tinjauan teori dan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan kabupaten

7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

1/22

BAB III

METODOLOGI DAN PENDEKATAN

3.1 PENDEKATAN TEORI DAN PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT

PEMERINTAHAN

3.1.1. Tinjauan Pembentukan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan

Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Beberapa aspek yang

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ibukota Provinsi adalah aspek teknis, aspek

strategis dan aspek administratif (Ilhami, 1990:36-38)

Penjabaran dari ketiga aspek tersebut menghasilkan kriteria-kriteria penentuan

lokasi ibukota Provinsi, yaitu:

a. Aspek StrategisBahwa pemilihan lokasi ibukota Provinsi harus dipertimbangkan efisiensi di

dalam spend of controlpemerintahan, dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan

pembangunan regional, aspek kendali pemerintahan ini menyangkut kemudahan

hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan atau pusat kegiatan,

sedangkan kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan regional adalah

menyangkut pola atau strategi pengembangan kota-kota dan wilayah di

Provinsiyang bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun yang

termasuk aspek strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Kota atau lokasi yang dipilih sebaiknya mempunyai kemampuan tumbuh danberkembang, baik dalam pengertian sekarang maupun yang akan datang.

Faktor yang diperhitungkan dalam hal ini terdiri dari faktor yang menunjang

pertumbuhan ekonomu potensial yang dimiliki baik potensi sumberdaya

maupun sumberdaya alam yang dimiliki oleh calon lokasi.

2. Kota dan lokasi yang dipilih harus dapat berperan sebagai pusatpengembangan wilayah, baik untuk menciptakan pengembangan bagi wilayah


2/22

ProvinsiBanyuasin maupun pengertian untuk menciptakan pemerataan

perkembangan yaitu sebagai pusat pengembangan wilayah yang relatif kurang

berkembang. Faktor yang dapat dilihat dalam hal ini adalah hirarki kota-kota

yang ada dengan melihat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk,jumlah fasilitas serta tingkat daya hubungnya.

3. Kota atau lokasi yang dipilih diharapkan tidak bertentangan dengan strategipengembangan kota-kota dalam lingkup yang lebih luas, tapi harus

merupakan pengisian dari konsep tersebut.

b.Aspek teknisAspek teknis dalam penentuan lokasi merupakan salah satu faktor yang cukup

penting mengingat lokasi ibukota kabupetan harus mempunyai kemudahan

teknis seperti persediaan air, keadaan daya dukung tanah, persediaan tanah

kosong dan lain-lain bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan

ibukota kabupaten. Adapun yang dimaksud dengan aspek teknis ini adalah:

1. Kota atau lokasi yang dipilih adalah kota yang mudah menerimapembangunan sebagai ibu kota Provinsi seperti halnya ketersediaan lahan,

keadaan topografi, dan kemampuan tanah yang dapat mendukung

pembangunan kota.

2. Kota atau lokasi yang dipilih sebaiknya yang memiliki persoalan terkecilseperti banjir, erosi, dan bencana alam lainnya.

3. Kota atau lokasi yang dipilih harus lebih baik dalam penyediaan fasilitas danutilitas kota.

c. Aspek AdministratifBahwa pemilihan lokasi ibukota, harus mempertimbangkan kemudahanpengelolaannya, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, hankamnas dan lain-

lainnya. Aspek administratif berkaitan dengan aspek hukum, penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan. Aspek ini terdiri dari:

1. Kota atau lokasi yang dipilih memiliki total jarak fisik yang terkecil agarmudah terjangkau dari seluruh wilayah untuk kelancaran dalam pelayanan

pemerintahan.

2. Kota atau lokasi yang dipilih tidak terlalu dekat dengan Ibukota Musi Ilir agarlokasi tersebut dapat menjalankan fungsinya. Jadinya sebaiknya kota atau


3/22

dilokasi yang dipilih mudah dijangkau sari seluruh wilayah Provinsi untuk

pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya ibukota Provinsi berfungsi kompleks, artinya ibukota dapat

merupakan pusat administrasi pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan, pusat

jasa serta pusat kebudayaan. Penentuan suatu kota kecamatan sebagai ibukota

Provinsi bermula karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi atau kebudayaan,

baru kemudian fungsinya ditambahkan sebagai pusat administratif

kepemerintahan bagi daerah sekitarnya, dan hal ini merupakan karakteristik

umum dari pertumbuhan ibukota suatu wilayah (Mc. Gee, 1976:29-30).

Ibukota Provinsi dengan fungsinya sebagai pusat administrasi pemerintahan

terkait erat juga sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Sektor pemerintahan

disini harus dapat secara dominan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut mengikuti hirarki

administrasi pemerintahan sehingga antara pusat pemerintahan dengan pusat

pelayanan masyarakat terkait erat. Lokasi antara keduanya sangat

mempengaruhi hubungan keduanya, semakin dekat jarak kedua lokasi tersebut

maka semakin mudah pula bagi masyarakat untuk dapat memperoleh apa yang

diinginkan terhadap lokasi tersebut. Pusat pemerintahan tersebut terjadi karena

permintaan masyarakat akan pelayanan-pelayanan pemerintahan yang tidak

dapat mereka hasilkan sendiri; oleh semua golongan masyarakat yang berharap

banyak untuk dapat memperoleh pelayanan pemerintahan tersebut (Mc.Lean,

Mary; 1959:61)

Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Pemerintahan Provinsi

Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru maka diharapkan dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat

dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu

lokasi yang diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan di Tanjung Selor

sehingga dapat memberikan fungsi sebagai public service.

Dalam menentukan lokasi kota pusat pemerintahan Provinsi, persyaratan utama

yang harus dipenuhi adalah persyaratan fisik, dua persyaratan yang dianggap

paling penting dalam penentuan lokasi ibukota Provinsi (Vera Sari, 1997 : 8)

antara lain :

1. Calon lokasi daerah ibukota sebaiknya relatif datar dan bebas banjir


4/22

2. Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, maka daerah yang akandipilih sebagai calon ibukota harus strategis dan aksesible bagi kepentingan

pergerakan kegiatan-kegiatan administratif kota-kota kecamatan terhadap

ibukotanya.

3.1.2 Pembentukan Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 bahwa Otonomi Daerah

merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah

tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suatu daerah dilihat

berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya baik dari sumberdaya alam maupun

sumberdaya manusia. Selain itu pula daerah dibentuk berdasarkan kemampuan

ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan

pertimbangan lainnya (UU No 22/1999). Untuk melaksanakan otonomi daerahsecara berhasil guna dan berdayaguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka

titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah Provinsi yang berkedudukan

langsung kepada masyarakat (Didi Permadi : 18).

Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga secara

optimal dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut maka

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus benar-benar diterapkan sehingga

dapat diperoleh hasil yang berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat sehingga

kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan

oleh pemerintahan daerah itu sendiri.

3.1.3 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


5/22

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

terdapat prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain adalah:

a. Digunakannya asas desentralisasi; dekonsentrasi dan tugas pembantuan; Desentralisasiadalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah

kepada Daerah tonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah

Tugas Pembantuanadalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dandari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai

pembiayaan,sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan

kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya

kepada yang menugaskan.

b.Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan diDaerah Provinsidan Daerah Kota; dan

c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, DaerahProvinsi,Daerah Kota dan Desa.

Untuk lebih jelasnya asas-asas prnyelenggaraan pemerintahan di atas akan

diuraikan sebagai berikut (Tjokroanidjojo, 1974:39-54) :

1. Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung

jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan

kepada daerah baik yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula

perangkat pelaksanaannya asalah perangkat daerah itu sendiri, terutama dinas-

dinas daerah.

2. Dekonsentrasi

Penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh

perangkat pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-

urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah

menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat

baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur


6/22

pelaksanaan terutama instansi-instansi vertical, dikoordinasikan oleh kepala

daerah dalam kedudukan selaku perangkat pemerintah, akan tetapi

kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut, sepenuhnya

ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Tugas Pembantuan

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa tidak semua urusan pemerintahan

dapat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya, maka

beberapa urusan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi

berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan

pemerintah di daerah yang masih mempunyai wewenang dan tanggung

jawabnya atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan

perangkat pemerintah pusat di daerah, dan juga ditinjau dari segi dayaguna dan

hasilguna yang kurang dapat dipertanggung jawabkan apabila semua urusan

pemerintah pusat di daerah dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya, karena hal

itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Mengingat

sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut

sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan. Atas dasar petimbangan-

pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang No.22 Tahun 1999 memberikan

kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah

menurut asas tugas pembantuan.

3.2 TINJAUAN PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

Dalam suatu penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan suatu ibukota akan

berpengaruh terhadap beberapa kondisi. Kondisi yang akan terjadi antara lain

adalah terhadap limitasi atau batasan terhadap kondisi fisik alamiah seperti

kelayakan suatu lokasi untuk dijadikan lokasi kawasan pusat pemerintahan.

Beberapa prinsip yaang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan pusat

pemerintahan antara lain adalah (Joseph De Chiara dan John Hancock,1989):

1. Pemerintahan harus dapat menyediakan tempat dan memudahkan masyarakat

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efisien

kepada masyarakat dalam hal ini adalah berhubungan dengan bagaimana

menyediakan fasilitas pemerintahan yang tepat yang diperuntukkan bagi

sebagian besar masyarakat yang dilayaninya untuk memanfaatkan fasilitas

pemerintahan tersebut.


7/22

2. Dengan fungsinya sebagai public servise sudah seharusnya pemerintahn dapat

memberikan pelayanan kepada semua masyarakat di Provinsitersebut sebaik-

baiknya dan secara tepat, sehingga aktivitas tersebut harus berada tidak jauh

dengan jaringan jalan dan pusat pelayanan lainnya.

3. Bangunan pemerintahan harus berhubungan dan tidak terpisah sehingga dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

4. Lokasi pusat pemerintahan harus murah secara ekonomis dengan harga

minimal (kepemilikan lahan harus diperhatikan).

Perencanaan Fisik pada hakekatnya merupakan usaha untuk menjawab

perkembangan masyarakat yang menyangkut segi sosial, budaya, ekonomi dan

politik. Dalam suatu proses penetuan lokasi suatu kawasan dibutuhkan suatu

perencanaan fisik yang terinci yang dikaji baik itu dari berbagai aspek yang terkait

baik itu pada aspek kependudukan, pola tata guna lahan, aktivitas,dan lain

sebagainya.

Dalam pengertian secara harfiah lokasi adalah suatu area yang secara umum dapat

dikenali atau dibatasi dimana terjadi suatu kegiatan tertentu (Myra P Gunawan,

1977:151-167). Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa teori lokasi merupakan

usaha-usaha untuk memperoleh pedoman dalam penentuan lokasi kegiatan atau

dalam usaha untuk dapat mengisi ruang dengan efisien.

Dalam menentukan lokasi suatu kegiatan yang perlu dipertimbangkan adalah ciri-

ciri kegiatan dalam arti bagaimana kehidupan kegiatan tersebut; bagaimana

kaitannya dengan kegiatan lain, apa yang diperlukan bagi kelangsungan kegiatan

tersebut, siapa yang dilayani dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal

diatas maka dalam penentuan lokasi akan didapat suatu lokasi yang diharapkan

dapat menunjang kebutuhan terhadap kegiatan tersebut. Akan tetapi ciri-ciri

kegiatan juga akan menunjukkan faktor-faktor mana yang dominan atau

menentukan peletakan lokasinya. Selain itu juga karakteristik dari suatu daerah juga

merupakan hal-hal dasar dimana kegiatan itu akan berlangsung. Karakteristik

daerah tersebut antara lain adalah :

keadaan topografis-geografis jaringan jalan yang ada, dll.


8/22


9/22

beberapa kota yang telah maju keteraturannya seperti Jakarta misalnya

penentuan pos polisi, pemadam kebakaran, dan sistem didistribusikan

berdasarkan kepada fungsi kawasan yang akan dilayaninya.

Selanjutnya ada juga jenis fungsi pelayanan umum yang penyebarannya tidak

didasarkan kepada kawasan spesifik maupun wilayah pelayanan, melainkan

didasarkan kepada kepentingan seluruh kota. Sekalipun distribusi tata ruang

fungsi pelayanan mempunyai kaitan langsung dengan distribusi obyek atau

komponen fisik, masih ada masalah khusus yang menyangkut perencanaan fisik

ini. Perencanaan fisik fungsi-fungsi itu biasanya sangat kompleks dan sering

memerlukan suatu tinjauan ke depan mengenai fungsi-fungsi pelayanan umum

secara menyeluruh, sehingga pendistribusian setiap fungsi kegiatan harus

dipertimbangkan.

4. Distribusi Tata Ruang AktivitasDistribusi tata ruang aktivitas mempunyai kaitan dengan peraturan peruntukan

dan pemrograman pembangunan pemerintahan kota seperti Kotamadya, Kota

Provinsiatau Kota Administratif. Dalam hal ini peraturan peruntukan yang

didasarkan kepada kegiatan pemerintah dalam hal peruntukan tanah, akan

memerlukan peraturan dan tindakan khusus. Sedangkan pemrograman adalahberdasarkan kegiatan yang mendorong tindakan-tindakan pembangunan secara

spesifik.

Pendistribusian tata ruang berbagai kegiatan secara umum tidak terlepas dari

pendistribusian secara tata ruang dari obyek-obyek dan kegiatan fungsional

tertentu. Gambaran yang memisahkan antara distribusi tata ruang dari

berbagai kegiatan kota, obyek-obyek perkotaan serta kegiatan fungsional

khusus hanyalah karena adanya permasalahan-permasalahan khusus yang

menyangkut lingkup masing-masing. Distribusi kegiatan perkotaan secara

keseluruhan di dalam perencanaan fisik kota diwujudkan dalam bentuk pola

tata guna tanah.

5. Distribusi tata Ruang Sasaran dan Tujuan PembangunanAdakalanya di dalam suatu proses perencanaan distribusi tata ruang sasaran

dan tujuan pembangunan ini dikatakan sebagai rencana strategi. Distribusi tata

ruang sasaran dan tujuan pembangunan kota ini akan merupakan suatu polakebijaksanan pokok dari suatu perencanaan fisik. Pendistribusian sasaran dan


10/22

tujuan serta cara pencapainanya dapat dilakukan dari berbagai aspek kegiatan

kota secara terpadu, misalnya kawasan perumahan atau kawasan pusat kota

dengan kawasan kegiatan perdagangan, dengan sistem jaringan jalan, atau

dengan kegiatan-kegiatan khusus seperti pusat rekreasi, taman atau pusatpemerintahan.

Dengan terpolanya distribusi aspek-aspek tersebut maka dalam penentuan

lokasi suatu kawasan maka baik proses maupun hasilnya akan memudahkan

dalam menetukan kegaitan apa yang sesuai dengan karakteristik daerah yang

ada. Penentuan lokasi merupakan suatu bagian dalam perencanaan fisik

sehingga segala aspek yang terkait dalam perencanaan fisik itu harus dijadikan

bahan pertimbangan.

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi adalah pusat kegiatan

pemerintahan Provinsi harus mempunyai fungsi pemerintahan antara lain

mencakup:

Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pembinaan pembinaan kehidupan masyarakat

Fungsi pembinaan

Pemilihan Kabupaten sebagai ibukota pemerintahan dari Provinsi Kalimanan

Utara tersebut harus dilihat secara menyeluruh sehingga dapat memenuhi

persyaratan tersebut. Kabupaten Bulungan secara keseluruhan membentuk

pola tata ruang yang linier dengan rektanguler pada pusat kota yang ada.

Sedangkan sub pusat kegiatan kota berbentuk kegiatan perdagangan. Disekitar

pusat kota ditempati oleh masyarakat dengan pola penyebaran permukiman

mengikuti pola jaringan jalan.

Fungsi pelayanan terhadap wilayah yang ada saat ini di Bulungan cenderung

merupakan pelayanan lokal untuk tingkat kecamatan. Pelayanan tersebut

dicirikan oleh kegiatan atau fasilitas-fasilitas pasar, pendidikan, dan kesehatan,

yang skala pelayanannya relatif untuk lingkup kecamatan. Penetapan

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi,

dengan skala pelayanan wilayah Provinsi akan merupakan pengembangan yang

baru.


11/22

Pengembangan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan akan diikuti oleh

perkembangan fungsi kegiatan yang meliputi:

Kegiatan semi pemerintahan Kegiatan jasa, komersial, dan sosial Permukiman perkotaanAkan tetapi semua kegiatan tersebut harus ditunjang pula dengan penyediaan

prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan tersebut. Sedangkan bentuk

kegiatan yang mencirikan fungsi utama pemerintahan adalah:

Kantor Gubernur dan aparat pemerintahan daerah Kantor-kantor dinas/Instansi Otonomi Provinsi, seperti Dinas Pekerjaan

Umum (Bina Marga, Cipta Karya dan pengairan), Dinas Kesehatan,

Organisasi Puskesmas, Dinas Pendidikan Nasional, dst

Kantor-kantor Instansi Vertikal Tingkat Provinsi, seperti Badan PengawasDaerah, Bappeda, Badan Pengelola Keungan Daerah, dll

Bentuk-bentuk kegiatan semi-pemerintahan adalah badan-badan atau

organisasi-organisasi yang keberadaannya pararel dengan pemerintahan

Provinsiartau wilayah tingkat Provinsi,seperti:

Organisasi politik, organisasi masyarakat Pramuka Organisasi profesi Lembaga keagamaan, adat/budaya dan sebagainyaBentuk-bentuk kegiatan komersial dan jasa yang sifat utamanya, baik yang

dikelola oleh swasta/masyarakat maupun pemerintah, yang meliputi:

Jasa Komersial : Kegiatan jasa yang sifat utamanya komersial sepertiperdagangan, pengangkutan, komunikasi, hotel dan restoran, dan

sebagainya, yang umumnya dikelola oleh swasta/masyarakat atau

pemerintah melalui badan usaha.

Jasa Sosial : Kegiatan-kegitan jasa yang sifat pelayanan utamanya adalahsosial atau non-komersial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan


12/22

sosial lainnya yang umum dikelola oleh pemerintah (sebagai sektor publik)

dan juga oleh masyarakat melalui organisasi sosial, yayasan dan lain-lain.

Permukiman perkotaan terutama dicirikan oleh keberadaan atau

perkembangan bangunan/kawasan perumahan untuk penduduk kota

(pemukiman). Pembangunan perumahan tersebut dapat berupa pembangunan

rumah secara individual atau pembangunan oleh pengembangan (developer).

Fungsi besaran/ukuran dan bentuk kota yang dikembangkan membutuhkan

sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dimulai dari sarana dan

prasarana dasar kota, yaitu :

Air bersih Drainase Pengelolaan limbah Pengelolaan sampah Listrik Telekomunikasi Jaringan jalan

3.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

PROVINSI

Secara umum telah dijelaskan bahwa fungsi yang akan ditentukan adalah sebagai

pusat kegiatan administrasi dan pemerintahan yang ditunjang oleh fungsi yang tidak

jauh beda dengan fungsi kota pada umumnya (TG.Mc.Gee, 1976:29-30). Dalam

penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan ini sebenarnya banyak faktor yang

dapat dipertimbangkan, namun untuk studi ini pemilihan faktor akan dibatasi

sehubungan dengan kemungkinan pelaksanaan fungsi dan pembangunan ibukota

berdasarkan keadaan daerah di Kabupaten Bulungan.

Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan ini dilihat berdasarkan

karakteristik fisik dan sosial yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu

diperlukan suatu analisis pola fisik kawasan. Data yang diperlukan itu meliputi

antara lain sebagai berikut (Djoko Sujarto 1999, 47-48):


13/22

a. Pola penggunaan Tanah

Pertama yang sangat penting adalah peta penggunaan tanah (land use), yaitu

peta yang menunjukkan pola penggunaan tanah untuk berbagai macam kegiatan

fungsional perkotaan, seperti kawasan perumahan, perdagangan, pemerintahan,

industri, jalur hijau, ruang terbuka dan tanah kosong dan bangunan umum.

b. Jaringan Utilitas Umum

Peta jaringan utilitas umum yang mencakup jaringan air bersih, jaringan

pembuangan dan drainase, jaringan gas, jaringan listrik, dan jaringan

telekomunikasi.

c. Pola Transportasi

Peta jaringan jalan yang menunjukkan berbagai klasifikasi teknis, klasifikasi

fungsi, serta kondisi setiap jalan. Macam-macam fasilitas angkutan umum,

terminal dan perhentian bus. Masalah lalu lintas seperti kemacetan, rambu-

rambu, volume lalu lintas, dan tingkat kecelakaan.

d. Kondisi Fisik Lingkungan

Peta yang menggambarkan kondisi struktur dan lingkungan secara keseluruhan.

Dalam peta ini harus dapat ditunjukkan kondisi struktur bangunan maupun suatu

kawasn fungsional secara keseluruhan, perumahan, pusat perdagangan,

bangunan umum, industri dan lain-lain.

Dari penilaian kondisi ini harus dapat dikemukakan suatu analisis bagian mana

yang dapat dipertahankan, dipelihara, dibongkar, atau dikembangkan.

Adapun tujuan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten

Bulungan adalah agar secara efektif dan efisien dapat memberikan pelayanan

pemerintahan kepada masyarakat sehingga fungsi sebagai public service dapat

terpenuhi secara optimal. Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan

itu sendiri terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan

lokasi (Vera Sari, 1997:9) antara lain adalah:

1. Faktor Tanah

Sebagai ibukota yang dipindahkan menuju suatu lokasi baru, termasuk segala

perlengkapan dan kegiatannya sebagai pusat pemerintahan ibukota,

diperlukan suatu areal yang cukup luas, tanah yang relatif mudah dan murah


14/22

dibebaskan, serta sedapat mungkin tidak merusak lingkungan alam dan

kegiatan penduduk yang telah ada.

2. Tersedianya Fasilitas Sosial

Faktor ini memperhitungkan 2 pemikiran:

a. Pembuatan fasilitas baru sebagai sarana kehidupan penduduk yang akan

dipindahkan relaif lebih besar biayanya dibandingkan dengan

mengingkatkan pelayanan fasilitas yang ada.

b. Sebagai faktor pengikat penduduk pendatang, sebagai akibat

dipindahkannya segala kegiatan pemerintahan kabupaten. Pada awal

pemindahannya, fasilitas pelayanan yang primer ini benar-benar

merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan.

3. Faktor Sarana Angkutan Umum

Dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan maka peranan tersedianya

sarana angkutan umum merupakan kebutuhan primer. Makin tinggi jumlah

sarana angkutan makin tinggi mobilitas yang dapat dicapai.

4. Jaringan Jalan

Penilaian jaringan jalan ditekankan pada kemungkinan pembangunan jaringan

jalan di masa yang akan datang. Makin besar jumlah/panjang jalan yang

tersedia akan semakin menguntungkan. Pemanfaatan jaringan jalan yang

telah ada akan semakin menguntungkan dari segi kemungkinan pembiayaan.

5. Kondisi Ekonomi

Dukungan fungsi ekonomi harus cukup kuat, hal ini dilihat dari:

a.Nilai produk per kapita, dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untukmengembangkan fungsi ekonomi kotanya di masa yang akan datang

b. Nilai produk pertanian atau non pertanian, dikaitkan dengan sumberutama kegiatan penduduk dahn kemungkinan pengembangan kegiatan

yang heterogen dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan pengembangan pusat pemerintahan tersebut cenderung akan

terjadi pula ekspansi ruang kearah pinggiran, terutama diawali dari arah pusat kota,

baik berupa kegiatan komersial maupun perumahan. Walaupun kecenderungan

ekspansi berupa ekstensifikasi ke pinggir, namun dalam beberapa kasus dapat saja


15/22

terjadi intensifikasi pemanfaatan ruang, terutama oleh kegiatan-kegiatan komersial.

Sebagian persiapan/antisipasi perkembangan lebih lanjut, maka kawasan pinggiran

dipersiapkan untuk tindak ekstensifikasi wilayah terbangun.

Unsur-unsur dasar dalam perencanaan fisik suatu kawasan yang perlu diperhatikan

dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan antara lain adalah (Djoko

Sujarto; 62-71:1985)

- letak geografis- keadaan topografis- keadaan vegetasi- keadaan hidrologi- geologi dan kemampuan lahan- sumber daya alam dan ketenagaan- pola penggunaan tanahdengan pertimbangan tersebut maka aspek-aspek tersebut maka diharapkan akan

dapat menyediakan lahan guna menempatkan serta melayani pembangunan

masyarakat dengan segala kegiatan usahanya dan kegiatan sosial budayanya.

Selain itu juga pertimbangan terhadap faktor penentuan lokasi pusat pemerintahan

juga harus memeperhatikan kondisi-kondisi yang terdapat di lokasi antara lain (G.H

Knibbs, F.R AS; 62-112:1901):

1. Aspek topografi menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi untukmendukung pembangunan bangunan-bangunan perkantoran

2. permukaan tanah dan keadaan tanah3. kondisi sumber air4. Penyediaan jaringan air bersih5. penyediaan jaringan drainasePemilihan lokasi bagi kawasan pusat pemerintahan agar dapat dimanfaatkan secara

berdayaguna ditentukan berdasarkan faktor fisik dan sosial antara lain adalah

(James Sturgis Pray; 1914) :

1. Faktor alamiah yang dipengaruhi oleh iklim dan topografi lokasi


16/22

2. Tersedinya fasilitas-fasilitas bagi penunjang perkembangan kawasan antara lainadalah fasilitas transpotasi, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi

3. Faktor kependudukan dalam hal ini dengan melihat pola guna lahan dimanamasyarakat melakukan aktivitasnya seperti pemukiman penduduk,

perdagangan,industri, pendidikan dan sebagainya.

4. pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sumber keuangan untukmemperhitungkan ketersediaan lahan dalam hal ini adalah harga lahan yang

ada.

Selain beberapa hal diatas, penentuan lokasi pusat pemerintahan memiliki kaitan

dengan standar mengenai luas lingkup pelayanan yang disesuaikan dengan besar

kecilnya unit satuan yang dilayani.

.....Penentuan lokasi ini akan meliputi pemilihan dan analisa letak (site selection

and site analysis), termasuk di dalamnya studi tentang keadaan topografi, pola

penggunaan tanah sekarang, hubungan dengan pusat-pusat kegiatan penduduk

maupun kegiatan sosial ekonomi yang telah ada dan direncakan, jaringan jalan,

perhitungan-perhitungan perekonomian perdagangan, dan lain lain. (Myra

P.Gunawan, 1977:186)

Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan juga diperlukan

pertimbangan terhadap topografi atau bentuk dasar permukaan tanah. Kriteria

topografi sendiri antara lain adalah ketinggian diatas permukaan air laut, orientasi

topografi dan kemiringan lereng. (Joseph De Chiara dan Lee E Koppelman, 4:1994).

Bentuk dasar permukaan tanah atau struktur topografi suatu tapak merupakan

sumber daya visual dan estetika yang angat mempengaruhi lokasi dari berbagai tata

guna tanah serta fungsi rekreasi, intrefretatif dan sebagainya. Pemahaman

terhadap struktur topografi tidak hanya memberi petunjuk terhadap pemilihan

lokasi untuk jalan dan rute lau lintas alam tetapi juga menyatakan susunan

keruangan terhadap lokasi. (Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, 1994:3)

Selain itu juga topografi sangat dibutuhkan dalam pemilihan lokasi bagi kawasan

pusat pemerintahan dengan tujuan untuk melihat kondisi dari lokasi. Semakin datar

lokasi maka semakin besar daya dukung terhadap bangunannya.

Untuk kepentingan pembangunan dan pengaturan guna lahan, perlu ditunjang

oleh karakteristik topografis yang baik, yang menyangkut kemiringan lahan yang


17/22


18/22

Ketersediaan lahan yang luas dapat menjadi pertimbangan dalam pennetuan lokasi

kawasan pusat pemerintahan ini, hal ini dikarenakan pada akhirnya lahan dapat

menyediakan ruang bagi bangunan-bangunan pemerintahan dan fasilitas-fasilitas

penunjang lainnya. (Alfred Agache; 1912)

Menurut Davis G Epstein dalam pembangunan suatu kawasan harus

memperhatikan hubungan dengan kota-kota dan pusat-pusat lainnya di dalam

wilayahnya (Davis G Epstein, 1073:26-83). Dalam hal ini faktor prasarana dapat

merupakan potensi perhubungan yang besar (Sumitro Maskun, 1975:33). Ini berarti

bahwa suatu kawasan pusat pemerintahan harus terletak pada lokasi yang mudah

dicapai.

Untuk menunjang fungsinya sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, maka

lokasi harus menyediakan fasilitas dan utilitas untuk kehidupan sehari-hari (lembaga

Affliansi Penelitian dan Industri ITB 1976:7-8). Dan menyediakan kesempatan kerja,

sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Panudju sebagai berikut:

Bahwa tanpa ada fasilitas sosial dan utilitas yang cukup baik, orang akan

mendapatkan kesukaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

Selain itu penyediaan fasilitas prasarana dan sarana tersebut akan menentukan

perkembangan dari perkotaan tersebut. Dimana penyediaan prasarana tersebut

dapat membantu kelancaran penduduk untuk memperoleh pelayanan terhadap

administrasi pemerintahan. Prasarana yang harus tersedia di lokasi adalah berupa

jaringan pipa air minum, jaringan, listrik, jaringan air limbah, sistem persampahan,

dan darinase (Djayadinata, D.T; 1992). Pembangunan tidak dapat berjalan dengan

lancar jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor

potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah

perkotaan dan pedesaan. (Djayadinata, D.T; 1992:25)

Menurut Cristie L. Waite bahwa lokasi sebagai pelayanan kepada masyarakat umum

bagian yang berat yaitu pada penyediaan atau mempersiapkan pemanfaatkan

terhadap air tanah atau permukaan dan dalam penyediaan saluran air limbah.

Daya hubung antara satu lokasi ke lokasi lainnya sangat dibutuhkan untuk

memperlancar aktivitas penduduk baik itu dari ketersediaan jaringan jalan, status

dan fungsi jalan, kondisi jalan dan jarak yang akan ditempuh terhadap lokasi yang

akan dituju (Rushton, 1973:41-63). Tingkat daya hubung antara Zona yang satudengan yang lain akan berbeda, karena hal ini didasarkan atas pertimbangan jarak


19/22

capai dan faktor kegiatan yang akan berkembangan dalam hal ini adalah kegiatan

pemerintahan.

Selain itu juga dalam pertimbangan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan

bahwa kawasan tersebut harus berada dekat dengan pusat pelayanan dan bisnis di

kota tersebut, tapi bukan berarti berada di lingkungan tersebut dan lokasi tersebut

juga harus ditempatkan dekat dengan jaringan jalan arteri (James W.R Adams,175-

176: 1952).

Bangunan pemerintahan yaang menjadi satu kawasan dari kota harus memiliki

akses yang mudah untuk menghubungkan dengan pusat-pusat yang akan

dilayaninya( Wernekke;64-163:1909). Pusat pemerintahan harus didukung

dengan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan dengan pusat kota.

(Cheveland;1973)

Lingkungan yang baik yang dibutuhkan bagi lokasi kawasan pusat pemerintahan

adalah lokasi yang tidak mudah banjir dan jauh dari hambatan seperti bencana alam

lainnya . Selain itu pula kualitas lingkungan ini dapat dilihat dari tidak tercemar oleh

limbah lingkungan. Menurut Alfred Agache bahwa dalam pemilihan lokasinya lahan

yang dibutuhkan adalah lahan yang tidak mudah terkena banjir. Dalam penilaian

kualitas lingkungan itu sendiri kriteria kualitas lingkungan yang baik adalah bahwalingkungan tidak mudah tercemar baik itu oleh polusi udara maupun limbah air dan

terdapat fasilitas-fasilitas seperti MCK,TPS, jamban, dan sebagainya. Untuk kriteria

sedang, kriteria kulitas lingkungan dapat dilihat dengan tidak mudah tercemar

seperti banjir dan polusi yang terdapat diperkotaan baik air dan udara. Sedangkan

untuk kriteria buruk bahwa lokasi tersebut mudah tercemar baik itu dari limbah air

maupun polusi udara. Selain itu pula sebagian besar terdiri dari perumahan kumuh

dengan padat penduduknya.

Dari uraian di atas maka pertimbangan atau faktor penentu yang telah dikaji

terhadap penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan baik ditinjau menurut

pandangan pandangan ahli perencanaan maupun dari kebijakan yang telah ada,

maka dapatlah ditentukan kriteria penentuan lokasi kawasan yang digunakan untuk

menentukan lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Bulungan dengan melihat

faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi fisik (faktor tanah/topografi)2. Sumber Daya Air


20/22

3. Ketersediaan Lahan4. Tata guna lahan perkotaan5. Status Tanah6. Aksesibilitas7. Kelengkapan Prasarana Dasar8. Kualitas Lingkungan

3.4 METODE PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

3.4.1 Metode Overlay dalam SPANS (Spatial Analysis System) Terhadap AnalisisKesesuaian Lahan

Dalam analisis fisik dasar pada penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan

Kabupaten Bulungan menggunakan metode tumpang tindih dalam Spatial Analysis

System (SPANS) yang merupakan bagian dari metode Geography Information

System (GIS). Tumpang-tindih merupakan metode yang cukup pentingdalam analisis

geografis. Pada dasarnya tumpang tindih dilakukan untuk membandingkan nilai-

nilai klasifikasi pada peta yang kemudian menghasilkan peta baru dengan nilai

kalasifikasi tertentu.

Tumpang-tindih yang terdapat pada SPANS terdiri dari empat fungsi-fungsi pokok.

Pertama, tumpang tindih dua peta sederhana yang terdiridari tiga tipe : impose, join

atau stamp. Pada tumpang-tindih ini, satu peta (layer/tematik diutamakan/

didahulukan dari peta yang lain. Kedua, yaitu tumpang tindih matriks. Merupakan

metode tumpang-tindih dua peta yang sangat handal, karena hasil nilai klasifikasi

dari tiap-tiap irisan dua peta yang ditumpang-tindih dapat teridentifikasi. Yang

ketiga yaitu tumpang tindih indexing, yang merupakan satu-satunya metode

tumpang tindih pada SPANS yang memungkinkan dilakukan pembobotan. Tumpang

tindih indexing ini banyak digunakan untuk peta-peta kesesuaian. Yang terakhir,

merupakan fasilitas penunjang dalam tumpang tindih, yaitu reklasifikasi.

Reklasifikasi ini memungkinkan pemakai menggabungkan kelas-kelas tertentu pada

peta dari kelas-kelas yang sudah ada, sesuai dengan kebutuhan.

Metode tersebut digunakan dalam penentuan lokasi yang sesuai untuk kawasan

pusat pemerintahan provinsi di Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk


21/22

memberikan penilaian terhadap kesesuaian lahan. Identifikasi kesesuaian lahan bagi

aktivitas pemerintahan pada dasarnya merupakan gambaran terhadap kondisi fisik

sehingga aktivitas tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

Penekanan terhadap aspek fisik membawa konsekuensi bahwa penilaian kesesuaianlahan hanya terkait dengan karakteristik fisik eksisting wilayah tersebut. Asumsi

utamanya adalah bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, karakteristik fisik

suatu wilayah mencerminkan suatu areal merupakan wilayah potensi, kendala, dan

limitasi bagi suatu aktifitas (use) tertentu. Berdasarkan karakteristik lahan, untuk

suatu penggunaan lahan tertentu maka dikenal:

(1) lahan yang mungkin dikembangkan (wialyah potensi);(2) lahan yang mungkin dikembangkan, tetapi dengan konsekuensi fisik dan

ekonomis (wilayah kendala) dan;

(3) lahan yang sama sekali tidak mungkin dikembangkan (wilayah limitasi).Oleh karena fungsi kegiatan yang digunakan dalam studi ini adalah pusat

pemerintahan, maka kriteria-kriteria kesesuaian yang digunakan selanjutnya

merupakan kriteria untuk penilaian kesesuaian lahan bagi kawasan pusat

pemerintahan yang sesuai. Sementara dalam penilaian kesesuaian lahan yang

dilakukan dalam studi ini lebih ditekankan pada aspek fisik. Untuk mencapai hasil

tersebut maka metode yang digunakan adalah metode overlay (tumpang tindih)

terhadap peta-peta tematik tertentu.

Pada dasarnya, dalam melakukan identifikasi kesesuaian lahan bagi penentuan

lokasi kawasan pusat pemerintahan yang dilakukan dalam studi ini terdiri dari

tahapan sebagai berikut:

Tahap 1, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Relevan

Identifikasi terhadap faktor-faktor yang relevan pada dasarnya merupakan

tahap yang paling penting dan harus di[ertimbangkan secara hati-hati dan

mendalam. Beberapa kriteria, klasifikasi, preferensi atau penekanan dalam

pemilihan faktor-faktor tersebut dapat berbeda untuk beberapa kasus

(Gollany, 1976:82). Kriteria fisik berbeda dengan kriteria sosial ekonomi,

lingkungan atau politis. Setelah mendapatkan faktor-faktor yang

diperlukan, maka peta-peta yang telah diproses dalam GIS melalui

digitalizing, transformasi dan manipulasi.


22/22

Tahap 2, Penilaian Elemen-Elemen Faktor Kesesuaian Lahan

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi terhadap masing-masing faktor.

Klasifikasi dilakukan berdasarkan tingkat kesesuian elemen tiap faktor

terhadap kriteria penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan. Setelah

mendapatkan klasifikasi dan penilaian pada tiap elemen dari masing-

masing faktor, maka informasi-informasi tersebut ditransfer ke peta-peta

yang telah didigitasi dalam GIS. Dengan fasilitas reklasifikasi dan updating,

peta-peta yang telah di digitasi tersebut dimanipulasi hingga kesesuaian

dengan informasi-informasi yang telah didapat.

Tahap 3, Overlay Untuk Mendapatkan Peta Kesesuaian Lahan

Peta-pata yang telah ditransformasi ke dalam GIS selanjutnya di tumpang

tindih (overlay) untuk mendapatkan peta kesesuian lahan. Penggunaan

metode Saaty dalam studi ini juga mengakibatkan prosedur tumpang tindih

diawali dari hirarki tertinggi, yang kemudian dilanjutkan yang lebih rendah.

tinjauan teori dan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan kabupaten

Documents