7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 1/7

 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang menjadi pedoman dasar

pengelolaan perparkiran di Provinsi DKI Jakarta di antaranya mengatur mengenai

pengendalian ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir, mendorong pelaku usaha untuk

menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik sebagai usaha khusus maupun

penunjang usaha pokok dirasakan kurang optimal, ketersediaan lahan yang terbatas,

mengakibatkan belum memadainya ketersediaan fasilitas parkir.

Hal lainnya adalah persoalan jaminan keamanan terhadap kendaraan yang parkir di lokasi

parkir dan timbulnya kemacetan lalu lintas akibat penggunaan ruang milik jalan sebagai

tempat parkir.

Dalam konteks yuridis Perda Nomor 5 Tahun 1999 harus direvisi adalah karena sudah

banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah

tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan peraturan yang baru.

Dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran pada tanggal

28 September 2012 diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang kuat bagi

Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan

sebagai fasilitas parkir serta mendorong pemenuhan ketersediaan fasilitas parkir di luar

ruang milik jalan sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas parkir dan kedudukan kota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran ini memberikan perlindungan keamanan

bagi kendaraan yang parkir di lokasi parkir berupa kehilangan dan kerusakan serta

mewajibkan menyediakan fasilitas parkir khusus berupa fasilitas parkir untuk penyandang

disabilitas, ibu hamil, orang tua dan pengguna sepeda.

Dalam upaya peningkatan pengawasan dan penyetoran pajak parkir diwajibkan kepada

penyelenggara usaha parkir untuk melaksanakan transaksi secara online sehingga

pungutan dan penyetoran pajak parkir menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah akan mengupayakan pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi

dengan moda transportasi massal dengan pembangunan park and ride pada terminal-

terminal dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya serta sektor swasta

dalam penyediaan fasilitas parkir.

Dalam upaya melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran diperlukan

peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur.

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 2/7

Peraturan Gubernur tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah

dan/atau dari kuasa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Akan segera diterbitkan beberapa Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Perda ini.

(WEBTORIAL)

KLAUSULA BAKU VS PERLINDUNGAN

TERHADAP KONSUMEN

by Irma Devita / 0 Comments / 724 View / 03/12/2012

Irma Devita

Diana yang hendak membeli kado ulang tahun untuk ibunya

mam!ir di sebuah mall yang terkenal di kawasan "akarta #elatan$ %arena niatnyahanya akan membeli kado ia tidak berlama&lama di mall tersebut$ 'langkah

terke(utnya Diana karena mobil yang di !arkir ternyata sudah dalam kondisi tidak

terkun)i dan bebera!a barang yang ada di mobil hilang$ Dengan marah ia

mendatangi o!erator !arkir di mall tersebut$ *#aya minta tanggung (awab dari !ihak

mall dan !engelola !arkir untuk mengganti barang&barang saya yang hilang+ u(ar

Diana dengan marah$ ,ihak mall mengangga! bahwa yang bertanggung (awab

dalam hal ini adalah !engelola !arkir$ -amun setelah Diana mendatangi !ihak

!engolola !arkir mereka menolak untuk mengganti kerugian atas dasar !ernyataan

yang ada di tiket !arkir yaitu + pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 3/7

kehilangan kendaraan+$ Di Indonesia !ara !elaku usaha biasa menggunakan

ketentuan klausa baku di dalam kuitansi/ .aktur !embayaran$

 

 Apakah Klausa Baku itu?

Dalam hukum !er(an(ian istilah %lausula aku disebut (uga *%lausula ksonerasi+$

Dimana dalam -o$ tahun 1 tentang ,erlindungan %onsumen (uga di(elaskanbahwa yang dimaksud dengan klausa baku adalah setia! aturan atau ketentuan dan

syarat&syarat yang telah di!ersia!kan dan diteta!kan terlebih dahulu se)ara se!ihak

oleh !elaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau !er(an(ian yang

mengikat dan wa(ib di!enuhi oleh konsumen$

%lasula baku ini banyak digunakan dalam setia! !er(an(ian yang bersi.at se!ihak

dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai *dis)lamer+ yang bertu(uan untuk

melindungi !ihak yang memberikan suatu (asa tertentu$ #e!erti (asa !en(ualan !ada

su!ermarket/mall bank (asa angkutan 5kereta a!i !esawat terbang ka!al laut6 (asa delivery dan lain sebagainya$

 Apa saja contoh Klausa Baku?

a6 ormulir !embayaran tagihan bank dalam salah satu syarat

yang harus di!enuhi atau disetu(ui oleh nasabahnya menyatakan bahwa

* Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau

keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya,

atau pegawai mereka+

 

b6 %uitansi atau / .aktur !embelian barang yang menyatakan

*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” ;

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 4/7

“Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan+

Diana tidak sendiri di dalam hal ini banyak (uga orang yang

mengeluhkan masalah kehilangan barang atau kendaraan di tem!at !arkir ke!ada

 8ayasan 9embaga %onsumen Indonesia 589%I6$ menurut artikel di www$ylki$or$id

selama ini !engelola !arkir terkesan enggan mengganti kehilangan barang/

kendaraan di area !arkir$ 'rtinya konsumen harus menanggung sendiri resiko

ter(adinya kerusakan dan kehilangan atas kendaraan serta barang&barangdidalamnya$ :enga!a; 'gaknya !engelola !arkir nyaman berlindung dibawah ,erda

-o$< =ahun 1 tentang ,er!arkiran yang men)antumkan klausula baku di setia!

tiket/kar)is + pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan

kendaraan+$

 

Bagaimana ketentuan klausa baku menurut UU Perlindungan Konsumen?

,asal 1 ndang&ndang -o$ =ahun 1 =entang ,erlindungan %onsumenmeneta!kan bahwa %lausula aku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

!er(an(ian dilarang bagi !elaku usaha a!abila

16 :enyatakan !engalihan tanggung(awab !elaku usaha>

26 :enyatakan bahwa !elaku usaha berhak menolak !enyerahan kembali barang

yang dibeli konsumen>

36 :enyatakan bahwa !elaku usaha berhak menolak !enyerahan uang yang

dibayarkan atas barang atau (asa yang dibeli oleh konsumen>

46 :enyatakan !emberian kuasa dari konsumen ke!ada !elaku usaha baik se)ara

langsung mau!un tidak langsung untuk melakukan segala tindakan se!ihak yang

berkaitan dengan barang yang dibeli se)ara angsuran>

<6 :engatur !erihal !embuktian atas hilangnya kegunaan barang atau !eman.aatan

 (asa yang dibeli konsumen>

?6 :emberi hak ke!ada !elaku usaha untuk mengurangi man.aat (asa atau

mengurangi harta kekayaan konsumen yang men(adi obyek (ual beli (asa>

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 5/7

76 :enyatakan tunduknya konsumen ke!ada !eraturan yang beru!a aturan baru

tambahan atau lan(utan dan / atau !engubahan lan(utan yang dibuat se)ara se!ihak

oleh !elaku usaha dalam masa konsumen meman.aatkan (asa yang dibelinya>

6 :enyatakan bahwa %onsumen memberi kuasa ke!ada !elaku usaha untuk!embebanan hak tanggungan hak gadai hak (aminan terhada! barang yang dibeli

oleh konsumen se)ara angsuran>

 

Bagaimana dengan hak konsumen terhadap hal ini?

 

:enurut !asal 4 ,erlindungan %onsumen hak konsumen

adalah

a6 erhak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau (asa>

b6 @ak untuk memilih barang dan/atau (asa serta menda!atkan barang dan/atau

 (asa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta (aminan yang di(an(ikan>

)6 @ak atas in.ormasi yang benar (elas dan (u(ur mengenai kondisi dan (aminan

barang dan/atau (asa>

d6 @ak untuk untuk didengar !enda!at dan keluhannya atas barang dan/atau (asa

yang digunakan>

e6 @ak untuk menda!atkan advokasi !erlindungan dan u!aya !enyelesaian

sengketa !erlindungan konsumen se)ara !atut>

.6 @ak untuk menda!at !embinaan dan !endidikan konsumen>

g6 @ak untuk di!erlakukan atau dilayani se)ara benar dan (u(ur serta tidak

diskriminati.>

h6 @ak untuk menda!atkan kom!ensasi ganti rugi dan/atau !enggantian a!abila

barang dan/atau (asa yang diterima tidak sesuai dengan !er(an(ian atau tidak

sebagaimana mestinya$

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 6/7

 

Bisakah konsumen mendapatkan ganti rugi dengan adanya pernyataan

klausa baku yang melemahkan kedudukan konsumen?

 

%lausula aku aturan se!ihak yang di)antumkan oleh !elaku

usaha di dalam kuitansi .aktur / bon !er(an(ian atau dokumen lainnya dalamtransaksi (ual beli yang sangat merugikan konsumen$ 'danya !en)antuman %lausula

aku membuat !osisi konsumen sangat lemah / tidak seimbang dalam menghada!i

!elaku usaha$ -amun hal ini bukan berarti konsumen tidak da!at berbuat a!a&a!a$

#e!erti artikel di www$ylki$or$id ada kasus gugatan David =obing 5!enga)ara 'nny A

Bultom konsumen6 melawan ,= #,I 5o!erator ,arkir6 yang memenangkan

konsumen$ Dalam !utusan ,enin(auan %embali 5,%6 !erkara -o$124/,%/,D=/2007

yang dia(ukan oleh ,= #,I :ahkamah 'gung malah lebih menguatkan !utusan

kasasi dan menolak ,enin(auan %embali yang dia(ukan oleh ,= #,I$ %e!utusan

:ahkamah 'gung mengharuskan !engelola !arkir mengganti kendaraan konsumen

yang hilang di area !arker 9ebih s!esik ke!utusan :ahkamah 'gung -o$ 124

 =ahun 2007 yang mengharuskan !engelola !arkir mengganti kendaraan konsumen

yang hilang di area !arkir$ %e!utusan :' ini dengan sendirinya semakin mem!erkuat

!osisi ndang&ndang ,erlindungan %onsumen mengenai larangan !en)antuman

klausula baku 5!asal 16$ #ehingga klausula baku yang tertera di setia! tiket !arkir

men(adi tidak berlaku lagi atau gugur$

 

Dengan dimenangkannya kasus tersebut diatas men(adi bukti konkrit tidak

relevannya !en)antuman klausula baku yang mengalihkan tanggung(awab !elaku

usaha$ 'rtinya ke!utusan :' dan ,% da!at memberi tekanan ke!ada !engelola

!arkir yang berusaha mele!as tanggung(awab$

Ae.erensi

-o$ =ahun 1 tentang !erlindungan konsumen

www$ylki$or$id

7/23/2019 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkrkir.docx

http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-nomor-5-tahun-1999-tentang-perparkrkirdocx 7/7

 

BACA JUGA ARTIKEL INI

1$ ,rosedur "ual eli melalui internet tele!hone dan media

onlinehtt!//bit$ly/@e!-

2$ 's!ek @ukum dalam kontrak (ual beli batubarahtt!//bit$ly/!h2am

3$ ,oint&!oint krusial dalam kontrak (ual beli batubarahtt!//bit$ly/nD"EhF

4$ ,ro %ontra %ewa(iban Divestasi ,erusahaan =ambang dengan terbitnya ,, -o$

24/2012 htt!//bit$ly/%B)G,@

<$ atas usia dewasa htt!//bit$ly/!DVm!u

?$ 9egalisasi atau warmerking; htt!//bit$ly/@lE7(B

7$ "enis&"enis %ontrak ,engadaan arang dan "asa #esuai ,er!res

<4/2010htt!//bit$ly/nH47l

$ %etentuan ,okok 9arangan Dalam %ontrak ,engadaan arang

 "asahtt!//bit$ly/mBJnuv

$ %arakteristik :asing&:asing %ontrak ,engadaan arang dan

9arangannyahtt!//bit$ly/i"0:?