perda penyelenggaraan komunikasi dan informatika no 12 tahun 2012(1)

7/21/2019 Perda Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika No 12 Tahun 2012(1)

1/26

BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhanyang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan

merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasanpublik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika dalamproses penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan, pengendalianserta memberikan jaminan kepastian hukum, perlupengaturan mengenai komunikasi dan informatika;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yangdimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanKomunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4252);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


2/26

- 2 -

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

146, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5065);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentangPenggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3981);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


3/26

- 3 -

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahanDaerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang PenyebarluasanInformasi daerah Oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang PedomanPelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan

Telekomunikasi ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang PedomanPengembangan dan Pemberdayaan Lembaga KomunikasiSosial;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Nomor 29 E);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang Melakukan Penyidikan TerhadapPelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat KetentuanPidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986Nomor 9 Seri C);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran DaerahKabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Bogor Nomor 130);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BogorTahun 2008 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah KabupatenBogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Bogor Nomor 41);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2011tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara


4/26


5/26

- 5 -

11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaianinformasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui mediaperantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

12. Penyebarluasan Informasi daerah adalah penyebaraninformasi secara timbal balik dari Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yangdapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk

media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembagakomunikasi masyarakat.

13. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasidalam proses manajemen pemerintahan untukmeningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

14. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau suratelektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan

transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untukkepentingan umum.

15. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yangdilakukan untuk menerima, membawa dan/ataumenyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barangcetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paketdan uang dari pengirim kepada penerima denganmemungut biaya.

16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatanpenyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga

memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

17. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaranmelalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakanspektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ataumedia lainnya untuk dapat diterima secara serentak danbersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimasiaran.

18. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menaraadalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yangdidirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan

satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yangdipergunakan untuk kepentingan umum yang stukturfisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagaisimpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimanafungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagaisarana penunjang menempatkan perangkatTelekomunikasi.

19. Menara Bersama adalah menara Telekomunikasi seluleryang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggaraTelekomunikasi seluler.

20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnyadisingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

21. Badan ...

21.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan

yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya


6/26

- 6 -

berkaitan dengan penyelengggaraan negara, yang sebagianatau seluruh dananya bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananyabersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

22. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segalasesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinyatelekomunikasi.

23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dantanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapatdilihat,didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagaikemasan dan format sesuai dengan perkembanganteknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataunon elektronik.

24. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerima oleh suatubadan publik yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasilain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

25. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsimenjalankan peraturan perundang-undangan, menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik danmenyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasidan/atau ajudikasi nonlitigasi.

26. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadiantara badan publik dan pengguna informasi publik yangberkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakaninformasi berdasarkan perundang-undangan.

27. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yangmempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial danbudaya melalui proses produksi, konsumsi

dan distr

ibusi

informasi, d

itanda

idengan

intensitasyang tinggi atas pertukaran dan penggunaan

teknologi komunikasi.

28. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dansistem informasidariakses, penggunaan, penyebaran,pengubahan, gangguan, atau penghancuran olehpihakyang tidakberwenang.

29. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak,danperalatan telekomunikasi,yang ketika digunakanbersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukungpelaksanaan e-government.

30. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yangmenyimpan data dalam jumlah besar denganmekanisme sistematis dan terstruktur.

31. Aplikasi ...

31. Aplikasi adalah instrumenyang mampumengolah dataatau informasi secara otomatis sedemikian rupasehingga memberikan kemudahan dan kecepatan


7/26

- 7 -

bagi pengguna dalam memperoleh data atauinformasi yangdiperlukan.

32.Serveradalah piranti khusus dalam jaringankomputer yangmenjaditempat bagisemua simpul didalam jaringan untuk bisa melakukan resourcesharing.

33. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpulsumberdayaperangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melaluisistem komunikasi data, sehinggadapatdiaksessecarabersama.

34. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yangmeliputi pekerjaan konstruksi untukmembangun ataumeningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ataukegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ataupemeliharaan infrastruktur dalam rangka

meningkatkan kemanfaatan infrastrukturInformatika.35. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya

disebut LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Dinasdi lingkungan Dinas sebagai Pengelola SistemPengadaan Secara Elektronik(SPSE).

36. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (ElectronicProcurement) adalah proses pengadaan barang/jasaPemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secaraelektronik dan berbasis web/internet denganmemanfaatkan fasilitas teknologi informasi dankomunikasi tentang pengadaan barang/jasa secaraeletronik.

37. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatanpengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

38. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalahpenyelenggaraan telekomunikasi yang sifat,peruntukan,danpengoperasiannya khusus.

39. PenyiaranTelevisi adalah media komunikasimassa dengar pandang, yang menyalurkangagasan, informasi,pendidikandan hiburan dalambentuk suara dan gambar secara umum, baik

terbuka maupun tertutup, berupa program yangteraturdanberkesinambungan.

40. MediaCenter adalah wahana pelayanan informasikebijakan Pemerintahberbasis teknologi informasi dankomunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugaslembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalampenyebarluasan informasi untuk kebutuhan publi kdan mengembangkan pelayanan informasi kepadapublik sebagai bagian dari upaya mendorongmasyarakat dalam mendapatkan informasi yangakurat, cepat, mudah dan terjangkau.

41. Laman

41. Laman Daring (Website) adalah kumpulan darihalaman-halaman situs, yang terangkum dalamsebuah domain atau subdomain, dan tempatnya


8/26

- 8 -

beradadidalamworldwideweb (www)di internet.

42. Nama Domain adalah alamat internetpenyelenggaranegara, Pemerintah Daerah, orang, badan usahadan/atau masyarakat yangdapat digunakan dalamberkomunikasi melalui internet, berupa kode ataususunan karakter yang bersifat unik untukmenunjukkan lokasi tertentudalam internet.

43. Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yangterintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupanwilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.

44. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentuyang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkauseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerimakiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan komunikasi dan informatika,berlandaskan :

a. Kemanfaatan;

b. Transparansi;

c. Sinergi;

d. Akuntabilitas;

e. Partisipatif; dan

f. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasidan informatika adalah untuk mengatur mengenai komunikasidan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan komunikasi daninformatika, adalah :

a. meningkatkan pelayanan publik;

b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasisteknologi informasi;

c.menjamin ...

c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta


9/26

- 9 -

alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakanteknologi komunikasi dan informatika; dan

d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika,sebagai berikut :

a. penyelenggaraan komunikasi;

b. penyelenggaraan informatika;

c. pengawasan dan pengendalian;

d. peran serta masyarakat;

e. Sanksi.

BAB IV

Penyelenggaraan Komunikasi

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan

pelayanan komunikasi sehingga memungkinkanterselenggaranya komunikasi yang efektif.

(2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi :

a. Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi; dan

b. Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasaninformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf a, menggunakan pola koordinasi, kerjasama danfasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan ditingkat kecamatan, desa/kelurahan.

(2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.

(3) Fasilitasi ...

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan


10/26

- 10 -

pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasidi daerah.

(4) Pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui :

a. media massa;

b. lembaga komunikasi sosial; dan

c. lembaga kehumasan.

Paragraf 1

Media Massa

Pasal 8

(1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)huruf a, adalah media cetak, elektronik, dan/atau media

lainnya.

(2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepertisurat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, danbrosur.

(3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),seperti radio, televisi dan film.

(4) Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antaralain:

a. media baru, seperti website (media online);

b. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;

c. media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi,

lokakarya;

d. media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, billbord,

spotlight, videotron dan banner dilakukan didasarkankepada kebutuhan setempat.

Paragraf 2

Lembaga Komunikasi SosialPasal 9

(1) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (4) huruf b, merupakan kelompok komunikasidan informasi yang dibentuk dari masyarakat untukmasyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnyamelakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasaninformasi serta pemantauan media.

(2) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud padaayat (1), antara lain lembaga komunikasi perdesaan,lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, danlembaga komunikasi organisasi profesi.

(3)Pemerintah...

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan danpemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sebagai berikut:


11/26

- 11 -

a. bimbingan teknis;

b. pengembangan model;

c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;

d. sarana dan prasarana;

e. workshop, sarasehan, forum;

f. penyediaan bahan-bahan informasi;

g. simulasi aktivitas;

h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yangberprestasi secara berkala;

i. study banding.

Paragraf 3

Lembaga KehumasanPasal 10

(1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4) huruf c, merupakan organiasi dalam suatu lembagapemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidangkomunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.

(2) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitandengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahdaerah;

b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepadamasyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional danmenarik, selaras dengan dinamika masyarakat;

c. menyampaikan informasi kebijakan, program dankegiatan pemerintah daerah secara lengkap, utuh, tepatdan benar kepada masyarakat;

d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi danpersepsi antara masyarakat, pemerintah daerah; dan

e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalammengevaluasi kebijakan, program dan kegiatanpemerintah daerah.

(3) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintahkepada masyarakat.

(4) Pelaksanaan Tugas Kehumasan pada Lembaga Kehumasansebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai denganketentuan peraturan perundangan.

Pasal 11

Pasal 11

(1) Pejabat Kehumasan secara fungsional di lingkunganPemerintah Daerah bertindak sebagai juru bicara Bupati.


12/26

- 12 -

(2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggungjawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

Bagian Ketiga

Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 12

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahandaerah yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel

serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah dapatmembentuk :

a. Konsultasi Publik;

b. Komisi Informasi Daerah; dan

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Paragraf 1

Konsultasi Publik

Pasal 13

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12huruf a, diarahkan pada komunikasi antara Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk memperoleh masukan dalam memecahkanpermasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah, yang meliputi :

a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;

b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasidalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritikterhadap kebijakan Pemerintah Daerah;

c. pelaksanaan forum dialog Pemerintah dan Masyarakatberlandaskan prinsip kemitraan; dan

d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Komisi Informasi Daerah

Pasal 14


13/26

- 13 -

(1) Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf b, merupakan lembaga mandiri yangberfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik,menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasipublik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publikmelalui Mediasi dan/atau Ajudilasi nonlitigasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Daerahdiatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Pasal 15

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

(3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan KerjaPerangkat Daerah.

(4) Badan publik diluar organisasi pemerintah daerah dapatmenunjuk PPID tersendiri dengan berpedoman kepadaperaturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi danDokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

Penyelenggaraan Informatika

Bagian KesatuUmum

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan,pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatikasehingga terlaksananya penyelenggaraan informatika.

(2) Peyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi :

a. pengembangane-government; dan

b. pos dan telekomunikasi.

Bagian...

Bagian Kedua

Pengembangan e-Government

Pasal 17


14/26

- 14 -

(1) Pengembangane-governmentsebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (2) huruf a merupakan upaya untukmengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yangberbasis/menggunakan elektronik dalam rangkameningkatkan kualitas layanan publik secara efektif danefisien.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan

e-governmentsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengancara :

a. penyusunan rencana induk pengembangane-government;

b. pengembangan sistem pelayanan yang andal danterpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;

c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;

d. pemberian dukungan dalam Proses PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Daerah;

e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data daninformasi;

f. pembentukan Media Center;

g. penerapan keamanan informasi;

h. peningkatan peran serta dunia usaha dalampengembangan industri teknologi telekomunikasi dan

teknologi informasi; dan

i. pengembangan kapasitas sumber daya manusiaPemerintah Daerah dan Peningkatan e-literacymasyarakat.

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government

Pasal 18

(1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-governmentsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

untuk menunjang :

a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan

b. penyusunan Rencana Induk pengembangane-governmentyang berisi standardisasi dan perencanaanumum dalam pelaksanaan e-governmentdi lingkungan

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan daerahRegency cyber.

(2) Rencana Induke-government sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi :

a. kerangka pemikiran dasar lembaga (e-governmentconceptual framework);

b.cetak

b. cetak biru pengembangan(e-government blueprint);

c. solusi pentahapan pengembangan (e-governmentroadmap); dan


15/26

- 15 -

d. rencana implementasi (e-government implementationplan).

(3) Pelaksanaan e-government sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidangtugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang

dilakukan dengan ketentuan :a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana

Induk e-Government sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan

c. mengedepankan partisipasi masyarakat.

(4) Rencana Induk e-government sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejakberlakunya Peraturan Daerah ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaane-government,diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Sistem Pelayanan

Pasal 19

(1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus transparan,terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui

jaringan komunikasi dan informasi.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistempelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut :

a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasidan informasi ke seluruh wilayah di lingkunganPemerintah Daerah.

b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan

publik secara on-line, dengan mempergunakan laman

daring (situs web) Pemerintah Daerah;c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (back-office)

yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayananpublik dengan situs dan sistem pengolahan dan

pengelolaan informasi terpadu; dan

d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik,standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untukmenjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasiantar organisasi diatas.

Paragraf 3.

Paragraf 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi


16/26

- 16 -

Pasal 20

(1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mencakup 2 (dua) kegiatanyang berkaitan dengan :

a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem

manajemen dan proses kerja secara elektronis; danb. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah danmurah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

(2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan halsebagai berikut :

a. standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitaspertukaran dan transaksi informasi antar portalpemerintah;

b. standardisasi dan prosedur yang berkaitan denganmanajemen dokumen dan informasi elektronik(electronic document management system) serta

standardisasi meta-data yang memungkinkan pemakaimenelusuri informasi tanpa harus memahami strukturinformasi pemerintah;

c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasiserta pembakuan sistem otentikasi dan public keyinfrastucture untuk menjamin keamanan informasidalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak

lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaaninformasi dan transaksi finansial;

d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing,e-procurement, e-reporting, e-business, e-contract,e-budgeting, e-payment, e-KTP, e-planning, e-accountingyang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs SKPD untukmenjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan daninteroperabilitas transaksi informasi dan pelayananpublik;

e. Pengembangan jaringan intra SKPD (intranet) untuk

mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksiinformasi antar instansi pemerintah dan pemerintahdaerah otonom.

f. Pengenalan dan penerapan migrasiopen source system(oss) dalam rangka melindungi hak paten produk

software; dan

g. Pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman;

Paragraf 4

Paragraf 4

Dukungan e-Governmentdalam Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah


17/26

- 17 -

Pasal 21(1) Dukungan e-Government dalam Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah wajibmenggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalampenyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk

kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaanbarang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

cepat, mudah dan murah.(3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melaluipenggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap

penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan aksesinternet/intranet, untuk memudahkan aksesinternet/intranet bagi Panitia Pengadaan.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruangakses LPSE (bidding room) untuk mendekatkan pelayanan

pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyediabarang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.

(3) Pemerintah Daerah membentuk Service Provider LPSEdengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi,training dan layanan pengguna serta menyediakan ruangakses LPSE(bidding room).

(4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasasecara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Paragraf 5

Dukungan e-Governmentdalam Pengelolaan Data dan

Informasi

Pasal 23

(1) Dukungan e-Government dalam Pengelolaan Data danInformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaaninformasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan keputusanpublik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaandata dan informasi.

(2)Penyediaan(2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website dilingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan


18/26

- 18 -

berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraanpemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasitingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapatdimanfaatkan SKPD melalui jaringan komunikasi data yangdigunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antaraPemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya.

(4) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPDmenyediakan pusat datanya masing-masing, denganmengacu pada standar interoperabilitas dan standarkeamanan informasi, sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Setiap SKPD wajib mendukung tercapainya visi Satu Datauntuk Pembangunan Kabupaten Bogor, yaitu tersedianyadata dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, danvalid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi,

untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.(6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang

diperlukan dalam pelaksanaan e-government untukkeperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringankomunikasi data yang digunakan untuk menghubungkanseluruh SKPD, yang dikelola oleh Dinas.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan

informasi melalui jaringan komunikasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pembentukan Media Center

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah membentuk media center sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan pusat

pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hakmasyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan

informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat

dalam proses perumusan kebijakan publik.

(2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harusmembentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatanlembaga media center sebagai wahana pelayanankomunikasi publik.

Paragraf 7

Penerapan Keamanan Informasi

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah menerapkan keamanan informasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf guntuk mengelola data dalam aplikasi sistem informasi demikepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikankeamanan penerapan komunikasi dan informatika.

(2)Aplikasi...

(2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) digunakan untuk pelaksanaane-governmentpada SKPD


19/26

- 19 -

harus memenuhi standar interoperabilitas dan standarkeamanan informasi sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

(3) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang digunakan untuk pelaksanaan e-government pada

Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaianfungsinya melalui proses audit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapankomunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Bupati.

Paragraf 8

Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 26

(1) Dalam Pengembangan e-government, Pemerintah Daerahdapat memanfaatkan peran serta dunia usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, gunamempercepat pencapaian tujuan strategise-government.

(2) Pengembangan e-government sebagaimana dimaksud padaayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha

pada hal sebagai berikut :

a. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proseskerja, serta pengembangan situs dan pembakuan

standard, dengan mendayagunakan keahlian danspesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;

b. peningkatan nilai informasi dan jasa kepemerintahan bagikeperluan-keperluan tertentu; dan

c. pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di

seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor, sepertilayanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetapmaupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan usaha komunikasi dan informatika sepertiwarung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupunbergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)

huruf c, wajib mendapatkan izin penyelenggaraan.

(2) Izin penyelenggaraan usaha komunikasi dan informatika

seperti warung internet dan/atau sejenisnya sebagaimanadimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

(3) Izin penyelenggaraan usaha komunikasi dan informatikaseperti warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap

maupun bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan

dan harus didaftar kembali setiap tahun.

Pasal 28

Pasal 28


20/26

- 20 -

Penyelenggaraan usaha komunikasi dan informatika sepertiwarung internet dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27, wajib mengupayakan adanya internet yang

sehat dan aman dengan melakukan self filtering terhadapkonten negatif yang tidak sesuai dengan peraturanperundangan-undangan, nilai agama, norma sosial, adat

istiadat dan kesusilaan.

Paragraf 9

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia PemerintahDaerah dan Peningkatan E-LiteracyMasyarakat

Pasal 29

(1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusiaPemerintah Daerah dan Peningkatane-literacymasyarakatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i,

merupakan faktor yang turut menentukan kuncikeberhasilan Sumber daya manusia baik sebagaipengembang, pengelola maupun pengguna e-governmentdalam pelaksanakan dan pengembangane-government.

(2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusiasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan olehPemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formaldan non formal, maupun pengembangan standarkompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan danimplementasie- government.

(3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perludilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2) untuk mendukung e-government, sebagai

berikut :

a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang

pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologiinformasi dan komunikasi (e-literacy), baik lingkunganPemerintah Kabupaten Bogor maupun di kalanganmasyarakat dalam rangka mengembangkan budayainformasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi

(information society);b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan

termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasisecara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembagapemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;

c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasilpendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan

kebutuhan pengembangan dan pelaksanaane- government;

d.penyelengaraan

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologiinformasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang


21/26

- 21 -

menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasidan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayananpublik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi

pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatihmaupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi

dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer

pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepadamasyarakat di lingkungannya;

e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan danpelatihan jarak jauh (distance learning) denganmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasisecara optimal untuk pemerataan atau mengurangikesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologiinformasi dan komunikasi antar daerah;

f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparatpemerintah yang mendukung pelaksanaane- government

melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep danprogram e-government, serta contoh keberhasilan (bestpractice)pelaksanaane-government.

g. peningkatan motivasi melalui pemberian

penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber dayamanusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintahpusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif

mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaatbagi pengembangan dan pelaksanaane-government.

h. Pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Intensif dan

berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Pos dan Telekomunikasi

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penyelenggaraan

pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

a. pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos danTelekomunikasi; dan

b. pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Posdan Telekomunikasi.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi BUMN Penyelenggaraan Pos dan

Telekomunikasi.

Paragraf Kesatu

Paragraf Kesatu


22/26

- 22 -

Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos danTelekomunikasi

Pasal 31

(1) Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Pos danTelekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati.

(2) Izin Penyelenggaraan Layanan Pos dan Telekomunikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;

b. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

c. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khususuntuk keperluan pemerintah dan badan hukum yangcakupan areanya di Daerah sepanjang tidakmenggunakan spektrum frekuensi radio;

d. pemberian izin terhadap Instalatur KabelRumah/Gedung (IKR/G);

e. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayananoperator;

f. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menaratelekomunikasi sebagai sarana dan prasaranatelekomunikasi;

g. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelarankabel telekomunikasi;

h. Pemberian izin Hinder Ordonnantie (OrdonansiGangguan);

i. Pemberian izin instalasi penangkal petir;

j. Pemberian izin instalasi genset;

k. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkattelekomunikasi;

(3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Posdan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos dan

Telekomunikasi

Pasal 32

(1) Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos

dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, sebagai berikut :

a. rekomendasi terhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline(end to end) cakupan di daerah;

b.rekomendasi...

b. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan


23/26

- 23 -

kewajiban pelayanan universal di bidangtelekomunikasi;

c. rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

d. rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasatitipan;

e. rekomendasi terhadap permohonan izinpenyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end toend);

f. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunankewajiban pelayanan universal di bidang

telekomunikasi; dan

g. rekomendasi persyaratan administrsi dan kelayakandata teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraanradio dan televisi.

(2) Tata Cara Pemberian Rekomendasi PenyelenggaraanLayanan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan komunikasidan informatika adalah:

a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan danpengembangan teknologi komunikasi dan informatika;

b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah; dan

c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan danpengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan denganmelakukan kegiatan sebagai berikut :

a. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraantelekomunikasi yang cakupan area daerah, pelaksanaan

pembangunan telekomunikasi perdesaan,penyelenggaraan warung telekomunikasi, warungseluler atau sejenisnya;

b. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaranstandarisasi pos dan telekomunikasi;

(2) Tata Cara...

(2) Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.


24/26

- 24 -

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

PasaL 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untukmelaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atasketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan dari seseorang berkenaandengan adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan danbadan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalamhuruf d;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjukdari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidakterdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka, atau keluarganya; dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umummelalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX.

BAB IX


25/26

- 25 -

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 36

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 31, danPasal 32 diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga)kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7(tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud padaayat (1), orang pribadi atau badan tidak mengindahkan

dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguransebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan

pencabutan izin, penutupan usaha, dan penghentiankegiatan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 37

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidanadengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

(3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakansebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai

ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang telah memilikiperizinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,Pasal 31, dan Pasal 32, masih tetap berlaku sampai denganberakhirnya izin.

BAB XI...

BAB XI


26/26

- 26 -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam PeraturanDaerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara

pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannyadalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinongpada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinongpada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTILEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGORTAHUN 2012 NOMOR 12

perda penyelenggaraan komunikasi dan informatika no 12 tahun 2012(1)

Documents