perda 18 2010 pengendalian menara telekomunikasi.rtf

7/25/2019 Perda 18 2010 Pengendalian Menara Telekomunikasi.rtf

1/27

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNGNOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : a. bahwa pembangunan menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggarakan secara

tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis;

b; bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan

menara sebagaimana dimaksud huruf a serta agar sesuai

dengan tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung maka

diperlukan upaya pengendalian menara secara komprehensif,

taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan;

c; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan aerah tentang

Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : !. "ndang#"ndang $omor !% Tahun !&'( tentang Pembentukanaerah# aerah Kabupaten dalam )ingkungan Pro*insi +awa

Timur )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun !&'( $omor !&, Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia $omor &(/;

2; "ndang#"ndang $omor ' Tahun !&0( tentang Peraturan asarPokok#Pokok 1graria )embaran $egara -epublik ndonesiaTahun !&0( $omor !(2, Tambahan )embaran $egara -epublik

ndonesia $omor %(23/;

3; "ndang#"ndang $omor 4 Tahun !&4! tentang 5ukum 1caraPidana )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun !&4!$omor 60, Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia$omor 3%(&/;

#!#


2/27

4; "ndang#"ndang $omor ' Tahun !&&& tentang )arangan PraktekMonopoli dan Persaingan "saha Tidak 7ehat )embaran $egara-epublik ndonesia Tahun !&&& $omor 33, Tambahan )embaran$egara -epublik ndonesia $omor 34!6/;

5; "ndang#"ndang $omor !4 Tahun !&&& tentang +asa Konstruksi)embaran $egara -epublik ndonesia Tahun !&&& $omor '2,

Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia $omor 3433/;6; "ndang#"ndang $omor %4 Tahun !&&& tentang Penyelenggara

$egara yang 8ersih dan 8ebas dari Korupsi, Kolusi dan$epotisme )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun !&&&$omor 6', Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia$omor 34'!/;

7; "ndang#"ndang $omor 30 Tahun !&&& tentang Telekomunikasi

)embaran $egara -epublik ndonesia Tahun !&&& $omor 6',Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia $omor 34'!/;

8; "ndang#"ndang $omor %4 Tahun %((% tentang 8angunan9edung )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun %((%$omor !32, Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia$omor 2%26/;

9; "ndang#"ndang -epublik ndonesia $omor 3% Tahun %((%tentang Penyiaran )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun%((% $omor !3&, Tambahan )embaran $egara -epublik

ndonesia $omor 2%'%/;10; "ndang#"ndang $omor 3% Tahun %((2 tentang Pemerintahan

aerah )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun %((2$omor !%', Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia$omor 2236/ sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan"ndang#"ndang $omor !% Tahun %((4 tentang PerubahanKedua 1tas "ndang#"ndang $omor 3% Tahun %((2 tentangPemerintahan aerah )embaran $egara -epublik ndonesiaTahun %((4 $omor '&, Tambahan )embaran $egara -epublik

ndonesia $omor 2422/;11; "ndang#"ndang $omor %0 Tahun %((6 tentang Penataan

-uang )embaran $egara -epublik ndonesia Tahun %((6$omor 04, Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia$omor 26%'/;

12; "ndang#"ndang $omor ! Tahun %((& tentang Penerbangan)embaran $egara -epublik ndonesia Tahun %((& $omor !,

Tambahan )embaran $egara -epublik ndonesia $omor 2&'0/;13; "ndang#"ndang $omor %4 Tahun %((&, tentang Pajak aerah

dan -etribusi aerah )embaran $egara -epublik ndonesiaTahun %((& $omor !3(, Tambahan )embaran $egara -epublikndonesia $omor '(2&/;

#%#


3/27

14; "ndang#"ndang $omor 3% Tahun %((& tentang Perlindungandan Pengelolaan )ingkungan 5idup )embaran $egara -epublik

ndonesia Tahun %((& $omor !'(, Tambahan )embaran $egara-epublik ndonesia $omor '('&/;

15; Peraturan Pemerintah $omor 0& Tahun !&&0 tentangPelaksanaan 5ak dan Kewajiban, 7erta 8entuk dan Tata araPeran 7erta Masyarakat alam Penataan -uang )embaran$egara -epublik ndonesia Tahun !&&0 $omor !(2, Tambahan)embaran $egara -epublik ndonesia $omor 300(/;

16; Peraturan Pemerintah $omor %6 Tahun !&&& tentang 1nalisisMengenai ampak )ingkungan 5idup )embaran $egara-epublik ndonesia Tahun !&&& $omor '&, Tambahan )embaran$egara -epublik ndonesia $omor 3434/;

17; Peraturan Pemerintah $omor '% Tahun %((( tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi )embaran $egara -epublik

ndonesia Tahun %((( $omor !(6, Tambahan )embaran $egara-epublik ndonesia $omor 3&4(/;

18; Peraturan Pemerintah $omor '3 Tahun %((( tentangPenggunaan 7pektrum rekuensi -adio dan


4/27

Keputusan Menteri Perhubungan $omor KM 2& Tahun %((( tentang KawasanKeselamatan


5/27

2; Pemerintah aerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

3; 8upati adalah 8upati Tulungagung;

4; Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan#

bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunanyang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yangdipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa

rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpasimpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai saranapenunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

5; Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara

bersama#sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi;

'.1. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain danbentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebutberada.

'.8. Menara Tunggal monopole tower/ adalah menara telekomunikasi yangbangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul#simpul rangka yangmengikat satu sama lain.

'. . Menara Mandiri 7elf 7upporting Tower/ adalah menara telekomunikasiyang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehinggamembentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

'. . Menara Teregang 9uyed Tower/ adalah menara telekomunikasi yangberdiri dengan diperkuat kabel#kabel yang diangkurkan pada landasantanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebihkecil dari menara telekomunikasi mandiri.

6; Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, 8adan "saha

Milik aerah, 8adan "saha Milik $egara, 8adan "saha 7wasta, nstansi

Pemerintah, dan nstansi Pertahanan Keamanan $egara;

7; Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari

setiap informasi dalam bentuk tanda#tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan

bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

8; +aringan "tama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang

menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi

sebagai central trunk, Mobile 7witching enter M7 /, 8ase 7tation ontroller

87 /= -adio $etwork ontroller -$ /, dan jaringan transmisi utama backbonetransmission/.

9; @ona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi

berdasarkan potensi ruang yang tersedia.10; Penetapan @ona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan

lokasi#lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

11; Penyedia +asa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

12; 8angunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu


6/27

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan=atau

di dalam tanah dan=atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan

usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;

13; Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, 8adan "saha Milik aerah,8adan "saha Milik $egara atau 8adan "saha 7wasta yang memiliki dan

mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara

telekomunikasi;

14; Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan

menara yang dimiliki oleh pihak lain;

15; Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau

tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan

berkedudukan di ndonesia serta tunduk pada peraturan perundang#undangan

ndonesia.

16; 8adan "saha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan

dengan hukum ndonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di

ndonesia.

17; -etribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

iAin tertentu yang khusus disediakan dan=atau diberikan oleh Pemerintah aerah

untuk kepentingan orang pribadi atau 8adan.

18; +asa "mum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah aerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau 8adan.

19; -etribusi +asa "mum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah aerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan.

20; -etribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungutsebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi

yang dibangun khusus disediakan dan=atau diberikan oleh Pemerintah aerah

untuk kepentingan orang pribadi atau 8adan.

21; ?ajib -etribusi adalah orang pribadi atau 8adan yang menurut peraturan

perundang#undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

22; Masa -etribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan periAinan tertentu dariPemerintah aerah yang bersangkutan.

23; 7urat Ketetapan -etribusi aerah, yang selanjutnya disingkat 7K- , adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

24; 7urat Tagihan -etribusi aerah, yang selanjutnya disingkat 7T- , adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan=atau sanksi administratif berupa bunga

dan=atau denda.


7/27

24; 7urat Ketetapan -etribusi aerah )ebih 8ayar, yang selanjutnya disingkat

7K- )8, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian menara berlandaskan asas :

a; kaidah tata ruang;

b; kemanfaatan keberlanjutan;

c; keselamatan;

d; keselarasan dan keserasian;

e; kepastian hukum, adil dan merata; dan

f; estetika.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian menara bertujuan untuk :

a; mengatur=mengendalikan pembangunan menara;

b; mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan

lingkungannya;

c; mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis

menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;

d; mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.

BAB III

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

1; Pembangunan menara harus didasarkan pada adanya:


8/27

a; rekomendasi peruntukan ruang;

b; iAin mendirikan bangunan menara.

2; Permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat!/ huruf a diajukan kepada 8upati melalui nstansi yang membidangi tata

ruang dengan melampirkan:a; titik koordinatb; denah lokasi

3; -ekomendasi peruntukan ruang diterbitkan berdasar penetapan Aona

pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh 8upati.

4; Permohonan Ain Mendirikan 8angunan sebagaimana dimaksud pada ayat !/

huruf b diatur dalam Peraturan aerah tentang Ain Mendirikan 8angunan.

1; Ketentuan Pasal ' ditambah ! satu/ ayat, yakni ayat 2/ sehingga Pasal 'berbunyi sebagai berikut:

Pasal

1; pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaanlahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan

pertumbuhan industri.

2; Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagianbangunan gedung.

3; alam hal menara didirikan pada bagian bangunan=gedung, PenyediaMenara wajib :

a; mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;b; keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai

persyaratan keandalan bangunan gedung;

c; tidak melampui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yangdiiAinkan; dand; memenuhi estetika.

4; Menara sebagaimana dimaksud pada ayat %/ dapat berupa:a; Menara Kamuflase;b; Menara Tunggal;c; Menara Mandiri;d; Menara Teregang.

Pasal !1; Menara disediakan oleh Penyedia menara.2; Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat !/ merupakan:

a; penyelenggara telekomunikasi; ataub; bukan penyelenggara telekomunikasi.


9/27

3; Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat !/ pembangunannyadilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi.

4; alam hal Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola

menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan

perusahaan nasional.

Pasal "

Pembangunan menara wajib mengacu kepada 7$ dan standar baku tertentu untuk

menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor#

faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan

mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :

a; tempat=space penempatan perangkat;b; ketinggian menara;

c; struktur menara;

d; rangka struktur menara

e; pondasi menara; dan

f; kekuatan angin.

Pasal 8

1; 8angunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas

yang jelas;

2; 7arana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat !/, antara lain :

a; pertanahan grounding /;

b; penangkal petir;

c; catu daya;

d; lampu halangan penerbangan Aviation Obstruction Light /;

e; marka halangan penerbangan Aviation Obstruction Marking /;

f; pagar pengaman;

g; sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang#undangan.

3; dentitas sebagaimana dimaksud pada ayat !/ meliputi :a; nama, alamat dan nomor pemilik menara;

b; nama pengguna menara;

c; lokasi dan koordinat;

d; tinggi;

e; beban maksimum menara;

f; tahun pembuatan=pemasangan;

g; kontraktor;


10/27

h; pabrikan;

i; nomor dan tanggal M8; dan

j; kapasitas listrik terpasang.

Pasal #

1; Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang#undangan;

2; Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat !/ antara lain :

a; kawasan yang termasuk Aona kawasan keselamatan operasi penerbangan;

b; kawasan pengawasan militer;

c; kawasan cagar budaya;

d; kawasan pariwisata;

e; kawasan hutan kota;

f; daerah aliran sungai dan saluran.

3; Menara yang didirikan di atas gedung harus dirancang sesuai dengan -encanaTata -uang ?ilayah dan estetika kota.

BAB I$

PEMAN%AATAN MENARA

Ba&'a( K)sa*+

U,+,

Pasal 10

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin

kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadaplingkungan.

Ba&'a( K)-+a

P./&.a, P).*a(&&+(&a(

Pasal 11

Pengelola menara wajib mengikuti program pertanggungan asuransi/ terhadap

kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara.

Ba&'a( K)*'&a

P),)l' a.aa( P).a a*a( -a( P),).' saa( M)(a.a

Pasal 12

1; Pemilik, penyedia, dan=atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan,


11/27

perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala

setiap tahun.

2; 5asil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud

pada ayat !/ dilaporkan kepada 8upati melalui instansi teknis.

3; Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud

ayat %/ diatur lebih lanjut dengan Peraturan 8upati.

Pasal 13

1; Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian,

perbaikan dan=atau penggantian bahan dan=atau perlengkapan menara, serta

kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan

menara.2; Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi

kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang#undangan.

3; Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip#prinsip

keselamatan dan kesehatan kerja.

Ba&'a( K)), a*

P),a(5aa*a( M)(a.a B).sa,aPasal 14

1; "ntuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara

telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk

penggunaan menara secara bersama.

2; Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat %/tidak berlaku untuk :a; menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan=atau

b; menara yang dibangun pada daerah#daerah yang belum mendapatkan

layanan telekomunikasi atau daerah#daerah yang tidak layak secara ekonomis.

3; Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang

sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk

menggunakan menara secara bersama#sama sesuai kemampuan teknis menara.


12/27

4; 7etiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara

telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan

oleh sekurang#kurangnya 3 tiga/ operator telekomunikasi dan desain konstruksi

menaranya harus mendapatkan persetujuan dari 8upati atau pejabat yang

ditunjuk.

Pasal 1

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a; pemilik, penyedia, dan=atau pengelolan menara telekomunikasi harus

memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat;

b; pemilik, penyedia, atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikanketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara

transparan;

c; beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur

menara;

d; pemilik, penyedia, dan=atau pengelola menara telekomunikasi harus

menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara

yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara

telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis

bangunan menara telekomunikasi;

e; pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar

sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi;

f; pemilik, penyedia, dan=atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling

berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 1!

1; Pemilik, penyedia, atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya

penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang

menggunakan menaranya.

2; 8iaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat !/

disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga

yang wajar, perhitungan biaya in*estasi, operasi, pengembalian modal dan

keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.


13/27

BAB $PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 1"

1; alam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi diwilayah Kabupaten Tulungagung, penetapan Aona pembangunan menara

bersama dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang

ada, kepadatan=populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengankaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan,

serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

2; Penetapan Aona pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat !/

ditetapkan dengan Peraturan 8upati.

BAB $I

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

1; 8upati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunanserta pemanfaatan menara telekomunikasi.

2; alam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat !/ 8upati membentuk Tim Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendaliansebagaimana dimaksud pada ayat !/ dan ayat %/ diatur dengan Peraturan8upati.

BAB $IIRETRIBUSI

Ba&'a( K)sa*+Na,a O67) -a( S+67) R)*.'6+s'

2; Ketentuan Pasal !& diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1#

engan nama -etribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusisebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang dan pengendalian menaratelekomunikasi.

Pasal 20


14/27

badan yang membangun menara telekomunikasi.

Ba&'a( K)-+aG/l/(&a( R)*.'6+s'

Pasal 22

-etribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai -etribusi +asa"mum.

Ba&'a( K)*'&aa.a M)(&+ +. T'(& a* P)(&&+(aa( Jasa

3; Ketentuan ayat %/ Pasal %3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231; 8esarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

2; Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat !/ diukur berdasarkan ketinggian menara dan nilai jual obyek pajak yang digunakansebagai dasar penghitungan Pajak 8umi dan 8angunan MenaraTelekomunikasi.

Ba&'a( K)), a*

P.'(s' -a( Sasa.a( Dala, P)()*a a( S*.+ *+. Da( B)sa.(7a Ta.'5 Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan efekti*itas

pengendalian dan pengawasan untuk pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Ba&'a( K)l',aB)sa.(7a Ta.'5

4; Ketentuan Pasal %' diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1; Tarif retribusi ditetapkan sebesar % B dua persen/ dari $ilai +ual


15/27

5; iantara Pasal %' dan Pasal %0 disisipkan ! satu/ Pasal, yakni Pasal %'1sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

1; Tarif -etribusi ditinjau kembali paling lama 3 tiga/ tahun sekali.2; Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/ dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.

3; Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat %/ ditetapkandengan Peraturan 8upati.

Ba&'a( K))(a,W'la7a P),+(&+*a(

Pasal 2!

-etribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah aerah.

Ba&'a( K)*+9+Masa R)*.'6+s'

Pasal 2"

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah ! satu/ tahun.

Ba&'a( K)-)la a(Ta*a a.a P),6a7a.a(

Pa.a&.a5 1P)()(*+a( P),6a7a.a(

6; Ketentuan Pasal %4 ayat %/ dihapus dan ketentuan ayat 2/ Pasal %4 diubah,sehingga Pasal %4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

2; -etribusi dipungut dengan menggunakan 7K- .

3; ihapus.

4; 5asil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/ disetor secara bruto ke Kas aerah.

5; -etribusi dipungut oleh 7KP yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 2#

1; Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.2; Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan 8upati.

Pasal 30

1; Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal %&, diberikan tandabukti pembayaran.


16/27

2; 7etiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.3; 8entuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan 8upati.

Pa.a&.a5 2T), a* P),6a7a.a(

Pasal 31

1; Pembayaran retribusi dilakukan di Kas aerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh8upati.

2; alam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil

penerimaan retribusi harus disetor ke Kas aerah selambat#lambatnya ! C %2 jam

atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh 8upati.

Pa.a&.a5 3P)(a&' a(

Pasal 32

1; Penerbitan surat teguran=peringatan=surat lain yang sejenis sebagai awal tindakanpelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 6 tujuh/ hari sejak

jatuh tempo pembayaran.2; alam jangka waktu 6 tujuh/ hari setelah tanggal surat teguran=peringatan=surat

lain yang sejenis, ?ajib -etribusi harus melunasi retribusi yang terutang.3; 1pabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat %/ ?ajib -etribusi

belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan 7T- .4; 7urat Teguran dan 7T- sebagaimana dimaksud pada ayat !/ dan ayat 3/,

dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perijinan.5; 8entuk#bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/, diatur lebih lanjut dengan

Peraturan 8upati.

Pa.a&.a5 4K)6).a*a(

Pasal 33

1; ?ajib -etribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada 8upati atau pejabatyang ditunjuk atas 7K- atau dokumen lain yang dipersamakan.

2; Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa ndonesia dengan disertaialasan#alasan yang jelas.


17/27

3; Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 tiga/ bulan sejaktanggal 7K- diterbitkan, kecuali jika ?ajib -etribusi dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.4; Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3/ adalah suatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan ?ajib -etribusi.5; Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

1; 8upati dalam jangka waktu paling lama 0 enam/ bulan sejak tanggal suratkeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukandengan menerbitkan 7urat Keputusan Keberatan.

2; Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

3; 1pabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat !/ telah lewat dan

8upati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

Pasal 3

1; +ika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar %Bdua persen/ sebulan untuk paling lama !% dua belas/ bulan.

2; mbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat !/ dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya 7K- )8.

Ba&'a( K)s),6'la(

K).'(&a(a( P)(&+.a(&a( Da( P),6)6asa(

Pasal 3!1; 8upati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

2; Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat !/ diberikan

dalam hal# hal tertentu dengan melihat kemampuan ?ajib -etribusi;

3; Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/ diberikan dengan

melihat fungsi obyek retribusi;

4; Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan

pembebasan retribusi akan diatur dengan Peraturan 8upati.


18/27

Ba&'a( K)s) +l+P)(&),6al'a( K)l)6' a( P),6a7a.a(

Pasal 3"

1; 1tas kelebihan pembayaran retribusi, ?ajib -etribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada 8upati.

2; 8upati dalam jangka waktu 0 enam/ bulan, sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

!/, harus memberi keputusan.

3; 1pabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat %/ telah dilampauidan 8upati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan 7K- )8 harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama ! satu/ bulan.4; 1pabila ?ajib -etribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/ langsung diperhitungkan untukmelunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

5; Pengembalian kelebihan pembayaran -etribusi sebagaimana dimaksud padaayat !/ dilakukan dalam jangka waktu paling lama % dua/ bulan sejakditerbitkannya 7K- )8.

6; +ika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat %

dua/ bulan, 8upati memberikan imbalan bunga sebesar %B dua persen/ sebulanatas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.7; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat !/ diatur dengan Peraturan 8upati.

Ba&'a( K)s)6)lasK)-al+a.sa P)(a&' a(

Pasal 38

1; 5ak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelahmelampaui waktu 3 tiga/ tahun terhitung sejak saat terutangnya -etribusi, kecuali

jika ?ajib -etribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.2; Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat !/

tertangguh jika:a; diterbitkan surat teguran; ataub; ada pengakuan utang retribusi dari ?ajib -etribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.3; alam hal ditertibkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat %/ huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

4; Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat %/

huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah aerah.

5; Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat %/ huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.


19/27

Pasal 3#

1; Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

2; 8upati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang -etribusi yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat !/.

3; Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan 8upati.

Ba&'a( K)-+a6)lasP),a(5aa*a( R)*.'6+s' -a( I(s)(*'5 P),+(&+*a(

Pasal 40

1; Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatanyang berkaitan langsung dengan pengendalian dan pengawasan menaratelekomunikasi.

2; Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat !/ disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

1; nstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

2; 8esarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat !/ ditetapkan sebesar 'Blima persen/.

3; Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat %/ ditetapkan melalui

1nggaran Pendapatan dan 8elanja aerah.

Pasal 42

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2( dan Pasal 2! diatur lebih lanjut dengan Peraturan 8upati.

BAB $III

SANKSI ADMINISTRATI%

Pasal 43

1; 7etiap pemilik dan=atu pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhanfungsi, dan=atau persyaratan dan=atau penyelenggaraan menara sebagaimanadimaksud dalam Peraturan aerah ini dikenakan sanksi administratif.

2; 7anksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat !/ dapat berupa :a; pembekuan dan=atau pencabutan iAin;b; denda administratif;c; sanksi polisional.

3; Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat !/dilaksanakan dengan cara :a; pemberian teguran tertulis pertama;b; pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;


20/27

c; pemberian teguran tertulis ketiga;d; penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan=atau pencabutan iAin.

4; enda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat %/ huruf b dibayarkan

langsung ke rekening Kas aerah.

5; 7anksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat %/ dapat berupa :a; penyegelan;b; pembongkaran.

6; Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat !/

diatur lebih lanjut dengan Peraturan 8upati.

Pasal 44

1; Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu ! satu/ tahun berturut#turutdilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten;

2; Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat !/ dilaksanakan setelah

melalui teguran tertulis sebanyak 3 tiga/ kali dengan selang waktu masing#

masing peringatan selama ' lima/ hari kalender.

Pasal 4

1; alam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar %B duapersen/ setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 7T- .

2; Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat !/

diatur dengan Peraturan 8upati.

BAB I:

KETENTUAN PENYIDIKANPasal 4!

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan aerah ini dilaksanakan oleh PenyidikPegawai $egeri 7ipil PP$7/ di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang

1; pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang#

undangan.

2; ?ewenang Penyidik Pegawai $egeri 7ipil PP$7/ sebagaimana dimaksud padaayat !/ adalah sebagai berikut :a; menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;b; melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan;c; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;d; melakukan penyitaan benda dan atau surat;


21/27

e; mengambil sidik jari dan memotret tersangka;f; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;g; mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dnegan pemeriksaan

perkara;

h; mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikumum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakantindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3; Penyidik Pegawai $egeri 7ipil PP$7/ sebagaimana dimaksud pada ayat !/

dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi

penyidik Kepolisian $egara -epublik ndonesia berdasarkan ketentuan dalam5ukum 1cara Pidana.

4; Penyidik Pegawai $egeri 7ipil PP$7/ sebagaimana dimaksud pada ayat !/

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 5ukum 1cara

Pidana.

BAB :

KETENTUAN PIDANA

Pasal 4"

1; 7etiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasiyang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehinggamengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakanorang lain diancam pidana kurungan paling lama 0 enam/ bulan atau dendapaling banyak -p '(.(((.(((,# lima puluh juta rupiah/.

2; Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan

periAinan sesuai dengan Peraturan aerah ini diancam pidana kurungan palinglama 0 enam/ bulan atau denda paling banyak -p '(.(((.(((,# lima puluh jutarupiah/.

3; ?ajib -etribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 tiga/ bulan atau dendapaling banyak 3 tiga/ kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurangbayar.

4; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat !/, ayat %/ dan ayat 3/ adalahpelanggaran.

5; 7elain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat !/, ayat %/ dan ayat 3/baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan

kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau

mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang#undangan.

BAB :IKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48


22/27

1; Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki AinMendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan aerah inidiundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan#ketentuan dalam Peraturan

aerah ini paling lama ! satu/ tahun sejak Peraturan aerah ini diundangkan;2; Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Ain

Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan

aerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan#ketentuan dalam

Peraturan aerah ini.

BAB :IIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 4#

5al#hal yang belum diatur dalam Peraturan aerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 8upati.

Pasal 0

Peraturan aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan aerah

ini dengan penempatannya dalam )embaran aerah Kabupaten Tulungagung.

itetapkan di Tulungagung

pada tanggal % esember %(!(

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

I.; HERU TJAHJONO MM

iundangkan di Tulungagungpada tanggal % esember %(!(7>K->T1- 7 1>-15

Ttd.

D.s; MARYOTO BIROWO MM;Pembina "tama Madya$ P. !&'3(4(4 !&4((3 ! (30

)embaran aerah Kabupaten TulungagungTahun %(!( $omor (% 7eri


23/27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I; UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang demikian cepatdewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah#langkah kebijakan yang antisipatif danakomodatif. engan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah

aerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasidalam pengaturan#pengaturan yang sesuai dan diharapkan tidak mengekangperkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

7edapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagikita semua untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturanyang sama. 7alah satu kebijakan Pemerintah aerah dibidang telekomunikasiyang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal pengendalianpembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi merupakan salahsatu kelengkapan perangkat telekomunikasi yang pembangunan danpemanfaatannya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan danestetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan pembinaan,pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme periAinan pembangunanmenara telekomunikasi .

alam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagungberupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaanya dapat berdaya gunadan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses periAinan yang akan dikeluarkan,telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan aerah ini, sehinggadiharapkan Peraturan aerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dankepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian menara

telekomunikasi. 1tas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan aerah

Kabupaten Tulungagung tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II; PASAL DEMI PASALPasal !

ukup jelas

Pasal %ukup jelas

Pasal 3ukup jelas

Pasal 2ukup jelas


24/27

Pasal 'ukup jelas

Pasal 0ukup jelas

Pasal 6ukup jelas

Pasal 4ukup jelas

Pasal &ukup jelas

Pasal !(

ukup jelas

Pasal !!ukup jelas

Pasal !%ukup jelas

Pasal !3ukup jelas

Pasal !2ukup jelas

Pasal !'5uruf e

Dang dimaksud dengan interferensi adalah masuknya frekuensi sinyal darisatu operator ke operator lainnya yang dapat menimbulkan gangguanfrekuensi.

Pasal !0ukup jelas

Pasal !6ukup jelas

Pasal !4ukup jelas

Pasal !&ukup jelas

Pasal %(

ukup jelasPasal %!

ukup jelas

Pasal %%ukup jelas

Pasal %3ukup jelas

Pasal %2ukup jelas


25/27

Pasal %'ukup jelas

Pasal %0ukup jelas

Pasal %6ukup jelas

Pasal %4ukup jelas

Pasal %&ukup jelas

Pasal 3(

ukup jelasPasal 3!

ukup jelas

Pasal 3%ukup jelas

Pasal 33 1yat !/

ukup jelas

1yat %/ukup jelas

1yat 3/Dang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaankahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak wajib retribusi sehinggakewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi.Termasuk dalam keadaan kahar adalah :a; peperangan;b; kerusuhan;c; re*olusi;d; bencana alam : banjir,gempa bumi,badai, gunung meletus, tanah

longsor,wabah penyakit, angin topan.e; pemogokan;f; kebakaran;dang; gangguan industri lainnya.

1yat 2/ukup jelas

1yat '/ukup jelas

Pasal 32ukup jelas


26/27

Pasal 3'ukup jelas

Pasal 30ukup jelas

Pasal 36ukup jelas

Pasal 34ukup jelas

Pasal 3&ukup jelas

Pasal 2(ukup jelas

Pasal 2!ukup jelas

Pasal 2%ukup jelas

Pasal 23ukup jelas

Pasal 22ukup jelas

Pasal 2'ukup jelas

Pasal 20ukup jelas

Pasal 26ukup jelas

Pasal 24ukup jelas

Pasal 2&ukup jelas

Pasal '(


27/27

ukup jelas

perda 18 2010 pengendalian menara telekomunikasi.rtf

Documents