Melakukan Analisis Kebijakan

Melakukan Analisis KebijakanAnalisisMemisahkan masalah ke dalam unsur-unsur pokok untuk lebih memahaminya secara keseluruhan

StakeholderIndividu atau kelompok dengan kepentingan substantif dalam suatu persoalan,termasuk mereka yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan atau melakukannya. Biasa digunakan dalam konteks yang sama dengan pelaku atau kelompok kepentinganperubahan kebijakan biasanya bersifat politis, dinamis dan sangat kompleks. Perubahan kebijakan dalam sektor kesehatan menantang karena sistem kesehatan secara teknis kompleks; mengubah satu bagian sistem tanpa kecuali akan mempengaruhi bagian-bagian lain dan banyak pihak lain yang berbeda. Pengalaman dengan reformasi sektor kesehatan menunjukkan bahwa biaya reformasi sering jatuh pada kelompok-kelompok berkuasa dan terorganisir dengan baik (misalnya, para dokter dan perusahaan-perusahaan) sedangkan keuntungan-keuntungan jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang telah bubar dan tidak beruntung dengan sedikit pengaruh politis yang dimainkannya. Oleh karena itu, reformasi kebijakan seringkali sulit dicapaiAnalisis kebijakan retrospektif & prospektifAnalisis kebijakan (analysis of policy) cenderung retrospektif (berhubungan dengan waktu lampau) dan deksriptifAnalysis yang satu ini lebih melihat ke belakang dan merenungkan kembali mengapa dan bagaimana kebijakan menemukan bentuknya sehingga agenda dan muatannya bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu (evaluasi sumatif). Misalnya, hasil-hasil yang mengecewakan dan reformasi kesehatan di beberapa negara mendesak World bank untuk melakukan analisis mengenai proses-proses reformasi di masa lalu untuk mendiagnosa dimensi dimensi masalah politis analysis for policy (analisis untuk kebijakan) cenderung prospektif (diharapkan terjadi di masa mendatang). Analisis tipe ini memberikan informasi rinci tentang formulasi kebijakan (evaluasi formatif) atau mengantisipasi bagaimana kebijakan akan berjalan bila diterapkan (misalnya,bagaimana para pelaku lain akan memberikan respons terhadap perubahan-perubahan). Sesuai dengan ulasan di atas, jelas bahwa analysis for policy akan dilakukan atau disponsori oleh partai partai yang memang tertarik untuk menilai prospek-prospeknya dan mengelola perubahan kebijakan politik yang ada dengan mematuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Namun analisis ini kadang kadang mengakibatkan terbengkelainya keputusan tertentu karena citra politik yang burukAnalisis stakeholderApakah analisis ini termasuk tipe retrospektif atau progresif akan bergantung pada analisis stakeholder. Stakeholder termasuk individu-individu dan kelompok-kelompok yang menaruh perhatian pada persoalan atau kebijakan, atau mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan dan memainkan peran yang berkaitan dengan pengambilan dan implementasi kebijakan. Dengan kata lain, para pelaku dalam proses pengambilan kebijakan. tiga kegiatan berbeda analisis stakeholder dapat dikategorikan (Roberts dkk, 2004) yakni (1) mengidentifikasi para pelaku kebijakan; (2) menilai sumberdaya politis; dan (3) memahami posisi dan kepentingan mereka dalam kaitannya dengan persoalan.Mengidentifikasi stakeholdermulai dari pihak-pihak berwewenang yang berada di pusat pemerintahan hingga kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat madani dan sektor swasta. Para stakeholder lebih spesifik dalam garis kebijakan tertentu dan konteks yang mereka terapkan. Para stakeholder mungkin terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang memang memerlukan penilaian para analis masalahperlu mengenal kelompok-kelompok dalam organisasi yang mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda (misalnya, apakah Kementerian Kesehatan diperlakukan sebagai pelaku atau apakah ada kelompok-kelompok berbeda yang memiliki kepentingan-kepentigan berbeda?). Gagasan ini bermanfaat untuk menemukan para pelaku yang independen dan mempunyai pengaruh sambil memegang kendali kecil dalam memulai suatu analisis.Membuat daftar stakeholderUntuk membuat daftar para stakeholder, perlu memikirkan implikasi-implikasi muatan kebijakan yang ditawarkan. Para pelaku yang relevan akan menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk bertindak atau dimobilisasi agar melakukan sesuatu yang mereka inginkan.Hal penting lain yang perlu diingat adalah dedikasi untuk individu-individu atau organisasi-organisasi yang bisa menghalangi pengambilan kebijakan (seringkali para pemimpin partai-partai politik, kepala perwakilan, dan lain-lain) atau implementasinya dalam kehidupan (seringkali para birokrat dan kelompok-kelompok lain).Menilai kekuasaanLangkah kedua dalam analisis stakeholder yakni menilai kekuasaan setiap pengambil kebijakan 2 jenis sumber daya politik :sumber daya nyata :pemungutan suara, keuangan, infrastruktur, anggota-anggota sumber daya tidak nyata : keahlian dan legitimasi kebijakan, akses ke media dan para pengambil kebijakan

Akses ke sumber daya ini dapat meningkatkan pengaruh para stakeholder dalam proses pengambilan kebijakanContohMisalnya, kelompok-kelompok yang memiliki organisasi dan infrastruktur maju akan memiliki kekuasaan lebih daripada kelompok-kelompok yang harus mengatur dan mengorganisir diri mereka sendiri. Demikian pula, para dokter yang mempunyai keahlian yang relevan dipandang lebih legitimate dan sering dikategorikan sebagai bagian dari organisasi profesional yang mapan karena mereka mempunyai status sosial yang tinggi dan sering mempunyai akses ke sumber daya keuangan dan para pengambil kebijakan. Sebagai akibat dari sumberdaya politis ini, para dokter menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kekuasaan politik dalam persoalan-persoalan kebijakan kesehatan. Perusahaan perusahaan farmasi memiliki keahlian dan keuangan hebat, tetapi memiliki legitimasi terbatas dalam masyarakat madani.Strategi yang diterapkan kelompok mempunyai pengaruh terhadap kekuasaan yang bergantung pada sumber daya politik. Konteks persoalan ini mengkondisikan pemahaman bahwa sumber daya tertentu mempunyai pengaruh tersendiri. Sebagai contoh ekstrim, ketika korupsi tersebar luas, keuangan menjadi sumber daya politik yang sangat berguna untuk membeli keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan.Menilai kepentingan, posisi dan komitmenKepentingan, posisi dan komitmen pihak-pihak yang berwewenang terhadap persoalan kebijakan tertentu akan menentukan bagaimana mereka menerapkan sumber daya politik. Penilaian terhadap ciri-ciri ini merupakan tahap ketiga dan terakhir dalam analisis stakeholderkita tidak hanya membahas tentang sebab-sebab dan kelompok-kelompok kepentingan sektoral, tetapi juga kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang relevan dalam persoalan atau kebijakan tertentu.Kepentingan-kepentingan bisa menguntungkan individu atau kelompok (bisa dibedakan dari keingingan-keingingan atau pilihan-pilihan). Hal itu seringkali menjadi efek kebijakan ekonomi tentang kepentingan pelaku yang memainkan peran yang dikesampingkan dalam menentukan posisi mereka terhadap kebijakan. Kita bisa bertanya mengapa kepentingan-kepentingan ini menjadi kompleks. Kadang-kadang, pihak-pihak yang berwewenang menyembunyikan kepentingan kepentingan mereka dengan tujuan-tujuan taktik, terkadang karena mereka ilegal (misalnya, pembayaran tidak sah untuk rujukan). Di kesempatan lain, sangatlah sulit untuk membedakan kepentingan-kepentingan karena muatan kebijakan mungkin kabur atau mungkin ada varian lain dari kebijakan yang dibahas. Misalnya, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menghargai sistem kontrak yang secara publik bisa mendanai layanan untuk organisasi-organisasi swasta.Para dokter bekerja di sektor publik yang melakukan praktek pribadi mungkin tidak yakin apakah mereka mendukung kebijakan. Jika tidak, apakah mereka mendapatkan asuransi untuk memenuhi syarat persaingan dalam teken kontrak dengan LSM atau para praktisi swasta dan atau memiliki asuransi dengan pekerjaan mereka di sektor publik yang tidak bisa dikompromi oleh kebijakan baru detil detil ini bagi seorang menteri tidak bisa diuraikan sampai dia mau melakukan analisis stakeholder