tambang dan perlawanan rakyat di manggarai ntt

7/24/2019 Tambang Dan Perlawanan Rakyat Di Manggarai Ntt

http://slidepdf.com/reader/full/tambang-dan-perlawanan-rakyat-di-manggarai-ntt 1/27

http://www.labsosio.org/

mailto:[email protected]



ambang dan Perlawanan Rakyat:Studi Kasus ambang di Manggarai,

N1

M a x i m u s R e g u s

Alumni S2 Sosiologi UI 2009

Rohaniwan Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, Flores, NTT

Email: [email protected]

Abstract

Since a little over a decade ago, Mining Corp. had come to

maintain a challenging role in the presence of the host governmentand local indigenous community, particularly landowners.he reflection of tensions and social complexities have becomeapparent in Manggarai, Flores, N (an exception to manyadvanced countries with indigenous communities). Mining Corp.did not cultivated a favourable relationship with the indigenouslocal communities. In other words, they tend to have expansivedestruction in local communities. In recent years, global corporationshave been speaking the language of development. While corporations

are increasingly being imputed a major development role bymultilateral organizations, this remains a controversial topic. Evenmore controversial is the question of whether corporations makea meaningful contribution to development in conflict situationsor the absence of democratic government. Some Corp, such as PSumber Jaya Asia, do try to justify their operating in Manggaraiwith some legal basis from local government. his paper contendslocal resistance through ecocide phenomenon.

Kata kunci: komunitas lokal, perlawanan rak yat, korporasi, tambang,negara, degradasi

1 Diolah kembali dari Regus, Max. 2009.”ambang dan Resistensi Lokal.” esis ProgramPascasarjana, Departemen Sosiologi, FISIP U, Depok.



2 | M A X I M U S R E G U S

Ju rna l Sosiol og i M ASYA R A K AT Vol. 16 , No. 1, Ja nu ar i 2011: 1-26

PENDAHULUAN

Resistensi (perlawanan) lokal merupakan isu menarik dalamkonteks persoalan tambang di Manggarai, Nusa enggara imur.Resistensi mencirikan dinamika hubungan antara negara, korporasi,dan komunitas lokal. Perlawanan lokal (rakyat) mengandung“kepercayaan” sosial bahwa kekuatan perubahan ada di tangan rakyat.Ini merujuk pada kelompok yang memiliki hubungan langsungdengan kepemilikan sumber daya alam (aset) pada tanah dan kawasanulayat, tetapi tidak mendapatkan nilai ekonomis, sosial dan budayayang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Perlawanan ML(ML) dilakukan untuk memaksa negara mengubah mekanismeregulasi yang berkaitan dengan operasi tambang.

Resistensi lokal mencakup beberapa persoalan mendasar sepertikebijakan, operasi, dan dampak-dampak langsung bagi ML.ujuan resistensi lokal juga mengacu pada pencapaian perubahanparadigma kebijakan industri tambang dan pola operasi yang dapatmempertimbangkan aspek lokal.

SEJAR AH PERAMBANGAN DI MANGGAR AI

Penyelidikan potensi pertambangan di Kabupaten Manggaraidan Manggarai secara keseluruhan telah dimulai 1980 oleh P.

Aneka ambang. Penyelidikan itu terus dilakukan hingga sekarang.Hasilnya menunjukkan bahwa di daerah Manggarai, yang meliputiManggarai, Manggarai Barat dan Manggarai imur terdapat potensibahan galian yang melimpah.

Hasil pemetaan dan penyelidikan geologi dan geokimia sejaktahun 1980 hingga 2008 menyebutkan beberapa temuan mineral:

• Sejumlah daerah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Baratdan Manggarai imur dijumpai beberapa tipe pemineralan.Di daerah gugusan pemineralan Pesi – Kalo – Nere terdapattipe pemineralan tembaga (Cu) yang disertai dengan emas(Au). Gugusan pemineralan yang didominasi oleh emas (Au)terdapat di daerah Kuli, Watu Cie dan Sapo. Juga ditemukan

sejumlah jenis mineral di gugusan pemineralan Bari, Musur,Rawul, Encuring (Ncuring, red ) dan Wangkal.

• Ada endapan mangan di Kabupaten Manggarai (danManggarai Barat dan Manggarai imur) di Kecamatan Reok,



A M B A N G D A N P E R L A W A N A N R A K Y A | 3


Cibal, Lambaleda dan Sambi Rampas. Endapan mangan yangditemukan itu memiliki prospek yang sangat baik dengan 3kategori, yaitu (1) endapan mangan yang sedang ditambang,(2) endapan mangan yang telah ditambang dan (3) endapanmangan yang masih merupakan tahap kegiatan eksplorasi.Daerah-daerah yang ditemukan sebaran mineralisasi manganantara lain di Ponglalap, Rokat, umbak, Waso dan Merong,Kajong, Lante, Wangkal, Kubis, Meas, Kadung dan Ngampur.Khusus untuk endapan mangan di kampung Wangkal,cukup menarik karena persis di kampung. Demikian juga diKampung Meas, endapan mangan dekat dengan kampungsehingga kampung harus dipindahkan manakala lokasi mangandi wilayah itu akan dieksploitasi.

• Endapan mineralisasi mangan yang dijumpai di Bukit GoloRawang paling signifikan dan prospektif. Secara geologissebarannya cukup luas. Dari puluhan lubang bor di GoloRawang, endapan mangan primer terdapat di P (empatPemboran) 04, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14.Luas sebaran I: 6000 m dengan ketebalan yang bisa diolah 6

meter dan berat jenis 4,5, menunjukkan total sumber daya:81.000 ton mangan. Luas sebaran II: 10.000 meter denganketebalan yang bisa diolah 6 meter dan berat jenis 4,5menghasilkan 135.000 ton mangan. Hasil total perhitungansumber daya menunjukkan endapan mangan di wilayahini berkisar antara 81.000 ton hingga 135.000 ton, denganketebalan hingga 6 meter (http://www.dim.esdm.go.id, akses18 Maret 2009 dan Kertas Posisi JPIC OFM Jakarta 2008)

Sepanjang dua tahun terakhir ada peningkatan kegiatanpertambangan terutama penyelidikan umum dan eksplorasi.Pemerintah cenderung memberikan kesempatan yang besar kepadakorporasi tambang untuk melakukan penyelidikan umum daneksplorasi di Manggarai (Kertas Posisi JPIC OFM Jakarta 2008).

SEBAB PERLAWANAN RAKYA

Dominasi

Dominasi mendeskripsikan posisi satu atau lebih kekuatan(elemen) yang menguasai elemen lainnya dalam konstruksi sosial.





Dominasi berhubungan dengan terciptanya kapasitas (kekuatan)yang melampaui keberadaan elemen lain. Dominasi berarti kekuatandan implementasi kekuasaan tanpa kontrol. Penulis menemukan daristudi lapangan kenyataan umum menyangkut penguasaan korporasidan negara terhadap semua aspek yang berkaitan dengan industritambang di Manggarai. Penguasaan ini tidak hanya berhubungandengan praktik tambang melainkan keseluruhan proses penyusunanregulasi yang dikeluarkan negara. Kekuatan negara dan korporasimelampaui posisi dan kepentingan ML.

Tabel 1. Deskripsi Sejarah Pertambangan Manggarai2

Tahun Lembaga Kegiatan

1980 PT. Aneka Tambang Penyelidikan umum dan Eksplorasitambang Mangan

PT. Nusa Lontar Mining danPT. Flores Indah Mining(Billiton)

Eksplorasi bahan mineral

1993 Geological Research andDevelopment Centre (PusatPenelitian dan PengembanganGeologi)

Pemetaan Geologis tentang segiempat Ruteng ( Geological Map of The

Ruteng Quadrangle )

PT. Istindo Mitra Perdana Studi Kelayakan PenambanganMangan di Reo

1994 Direktorat SumberdayaMineral

Penyelidikan Pendahuluan Logam Besidan Panduan Besi

1996-1997

Direktorat Sumber dayaMineral

Eksplorasi Pendahuluan BahanGalian Industri di daerah KabupatenManggarai

Direktorat Sumber DayaMineral Bandung

Pemetaan semi mikro terhadap 35bahan galian golongan C

Penggalian mangan di kampungTimbang

1998 PT. Flores Barat Mining(Singapura dan PT. AnekaTambang)

Eksplorasi di wilayah Kontrak KaryaKabupaten Manggarai

2002 Direktorat InventarisasiSumber Daya Mineral,Bandung

Penyelidikan Geokimia RegionalLembar Ruteng Barat

2004 PT. Istindo Mitra Perdana. Eksploitasi Mangan di KecamatanLambaleda

2005 PT. Sumber Jaya Asia Eksploitasi mangan di KecamatanReok (Siwa & Wangkal-Kajong)

2 Sejarah Pertambangan Manggarai diolah kembali dari laporan yang dibuat JPIC OFM Jakarta berkaitan dengan investasi industri tambang di kawasan Manggarai, Flores, N.Bahan ini dipublikasikan dalam Kertas Posisi yang dikeluarkan JPIC OFM tahun 2008.





Pemerintah membiarkan begitu saja P SJA meninggalkankehancuran ekologis sebagai akibat pengambilan mineral mangandengan menggunakan dinamit yang mempunya efek destruktiftanpa terlebih dahulu mendapat izin pinjam pakai dari MenteriKehutanan.4 Mekanisme dan koordinasi yang tidak jelas ini tentusaja menguntungkan perusahaan. Mereka seolah-olah tidak mautahu apakah wilayah ini masuk dalam kawasan hutan lindung atautidak. Korporasi memang merasa resah ketika mengetahui bahwaSoga 1 dan 2 berada dalam kawasan hutan lindung. api menariknyapihak perusahaan terkesan menghindar dan menyalahkan perusahaansebelumnya yang sudah melakukan eksploitasi.5

Kedua , ketidakmampuan Pemkab Manggarai untuk menjelaskanhal-hal yang berkaitan dengan pertambangan juga terlihat ketikaberbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadappengembangan masyarakat atau Corporate Social Responsibility(CSR). Ironisnya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui bahwaperusahaan mempunyai tanggung jawab dalam pengembanganmasyarakat, persoalannya pemerintah terkesan mengikuti kemauanperusahaan. Perusahaan tambang lebih muda dibela ketimbang

memperhatikan kepentingan publik.Pemerintah sesungguhnya mempunyai wewenang menindak

perusahaan yang menjalankan persyaratan yang sudah ditentukandalam kebijakan perundangan. Pemerintah mempugnyai posisi tawardengan perusahaan ketika terjadi peralihan KP dari satu perusahaanke perusahaan lain. Contoh yang cukp jelas terjadi pada perusahaanyang menambang di Bonewangka. P Aneka ambang memilikiKP pertama kali namun kemudian mengalihkannya ke P Istindo

Mitra Perdana. P Istindo Mitra Perdana mengalihkan lagi kepadaP Sumber Jaya Asia yang saat ini sedang melakukan eksploitasi diBonewangka dan Soga 1 dan 2 di kecamatan Reok.

Ketiga, ada indikasi bahwa pemerintah daerah lebih berpihakkepada perusahaan atau investor. Dukungan ini diberikan karena

4 Lihat surat-menyurat antara P SJA, Pemkab Manggarai dan Departemen Kehutanan,SK Bupati Manggarai N hingga 2012 berdasarkan SK Bupati No: HK/287/2007,

5/10/2007 dari P ribina Sempurna kepada P SJA, Surat Menteri Kehutanan RI, No:S.41/Menhut-VII/2009, 27 Januari 2009.5 P SJA merupakan perusahaan tambang yang meneruskan operasi dari P Indomineraldan P ABM yang memindahkan lokasi pembongkaran di areal lain dengan jarak berdeka-tan dengan lokasi operasi sebelumnya.





pemerintah bergerak dalam paradigma pembangunan sempit;potensi tambang harus dieksploitasi demi kepentingan kesejahteraanmasyarakat. Pemikiran ini memperkuat anggapan bahwa bahwapembangunan harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.etapi tujuan pembangunan itu tidak akan tercapai ketika MLyang seharusnya menjadi subyek pembangunan dijadikan sebagaiobyek kepentingan korporasi.

Keberpihakan pemerintah kepada perusahaan juga terlihatdalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada wargamasyarakat. Aspek keadilan publik tidak dirasakan ML (komunitaslokal). Hal ini berkaitan dengan mekanisme pemberian dasar hukuminvestasi korporasi tambang. Pemerintah ‘membiarkan’ perusahaantambang merusak hutan lindung. Masyarakat tidak bisa melakukanpenolakan karena izin KP dianggap sebagai kebijakan ‘dari atas’ yang harus ditaati oleh masyarakat lokal (wawancara dengan I1,I2,I3,I8,I9,I10, I28, I29, Maret-April 2009).

Keempat, ketiadaan kejelasan mekanisme dan koordinasidi level Pemkab berdampak negatif pada masyarakat di lokasipertambangan. Dua indikasi nyata dari hal ini dapat ditemukan

pada masyarakat berupa miskinnya pemahaman masyarakat tentangkehadiran pertambangan di wilayah mereka. Masyarakat mengaitkanperusahaan pertambangan dengan pemerintahan. Karena proseshanya terjadi antara pihak perusahaan dengan pemerintah tanpamelibatkan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan satu hal pentingyang diabaikan, yakni proses konsultasi publik yang dilakukanoleh pemkab sebelum sebuah KP diterbitkan dan sebelum sebuahperusahaan melakukan aktivitas pertambangan di sebuah wilayah.

Masyarakat menilai pemerintah adalah penguasa yang harus ditaatidan ditakuti karena mereka bekerja untuk kepentingan masyarakat(diolah dari Wawancara dengan DS, 20/4/2009).

Dominasi merupakan gambaran ketidakseimbangan hubungankorporasi, negara dan komunitas lokal. Kepentingan komunitas lokaltidak menjadi bagian dari persoalan korporasi dan negara. Korporasitambang bisa tetap menjalankan operasi (rencana operasi) meskipunada banyak penolakan yang muncul dari masyarakat setempat (diolah

dari wawancara dengan RM (NGO) dan I8,I9,I10, 27 April 2009).Dominasi korporasi mengakibatkan munculnya beragam masalah

dan efek destruktif dari operasi tambang. Pelaksanaan operasi PSJA dan P ABM bisa membekukan kebijakan regulatif negara.





Gambaran dominasi ini tidak memberikan ruang kontrol publikyang kuat. Korporasi menentukan volume kegiatan dan tingkatanrisiko serta besarnya areal operasi tanpa memperhitungkan kondisiML.

Tabel 2. Analisis Studi Lapangan Dominasi Korporasi dan Negara

Deskripsi Aspek Bentuk Dampak Catatan

• Kekuatanmonolitikyangterbentukdarikonsolidasinegara dankorporasi

• Regulasi• Operasi

• SK Pemkab(izin KP) tanpamemperhatikanaspek lokal (MLT)

• Operasi (praktik)tambang tanpamemperhitungkankeberadaan MLT

• Dominasimenyebabkansemakinmelemahnyaposisi MLTdalam dinamikahubungandengan negaradan korporasi

• Regulasi yangdiberikannegara kepadakorporasi danoperasi tambangyang dijalankankorporasiberlangsung tanpakontrol MLT

Marginal i sa s i

Marginalisasi koheren dengan dominasi yang dimiliki negara dan

korporasi. Dominasi memiliki gerak searah dengan marginalisasi.Dominasi yang dilakukan negara dan korporasi mencitapkanpola marginalisasi terhadap komunitas lokal. Ada kondisi yangmenyebutkan bahwa marginalisasi menyebabkan penerimaan sosialterhadap kehadiran korporasi dengan dukungan regulasi darinegara. Marginalisasi dilakukan korporasi dan negara agar dominasikeduanya semakin kuat.

Dalam kerangka hubungan ketiga elemen ini, marginalisasimenimbulkan ‘ketimpangan’ hubungan. Ketidakseimbangan inimenjadi basis terjadinya ketidakadilan terhadap komunitas lokal.Sementara ketidakadilan harus tetap dilakukan agar komunitas lokalyang mengalami proses marginalisasi tidak mampu membangunkekuatan setara yang dimiliki korporasi dan negara. Marginalisasiberkaitan dengan aspek-aspek vital keberadaan komunitas lokal.

Studi lapangan yang dilakukan penulis dalam kasus tambang diManggarai disimpulkan bahwa marginalisasi merupakan bagian daripengalaman ML berkaitan dengan posisinya terhadap korporasidan negara. Korporasi dan negara melakukan proses marginalisasiterhadap ML. Dua kekuatan ini menempuh beragam cara untukmemperkuat marginalisasi terhadap ML.





Penulis menemukan bahwa bentuk marginalisasi paling awalyang dilakukan negara dan korporasi adalah menutup dan memutusakses bagi masyarakat lokal ke dalam rangkaian informasi tentangtambang. Pemutusan akses informasi ini dilakukan negara dankorporasi agar ML tidak memiliki posisi tawar yang kuat ketikaberhadapan dengan dua kekuatan ini. Padahal posisi tawar dapatdibangun ML pada saat mereka memiliki informasi yang benartentang tambang.

Kondisi ini menyebabkan ML tidak mampu mengukur ‘layak’atau ‘tidak layak’ operasi tambang dilakukan di Manggarai. Ketiadaanakses informasi ini menjadi salah satu variabel penting yangdapat menggambarkan ketidakadilan terhadap ML akibat prosesmarginalisasi yang dilakukan negara dan korporasi. Marginalisasiyang dilakukan dua elemen ini menjadikan tambang sebagai urusaneksklusif negara dan korporasi. Aspirasi lokal tidak mendapatkanruang apresisasi dalam kebijakan pembangunan berbasis industritambang (Flores Pos, 3/7/2007).

Berkaitan dengan operasi tambang P SJA dan P ABM diManggarai berkembang gejala yang cukup kuat bahwa korporasi

dan negara sengaja ‘menyembunyikan’ informasi dan pengetahuantentang tambang. ML tidak pernah mendapatkan informasi secaralengkap menyangkut keseluruhan operasi dua perusahaan tambangini. Praktik tambang yang dilakukan dua korporasi ini menjadisebuah aktivitas ‘misterius’ untuk ML (wawancara dengan I1, I2,I3, I8, I9, I10, I18, I20, Maret-April 2009).

Berkaitan dengan regulasi atau izin KP kepada dua korporasitambang ini ML tidak pernah memiliki pengetahuan dan informasi

pasti jadwal operasi. Bahkan ML menganggap kehadiran duakorporasi ini dalam dua dekade terakhir sebagai hal yang biasa.Marginalisasi sistematis yang dilakukan korporasi dan negaramenyebabkan hilangnya kesadaran ML soal operasi tambangyang ada. Dominasi yang dimiliki P SJA dan negara memperkuat‘ketidakberdayaan’ ML untuk mendapatkan penjelasan yang benartentang praktik tambang ini (wawancara dengan I1, I6, I8, I12, danI15).

Selain informasi yang berkaitan dengan regulasi atas praktiktambang yang tidak dimiliki ML, aspek penting lain yang tidakdiketahui ML adalah substansi operasi tambang. Pola, mekanisme,volume dan areal operasi P SJA dan P ABM dibuat untuk tidak





diketahui ML. Bahkan ada gejala cukup kuat yang menegaskanpraktik ‘manipulasi’ keabsahan operasi yang dilakukan korporasiterhadap ML. Manipulasi ini menyebabkan ML menerima praktiktambang tanpa pertimbangan kritis.

Penulis menemukan kenyataan di lapangan bahwa untukmemperkuat proses marginalisasi, korporasi mengangkat orang lokaluntuk menempati posisi penting dalam manajemen perusahaan.Biasanya ‘orang lokal’ ini memiliki beberapa prasyarat yang dianggapkorporasi tepat untuk ‘dimanfaatkan’ sebagai representasi korporasidalam hubungannya dengan ML. ‘Orang lokal’ ini memilikikewibawaan sosial, jaringan keluarga dan pengaruh yang besardalam ML. Korporasi menganggap cara semacam ini tepat untukmemperkuat kedudukan dan pengaruh korporasi di sekitar ML.Orang lokal ini dipergunakan korporasi untuk menghadapi berbagaimacam kebutuhan yang berkaitan dengan ML. ‘okoh lokal’ inisekaligus menjadi peredam resistensi lokal terhadap praktik tambang(wawancara dan studi lapangan Maret – April 2009).

Elemen-elemen penting dari ML seperti tokoh adat dan kepalalingkungan menganggap ‘orang lokal’ yang diangkat korporasi ke

dalam manajemen perusahaan telah menukar ‘kedaulatan lokal’ dengan posisi dan gaji besar yang diterimanya dari perusahaan.Bahkan, ‘orang lokal’ ini seringkali melakukan distorsi informasidua arah timbal balik antara korporasi dan ML. Posisi dan peranyang dijalankan ‘orang lokal’ dalam perusahaan ini mengaburkanbanyak persoalan penting berkaitan operasi tambang dan hak-hakyang harus diperoleh ML.

Marginalisasi dialami ML dalam kaitannya dengan regulasi

yang diberikan negara kepada korporasi. ML tidak pernah menjadibagian penting yang dipertimbangkan negara dalam proses penentuankebijakan dalam bidang tambang dan secara spesifik dalam kontekspenerbitan izin KP. Izin operasi tambang P SJA, P ABM danbeberapa izin KP sesudahnya diberikan tanpa memperhitungkanposisi ML yang memiliki hak ulayat atas kawasan dan menghadapidampak langsung operasi tambang. Negara mengabaikan kesatuanhidup ML dengan kawasan yang menjadi sumber kehidupan

mereka. Negara melepaskan posisi ML dari keseluruhan prosespenyusunan kebijakan daerah dalam bidang investasi pertambangan.

abel 3 mengambarkan proses marginalisasi yang dilakukankorporasi dan negara terhadap ML. Marginalisasi ini terutama



A M B A N G D A N P E R L A WA N A N R A K Y A | 11


berkaitan dengan mekanisme regulasi dan pola operasi serta dampak-dampak destruktif yang dialami ML. Kebijakan negara dalambidang pertambangan, khususnya operasi tambang P SJA dan P

ABM tidak mempertimbangkan poisis ML.

Tabel 3. Analisis Studi Lapangan Marginalisasi MLT

Deskripsi Aspek-aspek Bentuk Dampak Catatan

MLT (Komunitaslokal dikeluarkandari keseluruhankonteks industri

tambang

• Juridis(Izin KP)

• Operasi• Dampak

• Hegemoni Pemkab• Areal tidak diketahui

MLT, Distorsiinformasi bagi MLTT

• Perekrutan ‘tokohlokal’ dalammanajemenkorporasi

• Polusi udara, air, danrusaknya ekosistemuntuk nafkah

• Operasi tanpakontrol ML

• Tambang tidaktransparanuntuk MLT

• Kerentananmulti aspekyang dialamiMLT (ekonomi,budaya,ekologi,sanitasi)

Marginalisasidijalankan secarasistematis melaluioperasi korporasidengan dukungan

basis juridis-formal yang tidak

menempatkanaspek ‘lokal’

sebagai salah satupertimbanganpenting dalam

kebijakan negara.

Marginalisasi ini mengakibatkan semakin mengecilnya hubungan

antara ML dengan keseluruhan tata kehidupan (ekologi). ML

tidak dapat menjangkau aspek keadilan terhadap operasi tambangdan regulasi yang diberikan negara. Marginalisasi yang dialamiML dapat digambarkan dalam kondisi keadaan di mana MLkehilangan kawasan, tanah, dan lahan pertanian untuk mendukungkeberlangsungan hidup. Marginalisasi menyebabkan ML kehilangankontak dengan basis kehidupan.

Degradas i Ekologi 6

Pembangunan dan lingkungan merupakan dua persoalan pentingyang telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhirini. Saat ini, bagaimana menyusun politik dan praktik pembangunanyang tidak menghancurkan ekologi menjadi bagian dari usahadunia. Ada satu masalah yang selalu muncul bahwa lingkunganhidup dengan sumber daya yang ada di dalamnya telah dijadikan

6 Penurunan derajat kualitas lingkungan merupakan salah satu aspek paling serius ber-hubungan dengan ekspansi korporasi tambang. Ini merujuk pada pendapat yang dikemu-kakan Kenneth E. Boulding.(1968). “Te Economics of Te Coming Spaceship Earth,”dalam Henry Jarret (ed.), Environmental Quality in A Growing Economy . Baltimore: MD:Te Johns Hopkins University Press, pp. 3-14





sebagai modal utama pembangunan. Praktik pembangunan semacamini telah menumbuhkan sikap, seruan dan gerakan sosial untukmelakukan transformasi politik pembangunan sehingga memberikanperhatian pada aspek keberlangsungan ekologi.7

Studi yang dilakukan penulis menemukan adanya hubungan antarapolitik pembangunan dan investasi dalam bidang pertambangan.Pembangunan di tingkat lokal Manggarai diterjemahkan dalamkebijakan pertambangan. Dengan demikian argumentasi yangmenyebutkan isu keberlangsungan ekologi sebagai persoalan pentingdalam kaitannya dengan politik pembangunan menjadi hal pentinguntuk dianalisis lebih lanjut.

Selama ini, degradasi ekologi sudah menjadi bagian utamapersoalan tambang di Manggarai. Kerusakan lingkungan parmanenterjadi di sekitar kawasan operasi tambang P SJA dan P ABM.Kerusakan ini berkaitan dengan tanah, ekosistem hutan, tercemarnyaair, hilangnya sumber mata air, rusaknya ekosistem laut di sekitarlokasi tambang, efek penggunaan bahan-bahan peledak yang dipakai,belum lagi bencana yang akan menyusul seperti banjir, longsor,kemarau panjang, dan kebakaran hutan (wawancara dengan I1, I2,

I12, I15, I32, Maret-April 2009).Sejak lama operasi tambang yang dilakukan P SJA dan P

ABM menimbulkan kerusakan hutan. Proses pembongkaran tanahmenyebabkan kehancuran di areal operasi dengan dampak-dampakyang mengerikan. Degradasi lingkungan yang terjadi di kawasanoperasi P Arumbai juga menyebabkan turunnya debet air minum

warga masyarakat sekitarnya. Penurunan derajat lingkungan nampakdari berkurangnya air dari sumber mata air yang biasanya menjadi

tempat bagi ML mengambil air untuk keperluan mereka setiap hari(Wawancara dengan ME di Satar eu, 28/3/2009).

Selain berkurangnya debet air minum bagi ML, operasitambang mangan di kawasan ini mengancam sanitasi air. Keadaanini memperbesar rasa keterancaman ML. Kerusakan terjadi sebagaiakibat operasi tambang terbuka (open pit ) dengan pola membongkarpohon dan tanah untuk mengambil mangan yang ada di dalamnya.

7 Pembangunan dengan pola pertumbuhan merupakan pendekatan konvensional yangtelah menyebabkan berkurangnya kemampuan ekonomi-ekologi global beberapa dekadeterakhir ini. Lihat, James Robertson.(1990). Future Wealth: A New Economics for Te 21thCentury . London: Cassel Publishers Limited.



A M B A N G D A N P E R L A WA N A N R A K Y A | 13


Pola ini menimbulkan sejumlah lubang besar tanpa penutup(wawancara dengan I1, I2, I12, I15. I32, Maret-April 2009).

Dari kenyataan yang ada di lokasi pertambangan, kerusakantanah nampak melalui lubang-lubang bekas galian yang dibiarkanmenganga begitu saja setelah perusahaan menyelesaikan operasinya.Proses reklamasi yang disepakati oleh perusahaan tidak ditepati.Kalaupun direklamasi, dari aspek kegunaan tanah, maka lokasi-lokasibekas pertambangan sudah dengan sendirinya menjadi tidak layakuntuk aktivitas pertanian.

Inilah yang terjadi dengan masyarakat desa Satar Punda,Kecamatan Lambaleda, semenjak kehadiran P ABM beroperasi di

wilayah itu. anah Lingko (ulayat) masyarakat yang dulu menjaditempat bergantungnya hidup dengan tanaman perkebunan rakyat,kini menyisakan lubang-lubang yang menganga lebar, dan meyerupaidanau karena digenangi lumpur hitam dan air ketika musim hujan.Ini tentu berisiko banjir dan longsor yang akan menimbulkanbencana yang tentu tidak sedikit untuk masyarakat sekitar lokasipertambangan.

anah-tanah pertanian perkampungan sekitar, seperti Luwuk

dan Lengko Lolok pun ikut tercemar akibat limbah tambang yangmengenai tanah, lokasi pertanian, dan sumber air masyarakat. Curahhujan yang sangat rendah di kawasan ini sudah lama menjadi bagiandari kehidupan ML. Keadaan ini bertambah parah lagi sesudahkorporasi tambang mulai beroperasi dalam kurun dua dekadeterakhir ini. Warga yang berada di sekitar areal operasi tambangmerasakan dampak langsung dan sangat berat berkaitan denganpenurunan kualitas lingkungan ini. Hancurnya kawasan hutan

orong Besi sebagai akibat operasi P SJA selama beberapan tahuntelah mengurangi curah hujan di kawasan ini.

Hal ini disebabkan karena Kawasan Hutan orong Besimerupakan daerah tangkapan hujan bagi warga masyarakat di sekitartambang. Semakin berkurangnya curah hujan jelas memunculkanbanyak efek lain bagi masyarakat yang semuanya hidup dalam alambudaya pertanian. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi

warga komunitas lokal untuk menjalankan aktivitas pertanian sebagai

bagian dari kehidupan mereka. Musim tanam tidak pernah tetap dan jelas karena curah hujan yang tidak pernah menentu bahkan hilangsama sekali.





Selain dampak pencemaran atas tanah dan berkurangnya curahhujan, operasi tambang di Manggarai juga menyebabkan rusaknyakondisi dan ekosistem hutan. Hutan menutupi hampir 39,80% (sebelum pemekaran Manggarai imur) kawasan KabupatenManggarai. Dari 39,80 % itu, 30,2 % merupakan kawasan hutanlindung, 1 % untuk kawasan hutan cagar alam, dan 23,7 % untuktaman nasional (Walhi, 2003:10-11). Yang meresahkan, lokasipertambangan di Kabupaten Manggarai persis menempati salah satulokasi kawasan hutan lindung, yang tentu menjadi ancaman ekologissangat serius. Lokasi pertambangan di Soga 1 dan 2, daerah orongBesi, Kecamatan Reok yang dieksploitasi oleh P. SJA melakukankegiatan pertambangan persis di kawasan hutan lindung ini dalamRK 103. Masuknya pertambangan, pertama-tama terjadi alih fungsihutan secara besar-besaran. Kawasan hutan lindung di sana, yangberfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang kehidupan, terjaganyakeanekaragaman hayati (biodiversity), penyeimbang iklim dan jugamerupakan pendukung perkonomian masyarakat sekitar, tinggalkenangan yang tak akan pernah kembali lagi, semenjak industripertambangan mulai beroperasi (Wawancara dengan I1, 2,3,10,

Maret-April 2009).Dampak ekologis lanjutan dari industri pertambangan di daerah

ini juga menyangkut rusak dan terganggunya ekosistem laut. Beberapalokasi pertambangan yang ada, yang dieksploitasi oleh P. ABM danP SJA berada sangat dekat dengan laut, dan tentu saja, limbahnyadibuang ke laut. Hal yang jelas menyangkut ini terjadi di sekitarlokasi pertambangan orong Besi, Desa Robek, Kecamatan Reok,dan Satar Punda, Kecamatan Lambaleda. Di desa ini terdapat satu

lokasi pantai pasir putih yang menjadi pusat obyek wisata bahari,yaitu pantai Ketebe (SK Bupati Manggarai No. 4 hn 2004 tentangObyek Wisata, Kertas Posisi JPIC OFM 2008).

Selain itu, di areal operasi P ABM, terjadi polusi udara yangtinggi. Debu mangan dan goncangan akibat peledakan yangdilakukan korporasi menjadi ciri dari kerusakan ekologi di kawasanini. Debu mangan merembes masuk ke rumah-rumah warga danmereka tidak bisa menghindar dari kenyataan ini dan tidak bisa

melakukan relokasi tempat tinggal sebab mereka sudah lamakehilangan hak atas tanah yang sudah diambil korporasi (Flores Pos,10/8/2006).





Tabel 4. Analisis Studi Lapangan Degradasi Ekologis

Deskripsi Bentuk Dampak Catatan

• Penurunan

Derajat Ekologisakibat pola danmekanismeoperasi tambangyang dilakukankorporasi

• Pembunuhanekologi, perusakantotal lingkunganhidup

• Menurunnya

debet air minum• Rusaknya hutan

tangkapan hujan• Rusaknya pantai

untuk sumberpenghidupan

• Terancamnya

keberlangsunganhidup MLT(ekonomi, budaya,sosial, dll)

• Degradasi

lingkunganmerupakan isupaling pentingdalam konteksresistensiMLT terhadapoperasi PT SJAdan PT ABMdi Manggarai,maupun kehadirankorporasi-korporasi baru

abel di atas menunjukkan dampak kerusakan lingkungan darioperasi tambang di kawasan ini yang dilakukan P SJA dan P

ABM. Operasi tambang ini memperkuat terjadinya ecocide dalamkawasan ML8 . Operasi tambang sama artinya dengan prosespenghancuran lingkungan hidup, pembunuhan lingkungan hidupsecara tidak terbatas. ahap-tahap operasi yang dilakukan KPMangan di kawasan ini menciptakan degradasi ekologi dengandampak-dampak langsung yang merugikan ML.

Degradas i So s ia l -Budaya

Sumber daya alam (SDA) bukan elemen tunggal yang terpisahdari keberadaan ML. Sumber daya alam berada dalam keseluruhankonteks kehidupan masyarakat lokal. Artinya, SDA harus dipandangdan diperlakukan dalam perspektif sosial, politik dan budaya

komunitas lokal. Pembangunan dengan basis pengelolaan SDAtanpa batas, dalam pengertian eksploitasi masif terhadap SDA,

justru menimbulkan persoalan sosial budaya. Hal ini berkaitankeberlangsungan tata sosial budaya masyarakat lokal. PengelolaanSDA tanpa batas akan menghasilkan penghancuran aspek sosialbudaya komunitas lokal. Dua persoalan ini memiliki korelasi kuat.9

8 Ecocide berhubungan dengan operasi tambang sebagai proses penghancuran lingkungan

hidup, pembunuhan lingkungan hidup secara tidak terbatas. Konsep ini diperkenalkanoleh P. Blaikie.1985. Te Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries,Longman: London, p. 138.9 Dalam arti tertentu SDA mengandung ‘kontradiksi’ ekologik. Lihat, David Pearce, AnilMarkandya dan Edward B. Barbier, Blueprint for A Green Economy (London: Earthscan





ML adalah sebuah komunitas dengan tata sosial budaya yangmenggambarkan hubungan erat manusia dan alam (ekologi). Nilai-nilai sosial budaya menentukan keberlangsungan hidup ML.Selain itu, tata nilai sosial budaya sesunggunya menggambarkan intihubungan antara manusia dengan alam di sekitarnya. Nilai-nilaisosial budaya yang menentukan kehidupan ML ditentukan denganbagaimana mereka menjaga hubungan dengan alam kehidupan(Wawancara dengan AL, okoh Muslim di Reo, 26/3/2009).

Pengelolaan SDA dengan memperhatikan hak sosial budayamasyarakat merupakan satu persoalan penting dalam konteks industritambang. Perwujudan hak-hak sosial budaya menjadi satu hal pentingyang dapat dijadikan standar untuk mengevaluasi dan menganalisiskeberadaan korporasi tambang. Masyarakat Manggarai memilikipemahaman tentang dirinya dan alam lingkungannya. Pemahamansosial budaya ini secara substansial memiliki karakter ekologis.10

Keutuhan dan kesempurnaan hidup orang Manggarai ada dalamharmoni kosmik. Religiusitas orang Manggarai bertumpu danbersumber pada visi diri dan lingkungan yang amat kosmik danekologis. Orang Manggarai akan kehilangan identitas kultural religius

ketika mengalami kerusakan tatanan kosmik. Orang Manggarai akankehilangan kearifan hidup kalau kehilangan alamnya.

Pertama, menyangkut nuansa kebersamaan. Orang Manggaraisenantiasa melihat dirinya dalam hubungan dengan oranglain.11Pembentukan kampung juga menyangkut pola berpikir kolektif.Kampung tradisional di Manggarai umumnya berbentuk lingkaran,yang di dalamnya terdapat sebuah mbaru gendang/mbaru tembong (rumah adat kolektif), sebuh natas (halaman kampung), sebuah

pa’ang (gerbang kampung), dan sebuah compang (altar korban). Selain

Publication, Ltd. 1989, pp. 10-11 (15). Robert Constanza, “What is Ecological Economicsin Ecological Economics, Vol. I No. 1, 1989, pp. 1 – 7.10 Ada kesatuan antara kehidupan masyarakat dengan tanah dan seluruh kosmos, seba-gaimana terungkap dalam (ungkapan kiasan go’ét-): “Gendang’n oné, lingko’n pé’ang; waétéku, compang dari; tana’n wa, awang’n éta; jéngok lé ulung, wiko lau wa’i; par awo, kolepsalé (Rumah dan kebun, sumber air dan altar korban, bumi dan langit, hulu dan hilir, terbitdan terbenamnya matahari)”. Wawancara dengan KA seorang tokoh budaya Manggarai (27

April 2009).11 Hal ini terungkap dalam ungkapan kiasan seperti ini: “muku ca pu’u néka woléng curup,téu ca ambo néka woléng jangkong, ema agu anak néka woléng bantang, asé agu ka’é nékawoléng taé.” (Pisang sepohon jangan lain omong, tebu satu rumpun, jangan lain tutur; ayahdan anak jangan lain sepakat; kakak dan adik jangan lain kata.” Wawancara: I30.





itu kearifan orang Manggarai menyangkut juga harmonisasi antaramanusia – alam – dunia adikodrati.

Hal ini nampak dalam beberapa acara adat seperti Penti (perayaansyukur pasca-panen), yang melibatkan seluruh warga kampung danbersama-sama mengantar hang helang (semacam sesajen) kepada roh-roh pelindung kampung, roh-roh nenek moyang yang secara bersamadilakukan di mbaru gendang ( rumah adat kolektif). Harmonisasiini akan punah karena pertambangan mengeruk dan menggusurtanah. anah bagi orang manggarai tidak hanya dipahami dariaspek ekonomi saja, sebagai penyedia kebutuhan manusia, melainkansebagai warisan leluhur. anah dalam kosmologi Manggarai adalahsimbol kehidupan dan identitas manusia Manggarai. Hilangnya tanah(lingko) akibat operasi tambang berarti hilangnya identitas dan dasarhidup orang Manggarai (Eman Embu&Robert Mirsel:2004, pp. 25-26).

Dampak lain yang bisa dilihat dengan hadirnya pertambangan diManggarai adalah persoalan sosial-budaya. Beberapa hal yang menjadisoal dalam lingkup sosial budaya antara lain adalah rentannya konflikhorizontal di antara masyarakat, maupun konflik vertikal antara

masyarakat dengan pemerintah, dan juga kemungkinan konflikantara masyarakat lokasi tambang dengan pihak perusahaan, atau

juga antara pihak perusahaan dengan karyawan (Wawancara denganI1, I8, I10, Maret – April 2009).

Klaim pemilikan tanah di antara para tuan tanah menjadipersoalan tersendiri, yang bukan tidak mungkin menjadi potensikonflik di antara para pemilik tanah ulayat. Belum lagi denganketurunan para tuan-tuan tanah tersebut. Di antara masyarakat

sekitar lokasi tambang, kemungkinan konflik bisa saja terjadi diantara kelompok pro tambang dan kontra tambang; kelompok yangdiuntungkan oleh industri tambang dengan kelompok yang merasadirugikan oleh industri tambang (Wawancara dengan RM, tokokhLSM, di Ruteng, 27/4/2009).

Selain problem sosial, problem budaya juga akan muncul, terutamabenturan budaya antara orang-orang asing dengan orang-orang lokal,pihak investor dengan masyarakat. Hal itu menyangkut bahasa dan

beberapa aspek budaya yang lain. P SJA memperkerjakan sebagiankecil ML pada perusahaan. Para buruh ini bekerja dengan ritmeyang tidak menentu. Hal ini bergantung pada volume pekerjaandi areal operasi tambang (Wawancara dengan DS, 20 April 2009





di Reo). Dengan ritme kerja yang tidak tetap seperti ini maka parapekerja juga tidak memiliki kepastian jam kerja dan jaminan lainnya.Dari wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan kenyataanbahwa P SJA tetap melakukan operasi pada saat tenaga kerjaseharusnya menjalankan hak-hak ibadah agamanya. Para buruh yangtetap menjalankan ibadah agama pada jadwal kerja terancam akandikenakan PHK (Wawancara dengan I1, Jengkalang-Reo, 20/4/2009).Korporasi yang memiliki hak penuh atas tenaga kerja menerapkan

jam kerja yang bertentangan dengan hak-hak sosial budaya parapekerja. Hal ini merusak hubungan sosial antar warga di kawasanindustri tambang yang dilakukan P SJA. Sistem kerja semacamini telah menyebabkan hancurnya pengakuan akan hak-hak sosialbudaya dari tenaga kerja secara khusus dan masyarakat lingkarantambang umumnya.

Kondisi ini pada aspek lain menghancurkan hubungan baikyang ada di tengah masyarakat. Pada satu sisi, para pekerja iniharus memenuhi tuntutan perusahaan dan sama artinya denganmengingkari tata nilai sosial yang hidup. Pada sisi lain, merekadianggap sebagai bagian dari korporasi yang menghancurkan tata

kehidupan budaya komunitas lokal.Korporasi sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang

mengancam para buruh jika mereka tidak menjalankan pekerjaanpada jam-jam kerja yang dipaksakan korporasi. Dalam beberapakasus para pekerja tidak dapat menjalankan ibadah agama karenaharusmengikuti jadwal kerja yang ditetapkan korporasi (wawancaraI1, I2,I3, I8, I9, I10, I16, I17,I20, Maret-April 2009).

Tabel 5. Analisis Studi Lapangan Degradasi Sosial Budaya

Deskripsi Bentuk Dampak Catatan

• Menurunnya kualitassosial budayaMLT sebagaiakibat implikasioperasi tambang

• Konik adalah

salah satu bentukdegradasi sosialbudaya. Konik

ini terjadi secarahorisontal, vertikaldan struktural.

Ada sentimenpro kontra atas

kehadiran tambang.• Pengingkaran hak-

hak sosial, budayadan religius MLT

• Salah satu dampakpaling krusial yangdialami MLT adalahhilangnya identitaskomunitas sebagaimasyarakat petanidengan tata kelolasosial denganperspektif ekologis

yang kuat.

• Operasi tambangmerusak hubunganantara manusia danlingkungan sebagaisumber nilai dan tatakelola sosial MLT.

• Dominasi korporasiterhadap paraburuh yang diambil

dari MLT menjadipemicu pelanggaranhak-hak sosialbudaya masyaralatlingkar tambang.





abel 5 memberikan gambaran singkat bentuk-bentuk degradasisosial budaya pada ML. Bentuk-bentuk degradasi ini menimbulkansejumlah dampak nyata bagi ML terutama berkaitan dengankualitas hubungan horisontal maupun tata nilai sosial budaya yanghidup di dalamnya. Operasi tambang menghancurkan kualitas sosialbudaya ML. Operasi tambang melemahkan sendi-sendi budayadan kelembagaan hak-hak sosial budaya ML. Korporasi tidakmenerapkan mekanisme operasi dengan memperkuat tanggung

jawab sosial berkaitan dengan apresiasi terhadap hak-hak publik dilingkungan operasi tambang. Padahal, pengakuan terhadap hak-hak sosial warga di sekitar tambang menentukan proses yang jauhlebih kuat tentang seberapa besar korporasi menerapkan manajemenpengelolaan sumber daya dengan memperhitungkan aspek-aspeksosial budaya yang mengikat hubungan antara masyarakat dengansumber daya alam (lingkungan) yang ada.

Kemiskinan

Ekonomi dunia berada dalam jangkauan monopoli pengelolaansumber daya alam. Pola ekonomi ini mengutamakan akumulasikeuntungan sebagai tujuan utama korporasi nasional maupuntransnasional. Ketimpangan ekonomi dengan pembesaran volumekemiskinan pada masyarakat lokal terus menguat. Investasi ekonomimenjadi bagian dari proses pemiskinan masyarakat lokal.

Industri tambang berhubungan erat dengan akumulasi modalkorporasi. Keuntungan (profit) menjadi orientasi tunggal operasikorporasi tambang. Manajemen pengelolaan sumber daya alam

dilakukan dengan mekanisme yang paling mengutungkan korporasi.Sementara akumulasi keuntungan menempatkan ML sebagai pihakyang selalu mengalami kerugian. Kerugian yang paling nyata adalahsemakin besarnya ketidakmamapuan ML menekan korporasi untukmenciptakan pembagian keuntungan yang adil (wawancara denganI1, I2,I3, I8, I9, I10, I11, I12, I13, Maret-April 2009).

Kasus tambang di Manggarai menegaskan kenyataan bahwakorporasi menjadi pihak yang bertambah kaya akibat akumulasi

keuntungan, sementara ML tidak mendapatkan pembagianpendapatan secara adil dari proses eksploitasi mangan di kawasannya.Persoalan ini menguatkan satu kebiasaan yang diterapkan korporasi





dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang menjauhkanML dari isu kemakmuran.

Studi ini menemukan bahwa pengertian “sirkulasi kemakmuran”sebagai pola yang dikembangkan korporasi dan negara perlumendapatkan pertimbangan kritis. Ada kecenderungan yang kuatbahwa negara memberikan peluang kepada korporasi untuk mengaturalur pembagian pendapatan eksploitasi mangan sesuai dengan ukuranyang ditetapkan korporasi dan negara.

Dengan konsep sirkulasi kemakmuran ini maka ditarikkesimpulan bahwa operasi tambang mangan di Manggarai tidakmemiliki implikasi signifikan untuk memperbaiki kehidupanekonomi (kemakmuran) ML. Penjelasan tentang korelasi kebijakanpertambangan dan kemakmuran melalui pembagian pendapatanuntuk daerah menjadi penting untuk melihat implikasi positiftambang.

Dalam kasus P SJA dan P ABM, jumlah keuangan yangdijadikan sebagai pemasukan daerah untuk menjalankan programpembangunan ternyata jumlahnya sangat kecil dibandingkan nilai

kewajarannya. Pemasukan dari korporasi tambang tidak secara tetapmenghubungkan kehadirannya dengan program pembangunan yangdapat menurunkan kemiskinan. Singkatnya, tidak ada korelasi positif-

Tabel 6. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Tahun

2000-2003

Sektor Peringkat 2001 2002 2003

Pertanian I 60,45 59,34 53,71

Pertambangan dan Penggalian 7 2,42 2,47 2,45

Industri Pengolahan 8 0,86 0,85 1,04

Listrik dan Air Bersih 9 0,57 0,57 0,35

Bangunan/Konstruksi 4 7,58 7,59 7,44

Perdagangan, Hotel dan Restoran 3 8,93 10,3 10,26

Pengangkutan dan Komunikasi 5 3,85 3,45 4,19

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 6 2,37 2,32 2,85

Jasa-Jasa 2 12,97 13,1 17,71

PDRB 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2004

antara operasi tambang dan peningkatan kesejahteraan bagi ML(wawancara dengan I1, I2, I3, I6, I7, I8, I9, I10, I12, I14, I15, I16, I17,Maret-April 2009). Keadaan ini sesungguhnya menunjukkan adanya





“bayang-bayang” yang dijanjikan korporasi kepada komunitas lokal,terutama dampak positif secara ekonomi yang dapat mengangkatkehidupan warga lokal ke taraf kemakmuran dan kesejahteraan.Hal ini dapat dikonfrontasikan dengan keseluruhan perhitunganpendapatan korporasi dalam menjual mangan hasil eksploitasi dikawasan ini.

Tabel 7. Perhitungan Harga Mangan Berdasarkan Harga Internasional

PT. Sumber Jaya Asia

Tahun KapasitasProduksi

(tahun/ton)

Pendapatandalam dollar/

ton

Pendapatandalam Rupiah1$=Rp 9000

Sumbangan bagiPAD + BiayaReklamasi

2006 60.000 73.500.000(1.225)

661.500.000.000 107.000.000

2007 60.000 243.000.000(4.050)

2.187.000.000.000 107.000.000

2008 60.000 243.000.000(4.050)

2.187.000.000.000 107.000.000

Total 180.000 559.500.000 5.035.500.000.000 321.000.000

Sumber: Pengolahan Bahan dari Kertas Posisi JPIC OFM Jakarta, 2008

abel 7 hanya salah satu perhitungan dari P SJA tiga tahunterakhir, yang melakukan eksploitasi di Bonewangka, orong BesiKecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, tidak termasuk P ABMyang beroperasi di Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, KabupatenManggarai imur. Kapasitas produksi pertahun setiap perusahaanberbeda-beda.

Hasil operasi tambang sebagian besar hanya untuk keuntungan

korporasi. Manggarai yang memiliki sumber daya mineral itumendapatkan jumlah yang tidak sebanding dengan pendapatankorporasi. Belum ada alasan yang cukup sahih untuk mengatakanbahwa kesejahteraan menjadi salah satu dampak dari operasitambang P SJA dan P ABM. Yang terjadi adalah akumulasikeuntungan perusahaan, tanpa memiliki hubungan yang kuatdengan kesejahteraan ML.

Volume kemiskinan bertambah besar juga karena operasi

korporasi tambang telah menghancurkan ekonomi domestik MLyang menggantungkan kehidupan pada bidang pertanian. Operasitambang telah mengurangi tanah garapan. Kemiskinan disebabkanrendahnya kemampuan ML untuk menyediakan pangan.





Tabel 8. Analisis Studi Lapangan Kemiskinan MLT

Deskripsi Aspek-aspek Bentuk Dampak Catatan

• Operasi

tambang tidakmenciptakankemakmuranuntuk MLT

• Sirkulasipendapatanyang tidak adil

• Ekonomis

• Ekologis

• Pemasukan

untuk PAD yangtidak signifkan

dengan jumlahpendapatankorporasi

• Tanah yangtidak mampumenyediakanpangan bagimasyarakat

• MLT mengalami

kemundurankualitas kehidupanbaik ekonomimaupun sosial

• Kerentananini merupakanakumulasi prosespemiskinan yangdialami MLT

• Konsep sirkulasi

kemakmuranyangmengadaikankemakmuranMLT dari bagihasil korporasimelalui PAD(Pemerintah)tidak signifkan

abel 8 memberikan gambaran yang jelas hubungan antara operasitambang dengan kemiskinan ML. Operasi tambang P SJA danP ABM menyebabkan kehancuran basis ekonomi domestik yangmenimbulkan kemiskinan ML. Gambaran ini menjadi semakin jelasdengan mempertimbangkan posisi subordinat ML. Kemiskinan yangmenimpa masyarakat lokal paralel dengan persoalan melambatnyaproduksi pangan dan komuditas pertanian.12 Hal ini sebagai akibatberkurangnya lahan pertanian dan perubahan iklim akibat lanjutan

dari degradasi ekologi di kawasan pertambangan.

A NA L ISIS

Studi yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa ML mampumerumuskan sebab-sebab resistensi lokal setelah mendapatkaninformasi yang relatif lebih lengkap tentang industri tambang. Adalima sebab utama dalam kerangka resistensi lokal.

Lima sebab ini

adalah dominasi, marginalisasi, degradasi ekologis, degradasi sosialbudaya dan kemiskinan merupakan rangakaian sebab terhadapresistensi lokal.

Resistensi merupakan tanggapan lokal atas dominasi korporasidan negara yang menempatkan ML sebagai pihak lain yangtidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dominasi menjadimekanisme paling penting yang dapat ditempuh negara dan

12 Salah satu persoalan penting yang muncul di belakang masalah besar operasi tambangadalah komunitas lokal yang kehilangan kemampuan mengantisipasi ketersediaan pangan.Dalam pengungkapan lain, ML mengalami ancaman kemiskinan yang lengkap. Lihat,Lester R. Brown. (1988). “Te Cahanging Food Prospects: Te Nineties and Beyond,“Worldwacth Paper 85 . Washington DC: Worldwatch Institute, Oct. 1988.





korporasi untuk ‘melumpuhkan’ kekuatan ML. Dari perspektifML, dominasi merupakan sebab munculnya resistensi lokal. Studilapangan yang dilakukan penulis menemukan kenyataan bahwadominasi korporasi dalam konteks operasi tambang P SJA dan P

ABM memunculkan resistensi lokal yang kuat. Marginalisasi MLkoheren dengan dominasi korporasi dan negara.

Tabel 9. Analisis Sebab Resistensi

Sebab Fokus

Dominasi Posisi negara dan korporasi tanpa kontrol lokal

Marginalisasi Mekanisme yang dijalankan korporasi dan negarauntuk ‘mengasingkan’ MLT dari keseluruhan persoalantambang (regulasi, operasi, dampak)

Degradasi ekologis Menurunnya kualitas lingkungan terutama kawasanhutan, tanah dan ekosistem laut yang mempengaruhikehidupan MLT sebagai masyarakat petani

Degradasi SosialBudaya

Rusaknya tata kelola sosial MLT akibat penghancuranmasif atas lingkngan hidup (kawasan, hutan dantanah) yang memiliki hubungan dengan kehidupanmanusia.

Kemiskinan Konsep sirkulasi kemakmuran dengan mekanismepembagian hasil antara negara dan korporasitidak berkaitan secara signifkan dengan tingkat

kesejahteraan MLT

Degradasi ekologis lingkungan hidup memicu resistensi lokalterhadap keberlangsungan operasi tambang di kawasan ini. Hal inimenunjukkan bagaimana komunitas lokal mampu memilih satudi antara dua pilihan, menjaga keberlangsungan korporasi denganakibat kerusakan ekologis yang lebih luas atau mempertimbangkankeberlangsungan hidup komunitas lokal. ML menemukan kenyataan

bahwa operasi tambang P SJA dan P ABM tidak memenuhi aspekpenting barkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup ML.

ML mendasarkan nilai-nilai sosial budaya dalam kerangkahubungan dengan alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Operasitambang telah menghilangkan sebagian tanah dan kawasan sebagaisumber kehidupan. Nilai-nilai sosial mengalami kehancuran akibatkerusakan ekologis yang terjadi. Selain itu, penerapan jadwal kerjauntuk para buruh yang ditetapkan P SJA telah melanggar hak-hak

religius ML. Kemiskinan yang dialami ML akibat berkurangnyakemampuan tanah yang berkaitan dengan ketersediaan panganmerupakan sebab resistensi lokal. Pengingkaran hak-hak religius





(budaya) ini telah memicu resistensi lokal terhadap operasi tambangyang dilakukan P SJA.

PENUUP

Resistensi lokal adalah ungkapan perlawanan masyarakat lokalterhadap ekspansi korporasi tambang dengan dukungan regulasinegara yang memberikan kekuatan pada proses eksploitasi. Etikalingkungan dalam perspektif lokal yang merujuk pada apresiasikorporasi terhadap keberadaan aspek-aspek lokal belum menjadibagian dari keseluruhan paradigma industri tambang di Manggarai,N. Ini menjadi hal yang menarik karena masyarakat lokal (ML)mampu menempatkan posisi secara kritis terutama untuk melihat,mengukur serta mengevalusasi peran-peran utama yang seharusnyaditunjukkan negara dan bagaimana korporasi mesti memperhatikankepentingan lokal.

Ada banyak persoalan yang belum dapat diungkapkan dari kontekspersoalan tambang di Manggarai, N. Namun ada kepastian bahwapola yang ditunjukkan korporasi selalu sama, yaitu merebut basis

justifikasi regulasi untuk setiap tindakan yang berpeluang merugikanmasyarakat lokal. Degradasi multi-aspek yang telah ditimbulkansebagai akibat operasi korporasi telah menumbuhkan perlawanantanpa henti dari masyarakat lokal.

DAFAR PUSAKA

Adelman, Irma & Cyntia aft Morris. 1983. Economic Growth& Social Equality in Developing Countries . Stanford: StanfordUniversity Press.

Blaikie, P. 1985. he Political Economy of Soil Erosion in DevelopingCaountries . London: Longman.

Boulding, Kenneth E. 1968. “he Economics of he ComingSpaceship Earth.” In Dalam Environmental Quality in A GrowingEconomy , edited by Henry Jarret. Baltimore, MD: he JohnsHopkins University Press.

Brown, Lester R. 1988. “he Changing Food Prospects: he Ninetiesand Beyond.” Worldwacth Paper 85 , Oct.

Constanza, Robert. 1989. “What is Ecological Economics inEcological Economics.” Vol. I (1).





Cornia, Giovanni Andrea et.al (eds.). 1987. Adjustment with aHuman Face: Protecting the Vulnerable and Promoting Growth.

Oxford: Clarendon Press.Durning, Alan B. 1989. “Action at the Grassroots: Fighting Povertyand Environmental Decline.“ Worldwatch Paper 88 .

Embu, Eman & Robert Mirsel (eds.). 2004. Gugat: Darah PetaniKopi Manggarai. Ledalero: Flores

Far Eastern Economic Review, 14/9/1989.Flores Pos, 10/8/2006.Flores Pos, 3/7/2007.

Jacobson. Jodi L. 1988. “Environmental Refugees: A Yardstick ofHabitability.” Worldwatch Paper 86.

Jebaru, Alex, et.a l. 2009. “Pertambangan di Flores-Lembata:Berkah atau Kutuk?” Ledalero: Maumere.

Johnston, Bruce F. & Peter Kirby. 1975. Agriculture and Structuralransformation: Economic Strategies in Late Developing Countries .New York: Oxford University Press.

Keputusan Bupati Manggarai No. 4 ahun 2004.Komnas HAM. 2006. anggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdimensi HAM, injauan eori dan Prinsip-prinsip Universaldan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.

Martinnusen, John. 1999. Society, State and the Market, A Guideto Completing heories of Development . Zed Books.

Pearce, David, et.al. 1989. Blueprint for A Green Economy . London:Earthscan Publication, Ltd.

Pos Kupang edisi 21/4/2009.Prior, John M. “he Church and Land Disputes: Sobering

houghts from Flores.” Manuscript. Maumere.Robertson, James. 1990. Future Wealth: A New Economics for he

21th Century . London: Cassel Publishers Limited.SK Bupati No: HK/287/2007, 5/10/2007.Surat Menteri Kehutanan RI, No:S.41/Menhut-VII/2009, 27

Januari 2009.Surat Bupati Manggarai, No: 711/amben/VIII/2008,

25/8/2008.

Undang-Undang Pertambangan No. 11 tahun 1967.Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999.Undang-Undang Mineral dan Batubara 2009.

www.manggarai.go.id, diakses 22 April 2009.

tambang dan perlawanan rakyat di manggarai ntt

Documents