parangtritis riset

7/23/2019 parangtritis riset

1/33

1 | Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARAWISATA

PARANGTRITIS :

Studi Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Budaya

Aryan Torrido

Abstract

Development of tourism in an area is sectoral abroad activity because

related to many aspects of human life, so it will impact to the local

community. The case of the study focus on 3 things, they are (1) what the

shape of the community participation, (2) social, economy and culture effect

especially on occupation and tradition on cooperate alteration, and (3) the

policy of the government on tourism programs.

Participation of Parangtitiss community are on economically activity

and participate on support to governments tourism policy directly or not.

On the other hand, development of tourism was impact to social and

economy especially alteration on occupation that lead changing on economy

structure from agriculture to trade and service structure. It is specially

happened in orchard of Mancingan as the center of tourism activity, involve

all the orchards in village of Parangtitis yet. The impact on the other

orchards became smaller if the location is far from orchard of Mancingan In

social and culture, the alteration is on cooperate that is on the

implementation model and difference articulation in orchard ofMancingans community especially Depok. The other impact is the

appearance of culture innovation in orchard of Mancingan that could be

viewed as awareness of the community about how important of tourism in

their life. In the bad side, development of tourism was also increase the

prostitute that had negative effect on children and teenagers of the villages

moral. The tourism policy of the government was support the community on

trade, service and implementation on Sapta Pesona Programs. However,

policy of the government on using and preservation the tourism object in

Parangtitis is normatively, it means the implementation is not really real.

Key Words: development, occupation and participation

A. Pengembangan Pariwisata

Sampai tahun 1980-an Parangtritis sebagai suatu objek wisata belum

berkembang maju, sehingga pengunjung yang datang pun masih terbatas. Hal ini

antara lain karena kendala sarana transportasi, keterbatasan fasilitas penunjang di

Parangtritis, serta publikasi yang masih terbatas. Untuk mencapai Desa

Parangtritis, pengunjung harus menyeberangi Sungai Opak dengan menggunakan


2/33


getek atau sampan yang dibuat secara sederhana dengan teknologi masyarakat

setempat. Getekini dipergunakan saat-saat musim hujan sehingga permukaan air

Sungai Opak naik yang menyebabkan sulit diseberangi tanpa sarana getek

tersebut. Pada saat musim kemarau sungai ini dapat diseberangi tanpa

menggunakan getek, sekalipun pengunjung harus membuka sepatu dan

menyingsingkan celana sebelumnya. Jalan alternatif ke Parangtritis memang ada

tetapi dengan jarak tempuh yang lebih lama, yaitu melalui Imogiri dan Desa Siluk

dari arah timur Parangtritis. Sementara itu Desa Parangtritis masih merupakan

desa yang belum diolah sebagai daerah tujuan wisata, sehingga belum memiliki

fasilitas penunjang yang memadai seperti losmen dan warung makan atau

restoran.

Pada tahun 1989, sejalan dengan meningkatnya pembangunan di

berbagai sektor oleh pemerintahan orde baru, pembangunan jalan raya dari

Yogyakarta langsung ke Parangtritis telah diselesaikan sekaligus dengan

pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Opak di Desa Kretek. Dengan

demikian hambatan dari aspek sarana transportasi telah hilang, karena Parangtritis

sudah dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang tidak lama. Sejak itu

Desa Parangtritis mulai berkembang sebagai daerah tujuan wisata, yang

berdampak pada semakin banyaknya pengunjung ke daerah wisata tersebut.

Di samping pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan

jembatan, pemerintah juga membangun sarana-fasilitas penunjang di sekitar

obyek wisata Parangtritis untuk meningkatkan daya tariknya sebagai obyek wisata

disamping untuk maksud merangsang investor lebih banyak terlibat dalam

pengembangan daerah wisata Parangtritis tersebut. Berbagai sarana fasilitas yang

diwujudkan pemerintah dalam rangka menunjang program Visit Indonesia Year

1991 adalah : (1) Gardu pandang 2 buah, yang terbuat dari konstruksi beton 7 x

7 m, terletak di sisi jalan trap-trapan tangga menuju Goa Jepang. (2) Pendapa

joglo 2 buah, yaitu Pendapa Joglo Parangtritis dan Pendapa Joglo Parangkusuma,

yang disewakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan tertentu oleh warga masyarakat

pengunjung. (3) Parkir bus atau disebut juga parkir trayek, yang berfungsi sebagai

tempat parkir kendaraan-kendaraan trayek umum yang mengangkut penumpang


3/33


umum. (4) Monumen Panglima Besar Sudirman sebagai monumen peringatan atas

peristiwa gerilya yang dilakukan oleh Jendral Sudirman pada masa-masa perang

kemerdekaan tahun 1945-1949, dimana pada tempat tersebut Jendral Sudirman

dan pasukannya pernah menetap. Monumen ini mengisi plasa yang berada di

pinggiran jalan raya menuju pantai Parangtritis, dan pelataran monumen kadang-

kadang dipergunakan sebagai tempat panggung hiburan. (5) Arena pacuan kuda

yang masih bersifat sederhana. (6) Pengembangan obyek-obyek wisata ziarah

yang berupa perbaikan jalan tangga menuju makam Syekh Bela-Belu dan Syekh

Maghribi, dan pengadaan pagar serta bangunan untuk para peziarah ke komplek

Petilasan Cepuri Watu Gilang Parangkusumo. (7) Gapura sebagai pintu gerbang

masuk ke kawasan wisata Parangtritis yang sekaligus berfungsi sebagai Tempat

Pemungutan Retribusi (TPR) oleh petugas pemerintah.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak hanya

memperkuat daya tarik Parangtritis sebagai tempat tujuan wisata, tetapi sejalan

dengan bertambah besarnya jumlah wisatawan yang datang telah mendorong para

investor atau pemilik modal untuk ikut terlibat mengembangkan kegiatan

pariwisata di Parangtritis. Jika sebelumnya hanya terdapat beberapa losmen dan

warung makan sederhana di Parangtritis, maka secara perlahan telah muncul

berbagai losmen atau hotel dan warung makan dengan kualitas yang lebih baik di

sekitar obyek wisata tersebut. Data terakhir dari Monografi Desa Parangtritis

tahun 2010, terdapat 8 hotel, 181 losmen, dan 178 rumah makan atau restoran di

Desa Parangtritis. Di samping itu telah muncul kesempatan-kesempatan kerja

yang baru yang mengundang keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk

kegiatan ekonomi, sehingga menumbuhkan bangunan-bangunan baru sebagai

tempat usaha yang berupa kios atau warung souvenir, tempat mandi dan WC, dan

area parkir.

Di Depok, salah satu dusun yang terdapat di Desa Parangtritis, sejak lama

dikenal sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau tempat transaksi antara para

nelayan dengan pembeli yang umumnya adalah pedagang-pedagang atau bakul

ikan. Sejak tahun 2000 TPI ini berkembang menjadi lebih ramai seiring dengan

dibangunnya jalan raya menuju pantai tempat TPI tersebut. Para wisatawan


4/33


tertarik mendatangi TPI tersebut karena di samping untuk melihat keindahan laut

dan pantai, mereka juga bisa menyaksikan kegiatan para nelayan saat turun dari

laut, serta bisa membeli dan memasak untuk makan di sana. Perkembangan wisata

di Dusun Depok telah mengundang munculnya beberapa warung makan di sekitar

TPI tersebut, di mana para wisatawan setelah membeli dengan memilih sendiri

ikan yang disukai dapat memanfaatkan jasa dari warung makan untuk memasak

dan menghidangkannya.

Pengembangan kawasan pariwisata Parangtritis ini telah berhasil menarik

wisatawan yang lebih besar sehingga pada tahun 1995 tercatat 1.477.044

wisatawan yang datang ke Parangtritis. Jumlah wisatawan yang datang ini selalu

berubah dari tahun ke tahun, karena arus wisatawan yang masuk sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor keamanan, sosial politik dan

ekonomi. Krisis moneter tahun 1997 dan krisis politik nasional tahun 1998 telah

menurunkan jumlah wisatawan masuk ke Parangtritis menjadi 1.282.700 dan

1.024.017 wisatawan. Data terakhir tahun 2009, wisatawan yang masuk ke

Parangtritis naik lagi menjadi 1.436.984 wisatawan. Apabila dilihat dari arus

wisatawan masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Desa Parangtritis dapat

disebut sebagai primadona tujuan wisata ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut yang menggambarkan jumlah wisatawan ke

berbagai obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010.

Tabel 1

Sepuluh Obyek Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Jumlah Wisatawan yang Datang, Tahun 2010

Obyek Wisata Jumlah Wisatawan

Pantai Parangtritis

Taman Wisata Candi Prambanan

Wana Wisata Kaliurang

KRKB Gembira Loka

Kraton Yogyakarta

Pantai Baron, Kukup dan sekitarnya

1.367.882

1.071.885

911.624

355.515

299.966

239.900


5/33


Purawisata

Pantai Glagah

Candi Sambisari

Kaliadem

174.790

117.671

92.652

68.105

Jumlah 4.699.990

Sumber : Data Statistik Pariwisata DIY Tahun 2010.

B. Dampak Pariwisata

Dampak Sosial Ekonomi

Perkembangan industri di Parangtritis bukan saja memperbesar arus

wisatawan yang masuk ke sana, tetapi juga telah mengundang migran dari luar

desa. Munculnya para pendatang ini karena terbukanya banyak kesempatan kerja

baru sehubungan dengan berkembangnya industri pariwisata di kawasan

Parangtritis. Berdasarkan data dokumentasi yang ada terdapat 130 KK pendatang

di Desa Parangtritis, yang semuanya berada di Dusun Mancingan dan Depok,

seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Jumlah Pendatang di Desa Parangtritis, 2010

Lokasi Jumlah (KK)

Dusun Mancingan

Dusun Depok

115

15

Jumlah 130

Sumber : Monografi Dusun Mancingan dan Depok, 2010

Mayoritas pendatang tersebut bersifat liar, dalam arti mereka tidak

berstatus atau tidak terdaftar sebagai penduduk desa dan status kepemilikan

bangunan serta tanah yang mereka tempati bersifat ilegal. Hanya 15 KK

pendatang yang berstatus tidak liar, dalam arti bangunan dan tanah yang mereka

miliki merupakan hak milik yang legal dan sebagian besar mereka telah terdaftar

sebagai penduduk Desa Parangtritis. Mereka ini pendatang dari daerah

Yogyakarta sendiri, khususnya dari daerah Bantul, yang berusaha di bidang jasa

losmen atau rumah makan.


6/33


1. Komoditas tanah

Dominannya proporsi pendatang liar di Parangtritis berkaitan dengan

luasnya tanah milik kraton (Sultan Ground) di Desa Parangtritis. Daerah

Kabupaten Bantul memang menyimpan banyak tanah kraton di berbagai wilayah

kecamatan, bahkan seluruh kawasan pantai dari Kabupaten ini, yang terdapat di

wilayah kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan berstatus tanah kraton (lihat

Gambar 4), khususnya di Dusun Mancingan sebagai pusat kegiatan wisata

Parangtritis. Dari 967,2 Ha luas wilayah Desa Parangtritis, sebanyak 33,5%

merupakan tanah milik kraton yang umumnya adalah pasir di sepanjang pantai.

Sejak lama tanah keraton ini tidak menimbulkan masalah karena nilai ekonominya

yang rendah. Berbeda setelah berkembangnya industri wisata yang menyebabkan

tanah keraton di kawasan wisata tersebut bernilai ekonomi tinggi.

Ketika arus wisata yang masuk ke kawasan Parangtritis bergerak naik di

tahun 1990, pendatang pun mulai muncul memanfaatkan peluang dan sebagian

tinggal menetap di sana. Mereka memanfaatkan tanah kraton dengan membayar

sewa pada penduduk desa yang mengaku diri sebagai penjaga tanah keraton

tersebut. Ketika nilai tanah tersebut semakin tinggi, sejalan dengan bertambah

majunya kegiatan pariwisata, jumlah pendatang yang masuk pun semakin banyak

dengan memanfaatkan tanah-tanah keraton dengan sistem sewa maupun dengan

memberi ganti rugi pada penduduk desa. Praktek jual beli tanah keraton

berlangsung tanpa diketahui oleh pemerintahan desa. Fenomena seperti ini mudah

terjadi karena nilai ekonomi tanah kraton yang pada saat itu masih rendah, di

samping karena lemahnya pengawasan terhadap pemakaian tanah-tanah keraton

yang luas itu

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak pengembangan

pariwisata di Parangtritis adalah semakin tingginya nilai tanah, khususnya di

tempat-tempat strategis yang berada di sekitar pusat kegiatan wisata. Tanah milik

penduduk desa yang relatif jauh dari pusat kegiatan wisata juga semakin tinggi

nilainya karena banyaknya orang yang mencari tanah untuk investasi masa depan.

Tanah di atas bukit yang dulu belum dipertimbangkan, sekarang mulai diincar


7/33


berbagai pihak. jual beli tanah milik warga desa di daerah perbukitan sudah terjadi

pada 10 tahun belakangan ini.

2.

Pergeseran okupasi

Dari data tersebut dapat pula disimpulkan bahwa naiknya nilai jual tanah

dan terbukanya peluang-peluang kerja yang baru telah menyebabkan terjadinya

pergeseran okupasi, yaitu dari sektor pertanian ke sektor jasa. Apabila dilihat

struktur angkatan kerja pada tingkat Desa Parangtritis, pergeseran okupasi itu

relatif kecil sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut. Data tebel ini

memperlihatkan adanya penurunan proporsi penduduk yang bekerja sebagai

petani dari 60,8 persen di tahun 2000 menjadi 57,7 persen di tahun 2010,

sementara proporsi penduduk yang bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta

naik dari 16,8 persen menjadi 18,6 persen pada 4 tahun berikutnya di tahun 2010.

Tabel 3.

Penduduk Angkatan Kerja Desa Parangtritis

Menurut Mata Pencaharian, Tahun 2006 dan 2010

Mata Pencaharian

Tahun 2006 Tahun 2010

% %

PNS

TNI / POLRI

Karyawan Swasta

Pedagang/Wiraswasta

Pertukangan

Jasa

Tani

Buruh Tani

Nelayan

Pensiunan

270

56

216

800

61

132

2.886

233

60

33

5.7

1.2

4.5

16.8

1.3

2.8

60.8

4.9

1.3

0.7

291

67

277

969

61

145

2.998

251

93

44

5.6

1.3

5.3

18.6

1.2

2.8

57.7

4.8

1.8

0.9

Jumlah 4.747 100 5.196 100

Sumber: Monografi Desa Parangtritis, Tahun 2006 dan 2010

Angka pergeseran okupasi angkatan kerja seperti yang diperlihatkan data

tabel 3 relatif kecil karena beberapa faktor. Pertama karena pergeseran okupasi


8/33


angkatan kerja yang diamati terbatas pada kurun waktu yang singkat, hanya 4

tahun. Kedua karena masa puncak dari terjadinya pergeseran okupasi angkatan

kerja itu telah lewat, yaitu terjadi pada tahun-tahun 1995-1997. Ketiga karena

pergeseran okupasi angkatan kerja tersebut dominan terjadi di satu pedusunan

saja, yaitu Dusun Mancingan, hal mana menunjukkan bahwa pergeseran okupasi

yang terjadi memang karena faktor berkembangnya kegiatan pariwisata yang

terfokus di Dusun Mancingan. Sepuluh dusun lainnya tidak memperlihatkan

pergeseran okupasi angkatan kerja pendudukyang berarti, kecuali di Dusun Depok

yang kawasan pantainya berbatasan langsung dengan kawasan pantai Dusun

Mancingan. Sejak tahun 2000 kegiatan wisata yang terpusat di Dusun Mancingan

mulai mengimbas ke Dusun Depok dengan mendayagunakan tempat pelelangan

ikan yang ada di Pantai Depok sebagai media kegiatan wisata yang baru. Oleh

karena itu pergeseran okupasi angkatan kerja mulai terasa di Dusun Depok,

sekalipun pada tingkat yang masih jauh di bawah pergeseran okupasi yang terjadi

di Dusun Mancingan.

Data Tabel 4 menunjukkan lebih jelas bahwa pergeseran okupasi yang

terjadi memang dari sektor pertanian ke sektor jasa, hal mana menunjukkan

bahwa pergeseran okupasi itu betul-betul karena perkembangan pariwisata. Jika

pada tahun 1995 mayoritas (79,1%) angkatan kerja penduduk Dusun Mancingan

bekerja sebagai petani, maka pada tahun 2010 proporsi petani itu tinggal 1,5

persen. Angkatan kerja pada kegiatan ekonomi buruh tani dan nelayan juga

menunjukkan penurunan. Tetapi pada kegiatan ekonomi wiraswasta atau

pedagang terjadi sebaliknya, yaitu naik dari 15,5 persen di tahun 1995 menjadi

89,0 persen di tahun 2010. Dengan memperhatikan data tabel tersebut dapat

disimpulkan terjadinya pergeseran okupasi angkatan kerja yang sangat signifikan

sehingga merubah struktur perekonomian masyarakat Dusun Mancingan dari

struktur perekonomian agraris ke perekonomian yang didominasi sektor jasa.

Kegiatan-kegiatan ekonomi sektor jasa yang menonjol adalah penginapan, warung

makan atau restoran, tempat mandi dan WC, warung grobogan, toko kelontong,

bendi, perparkiran, seperti telah dipaparkan sebelumnya.

Tabel 4.


9/33


Penduduk Angkatan Kerja Dusun Mancingan, Parangtritis

Menurut Mata Pencaharian, Tahun 1995 dan 2010

Mata PencaharianTahun 1995 Tahun 2010

% %

PNS

TNI / POLRI

Petani

Pedagang/Wiraswasta

Buruh Tani

Nelayan

Pensiunan

Karyawan Swasta

8

2

683

134

24

12

-

-

0.9

0.2

79.1

15.5

2.8

1.4

-

-

34

16

15

905

7

-

4

36

3.3

1.6

1.5

89.0

0.7

0.4

3.5

Jumlah 863 100 1.017 100

Sumber: Monografi Dusun Mancingan, Tahun 1995 dan 2010

Pergeseran okupasi angkatan kerja ini terjadi dalam suatu proses, yang

melewati tahap-tahap transisi, di mana warga desa yang memasuki kegiatan-

kegiatan sektor jasa tidak sekaligus meninggalkan kegiatan ekonominya di sektor

pertanian. Kehadiran mereka di sektor jasa mula-mula bersifat kegiatan

sampingan, tetapi sejalan dengan semakin besarnya arus wisatawan yang datang

maka kegiatan ekonomi sektor jasa itu menjadi pekerjaan utama sementara

kegiatan sektor pertanian berubah menjadi pekerjaan sampingan. Secara perlahan

kegiatan-kegiatan sektor pertanian ini mulai banyak ditinggalkan, sekalipun masih

ada yang tetap mempertahankan usaha pertanian tersebut sebagai kegiatan

sampingan. Sekitar 30 persen dari angkatan kerja yang bergerak di sektor jasa itu

tetap mempertahankan usaha pertanian sebagai usaha sampingan.

Sifat transitif dari pergeseran okupasi angkatan kerja tersebut dapat

disebut sebagai perwujudan dari respon penduduk desa yang hati-hati dalam

mengambil kesempatan-kesempatan baru yang mereka belum begitu tahu. Oleh

karena itu keterlibatan mereka pada sektor-sektor jasa yang muncul pun bersifat

perlahan, setelah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan banyak faktor.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah perkembangan arus


10/33


wisatawan yang datang, hari-hari kunjungan wisatawan yang terbatas, dan

kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan sektor jasa tersebut.

Pengalaman dari Bagiyo Giyanto, warga Dusun Mancingan yang memiliki

Losmen Hanoman sebagai salah satu losmen yang termasuk besar di Parangtritis,

dapat menggambarkan respon kehati-hatian warga desa ketika beralih dari

kegiatan ekonomi sektor pertaniann yang secara tradisional mereka kuasai ke

sektor jasa yang baru mereka kenal. Pada awalnya ia adalah petani pemilik yang

terpandang di desanya, kemudian mencoba memasuki sektor jasa dengan

mendirikan penginapan sebanyak 6 kamar dengan memanfaatkan lahan kosong

miliknya. Ketika arus wisatawan semakin besar sehingga persewaan kamarnya

memberi keuntungan lebih besar, pengalaman managerial penginapan pun

semakin dikuasai, maka kepercayaan diri untuk menekuni kegiatan ekonomi jasa

penginapan itupun semakin besar sehingga pada tahun 1995 ia berani menjual

sebagian besar lahan sawahnya untuk mengembangkan usaha penginapannya

menjadi sebuah losmen dengan bangunan yang lebih bagus. Menurut dia

keputusan untuk menjual tanah sawah itu diambil setelah cukup yakin bahwa

usaha penginapan dapat lebih menjamin masa depan keluarga.

3. Ketidakseimbangan ekonomi pedesaan

Kegiatan pariwisata yang berkembang telah menimbulkan pergeseran

okupasi angkatan kerja penduduk Desa Parangtritis. Karena faktor penyebab

terjadinya pergeseran okupasi adalah kegiatan pariwisata, maka pergeseran

okupasi angkatan kerja yang paling mencolok adalah di Dusun Mancingan

sebagai pusat kegiatan wisata di kawasan wisata Parangtritis. Dusun lain yang

jauh dari pusat kegiatan wisata itu tidak memperlihatkan pergeseran okupasi yang

signifikan, sebagaimana yang terjadi di Dusun Sono yang merupakan dusun

terjauh dari pusat kegiatan wisata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

Dusun Mancingan telah mempunyai struktur dan kekuatan ekonomi yang berbeda

dengan dusun-dusun lainnya.

Tabel 5.

Penduduk Angkatan Kerja Menurut Mata Mata Pencaharian

Dusun Depok, Grogol VII, Sono, Tahun 2010


11/33


Mata Pencaharian

Dusun Depok Dusun Grogol VIIDusun

Sono

% % %

Tani

Buruh Tani

Nelayan

PeternakAyam & Bebek

Wiraswasta, Pedagang

Tukang Kayu, Batu

PNS

TNI, Polri

Pensiunan

105

-

5

-

34

-

10

4

-

66.5

-

3.2

-

21.5

-

6.3

2.5

-

183

11

-

-

32

25

10

2

1

69.3

4.2

-

-

12.1

9.5

3.8

0.8

0.3

326

-

2

4

25

-

38

4

-

81.7

-

0.5

1.0

6.3

-

9.5

1.0

-

Jumlah 158 100 264 100 399 100

Sumber: Monografi Dusun Depok, Grogol VII dan Sono, 2010

Tabel 5 memperlihatkan perbandingan struktur penduduk menurut mata

pencaharian di Dusun Depok, Grogol VII dan Sono. Ketiga dusun ini merupakan

sampel untuk dibandingkan antara Depok sebagai dusun yang berbatasan

langsung dengan Mancingan (pusat kegiatan wisata) dengan Grogol VII sebagai

dusun yang tidak berbatasan langsung tapi tidak terlalu jauh dari Mancingan, dan

dengan Sono sebagai dusun yang terjauh dari Mancingan. Data tabel ini secara

jelas menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kegiatan wisata yang berada di

Mancingan maka struktur perekonomian penduduk semakin dominan agraris, di

mana proporsi angkatan kerja yang berada di sektor pertanian semakin besar.

Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih sangat dominan

(83,2%) di Dusun Sono, sementara di Dusun Grogol VII dominasi sektor

pertanian itu turun menjadi 71,5 persen, dan di Dusun Depok lebih kecil lagi

menjadi 69,7 persen. Sebaliknya dengan mengamati proporsi penduduk yang

bekerja di sektor jasa perdagangan atau wiraswasta, di Dusun Sono proporsinya

sangat kecil (6,3%) dan semakin besar di Dusun Grogol VII (12,1%) dan Dusun

Depok (21,5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan sektor wiraswasta

atau pedagang di Dusun Depok jauh lebih besar dibandingkan dengan Dusun


12/33


Grogol VII dan Dusun Sono. Ini berkaitan dengan adanya Tempat Pelelangan

Ikan (TPI) di Depok yang semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan, dan juga

posisi Dusun Depok yang lebih dekat dengan Dusun Mancingan sebagai pusat

kegiatan pariwisata.

Karena pengembangan TPI di Depok relatif masih baru (8 tahun), maka

struktur perekonomian yang ada di Dusun Depok masih dalam masa transisi,

sehingga 80 persen penduduk Dusun Depok sekarang ini mempunyai pekerjaan

sampingan di sektor pariwisata yang ada di TPI tersebut, dengan semakin

ramainya TPI Depok sebagai salah satu tujuan wisatawan datang ke Parangtritis,

mendorong penduduk Depok untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha di luar

dari sektor pertanian yang biasa mereka lakukan. Kegiatan-kegiatan ini muncul

sebagai dampak dari perkembangan TPI tersebut, walaupun sebagian besar

penduduk masih melakukan kegiatan di TPI Depok hanya sebatas merupakan

pekerjaan sampingan saja. Proses ini merupakan transisi yang sama dengan yang

terjadi di Dusun Mancingan pada awal perkembangan pariwisata di pantai

Parangtritis.

Dampak Sosial Budaya

Kegiatan pariwisata yang semakin berkembang, di samping mengundang

masuknya wisatawan dan pencari kerja, telah mengundang masuknya norma dan

nilai sosial yang tidak sama dengan nilai masyarakat setempat. Perubahan struktur

perekonomian masyarakat dari yang semula bersifat agraris ke masyarakat yang

lebih didominasi sektor jasa, seperti di Dusun Mancingan, telah menimbulkan

terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Masyarakat

agraris yang biasanya mempunyai kesetiakawanan yang kuat memperlihatkan

pergeseran ketika berubah menjadi masyarakat jasa atau industri, karena pola

hubungan antar-warga telah bergeser dari pola yang bersifat paguyuban ke pola

hubungan yang bersifat patembayan. Dalam masyarakat agraris kesetiakawanan

antar-warga itu kuat karena belum didominiasi pamrih-pamrih tertentu

(paguyuban), sementara dalam masyarakat jasa/industri kesetiakawanan itu

cenderung bersifat fungsional karena diliputi pamrih-pamrih tertentu


13/33


(patembayan). Hal ini juga terlihat di kawasan wisata Parangtritis, khususnya di

pusat kegiatan wisata yang berada di Dusun Mancingan.

Tradisi gotong royong

Sejalan dengan pergeseran okupasi angkatan kerja yang berlangsung

evolutif seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka dampak kegiatan pariwisata

pada kehidupan sosial budaya juga berlangsung dalam suatu proses yang bergerak

secara pasti. Tradisi gotong royong misalnya, sekalipun tradisi ini tetap kelihatan

ada namun telah mengalami perubahan dalam pola serta artikulasinya. Gotong

royong untuk bersih lingkungan misalnya, kalau dulu bisa dilakukan sembarang

hari sesuai dengan kebutuhan, sekarang tidak lagi karena di Dusun Mancingan

mereka sangat mempertimbangkan hari-hari kesibukan yang dipengaruhi oleh

kunjungan wisatawan. Di dusun-dusun lain tradisi gotong royong untuk bersih

lingkungan itu masih berlangsung seperti di desa-desa Jawa umumnya, tetapi di

Dusun Mancingan tradisi itu sudah jarang sekali dilakukan. Hal ini disebabkan

kebersihan lingkungan di Dusun Mancingan telah terpelihara secara mekanis,

digerakkan dengan suatu sistem yang didukung berbagai sarana dan manusia.

Pemeliharaan kebersihan tersebut masuk dalam program Sapta Pesona,

melibatkan beberapa petugas kebersihan yang dibayar untuk itu.

Pesta-pesta perkawinan, kelahiran, atau sunatan yang secara tradisi

mengundang partisipasi warga lain tetap saja berlangsung normal, dalam arti

warga desa masih mewajibkan dirinya untuk datang dengan memberi sumbangan

berupa uang. Menurut Suryanta, Kepala dusun Grogol VII, besarnya sumbangan

sesuai dengan kerelaan masing-masing, sekalipun kalau sekarang umumnya

sekitar Rp. 30.000. Di samping itu, gotong royong dalam bentuk sumbangan

tenaga juga masih ada, di mana kaum ibu dari tetangga yang punya hajat turut

membantu (ewang) mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan hajat atau

pesta tersebut. Jadi sumbangan uang tersebut, menurut Suryanta, dimaksudkan

agar kehadiran warga ke pesta itu tidak membebani orang yang punya hajat.

Di Dusun Mancingan tradisi ini tetap ada, hanya saja waktu

pelaksanaannya yang berbeda dengan dusun-dusun lainnya. Pesta-pesta

perkawinan, kelahiran atau sunatan di Dusun Mancingan dilaksanakan pada hari -


14/33


hari di mana kunjungan wisatawan sedikit supaya kegiatan pesta itu tidak

mengganggu kegiatan ekonomi warga dusun. Apabila hari pelaksanaan terjadi

pada saat wisatawan banyak yang datang, maka warga dusun yang datang

cenderung berkurang. Hal ini yang menyebabkan mereka lebih selektif dalam

memilih hari, yaitu pada hari-hari sepinya pengunjung wisatawan.

Warga Dusun Mancingan tidak jarang mendapat undangan untuk satu

hajat tertentu dari warga dusun lain, maka mereka pun biasanya tetap hadir.

Hanya saja kalau undangan itu pada saat ramai wisatawan, maka kedatangan

mereka hanya sekedar menyampaikan sumbangan uang. Secara umum, menurut

Tri Waldiyana, warga Dusun Mancingan sudah mempunyai perilaku yang berbeda

dalam menghadiri pesta atau hajatan di desa. Mereka biasanya sudah tidak turut

wirunggan, yaitu kebiasaan ngobrol berlama-lama dengan warga lain yang

ketemu bareng menghadiri hajatan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai dampak

dari pola kerja di sektor jasa yang menuntut pemanfaatan waktu lebih intensif dan

lebih disiplin.

Gotong royong untuk mertidusunyang secara tradisional dilakukan sekali

setahun di desa-desa masyarakat Jawa, juga tetap dilaksanakan di Desa

Parangtritis. Pelaksanaannya dilakukan di masing-masing dusun dengan waktu

yang tidak sama. Kegiatan merti dusun ini dilakukan warga dusun secara total,

dalam arti seluruh warga (bahkan warga yang bekerja dan tinggal di tempat lain

menyempatkan diri untuk hadir) terlibat gotong royong membersihkan dusun, dan

pekerjaan yang dilakukan betul-betul membuat dusun tampil baru-bersih.

Kegiatan ini juga menjadi media untuk pertemuan seluruh warga dusun,

silaturahmi dengan memperbaharui kesetiakawanan antar-warga, yang biasanya

diisi dengan beberapa kegiatan pendukung serta makan bersama. Tetapi di Dusun

Mancingan motif pelaksanaan merti dusun tempil lebih atraktif dan komersial,

dilakukan untuk mendukung kegiatan pariwisata dengan cara memadukannya

dengan tradisi kegiatan labuhan sedekah laut. Penggabungan ini terjadi ketika

esensi kegiatan merti dusun sudah kurang relevan, karena program Sapta Pesona

telah membuat Dusun Mancingan selalu bersih sehingga merti dusun kehilangan


15/33


makna fungsionalnya, sementara tuntutannya sebagai suatu tradisi tetap kuat maka

masyarakat tetap mengadakannya.

Komoditas lembaga-lembaga budaya

Penggabungan antara kegiatan merti dusun dan labuhan sedekah laut

disebut menjadiPisungsum JaladriBhekti Pertiwi yang dimulai sejak tahun 1995.

Kegiatan penggabungan itu berlangsung selama 4 hari pada sekitar Bulan Mei,

dimulai dari hari Minggu sampai Selasa Wage sebagai kegiatan merti dusun dan

hari Rabu Kliwon untuk acara labuhan sedekah laut (pisungsun jaladri). Pada

malam Rabunya, setelah acara merti dusun, diadakan pertunjukan wayang

semalaman di pendopo joglo Dusun Mancingan. Pertunjukan kesenian wayang ini

mampu menyedot pengunjung yang banyak dari daerah-daerah Kabupaten Bantul

dan Gunung Kidul. Pengunjung yang datang ini umumnya warga Yogyakarta

yang tertarik dengan kesenian wayang, bukan wisatawan dari luar Yogyakarta.

Namun dengan banyaknya pengunjung yang datang telah mampu meningkatkan

kegiatan ekonomi di Dusun Mancingan, di mana-mana pedagang asongan,

warung grobogan dan jasa perparkiran mendapat kesempatan untuk mengambil

keuntungan pada malam kesenian wayang tersebut.

Pertunjukan wayang kulit pada malam Rabu Kliwon biasanya dengan

menampilkan dalang terkenal dari luar, sehingga mampu mengundang

pengunjung yang lebih banyak. Kehadiran dalang yang terkenal itu bisa

merangsang kelompok kesenian wayang kulit yang ada di Parangtritis. Menurut

Mirat, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Parangtritis, terdapat dua

perkumpulan wayang kulit di Desa Parangtritis yang biasa latihan di Pendopo

Joglo di Parangkusumo. Perkumpulan wayang kulit ini selalu terlibat pada

kegiatan pertunjukan wayang kulit semalaman suntuk menjelang acara labuhan

sedekah laut tersebut, sehingga penampilan dalang terkenal yang diundang telah

mendinamisasi kegiatan perkumpulan wayang kulit tersebut. Apresiasi

masyarakat terhadap kesenian tradisional wayang kulit tetap hidup, yang antara

lain dapat dilihat dari frekuensi latihan perkumpulan wayang kulit yang ada

semakin naik dengan jumlah penonton rata-rata sekitar 25 orang.


16/33


Kegiatan labuhansedekah laut atau disebut juga dengan pisungsun jaladri

adalah suatu upacara tradisional yang dimaksudkan sebagai pengungkapan rasa

syukur penduduk desa atas keberhasilan panen mereka. Oleh karena itu kegiatan

labuhanini selalu diadakan setelah penduduk memanen hasil pertaniannya, yang

biasanya pada sekitar bulan Mei. Ungkapan rasa syukur itu diwujudkan dengan

memberikan sebagian dari rejeki yang mereka dapatkan dalam bentuk-bentuk

jadah, wajik, pisang raja, bunga rosulan, jajan pasar, jenang merah-putih, dan

tumpeng mancanegara. Pemberian atau sesajen ini diwadahi ancak,1 kemudian

disajikan dengan cara dilabuh ke laut dengan maksud agar makhluk-makhluk

halus yang ada di sana tidak mengganggu penduduk. Tujuan upacara labuhan

sekarang telah mengalami pergeseran makna, karena penduduk yang umumnya

beragama Islam lebih melihatnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan

Yang Maha Esa, disamping sebagai suatu atraksi budaya. Pergeseran makna ini

dengan jelas terlihat pada acara kenduri yang dilakukan setelah Labuhan

Pisungsun Jaladri di Pendopo Joglo Pariwisata Parangkusumo. Acara kenduri ini

dihadiri pejabat-pejabat pemerintah dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.

Inti acara adalah ikrar tentang sesaji kenduri sebagai ungkapan rasa syukur

terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta doa secara Islam.yang disampaikan oleh

tokoh masyarakat Dusun Mancingan.

Kegiatan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi beberapa tahun terakhir ini

dilakukan lebih besar sebagai upaya mendukung kegiatan pariwisata di kawasan

Parangtritis. Upaya ini dilakukan dengan swadaya masyarakat Dusun Mancingan,

yaitu dengan mengambil sebagian dari kas dusun, sumbangan warga/pelaku bisnis

di Mancingan, serta urunan dari semua warga di Dusun Mancingan. Keterlibatan

warga RT secara langsung terlihat dalam pengadaan materi untuk persembahan

(sesaji) dan kenduripada upacara labuhan dan kenduridi hari Rabu Kliwon, di

mana masing-masing warga RT memberikan satu jandhang2 untuk kegiatan

kenduritersebut.

1Ancak: wadah yang terbuat dari batang pisang berbentuk segi empat dengan diberi alas

belahan bambu digunakan sebagai tempat sesaji labuhan.2

Jandhang: terbuat dari kayu dengan ukuran 1,5 m x 1 m dan tingginya kira-kira 15 cmdan digunakan sebagai tempat untuk sesaji kenduri.


17/33


Dana yang besar diperlukan untuk acara labuhan, kesenian wayang kulit

semalam suntuk, serta rangkaian kegiatan merdi dusun selama tiga hari, yaitu

sejak hari Minggu sampai Selasa Wage. Keterbatasan dana dari swadaya

masyarakat dusun menyebabkan kegiatanPisungsun Jaladri Bhekti Pertiwibelum

mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang signifikan.

Keterbatasan dana itu antara lain berdampak pada terbatasnya publikasi yang

dilakukan, yaitu hanya dengan memasang spanduk-spanduk pada berbagai

tempat-tempat strategis di wilayah Bantul serta membayar jasa iklan lewat

beberapa radio amatir di Bantul.

Namun bagaimanapun, kegiatan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi

merupakan satu inovasi kultural yang dapat dilihat sebagai kreasi masyarakat

Dusun Mancingan untuk menunjang industri wisata yang terkonsentrasi di dusun

mereka. Hal ini timbul dari satu kesadaran kolektif bahwa kehidupan mereka

sudah tergantung pada kunjungan wisatawan ke dusun mereka, di mana mayoritas

penduduk Dusun Mancingan tidak lagi hidup dari sektor pertanian tetapi pada

sektor-sektor jasa yang berkaitan dengan kehadiran wisatawan. Oleh karena itu

timbul upaya-upaya inovatif untuk mendayagunakan potensi kultural yang mereka

miliki sehingga menjadi suatu komoditi yang lebih menarik untuk dijual pada

wisatawan.

Di samping kendala dana dan kurang pengalaman karena relatif masih

baru, kegiatan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi belum mampu menarik

datangnya wisatawan dalam jumlah besar karena kalah pamor dengan upacara

tradisional labuhan yang diadakan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tiap

tahun pada tanggal satu Suro. Upacara ini dilakukan di kawasan pantai di Dusun

Mancingan juga, dan secara tradisional labuhan inilah yang dikenal masyarakat

secara luas. Disamping upacara tradisional labuhan, menurut H. Prayikno yang

dikenal sebagai sesepuh desa, upacara Peh Cun3merupakan dua kegiatan budaya

tradisional yang sejak lama menarik perhatian masyarakat banyak untuk datang ke

3 Peh Cun: upacara tradisional dari masyarakat Cina yang jatuh pada tanggal 5 bulan

tahun kalender Cina. Upacara ini disebut dengan hari raya Wan Yang, yang dilakukan pada saat

teriknya matahari sekitar pukul 11.00-13.00, yang konon pada saat itu gravitasi bumi dan bulan

sangat kuat. Sehingga telor dapat didirikan tegak di permukaan bumi. Di Parangtritis, pesta inidimeriahkan dengan festival Barongsai dan Liong.


18/33


Pantai Parangtritis. Jadi sampai sekarang upacara tradisional yang paling banyak

mengundang wisatawan ke Parangtritis adalah upacara labuhan yang

diselenggarakan oleh Keraton pada 1 Suro, dan upacara Peh Cun yang mampu

mengundang wisatawan dari etnik Cina khususnya dari berbagai kota.

Komoditas seks

Arus wisatawan masuk yang semakin besar bukan hanya sebagai potensi

pasar yang menggembirakan pelaku bisnis di Mancingan, tetapi juga memiliki

potensi destruktif dari segi moral kemasyarakatan. Karakter wisatawan yang

heterogen menyebabkan kehadiran mereka secara langsung atau tidak langsung

telah mendemonstrasikan perilaku yang beraneka ragam dan sudah tentu banyak

yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat setempat. Perilaku mereka

dalam berpakaian, berkomunikasi dengan orang lain, hubungan antara laki-laki

dan perempuan dengan sendirinya telah mempengaruhi perilaku masyarakat

setempat. Pengaruh itu bisa dalam bentuk menerima adanya perbedaan norma

dalam berpakaian atau berperilaku, tetapi ada juga dalam masyarakat Dusun

Mancingan sudah terbiasa melihat pola berpakaian yang beraneka ragam tanpa

mempersoalkannya, sementara dalam berkomunikasi mereka tidak canggung

mempergunakan Bahasa Indonesia karena telah terbiasa berinteraksi dengan

wisatawan yang bersifat heterogen. Pola hubungan laki-laki dan perempuan juga

mengalami perubahan menjadi lebih longgar, dalam arti norma hubungan antara

laki-laki dengan perempuan tidak lagi jauh berbeda dengan norma hubungan antar

warga secara umum. Dalam hal ini kehadiran kalangan perempuan Pekerja Seks

Komersial (PSK) memberikan dampak yang menjadi keprihatinan beberapa

pemuka masyarakat desa.

Sejalan dengan perkembangan industri wisata di Parangtritis, semakin

besarnya jumlah pengunjung yang datang untuk bersenang-senang ternyata juga

memperbesar potensi pasar dari para PSK. Data dari Dinas Kesehatan

menunjukkan adanya 110 perempuan PSK yang tinggal di Parangtritis, di

samping ratusan PSK kalong yang datang hanya pada malam Selasa Kliwon

dan Jumat Kliwon. Para PSK yang menetap di Dusun Mancingan tinggal di

rumah-rumah penduduk, yaitu 70 orang di Parangkusumo dan 40 orang di


19/33


Parangbolong.4Warga dusun yang menampung PSK sekaligus berperan sebagai

mucikari, yang melindungi dan menjamin makanan mereka setiap hari. Imbalan

atas jasa yang diberikan para mucikari adalah uang sekitar Rp. 15.000 (jumlah ini

tergantung kesepakatan) untuk setiap tamu yang datang memanfaatkan jasa PSK

tersebut.

Ratusan PSK yang tinggal menetap di Dusun Mancingan sudah tentu

punya dampak moral terhadap masyarakat setempat. Keterlibatan mereka secara

penuh dalam interaksi sosial masyarakat dusun, di samping citra yang dibawa

dengan status perempuan PSK, akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan

anak-anak dan remaja Dusun Mancingan. Hal ini menjadi keprihatinan para orang

tua karena para PSK itu membaur dengan masyarakat, setiap hari perilaku mereka

semua dilihat anak-anak.

Dampak lain dari kehadiran banyak perempuan PSK yang menetap di

dusun adalah timbulnya hubungan personal yang akrab antara mereka dengan

kalangan remaja Dusun Mancingan. Sekalipun mereka membawa citra yang tidak

baik, tetapi interaksi sosial yang terus berlangsung tidak menutup terjadinya

hubungan-hubungan personal dengan warga Dusun Mancingan. Menurut Bagiyo

Giyanto, pemilik Losmen Hanoman, tidak sedikit pemuda dusun yang menjalin

hubungan cinta dengan perempuan PSK tersebut. Dia sendiri punya anak yang

pernah terlibat affair dengan PSK itu, dan hal itu menjadi persoalan besar dalam

keluarga yang sempat mengganggu kepekatan hubungan dalam keluarganya.

Kehadiran perempuan PSK kalong pada malam Selasa Kliwon dan

Jumat Kliwon telah mengurangi sakralitas tempat-tempat ziarah di Mancingan,

Parangtritis. Tiga tempat ziarah di Mancingan yang dipercayai oleh masyarakat

Jawa khususnya sebagai tempat yang bisa memberi berkahjika diziarahi dan atau

tirakat di sana pada malam-malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon adalah

Makam Syekh Maghribi, Makam Syekh Bela-Belu, dan petilasan Watu Gilang di

Parangkusumo. Kehadiran para PSK kalong dalam jumlah yang besar pada

malam-malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, menyebabkan kesakralan

tempat-tempat ziarah itu berkurang karena sementara beberapa peziarah bertirakat

4Dokumentasi Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2005.


20/33


di petilasan Parangkusumo mereka berkeliaran menawarkan diri di sekitar

petilasan tersebut. Jumlah peziarah yang datang memang cenderung meningkat,

tetapi motivasi peziarah mengalami pergeseran karena semakin kuatnya daya tarik

perempuan PSK tersebut. Pergeseran motivasi itu paling tidak dapat dilihat dari

dua indikator. Pertama, semakin kecilnya proporsi peziarah yang bertirakat di

Parangkusumo, hanya sekitar 10 persen dari total pengunjung yang ada. Kedua,

semakin dominannya peran petilasan Parangkusumo dibandingkan dengan

Makam Syekh Maghribi dan Syekh Bela-Belu. Pada masa lalu, proporsi peziarah

terbesar adalah ke Makam Syekh Bela-Belu dan minoritas ke petilasan

Parangkusumo. Sekarang mayoritas peziarah berada di Petilasan Parangkusumo,

minoritas ke Makam Syekh Bela-Belu. Perubahan angka-angka proporsi ini bisa

dilihat sebagai akibat dari adanya pergeseran motivasi, sebab mereka yang datang

ke Makam Syekh Maghribi dan Syekh Bela-Belu hampir dipastikan berniat untuk

ziarah sementara mereka yang datang ke Petilasan Parangkusumo belum tentu

berniat berziarah karena semakin besarnya perempuan PSK di sana.

C. Kebijakan Pariwisata di Parangtritis

Pola pengembangan obyek wisata di Parangtritis dikendalikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini dilakukan Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.42

Tahun 2000, Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang kepariwisataan. Pada pasal 5 dari Perda tersebut disebutkan bahwa Dinas

Pariwisata berfungsi untuk menyusun rencana dan program kebijakan bidang

kepariwisataan, melakukan pembinaan umum dan pembinaan operasional bidang

pariwisata, memberikan bimbingan tekhnis dan memberikan perijinan bidang

kepariwisataan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian tekhnis bidang

kepariwisataan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk dapat

menjalankan fungsi-fungsi tersebut telah dibangun organisasi Dinas Pariwisata

yang penjabaran lebih rinci tentang tugas-tugas pokoknya diatur dalam Keputusan

Bupati Bantul No.149 Tahun 2001.

Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bantul telah

menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten


21/33


Bantul untuk tahun 2001-2-005, dimana visi yang dikembangkan adalah untuk

menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggerakkan roda

perekonomian daerah Bantul. Untuk itu telah dirumuskan 5 misi pembangunan

pariwisata, yaitu: (1) Mengembangkan wisata alam dan budaya serta seluruh

potensi yang dimiliki dengan berorientasi pada wisata kerakyatan. (2)

Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan multisektoral dan lintas wilayah.

(3) Bekerja secara sistematis, berkesinambungan, ramah lingkungan dengan tetap

memperhatikan aspek kelestarian potensi yang dimiliki. (4) Meningkatkan

profesionalisme kualitas pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas

kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia. (5) Mengenalkan produk daerah

secara luas.

Dengan 5 misi pengembangan pariwisata tersebut, maka pemerintah

menggerakkan lebih kongkrit tentang kebijakan pengembangan pariwisata

tersebut untuk: Melibatkan peran serta masyarakat, mengembangkan obyek dan

daya tarik wisata dengan memperhatikan kelestarian serta kekhasan potensi

wisata, menggunakan asas manfaat dan efisiensi, mendorong peran serta sektor

swasta, dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.5 Jadi dapat

disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Parangtritis

juga mendorong keterlibatan masyarakat setempat atau keterlibatan sektor swasta,

serta mengembangkan obyek wisata yang ada berdasarkan kekhasan yang

dimiliki.

Landasan kebijakan diatas semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul No.3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul. Rencana induk ini

memberikan rumusan pokok-pokok kebijakan dalam perencanaan dan

pemanfaatan pembangunan pariwisata, termasuk didalamnya aspek ketataruangan

usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5

Dokumen Dinas Pariwisata Pemkab Bantul, Rencana Strategis Dinas PariwisataKabupaten Bantul, 2001-2005.


22/33


Keterlibatan Masyarakat

Pengembangan pariwisata di kawasan Parangtritis, sebagaimana sudah

dikemukakan sebelumnya, berhasil menarik keterlibatan warga masyarakat desa

untuk turut mengambil peluang yang terbuka di berbagai jenis kegiatan ekonomi

suhubungan dengan semakin besarnya jumlah wisatawan yang datang. Dari

berbagai jenis kegiatan ekonomi yang muncul sebagai akibat pengembangan

pariwisata, mayoritas dilakukan oleh warga desa khususnya dari Dusun

Mancingan. Pada kegiatan jasa penginapan, dari 189 hotel, losmen dan

penginapan yang ada di Parangtritis sekitar 65 persen merupakan milik penduduk

setempat. Sisanya (35%) dimiliki warga luar Desa Parangtritis, baik penginapan

atau losmen yang status tanahnya legal maupun yang ilegal. Losmen atau hotel

dengan kepemilikan tanah legal (12,5%) umumnya memiliki bangunan dan

kualitas yang relatif bagus, dimiliki oleh warga luar desa tetapi mereka berasal

dari daerah Kabupaten Bantul juga. Sementara losmen atau penginapan yang

memakai tanah keraton secara ilegal (22,5%) umumnya dengan bangunan dan

kualitas seadanya dimiliki pendatang dari berbagai daerah Propinsi DIY dan Jawa

Tengah.

Keterlibatan penduduk desa pada kegiatan-kegiatan ekonomi, restoran,

rumah makan, tempat mandi dan WC, perdagangan kecil dan perparkiran tetap

didominasi oleh warga desa khususnya dari Dusun Mancingan. Kegiatan ekonomi

yang melibatkan modal kecil cenderung semakin didominasi warga desa,

sementara kegiatan ekonomi yang membutuhkan modal besar seperti hotel dan

restoran cenderung menghambat keterlibatan warga desa. Sudah tentu

kecenderungan ini disebabkan keterbatasan modal yang dimiliki oleh warga desa

Parangtritis.

Di samping keterlibatan masyarakat desa pada sektor swasta, dan sebagian

mereka juga terlibat pada berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam

hal ini keterlibatan masyarakat desa terbatas pada kegiatan-kegiatan yang

berhubungan dengan program Sapta Pesona serta pemungutan retribusi masuk ke

kawasan Parangtritis. Program Sapta Pesona yang digerakkan pemerintah cukup

berhasil dalam hal membangun kesadaran warga desa tentang arti penting dunia


23/33


wisata terhadap kesejahteraan hidup mereka. Kesadaran tersebut kelihatan lebih

kuat di Dusun Mancingan, di tempat mana kegiatan wisata terpusat, sebagai hasil

dari kegiatan-kegiatan yang diorganisir Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban (Trantib) desa, sebagai salah satu

bagian dari program Sapta Pesona yang digerakkan pemerintah, telah melibatkan

6 orang warga Dusun Mancingan sebagai tenaga yang sepenuhnya bekerja untuk

itu. Rekruitmen keenam tenaga tersebut oleh pemerintah diserahkan sepenuhnya

pada Pokdarwis yang ada. Mereka diangkat sebagai pegawai honorer yang

dibayar pemerintah, yang bekerja pada siang hari di kawasan pariwisata tersebut.

Untuk pemeliharaan kebersihan, bagian lain dari program Sapta Pesona

pemerintah juga melibatkan 30 orang warga desa sebagai pegawai honorer

pemerintah. Rekruitmen ke 30 orang ini diserahkan sepenuhnya oleh Pemerintah

(Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul) kepada Pemerintahan Desa Parangtitis.

Kegiatan untuk pemungutan retribusi masuk ke kawasan Parangtritis pada

awalnya dilakukan Pemerintahan Desa, dengan tenaga-tenaga sepenuhnya dari

warga Desa Parangtritis. Hasil pemungutan retribusi masuk tersebut oleh

Pemerintah Desa diberikan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, sebagian

dana retribusi itu dipergunakan untuk membayar tenaga warga desa yang

dilibatkan serta untuk biaya operasional lainnya. Setelah tahun 1990, ketika

jumlah wisatawan yang datang semakin banyak pasca pembangunan infrastruktur

ke kawasan Parangtritis, pemungutan retribusi masuk itu diambil alih Perusahaan

Daerah Anindya sekalipun tenaga-tenaga yang dipergunakan di lapangan tetap

warga desa Parangtritis. Pada tahun 2001, sebagai implementasi dariPerdaNo.42

tahun 2000, kegiatan pemungutan retribusi masuk tersebut diambil alih oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul. Dinas Pariwisata dalam hal ini melibatkan 9

pegawainya di 2 Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dengan dibantu 29 orang

tenaga honorer yang kebanyakan diambil dari warga desa. Pada tahun 2004,

setelah pelaksanaan uji petik kegiatan pemungutan retribusi masuk tersebut

pada tanggal 1 November31 Desember 2003, pelaksanaan pemungutan retribusi

dilakukan lebih profesional sehingga menuntut tenaga-tenaga yang juga lebih


24/33


profesional. Oleh karena, sejak tahun 2004 keterlibatan warga desa pada kegiatan

pemungutan retribusi masuk tersebut menjadi sangat berkurang.

Hilangnya keterlibatan warga desa pada kegiatan pemungutan retribusi di

sisi lain telah menimbulkan permasalahan yang memperlebar jarak antara

pemerintah dengan warga desa dalam pengembangan pariwisata di kawasan

Parangtritis. Warga dan pemerintah desa yang mempunyai pengetahuan tentang

besarnya jumlah uang retribusi menganggap hak-hak desa kurang

dipertimbangkan pemerintah dalam pemanfaatan uang retribusi tersebut. Mereka

menginginkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dalam penentuan

redistribusi uang hasil pemungutan retribusi tersebut. Keinginan warga seperti ini

terasa semakin kuat dalam era reformasi, sehingga secara perlahan menjadi

semacam tuntutan yang apabila diabaikan bisa mengganggu keterlibatan

masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Parangtritis.

Pemanfaatan dan Pelestarian Obyek Wisata

Salah satu dasar kebijakan dalam pengembangan pariwisata di daerah

Bantul, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 Perda Kabupaten Bantul No.3

Tahun 2004, adalah asas pemanfaatan dan pelestarian obyek-obyek wisata.

Dengan demikian pengembangan obyek wisata Parangtritis dilakukan dengan

memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk kegiatan pariwisata secara optimal

tetapi dengan mempertimbangkan kelestarian dari berbagai obyek wisata tersebut.

Namun bagaimana asas pemanfaatan dan pelestarian obyek-obyek wisata ini

dilakukan, ternyata belum ada aturan teknisnya. Oleh karena itu kebijakan dalam

pengembangan pariwisata di Parangtritis masih bersifat normatif, dalam arti

implementasinya belum kelihatan nyata karena tidak didukung aturan-aturan yang

lebih teknis.

Keberadaan Gumuk Pasir di kawasan Pantai Parangtritis sesungguhnya

merupakan obyek wisata yang potensial, karena ia merupakan fenomena alam

yang hanya terdapat di Asia Tenggara. Bahkan Gumuk Pasir dalam bentuk

barchan hanya terdapat di Pantai Parangtritis. Oleh karena itu pelestarian Gumuk

Pasir merupakan suatu upaya untuk mempertahankan atau mempertinggi daya


25/33


tarik pantai Parangtritis dengan menjadikannya sebagai suatu laboratorium alam

atau cagar alam ilmiah. Gagasan semacam ini telah mulai dirintis dengan

dibangunnya laboratorium alam di kawasan pantai Parangtritis oleh Fakultas

Geografi Universitas Gadjah Mada, tetapi kelanjutanya belum tampak kuat

sehingga sinergitas dengan kegiatan wisata pun belum kelihatan.

Pemanfaatan Gumuk Pasir masih sangat terbatas, yaitu pemanfaatan yang

bersifat insidental seperti beberapa perguruan tinggi yang kadang-kadang

melakukan observasi atau riset terhadap Gumuk Pasir tersebut dengan

melibatkann para mahasiswa. Beberapa komunitas profesi melakukan kemah,

umat Islam kadang-kadang melakukan manasik haji dan sholat ied di kawasan

Gumuk Pasir tersebut.

Aspek pelestarian Gumuk Pasir belum tampak mendapat perhatian,

sehingga kawasan Gumuk Pasir dibiarkan tanpa adanya konservasi atau

perlindungan. Maka terjadi penggunaan Gumuk Pasir yang beralih fungsi menjadi

pemukiman, warung atau bentuk penggunaan bangunan lainnya. Bahkan yang

palingmendasar, masyarakat setempat belum mendapat pemahaman yang

semestinya tentang arti penting dari Gumuk Pasir bagi lingkungan mereka. Hal ini

menyebabkan munculnya sikap tidak peduli, sehingga memperbesar peluang

terjadinya pencurian terhadap Gumuk Pasir yang dimanfaatkan untuk bahan

bangunan. Maka dari perspektif kebijakan diperlukan adanya aturan-aturan yang

melarang penduduk untuk menggunakan lahan Gumuk Pasir sebagai tempat

usaha, rumah atau pun bahan bangunan.

Obyek wisata kultural di Parangtritis merupakan daya tarik yang lebih

spesifik karena telah melahirkan kegiatan-kegiatan sakral yang khas Parangtritis.

Terdapat tiga obyek wisata kultural yang karena spesifikasi itu disebut sebagai

roh Parangtritis, yaitu Makam Syekh Bela-Belu, Petilasan Parangkusumo, dan

Makam Syekh Maulana Maghribi. Ketiga obyek wisata ini dianggap keramat oleh

masyarakat Jawa umumnya sehingga berpotensi tinggi untuk diziarahi oleh

mereka sebagai wisatawan potensial. Ketiga obyek tersebut dengan sendirinya

menjadi tempat ziarah yang dilindungi oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat,


26/33


dan untuk itu pihak keraton mengangkat 19 orang warga desa Parangtritis menjadi

abdi keraton yang bertugas untuk memelihara ketiga tempat ziarah tersebut.

Pencemaran terhadap kesakralan ketiga obyek tersebut timbul sebagai

akibat dari pengembangan industri wisata yang syarat dengan dimensi

ekonominya. Kawasan dari tiga tempat ziarah tersebut mulai dimasuki para

pedagang sekalipun masih terbatas di bagian pinggiran. Di kawasan Petilasan

Parangkusumo, keberadaan warung makan, penginapan, dan kehadiran

perempuan PSK di sekitarnya telah menimbulkan pergeseran citra spiritual dari

obyek ziarah itu menjadi citra ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa aspek

pelestarian dari obyek-obyek ziarah tersebut belum mendapat perhatian yang

memadai. Dari perspektif kebijakan diperlukan aturan yang kongkrit untuk

penataan ruang di kawasan sekitar tempat-tempat ziarah tersebut, yang mengatur

sampai di ruang mana kegiatan-kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan demi

memelihara citra spiritual dan kesakralan dari tiga obyek budaya tersebut.

Lembaga kultural yang berupa kegiatan-kegiatan tradisional juga

merupakan daya tarik Parangtritis sebagai obyek daerah tujuan wisata. Terdapat

tiga lembaga kultural yang mempunyai daya tarik kuat di daerah Parangtritis,

yaitu kegiatan tradisioinal Labuhan, Peh Cun, dan Pisungsun Jaladri Bhekti

Pertiwi yang dilakukan sekali setahun di kawasan pantai Parangtritis. Labuhan

dan Peh Cun merupakan kegiatan tradisional yang sudah berlangsung puluhan

tahun di kawasan Parangtritis sehingga sudah dikenal luas dalam masyarakat Jawa

dan masyarakat etnik Cina khususnya. Tetapi dalam pemanfaatan lembaga

kultural ini tidak memperlihatkan pola pemanfaatan yang lebih maju. Dari

perspektif kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebenarnya sudah

merumuskan dan mempersiapkan pengembangan pemanfaatan lembaga-lembaga

kultural yang ada sebagai obyek wisata. Pada Keputusan Bupati Bantul no. 149

Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,

sangat jelas dirumuskan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan pembinaan, pengembangan, perijinan, dan menyiapkan bahan

kerjasama bidang pariwisata. Tetapi implementasi dari kebijakan ini belum

kelihatan nyata pada pelaksanaan acara Labuhan dan Peh Cun.


27/33


Baik kegiatan Labuhan yang diselenggarakan Keraton maupun kegiatan

Peh Cun yang diselenggarakan oleh masyarakat Cina, masih berlangsung seperti

dulu yang diselenggarakan dalam satu hari. Pola pemanfaatan sebenarnya bisa

dilakukan dengan menghadirkan sub-sub kegiatan penunjang seperti pameran

hasil kerajinan rakyat Yogyakarta, festival kesenian rakyat, lomba layang-layang

atau bendi. Sehingga masa penyelenggaraan kegiatan tradisional itu bisa

berkembang menjadi dua atau tiga hari. Dengan pengembangan durasi

penyelenggaraan serta bertambahnya sub-sub kegiatan yang ditawarkan, maka

daya tarik kegiatan tradisional tersebut semakin kuat mengundang banyak

pengunjung.

Tetapi pengembangan pola pemanfaatan ini belum muncul karena menurut

pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terbentur pada keterbatasan dana.

Namun sebenarnya keterbatasan dana bukanlah hambatan absolut, karena

hambatan dana itu bisa diatasi dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak

lain yang terkait. Sebab membangun kerjasama dengan pihak lain sebenarnya

merupakan salah satu tugas pokok pemerintah (Dinas Pariwisata), sebagaimana

dapat dilihat pada Keputusan Bupati Bantul No. 149 Tahun 2001.

Kegiatan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi sesungguhnya merupakan

inovasi dari masyarakat Dusun Mancingan untuk melakukan serangkaian kegiatan

tradisional dalam satu paket waktu yang lebih panjang. Seperti telah dipaparkan

sebelumnya, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan tradisional

merti dusun, pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, labuhan sedekah laut,

dan kenduren yang diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut dengan tujuan

memperbesar daya tariknya mengundang wisatawan. Tetapi inovasi dari

masyarakat dusun ini belum berhasil optimal karena keterbatasan dana swadaya

mereka, sementara pemerintah kurang responsif terhadap kreasi inovatif dari

masyarakat dusun tersebut.

Ancaman terhadap kelestarian nilai dari kegiatan-kegiatan tradisional

tersebut, seperti yang terjadi pada tempat-tempat ziarah di Parangtritis, selalu

muncul dari semakin merebaknya kehadiran perempuan PSK di kawasan

Parangtritis. Keberadaan 110 PSK yang menetap di Dusun Mancingan, ditambah


28/33


ratusan PSK kalong yang datang pada malam hari Selasa Kliwon dan Jumat

Kliwon, telah mencemari nilai kultural yang sesungguhnya dari kegiatan-kegiatan

tradisional tersebut. Kehadiran kalangan PSK ini telah menimbulkan pergeseran

citra serta pergeseran daya tarik kegiatan-kegiatan tradisional tersebut dari yang

semula bersifat kultural menjadi bersifat lebih sek-komersial. Para pengunjung

yang datang ke petilasan di Parangkusumo sebagian besar sudah lebih tertarik

pada kalangan PSK tersebut daripada maksud ziarah yang sesungguhnya.

Kebijakan pemerintah terhadap ancaman pencemaran dari kehadiran PSK

tersebut bukan tidak ada, tetapi kebijakan yang muncul sekalipun sudah dalam

bentu aturan-aturan yang bersifat teknis operasional tetap tidak berhasil karena

berbagai faktor. Kebijakan pemerintah itu terlihat pada Keputusan Bupati Bantul

No.407 Tahun 2002, tentang Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat di

Kabupaten Bantul, di mana tim yang dibentuk pemerintah bertugas untuk

mencegah meluasnya penyakit masyarakat seperti pelacuran, perjudian, minuman

keras, dan penyalahgunaan narkoba. Keputusan Bupati ini kemudian dibuat lebih

operasional dengan munculnya Instruksi Bupati Bantul No.05 Tahun 2002 tentang

Larangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Bantul, yang ditujukan ke seluruh

camat, lurah, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga swadaya

masyarakat di Kabupaten Bantul. Namun instruksi tersebut tampak tidak efektif di

Parangtritis, terbukti dengan tetap hadirnya ratusan PSK di Dusun Mancingan

khususnya, karena berbagai faktor seperti kemiskinan yang melilit masyarakat,

terbatasnya peluang kerja serta besarnya permintaan dari pengunjung terhadap

jasa perempuan PSK tersebut. Kenyataan seperti ini menyebabkan Tri Waldiyana,

Kepala Dusun Mancingan, cenderung untuk berpendapat bahwa kehadiran PSK

itu sebaiknya dilokalisasi oleh pemerintah agar dampak negatif kehadiran mereka

lebih terkendali.

Implikasi Kebijakan

Berangkat dari analisis di atas dapat diberikan beberapa saran yang

diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan pariwisata di

kawasan wisata Parangtitis. Sampai sekarang kegiatan pariwisata di kawasan


29/33


Parangtitis terkonsentrasi di Dusun Mancingan, yang menyebabkan terjadinya

ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Parangtitis.

Ketimpangan dalam prespektif ekonomi ini berakibat pada ketimpangan di bidang

sosial demografi. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang berdampak

lebih luas, perlu dilakukan relokasi kegiatan pariwisata dengan membangun

kegiatan wisata yang beraneka di beberapa dusun di luar Mancingan. Kegiatan

wisata laut dan nelayan, misalnya, dapat dilakukan dengan mengembangkan apa

yang sudah ada di Dusun Depok yang memiliki Tempat Pelelangan Ikan. Pada

perbukitan di sebelah timur, dari atas tebing yang terjal dapat disaksikan

keindahan laut dan kawasan pantai Parangtitis. Di sini bisa dikembangkan atraksi

wisata modern sekaligus sebagai sarana pengembangan hobi terbang layang,

karena perbukitan tersebut sangat cocok untuk tempat peluncuran terbang,

melayang menikmati keindahan-keindahan alam sepanjang kawasan pantai

Parangtitis.

Wisata ritual yang mengandalkan trilogi roh yaitu makam Syekh Maulana

Maghribi, makam Syekh Bela-Belu, dan petilasan Parangkusumo, sampai

sekarang masih merupakan kekuatan utama yang menarik kedatangan wisatawan.

Maka kelestarian makna sakralitas ketiga obyek wista spiritual tersebut sangat

perlu dilestarikan dengan cara mengeliminasasi dampak negatif yang timbul dari

kehadiran perempuan PSK serta pedagang pengasong yang berseliweran di sekitar

ketiga tempat sakral tersebut. Upaya ke arah ini antara lain dapat dilakukan

dengan cara zonaisasi area seputar tempat-tempat sakral tersebut, sehingga ruang

di seputar ketiga tempat sakral itu dapat steril dari kegiatan-kegiatan yang

mengurangi nilai spiritualitasnya.

Institusi budaya yang juga berdaya tarik kuat terhadap kehadiran

wisatawan adalah upacara labuhanpada hari satu suro serta Peh cunyang secara

tradisional dilangsungkan oleh masyarakat cina. Dua kegiatan ini berlangsung

secara tradisional, belum tersentuh inovasi, sehingga pelaksanaannya masih

terkesan sederhana dan selesai dalam sehari. Melihat daya tariknya yang kuat,

inovasi kultural dapat dilakukan dengan menciptakan kegiatan atau atraksi

penunjang sehingga durasi kegiatan Labuhandan Peh cun tersebut menjadi dua


30/33


atau tiga hari. Kegiatan atau atraksi penunjang itu bisa berupa bazaar, festival,

atau pameran di bidang kesenian, ekonomi dan perdagangan.

Inovasi kultural yang telah dilakukan masyarakat Dusun Mancingan dalam

kegiatan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi bisa dijadikan sebuah model, dan

inovasi yang muncul dari ide masyarakat ini seharusnya disambut positif oleh

pemerintah dengan bantuan dana serta pengorganisasian. Sebuah inovasi dapat

berhasil ketika diterima oleh masyarakat, sehingga inovasi yang muncul dari

kreasi masyarakat merupakan modal kultural yang sangat strategis untuk

dikembangkan. Melihat perkembangan Pisungsun Jaladri Bhekti Pertiwi yang

kurang berkembang karena keterbatasan swadaya masyarakat, maka pemerintah

perlu mengambil kebijakan untuk mendukung kegiatan kultural tersebut.

Kebijakan ini bukan saja untuk mensukseskan munculnya suatu kegiatan kultural

yang berdurasi 4 hari, sehingga kehadiran wisatawan di Parangtitis bisa lebih

lama, tetapi juga sebagai reward terhadap masyarakat yang telah melakukan

inovasi cemerlang tersebut. Dengan demikian ide-ide masyarakat dihargai,

sehingga penghargaan tersebut dapat mendorong mereka untuk berkreasi lanjut

dalam pengembangan industri wisata.

Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata secara normatif cukup

memadai, tetapi tidak kuat dalam implementasinya. Permasalahan yang

menghambat adalah pada keterbatasan dana serta organisasi yang kurang efektif.

Keterbatasan dana bisa diatasi dengan membangun jaringan kerjasama pada

kalangan investor atau perusahaan-perusahaan besar dengan asas saling

menguntungkan. Di samping itu pemerintah bisa membuka ruang lebih lebar pada

masyarakat setempat untuk melakukan inisiatif swakelola dari beberapa potensi

ekonomi di kawasan wisata tersebut. Hal mana sejalan dengan semangat

desentralisasi sistem pemerintah sekarang. Beberapa jenis pungutan retribusi

kegiatan ekonomi yang selama ini semuanya dimonopoli pemerintah (Kabupaten),

diserahkan pada pemerintahan desa untuk mereka manfaatkan bagi

pengembangan ekonomi wisata di desanya.

Kebijakan dalam bentuk program Sapta Pesona, khususnya untuk

membangun rasa nyaman, aman dan melahirkan kenangan yang baik, peraturan


31/33


pemerintah yang melarang adanya praktek prostitusi ternyata tidak sejalan dengan

hadirnya ratusan perempuan PSK di kawasan wisata Parangtitis. Hambatan utama

adalah kemiskinan yang menyebabkan praktek prostitusi tersebut sulit

dihilangkan. Sementara di sisi lain masyarakat desa mengeluhkan dampak negatif

terhadap kehadiran PSK tersebut terhadap pembentukan moral anak-anak mereka.

Oleh karena itu pemerintah sebaiknya mengambil langkah kebijakan yang lebih

realistis dengan melakukan lokalisasi perempuan PSK tersebut, di samping untuk

mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat desa juga dapat dikelola sebagai

sumber pendapatan desa.

Fenomena pendatang liar yang menimbulkan kesemrawutan tata ruang dan

bangunan di kawasan pantai Parangtitis berkaitan dengtan status tanah keraton

(Sultan Ground) yang kurang jelas status pemanfaatan dan pengawasannya. Maka

pemerintah perlu segera mendata status pemanfaatan tanah-tanah keraton serta

memastikan sistem pengawasan dalam pemanfaatan tanah-tanah keraton tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I Gede, 2001, Zamrud Khatulistiwa Yang Kurang Di Promosikan,

Majalah Angkasa No IX, Juni Tahun XI.

BPS Kabupaten Bantul, 2006, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2006, BPS

Kabupaten Bantul.

BPS Propinsi DIY, 2006, Data Statistik Pariwisata DIY Tahun 2006, BPS

Yogyakata.

BPS Kabupaten Bantul, 2010, Kecamatan Kretek Dalam Angka 2010, BPS

Kabupaten Bantul.Cristianto E, 2001, Masa Depan Pariwisata Makin Menjanjikan, Pikiran Rakyat,

13 Mei

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2001, Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul 2001-2005, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2003, Peta Potensi Pariwisata Kabupaten

Bantul, CV. Karya Sejati, Bantul.


32/33


Effendi, Tadjuddin N, 1995, Pengembangan Dan Dampak Sosial Budaya

Pariwisata,Tourisma, edisi perdana: April Hlm 1-9.

Effendi, Tadjuddin N, 1985, Pembangunan dan Transformasi Tenaga Kerja,

Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta.

Erawan, N, 1987, Efek Pengganda Pengeluaran Wisatawan Di Bali, Disertasi

S3, Fakultas Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Garis-Garis Besar Haluan Negara, 2005, Arah Dan Kebijakan Pembangunan

Nasional, GBHN.

Hadi, Koentjoro, 1979,Mengenal Kepariwisataan, Masa Baru, Bandung.

Manning, Chris, 1992, Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Indonesia, Pusat

Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, Yogyakarta.

Mantra, Ida Bagoes, 1992, Dampak Struktural Dan Kultural Industri Pariwisata

Di DIY Dan Propinsi Bali, Sustainable Development UGM, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 1985, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Permata, Tirta Dwijati et.all, 1991,Dampak Pariwisata Terhadap Peluang Usaha

Dan Kerja Luar Pertanian, Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian

IPB, Series no : A-13.

Prajogo MJ, 1976, Pengantar Pariwisata Indonesia, Direktorat Jendral

Pariwisata, Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata UGM, 1999, Penelitian Dampak

Sosial Budaya Pembangunan Pariwisata, Puspar UGM.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata UGM, 2000, Penyusunan

Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata Parangtitis, Puspar UGM.

Reading, Hugo F, 1986,Kamus Ilmu-ilmu Sosial, Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta.

Spillane, J James, 1987, Ekonomi Pariwisata, Sejarah, Dan Prospeknya,

Kanisius, Yogyakarta.

Suartha, Nyoman, 1994, Pengaruh Pariwisata Terhadap Lingkungan Sosial

Ekonomi Masyarakat : Desa Batubulan Daerah Tk II Gianyar, Tesis,

Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.


33/33

Subdin PP, 2005, Himpunan Data Pelayanan Informasi, Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul.

Taneko, Soleman B, 1993, Struktur dan Proses Sosial, Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

parangtritis riset

Documents