menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt

7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt

1/20

S E M I L O K AMenuju Kawasan Hutan yangBerkepastian Hukum danBerkeadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Balai Kartini, 13 Desember 2012


2/20

Pemberantasan Korupsi

dalam perspektifPenjagaanHak-hak Sosial dan konomiuntukKesejahteraan !ak"at

bah#a tindak pidana korupsi "angselama ini terjadi se$ara meluas tidakhan"a merugikan keuangan %egara,

tetapi juga telah merupakan

pelanggaran terhadap hak-hakssial dan eknmi masyarakat

se!ara luas, sehingga tindak pidanakorupsi perlu digolongkan sebagai

kejahatan "ang pemberantasann"aharus dilakukan se$ara luar biasa

&atar Belakang

korupsi, merugikanperekonomian negara


3/20

&atar Belakang

Buruknya tata kella dankrupsi menjadi lingkaran setanbagi sektor kehutanan' Keduan"aterus menggergti hak rakyat

untuk mendapatkan man(aatsebesar-besarn"a atas hutan'

Kemhut

)* +

0 1 2 3

1

2',2

ingkatdefrestasi

masih sangattinggi .jutahektar/tahun

0

10

20

30

0 3

1'2 2'

1'

Kerugian %egara

Kerugian Kasus 45mun

P%BP Kehutanan

Potensi Kerugian P%BP Pinjam

Pakai

Kerugian negarasektor kehutanan

menggerogotikeuangan negara .tril"un

rupiah

Ketidakpastian hukumatas kawasan hutan

men"ebabkan tumpangtindih i"in terjadi masi(

korupsi di sektor kehutanan

Korupsi

atakelola"angburuk

Penegakan

hukumlemah

Sumber6 Statistik Kehutanan 2012, PKH+2000-200 .2010, KemenSD7 .2010,Sil8agama .2011, KPK .2010,

KemenSD7 .2012, S4+%S .2010


4/20

Pen$egahan Korupsi SektorKehutanan


5/20

#ugas K$KPasal

KrdinasiPasal 9

Super%isiPasal :

$enyelidikan&$enyidikan&$enuntutan

Pasal 11

$en!egahanPasal 13

MnitrPasal 1

1'Kejaksaan2'Kepolisian

3'BPK'+nspektorat ;enderal'&ain-lain

1'Kejaksaan2'Kepolisian3'BPK'+nspektorat ;enderal'&ain-lain

'&embaga "ang memberikanpela"anan publik

1'Semua ke#enangan "angdiberikan kepada penegak

hukum lainn"a oleh


6/20

KPK ber#enang melakukan tugas dan langkah pen$egahan sbb6

7elakukan pengkajian thd sistem

pengelolaan administrasi

di semua lembaga negara

= pemerintah

7emberi saran perubahan jikaberdasarkan hasil pengkajian,sistem pengelolaan administrasitersebut berpotensi korupsi

Kepada semua pimpinanlembaga negara =pemerintah

7elaporkan jika saran KPKmengenai usulan perubahantersebut tidak diindahkan

Kepada 6Presiden, DP!, = BPK


tugas monitor (Pasal 14)


7/20

KO'($SI


4dan"a >disputepolicy? antara

penentuan ruangpro8insi denganmenteri sektoral

.Kemenhut, 2012

Ketidak

pastianhukum

ka#asanhutan

umpang tindihpengelolaan SD4

Prosespengukuhan

otoriter

Kon@ikSD4dan

agraria

Kon@ikdalamkonsep

penguasaanne ara

arti penting kajian

Sengketa tanah 2,juta ha dengan

ka#asan hutan .BPS= Kemenhut 200

P%BP PinjamPakai tidak

terpungut 1,tril"un .KPK,

2010

Peran mas"arakatdalam pengelolaan

SD4 terbatas.7"rna, 2012

Hingga saat inika#asan hutanhan"a ditentukan

melalui penunjukandan itu termasuk

perbuatan otoriter.Putusan 7K

/2011

Selama puluhantahun berbagai

persalan dalamkebijakan SD4mengganggukepentingannegara untuk

menyejahterakanrakyatnya)

Selama itu pulapraktik krupsi

*ersem*unyi didalamnya

meman(aatkanpermasalahan

tersebut'

Hilangn"a 3,2juta ha ka#asanhutan menjaditanah terlantar.tidak adarealisasipenanamankebun daripelepasan

ka#asan hutan Adata Dit'Kuh2010

Ketidakpastian status10,: juta haka#asan hutan

.Penetapan baru11,: dari 120 jutaha A data Dit'Kuh2010

Penegakan

hukumlemah

idakharmonisn"a

regulasi

Celahhukumdalam

peren$anaan

Persoalan

desentralisasi


8/20

KO'($SI


Peren

$anaan

Binaproduksi

Perlindungan

!egulasi Kelembagaan 3

ata laksana

7anajemen 1

Kajian KPK dalam sistemperen!anaan hutan

menemukan +,permasalahan

P%BPKonser8a

si

idakharmonisn"a

regulasi

Ketidakpastianhukum

ka#asan

hutan

Celah

hukumdalam

peren$anaan

umpang tindih

pengelolaan SD4

Prosespengukuhan

otoriter

Kon@ikSD4dan

agraria

Kajian KPK dalam sistemperen!anaan kehutanansebenarn"a mem*uka pintu *agi *er*agai masalahdalam tata kella dan kuasa SA "ang telah menjadi

masalah selama puluhan tahun'

Persoalan

desentralisasi

Kon@ikdalamkonsep

penguasaan

negara

kajian sistem perencanaan


9/20

KajianSistem danCorruption+mpa$t4ssesment

Pemantauanindak&anjut!ekomendasi Kajian KPK

Pen$egahan Korupsi Sektor

Kehutanan

3

Status utup

Status erbuka

Keterangan Ditjen

Planologi

emuan 19

Status Closeds'd * +++2012

11

otal emuan

Status Epen

Bukanpersoalan

lingkupKemenhut

semata

gosektoral

menghambat

komitmenbersama

kajian sistem perencanaan

Persoalanketidakpastian

ka#asanhutan

kmitmen*ersama

!en$anaaksi"ang

e(ekti(

ren!ana aksi yangefektif

Besar dan luasn"a implikasipermasalahan dalam

sistem peren$anaan SD4,memerlukan tidak han"akesepahaman bersama

tetapi juga komitmen danren$ana aksi "ang jelas dan

e(ekti('


10/20

Pemetaan 7asalah dan KomitmenBersama


11/20

Pemetaan Permasalahan danKomitmen Bersama

Pemetaan

masalah

Diskusiserial

%askahtematik

Seminardan

&okakar"a

%otakesepah

aman

Mem*angun kmitmen kementerianlintas sektr' Kemhut, B+F, BP%,KemP


12/20

7emastikan pranata hukum "ang adamendukung pembangunan SD4 "angmemberikan kepastian hukum

HarmonisasiKebijakan dan

!egulasi Dalam

PengelolaanSD4

7endorong terbentukn"a (ondasi bagipengurusan sumber da"a hutan "angsesuai prinsip negara hukum danmen"ejahterakan rak"at

Per$epatanPengukuhan

Ka#asan Hutan

7embangun legitimasi dan pengelolaanSD4 "ang berbasis rak"at!esolusi Kon@ik

Pemetaan Permasalahan dan

Komitmen Bersama

memetakan rencana aksi bersama


13/20


14/20

Pemetaan Permasalahan danKomitmen Bersama

Tema 1: persoalan regulasi dalam penataanruangRencana aksi : mendorong harmonisasi dan

rekonsiliasiPihak erkait


15/20

Penunjukan

Penataan batas Penetapan

Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama

Tema : persoalan pengukuhan ka!asan hutan

Permasalahan: pengukuhan tidak mampu menjadi penyelesaian hakatas tanah dan hutan

Penunjukan ka#asan hutansebagai dasar penentuan

ka#asan hutan merupakanperbuatan otoriter .Putusan

7K /2011, +n8entarisasisebelum penunjukan tidak

berjalan dengan semestin"a.PP /200

7ekanismepen"elesaian haktidak diatur tegas,

opsi pen"elesaianterbatas, pasal :


16/20


Tema : persoalan pengukuhan ka!asan hutan

Rencana aksi: mendorong agar pengukuhan ka!asan menjadi jalanpenyelesaian hak atas tanah dan hutan

$ihak #erkait(paya yang #elah

ilakukan'en!ana Aksi ke epan

Kementerian

Kehutanan

7embentuk tim tenurial

"ang bertugas untuk

membangun model

pen"elesaian kon@ik desa'

7elakukan re8isi terhadap PP /200, Permenhut P'0/2011 dan

Permenhut P'9/2010 sehingga a' menguatkan ke#enangan PBmisaln"a sebagai lembaga pen"elesaian hak di dalam penataan

batas ka#asan hutan, b' mengatur mekanisme "ang lebih tegas

tentang pen"elesaian hak dalam penataan batas, $' mengatur ruang

keberatan dalam penataan batas, d' mengatur mekanisme dan

anggaran kompensasi, e' menguatkan partisipasi indi8idu maupun

mas"arakat se$ara umum dalam penataan batas ka#asan hutan, e'

mengatur mekanisme untuk mengakomodir peta-peta partisipati('

$emerintah

Ka*upaten.Kt

a

7en"usun aturan daerah untuk mensosialisasikan setiap ren$ana

penataan batas dan membuka ruang partisipasi mas"arakat dalam

kegiatan penataan batas di #ila"ahn"a'

7empublikasi setiap hasil penatabatasan, baik itu Berita 4$ara

ata Batas .B4B, maupun peta penataan Batas'


17/20


Tema ": persoalan kon#ik

Permasalahan: pengelolaan $%& berbasimasy' terbatas

Pengelolaan Hutan oleh 7as"arakat

HutanProduksi

HutanProduksinon-i5in

Hutananaman

!ak"at.H!

H!7andiri

H!Kemitraan

HutanKemas"ara

katan.HKm

Hutan Desa

HutanProduksi-

i5in

Kemitraan

KonsesiPerum

Perhutani

PHB7Perhutani

Hutan&indung

HutanKemas"ara

katan.HKm

Hutan Desa

HutanKonser8asi

Kolaborasi onasi

Sumber6 7"rna SaItri .2012


18/20



Permasalahan: pengelolaan $%& berbasimasy' terbatas

Sumber6 !enstra Kemenhut 2010-201

Road ap orest Tenure, 2011

Skemaarget

.ha

Capaian 2010

4real Kerja .ha

+5in

&uas .ha ;umlah

Hutan Kemas"arakatan 2'000'000 9:'01, 3 1'911,3 11

Hutan Desa 00'000 13'31 10'310

Hutan anaman !ak"at 3'000'000 31'3: 0'1,:

Persoalan dalam regulasi "ang rumit, pembagianlahan "ang tidak berimbang dengan usaha besar,lokasi "ang kon@ik, dan pendampingan "ang tidak

optimal membuat $apaian opsi-opsi tersebut masihkurang optimal'


19/20



Rencana aksi: mengembangkan alokasi peman*aatan yangmembangun peran masy'

Pihak erkait


20/20

erima Kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi*ebsite6 ###'kpk'go'id

4lamat dan nomor-nomor kontak6 ;alan H!' !asuna Said Ka8' C1 ;akarta Selatan PE BoJ 9, ;akarta 10120 &aporan6 pengaduan kpk'go'id

elepon6 221-29:39 S7S60:119 atau 0::99

menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt

Documents