review perda pertambangan samarinda

ABSTRAK

Melihat kondisi Kota Samarinda yang sudah tidak lagi mampu menopang

ekologis kawasan kota, sehingga bencana banjir dan kekeringan silih berganti

terjadi di kota ini, menjadikan Kota Samarinda harus sesegera mungkin mengubah

model pembangunannya. Penguasaan lahan yang begitu luas untuk perijinan

pertambangan batubara, harus segera dialihkan dengan aktivitas yang lebih

berpihak secara sosial dan lingkungan hidup bagi warga kota. Pengaturan harus

dibuat untuk menghentikan operasi pertambangan yang merusak, disertai dengan

langkah dan tindakan perbaikan kondisi lingkungan hidup, serta dengan

membiarkan batubara berada di dalam tanah. Kota Samarinda akan jauh lebih

layak bagi warganya tanpa melakukan pengerukan batubara, karena PDRB Kota

Samarinda ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Maka disusunlah Peraturan

Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda yang juga menggantikan

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun

2003 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota

Samarinda. Hal ini dikarenakan jumlah pajak dan retribusi pembagiaan hasil

pengelolaan pajak tidak relevan dengan kondisi saat ini, perlunya regulasi

tambahan terkait dengan mekanisme izin pertambangan dan kondisi lingkungan

Kota Samarinda yang semakin memprihatinkan. Karena Tujuan pembangunan kota

adalah untuk mensejahterakan warga, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan

kualitas hidup warganya. Dengan mengurangi ancaman terhadap warga dari

dampak merusak industri batubara, diharapkan kualitas hidup warga kota

Samarinda akan jauh lebih baik dan mampu memberikan kontribusi yang lebih

banyak bagi kota ini.

Kata kunci: lingkungan, Pertambangan, izin usaha pertambangan, masyarakat

1. Judul: Nama, Jenis, Nomor, Tahun

eraturan perundang-undangan ini termasuk jenis peraturan daerah yang

dikeluarkan pada tahun 2013 dengan judul Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara dalam Wilayah Kota Samarinda.

2. Pembukaan 2.1 Kalimat Pembuka

alimat pembuka yang

terdapat pada Peraturan

Derah Kota Samarinda No. 12

Tahun 2013 tentang Pertambangan

Mineral dan Batu Bara dapat terlihat

pada gambar dibawah. Frase Dengan

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

merupakan kalimat pembuka yang

terdapat pada setiap peraturan yang

menandakan bahwa penyusunan

peraturan tersebut telah sesuai

dengan sila pertama, yakni Ketuhanan

Yang Maha Esa. Penerapan sila pada

penyusunan peraturan daerah

dianggap telah sesuai dengan hierarki

peraturan perundangan dimana

peraturan yang berada dibawah harus

menyesuaikan dengan peraturan

diatasnya.

P

K

2.2 Jabatan Pembentuk Perda

Pada gambar diatas terlihat

bahwa jabatan pembentuk Perda Kota

Samarinda No. 12 Tahun 2013 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

adalah Walikota Samarinda. Walikota

berperan sebagai pembentuk perda

karena lingkup peraturan tersebut

adalah kota administratif dan

walikota merupakan jabatan tertinggi

dari lingkup tersebut. Persetujuan

peraturan oleh pimpinan wilayah

merupakan salah satu syarat dari

ditetapkannya suatu peraturan daerah

supaya memiliki kekuatan hukum.

2.3 Konsiderans

Konsiderans adalah pertimbangan-pertimbangan yang berpengaruh dalam

pembuatan suatu PERDA. Berikut ini merupakan pertimbangan yang ada dalam

Perda No.12 tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam

Wilayah Kota Samarinda:

Menurut pertimbangan huruf a daerah

berwenang mengelola sumber daya

alam bidang pertambangan umum

yang tersedia di wilayahnya karena

memang sudah di tetapkan pada

peraturan perundang-undangan yang

berlaku (UU. No 22 tahun 1999, pasal

10), selain itu karena sumber daya

alam yang ada di wilayah tersebut

merupakan potensi bagi daerah untuk

menaikkan taraf perekonomian

daerah dan kesejahteraan masyarakat

yang ada disana.

Pertimbangan huruf b

dibutuhkan pengaturan kembali di

bidang pertambangan yang dapat

mengelola dan mengusahakan potensi

bahan tambang secara mandiri, andal,

transparan, berdaya saing, efisien,

dan berwawasan lingkungan, guna

menjamin pembangunan daerah

berkelanjutan karena peraturan

daerah Kota Samarinda Nomor 20

Tahun 2000 dan perubahan peraturan

daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang

Pengusaha Pertambangan umum

dalam Wilayah Kota Samarinda sudah

tidak sesuai lagi setelah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor

4 tahun 2009. Pertimbangan huruf c

dalam mewujudkan visi dan misi

pembangunan Kota Samarinda dan

untuk pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya mineral

dan batubara, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Wilayah Kota Samarinda karena

peraturan yang sudah ada sebelumnya

dianggap sudah tak lagi sesuai.

2.4 Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan dalam Perda No.12 tahun 2013

tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda,

berikut merupakan rinciannya:

Tabel I Dasar Hukum

No Dasar Hukum Review Dasar Hukum

1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Karena UUD'45 merupakan landasan hukum Negara RI dan semua Perda harus sesuai dengan UUD'45 yang sudah ada sebelumnya

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

Karena didalamnya memuat tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)



Karena didalamnya memuat tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)


Karena didalamnya memuat tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);


Karena didalamnya memuat tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)


Karena didalamnya memuat tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)


Karena didalamnya memuat tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4959)


Karena didalamnya memuat tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda yang akan dibuat berhubungan dengan sumber daya alam yakni tambang mineral dan batu bara


Karena didalamnya memuat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980

Karena didalamnya memuat tentang Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174). Karena batubara dan mineral masuk kedalam bahan galian



Karena didalamnya memuat tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838). Analisis dampak lingkungan atau AMDAL dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan apabila terjadi pertambangan


Karena didalamnya memuat tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)


Karena didalamnya memuat tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4138)


Karena didalamnya memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

Karena didalamnya memuat tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)


Karena didalamnya memuat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nnomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)


Karena didalamnya memuat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Batu Bara yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Perda No.12 tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara pada tahap pelaksaannya


Karena didalamnya memuat tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara


Karena didalamnya memuat tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Didalamnya berhubungan dengan peraturan jika terjadinya reklamasi pasca tambang


20 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995

Karena didalamnya memuat tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

21 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

Karena didalamnya memuat tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, jika kerusakan lingkungan yang diakibatkan tambang terlalu parah dan membahayakan jiwa para penambang

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

Karena didalamnya memuat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

23 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003

Karena didalamnya memuat tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum

Sumber : Analisis Pribadi, 2014.

2.5 Diktum

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda sudah ditetapkan dengan persetujuan

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda bersama dengan Walikota

Samarinda.

3. Batang Tubuh 3.1 Ketentuan Umum

etentuan umum menjelaskan

tentang kegiatan

pertambangan dan segala

sesuatu yang berkaitan dengan

pertambangan yang terdapat di Kota

Samarinda. Adapun pihak-pihak yang

berperan dalam kegiatan

pertambangan yang terdapat di Kota

K

Samarinda yaitu Pemerintah Kota

Samarinda yang terdiri dari DPRD Kota

Samarinda, Dinas Pertambangan dan

Energi Kota Samarinda, dan badan

Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan

badan hokum atau perorangan seperti

Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Firma dan lain-

lain.

Sesuai dengan Perda Kota

Samarinda No. 12 Tahun 2013 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

dalam Wilayah Kota Samarinda

menjelaskan bahwa usaha

pertambangan adalah kegiatan dalam

rangka pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi tahap

kegiatan penyelidikan umum,

eskplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan,

pengolahan, dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta

pasca tambang. Adapun dalam proses

pertambangan yang ditentukan

terlebih dahulu adalah Kuasa

Pertambangan kepada badan hokum

atau perorangan yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Samarinda.

Selanjutnya penentuan Wilayah

Pertambangan (WP) dilanjutkan

penentuan Wilayah Usaha

Pertambangan (WUP). Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan

kepada pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP). Selain wilayah

yang disebutkan di atas juga terdapat

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

yang mana dalam melakukan proses

pertambangan di wilayah tersebut

harus mendapatkan IPR atau Izin

Pertambangan Rakyat.

Apabila terjadi keadaan kahar

keadaan seperti perang, kerusuhan

sipil, pemberontakan, epidemi gempa

bumi, banjir, kebakaran dan bencana

alam diluar kemampuan mereka

maupun blokade, pemogokan,

perselisihan perburuan diluar

kesalahan pemegang IUP/IUPK dan IPR

serta peraturan perundang undangan

yang ditertibkan untuk Pemerintah

yang menghambat kegiatan usaha

pertambangan yang sedang berjalan,

maka penyelesaian harus melalui

Pengadilan Negeri Samarinda.

Dalam berjalannya usaha

pertambangan, nantinya Badan Usaha

yang memegang Izin Usaha

Pertambangan wajib memenuhi

jaminan reklamasi dan melakukan

reklamasi untuk menata,

memulihkan, dan memperbaiki

kualitas lingkungan dan ekosistem

agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannya akibat kegiatan usaha

pertambangan. Disamping itu juga

dilakukannya pengelolaan sumber

daya alam yang menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan

bagi sumber daya yang tidak dapat

diperbaharui (unrenewable)

menjamin kesinambungan

persediaannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan

kualitas, nilai dan

keanekaragamannya. Pendidikan dan

pelatihan teknis juga diselenggarakan

untuk memberikan keterampilan atau

penguasaan pengetahuan dibidang

teknis tertentu kepada Pegawai

Negeri Sipil sehingga mampu

melaksanakan tanggung jawab yang

diberikan dengan sebaik-baiknya.

3.2 Materi Pokok (Ruang Lingkup) yang Diatur 3.2.1 Pencadangan dan Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah pertambangan merupakan bagian dari tata ruang nasional yang

menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Pemerintah daerah

wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka

penyiapan Wilayah Pertambangan. Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh

Walikota, yang sebelumnya telah berkonsultasi dahulu dengan DPRD. Wilayah

Pertambangan Rakyat ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Adapun kriteria untuk menetapkan suatu Wilayah Pertambangan Rakyat adalah:

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau

diantara tepi dan tepi sungai;

2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal

25 (dua puluh lima) meter;

3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima)

hektar;

5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan

6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan kriteria diatas, jika dilihat di Kota Samarinda, sebagai wilayah

yang memiliki kekayaan alam pertambangan yaitu batubara, sebagian wilayahnya

sudah dikuasai oleh beberapa perusahaan batubara. Berikut merupakan peta

wilayah kuasa pertambangan batu bara di kota Samarinda:

3.2.2 Pemberian Izin Usha Pertambangan (IUP)

Pendirian usaha pertambangan

batu bara dan mineral yang terdapat

di Kota Samarinda harus mendapat

izin dari walikota dalam bentuk Izin

Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin

Pertambangan Rakyat (IPR). Kedua

izin tersebut sebelumnya harus

mendapatkan Wilayah IUP (WIUP)

atau Wilayah IPR (WIPR). Jika

pengusaha tidak memenuhi peraturan

yang telah diberlakukan, maka izin

dapat dicabut dan usaha yang

dilakukannya menjadi illegal. Lebih

jelasnya, dapat dilihat padabagan IUP

dibawah

IUP tidak dapat

dipindahtangankan atau dialihkan ke

pihak lain tanpa persetujuan dari

Walikota. Kegiatan pertambangan

paling lambat dilakukan 3 bulan

setelah tanggal terbit IUP. Pada satu

WIUP dapat terdiri dari beberapa IUP

dengan jenis galian yang berbeda.

Pemegang IUP mempunyai hak

mendapat prioritas untuk

mengusahakan bahan galian lain

dalam wilayah kerjanya dengan

memenuhi ketentuan yang berlaku.

IUP terdiri dari dua yaitu IUP

Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

yang pada dasarnya komponen IUP

Eksplorasi terdapat di IUP Operasi

Produksi namun sebagai ketetapan

lanjutan, yang rinciannya dapat

dilihat pada tabel dibawah:

IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi

Lokasi dan luas wilayah IUP Eksplorasi

Rencana umum tata ruang Dana jaminan termasuk reklamasi dan pasca tambang

Jaminan kesungguhan Perpanjangan IUP

Modal investasi Penerimaan Negara bukan pajak (iuran tetap dan iuran produksi)

Perpanjangan waktu tahap kegiatan Keselamatan dan kesehatan kerja

Hak dan kewajiban pemegang IUP Konservasi mineral atau batubara

Jangka waktu berlakuknya tahap kegiatan

Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dalam negeri

Jenis usaha yang diberikan Penerapan kaidah ekonomi dan teknik pertambangan yang baik

Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

Penguasaan, pertambangan, dan penerapan teknologi pertambgan mineral atau batubara

Perpajakan Pengelolaan data mineral atau batubara

Penyelesaiaan perselisihan Pengembangan tenaga kerja Indonesia

Iuran tetap dan iuran eksplorasi

Amdal

3.2.3 Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan definisi yang

terdapat di Ketentuan Umum, Izin

Pertambangan Rakyat, yang

selanjutnya disebut IPR, adalah izin

untuk melaksanakan usaha

pertambangan dalam wilayah

pertambangan rakyat dengan luas

wilayah dan investasi terbatas. IPR

dapat diberikan kepada perseorangan,

kelompok masyarakat, dan/atau

koperasi seperti yang tercantum

dalam Perda Kota Samarinda Nomor

12 Tahun 2013 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara dalam Wilayah

Kota Samarinda. Setiap orang atau

badan yang akan melakukan usaha

pertambangan di Kota Samarinda

harus mendapat izin dari Walikota,

termasuk juga Izin Pertambangan

Rakyat (IPR). Izin tersebut diperoleh

dengan pemohon menyampaikan surat

permohonan kepada Walikota.

Kegiatan pertambangan rakyat dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pertambangan mineral logam;

b. Pertambangan mineral bukan logam;

c. Pertambangan batuan; dan

d. Pertambangan batubara.

Ditinjau dari aspek ekologi

kawasan Kota Samarinda, sebenarnya

Kota Samarinda bukan sebuah kota

yang layak untuk usaha

pertambangan. Hal ini terlihat dari

banyaknya bencana lingkungan yang

terjadi akibat kegiatan pertambangan

batubara di Kota Samarinda. Terkait

dengan semakin meningkatnya

intensitas bencana ekologi yang

terjadi akibat kegiatan pertambangan

yang menimbulkan kerugian secara

materi maupun non-materi bagi warga

kota, maka diperlukan perizinan

usaha pertambangan oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Kota dan

harus segera dilakukan Audit

Lingkungan terhadap perizinan yang

dikeluarkan. Hal-hal yang diatur

terkait kegiatan pertambangan rakyat

adalah sebagai berikut:

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat (pasal 31 ayat 4) :

- Kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;

- Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau

permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 hp; dan

- Dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Ketentuan luas wilayah IPR (pasal 32 ayat 1) :

- Perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;

- Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau

- Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Jangka waktu IPR (pasal 32 ayat 2)

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang, jika memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan

dan finansial.

3.2.4 Pelaksanaan Perjnjian Kerjasama Usaha Pertambangan dalam Bentuk KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)

Penciutan Lahan Pertambangan

Pada BAB VII pasal 33, dijelaskan bahwa perlu adanya penciutan lahan

pertambangan untuk menjamin keselamatan masyarakat dari berbagai

dampak yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan baik berupa gangguan

kebisingan suara, partikel debu, banjir lumpur, limbah tambang (B3) dan

lain-lain. Dampak pertambangan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan

lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan (tambak) dan hilangnya

nyawa manusia. Maka diberlakukan kebijakan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3

Jarak kegiatan pertambangan masing-masing wilayah izin usaha

pertambangan dengan pemukiman dan fasilitas umum (fasum) minimal 500

meter. Hal ini bertujuan untuk menyediakan dan memenuhi 30% ruang

terbuka hijau bagi wilayah Kota Samarinda sebagaimana yang dijelaskan

pada pasal 33 ayat 2.

Sistem Pertambangan

Dalam pasal 34 telah jelas menyebutkan bahwa dalam rangka

memberi jaminan keselamatan dan kelestarian lingkungan serta upaya

menekan korban nyawa manusia, maka sistem pertambangan dengan

metode backfilling (sistem buka tutup) wajib dilakukan oleh setiap

pemegang IUP/ IUPK dan IPR.

Angkutan Hasil Produksi Batu Bara

Pasal 35 menyebutkan bahwa pemegang IUP/IUPK dan IPR wajib

menggunakan jalan tambang sendiri sebagaimana dokumen yang di miliki

dalam mengangkut hasil produksi tambangnya dari lokasi penambangan ke

tempat penimbunan sementara (Run of Mine) sampai ke stock pile akhir

atau titik serah penjualan dekat bibir sungai (At Sale Point), sebagaimana

digambarkan pada ilustrasi berikut.

Gambar 4

Jalan yang di biayai oleh APBD, kota, provinsi dan APBN dilarang

digunakan sebagai sarana Haulling (Lalu Lintas Angkutan Batu Bara), kecuali

hanya untuk melintas (cross) dan telah mendapat persetujuan pemerintah

sesuai dengan wewenangnya masingmasing.

Coal Washing and Stock Pile

Coal washing atau pencucian batu bara dilakukan di dekat bibir

sungai sebelum proses pengangkutan/pengapalan dengan memperhatikan air

limbah dari pencucian batu bara tersebut. Untuk mendapatkan jenis atau

kualitas yang baik harus dialirkan ke dalam kolam penjernihan (settling

pond) yang memenuhi standar yaitu yang memiliki jarak minimal dari bibir

sungai sejauh 300 meter sebelum kemudaian dapat dialirkan ke sungai

setelah dipastikan tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

yang ditandai dengan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota

Samarinda.

Stock pile atau penumpukan akhir batu bara sebelum

diangkut/dikapalkan. Adapun lokasi penumpukan akhir atau titik serah

penjualan berada di dekat bibir sungai seminimal mungkin 300 meter.

Adapun tumpukan batu bara yang belum sempat dicuci dan dikapalkan

terkendala oleh cuaca buruk seperti musim penghujan, wajib ditutup

dengan alat penutup atau pengaman yang memadai agar Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) yang masih terkandung dalam batu bara tersebut tidak

merembes dan masuk ke badan sungai terdekat.

Hak dan Kewajiban

Berikut adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

Tabel II Hak dan Kewajiban

Hak Kewajiban

Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi

Memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak, retribusi, iuran, jaminan reklamasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh walikota

Mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku

Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan melakukan pengelolaan / memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup

Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia

Menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara

Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri

Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara

Membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah di sekitar wilayah usaha pertambangan

Bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah Kuasa Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak

Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP/IUPK dan IPR dibebankan kepada pemegang IUP atau IPR

Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada dalam jangka waktu IUP/IUPK dan IPR telah berakhir

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat

dilakukan apabila terjadi tiga kondisi, yakni keadaan kahar (seperti

kerusuhan, pemogokan, bencana alam, dan keadaan lain yang terjadi di luar

kemampuan manusia), keadaan yang menimbulkan penghentian sebagian

atau seluruh kegiatan pertambangan, serta apabila kondisi daya dukung

lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung bebean kegiatan

produksi. Adapun penhentian usaha pertambangan ini tidak akan

mengurangi masa berlaku IUP atau IPR. Penghentian sementara dapat

dilakukan oleh Inspektur tambang atau walikota berdasarkan permohonan

masyarakat.

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar diberikan

paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling bangyak satu kali

untuk satu tahun. Jika kurun waktu tersebut belum habis namun pemegang

IUP dan IPR sudah akan melakukan kegiatan operasi, maka kegiatannya

tersebut wajib dilaporkan kepada walikota. Kewajiban pemegang IUP

terhadap pemerintah daerah tidak berlaku apabila penghentian izin usaha

diberikan karena keadaan kahar maupun keadaan lain yang menghalangi

kegiatan usaha. Sedangkan apabila penghentian sementara diberikan karena

kondisi daya dukung lingkungan, kewajiban pemegang IUP terhadap

pemerintah tetap berlaku.

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

berakhir karena dikembalikan, dicabut, atau berakhir masa berlakunya. IUP

atau IPR dapat dicabut oleh walikota apabila pemegang IUP atau IPR tidak

memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan

peraturan perundang-undangan, melakukan tindak pidana, ataupun

pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit. Pemegang IUP atau IPR berakhir

wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kewajiban tersebut dianggap telah

dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

IUP atu IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa

berlakunya dikembalikan kepada walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun WIUP atau IUP tersebut dapat ditawarkan kepada badan usaha,

koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan

seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi

kepada walikota.

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah

Pertambangan (CSR)

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah

pertambangan dilakukan dengan cara mewajibkan pemegang IUP, IUPK dan

IPR untuk menyusun program yang berkaitan dengan pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan setiap

tahunnya. Program tersebut sebelum dilaksanakan harus dikoordinasikan

dengan masyarakat dan intansi pemerintah. Program tersebut tidak hanya

dirumuskan oleh pemegang izin usaha akan tetapi juga dapat di ajukan oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Program ini di prioritaskan untuk

masyarakat yang terkena dampak baik langsung dan tidak langsung terkait

adanya aktivitas pertambangan yakni masyarakat yang berada dekat dengan

kegiatan operasional penambangan tanpa melihat batas administratif.

Program ini nantiya dibiayai oleh pemegang izin usaha dengan alokasi

minimal sesuai dengan dana CSR yang ditetapkan oleh perusahaan.

Pengelolaan biaya dilakukan oleh pihak pemegang izin usaha.

Pemegang IUP/IUPK dan IPR wajib menyampaikan rencana dan biaya

pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

disekitar wilayah pertambangan (CSR) setiap tahun sebagai bagian dari

rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Walikota Samarinda

sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan setelah

mendapatkan persetujuan maka program wajib dilaporkan kepada forum RT,

LPM, Pejabat Kelurahan dan Kecamatan setempat dan Komisi yang

membidanginya. Sebagai evaluasi dan pengawasan, setiap pemegang

IUP/IUPK dan IPR wajib menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap

6 (enam) bulan kepada Walikota dan Instansi yang terkait.

Jumlah Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar

Wilayah Pertambangan (CSR)

Total dana yang wajib dikeluarkan oleh IUP/IUPK dan IPR minimal

sebesar 3% dari total produksi dalam setahun sesuai dengan SKAB yang

dikeluarkan dinas pertambangan . Dimana untuk mengetahui total produksi

ini, maka perusahaan wajib melaporkan jumlah produksi batubara per tahun

kepada walikota melalui instansi terkait yang nantinya juga ditembuskan

kepada DPRD.

Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Hak atas WIUP dan WPR tidak termasuk tanah dan lahan lainnya.

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang

dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha pertambangan

dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Instansi Pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya

setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP

sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas

tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyelesaian hak tersebut dilakukan secara bertahap sesuai

dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP. Hak atas IUP/IUPK dan

IPR merupakan pemilikan hak atas tanah.

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Berdasarkan pasal 59 ayat 1, besarnya uang jaminan reklamasi

berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi

penatagunaan lahan, revegatasi, pencegahan dan penanggulangan air asam

tambang, dan pekerjaan sipil. Sedangkan biaya tidak langsung meliputi

mobilisasi demobilisasi alat, perencanan kegiatan reklamasi, administrasi

dan keuangan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan

supervisi. Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menutup

seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.

Pasal 60 ayat 1 menerangkan bahwa perusahaan wajib menyediakan

jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sesuai perhitungan

rencana biaya reklamasi dan perhitungan biaya penutupan tambang yang

telah mendapat persetujuan walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berikut ini merupakan bagan jaminan reklamasi dan pasca tambang yang

diatur pada BAB XVII.

Pemegang IUP & IUPK

Jaminan Reklamasi Jaminan Pasca Tambang

Menyediakan

Tahap

Eksplorasi

Tahap

Operasi

Produksi

Rencana kerja

dan anggaran

biaya

eksplorasi

Bank

Pemerintah

(Deposito

Berjangka)

Rencana

reklamasi

Rekening bersama pada

bank pemerintah

Deposito berjangka

pada bank pemerintah

Bank garansi pada

bank pemerintah atau

bank swasta nasional

Cadangan akuntansi

Rencana Pasca

tambang

Bank

Pemerintah

(Deposito

Berjangka)

Rencana Reklamasi dan Penutupan Tambang

Berdasarkan pasal 76, perusahaan wajib menyusun rencana reklamasi

dan rencana pentupan tambang. Rencana reklamasi dan rencana penutupan

tambang tersebut disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah

disetujui dan sebagai bagian dari studi kelayakan. Rencana reklamasi

disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 tahun dengan rincian

tahunan, meliputi:

a. tata guna lahan sebelum dan sesudah di tambang.

b. rencana pembukaan lahan.

c. program reklamasi dan,

d. rencana biaya reklamasi.

Rencana penutupan tambang sebagaimana di maksud pasal 76 ayat (1)

meliputi:

a. profil wilayah.

b. deskripsi kegiatan pertambangan.

c. gambaran rona akhir tambang.

d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.

e. program penutupan tambang.

f. pemantauan.

g. organisasi.

h. rencana biaya penutupan.

Perusahaan wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana

penutupan tambang periode lima tahun pertama atau sesuai dengan umur

tambangnya kepada walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum

memulai kegiatan eksploritasi/operasi produksi melalui instansi terkait(

Distamben dan BLH). Rincian rencana reklamasi dituangkan dalam Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

bagi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha/kegiatan

yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:

a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;

b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi;

c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan

tanah penutup lainnya;

d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang

akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

3.2.5 Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan Pelaksanaan reklamasi dan

penutupan tambang wajib dilakukan

sesuai dengan persetujuan walikota.

Pelaksanaan reklamasi ini dilakukan

pada lahan yang rusak akibat usaha

pertambangan. Lahan rusak yang

dimaksud meliputi lahan bekas

tambang dan lahan di luar bekas

tambang yang tidak digunakan lagi.

Lahan di luar bekas tambang berupa

timbunan tanah penutup, timbunan

bahan, jalan transportasi, pabrik /

instalasi pengolahan / pemurnian,

kantor dan perumahan,

pelabuhan/dermaga, lubang bekas

dari sedimen pond dan setling pond.

Sebelum melaksanakan

reklamasi, pemegang IUP wajib

menyampaikan kepada Walikota

tentang rencana, tata cara dan teknik

reklamasi yang akan diterapkan untuk

mendapatkan persetujuan.

Persetujuan akan diberikan dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak diterimanya

rencana reklamasi. Pemegang IUP

bertanggung jawab penuh terhadap

pelaksanaan reklamasi dan

menanggung segala biaya yang

diperlukan. Pelaksanaan reklamasi

dan regevetasi dilakukan paling

lambat 1 (satu) bulan setelah

kegiatan pertambangan ditutup.

Pengusaha pertambangan pemegang

IUP tetap bertanggung jawab

terhadap lahan yang telah

direklamasi selama hasil reklamasi

belum mendapat persetujuan

Walikota. Apabila berdasarkan

penelitian, pengusaha pertambangan

belum atau tidak dapat

menyelesaikan reklamasi sesuai

dengan rencana, Walikota dapat

mengeluarkan surat peringatan

kepada pemegang IUP sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pelaksanaan reklamasi dan

regevetasi dianggap sesuai dan

memenuhi syarat jika mendapat

persetujuan/rekomendasi dari BLH.

Perusahaan juga wajib menyampaikan

laporan pelaksanaan kegiatan

reklamasi setiap 1 (satu) tahun

sekali kepada walikota dan setiap

3 (tiga) bulan untuk laporan

pelaksanaan kegiatan penutupan

tambang. Apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan reklamasi

menunjukkan bahwa pelaksanaan

reklamasi tidak memenuhi kriteria

keberhasilan, maka walikota dapat

menunjukkan pihak ke-3 untuk

melaksanakan reklamasi sebagian

atau seluruhnya dengan menggunakan

jaminan reklamasi yang ditempatkan.

Sistem penunjukkan pihak ketiga

diatur dalam peraturan Walikota.

3.2.6 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pertambangan

mineral dan batubara dilaksanakan

dalam rangka penertiban dan

dilakukan oleh tim Pembina dan

pengawas atau pejabat yang telah

diatur dalam Peraturan Walikota.

Pelaksanaan pengawasan tersebut

dilakukan dilapangan dalam waktu

sekurang-kurangnya yaitu enam bulan

sekali.

3.2.7 Pemberian Rekomendasi/Persetujuan Izin Non Inti

Pelaksanaan teknis

pertambangan dilakukan oleh tenaga

teknis dan non teknis. Sedangkan

penyelenggara pendidikan dan

pelatihan teknik pertambangan

dilaksanakan oleh pemerintah daerah

maupun luar daerah di bawah

koordinasi Dinas Pertambangan dan

Energi. Penelitian dapat meliputi

penelitian lapangan dan penelitian

laboratorium. Penelitian lapangan

meliputi inventarisasi sumberdaya

mineral dan energi, air bawah tanah

serta mitigasi bencana geologi

sedangkan penelitian laboratorium

merupakan hasil observasi lapangan

yang dituliskan dalam laporan ilmiah

sebagai hasil uji pemeriksaan

laboratorium

3.3 Ketentuan Penyidikan

Pasal 91 menjelaskan siapa-

siapa saja yang berwenang dalam

penyidikan dan penuntutan atas

pelanggaran ketentuan pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara.

Ayat (2) menerangkan bahwa

kewenangan dimiliki oleh pejabat

Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan

pemereintah daerah dimana

pertambangan itu berada dalam hal

ini yaitu pejabat PNS Kota Samarinda.

Selain itu, ayat ketiga menjelaskan

sejauh mana wewenang penyidik

dalam penyidikan pelanggaran atas

ketentuan pengelolaan pertambangan

mineral dimana wewenangnya yaitu :

a. Melakukan penggeledahan untuk

mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan

dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti

tersebut;

b. Menyuruh berhenti, melarang

seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang

atau dokumen;

c. Memanggil orang untuk di dengar

keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi; dan

d. Menghentikan penyidikan;

3.4 Ketentuan Pidana

BAB 22 pasal 90 mengenai

ketentuan pidana menjelaskan

seberapa besar pidana yang dapat

dijatuhkan kepada pelanggar

ketentuan izin pengelolaan

pertambangan mineral dan batubara.

Dengan hukuman Sebagai mana

dijelaskan pada pasal (1), (2), (4),

(5), dan (8). Orang-orang yang dapat

dijatuhkan pidana atas pelanggaran

ketentuan adalah mereka yang tidak

mempunyai izin usaha pada tiap-tiap

langkah pertambangan mineral dan

batu bara yang dimulai dari proses

eksplorasi hingga penjualan. Selain

kepemilikan izin, orang-orang atau

badan hukum yang dapat dijatuhkan

pidana adalah orang yang hanya

mempunyai Izin Usaha Pertambangan

Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan

Produksi, untuk itu setiap usaha

pertambangan dimulai dari hulu

hingga hilir harus memiliki izin.

3.5 Ketentuan Penutup Sebagaimana ketentuan

penutup pada umumnya, ketentuan

penutup pada perda no 12 tahun 2013

tentang pertambangan mineral dan

batubara Kota Samarinda ini juga

memberikan penjelasan bahwa hal-

hal yang belum diatur dalam

peraturan itu akan diatur sesuai

keputusan walikota. Terdapat juga

pasal yang menjelaskan bahwa perda

ini bersifat perda pembaruan karena

pada pasal 93 dijelaskan bahwa

dengan berlakunya perda ini maka

perda serupa sebelumnya yaitu Perda

Kota Samarinda No 20 tahun 2000

tentang izin pengelolaan

pertambangan dan Perda Nomor 20

tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan

tidak lagi berlaku.

4. Penutup 4.1 Rumusan Perintah Pengundangan dan Penempatan Perda dalam

Lembaran Daerah

umusan perintah

pengundangan dan

penempatan Peraturan

Perundang-undangan tersebut dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia,

Berita Negara Republik Indonesia,

Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran

Daerah Kabupaten/Kota, Berita

Daerah Provinsi, Berita Daerah

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan yang

tercantum dalam pasal 9, bahwa Hal-

hal yang belum diatur dalam

peraturan daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur

dengan keputusan Walikota.

4.2 Penandatanganan Pengesahan dan Penetapan

Penandatanganan pengesahan atau penetapan perzrturan perundang-

undangan memuat :

1. Tempat dan tanggal pengesahan/penctapan;

2. Nama jabatan;

3. Tanda tangan pejabat;

4. Nama lcngkap pcjabat yang mcnandatangani, tanpa gelar,

5. Pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai;

4.3 Pengundangan

Sesuai dengan pasal 93 bahwa

Pada saat Peraturan Daerah ini

berlaku, Peraturan Daerah Kota

Samarinda Nomor 20 Tahun 2000

tentang Izin Pengelolaan

Pertambangan dan Peraturan Daerah

Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha

Pertambangan Umum, dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku dan pasal

94 Peraturan daerah ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan. Agar

setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan

R

peraturan daerah ini dengan

menempatkannya dalam lembaran

daerah kota Samarinda

4.4 Akhir Bagian Penutup

Rumusan tanggal dan tempat pengesahan atau penetapan diletakkan di

sebelah kanan dan nama, jabatan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital.

Pada akhir nama jabatan, diberi tanda baca koma (,).

5. Kesimpulan dan Lesson Learned 5.1 Kesimpulan

elihat kondisi Kota

Samarinda yang sudah tidak

lagi mampu menopang

ekologis kawasan kota, sehingga

bencana banjir dan kekeringan silih

berganti terjadi di kota ini,

menjadikan Kota Samarinda harus

sesegera mungkin merubah model

pembangunannya. Penguasaan lahan

yang begitu luas untuk perijinan

pertambangan batubara, harus segera

dialihkan dengan aktivitas yang lebih

berpihak secara sosial dan lingkungan

hidup bagi warga kota.

Pengaturan harus dibuat untuk

menghentikan operasi pertambangan

yang merusak, disertai dengan

langkah dan tindakan perbaikan

kondisi lingkungan hidup, serta

dengan membiarkan batubara berada

di dalam tanah. Kota Samarinda akan

jauh lebih layak bagi warganya tanpa

melakukan pengerukan batubara,

karena PDRB Kota Samarinda ditopang

oleh sektor jasa dan perdagangan.

Tujuan pembangunan kota adalah

untuk mensejahterakan warga,

termasuk di dalamnya untuk

meningkatkan kualitas hidup

warganya. Dengan mengurangi

ancaman terhadap warga dari dampak

merusak industri batubara,

diharapkan kualitas hidup warga kota

Samarinda akan jauh lebih baik dan

mampu memberikan kontribusi yang

lebih banyak bagi kota ini.

Menyelamatkan Samarinda dimulai

dengan menghentikan industri

pertambangan di kota ini.

M

5.2 Lesson Learned

1. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan upaya dan kegiatan

pemulihan lingkungan hidup di wilayah perijinan yang pernah diperolehnya,

diserahkan pada penegak hukum, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Pada wilayah-wilayah sekitar kawasan pertambangan, upaya pemulihan

lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah kota, dengan dukungan

dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kegiatan pemulihan

lingkungan hidup direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan warga

di dalam dan sekitar lokasi.

3. Upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan dengan melakukan

restorasi kawasan bekas lubang tambang dan bekas aktivitas pertambangan

lainnya (jalan tambang, kolam limbah, tempat penampungan, dan lainnya).

4. Sanksi diberikan kepada perusahaan pertambangan yang mengabaikan kaidah

dan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap pengabaian

pengelolaan lingkungan hidup.

review perda pertambangan samarinda

Documents