tri Desa yaitu Morodemak, Purworejo dan Margolinduk. Dalam kegiatan itu disampaikan materi tentang Tata cara mendaftarkan Surat Kebangsaan (PAS Kecil), Pemeriksaan fisik alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan, Sosialisasi peraturan Kapal < 30 GT, dan Tupoksi Satpol Air dalam keselamatan pelayaran.Nelayan Badung Dilatih Keselamatan BerlayarKedonganan (Antara Bali) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memberikan pembinaan dan pelatihan keselamatan berlayar bagi puluhan nelayan guna menekan terjadinya kecelakaan di perairan.

Pelatihan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Badung Ir Dewa Made Apramana MM, didampingi anggota DPRD Badung I Nyoman Sudarta SSos, di ruang pertemuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Bupati Badung AA Gde Agung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dewa Apramana mengatakan, sarana transportasi laut di Badung yang terdata saat ini berjumlah 1.433 buah terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal untuk wisata bahari.

Sehubungan dengan cukup besarnya jumlah sarana transportasi di lautan itu, kata dia, pihaknya perlu menyelenggarakan pelatihan tentang keselamatan berlayar, khususnya bagi nakhoda kapal dan para nelayan.

Dia mengatakan keselamatan berlayar mempunyai arti penting bagi setiap pengguna jasa transportasi di laut.

"Kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan tidak mengenal wilayah darat, laut maupun udara. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan profesionalisme dari setiap pelaku jasa transportasi untuk lebih memahami fungsi dan perannya masing-masing," ujarnya.

Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menata transportasi laut, salah satunya adalah dengan penerbitan pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari tujuh GT (gross tonnage).

Mengingat peranan pemerintah sebagai regulator, maka Pemkab Badung telah menerbitkan Perda No 12 tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari tujuh GT.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan I Made Widiana SSos, MSi melaporkan, pelatihan ini berlangsung selama tiga hari sejak 10 hingga 12 Mei.

Pelatihan diikuti 30 peserta dari kelompok nelayan di Kabupaten Badung, khususnya yang beroperasi di wilayah Kelurahan Jimbaran, Kedonganan dan Tuban.

Pelatihan dimaksudkan selain untuk memberi pengetahuan dan keterampilan tentang pelayaran, juga meningkatkan disiplin dan keselamatan berlayar bagi nahkoda kapal/nelayan.

"Selain itu juga untuk mendidik para nahkoda kapal/nelayan untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam menjalankan profesinya serta mendorong peningkatan mutu dan keterampilan dalam mengemudikan kapal," katanya.

Materi pelatihan antara lain menyangkut pengetahuan keselamatan berlayar, tertib berlayar, rambu-rambu laut dan sistem komunikasi berlayar serta pengetahuan tentang SAR.

Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah pejabat dari jajaran Dinas Peternakan, Perikatan dan Kelautan Badung, Badan SAR Denpasar, Kantor Adpel Benoa, Kantor Distrik Navigasi Denpasar, Lurah Jimbaran serta Bendesa Adat Jimbaran.(*)Bupati Badung dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Made Witna menekankan bahwa, keselamatan berlayar mempunyai arti penting bagi setiap pengguna maupun pelaku jasa transportasi laut. Mengingat semakin banyaknya terjadi kecelakaan di laut, apalagi belakangan ini terjadi anomali cuaca yang kurang menguntungkan sehingga diperlukan pengetahuan dan profesionalisme dari setiap pelaku jasa transportasi laut. Dijelaskan jumlah transportasi laut yang terdapat di Kabupaten Badung saat ini tercatat 2.126 buah. Dari jumlah tersebut 1.482 buah merupakan jenis kapal penangkap ikan yang dikemudikan oleh nelayan, sisanya sebanyak 644 buah digunakan untuk menunjang kegiatan wisata bahari.Ketua Panitia I Made Widiana melaporkan, tujuan kegiatan ini guna mendorong peningkatan mutu dan keterampilan nelayan dalam mengemudikan kapalnya serta selalu menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, kelancaran dan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di laut. Pembinaan dan pelatihan keselamatan berlayar bagi nelayan diikuti sebanyak 60 orang. Dengan pelatihan ini, sampai tahun 2014 jumlah nahkoda kapal/nelayan yang sudah dilatih baru sebanyak 270 orang dari jumlah nelayan di Kabupaten Badung secara keseluruhan sebanyak 1.909 orang

Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di PPP MorodemakVisitmodem - Nelayan harus mempunyai kesadaran tentang keselamatan dan keamanan dalam berlayar hal itu di sampaikan oleh Husni, SE., M.Pi selaku Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, dalam kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di PPP Morodemak, Senin (19/5/2014).Kegiatan ini memang rutin di adakan oleh PPP Morodemak karena memang hal ini menjadi kebutuhan oleh nelayan tentang kesadaran mereka dalam berlayar. Terkait dengan hal tersebut PPP Morodemak rutin memberikan bantuan kepada nelayan berupa Jaket pelampung.Kami akan terus mengusahakan memberikan bantuan jaket pelampung kepada nelayan, dan berharap tiap tahun ada peningkatan jumlah pelampung yang dapat kami berikan ujar Husni.Dalam kegiatan tersebut, tiga narasumber di datangkan oleh PPP Morodemak, di antaranya Nanang dari DPK Kabupaten Demak, Nurmidi dari Polsek Bonang dan Sukismo dari POSAL Morodemak. Nanang selaku Kabid Tangkap DKP Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal penting, diantaranya bahwa semua kapal harus mempunyai ijin, baik itu kapal tradisional maupun modern. Kapal dengan ukuran kurang dari 7 GT di daftarkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, kemudian 7-30 GT di daftarkan di Provinsi dan lebih dari 30 GT di daftarkan di Kementerian Ujarnya.Dengan terdaftarnya semua nelayan maka kedepan, dalam pembuatan kartu Nelayan akan sangat mudah, karena secara tidak langsung nelayan telah terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam hal keselamatan nelayan harus mempunyai pelampung, dan DKP Kabupaten Demak memberi solusi agar nelayan dapat membentuk KUB- KUB Nelayan dan mengajukan proposal bantuan pelampung, sehingga DKP Kabupaten Demak bisa mengusahakan bantuan tersebut.Keselamatan merupakan kebutuhan begitulah yang selama ini di gadang- gadang oleh kepolisian, hal itu di sampaikan oleh Nurmidi, Kasat Polair, pada waktu memberikan materi. dalam setiap patroli, Polair menemukan banyak sekali nelayan yang tidak mempunyai surat-surat perijinan, oleh karena itu Polair akan terus melakukan pembinaan terhadap nelayan. Sesuai dengan tugas Kepolisian bahwa kami akan melindungi , mengayomi, dan melayani masyarakat, khususnya masyarakat nelayan ujar Nurmidi.Narasumber terakhir dari POSAL Morodemak yaitu Sukismo menyampaikan bahwa keselamatan pelayaran merupakan usaha meminimalkan segala resiko pelayaran di laut. Kami berharap kedepan jangan sampai terjadi kecelakaan di laut, nelayan juga perlu memeperhatikan alat keselamatan, syukur- syukur nelayan menggunakan alat komunikasi radio, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa langsung di ketahui ujar Sukismo.TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Pujo Hartanto, mengatakan separuh dari 3.000 kapal nelayan yang berkapasitas di bawah 7 gross ton (GT) tidak memiliki pass berlayar.

Menurut Pujo, pass jalan merupakan salah satu kelengkapan dokumen kapal untuk menentukan apakah kapal yang dipakai nelayan laik dioperasikan atau tidak. Pass jalan berlaku satu tahun dan bisa diperpanjang karena sangat penting fungsinya demi menjamin keselamatan pelayaran. "Kalau pada kendaraan di jalan, pass jalan perahu semacam uji kir," katanya kepada Tempo, Rabu 11 April 2012.

Pujo menjelaskan saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan rancangan peraturan daerah tentang ketentuan pass jalan bagi kapal di bawah 7 GT kepada DPRD. Setelah peraturan daerah itu disahkan dan diberlakukan, penerbitan pass jalan kapal kecil yang semula ditangani oleh Kantor Pelabuhan Ketapang dialihkan ke Dinas Perhubungan.

Pujo mengakui banyaknya kapal kecil yang tidak memiliki pass jalan karena masih rendahnya sosialisasi. Banyuwangi dianggapnya ketinggalan dalam pembuatan perda tersebut karena daerah lain sudah lama memberlakukannya.

Akibat banyaknya kapal yang tidak punya pass jalan, selama ini tingkat kecelakaan nelayan cukup tinggi yang diduga karena kapal tidak laik jalan. "Kami juga tidak bisa melakukan uji petik karena belum ada perda," ujar Pujo.

Kepala Kantor Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sentot Budi Santoso, mengakui masih banyak kapal nelayan di bawah 7 GT tidak memiliki pass jalan. Bahkan, menurut dia, jumlah kapal yang punya pass jalan tidak sampai 10 persen.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Banyuwangi, Hasan Basri, mengatakan nelayan enggan mengurus pass jalan karena birokasinya yang terlalu panjang dan rumit. Menurut Hasan, untuk mendapatkan pass jalan nelayan harus datang ke Dinas Perhubungan di pusat kota dan menempuh perjalanan dua jam dari tempat nelayan bekerja.

Selain itu, nelayan harus melengkapinya dengan berbagai surat keterangan seperti dari desa dan kecamatan. "Waktu pengurusan juga tidak bisa selesai satu hari," ucap Hasan.

Menurut Hasan, nelayan meminta supaya pemerintah Banyuwangi mendirikan pusat pelayanan pass jalan di setiap pelabuhan, sehingga lebih memudahkan nelayan mengurusnya. TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Pujo Hartanto, mengatakan separuh dari 3.000 kapal nelayan yang berkapasitas di bawah 7 gross ton (GT) tidak memiliki pass berlayar.

Menurut Pujo, pass jalan merupakan salah satu kelengkapan dokumen kapal untuk menentukan apakah kapal yang dipakai nelayan laik dioperasikan atau tidak. Pass jalan berlaku satu tahun dan bisa diperpanjang karena sangat penting fungsinya demi menjamin keselamatan pelayaran. "Kalau pada kendaraan di jalan, pass jalan perahu semacam uji kir," katanya kepada Tempo, Rabu 11 April 2012.

Pujo menjelaskan saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan rancangan peraturan daerah tentang ketentuan pass jalan bagi kapal di bawah 7 GT kepada DPRD. Setelah peraturan daerah itu disahkan dan diberlakukan, penerbitan pass jalan kapal kecil yang semula ditangani oleh Kantor Pelabuhan Ketapang dialihkan ke Dinas Perhubungan.

Pujo mengakui banyaknya kapal kecil yang tidak memiliki pass jalan karena masih rendahnya sosialisasi. Banyuwangi dianggapnya ketinggalan dalam pembuatan perda tersebut karena daerah lain sudah lama memberlakukannya.

Akibat banyaknya kapal yang tidak punya pass jalan, selama ini tingkat kecelakaan nelayan cukup tinggi yang diduga karena kapal tidak laik jalan. "Kami juga tidak bisa melakukan uji petik karena belum ada perda," ujar Pujo.

Kepala Kantor Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sentot Budi Santoso, mengakui masih banyak kapal nelayan di bawah 7 GT tidak memiliki pass jalan. Bahkan, menurut dia, jumlah kapal yang punya pass jalan tidak sampai 10 persen.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Banyuwangi, Hasan Basri, mengatakan nelayan enggan mengurus pass jalan karena birokasinya yang terlalu panjang dan rumit. Menurut Hasan, untuk mendapatkan pass jalan nelayan harus datang ke Dinas Perhubungan di pusat kota dan menempuh perjalanan dua jam dari tempat nelayan bekerja.

Selain itu, nelayan harus melengkapinya dengan berbagai surat keterangan seperti dari desa dan kecamatan. "Waktu pengurusan juga tidak bisa selesai satu hari," ucap Hasan.

Menurut Hasan, nelayan meminta supaya pemerintah Banyuwangi mendirikan pusat pelayanan pass jalan di setiap pelabuhan, sehingga lebih memudahkan nelayan mengurusnya.Kajian Meteorologi Kecelakaan Kapal Nelayan Bhakti di LarantukaOleh: Pande Putu Hadi WigunaPada tanggal 18 April 2014 yang lalu, seharusnya menjadi hari yang khusuk bagi seluruh peziarah yang mengikuti acara Jumat Agung di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi suasana berubah menjadi dipenuhi duka ketika sebuah kapal yang mengangkut peziarah terbalik dan tenggelam saat mengikuti acara tersebut. Menurut saksi mata yang kebetulan berada sekitar 50 meter dari lokasi kejadian di Pantai Soratari, kapal tiba-tiba memutar haluan sehingga menyebabkan kapal terbalik. Tidak diketahui berapa jumlah penumpang yang berada di atas kapal saat itu, dikarenakan tidak ada tiket untuk penumpangnya.Dari kesaksian para saksimata, cenderung terjadi human error dalam peristiwa ini. Mulai dari kapal yang menurut para saksi adalah bukan seharusnya menjadi kapal penumpang. Kapal milik nelayan Bhakti ini sebenarnya adalah kapal penangkap ikan. Kemudian adanya pergerakan kapal yang tiba-tiba memutar haluan sehingga penumpang kapal tumpah jatuh ke laut dan kapal terbalik.Analisa Cuaca Saat KejadianHuman error masih menjadi alasan kuat peristiwa ini, akan tetapi tidak ada salahnya jika kita mencoba melihat peristiwa ini dari bidang meteorologi. Apakah memang ada faktor alam seperti cuaca buruk yang berpengaruh dalam kecelakaan ini? Mari kita kaji satu persatu mulai dari analisa peta tinggi gelombang. Data saya dapatkan dari hasil analisa data grib tanggal 18 April 2014 dengan menggunakan aplikasi Windwave BMKG kemudian saya petakan menggunakan aplikasi ArcView GIS 3.3.Dari analisa peta tinggi gelombang tanggal 18 April 2014 pukul 00 UTC (08.00 WITA), dapat dilihat tinggi gelombang di sekitar lokasi kejadian adalah antara 0.75-1.25 meter sedangkan analisa tinggi gelombang pada pukul 06 UTC (14.00 WITA) menunjukan ketinggian antara 0.75-1.25 meter. Dari kedua data tersebut tidak terdapat tanda-tanda terjadi gelombang yang sangat signifikan sehingga dapat membalikan kapal tersebut.Berikutnya dari analisa citra satelit tanggal 18 April 2014 dari pukul 00 UTC (08.00WITA) sampai dengan 10 UTC (19.00 WITA), baik dari citra satelit Infrared, visible, ataupun full color, tidak ada tanda-tanda terbentuknya awan-awan konvektif seperti awan cumulonimbus (awan hitam gelap) yang significant atau dapat menyebabkan cuaca buruk seperti hujan, petir, dan angin kencang. Biasanya apabila terdapat awan ini, selain berpengaruh pada angin, juga menyebabkan gelombang laut menjadi lebih tinggi.Dari data pukul 03 UTC (11.00 WITA) dan 06 UTC (14.00 WITA) pengamatan cuaca di Kantor BMKG terdekat, tidak terdapat pertumbuhan awan-awan konvektif yang signifikan seperti awan Cumulonimbus. Hanya ada awan-awan cumulus dengan ketinggian puncak sekitar 2100 meter. Kecepatan angin juga menunjukan angka yang normal yaitu antara 5 6 knots.Renungan BersamaDari tinjauan beberapa faktor cuaca tersebut, bisa disimpulkan bahwa keadaan cuaca saat peristiwa ini adalah baik-baik saja. Tidak ada keadaan signifikan yang seperti angin kencang, hujan, atau Bandai Guntur yang dapat menyebabkan terbaliknya kapal. Gelombang laut pun saat kejadian berada di level normal bahkan untuk kapal sejenis kapal nelayan masih dapat berlayar.Faktor kelalaian nahkoda memang jadi satu-satunya yang beralasan saat ini. Ya, menurut penuturan saksi mata, kapal tiba-tiba memutar haluan dan menyebabkan kapal terbalik. Saksi mata juga menuturkan bahwa yang mengemudikan kapal saat itu bukanlah kapten kapal, melainkan boi-boi atau Anak Buah Kapal (ABK). Faktor lainnya yang menurut saya juga berpengaruh adalah faktor kapal itu sendiri. Kapal ini memang bukan diperuntukan untuk mengangkut penumpang, apalagi hingga ratusan orang. Menurut beberapa sumber, kapal adalah kapal untuk mencari ikan.Mengapa event sebesar ini masih mengalami kendala di sarana dan prasarana? Sarana seperti kapal-kapal khusus penumpang untuk para peziarah merupaka sarana vital dalam event yang bisa dibilang berkapasitas internasional ini. Bayangkan saja, seluruh umat Kristiani baik dari dalam maupun luar negeri datang berziarah ke Larantuka. Peristiwa seperti ini tentunya dapat mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Kapal-kapal khusus penumpang tentunya memiliki alat-alat keselamatan standar seperti pelampung dan peralatan lain yang dapat mengurangi dampak negatif apabila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan.Akhir kata, saya turut berduka cita atas kejadian ini, semoga keluarga penumpang yang meninggal dunia diberi ketabahan dan arwah para penumpung yang meninggal di terima di sisi-Nya.*RMOL. Pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan jiwa kepada nelayan. Sebab, jumlah nelayan yang meninggal akibat kecelakaan saat beraktivitas di tengah laut terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat, pada tahun 2010 ada 86 nelayan meninggal, meningkat menjadi 149 orang pada 2011 dan sebanyak 160 orang pada 2012. Bertambah lagi di tahun 203 menjadi 225 nelayan tradisional yang meninggal.

Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Slamet Daryoni memperkirakan, tahun ini angka kecelakaan kapal nelayan yang menimbulkan korban jiwa akan mengalami peningkatan seiring kondisi cuaca buruk di perairan yang semakin ekstrem.

"Apalagi, hingga Juli 2014 sudah ada 207 nelayan yang meninggal akibat kecelakaan di laut, tentu angka tersebut diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun nanti," katanya di Jakarta, Kamis (25/9).

Sebagian besar kapal nelayan tradisional berukuran kecil ini tidak memiliki alat keselamatan sehingga dengan mudah dihantam gelombang disertai angin kencang. Mereka berlayar tanpa perlindungan dan jaminan jiwa, sosial kesehatan maupun pendidikan dari pemerintah. Selain itu, semakin sulitnya akses melaut akibat praktik pembangunan yang tidak ramah lingkungan, serta ancaman bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seiring perubahan iklim yang cukup ekstrem.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, status cuaca ekstrem di laut semestinya dikategorikan sebagai bencana nasional. Apalagi, Badan Metereologi, Klimateologi dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini apabila ada perkiraan cuaca buruk di perairan yang membahayakan keselamatan nelayan.

"Ironisnya, informasi yang disediakan BMKG ini tidak dijadikan sebagai panduan oleh pemerintah untuk melindungi nelayan, akibatnya angka kecelakaan kapal nelayan dan korban jiwa di laut terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi," ujarnya.[wid]Penyuluhan Keselamatan Pelayaran bagi Masyarakat MaritimPantai Amed yang merupakan wilayah Transportasi laut Bali adalah merupakan urat nadi kehidupan Sosial, Ekonomi masyarakat,sehingga sangatlah wajar jika masyarakat menuntut pelayanan jasa transportasi laut yang lancar, aman dan nyaman sehingga selamat sampai tujuan. Demikian disampaikan dalam arahan Bapak KadisPerhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang diwakili kepala Bidang Perhubungan Laut, Ir. I Ketut Dana, MT,dalam acara Penyuluhan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran untuk masyarakat martime Rabu,7 Agustus 2014 bertempat di Dusun Amed, Desa Purwa Kerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.I Ketut Dana menyampaikan dalam sambutannya bahwa keselamatan kapal,disamping keselamatan berlayar,keselamatan jiwa dilaut dan keselamatan lingkungan maritim merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kapal,korban jiwa dan harta benda dilaut dan pencemaran lingkungan.Dalam penyuluhan tersebut menghadirkan 4 narasumber :Pemaparan pertama di sampaikan dari Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Perhubungan Laut dengan judul Cakupan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Pemaparan kedua Dari KOSP Benoa yang disampaikan oleh Afandhi, S.Sos dengan judul materi Aspek Keselamatan Pelayaran,Pemaparan ketiga dariNavigasi kelas II Benoa disampaikan oleh Bapak Amung Rahmat (KSOP) Benoa dengan judul Rambu-rambu Laut dan Telekomunikasi Pelayaran.dan Pemaparan yang terakhir olehBadan SAR yang disampaikan Bapak Wayan Suyatna ,Dengan judul Penyuluhan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran bagi Masyarakat Martim tahun 2014.Denpasar 7 agustus 2014Pranata Humas Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi Provinsi BaliR Aceh Hadiri Pembukaan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran3 Mei 2013. Humas Cabang Aceh 1. 12. 23. 34. 45. 56. 6Jasa Raharja Cabang Aceh memenuhi Undangan Dari Dinas Perhubungan, KomunikasiImformasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, dalam acara pembukaan Sosialissi Keselamatan pelayaran yang diselenggarakan pada hari Selasa (30/4) di Hotel GrandNanggroeacara tersebut dibukayang mengwakili Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Imformasi dan TelematikaDrs. Said Rasul.Hadir dalam acara Sosialisasi keselamatan Pelayaran ,para pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Perhubungan ,Komintel Aceh ,Direktorat Perkapalan danKepelautan Ditjen Perhubungan Laut,Kepala Balai BP2IP Malahayati Aceh, Kacab Jasa Raharja Aceh, H. Jajang Miharja,SE. dan Kanit Humas dan Hukum, H. Anwar,MG.SH.Dihadiri oleh 40 Peserta dari kepala bidang (Kabid) Laut Kabupaen Kota, Kepala Unit Pelaksana Tugas (upt) Pelabuhan serta Operator kapal, Kepala UPT Perikanan, UPTD penyebrangan badan Koordanasi Keamanan Laut Aceh, dan Balai Pendidikan Pelatihan Ilmu Pelayarn (BP2IP).Kata sambutan yang disampaikn oleh Drs, Said Rasul , kami juga sangat bangga atas kesediaan dan keseriusan para peserta untuk mengikuti acara sosialisasi Keselamatan pelayaran bukanlah pekerjaan sia sia ini merupakan sosialisasi yang stategis dan memiliki makna dan tanggung jawab yang tinggi atas terciptanya keselamaatan pelayaran diwilayah perairan Aceh, semakin tinggi nya Apresiasi dan harapan masyarakat kepada tingkat keselamatan dalam pelayaaran angkutan laut, sehingga terciptanya kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa Pelayaran diwilayah peraiaran serta menanamkan pengertian tentang pentingnya mengawasi tingkat keselamatan sehingga terciptanya rasa kepedulian bersama secara kontinue dan berkelanjutan .Diakhir sambutan sosialiasi Keselamatan pelayaran dengan thema KESELAMATAN PELAYARAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita amin ya rabbal alamin. *(Humas JR/Aceh/Anwar)*.