perda izin kesh 2013 final

7/25/2019 Perda Izin Kesh 2013 Final

1/69

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

perizinan di bidang kesehatan serta memberikan

jaminan perlindungan pada masyarakat perlu

dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat di Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang

Kesehatan.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

1


2/69

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);


Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5063);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 130, Tambahan



Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5072);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik



2


3/69

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51

Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5044) ;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867 / MENKES /PER / VIII / 2004 tentang Registrasi dan Praktik

Terapis Wicara;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548 / Menkes /

Per / V / 2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik

Okupasi Terapis;


per / I / 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /

Menkes / 148 / I /2010 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktik Perawat;


/ Per / III / 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;


Per / III / 2010 tentang Laboratorium Klinik;


Per / VIII / 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1464 / Menkes

/ Per / X / 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan

3


4/69

Praktik Bidan;


P er / I / 2011 tentang Klinik;


PER / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;


PER / VIII / 2011 tentang Registrasi Tenaga

Kesehatan;


Per / X / 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan

Praktik Kedokteran;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin

dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363 / Menkes

/ SK / XII / 2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik

Fisioterapi;

28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544 / Menkes /

SK / VI / 2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja

Refraksionis dan Optisien;


/ SK / X / 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 167 / Menkes / KAB /

B.VII / 1972 tentang Pedagang Eceran Obat;


/ SK / X / 2002 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin

Apotek;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424 /Menkes

/ SK / XI / 2002 tentang Penyelenggaraan Optikal;

4


5/69


SK / III / 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;


SK / V / 2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler;


/ SK / VII / 2003 tentang Tenaga Akupuntur;


/ SK / VII / 2003 tentang Penyelanggaraan

Pengobatan Tradisional;


/ SK / XII / 2004 tentang Standar Pelayanan

Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;


SK / V / 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja

Radiografer;


SK / II I/ 2007 tentang Standar Profesi Teknologi

Laboratorium Kesehatan;39. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 922 / Menkes /

SK / X / 2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian

Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

5


6/69

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

2.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara beserta Perangkat

Daerah, sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan

Kecamatan.

5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi

sosial politik, atau ogranisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

9.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah.

11.Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi,rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.

12.Fasilitas produksi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat,

bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetik.

13.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar

dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga

kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

14.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakanpelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

15.Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

16.Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan

rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

6


7/69

17.Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan

standar.

18.Fasilitas penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu

penyelenggaraan upaya kesehatan.

19.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

20.Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu

sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi

obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

21.Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan

kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya

kepada masyarakat.

22.Pedagang Eceran Obat adalah orang dan atau badan hukum Indonesia yang

memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas

terbatas (Daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu

sebagaimana tercantum dalam surat ijin, selanjutnya disebut dengan Toko

Obat.

23.Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan, yang tidak

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta

memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur

dan memperbaiki fungsi tubuh.

24.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (generik) atau

campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

25.Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara

obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan

turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di

masyarakat.

26.Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional(alternatif).

27.Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melakanakan

pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap badan yang berasal dari

7


8/69

manusia atau bahn bukan berasal dari amnusia untuk penentuan jenis

penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat

berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

28.Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan

pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi

tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis

penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

29.Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang

melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia

dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan

masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya

pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

30.Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan

pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata

koreksi dan/atau lensa kontak.

31.Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada

individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan

menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan

(fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan pungsi, komunikasi.

32.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

33.Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and

professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu

utuk dapat melakukan kegiatan profesinalnya pada masyarakat secara

mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi atau oleh Pemerintah.

34.Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter

dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

8


9/69

35.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis

diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang telah

memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.

36.Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah tanda bukti tertulis

diberikan Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang telah

memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik profesinya di fasilitas

pelayanan kesehatan.

37.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti

tertulis diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah

memiliki sertifikat kompetensi.

38.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan yang diberikan

terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan

praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji

kompetensi.

39.Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi,

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

40.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam

maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

41.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti

tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perawat untuk

menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau

berkelompok.

42.Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti

tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perawat yang memenuhi

persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

43.Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat ggi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44.Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat dengan SIPG adalah

bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan

keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.

9


10/69

45.Perawat Anastesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat

Anastesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

46.Surat Izin Kerja Perawat Anastesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah

bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan

keperawatan anastesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

47.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari penddikan bidan yang

telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

48.Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti

tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang sudah

memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.

49.Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang memenuhi

persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

50.Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara

baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

51.Surat Izin Terapis Wicara selanjutnya disebut SITW adalah bukti tertulis

atas kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara di seluruh

wilayah Indonesia.

52.Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti

tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik

terapis wicara.

53.Surat Izin Fisioterapis selanjutnya disingkat SIF dalah bukti tertulis

pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi di seluruh

wilayah Indonesia.

54.Surat izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti

tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada fisioterapis untuk

menjalankan praktik fisioterapi.

55.Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian,

terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

56.Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam

menjalankan pekerjaan kefarmasian, terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli

10


11/69


12/69

66.Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti

tertulis diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada radiografer untuk

menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.

67.Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memilikiizin di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

68.Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga kesehatan daam rangka

menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pada suatu sarana

kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksudditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengoptimalkan

aktivitas dibidang kesehatan, memberikan perlindungan bagi masyarakat

dan memberikan kepastian hukum

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan

penyelenggaraan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.Penentuan atau penetapan kriteria dan klasifikasi setiap jenis usaha dan

sarana pelayanan kesehatan

b.Pembinaan, pengaturan, pengendaliaan, dan pengawasan terhadap usaha

usaha sarana pelayanan kesehatan

c.Pemberian, penangguhan, penolakan dan pencabutan perizinan

d.Evaluasi dan perbaikan pelayanan kesehatane.Pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi

12


13/69

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

(1)Subjek Peraturan Daerah ini adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan jasa pelayanan perizinan dibidang kesehatan

(2)Objek Peraturan Daerah ini adalah setiap tempat usaha yang

menyelenggarakan jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Utara.

BAB V

PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang

pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;

b.izin penyelenggaraan fasilitas penunjang medik; dan

c.izin tenaga kesehatan.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VI

IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan

kesehatan di daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan

kesehatan.(2)Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. klinik;

13


14/69

b. rumah sakit.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Klinik

Pasal 8

(1) Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama

dan Klinik Utama.

(2) Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik

yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.

(3) Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan klinik

yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik

dasar dan spesialistik.

(4) Klinik Paratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu

berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit

tertentu.

Pasal 9

(1)Pimpinan Klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter gigi.(2)Pimpinan Klinik Utama adalah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis

yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis kliniknya.

(3)Pimpinan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana

pelayanan.

Pasal 10

(1)Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat

Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

14


15/69

(2)Setiap tenaga lain yang bekerja di klinik harus mempunyai Surat Izin

sebagai tanda registrasi/STR dan SIK atau SIPA sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Untuk mendirikan klinik harus mendapat izin dari pemerintah daerah

setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

(2)Untuk menyelenggarakan klinik harus mendapat izin dari Pemerintah

Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

(3)Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan:

a.surat rekomendasi dari dinas;

b.salinan/fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan

perorangan;

c.identitas lengkap pemohon;

d.surat keterangan persetujuan lokasi dari pemerintah daerah;

e.bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan

bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat

kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan

untuk penyelenggaraan kegiatan;

f.dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL);

g.profil klinik yang akan didirikan meliputi struktur organisasikepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana dan peralatan

serta pelayanan yang diberikan; dan

h.persyaratan administrasi lan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4)Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan

permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku

izinnya.

(5)Izin klinik berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat klinik.

15


16/69

(6)Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diterima harus menetapkan menerima atau menolak

permohonan izin atau permohonan perpanjangan izin.

(7)Permohonan yang tidak memenuhi syarat ditolak oleh pemerintah daerah

dengan memberikan alasan penolakannya secara tertulis.

Pasal 12

(1)Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus menyediakan:

a.ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;

b.tempat tidur pasien minimal 5 (lima) dan maksimal 10 (sepuluh);

c.tenaga medis dan keperawatan yang sesuai jumlah dan kualifikasinya;

d.tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, tenaga kefarmasian dan tenaga

kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan lain sesuai kebutuhan;

e.dapur gizi; dan

f.pelayanan laboratorium Klinik Pratama.

(2)Pelayanan rawat inap hanya dapat dilakukan maksimal selama 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit

Pasal 13

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mendirikan dan

menyelenggarakan rumah sakit wajib memiliki izin.

(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a.Rumah sakit umum kelas C dan D;

b.Rumah sakit khusus kelas C.

(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Izin mendirikan rumah sakit; dan

b.Izin operasional rumah sakit.

(4)Izin Operasional rumah sakit dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:

a.Izin operasional sementara; dan

b.Izin operasional tetap.

Pasal 14

16


17/69

(1)Rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang

bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan

badan layanan umum.

(2)Rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah harus berbentuk

lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.

(3)Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum

yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah sakitan.

Pasal 15

(1)Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun,

dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

atau tidak dilaksanakannya pembangunan rumah sakit, maka mengajukan

izin baru.

(3)Jangka waktu operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan

diperbaharui paling banyak 3 (tiga) kali.

(4)Jangka waktu izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, dan

dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan operasional rumah sakit.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

(1)Setiap pemilik izin berhak :

a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;

b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;

c.mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan

izin yang dimiliki.

(2)Setiap pemilik izin diwajibkan:

17


18/69

a.melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin

yang telah diberikan;

c.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan

standar prosedur operasional;

d.menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis

dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 17

Setiap pemilik izin dilarang:

a.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;

b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam izin;

c.memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP/SIK;

d.memperkerjakan tenaga kesehaan warga negara asing.

BAB VII

IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 18

18


19/69

(1)Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan fasilitas penunjang

medik di daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas penunjang

medik.

(2)Izin penyelenggaraan fasilitas penunjang medik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

a.izin apotek;

b.izin toko obat;

c.izin toko alat kesehatan;

d.izin klinik kecantikan;

e.izin pengobat tradisional;

f.izin optikal;

g.izin laboratorium optikal;

h.izin laboratorium kesehatan;

i.izin fasilitas pelayanan radiologi; dan

j.izin fasilitas pelayanan fisioterapi;

Bagian KeduaIzin Apotek

Pasal 19

(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan

kefarmasian dalam hal pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan

bentuk, penyampuran, penyimpanan dan penyerahan perbekalan farmasi

dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat wajib memiliki Izin

Apotek.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat sebagai berikut :

a. memiliki Apoteker, atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik

sarana;

b. apabila sewaktu-waktu tenaga Apoteker Pengelola Apotek tidak ada di

tempat, maka dapat digantikan oleh Apoteker pendamping / Asisten

Apoteker ;

c.tersedia tempat yang memenuhi persyaratan;

d.tersedia alat pengolahan dan peracikan;

19


20/69

e.tersedia perlengkapan dan alat perbekalan farmasi;

f.tersedia wadah pengemas dan pembungkus etiket; dan

g.tersedia literatur standar yang diwajibkan;

(3) Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar

sediaan farmasi.

(4) Izin apotek berlaku selama apotek berdiri dan dapat dicabut apabila :

a. terjadi penggantian apoteker pengelola apotek;

b. terjadi penggantian nama apotek;

c. terjadi penggantian alamat apotek / pemindahan lokasi;

d. terjadi pergantian pemilik sarana apotek; dan

e. Pemilik sarana dan atau apoteker terbukti terlibat dalam pelanggaran

perundang-undangan di bidang obat.

(5) Pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotek:

a. apoteker pengganti wajib dilakukan serah terima resep, narkotik, obat

dan perbekalan farmasi lainnya serta kunci-kunci tempat penyimpanan

narkotik dan psikotropik;

b. serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dibuat berita

acara serah terima yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Izin Toko Obat

Pasal 20

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penjualan obat bebas dan

obat bebas terbatas serta perbekalan kesehatan (bahan habis pakai untuk

tindakan medis) secara eceran wajib memiliki Izin Toko Obat.

(2)Untuk mendapatkan izin toko obat sebagamana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

a.wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung

jawab teknis farmasi;b.pedagang eceran obat (toko obat) harus menjaga agar obat-obat yang

dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau

pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

20


21/69

c.pedagang eceran obat (toko obat) harus memasang papan identitas yang

jelas; dan

d.pedagang eceran obat dilarang menerima atau melayani resep dokter;

(3)Izin Toko Obat berlaku selama toko obat aktif beroperasi dan dapat dicabut

jika terjadi pelanggaran dan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 21

Alat kesehatan yang dijual merupakan alat kesehatan yang tidak dapat

menimbulkan bahaya dalam penggunaan dan penggunaannya tidak

memerlukan pengawasan tenaga kesehatan.

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penjualan alat

kesehatan dan sediaan farmasi yang berupa bahan habis pakai (bukan obat)

wajib memiliki izin toko alat kesehatan.

(2) Pendirian toko alat kesehatan harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan berikut :

a.perbekalan kesehatan berupa bahan habis pakai atau alat kesehatan

harus memenuhi standar yang ditentukan;

b.perbekalan kesehatan yang dimaksud pada huruf a, dan alat kesehatan

yang dijual harus memiliki izin edar;

c.penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

memenuhi persyaratan obyektiffitas dan kelengkapan, serta tidak

menyesatkan;

d.toko alat kesehatan harus memasang papan identitas yang jelas;

e.pada iklan dan barang-barang cetakan toko alat kesehatan tidak boleh

memasang nama yang sama atau menyamai nama apotek, pabrik obat

atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-

akan toko alat kesehatan tersebut adalah sebuah apotek atau ada

hubungannya dengan apotek, pabrik farmasi atau pedagang besar

farmasi;

21


22/69

f.pedagang alat kesehatan dilarang membuat obat, membungkus atau

membungkus kembali obat; dan

g.alat-alat kesehatan habis pakai yang pada penggunaannya dapat/untuk

menembus kulit harus disimpan secara tersendiri dan tidak dipajang;

dan

h.memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling

singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 23

(1)Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila :

a. mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar;

dan/atau

b. mengadakan dan menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari (PAK)

atau Cabang (PAK).

(2)Izin Toko Alat Kesehatan berlaku selama toko tersebut masih beroperasi.

Bagian Kelima

Izin Pengobat Tradisional

Pasal 24

(1)Surat tanda daftar terdiri dari surat terdaftar pengobat tradisional (STPT)

dan surat izin pengobat tradisional (SIPT).

(2)STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan

pengobatan tradisional.

(3)SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah

memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian

serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan..

(4)Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar

meliputi :

a. Jenis batra keterampilan meliputi :

1.akupunkturis ;

2.batra refleksi ;

3.batra pijat urat

22


23/69


24/69

c.Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai

pengobat tradisional ;

d.Rekomendasi dari asosiasi (tingkat kabupaten) di bidang pengobatan

tradisional yang bersangkutan ;

e.Surat pengantar dari Puskesmas setempat ;

f.Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar ;

g.Rekomendasi dari Kejaksaan untuk jenis pengobatan supranatural dan dari

Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk jenis pengobatan dengan

pendekatan agama ; dan

h.Fotocopy KTP

Pasal 26

Persyaratan administrasi Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) meliputi :

a.Biodata pengobat tradisional ;

b.Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai

pengobat tradisional ;

c.Peta lokasi usaha dan denah ruangan ;

d.Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan

tradisional yang bersangkutan ;

e.Fotocopy sertifikat/ijazah pengobatan tradisional ;

f. Surat pengantar dari Puskesmas setempat ;

g.Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

h.Fotocopy KTP.

Pasal 27

(1) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pasal 21 berkewajiban

menyediakan :

a.ruang kerja dengan ukuran minimal 2 X 2,5 m2;

24


25/69

b.ruang tunggu;

c.papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat

terdaftar / surat izin pengobat tradisional, serta luas papan maksimal 1 X

1,5 m2;

d.WC yang terpisah dari ruang pengobatan;

e.penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas;

f.sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygine dan sanitasi;

g.ramuan / obat tradisional yang memenuhi persyaratan; dan

h.pencatatan sesuai dengan kebutuhan.

(1)Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan atau identitas

kedokteran yang dapat menimbulkan persepsi seakan-akan ia adalah

seorang dokter.

Pasal 28

STPT/SIPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di

daerah, dan melakukan penggantian bila terjadi perubahan atau pindah

alamat.

Bagian Keenam

Izin Klinik Kecantikan dan Perawatan Kulit

Pasal 29

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perawatan kulit

baik wajah maupun tubuh atau klinik kecantikan yang menggunakan

sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika

wajibmemiliki izin sarana pelayanan.

(2) Penyelenggaraan pelayanan kecantikan dan perawatan kulit harus

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a.mendapatkan rekomendasi dari dokter Puskesmas setempat;

25


26/69

b.bahan yang digunakan atau diedarkan harus memiliki izin edar dari Balai

POM;

c.tersedia tenaga terlatih;

d.memenuhi syarat hygiene baik tempat maupun alat yang digunakan.

Pasal 30

(1)Surat izin klinik kecantikan dan atau perawatan kulit wajah maupun tubuh

berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketujuh

Izin Laboratorium Kesehatan

Paragraf Kesatu

Jeniz Laboratorium Kesehatan

Pasal 31

Jenis laboratorium kesehatan berdasarkan pelayanan terdiri dari:a.laboratorium klinik; dan

b.laboratorium kesehatan masyarakat.

Paragraf Kedua

Izin Laboratorium Klinik

Pasal 32

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang mendirikan dan

menyelenggarakan laboratorium klinik wajib memiliki izin

(2)Izin penyelenggaraan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a.laboratorium klinik umum pratama;

b.laboratorium klinik umum madya.

(3)Laboratorium klinik umum pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan

pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas

dengan teknik sederhana.

26


27/69

(4)Laboratorium klinik umum madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b yaitu laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan

spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium

klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

Pasal 33

(1)Sarana Laboratorium Klinik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.gedung permanen;

b.tersedia ruang tunggu, ruang ganti, ruang pengambilan spesimen, ruang

administrasi, ruang pemeriksaan, ruang sterilisasi, dan ruang

makan/minum;

c.tersedia WC yang terpisah antara petugas dengan pasien;

d. penerangan lampu minimal 5 Watt/m2;

e.ventilasi minimal 1/3 X luas lantai;

f.tersedia air mengalir;

g.tersedia tempat penampungan dan pengolahan sederhana limbah cair;

h.tersedia tempat penampungan dan pengolahan sederhana limbah padat;

i.ruangan mudah dibersihkan;

j.permukaan meja pemeriksaan tidak tembus air, tahan asam, alkali dan

larutan organik;

k.tersedia perlalatan teknis meliputi peralatan dasar dan peralatan khusus;

l.tersedia peralatan/perlengkapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);

dan

m.reagen yang digunakan harus memiliki kualitas baik, harus sudah

terdaftar pada Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Depkes RI, telah

dievaluasi oleh WHO collaborating centre dan atau telah diijinkan di

negara asal.

(2) Izin Laboratorium Klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 34

(1)Laboratorium klinik terdiri dari laboratorium klinik umum pratama dan

laboratorium klinik umum madya

27


28/69

(2)Laboratorium klinik umum pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi ketenagaan meliputi :

a. penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter dengan

sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, yang dilaksanakan oleh organisasi

profesi patologi klinik dan institusi pendidikan kesehatan bekerjasama

dengan kementerian kesehatan; dan

b. tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang analis

kesehatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi.

(3)Laboratorium klinik umum madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi ketenagaan meliputi :

a. penanggung jawab teknis sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis

patologi klinik; dan

b.tenaga teknis dan administrasi, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang

analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga

administrasi.

Pasal 35

(1)Dokter penanggung jawab teknis laboratorium klinik umum pratama hanya

diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) laboratorium

klinik.

(2)Dokter spesialis penanggung jawab teknis laboratorium klinik diperbolehkan

menjadi penanggung jawab teknis paling banyak 3 (tiga) laboratorium klinik.

(3)Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dapat merangkap sebagai tenaga teknis pada laboratorium yang

dipimpinnnya.

Pasal 36

Laboratorium klinik yang pindah lokasi, perubahan nama laboratorium,

dan/atau perubahan kepemilikan harus mengajukan permohonan izin yang

baru.

Bagian Kedelapan

Izin Optikal

Pasal 37

28


29/69

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan

konsultasi, diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan

estetika di bidang refraksi, kacamata, atau lensakontak wajib memiliki Izin

Optikal.

(2) Izin penyelenggaraan optikal harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a.tersedia ruang kerja/pemeriksaan bagi refraksionis optisien yang

memenuhi syarat kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter x 3 (tiga)

meter atau 9 (sembilan) meter persegi;b.tersedia ruang pemeriksaan/penyetelan kacamata dengan luas

sekurang-kurangnya 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter atau 3 (tiga) meter

persegi;

c.tersedia ruang pemasangan (fitting) lensakontak dengan luas sekurang-

kurangnya 1 (satu) x 2 (dua) meter atau 2 (dua) meter persegi;

d.tersedia ruang tunggu pasien dan tempat peraga kacamata/lensa

dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) x 2 (dua) meter atau 4 (empat)

meter persegi, serta harus tersedia peralatan mebel dan lemari untuk

peraga aneka jenis kacamata dan lensa kacamata secukupnya;

e.memiliki peralatan untuk pemeriksaan mata dasar;

f.memiliki peralatan untuk pemeriksaan refraksi;

g.memiliki peralatan untuk pemeriksaan binokuler;

h.memiliki peralatan untuk pemasangan lensakontak; dan

i.memiliki tenaga refraksionis

(3) Izin Optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Kesembilan

Izin Laboratorium Optik

Pasal 38


laboratorium optikal wajib memiliki Izin Laboratorium Optik.

(2) Izin penyelenggaraan laboratorium optik harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

29


30/69

a.tersedia ruangan dengan luas sekurang-kurangnya 2 (dua) x 3 (tiga)

meter atau 6 (enam) meter persegi;

b.memiliki satu unit mesin gosok lensa sferis;

c.memiliki satu unit mesin gosok lensa silindris;

d.memiliki set mal pengukur tuls penggosok lensa (gauge meter);

e.memiliki satu set tuls penggosok lensa;

f.memiliki pasir abrasif secukupnya;

g.memiliki satu buah tang pemotong lensa;

h.memiliki lembaran patron (pattern sheet) pembuat mal bingkai

secukupnya;

i.memiliki satu unit alat sentrasi penggenggam lensa (lens blocker);

j.memiliki satu buah mesin faset lensa;

k.memiliki satu set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa,

menyetel dan mereparasi bingkai kacamata;

l.memiliki satu buah alat pemanas bingkai kacamata;

m.memiliki satu unit lensometer; dan

n.Memiliki satu buah lemari penyimpanan peralat dan stok bahan lensa.

(3) Izin Laboratorium Optik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat

diperbaharui.

Bagian Kesepuluh

Izin Fasilitas Pelayanan Fisioterapi

Pasal 39


kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan memulihkan gerak dan

fungsi tubuh wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).

(2) Pelayanan fisioterapi harus dilaksanakan oleh fisioterapis yang memiliki

Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) baik perorangan maupun

kelompok.

(3) Dalam melaksanakan pelayanan fisioterapi, sekurang-kurangnya harus

memenuhi persyaratan :

a.memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;

30


31/69

b.memiliki perlengkapan untuk tindakan fisioterapi; dan

c.memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan

fisioterapis dan formulir rujukan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan standar

perlengkapan fisioterapis yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

(5) Fisioterapis dalam menjalankan praktik harus membantu program

pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan sumber daya

manusia dari segala umur.

(6) Izin Sarana Pelayanan Fisioterapi berlaku selama sarana tersebut berdiri.

Bagian Kesebelas

Izin Fasilitas Pelayanan Radiologi

Pasal 40

Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan radiologi

atau pekerjaan radiografi di daerah wajib memiliki surat Izin Sarana Pelayanan

Radiologi yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 41

(1)Izin Penyelenggaraan pelayanan radiologi harus memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai berikut :

a.dipimpin oleh seorang dokter ahli radiologi;

b.dilaksanakan oleh radiografer yang memiliki Surat Tanda Registrasi

Radiografer (STRR) dan Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR);

c.menyediakan tempat yang memenuhi persyaratan;

d.memiliki peralatan radiologi dan atauimaging;

e.memiliki peralatan Kesehatan Keselamatan Kerja; dan

f.melaksanakan kegiatan proteksi radiasi.

g.tersedianya gedung /sarana yang memenuhi standar.

(2)Izin sarana radiologi dan atau imagingberlaku selama sarana radiologi

tersebut beroperasi.

Bagian Kedua belas

31


32/69

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 42

(1)Setiap pemilik izin radiologi berhak :

a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;

b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;

c.mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan

izin yang dimiliki.

(2)Setiap pemilik izin radiologi diwajibkan:

a.melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin

yang telah diberikan;

c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan

standar prosedur operasional; dan

d.menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis

dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 43

Setiap pemilik izin radiologi dilarang:

a.melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;

b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam izin;

c. memperkerjakan tenaga kesehatan (yang dipersyaratkan harus memiliki

SIP/SIK) tidak memiliki SIP/SIK; dan

d.memperkerjakan tenaga kesehaan warga negara asing.

BAB VIII

IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

32


33/69

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 44

(1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

wajib memiliki izin tenaga kesehatan.

(2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.dokter;

b.perawat;

c.perawat gigi;

d.perawat anastesi;

e.bidan;

f. tenaga kefarmasian;

g.tenaga keterapian fisik; dan

h.tenaga keteknisian medis.

Bagian Kedua

Izin Praktik Dokter

Pasal 45

(1)Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP

(2)Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.dokter umum;

b.dokter gigi;

c.dokter spesialis;

d.dokter gigi spesialis.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.SIP dokter umum;

b.SIP dokter gigi;

c.SIP dokter spesialis;

d.SIP dokter gigi spesialis.

Pasal 46

(1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan kepada

dokter paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

33


34/69

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada 44 ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat

praktik.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada 44 ayat (1) wajib diperbaharui apabila:

a.STR diregistrasi ulang;

b.terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercatum dalam SIP.

Pasal 47

(1) Untuk memperoleh SIP dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang

bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui

Kepala Dinas dengan melampirkan :

.a Foto copy Ijazah dan Transkrip;

.b foto copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter

gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih

berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;

.c surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari

sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;

.d surat rekomendasi dari organisasi profesi IDI;

.e surat rekomendasi Puskesmas setempat;

.f foto copy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau

surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan

menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

.g surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana

dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter

gigi yang bekera di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana

pelayanan kesehatan yang ditunuk pemerintah selama tidak

mengganggu tugas);

.h surat keterangan sehat oleh dokter yang mempunyai SIP;

.i foto copy KTP sesuai dengan Domisili dan;

.j pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan 3 x 4 sebanyak

2 lembar;

(2)SIP berlaku sepanjang STR belum habis masa berlakunya dan selanjutnya

dapat diperbaharui kembali.

34


35/69

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 48

(1)Dokter warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus :

a. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku; dan

b.mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 49

(1) Dokter yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik

perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran, yang memuat

nama dan nomor registrasi sesuai dengan SIP.

(2) SIP harus dipajang pada ruang periksa dan nomor SIP harus

dicantumkan pada setiap kertas resep.

(3) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan yang digunakan dalam

praktik kedokteran harus memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 50

(1) Pelaksanaan praktik kedokteran harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan etika

profesi.

(2) Seorang dokter dapat memberikan pendelegasian kepada perawat atau

tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Praktik Perawat

Pasal 51

35


36/69

(1)Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik

mandiri.

(3)Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) Keperawatan atau

memiliki pendidikan keperawatan dengan memiliki kompetensi lebih tinggi.

(4) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan secara perorangan

dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPP.

(5) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan

kesehatan harus memiliki SIKP.

Pasal 52

(1) SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diperoleh dengan

mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan :

a.foto copy ijazah pendidikan keperawatan;

b.foto copy STRP yang masih berlaku;

c.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;

d.pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e.surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja;

f. rekomendasi dari organisasi profesi;

(3) SIK berlaku hanya pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan; dan

(4) permohonan SIK selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1(satu)

bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 53

(1)SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) diperoleh dengan


(2)SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya

keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi

lebih tinggi.

36


37/69

(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan

melampirkan :

a. foto copy ijazah ahli madya keperawatan, atau ijazah pendidikan dengan

kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;

b.foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;


d.pas foto 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;

e. rekomendasi dari organisasi profesi; dan

f. surat pernyataan memiliki tempat praktik.

(4)SIPP sebagaimana dimaksud hanya diberikan untuk satu tempat praktik.

Pasal 54

SIK dan SIPP berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) belum

habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui kembali.

Pasal 55

(1)Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di

ruang praktiknya.

(2)Perawat yang menjalankan praktik perorangan wajib memasang papan nama

praktik keperawatan.

Pasal 56

(1) Perawat berwenang untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai

dengan standar profesi.(2) Perawat hanya dapat melaksanakan tindakan medik berdasarkan

permintaan tertulis dari dokter.

(3) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang / pasien,

perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan

penyelamatan jiwa pasien.

Pasal 57

Perawat memiliki kewajiban :

a.Melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangan yang diberikan,

berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta berkewajiban mematuhi

standar profesi;

37


38/69

b.Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat; dan

c.Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Izin Perawat Gigi

Pasal 58

(1) Setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan

peraturan yang berlaku harus memiliki STR Perawat Gigi yang dikeluarkan

oleh Dinas Kesehatan Propinsi tempat dilaksanakannya pendidikan perawat

gigi.

(2) STR Perawat Gigi berlaku 5 (lima) tahun dan merupakan dasar untuk

memperoleh SIK perawat gigi.

(3) Perawat gigi yang melaksanakan praktik keperawatan gigi pada sarana

pelayanan kesehatan harus memiliki SIK.

Pasal 59

(1)SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diperoleh dengan


(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan

melampirkan :

a.foto copy ijazah pendidikan keperawatan;

b.foto copy STR Perawat Gigi yang masih berlaku;

c.surat keterangan sehat dari dokter;

d.pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e.surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja; dan

f.rekomendasi dari organisasi profesi (PPGI).

(3)SIK berlaku hanya pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

(4)Permohonan SIK selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan

setelah diterima bekerja.

38


39/69

(5)SIK berlaku sepanjang STR Perawat Gigi belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya dapat diperbaharui.

Pasal 60

(1)Perawat gigi sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok

keperawatan dalam menjalankan tugas profesinya harus sesuai dengan

pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut, meliputi upaya peningkatan

kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi, tindakan penyembuhan

penyakit gigi, dan pelayanan hygiene kesehatan gigi.

(2)Pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus berdasarkan standar profesi.

(3)Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang sebagaima dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dalam upaya

promotif dan preventif.

(4)Perawat gigi dalam melakukan tindakan medis terbatas di bidang kedokteran

gigi harus berdasarkan dan sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi dan

dilaksanakan sesuai standar profesi.

(5)Perawat gigi dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

apabila bertentangan dengan standar profesinya.

Pasal 61

Perawat gigi memiliki kewajiban :a. melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangan yang diberikan,

berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta berkewajiban mematuhi

standar profesi;

b. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat; dan

c. mentaati semua peraturan perundang-undangan.

39


40/69

Bagian Kelima

Izin Perawat Anastesi

Pasal 62

(1)Tindakan Anastesi merupakan tindakan medis yang dapat dilakukan secara

tim oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan untuk

itu.

(2)Tindakan anastesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a.Tindakan Pra anastesi;

b.Tindakan intra anastesi;

c.Tindakan pasca anastesi.

(3)Perawat anastesi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki

Surat Tanda Registrasi Perawat Anastesi (STRPA)

(4)Untuk dapat memperoleh STRPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3),

perawat anastesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(5)STRPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Majelis

Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun

(6)STRPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

(7)STRPA yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama

memenuhi persyaratan.

Pasal 63

(1)Perawat anastesi yang melakukan pekerjaan Perawat Anastesi di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Wajib memiliki SIKPA

(2)SIKPA diberikan kepada Perawat Anastesi yang telah memiliki STRPA

(3)SIKPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1(satu)

tempat

40


41/69

(4)Untuk memperoleh SIKPA, Perawat Anastesi harus mengajukan permohonan

kepada Pemerintah daerah Kabupaten / kota dengan melampirkan :

.aFotocopy ijazah yang dilegalisir;

.bFotocopy STRPA;

.cFotocopy surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin

Praktik;

.dSurat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas Pelayanan Kesehatan;

.ePas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

(5)Perawat Anastesi warga Negara Asing dapat mengajukan permohonan

memperoleh SIKPA setelah :

.aMemenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)

.bMelakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

.cMemiliki kemampuan berbahasa Indonesia

(6)SIKPA berlaku sepanjang STRPA masih berlaku, da dapat diperpanjang

kembali selama memenuhi persyaratan.

(7)Perawat Anastesi hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua)

tempat kerja.

Pasal 64

(1) Perawat Anastesi dalam menjalankan pelayanan anastesi

berada dibawah supervise dokter Spesialis anastesiologi yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu.

(2) Perawat Anastesi dalam menjalankan pelayanan anastesi

berwenang untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan anastesi pada :

a.Pra anastesi

b.Intra anastesi

c.Pasca anastesi

(3)Dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien

dimana tidak ada dokter spesialis anastesiologi di tempat kejadian, Perawat

anastesi dapat melakukan pelayanan anastesi di luar kewenangan

41


42/69

(4)Perawat anastesi dapat menjalankan pelayanan anastesi senantiasa

meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengkuti perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknlogi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai

dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun

organisasi profesi

(5)Perawat anastesi dalam menjalankan pelayanan anastesi harus membantu

program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam

Izin Bidan

Pasal 65

(1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas

pelayanan Kesehatan.

(2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal

Diploma III (D III) Kebidanan.

Pasal 66

(1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki

SIKB.

(2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

(3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku

untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 67

Untuk memperoleh SIKB / SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)

dan ayat (2), bidan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah

dengan melampirkan :

a.fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;

42


43/69

b.surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

(SIP);

c.surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau

tempat praktik;

d.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e.rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;

f.rekomendasi dari organisasi profesi; dan

g.Fotocopy KTP yang masih berlaku.

Pasal 68

(1)SIKB/SIPB dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh Dinas maka persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e tidak diperlukan.

(3)Permohonan SIKB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh

Pemerintah Daerah atau Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 69

(1)SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui

kembali jika habis masa berlakunya.

(2)Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada Kepala dinas Kesehatan dengan melampirkan :

a.fotocopi SIKB/SIPB yang lama;

b.fotocopi STR;

c.surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

(SIP);

d.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e.rekomendasi dari organisasi profesi.

f.photocopy KTP yang masih berlaku.

Pasal 70

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena;

a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.

b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang

c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Pasal 71

(1)Bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang

diberikan berdasarkan pendidikan dan pengalaman, serta dalam

memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi.

43


44/69

(2) Bidan dalam menjalankan praktek berwenang untuk memberikan

pelayanan yang meliputi :

a.pelayanan kebidanan;

b.pelayanan keluarga berencana;

c.Pelayanan kesehatan masyarakat.

(3) Dalam keadaan tidak ada dokter yang berwenang di wilayah tersebut

bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi

ibu dan anak sesuai kemampuannya.

(4) Dalam keadaan darurat yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa, bidan

berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan

sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

(1)Dalam menjalankan praktik perorangan, bidan harus memenuhi persyaratan

yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-

obatan dan kelengkapan administrasi.

(2)Bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya wajib :

a.menghormati hak pasien;

b.merujuk kasus yang tidak dapat ditangani kepada ahlinya;

c.menyimpan rahasia pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d.memberikan informasi tentang pelayanan yang akan dilakukan;

e.meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; dan

f.melakukan catatan medik (medical record) dengan baik.

(3)Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

(4)Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh

Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Paragraf 1

Izin Praktik Apoteker

44


45/69


46/69

(2) STR Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta merupakan

dasar untuk memperoleh SIKTTK.

Pasal 75

(1) Setiap Asisten Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian

pada sarana kefarmasian baik pemerintah maupun swasta di daerah wajib

memiliki SIKTTK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

(2) SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pemohon

kepada Bupati meliputi Kepala Dinas dengan melampirkan melampirkan :

a.foto copy STRTTK yang masih berlaku;

b.foto copy ijazah Asisten Apoteker yang disahkan oleh pimpinan

penyelenggara pendidikan Asisten Apoteker;

c.surat rekomedasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis

Kefarmasian;

d.surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki

SIP;

e.pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

f.foto copy KTP; dan

g.surat keterangan dari pimpinan sarana kefarmasian atau apoteker

penanggung jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang

bersangkutan.

(3) SIKTTK berlaku hanya pada 1 (satu) sarana kefarmasian.

(4) Permohonan SIKTTK selambat-lambatnya diajukan selama waktu

1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

(5) SIKTTK berlaku sepanjang STRTTK belum habis masa berlakunya

dan selanjutnya dapat diperbaharui.

Pasal 76

(1) Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Asisten Apoteker dilakukan

dibawah pengawasan Apoteker, tenaga kesehatan atau dilakukan secara

mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

46


47/69

Bagian Kedelapan

Izin Analis

Pasal 77

(1)Setiap analis yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki

SIK Analis.

(2)SIK Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu)

tempat.

Pasal 78

(1)Untuk memperoleh SIK Analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

(1) harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah dengan

melampirkan :

a.fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;

b. fotokopy ijazah yang telah dilegalisir;

c.surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

(SIP);

d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan

kesehatan;

e.surat rekomendasi dari organisasi profesi;

f.pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

g.fotokopy KTP.

(2)SIK Analis berlaku sepanjang STR Analis belum habis masa berlakunya dan

selanjutnya dapat diperbaharui

Bagian Kesembilan

Izin Tenaga Keterapian Fisik

Paragraf 1

Terapis Wicara

Pasal 80

(1) Setiap orang yang menjalankan praktik keterapian fisik wicara harus

memiliki STR Terapis Wicara yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

tempat dimana dilaksanakannya pendidikan keterapian fisik dimaksud.

47


48/69

(2) STR Tuna Wicara berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali

serta merupakan dasar untuk memperoleh Terapis SIP Tuna Wicara ;

Pasal 81

(1)Terapis wicara dapat melaksanakan praktik terapis wicara pada sarana

pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok.

(2)Terapis wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi

wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok harus memiliki SIPTW.

(3)SIP Tuna Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan

mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada

Ikatan Terapis Wicara terdekat dengan melampirkan :

h.Foto copy ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan

terapis wicara;

i.foto copy STR Tuna Wicara yang masih berlaku;

j.surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;

k.surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai

bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara;

l.pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

m.Foto copy KTP

(4)SIP Tuna Wicara berlaku pada satu sarana pelayanan terapi wicara.

(5)SIP Tuna Wicara berlaku sepanjang STR Tuna Wicara belum habis masa

berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui kembali.

Pasal 82

(1) Terapis wicara dalam melaksanakan praktik terapis wicara berwenang

untuk melakukan assessmen, diagnostik, prognostik, perencanaan, terapi,

evaluasi, rujukan dan advis dalam permasalahan terapi wicara.

(2) Terapis wicara dalam melakukan praktik terapis wicara dapat menerima

pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.

(3) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya

dilakukan bila pelayanan yang diberikan berupa :

48


49/69

a. pelayanan yang bersifat promotif dan preventif;

b. pelayanan pada pasien/klien dengan aktualisasi rendah dan

bertujuan untuk pemeliharaan; dan

c. pelayanan pada pasien/klien dengan gangguan komunikasi ringan.

(4) Pemberian pelayanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan

kesehatan hanya dapat dilakukan oleh terapis wicara berdasarkan

permintaan tenaga medis.

(5) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/klien, terapis

wicara berwenang untuk melakukan pelayanan diluar kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dengan tujuan penyelamatan

jiwa.

Pasal 83

(1)Terapis wicara dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya

memenuhi persyaratan :

a. memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;

b. memiliki kelengkapan untuk pelayanan terapis yang meliputi

formulir penilaian bahasa-bicara, penilaian kemempuan menelan, alat

tulis, alat permainan edukatif, cermin dan gambar-gambar; dan

c. sarana dan prasarana meliputi tempat pelayanan yang memadai,

peralatan diagnostik dan terapeutik, penyimpanan dokumen/administrasiyang memadai.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar

yang ditetapkan oleh Ikatan Terapis Wicara.

Pasal 84

Terapis wicara memiliki kewajiban :

(1) memenuhi standar profesi terapis wicara dalam melakukan praktik terapi

wicara sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan

dan pelatihan.

49


50/69

(2) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat.

Pasal 85

(1) Terapis wicara yang menjalankan praktik perorangan dan/atau

berkelompok harus mencantumkan SIPTW di ruang praktiknya.

(2) Terapis wicara yang akan menjalankan pelayanan rumah (home care)

diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Dinas dengan menyerahkan

fotocopy SIPTW dan surat perjanjian kerja.

Paragraf 2

Izin Praktik Fisioterapik

Pasal 86

(1) Setiap orang yang melaksanakan praktik fisioterapis harus memiliki STRF

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) STRF berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan

dasar untuk memperoleh SIPF ;

(3) Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapik di daerah harus

memiliki SIPF.

(4) SIPF diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada

Kepala Dinas dengan melampirkan :

a. foto copy ijazah pendidikan fisioterapi;

b. foto copy STRF yang masih berlaku;

c. surat keterangan sehat dari dokter;

d. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja;

f. foto copy KTP; dan

g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan dari luar

negeri.

(5) SIPF hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

(6) Fisioterapis yang telah memiliki SIPF dapat melakukan praktik bersama.

Pasal 87

50


51/69

(1) Fisioterapis dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk

melakukan :

a. assessmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi;

b. diagnosa fisioterapi;

c. perencanaan fisioterapi;

d. intervensi fisioterapi; dan

e. evaluasi/re-evaluasi/re-asesmen.

(2) Terapis wicara dalam melakukan praktik terapis wicara dapat menerima

pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.

(3) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya

dilakukan bila pelayanan yang diberikan berupa :

a.pelayanan yang bersifat promotif dan preventif;

b.pelayanan untuk pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur,

memelihara sikap tubuh dan melatih irama pernafasan normal;

c.pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk

pemeliharaan.

(4) Pemberian pelayanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan

pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis

berdasarkan permintaan tenaga medis.

Pasal 88

Fisioterapis dalam menjalankan praktik perorangan harus sesuai standar

perlengkapan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sekurang kurangnya

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan;

b. memiliki perlengkapan untuk tindakan fisioterapi; dan

c.memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan fisioterapis

dan formulir rujukan.

Pasal 89

51


52/69


53/69

(2)Pembaharuan SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

.ffotokopi SIOT yang masih berlaku;

.gfotokopi SIP Okupasi Terapis yang lama;

.hsurat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP;

.isurat keterangan melaksanakan tugas dari pimpinan sarana pelayanan

okupasi terapi, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi;

.jpas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Pasal 93

Okupasi terapis yang menjalankan praktik perorangan dan/atau praktik

berkelompok harus mencantumkan SIP Okupasi Terapis di ruang praktiknya.

Pasal 94

(1)Okupasi terapis dengan menjalankan praktik perorangan sekurang-

kurangnya memenuhi persyaratan :

.amemiliki tempat parktik yang memenuhi syarat kesehatan;

.bmemiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi;

.cmemiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi

terapi dan formulir rujukan.

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar

perlengkapan okupasi terapi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

(3)Okupasi terapis dalam menjalankan praktik kunjungan rumah sekurang-

kurangnya memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi dan

catatan tindakan okupasi terapi.

(4)Okupasi terapis yang menjalankan pelayanan kunjungan rumah(home care)

diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas Kesehatn

Kabupaten/Kota setempat dengan menyerahkan fotokopi SIP Okupasi

Terapis

Bagian Kesepuluh

Izin Praktik Tenaga Keteknisian Medik

Paragraf 1

Izin Praktik Refraksionis Optisien

53


54/69

Pasal 95

(1) Setiap orang yang telah lulus pendidikan reraksionis optisien minimal

program pendidikan diploma, baik didalam maupun dari luar negeri sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memiliki

STRRO yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi tempat dimana

dilaksanakannya pendidikan Refraksionis Optisien dimaksud.

(2)STRRO berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta

merupakan dasar untuk memperoleh SIK.

Pasal 96

(1)Setiap Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana

kesehatan wajib memiliki SIK.

(2)SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan

permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :

a. foto copy STRRO yang masih berlaku;

b. surat keterangan sehat dari dokter;

c. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan

tanggal mulai bekerja;

d. pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e. foto copy KTP; dan

f. rekomendasi dari organisasi profesi.

(3)Permohonan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya

diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

(4)SIK belaku hanya pada 1 (satu) sarana kesehatan.

(5)SIK berlaku sepanjang STRRO belum habis masa berlakunya dan dapat

diperbaharui.

(6)Tata cara permohonan perizinan lebih lanjut diatur dengan keputusan

Bupati.

Pasal 97

(1) Refraksionis Optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk :

a. melakukan pemeriksaan mata dasar;

54


55/69

b. melakukan pemeriksaan mata refraksi;

c. menetapkan, menyiapkan dan membuat kaca mata berdasarkan

ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai kebutuhan;

d. menerima dan melayani resep kacamata dari dokter spesialis mata; dan

e. mengepas (fitting) kacamata/lensa konak pada pemakaian /pasien

untuk kenyamanan dan keserasian.

(2) Dalam hal tidak ada dokter spesialis mata di daerah tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Refraksionis Optisien dapat

melayani resep kaca mata dari dokter umum yang berwenang.

(3) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis

pada sebuah optikal wajib bekerja penuh dan dilarang bekerja di sarana

kesehatan lainnya.

(4) Refraksionis Optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya

diperbolehkan bekerja hanya pada 2 (dua) sarana kesehatan.

Pasal 98

(1) Refraksionis Optisien dalam melaksanakan pekerjaannya

berkewajiban untuk mematuhi standar profesi.

(2) Refraksionis Optisiesn dalam melaksanakan pekerjaan wajib

mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 99

Setiap Refraksionis Optisien dalam menjalankan profesinya berkewajiban

mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan

keilmuan dan ketrampilan dalam bidang refraksi dan optisi / optomitri.

Paragraf 2

Izin Praktik Radiografer

Pasal 100

(1) Setiap orang yang telah lulus Akademi Penata Rontgent, Diploma III

Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik

Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai

55


56/69

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku wajib memiliki STRR

yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempat dimana

dilaksanakannya pendidikan Radiografer dimaksud.

(2) STRR berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali serta

merupakan dasar untuk memperoleh SIKR.

Pasal 101

(1)Setiap Radiografer untuk melakukan pekerjaan pada sarana pelayanan

kesehatan pemerintah ataupun swasta di daerah wajib memiliki SIKR.

(2)SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan

permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :

a.foto copy STRR yang masih berlaku;

b.foto copy ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara

pendidikan radiografer;


d.surat keterangan telah melaksanakan tugas dari pimpinan saranapelayanan kesehatan;

e.foto copy KTP; dan

f. pas foto 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Permohonan SIKR sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya

diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

(4) SIKR belaku hanya pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

(5) Seorang radiografer dapat memiliki maksimal 2 (dua) SIKR.

(6) SIKR berlaku sepanjang STRR belum habis masa berlakunya dan dapat

diperbaharui.

Pasal 102

(1)Radiografer dalam memberikan pelayanan radiologi dan imejing dengan

menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik diagnostik,

maupun terapi harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan

radiologi dan Standar Prosedur Operasional.(2)Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

bawah pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :

56


57/69

a. melakukan tindakan teknik pemeriksaan rutin radiologi non

kontras;

b. melakukan tindakan teknik pemeriksaan rutin radiologi dengan

bahan kontras;

c. melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih ;

d. melakukan tratment planning system pada teknik penyinaran

radioterapi;

e. melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi;

f. melakukan pekerjaan di Mould Room; dan

g. melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir.

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa pengawasan

dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang :

a. melakukan pemeriksaan rutin;

b. melakukan tindakan prosessing film;

c. melakukan tindakan proteksi radiasi; dan

d. merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan

imejing.

Pasal 103

(1) Radiografer dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 93 ayat (2) dan (3) berkewajiban untuk :

a

perda izin kesh 2013 final

Documents