LAPORAN

TIM INVESTIGASI INDEPENDEN

KASUS SAPE LAMBU KABUPATEN BIMA-NTB

ANGGOTA TIM:

1. MUJAHID A.LATIEF, S.H.,M.H.

2. ISKANDAR, S.E.

3. FIRDAUS DJUWAID, S.H.,M.H.

4. SIDRATAHTA MUKHTAR, M.Si

5. RAIHAN ANWAR, M.Si

6. Dr. HERMAWAN SAPUTRA

7. HUSNI MALIK, S.H.,M.M.

8. THAMRIN, S.H.

9. SUHARDIN, S.H.

10. SAMUDRA PUTRA, S.E.

11. ARIFUDDIN HAMID

Alamat: Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat Tlp/Fax (021) 3100779

DAFTAR ISI

1. LATAR BELAKANG 1

2. MAKSUD DAN TUJUAN 2

3. RUANG LINGKUP INVESTIGASI 2

4. METODE INVESTIGASI 2

5. TIM INVESTIGASI 2

6. PROSES INVESTIGASI 3

7. TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN 3

8. PENCABUTAN SK BUPATI BIMA NO. 188.45/357/004/2010 11

9. KLAUSULA-KLAUSULA DALAM SK 188 13

10. KETIADAAN PARTISIPASI MASYARAKAT 14

11. PENDUKUNG DAN PENOLAK TAMBANG 15

12. PERISTIWA DAN DAMPAK KEKERASAN 24 DESEMBER 2011

DI PELABUHAN SAPE BIMA-NTB 17

13. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 22

1

LAPORAN TIM INVESTIGASI INDEPENDEN

KASUS SAPE LAMBU KABUPATEN BIMA - NTB

I. Latar Belakang

Investigasi ini dilakukan berawal dari peristiwa 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape

Bima NTB. Peristiwa tersebut menimbulkan beragam reaksi masyarakat yang pada pokoknya

menyesalkan dan mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian

terhadap masa demonstran. Masyarakat Bima di Jakarta juga melakukan beragam reaksi

dalam bentuk aksi demonstrasi, diskusi, konferensi pers, dan lainnya untuk mengecam

penembakan tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah seminar dan konferensi

pers yang diinisiasi Persatuan Mahasiswa NTB di Jakarta, sebagai pembicara dan peserta

umumnya adalah masyarakat Bima yang tinggal di Jakarta. Selain mengutuk keras tindakan

aparat kepolisian yang melakukan penembakan terhadap massa demonstran, forum tersebut

juga merekomendasikan pembentukan tim investigasi independen yang keanggotaannya

berasal dari masyarakat Bima Jakarta. Tim ini selanjutnya dinamakan Tim Investigasi

Independen Kasus Sape Lambu Bima - NTB. Tim memfokuskan investigasinya pada dua

hal, yakni; pertama terkait Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 Tentang

Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Mineral

Nusantara (selanjutnya disebut SK 188) dan kedua, peristiwa kekerasan tanggal 24

Desember di Pelabuhan Sape Bima NTB.

Dalam melakukan investigasi, tim memfokuskan pada keabsahan prosedural dan

teknis pembuatan SK 188 dan penembakan di pelabuhan Sape dan sekitarnya. Terkait SK

188, investigasi dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang

berhubungan dengan pertanyaan pokok apakah SK tersebut telah melewati serangkaian

prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan?. Apakah Proses pembuatan

SK tersebut telah melibatkan masyarakat? Apakah PT. Sumber Mineral Nusantara telah

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

Selanjutnya terkait penembakan oleh Kepolisian terhadap demonstran pada tanggal 24

Desember 2011, Tim memfokuskan dugaan pelanggaran prosedur tetap, peraturan disiplin

dan peraturan terakit lainnya. Laporan ini sebagai pertanggungjawaban tim kepada publik,

baik terkait persoalan hulu (proses lahirnya SK 188) dan persoalan hilir (penembakan tanggal

24 desember 2011).

2

II. Maksud dan Tujuan

Investigasi dimaksudkan sebagai suatu penelitian guna pengungkapan data dan fakta tentang

Pertambangan di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu Kabupaten Bima. Tim investigasi

ini bertujuan untuk: (a) mengetahui proses lahirnya SK 188; (b) mengetahui tuntutan

masyarakat dan alasan-alasannya; (c) mengetahui peristiwa kekerasan terhadap demonstran

pada tanggal 24 desember 2011.

III. Ruang Lingkup Investigasi

Investigasi meliputi dua hal, yakni: (1). Terkait proses lahirnya SK 188; dan (2). Terkait

peristiwa kekerasan pada tanggal 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape Bima NTB.

IV. Metode Investigasi

Sebagai langkah awal, tim terlebih dahulu mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan

perundang-undangan antara lain peraturan tentang pertambangan, kehutanan dan

Pemerintahan Daerah. Untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber, tim

melakukan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap berbagai pihak, yakni a)

masyarakat (baik yang menolak maupun yang mendukung tambang), b) pelaku aksi

demonstrasi, c) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima, d) Pimpinan

DPRD Kabupaten Bima, e) Front Rakyat Anti Tambang (FRAT). Laporan ini tidak akan

menyajikan secara detail perincian kegiatan, namun dapat dikatakan bahwa seluruh proses

investigasi menggunakan pendekatan ilmiah.

V. Tim Investigasi

Penasehat:

1. Drs. Harul Al Rasyid, M.Si.

2. dr HM. Sanusi

3. Drs. H.M. Hatta Taliwang.

4. Dr. Lukman Malanuang

3

Tim investigasi terdiri dari:

Ketua : Mujahid A. Latief, S.H., M.H.

Sekretaris : Iskandar, S.E.

Anggota :

1. Sidratahta Mukhtar, SS., M.Si

2. Raihan Anwar, SE., M.Si

3. DR. Hermawan Saputra

4. Firdaus Djuwaid, S.H., M.H.

5. Husni Malik, S.H., M.M.

6. Thamrin, S.H.

7. Suhardin S.H.

8. Arifuddin Hamid

9. Samudera Putra, S.E.

VI. Proses Investigasi

Dalam proses investigasi, tim melakukan pengumpulan data selama sembilan hari,

terhitung sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai dengan 16 Januari 2012. Selama di Bima, tim

melakukan wawancara dan pengamatan mendalam terhadap responden, meliputi;

a) masyarakat (menolak dan mendukung),

b) pelaku aksi demonstrasi,

c) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima,

d) Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, dan

e) Front Rakyat Anti Tambang.

VII. Terkait Izin Usaha Pertambangan

a. Kilas Balik Lahirnya SK 188, dasar konstitusi dan filosofis hak menguasai negara

terhadap sumber daya mineral

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur hak penguasaan negara

atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat (3)

4

menentukan Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Makna yang

terkandung dalam Pasal 33 mengandung dua aspek utama yaitu : Pertama, Hak

Penguasaan Negara atas Bumi Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Menurut Boedi Harsono1 makna hak penguasaan negara yang terkandung dalam Pasal 33

mengandung tiga makna, yaitu;

a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan objek

kepemilikan;

b) menentukan dan mengatur hubungan antara orang dengan objek kepemilikan;

dan

c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan

perbuatan hukum atas objek kepemilikan.

Abrar Saleng dalam Bukunya yang berjudul Hukum Pertambangan mengatakan bahwa Hak

Penguasaan Negara atas Bumi dan Kekayaaan yang terkandung didalamnya harus dimaknai

dalam konteks pemahaman hubungan hak dan kewajiban negara sebagai pemilik (domain)

yang bersifat publikrecht dalam artian bahwa negara sebagai pemilik sumber daya alam yang

dimiliki masyarakat keseluruhan bukan dalam konteks hak milik eigenaar yang bersifat

privaterechlijk.2 Hal ini berarti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur,

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan

sumber daya alam nasional.

Negara dalam konteks hak penguasaan negara kemudian diwujudkan oleh penguasaan

pemerintah dalam mengatur pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam

nasional. Negaralah yang kemudian memiliki kewenangan untuk memberikan ijin kepada

perusahaan swasta untuk mengelola sumber daya mineral yang dimilikinya. Ijin pengelolaan

negara kemudian dilimpahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai

pemerintah kabupaten dan Kota.

Kedua, Sumber daya alam tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Walaupun negara diberikan hak untuk menguasai sumber daya alam, namun hak

1 Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria (cet.3) Djambatan, Djakarta, 1973, hlm. 28

2 Abrar saleng, Hukum Pertambangan, UII Press,Jogjakarta, hlm. 33

5

penguasaan negara itu dihajatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak

penguasaan negara merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut

Bagir manan Hak penguaasaan Negara yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

merupakan instrument, sedangkan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat merupakan

tujuan dari penguasaan negara.3

Dalam perspektif hukum makna dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

merupakan jaminan konstitusional atas hak masyarakat untuk menikmati dan mendapatkan

manfaat atas sumber daya alam yang mereka miliki, sehingga masyarakat dapat hidup layak

dan makmur. Dalam Konteks Hak Penguasaan Negara atas sumber daya pertambangan

makna penguasaan negara diartikan sebagai keterlibatan rakyat secara hukum dalam

pengusahaan dan menikmati pemanfaatan segala potensi pertambangan yang ada di

wilayahnya.4

Di sisi lain pemaknaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus juga ditafsirkan bahwa masyarakat

sebagai pemilik sumber daya alam dapat menolak hak menguasai negara untuk mengelola

sumber daya alam di wilayahnya jika menurut masyarakat bahwa pengelolaan oleh negara

melalui perusahaan swasta yang mendapatkan ijin dari pemerintah, pengelolaan tersebut

akan merusak lingkungan dan ekosistemnya, apalagi jika berakibat pada hilangnya eksistensi

dan keberlangsungan hidup masyarakat di areal atau sekitar lokasi tambang tersebut.

Masyarakat berhak menolak hak menguasai negara dengan alasan-alasan lingkungan hidup,

ekologi dan sosial lainnya. Dalam tafsiran yang modern Pasal 33 ayat (3) tidak saja dimaknai

bahwa pengelolaan sumber daya alam itu merupakan hak negara yang harus dilaksanakan

dan diterima secara taken for granted oleh masyarakat, namun harus dimaknai bahwa rakyat

sebagai pemilik sah sumber daya alam dapat menolak pengelolaan sumber daya alam jika

pengelolaan itu mendatangkan atau berakibat buruk bagi kehidupan rakyat.

3 Bagir Manan, Bagir Manan, Beberapa catatan atas RUU tentang Minyak dan gas Bumi, FH-UNPAD, Bandung,

1999. Hlm,.2 4 Abrar saleng, op.cit

6

b. Perjalanan Pengaturan Pertambangan Di Indonesia

Era Penjajahan Belanda dan Jepang

Secara historis pengaturan pertambangan di Indonesia telah dilakukan sejak zaman

penjajahan Belanda. Pada era kolonial (Belanda), masalah pertambangan diatur dalam

sebuah Peraturan Pertambangan (mijnreglement). Peraturan ini memberikan hak konsesi

penambangan kepada warga negara Belanda. Pada masa Belanda pertambangan dilakukan

oleh dua entitas yaitu negara ataupun swasta. Berdasarkan pasal 5a Indishe Mijnwet tahun

1910 memberikan kewenangan kepada pemerintah Belanda untuk melakukan penyelidikan

dan eksploitasi pertambanngan sepanjang tidak bertentangan dengan konsesi yang diberikan

kepada perusahaan swasta yang telah mendapatkan konsesi. Pada masa penjajahan Jepang

dapat dikatakan bahwa pertambangan dikuasai oleh pemerintah Jepang.

Era Kemerdekaan (Periode 1950-1966)

Pengaturan pertambangan pada periode 1950-1966 ditandai dengan DPRS yang dipelopori

Teuku Moh.Hassan dkk yang mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan

pertambangan terkait pembentukan komisi negara urusan pertambangan dan menunda

segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah

habis waktunya selama menunggu hasil pekerjaan panitia urusan pertambangan negara.

Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.10 tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak

pertambangan. Berdasarkan UU ini semua hak pertambangan yang terbit sebelum tahun

1949 semuanya dibatalkan.

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan kembali Perpu yang kemudian menjadi UU

Pertambangan tahun 1960. Pemerintah kemudian kembali mengeluarkan UU No.44 Prp

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Pertambangan

tersebut memberikan ijin kepada pemerintah untuk menarik modal asing untuk

mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola

production sharing contract (PSC) dimana peminjaman modal dari investor asing oleh

pemerintah yang akan dibayar dengan hasil produksi.

7

Periode 1967-2009

Pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan UU No.11 tahun 1967 tentang ketentuan-

ketentuan pokok pertambangan (UUPP) 1967. UU ini mengatur tentang hak penguasaan

negara atas sumber daya alam berdasarkan pasal 33, penggolongan bahan-bahan

galian,perusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh negara atau daerah sedangkan

perusahaan asing bertindak sebagai kontraktor dari negara, konsesi ditiadakan digantikan

dengan kuasa pertambangan (KP) karena konsesi memberikan hak dan kewenangan yang

kuat kepada pemegang konsesi karena dapat menjadi hak kebendaan.

Periode 2009- sekarang

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba pengaturan

tentang pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia diatur secara komprehensif.

Berlakunya UU ini mencabut keberlakuan UU No.11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan

pokok pertambangan. Hal terbaru dari UU ini adalah adanya pembagian kewenangan

pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga jenjang pemerintahan yaitu

pemerintah pusat, Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/Kota. Pembagian

kewenangan tersebut didasarkan pada wilayah pertambangan yang menjadi kewenangan

masaing-masing otoritas pemerintahan. Disamping itu, UU ini membuka kran liberalisasi

sektor pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Bahkan UU ini memberikan

kepemilikan saham mayoritas kepada Perusahaan asing.

c. Surat Keputusan Bupati Bima No.188.45/357/004/2010 Tentang Pemberian Izin

Usaha Pertambangan Kepada PTSumber Mineral Nusantara (SMN)

Dasar Kewenangan Bupati

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam (termasuk tambang) kewenangan

daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada pasal 17 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 yaitu

kewenangan untuk :

1) kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian

dampak, budidaya, dan pelestarian;

8

2) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

dan

3) penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara

Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan

sebagian diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Wujud dari

kewenangan kepada Bupati itu diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati

(beschiking) yang berkaitan dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Pasal 8 UU MInerba menyatakan bahwa, kewenangan pemerintah kabupaten/kota

meliputi :

a) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;

b) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan

pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah

laut sampai dengan 4 (empat) mil;

c) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan

pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada

di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka

memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

e) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta

informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;

f) penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah

kabupaten/kota;

g) pengembangan dan pemberdayan masyarakat setempat dalam usaha

pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; pengembangan

9

dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan

secara optimal;

h) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian,

serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;

i) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor

kepada Menteri dan gubernur;

j) pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

k) peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Dalam kaitan SK NO.188.45/357/004/2010 yang didasarkan pada kewenangan yang

diberikan oleh Pasal 8 UU Minerba. Namun Pemerintah Kabupaten Bima tidak mampu

menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat

dengan cara damai dan persuasif sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 huruf a dan

b. Seharusnya pemerintah kabupaten Bima menggunakan kewenangan itu untuk

menyelesaikan masalah yang terjadi di masayarakat Sape Lambu sebagai bentuk penolakan

terhadap kegiatan ekslplorasi yang dilakukan oleh PT SMN. Dalam kasus ini, Bupati lebih

mengedepankan kewenangan untuk memberikan ijin tanpa memperhatikan penolakan

masyarakat. Sehingga SK NO.188.45/357/004/2010 memiliki dasar yang kuat untuk dicabut

karena Bupati lalai dalam menjalankan kewenanganya yang diberikan Undang-undang.

UU No. 22 tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No. 32

Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengelola sumber daya alam. UU No. 4 tahun 2009

menganut rezim izin dan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota, gubernur dan

Menteri, tergantung dari wilayahnya.

PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara, Pasal 112 mengamanatkan bahwa Kuasa Pertambangan harus disesuaikan

menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) selambatnya tanggal 1 Mei 2010. Bupati Bima telah

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima No. 188.45/357/004/2010 tentang

Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Mineral

Nusantara (SMN) tanggal 28 April 2010, dari segi waktu dikeluarkan telah memenuhi syarat

sesuai PP No. 32/2010. SK ini memberikan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT

10

SMN untuk melakukan eksplorasi di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu dengan total

luas 24.980 Ha. IUP sejatinya baru bisa dilaksanakan eksplorasi kalau sudah dinyatakan

clean and clear (CNC), indikatornya adalah bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak

bermasalah secara administrasi dan tidak ada tumpang tindih.

Suatu IUP dinyatakan non CNC jika memenuhi hal-hal sebagai berikut (1) IUP terbit

setelah 30 April 2010; (2) tumpang tindih sama komoditi; (3) tumpang tindih beda komoditi; (4)

tumpang tindih lintas kewenangan (5) dokumen pendukung tidak lengkap; (6) koordinat tidak

sesuai dengan SK; (7) KP yang belum menyesuaikan menjadi IUP (T. Riefky Harsa:2011).

Bagaimana halnya dengan SK 188? Saat terjadinya peristiwa kekerasan pada 24

Desember 2012 di Pelabuhan Sape Bima NTB, status perusahaan pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP) PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) merujuk Dirjen Minerba

Kementerian Sumberdaya Mineral adalah non clear and clean artinya masih terdapat

tumpang tindih wilayah eksplorasi perusahaan tersebut dengan komoditi yang sama dan atau

komoditi lainya, koordinat tidak sesuai dengan SK, administrasi tidak lengkap dan belum

mempunyai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain itu, pihak Pemerintah Daerah dan Perusahaan tidak melakukan sosialisasi yang

cukup kepada masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi AMDAL tentang

aktifitas perusahaan pada masa eksplorasi mencakup berbagai rencana perusahaan

sehingga muncul kekuatiran dari masyarakat tentang dampak buruk pertambangan

dikemudian hari baik dari sisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat

berkeyakinan bahwa ketika perusahaan pertambangan mulai beroperasi mereka akan

kehilangan mata pencaharian tradisionalnya yang telah mereka usahakan puluhan tahun

termasuk akan dipindahlan secara paksa oleh pihak perusahaan.

Bupati Kabupaten Bima lambat merespon tuntutan masyarakat untuk mencabut SK

188.45/357/004/2010 meskipun telah jatuh korban nyawa dan harta, patut diduga didalam

tubuh Pemkab Bima telah tumbuh dengan subur perilaku pejabat pemburu rente (rent seeker

behavior) baik di eksekutif maupun legislatif sehingga pemerintah yang semula diharapkan

sebagai institusi yang dapat memberikan keuntungan (benevolent institution) berubah

menjadi institusi pemangsa (predatory institution). Pemkab Kabupaten Bima tidak

mempunyai cukup kapasitas dan kapabilitas untuk mengelola sumberdaya mineral karena

belum mempunyai inspektur tambang, Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang kredibel,

11

Perda Penataan Ruang yang baik serta sumberdaya manusia yang mumpuni. Hal ini sejalan

dengan yang dikatakan Stiglitzh jika pemerintah belum mempunyai manageman yang baik

untuk mengelola pertambangan maka perut bumi adalah tempat yang paling aman untuk

menyimpan sumberdaya mineral.

3. UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum atau

eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Pelanggaran terhadap Pasal ini menurut Pasal 78 ayat (2) diancam dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah).

Dalam Ijin Usaha Pertambangan yang diberikan Bupati Bima seluas 24.890 Ha meliputi pula

kawasan Hutan Doromasa, kawasan Hutan Maria dan Kawasan Hutan Pamali. Ketiga

kawasan Hutan tersebut menurut Dinas Pertambangan NTB masuk dalam Kawasa hutan

Lindung.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT SMN sudah pada tahap eksplorasi. Sesuai

UU Pasal 50 ayat (3) di atas PT SMN wajib memiliki ijin dari menteri Kehutanan berupa Ijin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Namun hingga saat ini PT SMN belum memiliki ijin dari

Menteri Kehutanan. Dengan demikian jika mengikuti konstruksi ketentuan pidana yang

terdapat dalam pasal 78 ayat (2) Undang-undang Kehutanan di atas, maka PT SMN dapat

diminta pertanggungjawaban pidana baik kepada pengurus perusahaan maupun kepada PT

SMN sebagai Badan Hukum.

VIII. Pencabutan SK Bupati Bima NO.188.45/357/004/2010

Undang-undang Minerba menentukan bahwa sistem penghentian kegiatan usaha tambang

dalam dua macam yaitu : pencabutan ijin sementara dan pencabutan ijin permanen.

1. Pencabutan usaha sementara jika memenuhi persyaratan :

12

a) keadaan kahar, yaitu Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat

ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi,

banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

b) keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain,

blockade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan

pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang

sedang berjalan.

c) apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat

menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau

batubara yang dilakukan di wilayahnya.

2. Pencabutan IUP Permanen

SK 188 adalah izin penyesuaian yang dikeluarkan Bupati Bima kepada pemegang izin

usaha pertambangan atas izin eksplorasi pada tahun 2008. SK 188 diberikan kepada PT.

SMN guna melakukan eksplorasi di wilayah pertambangan yang meliputi areal sebesar

24.980 Ha, yang tersebar di wilayah kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu. Disebabkan

adanya perubahan undang-undang dengan disyahkannya UU NO. 4 Tahun 2009 tentang

Mineral dan Batubara, Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT SMN selanjutnya

dilakukan penyesuaian izin.

Dalam UU No. 4/ 2009, izin usaha pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap, yakni IUP

eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan

IUP operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 119 UU Minerba memberikan kewenangan Kepada Bupati untuk mencabut SK

Pemberian Ijin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkannya dengan alasan sebagai

berikut secara permanen, jika :

13

1) pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam

IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;

2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini;

3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Menurut pernyataan Bupati Bima yang telah diberitakan di berbagai media massa bahwa ia

tidak berani mencabut SK No.188.45/357/004/2010 karena ada kekhawatiran Bupati

melanggar hukum jika Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati dicabut.

Padahal jika merujuk ketentuan Pasal 119 UU Minerba Bupati memiliki dasar hukum yang

kuat untuk mencabut SK NO.188.45/357/004/2010 tersebut. Pertama, PT.SMN tidak

memenuhi kewajiban dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa sampai saat ini PT.SMN belum mendapatkan ijin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana yang diwajibkan UU Kehutanan. Dugaan

pelanggaran hukum pidana sebagaimana yang diancam dalam Pasal 78 UU Kehutanan

cukup dijadikan dasar bagi Bupati Bima untuk mencabut SK NO.188.45/357/004/2010.

Alasan lain yang cukup kuat adalah penolakan masyarakat yang begitu besar dan jika

dipaksakan akan menimbulkan konflik sosial dan politik, baik vertikal maupun horizontal yang

kian rumit dan berkepanjangan.

Dari perspektif hukum tuntutan masyarakat Sape, Lambu, dan Langgudu yang menuntut

pencabutan SK NO.188.45/357/004/2010 memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 119 UU

Minerba membuka peluang hukum bagi Bupati untuk mencabut SK NO.188.45/357/004/2010

dengan dasar ada dugaan tindak pidana yang dilakukan PT.SMN karena melakukan

eksplorasi hutan lindung tanpa mendapatkan ijin Menteri kehutanan.

IX) Klausula-klausula dalam SK 188

Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 tentang

penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sumber Mineral

Nusantara bukan pemberian ijin baru melainkan penyesuaian terhadap ijin yang lama yaitu

Kuasa Pertambangan Nomor: 621 Tahun 2008, tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana yang

14

diamanatkan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010. Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

adalah ijin untuk melakukan eksplorasi dengan jenis kegiatan: Penyelidikan Umum, Kegiatan

Ekplorasi yang meliputi: Pengambilan sampel, Pengambilan contoh air dan membuat

pemetaan geologi. Dalam SK 188, terdapat beberapa klausul yang perlu ditilik secara cermat,

yakni:

1. SK 188 berisi ketentuan persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi

kepada PT. SMN.

2. Dalam judul SK, tidak tercantum SK sebelumnya yang kemudian mendapat

penyesuaian izin.

3. Dalam poin mengingat, tidak terdapat ketentuan Perda Kabupaten Bima tentang

pertambangan, dan atau Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

4. Komoditas pertambangan berupa emas dan mineral pengikut, dengan luas areal

eksplorasi sebesar 24. 980 Ha meliputi kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu.

5. PT. SMN selaku pemegang IUP eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan

eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu lima tahun, terhitung

mulai tanggal ditetapkannya keputusan sampai tanggal 1 Mei 2015.

6. Jangka waktu IUP eksplorasi meliputi tahap eksplorasi selama empat tahun, dan studi

kelayakan selama satu tahun.

X. Ketiadaan Partisipasi Masyarakat

Kebijakan yang baik yang memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan

bersih (good governance and clean government) adalah kebijakan yang memenuhi prinsip

transparansi, keadilan, partisipatif, dan akuntabel. SKK 188.45/357/004/2010 dibuat tidak

berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut, masyarakat tidak mengetahui proses kelahiran SK

tersebut, setelah SK lahir baru disosialisasikan dan itupun hanya untuk kalangan terbatas.,

Peserta sosialisasi yang diundang adalah aparat desa dan tokoh masyarakat, tokoh

masyarakat yang diundang adalah tokoh pilihan aparat desa, dalam sosialisasi tersebut

dihadiri oleh semua kepala desa dan hanya dua desa yang mengatakan penolakan terhadap

IUP sementara 10 lainnya menrima kebijakan pemerintah berupa SK 188.

Berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, mereka baru mengetahui

adanya SK 188 tiga hari sebelum kejadian pembakaran kantor camat Lambu 10 Pebruari

15

2011.5 Sedangkan SK 188 dikeluarkan tanggal 28 April 2010. DPRD baru mengetahui tiga

hari sebelum terjadinya peristiwa pembakaran kantor Camat Lambu 10 Pebruari 2011, artinya

DPRD selaku lembaga yang bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat baru mengetahui

adanya SK yang kontroversial tersebut hampir satu tahun sejak dikeluarkan. Masyarakat juga

mengalami hal yang hampir serupa, masyarakat sama sekali tidak diajak membicarakan

tentang rencana pemberian izin usaha pertambangan kepada PT SMN. Namun, sejak

dilakukan sosialisasi yang dinilai masyarakat tidak representatif tersebut, Masyarakat telah

melakukan berbagai upaya pendekatan kepada Pemerintah daerah agar mencabut SK 188

tetapi tidak membuahkan hasil, hingga terjadi aksi protes warga yang berakhir dengan

pembakaran Kantor Camat Lambu 10 Pebruari 2011.

Selain masalah ketiadaan partisipasi dan sosialisasi yang tidak memadai, izin usaha

yang diberikan juga cacat secara administratif. Pemerintah Kabupaten Bima belum memiliki

kapasitas memberikan izin usaha pertambangan disebabkan beberapa hal, yakni; ( a) belum

memiliki inspektur tambang; (b) belum memeliki tim penilai AMDAL yang terstandardisasi dan

kompeten; (c) belum memiliki SDM (di lingkungan dinas pertambangan dan energi) yang

kredibel dalam hal tambang.

XI. Pendukung dan Penolak Tambang

Kehadiran PT. SMN yang mendapat IUP dari Bupati Bima di wilayah Kecamatan Lambu,

Sape dan Langgudu menimbulkan reaksi pro dan kontra di masyarakat, reaksi ini

diimplementasikan dalam pelbagai bentuk, pendukung tambang walau jumlahnya sedikit

memandang perlu mendukung kebijakan Pemerintah, sementara disisi lain tegas menolak.

Berikut adalah sekilas alasan dibalik sikap masing-masing pihak:

a. Alasan Mendukung Tambang6

Meskipun tidak dilakukan survey atau jajak pendapat terhadap seluruh masyarakat,

Sape, Lambu dan Langgudu namun dengan menggunakan tolok ukur aksi massa

demonstrasi dan menanyakan langsung secara acak kepada masyarakat dapat disimpulkan

bahwa Jumlah masyarakat pendukung tambang tidak banyak bahkan dapat dikatakan

5 Wawancara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, 10 Januari 2011

6 Wawancara dilakukan dengan masyarakat pendukung tambang di Bima, 16 Januari 2011.

16

sangat sedikit. Pendukung tambang yang jumlahnya sangat sedikit mengatakan pada

awalnya mereka tidak paham proses tambang, mereka hanya mengetahui adanya SK

188.45/357/004/2010. Dukungan mereka hanya sebatas pada SK 188 yang memberikan izin

eksplorasi dan tidak untuk tahap selanjutnya yaitu eksploitasi. Penerimaan atau dukungan

untuk melaksanakan penelitian dan penyelidikan umum, mereka berpendapat kalau ada

kelanjutan akan dibahas lagi. Sebagian dari kelompok ini adalah adalah jasa konsultan

Humas yang tidak terikat perusahaan, kapasitasnya memediasi apa yang dinginkan oleh

masyarakat dan apa yang diinginkan oleh perusahaan.

Bagi mereka pendukung tambang melihat permasalahan Lambu bukan hanya

persoalan tambang tapi juga persoalan politik. Tokoh-tokoh yang saat ini tampak kelihatannya

menolak tambang pada dasarnya bukan sepenuhnya menolak tambang akan tetapi mereka

punya agenda lain, misalnya ada yang menawarkan perusahaan tambang yang lebih

bonafit.ada juga yang mengusulkan tambang koperasi, ada juga dugaan penolak tambang

karena kalah tender. Dasar mereka mendukung kebijakan Pemerintah khususnya SK Bupati

Bima karena hidup di NKRI jadi tidak mau berbeda. Selain memandang bahwa SKK 188

tidak melihat kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Hanya itulah pikiran yang

menjadi dasar dukungan kepada SK 188. Sementara sebagian pihak yang diindikasikan

pendukung tambang pada dasarnya tidak demikian, kelompok ini pada posisi yang tidak

memungkinkan untuk menolak secara tegas dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan

protes oleh masyarakat, dan pada saat yang sama tidak menunjukkan sikap yang menolak.

Kelompok ini secara formal bersikap netral namun pada dasarnya juga menolak tambang.

b. Alasan Menolak Tambang7

Masyarakat menolak tambang memiliki beragam argumentasi dan alasan. Alasan dan

argumentasi yang dikemukakan sangat terkait dengan tingkat pemahaman, pengetahuan,

strata pendidikan masyarakat. Ada sebagian yang menjelaskan secara sangat rinci

penolakan terhadap tambang, antara lain alasan yang dikemukakan adalah tambang akan

mendatangkan malapetaka bagi masyarakat karena akan menghancurkan lingkungan,

menghilangkan mata air, dan relokasi pemukiman penduduk, alasan lain yang dikemukakan

adalah lokasi tambang sesui IUP 24.980 ha tersebut termasuk pemukiman dan areal

persawahan/pertanian penduduk, dll. Tetapi ada juga yang memberikan alasan yang

7 Wawancara dilakukan diberbagai kesempatan dengan masyarakat khususnya masyarakat Sumi dan

Rato antara tanggal 7-15 Januari 2011.

17

sederhana, kelompok ini mengatakan kehadiran tambang akan menghancurkan kehidupan

mereka yang sudah turun temurun selama ribuan tahun.

Pada awalnya mereka tidak begitu mengetahui dampak adanya pertambangan.

Namun setelah adanya advokasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang

teroganisir baik melalui aksi demonstrasi kecil-kecil maupun dalam bentuk penyebaran

informasi dan disiarkan melalui TV Kabel yang kemudian menjadi tontonan menarik bagi

masyarakat khususnya masyarakat Lambu. Singkatnya melalui media itulah kesadaran

massif itu muncul pada masyarakat. Kesadaran yang massif itulah yang memunculkan protes

yang massif pula. Aksi demontrasi berupa pendudukan pelabuhan Sape dan sekitarnya tidak

muncul secara tiba-tiba akan tetapi dilatarbelakngi oleh frustasi masyarakat karena aspirasi

dan tuntutan mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan DPRD.

Sebagian masyarakat yang diwawancara mengaku mereka kerapkali didatangi orang

yang mengaku mewakili PT SMN yang membujuk agar memberikan dukungan kepada PT

SMN untuk melakukan eksplorasi. Sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan sesuatu

baik dalam bentuk uang maupun janji-janji jika dikemudian hari PT tersebut sudah melakukan

kegiatan eksploitasi. Alasan penolakan Masyarakat dapat disimpulkan homogen (seragam)

yaitu menyangkut keselamatan hidup masyarakat dan pencabutan SK 188 adalah harga mati

yang tidak dapat ditawar lagi.

XII. Peristiwa dan Dampak Kekerasan 24 Desember 2011 di Pelabuhan Sape Bima

NTB.

Sejak 19 Desember 2011 warga telah melakukan aksi unjuk rasa di depan pelabuhan

Sape Bima NTB menuntut pencabutan SK 188.45/357/004/2010 dan menuntut pembebasan

salah satu warga yang bernama Adi Supriadi yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus

pembakaran kantor Kecamatan Lambu 10 Pebruari 2011. Warga yang melakukan aksi ini

terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Petani, Pelajar dan mahasiswa, Ibu-ibu dan

anak-anak. Mereka secara sadar, mengorganisir dirinya dalam sebuah gerakan yang di sebut

Front Rakyati Anti Tambang (FRAT).

Pelabuhan Sape Bima NTB merupakan penghubung lalu lintas barang, jasa dan

masyarakat dari/ ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat terpaksa melakukan aksi

18

pemblokiran di Pelabuhan karena cara-cara yang mereka tempuh sebelumnya nyaris tidak

mendapatkan perhatian Pemerintah. Masyarakat pada dasarnya tidak bermaksud

menghambat kepentingan publik. Selama aksi berlangsung, tidak ada tindakan anarkis, yang

terjadi justru masyarakat melakukan bakti sosial membersihkan sampah/ kotoran di

pelabuhan. Pendudukan pelabuhan tidak pernah bertujuan melakukan hal-hal yang negatif,

apalagi di kaitkan dengan isu Sara. Mereka hanya menduduki fasilitas publik tersebut agar

pemerintah cepat menanggapi tuntutannya. Masyarakat telah menggunakan pelbagai cara

dalam menyampaikan tuntutannya, antara lain menyampaikan ke DPRD, Pemda, dan aksi

demonstrasi di tempat -tempat lain, tapi tidak membuahkan hasil. Masyarakat frustrasi

menghadapi situasi ini.

Dengan kata lain pemblokiran pelabuhan sungguh merupakan pilihan terakhir ditengah

kebuntuan saluran aspirasi yang ada. Selama aksi berlangsung telah dilakukan negosiasi,

namun tidak membuahkan hasil. Pada kedua aksi pemblokiran (20/12) telah dilakukan

pertemuan dan dialog di ruangan Camat Sape antara 8 (delapan) orang perwakilan

masyarakat Lambu dengan Bupati Bima dan difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah

(Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Propinsi NTB,

Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bima, Kabag Hukum Setda Bima, Camat Sape, Camat Lambu dan Kapolsek Sape dengan

tuntutan sebagai berikut:

Tuntutan Pendemo: Pertama, pencabutan SK Bupati Bima nomor: 188.45/357/004/2010

tanggal 28 April 2010 tentang penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada

PT. Sumber Mineral Nusantara, Kedua, pembebasan Saudara Adi Supriadi dari tahanan.

Negosiasai ini berakhir dengan adanya pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh Bupati

Bima, yang isinya: Pertama, Bupati Bima akan melakukan Penghentian sementara atas ijin

ekplorasi PT. Sumber Mineral Nusantara. Kedua, terkait dengan tuntutan pembebasan

saudara Adi Supriadi tidak dapat dipenuhi karena hal tersebut telah masuk ke ranah

Penegakan Hukum dalam hal ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima (P 21).

Menanggapi pernyataan tertulis Bupati tersebut, Pihak massa yang diwakili 8 orang

yang dipimpin Saudara Hasanuddin tidak mau menerima dan tetap pada tuntutannya yaitu

pencabutan SK Bupati dan pembebasan saudara Adi Supriadi tersangka aksi pembakaran

Kantor Camat Lambu pada tanggal 10 Pebruari 2011. Upaya negosiasi tidak mebuahkan

hasil.

19

Tanggal 23 Desember 2011 Bupati Bima mengeluarkan Keputusan Bupati Bima Nomor:

188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin

Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kecamatan Lambu, Sape dan

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Sekitar Jam 6.30 WITA, aparat kepolisian mengajak perwakilan massa aksi untuk

melakukan negosiasi. Dalam pertemuan ini Kapolresta Bima mendesak; untuk membuka

pintu pelabuhan, mengumpulkan senjata tajam (tombak, parang, dan panah), dan

membubarkan massa aksi. Kapolresta menyampaikan, Kapolda akan membantu masyarakat

untuk proses hukum pencabutan SK. Desakkan kapolresta Bima ini disetujui, tetapi mereka

tidak bersedia membubarkan diri sebelum ada bukti pencabutan SK. Jam 08.00 WITA, salah

satu tokohnya berinisial S bermaksud menghadap Kapolresta Bima untuk menyampaikan

tuntutan massa aksi. Tidak jauh dari lokasi massa aksi, Barisan yang berseragam polisi

bersenjata lengkap dan water cannon sudah siap siaga.

Komnas Ham menyimpulkan aparat kepolisian diduga telah melakukan kesalahan

prosedur dan menggunakan kekerasan secara berlebihan yang mengakibatkan 3 orang8

warga meninggal dunia, 30 orang warga mengalami luka tembak, 9 orang mengalami

kekerasan, 10 orang merupakan korban anak-anak, 1 orang korban yang belum kembali, 12

kantor pemerintah dan 56 rumah pejabat dan penduduk yang rusak atau terbakar.

Pada akhirnya sekitar pukul 05.30 WITA, aparat kepolisian dan Brimob sudah

melakukan pengepungan di wilayah pelabuhan Sape. Pukul 06.00 WITA, aparat kepolisian

meminta dan memperingatkan warga untuk membubarkan diri dari pelabuhan. Tapi oleh

warga tidak di indahkan. Mereka diam saja dan hanya melakukan pendudukan dipelabuhan

tanpa melakukan perlawanan.

a) Dampak Sosial

Gerakan perlawanan rakyat Bima, khususnya di Kec. Lambu Bima terhadap

kebijakan pertambangan di Bima. Pemerintah daerah merencanakan dan mengembangkan

program pertambangan tidak didasarkan kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat Bima,

yang ingin mengembangkan beberapa sektor pembangunan yang sudah dipandang

memberikan harapan bagi masyarakat. Yakni pembangunan pertanian, kehutanan,

perkebunan dan kelautan. Penolakan tambang didasarkan pada pemahaman masyarakat

8 Paparan Ketua Komisi nasional Hak Asasi Manusia pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI

dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 16 Januari 2012.

20

tentang dampak dan akibat tambang yang merusak lingkungan hidup, menghilangkan hak-

hak tanah adat dan kepemilihan public tentang pertanian dan lainnya.

Aksi perlawanan dan penolakan yang berujung dengan jatuhnya korban jiwa dari

masyarakat Lambu itu, telah mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat (social distrust)

terhadap para penyelenggara pemerintah, Bapati, Camat, Lurah dan aparatur negara lainnya

di Bima. Indikatornya telah terjadi amuk massa untuk membakar dan menghancurkan sarana

dan prasarana publik yang ada di daerah, khususnya rakyat lambu. Sebenarnya konflik itu

muncul secara alamiah akibat produk dari relasi sosial dengan pemerintah, dan relasi antar

masyarakat. Konflik mestinya dapat diredam dengan membangun dialog dan consensus..

Dalam proses ini, pemerintah harus membuka dialog dan respek dari negara dan

masyarakat.

Oleh karena itu konflik dan kekerasan di Lambu Bima terjadi karena ketidakpercayaan

publik atas proses regulasi daerah yang tidak adil, dan tidak didasarkan pada partisipasi

publik. Rakyat hanya dijadikan sebagai obyek semata dari pembangunan daerah. Sementara

itu, masyarakat Lambu dan Bima secara umum telah mengalami ideologisasi dan proses

pencerahan baik karena iklim kebebasan dan praktek demokratisasi yang dialami

masyarakat, tetapi juga faktor jaringan organisasi dan aktifis Bima yang pulang kampung.

Gerakan sosial dan aksi-aksi keprihatinan masyarakat Lambu telah mengalami

eksklasi setelah kematian 2 (dua) aktivis demonstran anti tambang yang memblokade

Pelabuhan Sape. Didukung dengan berbagai aksi solidaritas dan kritik yang tajam atas

kinerja aparat keamanan yang menggunakan senjata untuk membunuh warga Lambu.

Dukungan publik Indonesia itu menambah semangat dan melegitimasi tindakan demonstran

anti tambang sebagai gerakan yang berpihak pada kebenaran. Platform perjuangan warga

Lambu hanya satu singkirkan niat untuk mengubah Lambu sebagai arena pertambangan

emas dan dengan demikian, masyarakat menolak SK 188 tentang kebijakan pertambangan

daerah Bima.

Sikap penolakan warga Lambu bertentangan dengan sikap keras Bupati Bima Ferry

Zulkarnaen yang masih mempertahankan SK 188 itu. Alasannya kebijakan itu sudah

dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan yang sudah mulai dilakukan setahunan

lalu, dan telah mengeluarkan biaya awal yang tidak sedikit. Dugaan pelanggaran jabatan dan

wewenang tidak terelakkan dalam kasus konflik Bupati dan warga Lambu ini.

Peristiwa penembakan terhadap massa pendemo oleh aparat kepolisian 24 Desember

21

2011 menyisakan persoalan sosial mendalam. Pasca kejadian, massa pendemo melakukan

reaksi dengan melakukan pengrusakan rumah warga yang disinyalir mendukung tambang.

Padahal kalau ditilik secara sosio-ekonomi, masyarakat Lambu seperti layaknya masyarakat

di daerah lain yang bercorak agraris memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, serta hubungan

kekerabatan yang intim.

Dari investigasi yang dilakukan, masih banyak warga yang belum berani kembali ke

rumah.9 Bahkan ada yang mengungsi sampai ke seberang Pulau. Trauma psikologis ini

dialami oleh, baik yang menolak maupun yang diduga mendukung tambang. Bagi yang

menolak tambang, ingatan tragis akan peristiwa 24 Desember 2011 belum sepenuhnya dapat

dihilangkan, sehingga warga terus berjaga-jaga takut ada intimidasi, penculikan, atau

penangkapan oleh pihak luar. Sementara bagi yang diduga mendukung tambang, takut

menghadapi reaksi horisontal masyarakat yang menolak tambang.

Situasi yang terjadi di Kecamatan Lambu cukup mencekam, bahkan dapat dikatakan

terjadi kerapuhan sosial (social disorder) akibat rendahnya modal sosial pasca insiden

Pelabuhan Sape. Situasi ini, apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah persuasif, rawan

menjurus pada konflik horizontal.

b) Dampak Ekonomi

Aksi blokade jalan pasca insiden Pelabuhan Sape menyebabkan aktivitas distribusi barang

dan jasa dari dan ke Kecamatan Lambu terhambat. Terhitung blokade telah beberapa kali

dilakukan, sehingga kemungkinan pasokan kebutuhan masyarakat Lambu juga mengalami

hambatan. Dari pantauan langsung dan laporan dari beberapa informan di Bima, blokade

dilakukan beberapa kali. Seperti diketahui, sebagian besar kebutuhan barang masyarakat

Lambu dipasok dari Kecamatan Sape. Hal ini karena pasar dan pertokoan yang menyajikan

aneka kebutuhan pokok terdapat di Pasar Baru dan Pasar lama Sape. Artinya, aksi blokade

yang dilakukan membuat pasokan barang di Kecamatan Lambu berkurang. Kondisi ini

diperparah oleh phobia masyarakat luar Lambu untuk berkunjung ke Kecamatan Lambu.

Blokade jalan ini adalah sistem pertahanan masyarakat dalam mengantisipasi segala

kemungkinan termasuk kemungkinan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian.

Bahwa ada efek ekonomi yang muncul tidak dapat dihindari akan tetapi masyarakat tidak

9 Termasuk masyarakat pro eksplorasi yang diwawancarai tim belum berani kembali ke rumah. Untuk data

selengkapnya, dapat dilihat di lampiran.

22

terlalu memperdulikan hal tersebut.

c) Dampak Administrasi Pemerintahan

Dalam hal administrasi pemerintahan dan akses pelayanan publik. Reaksi masyarakat

dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran beberapa perkantoran, fasilitas dan rumah

warga, dan blokade jalan masuk ke kecamatan Lambu yang kerap terjadi membuat kegiatan

pemerintahan tidak bisa berjalan optimal, bahkan di beberapa wilayah mengalami

kelumpuhan. Selain kerusakan infrastruktur, aparat pemerintahan juga tidak berani masuk ke

wilayah kecamatan Lambu. Hampir semua PNS non guru tidak melakukan aktifitasnya

disebabkan kantor pemerintahan mengalami kerusakan akibat reaksi spontan masyarakat

pada peristiwa kekerasan tanggal 24 Desember 2011 yang berujung pada adanya korban

jiwa dan luka-luka.

XIII. Kesimpulan dan Rekomendasi:

1. Saat terjadinya peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape Bima NTB pada 24 Desember

2012 status perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sumber Mineral

Nusantara (SMN) merujuk Dirjen Minerba Kementerina Sumberdaya Mineral adalah non

clear and clean artinya masih terdapat tumpang tindih wilayah eksplorasi perusahaan

tersebut dengan komoditi yang sama dan atau komoditi lainya, koordinat tidak sesuai

dengan SK, administrasi tidak lengkap dan belum mempunyai dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Pihak Pemerintah Daerah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan berupa penerbitan 188.45/357/004/2010.

3. Pihak Pemerintah Daerah dan Perusahaan tidak melakukan sosialisasi yang cukup

kepada masyarakat sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi AMDAL tentang aktifitas

perusahaan pada masa eksplorasi mencakup berbagai rencana perusahaan sehingga

muncul kekuatiran dari masyarakat tentang dampak buruk pertambangan dikemudian hari

baik dari sisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya.

4. Masyarakat berkeyakinan bahwa ketika perusahaan pertambangan mulai beroperasi

mereka akan kehilangan mata pencaharian tradisionalnya yang telah mereka usahakan

puluhan tahun termasuk akan dipindahlan secara paksa oleh pihak perusahaan.

23

5. Bupati Kabupaten Bima lambat merespon tuntutan masyarakat untuk mencabut SK

188.45/357/004/2010 meskipun telah jatuh banyak korban nyawa dan harta karena

didalam tubuh Pemkab Bima diduga telah tumbuh dengan subur perilaku pejabat

pemburu rente (rent seeker behavior) baik di eksekutif maupun legislatif sehingga

pemerintah yang semula diharapkan sebagai institusi yang dapat memberikan

keuntungan (benevolent institution) merubah menjadi institusi pemangsa (predatory

institution).

6. Ringkasnya adalah Pemkab Kabupaten Bima tidak mempunyai cukup kapasitas dan

kapabilitas untuk mengelola sumberdaya mineral karena belum mempunyai inspektur

tambang, Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang kredibel, Perda Penataan Ruang yang

baik serta sumberdaya manusia yang mumpuni.

7. Untuk itu Tim Investigasi Independen Kasus Sape Lambu Bima NTB mendesak

Bupati Bima untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk segera mencabut SK 188 yang

menjadi tuntutan masyarakat

8. Aksi demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat di pelabuhan Sape dan sekitarnya

adalah pilihan terkahir masyarakat karena berbagai cara yang telah dilakukan

sebelumnya, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Pemerintah.

9. Masyarakat yang membawa senjata tajam pada saat aksi demonstrasi sama sekali tidak

dimaksudkan untuk melawan aparat, tetapi semata-mata kebiasaan masyarakat yang

secara turun temurun membawa senjata tajam seperti parang, tombak jika bepergian,

senjata taja itu juga dimaksudkan untuk memproteksi jika ada gangguan dari kelompok

masyarakat lain.

10. Pembubaran paksa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kepolisian pada tanggal 24

Desember 2011 telah dilakukan dengan cara brutal sehingga menyebabkan adanya

korban jiwa dan korban luka.

11. Terhadap peristiwa 24 Desember 2011, Tim merekomendasikan kepada kepolisian agar

melakukan investigasi secara komprehensif, bagi yang melakukan pelnaggaran prosedur

dan disiplin dikenakan sanksi dispilin dan bagi yang melakukan tindak pidana harus

duiproses secara pidana pada semua tingkatan.

Jakarta, 24 Januari 2012

24

Tertanda

Mujahid A.Latief, S.H.,M.H. Iskandar, S.E.

Ketua Sekretaris

Anggota :

Firdaus Dzuwaid, S.H.,M.H. Sidratahta Mukhtar, M.Si Raihan Anwar, M.Si

Dr. Hermawan Saputra Husni Malik, S.H.,M.M. Thamrin, S.H.

Suhardin, S.H. Arifudidin Hamid Samudra Putra, S.E.