peraturan kpu no. 11:2012

7/22/2019 Peraturan KPU No. 11:2012

1/41

NomorStfatLamplraaPerlhal

KOiIISI PE[IILIHAN UMUTI j7o /;2u/rx/ 20 1 2I; Surat Pemberltahua.n

Jakarta,5 September 2012Kepada

Yth. Ketua DPP Partat Poutlkdi-Jakarta

Menindaklanju.ti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:52/PVU-I(/ZOI2 tan6E al 29 Agustus 2012 renrarg pengujian pasal 8ayat (ll dan ayat (2) s::rta Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilu Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilanDaerah dan Dewa:r ilrrwakilan Rakyat Daerah, diberitahukan hal_hal sebagai berikut:L Komisi Pemilihan rJmum telah melakukan perubahan terhadapPeraturan KPU Nor::or 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, program,dan Jadual Pemilu Anggota DpR, DpD dan DpRD dan peraturanKPU Nomor 8 Tahrrn 2012 tentang pendaftaran, Veritikasi, danPenetapan Partai Politik peserta pemi]u Anggota DpR, DPRDProvinsi, dan DPFID Kabupaten/Kota sebagaimana terlampia2. Pendaftaran partr:Li politik menjacli peserta pemilu Anggota DpR,DPRD provinsi dru.L DpRD kabupaten/kota Tahun 2Ot4 ditutuptanggal 7 Septembr::r 2012 pukul 16.00 waktu setempat;3. Dalam hal partE.i politik telah memenuhi syarat pendaftaranyaitu menyera.hkrdl 17 (tujuh belas) jenis dokumen sebagarmanadimaksud dalarn I'asal I Peraturan KpU Nomor g Tahun 2Ol2dan Pasal 11 Per,a.turan KPU Nomor 12 Tahun 2012 renrangPerubahan Atas F,eraturan KpU Nomor g Tahun 2Ol2 tentangPendaftaran, Verilikasi, dan penetapan partai politik pesertaPemilu Anggotit DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, partai politik yarlg bersangkutan dapatmengikuti tahap vi:riflkasi administrasi;4. Da]am ha] partai politik tidak memenuhi syarat pendaltaransebagaimala dinrr:rksud angka 3 tersebut di atas, partai politikyang bersangkur:ur tidak dapat mengikuri tahap verifrkasiadministrasi;5. Dalam hal partal politik yang telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud angka 3 tersebut d"i atas, d.apatmelengkapi persyitratan sampai dengan tanggal 29 September2012:


2/41

?calorr!:Yth. Kctua Bawaslu RI di Jakarta.

Dalan hal syarat kctcnrakilan pclettpuan sckurang-kuranpya307o (tiga puluh perscn) pada kepengurusan partai politik tingkatprovinsi dan kabupatcn/kota tidak tcrpcnuhi, partai politikmcmbuat surat pcrnyataan sebagaiaana formulir Model F- 13Parpol Fcrahrran I(PU Nomor 12 Tahun 2Ol2;BrSl F td DoUUt y.nt toLb Eotdrftrs dth.nptDtr|rchlrrlr! pcao?raatan. tcrhedrp ta-dr bultt Daadtlar!dohuo.! pcadeltrna lfotuullr LDplru I Iodcl f-pupolt.Ddu hrl rulh t rd.Ft ,G8rr dohr.! Fnt b.luEdbcnhtra, .Irr .Glrn racnSnnlnllel Laprrle pctugupclrdr{te'.l| fg0 Ftltlg L-5.1 ^.r.oirf 7 Scptcnbcr 2O12purd 16.00 gul.Demikian untuk mcnjadi maklum.

t\;r{,*\


3/41

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

52/PUU-X/2012, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan

Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246);


4/41

-2-

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5316) ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentangTata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37

Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01

Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentangKode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal

4 September 2012;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Mengubah Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.


5/41

-3-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2012

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta


6/41

-4-

LAMPIRAN :


NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NO. 07TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAMDAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHANUMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHTAHUN 2014

NO PROGRAM/KEGIATAN JADUAL KETERANGAN

TAHAPAN PERSIAPAN

1. Penataan Organisasi

a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota

9 Juni s/d 9 Agust 2012 Dilaksanakan olehKPU

b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dantata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPUprovinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, denganPeraturan Presiden


c. Penyusunan organisasi dan tata kerja SekretariatJenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan SekretariatKPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU


d. Pengisian jabatan Sekretariat Jenderal KPU, SekretariatKPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota

9 Juni s/d 9 Des 2012 Dilaksanakan oleh

Sekjen KPU

2. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan Agust 2012 s/d Mar 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

3. Pembentukan Badan Penyelenggara

a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN Nov 2012 s/d Jan 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU

kabupaten/kotab. Pembentukan KPPS /KPPSLN 9 Feb s/d 9 Mar 2014 Dilaksanakan oleh

PPS/PPLN

c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN Feb 2013 Dilaksanakan olehPPS/PPLN

4. Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota Jan s/d Des 2013 Dilaksanakan olehKPU, dan KPU

provinsi

5. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis diSetiap Tingkatan

1 Juli 2012 s/d 28 Feb2014

Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi,

KPU kabupaten/kota,PPK, PPS dan PPLN

6. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih

a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi danpendidikan pemilih

9 Juni s/d 31 Okt 2012 Dilaksanakan olehKPU

b. Penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih 9 Juni s/d 1 Okt 2012 Dilaksanakan olehKPU

c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikanpemilih

Juni 2012 s/d Juni 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi,

dan KPUkabupaten/kota


7/41


8/41

-6-


2. Penyusunan Peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni2013

Dilaksanakan olehKPU

3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran 9 s/d 11 Agust 2012 Dilaksanakan olehKPU

b. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syaratpendaftaran

10 Agust s/d 7 Sept 2012

c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan 8 s/d 29 Sept 2012 Dilaksanakan oleh:1.KPU2.KPU kabupaten/kota

untuk penerimaankelengkapan KTA

d. Verifikasi administrasi di KPU 11 Agust s/d 6 Okt 2012e. Pemberitahuan hasil verifikasi Administrasi 7 s/d 8 Okt 2012f. Perbaikan administrasi oleh partai politik 9 s/d 15 Okt 2012g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan 16 s/d 22 Okt 2012h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan

kepada:

1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 23 s/d 25 Okt 20122) Pimpinan partai politik tingkat pusat 23 s/d 25 Okt 2012

i. Verifikasi faktual di tingkat KPU Dilaksanakan olehKPU

1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat 26 Okt s/d 3 Nov 20122) Penyampaian hasil verifikasi 4 s/d 5 Nov 20123) Perbaikan 6 s/d 12 Nov 20124) Verifikasi hasil perbaikan 13 s/d 19 Nov 20125) Penyusunan berita acara 20 s/d 21 Nov 2012

j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi: Dilaksanakan olehKPU provinsi

1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi 26 Okt s/d 3 Nov 20122) Penyampaian hasil verifikasi 4 s/d 5 Nov 20123) Perbaikan 6 s/d 12 Nov 20124) Verifikasi hasil perbaikan 13 s/d 19 Nov 20125) Penyusunan berita acara:

a) Hasil verifikasi provinsib) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota 26 s/d 27 Nov 201221 s/d 25 Des 2012

6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU 26 s/d 28 Des 2012k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota: Dilaksanakan oleh

KPU kabupaten/ kota1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan 26 Okt s/d 20 Nov 20122) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual

kepengurusan dan keanggotaan21 s/d 23 Nov 2012

3) Perbaikan 24 s/d 30 Nov 20124) Verifikasi hasil perbaikan 1 s/d 14 Des 20125)

Penyusunan berita acara 15 s/d 17 Des 2012

6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi 18 s/d 20 Des 2012l. Penetapan partai politik peserta Pemilu 29 Des 2012 s/d 8 Jan

2013Dilaksanakan oleh

KPU

m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu 9 s/d 11 Jan 2013 Dilaksanakan olehKPU


9/41

-7-


n. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik 12 s/d 14 Jan 2013 Dilaksanakan olehKPU

o. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara 12 Jan s/d 15 Mar 2013 Dilaksanakan oleh PTTUN

4. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah danpemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi danKPU kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri

9 Nov s/d 9 Des 2012 Dilaksanakan olehMendagri, Gubernur,Bupati dan Walikotaserta Menteri Luar

Negeri

b. Sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luarnegeri

9 Des 2012 s/d 9 Feb2013

Dilaksanakan olehPemerintah bersama

KPU

c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPUkabupaten/kota

9 Feb 2013 Dilaksanakan oleh

Pemerintah danPemerintah Daerah

d. Konsolidasi DP4 10 s/d 24 Feb 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

e. Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu terakhir 25 Feb s/d 10 Mar 2013f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi

dan KPU kabupaten/kota11 s/d 13 Mar 2013 Dilaksanakan oleh KPU

g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan danpenelitian)

14 Mar s/d 9 Juni 2013 Dilaksanakan olehPantarlih

h.

Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 10 Juni s/d 9 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPSi. Penetapan DPS 10 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPS

j. Pengumuman DPS 11 s/d 24 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPSk. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat

kecamatan12 s/d 15 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU

kabupaten/kota

l. Masukan dan tanggapan masyarakat 11 Juli s/d 1 Agust 2013m. Perbaikan dan penyusunan DPS 2 s/d 15 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPSn. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(DPSHP)16 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS

o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakatatas penetapan DPSHP

17 s/d 23 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS

p. Perbaikan DPSHP 24 Agust s/d 6 Sept 2013q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota 7 s/d 10 Sept 2013 Dilaksanakan oleh PPS

melalui PPK

r. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkatkabupaten/kota

7 s/d 13 Sept 2013 Dilaksanakan oleh KPUkabupaten/kota

s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK danPPS


t. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik pesertaPemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan


u. Pengumuman DPT 21 Sept 2013 s/d 9 April2014

v. Rekapitulasi di KPU provinsi 24 Sept s/d 8 Okt 2013 Dilaksanakan oleh KPUprovinsi

w. Rekapitulasi di KPU 9 s/d 23 Okt 2013 Dilaksanakan oleh KPU


10/41

-8-


5. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri

a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri 9 Feb s/d 9 Mei 2013 PPLN dibantu Pantarlihb.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri(DPSLN) 10 Mei s/d 9 Juni 2013 Dilaksanakan olehPPLN

c. Pengumuman DPSLN 10 s/d 24 Juni 2013 Dilaksanakan olehPPLN

d. Masukan dan tanggapan masyarakat 25 Juni s/d 16 Juli 2013e. Perbaikan DPSLN 17 s/d 24 Juli 2013 Dilaksanakan oleh

PPLN

f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 25 Juli s/d 10 Agust 2013 Dilaksanakan olehPPLN

g. Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusanKepala Perwakilan Republik Indonesia

11 s/d 25 Agust 2013 Dilaksanakan olehPPLN

6. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

a. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)

10 Des 2012 s/d 15 Jan2013

Dilaksanakan olehKPU

b. Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota

7 s/d 21 Feb 2013 Dilaksanakan oleh KPUProvinsi dan KPUkabupaten/kota

c. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemiludan konsultasi publik

22 s/d 28 Feb 2013 Dilaksanakan oleh KPUProvinsi dan KPUkabupaten/kota

d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRDprovinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU

1 s/d 2 Mar 2013 Dilaksanakan oleh KPU

Provinsi dan KPUkabupaten/kota

e. Penetapan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota

1 s/d 9 Mar 2013 Dilaksanakan olehKPU

7. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota

7.1. Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRDprovinsi dan DPRD kabupaten/ kota

a. Pengumuman pendaftaran pencalonan 6 s/d 8 April 2013b. Pendaftaran pencalonan 9 s/d 15 April 2013

7.2. Verifikasi Pencalonan Anggota DPD

a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calonanggota DPD

16 s/d 22 April 2013 Dilaksanakan oleh KPUdibantu KPU provinsi

b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi 23 April 2013 Dilaksanakan oleh KPUdibantu KPU provinsi

c. Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi 24 s/d 30 April 2013d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi 1 s/d 7 Mei 2013 Dilaksanakan oleh KPU

dibantu KPU provinsi

e. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan 8 s/d 21 Mei 2013 Dilaksanakan oleh KPUkabupaten/kota

f. Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratandukungan kepada bakal calon anggota DPD

22 Mei 2013 Dilaksanakan oleh KPUdibantu KPU provinsi

g. Perbaikan terhadap persyaratan dukungan 23 s/d 29 Mei 2013h. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan 30 Mei s/d 12 Juni 2013 Dilaksanakan oleh KPU


11/41

-9-


kabupaten/kota

i. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara HasilVerifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU

13 Juni 2013 Dilaksanakan oleh KPUprovinsi dan KPU

kabupaten/kotaj. Penelitian persyaratan calon anggota DPD 14 s/d 27 Juni 2013 Dilaksanakan oleh

KPU

k. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara(DCS) anggota DPD

28 s/d 30 Juni 2013 Dilaksanakan olehKPU

l. Pengumuman DCS anggota DPD 1 s/d 3 Juli 2013 Dilaksanakan olehKPU

m.Masukan dan tanggapan masyarakat 4 s/d 13 Juli 2013n. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD 14 s/d 16 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPU

dibantu KPU provinsi

o. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU 17 s/d 23 Juli 2013 Dilaksanakan oleh KPUprovinsi

p. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)anggota DPD

24 s/d 26 Juli 2013 Dilaksanakan olehKPU

q. Pengumuman DCT anggota DPD 27 Juli 2013 Dilaksanakan olehKPU

7.3. Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota

a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon danbakal calon:

16 s/d 29 April 2013 Dilaksanakan oleh:

1) Anggota DPR 1) KPU2) Anggota DPRD provinsi 2) KPU provinsi3) Anggota DPRD kabupaten/kota 3) KPU

kabupaten/kota

b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasidaftar calon dan bakal calon kepada partai politikpeserta Pemilu

30 April 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi,


c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuanbakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota

1 s/d 7 Mei 2013 Dilaksanakan olehpartai politik di masing-

masing tingkatan

d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syaratcalon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota

8 s/d 14 Mei 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi,


e. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRDprovinsi dan DPRD kabupaten/kota

12 s/d 25 Juni 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilanperempuan

26 s/d 30 Juni 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggotaDPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

1 s/d 10 Juli 2013

h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atasmasukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCSanggota DPR, DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota

11 s/d 17 Juli 2013 Dilaksanakan olehpartai politik di masing-

masing tingkatan

i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU,KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

18 Juli 2013


12/41

-10-


j. Pemberitahuan pengganti DCS 19 s/d 20 Juli 2013k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota21 s/d 27 Juli 2013

l. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsidan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPUprovinsi/KPU kabupaten/kota

27 s/d 29 Juli 2013 Dilaksanakan olehpartai politik di masing-

masing tingkatan

m.Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRDkabupaten/kota

30 Juli s/d 3 Agust 2013 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi danDPRD kabupaten/ kota

4 Agust 2013 Diumumkan oleh KPU,KPU provinsi dan KPUkabupaten/kota sesuai

tingkatannya

o.

Sengketa Tata Usaha Negara 4 Agust s/d 7 Okt 2013

8. Kampanye

a. Persiapan Kampanye :1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk

penetapan lokasi pemasangan alat peraga untukpelaksanaan kampanye

15 s/d 29 Des 2012 KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/ kotaberkoordinasi dengan

Pemerintah/Pemerintah Daerah

2) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggotaDPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota)serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

11 Jan s/d 11 Feb 2013

Ditetapkan oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU

kabupaten/kota

3) Penyerahan laporan awal dana kampanye danrekening khusus dana kampanye kepada KPU,KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

2 Feb s/d 2 Mar 2014 Dilaksanakan olehPartai Politik Peserta

Pemilu SesuaiTingkatannya

4) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID,Dewan Pers, Polri).

12 Feb s/d 12 Mar 2014 KPU dan KPU provinsi

5) Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umumdengan peserta Pemilu;

12 Feb s/d 12 Mar 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

b. Pelaksanaan Kampanye:1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaranbahan kampanye kepada umum, dan pemasanganalat peraga.

11 Jan 2013 s/d 5 April2014

Dilaksanakan olehpeserta Pemilu 2014

2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum daniklan media massa cetak dan elektronik.

16 Mar s/d 5 April 2014 Dilaksanakan olehpeserta Pemilu 2014

3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputipenerimaan dan pengeluaran kepada akuntanpublic melalui KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota

10 s/d 24 April 2014 Dilaksanakan OlehPartai Politik Peserta

Pemilu dan CalonAnggota DPD

4) Audit dana kampanye 25 April s/d 25 Mei 2014 Dilaksanakan olehKantor Akuntan Publik

5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepadaKPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

26 s/d 27 Mei 2014


13/41

-11-


6) Penyampaian hasil audit dana kampanye olehKPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kotakepada peserta pemilu

28 Mei s/d 3 Juni 2014 Dilaksanakan olehKPU, KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota

7) Pengumuman hasil audit penerimaan danpenggunaan dana kampanye

4 s/d 13 Juni 2014

9. Masa Tenang 6 s/d 8 April 2014 Pembersihan alatperaga kampanye olehmasing-masing peserta

Pemilu 2014

10. Pemungutan dan Penghitungan Suara

10.1 Persiapan menjelang pemungutan suara:

a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suaradengan menggunakan sistem informasi/ elektronik

1 s/d 28 Feb 2014 Dilaksanakan dimasing-masingkabupaten/kota

(termasuk beberapakecamatan)

b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah 5 s/d 31 Mar 2014 Dilaksanakan oleh KPUsampai ke tingkat PPS

c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktupemungutan suara kepada pemilih dan saksi olehKPPS/KPPSLN

Sebelum 6 April 2014 Dilaksanakan olehKPPS/KPPSLN

d. Penyiapan TPS/TPSLN 8 April 2014 Dilaksanakan olehKPPS/KPPSLN

10.2 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 April 2014 Dilaksanakan olehKPPS

b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS 9 April 2014 Dilaksanakan olehKPPS

c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alatkelengkapan di TPS kepada PPS

9 April 2014 Dilaksanakan olehKPPS

d. Pemungutan Suara di TPSLN 30 Mar - 6 April 2014 Dilaksanakan olehKPPSLN

Disesuaikan hari liburkerja pada negara yang

bersangkutan

e. Penghitungan Suara di TPSLN 9 April 2014 Dilaksanakan olehKPPSLNf. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN 9 April 2014 Dilaksanakan oleh

KPPSLN

g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alatkelengkapan di TPSLN kepada PPLN

9 April 2014 Dilaksanakan olehKPPSLN

11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN 10 s/d 15 April 2014 Dilaksanakan olehPPS/PPLN

b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara diPPS/PPLN

10 s/d 15 April 2014 Dilaksanakan olehPPS/PPLN

c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasilpenghitungan suara, dan alat kelengkapan

1) Di PPS kepada PPK 12 s/d 15 April 2014 Dilaksanakan olehPPS

2) Di PPLN kepada KEMENLU 12 s/d 17 April 2014 Dilaksanakan oleh


14/41

-12-


PPLN

3) Dari KEMENLU kepada KPU 18 April 2014 Dilaksanakan olehKEMENLU

d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK 13 s/d 17 April 2014 Dilaksanakan oleh PPKe. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara di PPK.14 s/d 17 April 2014 Dilaksanakan oleh PPK

f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasilpenghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPUkabupaten/kota

15 s/d 19 April 2014 Dilaksanakan oleh PPK

g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suaratingkat kabupaten/kota

19 s/d 21 April 2014 Dilaksanakan oleh KPUkabupaten/kota

h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suaratingkat kabupaten/kota

20 s/d 22 April 2014 Dilaksanakan oleh KPUkabupaten/kota

i.

Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suaratingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi 20 s/d 22 April 2014 Dilaksanakan oleh KPUkabupaten/kota

j. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suaratingkat provinsi

22 s/d 24 April 2014 Dilaksanakan oleh KPUprovinsi

k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suaratingkat provinsi

23 s/d 25 April 2014 Dilaksanakan oleh olehKPU provinsi

l. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU

24 s/d 28 April 2014 Dilaksanakan olehKPU provinsi

m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkatNasional

26 April s/d 6 Mei 2014 Dilaksanakan olehKPU

n. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehansuara Partai politik dan perolehan suara calon anggotaDPR dan calon anggota DPD.

6 s/d 7 Mei 2014 Dilaksanakan oleh

KPU

12. Penetapan hasil pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 2014 Dilaksanakan olehKPU

13. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas 7 s/d 9 Mei 2014 Dilaksanakan olehKPU

14. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

a. Tingkat nasional1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih

anggota DPR serta DPD11 s/d 17 Mei 2014 Ditetapkan oleh KPU

2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon TerpilihAnggota DPR, dan DPD

12 s/d 18 Mei 2014 Ditetapkan oleh KPU

b. Tingkat provinsi1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih

Anggota DPRD provinsi11 s/d 13 Mei 2014 Ditetapkan oleh

KPU provinsi

2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon TerpilihAnggota DPRD provinsi

12 s/d 18 Mei 2014 Ditetapkan olehKPU provinsi

c. Tingkat kabupaten/kota1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih

Anggota DPRD kabupaten/kota11 s/d 13 Mei 2014 Ditetapkan oleh KPU

kabupaten/ kota

2)

Pemberitahuan dan Pengumuman Calon TerpilihAnggota DPRD kabupaten/kota 12 s/d 18 Mei 2014 Ditetapkan oleh KPUkabupaten/ kota

14. Peresmian Keanggotaan

a. DPRD kabupaten/kota Juni - Juli 2014 Oleh Gubernur atasnama Presiden RI*

b. DPRD provinsi Juni - Juli 2014 Oleh Mendagri atas


15/41

-13-


nama Presiden RI*

c. DPR dan DPD Agust - Sep 2014 Oleh Presiden RI15. Pengucapan Sumpah/Janji

Pengucapan sumpah/janji anggota:

a. DPRD kabupaten/kota Juli - Agust 2014 Oleh Sekretariat DPRDkabupaten/kota

b. DPRD provinsi Agust - Sept 2014 Oleh Sekretariat DPRDprovinsi

c. DPR dan DPD 1 Okt 2014 Oleh SekretariatJenderal DPR

TAHAPAN PENYELESAIAN

1. Perselisihan Hasil Pemilu

Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD,dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi

12 s/d 14 Mei 2014

2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu 1 Okt s/d 1 Nov 2014 Dilakukan oleh KPU,KPU provinsi, KPU

kabupaten/kotaa. KPU kabupaten/kota Juli 2014b. KPU provinsi Agust 2014

3. Penyusunan Dokumentasi 9 April s/d 31 Agust2014

Dilakukan oleh KPU,KPU provinsi, KPU

kabupaten/kota

4. Pengelolaan Arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okt

2019

Dilakukan oleh KPU,

KPU provinsi, KPUkabupaten/kota

5. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc 9 Juni 2014 Dilakukan sesuaidengan tingkatannya

6. Penyusunan Laporan Keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014 Dilakukan oleh KPU,KPU provinsi, KPU

kabupaten/kota

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK


16/41


NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIKPESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

52/PUU-X/2012, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi

dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 62

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5246);


17/41

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentangTata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun

2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, danSekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentangKode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentangTahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 September

2012;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:


18/41

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 4 butir 1 dihapus dan butir 2 diubah sehingga Pasal 4berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. dihapus;2. Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi

persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)

jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlahkecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat,

provinsi dan kabupaten/kota;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orangatau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada

kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada

huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda

anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatanpusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir

Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politikkepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atasnama partai politik tingkat pusat, provinsi dan

kabupaten/kota kepada KPU.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah sehingga

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11(1) Surat pendaftaran partai politik diserahkan oleh pengurus partai

politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1).

(2) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf f disampaikan oleh pengurus partai

politik tingkat pusat kepada KPU dalam bentuk softcopy.


19/41

- 4 -

(3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk hardcopy sebanyak 2

(dua) rangkap disertai daftar anggota diserahkan oleh pengurus

partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada

KPU kabupaten/kota.

(4) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1) huruf a, g, dan h diserahkan kepada KPU sebanyak 3

(tiga) rangkap.

(5) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat dalam bentuk 1

(satu) rekaman softcopy dan 3 (tiga) rangkap hardcopy, diserahkan

kepada KPU masing-masing:

a. 1 (satu) asli; danb. 2 (dua) salinan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah,diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a),

serta ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

(1)KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadicalon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota bertugas:

a. menerima dokumen pendaftaran;b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi

calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota meliputi:

1) nama yang menyampaikan pendaftaran;2) nama partai politik;3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan4)

alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politiktingkat pusat.

c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai

politik melengkapi dokumen sampai akhir masa pendaftaran.

e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuaiformulir Lampiran 1 Model F-Parpol.

(1a) Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, partai

politik yang bersangkutan mengikuti tahap verifikasi

administrasi.


20/41

- 5 -

(2)Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi syaratpendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal

11, partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti

tahap verifikasi administrasi.

(3)Partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, dapat

melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyisebagai berikut:

Pasal 15

(1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratanpartai politik meliputi penelitian:

a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta PemiluAnggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi

cap/stempel basah;

b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tandaterdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum

yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

c. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi,kabupaten/kota dan kecamatan;

d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di

seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;

e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 %

(tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap

provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;

f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 %

(lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota

yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol;

g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 %

(tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang,dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia;


21/41

- 6 -

i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partaipolitik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-

kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu)

dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik

sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama

anggota dalam bentuk hardcopy sesuai formulir Model F2-

Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta softcopy sesuai

Lampiran 2 Model F2-Parpol;

j. apabila ditemukan orang yang sama menjadi anggotalebih dari satu partai politik maka proses verifikasinya

dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan

keanggotaannya hanya kepada satu partai politik;

k. apabila ditemukan bukti seseorang menjadi anggota partaipolitik lebih dari satu dalam partai politik yang sama

maka dihitung satu keanggotaan;l. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari

Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol;

m. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkatpusat, provinsi dan kabupaten/kota;

n. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partaipolitik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;o. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm

berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

(2)Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F4-Parpol

dan lampirannya.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantaraayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga

Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan

partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak

berakhirnya masa verifikasi administratif.

(2) Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberi kesempatan untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara

tertulis dari KPU.


22/41

- 7 -

(2a) Dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya

30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat

provinsi dan kabupaten/kota tidak terpenuhi, partai politik

membuat surat pernyataan sebagaimana formulir Model F-13

Parpol.

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratanadministratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratanadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU

menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang

memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administratif.

(5) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (4) kepada partai politik calon peserta Pemilu

dan Bawaslu.

(6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhipersyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan:

a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partaipolitik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk

dilakukan verifikasi faktual;

b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partaipolitik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kotamelalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (1) danayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c),

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17(1)Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 9

(sembilan) hari terhadap kebenaran persyaratan:

a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat;b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan

partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga

puluh persen);

c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain:sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak

sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan

sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.

(1a) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai

politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus

sebagaimana formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol dengan

pengurus yang bersangkutan.


23/41

- 8 -

(1b) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai


sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang

bersangkutan.

(1c) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai

politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir

Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak

milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak.

(2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol

dan lampirannya.

(3) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktualkepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua)

hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.

(4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU

memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7

(tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.

(5)KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari.

(6) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir

Model F5-Parpol dan lampirannya.

(7) KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politikcalon peserta Pemilu dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah

penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) diubah serta diantaraayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b),dan ayat (1c) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18(1)Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (6) huruf a, KPU provinsi melakukan verifikasi

faktual paling lama 9 (sembilan) hari terhadap kebenaran

persyaratan:

a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkatprovinsi;

b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusanpartai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga

puluh persen);



24/41

- 9 -


sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.










bersangkutan.


c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partaipolitik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir



(2)Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol

dan lampirannya.

(3)KPU provinsi menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasifaktual kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan

Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya

verifikasi faktual.

(4)Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi

memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7

(tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.

(5)KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikansebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari.

(6)KPU provinsi menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir

Model F6-Parpol dan lampirannya.

(7)KPU provinsi menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU,partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu provinsi paling

lama 3 (tiga) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi

faktual.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat

yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 19 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 19


25/41

- 10 -

(1)Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi

paling lama 26 (dua puluh enam) hari terhadap kebenaran

persyaratan:

a.

jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkatkabupaten/kota;

b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusanpartai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30

% (tiga puluh persen);



sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;

d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap

kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

(2)Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, b, dan c dilaksanakan secara faktual.










bersangkutan.


c dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai

politik untuk mencocokkan domisili kantor sebagaimana formulir



(3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd dilaksanakan secara administratif dan faktual.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8-Parpol

dan lampirannya.

(5) KPU kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan hasilverifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkatkabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya

verifikasi faktual.

(6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU


26/41

- 11 -

kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki

paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi

faktual.

(7) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasilperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14(empat belas) hari.

(8) KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasilperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat pleno

terbuka paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya verifikasi

sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.

(9) KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktualkepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU

provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari

setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

10.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 ayat (2) berbunyisebagai berikut:

Pasal 20

(1) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasikeanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama

anggota partai politik yang diterima dari KPU dengan KTA.

(2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana ayat (1) ditindaklanjutidengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta

Pemilu dengan cara:

a. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual denganmetode sampel acak sederhana atau sensus;

b. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud hurufa dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak

10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik

pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan

partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggotasebagaimana dimaksud dalam lampiran III;

c. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 %(sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka

dilakukan pembulatan keatas;

d. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partaipolitik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan

100 (seratus) orang;

e. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukanoleh KPU kabupaten/kota dibawah supervisi KPU provinsidan hasilnya dilaporkan kepada KPU;

f. KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoringpelaksanaan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan

melaporkan hasilnya kepada KPU;


27/41

- 12 -

g. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktualkeanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk

mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama

setiap anggota partai politik;

h. Dalam hal tidak bertemu dengan anggota partai politik, KPUkabupaten/kota meminta pengurus partai politik

menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir

masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna

membuktikan keanggotaannya;

i. Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksudpada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai

politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan

dinyatakan tidak memenuhi syarat;

j. Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud padahuruf g terdapat pernyataan bukan anggota partai politik,yang bersangkutan mengisi formulir Model F12-Parpol

dan keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;

k. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan gandasebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf j, anggota

partai politik yang bersangkutan mengisi formulir Model

F12-Parpol untuk memastikan satu keanggotaan;

l. Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisiformulir Model F12-Parpol, keanggotaannya dinyatakan

memenuhi syarat;m.Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui

metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk

diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000

orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

11.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 21

(1)Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan sebagaimanadimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf m tidak terpenuhi,

partai politik dapat memperbaiki syarat keanggotaan paling

lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi

faktual oleh KPU kabupaten/kota.

(2)Perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan keanggotaan partai

politik paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu)

dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum

memenuhi syarat keanggotaan.

(3)Dalam hal verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan denganmetode sensus, perbaikan keanggotaan dapat dilakukan dengan

menyerahkan sejumlah kekurangan atau lebih.


28/41

- 13 -

(4)KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikankeanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan metode sampel 10% (sepuluh persen) dari daftar

keanggotaan partai politik hasil perbaikan.

(5)KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikankeanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dengan metode sensus.

(6)KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaanverifikasi keanggotaan hasil perbaikan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 34

Mengubah beberapa formulir pendaftaran, verifikasi, dan

penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2012


29/41

LAMPIRANPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 12 TAHUN 2012TENTANGPERUBAHAN PERATURAN KOMISIPEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI, DAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN/KOTA

PERUBAHAN BEBERAPA JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPANPARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Lampiran 1 Model F-Parpol : Tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran2. Lampiran 4 Model F1-Parpol :Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai

Politik Tingkat Pusat

3. Lampiran Model F4-Parpol : Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai PolitikTingkat Pusat

4. Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual HasilPerbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat

kabupaten/kota

5. Model F-11 Parpol : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat

pusat/provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan

lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain.

6. Model F-12 Parpol : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik

7. Model F-13 Parpol : Surat Pernyataan Keterwakilan Perempuan


30/41

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20

Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai sebagai calon pesertaPemilu 2014 sebanyak () rangkap, meliputi :

NO DOKUMEN STATUS KETERANGAN

1. Surat pendaftaran (Formulir Model F-Parpol)

Ada Tidak ada

2. Salinan Berita Negara RepublikIndonesia yang menyatakan bahwapartai politik tersebut terdaftar sebagaibadan hukum

Ada Tidak ada

3. Surat pernyataan memiliki pengurus,alamat dan kantor tetap tingkatprovinsi dan kabupaten/kota sertapengurus tingkat kecamatan (FormulirModel F1-Parpol)

Ada Tidak ada

4. Daftar susunan pengurus dan alamatkantor tetap partai politik tingkat

provinsi (Formulir Lampiran 1 ModelF1-Parpol)

Ada Tidak ada

5. Daftar susunan pengurus dan alamatkantor tetap partai politik tingkatkabupaten/kota (Formulir Lampiran 2Model F1-Parpol)

Ada Tidak ada

6. Daftar susunan pengurus partai politiktingkat kecamatan (Formulir Lampiran3 Model F1-Parpol)

Ada Tidak ada

7.Keputusan pengurus pusat partaipolitik tentang pengurus tingkatprovinsi, pengurus tingkatkabupaten/kota dan pengurus tingkatkecamatan

Ada Tidak ada

8. Surat pernyataan dari pimpinan pusatpartai politik mengenai jumlah anggotapartai politik tingkat kabupaten/kota(Formulir Model F2-Parpol)

Ada Tidak ada

9. Rekapitulasi daftar anggota partaipolitik dalam wilayah kabupaten/kota(Formulir Lampiran 1 Model F2-Parpol)

Ada Tidak ada

10. Softcopy daftar nama anggota partaipolitik paling sedikit 1.000 (seribu)orang atau 1/1.000 (satu perseribu) darijumlah penduduk pada setiapkabupaten/kota (Formulir Lampiran 2Model F2-Parpol)

Ada Tidak ada

(harap ditulis jumlah totalkeanggotaan yang diserahkan)

Lampiran 1 Model F-Parpol


31/41

NO DOKUMEN STATUS KETERANGAN

11. Surat pernyataan dari pimpinan pusatpartai politik tentang penyertaanketerwakilan perempuan paling sedikit30% (tiga puluh persen)pada

kepengurusan tingkat pusat, tingkatprovinsi, dan tingkat kabupaten/kota(Formulir Model F3-Parpol)

Ada Tidak ada

12. Surat keterangan domisili kantorsekretariat tetap partai politik tingkatprovinsi dan kabupaten/kota dariCamat atau sebutan lain/Lurah atauKepala Desa atau sebutan lain(Formulir Model F-11 Parpol)

Ada Tidak ada

13. Salinan bukti kepemilikan atau sewaatau pinjam untuk kantor sekretariattetap partai politik tingkat provinsi dankabupaten/kota

Ada Tidak ada

14. Surat keterangan tentang pendaftarannama, lambang, dan/atau tandagambar partai politik dari kementerianyang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum danhak asasi manusia

Ada Tidak ada

15. Bukti kepemilikan nomor rekening atasnama partai politik tingkat pusat,tingkat provinsi dan tingkatkabupaten/kota

Ada Tidak ada

16. Salinan anggaran dasar dan anggaranrumah tangga partai politik sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan

Ada Tidak ada

17. Nama dan tanda gambar partai politikukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5(lima) lembar

Ada Tidak ada

PETUGAS PENERIMA YANG MENYERAHKAN

(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)


32/41

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI ..

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMATPARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

NO.SUSUNAN

PENGURUSNAMA

NOMORSURAT

KEPUTUSAN

NO. KARTUTANDA

ANGGOTA

ALAMATKANTOR

1. a. Ketuab. Sekretarisc. Bendahara

Jakarta, ..

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .

KETUA UMUM,

(tanda tangan dan nama terang)

SEKRETARIS JENDERAL

..(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

Lampiran 4 Model F1-Parpol


33/41

LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIFPARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI :.

NO DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI STATUS KETERANGAN

1. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kotayang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal serta dibubuhi cap. (Model F-Parpol)

Ada / Tidak Ada MS/TMS

2. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yangmemuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badanhukum yang telah dilegalisasi oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia.


3. a. Surat Pernyataan yang ditandatangani KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan

jumlah kepengurusan ditingkat :

1) Provinsi diseluruh Indonesia;2) Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 75 %

(tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kotadi provinsi;

3) Kecamatan sekurang-kurangnya 50% (limapuluh perseratus) kecamatan dikabupaten/kota;

(Model F1-Parpol)


b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusatmengenai pengesahan kepengurusan di tingkatprovinsi.


c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat PartaiPolitik tingkat provinsi (Lampiran Model F1-Parpol).


d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atauKeputusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsimengenai pengesahan kepengurusan di tingkatkabupaten/kota.


e. Daftar Susunan Pengurus dan alamat PartaiPolitik tingkat kabupaten/kota (Lampiran 2 ModelF1-Parpol).


f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiPolitik Tingkat Provinsi atau Tingkatkabupaten/kota mengenai pengesahankepengurusan di tingkat Kecamatan.


g. Daftar Susunan Pengurus dan alamat PartaiPolitik tingkat kecamatan (Lampiran 3 Model F1-Parpol)


4. a. Surat Pernyataan memiliki anggota ditiapkabupaten/kota (Model F2-Parpol) Ada / Tidak Ada MS/TMS

b. Rekapitulasi daftar Anggota Partai Politik dari tiapkabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-Parpol) Ada / Tidak Ada MS/TMS

c. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiapkabupaten/kota (Lampiran 2 Model F2-Parpol) Ada / Tidak Ada MS/TMS

Lampiran Model F4-Parpol


34/41

NO DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI STATUS KETERANGAN

5. Surat Keterangan dari Camat atau sebutanlain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenaikepemilikan kantor tetap provinsi disertai salinanbukti kepemilikan atau sewa atau pinjam*)


6. Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politiktentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan setiapkepengurusan partai politik (Model F3-Parpol)


7. Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama,Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dariKementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


9. Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akandigunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.


10. Nomor rekening atas nama partai Politik danRekening Dana Kampanye Pemilu atas nama PartaiPolitik


11. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) Partai Politik. Ada / Tidak Ada MS/TMS

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. .. (Ketua) 2. .. (Anggota) 3. .. (Anggota) 4. .. (Anggota)

5. .. (Anggota) 6. .. (Anggota) 7. .. (Anggota)


35/41

BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)

PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NOMOR :.

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) . telah melakukan verifikasi secara

faktual terhadap:

1. Pengurus Partai Politik .2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat

kabupaten/kota*);

3. Domisili kantor tetap DPC Partai . beserta bukti kepemilikan kantor tetap.4. Keanggotaan Partai . tingkat kabupaten/kota*).Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota*) . memutuskan:

1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPC Partai . sesuai/tidak sesuai *)2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPC Partai . sesuai/tidak sesuai *)3. Domisili kantor tetap DPC Partai .sesuai/ tidak sesuai *) serta bukti kepemilikan

kantor tetap sesuai/tidak sesuai *) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.

4. Hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai memenuhi/tidak memenuhi *) tingkatkabupaten/kota*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;2. Satu rangkap untuk KPU;3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dibuat di .pada tanggal .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. .. (Ketua) 2. .. (Anggota) 3. .. (Anggota) 4. .. (Anggota) 5. .. (Anggota)

*) Coret yang tidak diperlukan.

Model F8-Parpol


36/41

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

KECAMATAN .

KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa *) .....................................

Kecamatan .......................................

Kabupaten/Kota*)Provinsi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai ......

Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota *)

memiliki kantor tetap, dengan rincian :

1. Luas tanah dan bangunan : Luas tanah .m2

Luas bangunan m2

2. Status kepemilikan : milik partai/milik pribadi pengurus/sewa *)

3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanen *)

4. Alamat : .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

,

(Camat/Lurah/Kepala Desa *)

.

*) Coret yang tidak diperlukan.

Model F11-Parpol


37/41

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...................................................................................................2. Nomor KTP/NIK *) : ...................................................................................................3. Umur : ...................................................................................................4. Jenis Kelamin : ...................................................................................................5. Pekerjaan : ...................................................................................................6. Alamat : ...................................................................................................

...................................................................................................

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan anggota partai

............................................................................................. *)

Dibuat di ...

pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan

(.............................................................)

Model F12-Parpol


38/41

SURAT PERNYATAANNOMOR :.

Yang bertanda tangan dibawah ini :1. Nama :

Jabatan : Ketua Umum Partai.

2. Nama : Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai .

BELUM DAPAT MEMENUHI keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) dalamkepengurusan di provinsi/kabupaten/kota dalam daftar dibawah ini:

NO. PROVINSI/KABUPATEN/KOTAJUMLAH PEREMPUAN

DALAM KEPENGURUSANPERSENTASE

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.. ..

Upaya memperhatikan keterwakilan perempuan (30 %) dalam kepengurusan yang telahkami lakukan adalah:1.2..

Hambatan-hambatan yang kami hadapi dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan(30 %) dalam kepengurusan adalah:1.2..

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,sebagai pemenuhan persyaratanmenjadi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Jakarta, ..

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI .

KETUA UMUM,

(tanda tangan dan nama terang)

SEKRETARIS JENDERAL

..(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

Model F13-Parpol

Materai

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK


39/41

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 12 TAHUN 2012TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANGPENDAFTARAN, VERIFIKASI DANPENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL

Pengambilan atau pencuplikan sampel dilakukan dengan menggunakan software MicrosoftExcel. Langkah-langkah untuk mengeluarkan angka acak dari program tersebut adalahsebagai berikut:

1. Bukafile Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell


40/41

2. Pada papan rumus/formula ketik rumus berikut:

RUMUS =RAND()*angka populasi yang dikehendaki

Misalnya akan diambil sampel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai berikut:

RUMUS =RAND()*2000

3. Dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untukdiketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik cell yang sudah ada angkanya tersebut

pastikan lebih dari 10% dari populasi yang akan diambil. Misalnya pada contoh di atas

populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 10% dari populasi, yaitu 200, maka

angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari 200.


41/41

4. Sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, dan dilakukan denganpola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada

nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut

dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. (Lihat anak panah dalam cara

pengambilan sampel)

.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

peraturan kpu no. 11:2012

Documents