7/24/2019 PP60 th 2008

1/9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60Tahun 2008

tentangSistem Pengendalian Internal Pemerintah

A.Defnisi1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses:

o integral pada tindakan dan kegiatan

o dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh

pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkunganpemerintah pusat dan pemerintah daerah.

o untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang:1. efektif dan esien!. keandalan pelaporan keuangan

". pengamanan aset negara#$. ketaatan terhadap peraturan perundang%undangan.

!. Pengawasan Intern adalah seluruh proseso &egiatan audit

o 'eiu

o aluasi

o Pemantauan

o &egiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasio *emberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan esien untuk kepentingan pimpinan dalammewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

". +rganisasi Pengawas:o ,adan Pengawasan &euangan dan Pembangunan (,P&P) adalah

aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden.

o Inspektorat -enderal adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepadamenteripimpinan lembaga.

o Inspektorat Proinsi adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.o Inspektorat &abupaten&ota adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepadabupatiwalikota.

B.Tujuan Sistem Pengendalian Intern

7/24/2019 PP60 th 2008

2/9

*emberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainyaefektiitas dan esiensi pencapaian tujuan penyelenggaraanpemerintahan negara# keandalan pelaporan keuangan# pengamananasset negara# dan ketaatan terhadap peraturan perundang%undangan.

C. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. lingkungan pengendalian/!. penilaian risiko/". kegiatan pengendalian/$. informasi dan komunikasi/ dan0. pemantauan pengendalian intern.

1. Unsur SPIP !IN"#UN"$N P%N"%N&$!I$N

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dankondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalamlingkungan kerjanya# melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika/ minimal dilakukan dengancara:

- menyusun dan menerapkan aturan perilaku/- memberikan keteladanan/- menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan

atau pelanggaran/

-menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanyainterensi atau pengabaian pengendalian intern/

- menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorongperilaku tidak etis.

b. komitmen terhadap kompetensi/ minimal dilakukan dengan cara:

- mengidentikasi dan menetapkan kegiatan untukmenyelesaikan tugas dan fungsi pada masing%masing posisi/

- menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi/- menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi/

-memilih pimpinan memiliki kemampuan manajerial danpengalaman teknis yang luas

c. kepemimpinan yang kondusif/ minimal dilakukan dengan cara:

- mempertimbangkan risiko pengambilan keputusan/- menerapkan manajemen berbasis kinerja/- mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP/

7/24/2019 PP60 th 2008

3/9

- melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaanyang tidak sah/

- melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat padatingkatan yang lebih rendah/

- merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan

dengan keuangan# penganggaran# program# dan kegiatan.d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan/ minimal dilakukan dengan cara:

- menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan/- memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab/- memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan

intern/- melaksanakan ealuasi dan penyesuaian periodic terhadap

struktur organisasi sehubungan dengan perubahanlingkungan strategis/

-menetapkan jumlah pegawai yang sesuai.

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat/minimal dilakukan dengan cara:

- wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuaidengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaiantujuan Instansi Pemerintah/

- pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksuddalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam InstansiPemerintah yang bersangkutan/ dan

-pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksuddalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dantanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentangpembinaan sumber daya manusia/ minimal dilakukan dengancara:

- penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampaidengan pemberhentian pegawai/

- penelusuran latar belakang calon pegawai dalam prosesrekrutmen/ dan

-superisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yangefektif/

- memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan#kehematan# esiensi# dan efektiitas pencapaian tujuanpenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah/

7/24/2019 PP60 th 2008

4/9

- memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektiitasmanajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah/ dan

- memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

h. hubungan kerja yang baik antar instansi terkait diwujudkandengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintahterkait.

2. Unsur SPIP P%NI!$I$N RISI#'

Penilaian risiko terdiri atas:a. identikasi risiko# minimal dilakukan dengan cara:

- menggunakan metodologi yang sesuai tujuan InstansiPemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secarakomprehensif/

- menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali

risiko dari factor eksternal dan factor internal/ dan- menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risikoyang telah diidentikasi terhadap pencapaian tujuan InstansiPemerintah.

2alam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah denganberpedoman pada peraturan perundang% undangan. menetapkan:

a. tujuan Instansi Pemerintah/

3ujuan Instansi memuat pernyataan dan arahan yang spesik#terukur# dapat dicapai# realistis# dan terikat waktu serta wajibdikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

4ntuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan InstansiPemerintah menetapkan:

- strategi operasional yang konsisten- strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

b. tujuan pada tingkatan kegiatan#Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan memperhatikan

ketentuan

sebagai berikut:- berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis/- saling melengkapi# saling menunjang# dan tidak bertentangan

satu dengan lainnya/- relean dengan seluruh kegiatan utama/- mengandung unsur kriteria pengukuran/- didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup/

7/24/2019 PP60 th 2008

5/9

7/24/2019 PP60 th 2008

6/9

pengendalian atas pengembangan dan perubahanperangkat lunak aplikasi/

pengendalian atas perangkat lunak sistem/

pemisahan tugas/ dan

kontinuitas pelayanan.

b. pengendalian aplikasi: pengendalian otorisasi/

pengendalian kelengkapan/

pengendalian akurasi/ dan

pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan le

data.- pengendalian sik atas aset/ pimpinan Instansi Pemerintah

wajib menetapkan# mengimplementasikan# danmengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:

rencana identikasi# kebijakan# dan prosedur

pengamanan sik rencana pemulihan setelah bencana.

- penetapan dan reiu atas indikator dan ukuran kinerja/

menetapkan ukuran dan indikator kinerja/

mereiu dan melakukan alidasi secara periodic atas

ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja/

mengealuasi faktor penilaian pengukuran kinerja/ dan

membandingkan secara terus%menerus data capaian

kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnyadianalisis lebih lanjut.

-

pemisahan fungsi/ pimpinan Instansi Pemerintah harusmenjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadiantidak dikendalikan oleh 1 orang.

- otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting/ pimpinanInstansi Pemerintah wajib menetapkan danmengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepadaseluruh pegawai.

- pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dankejadian/ pimpinan Instansi Pemerintah perlumempertimbangkan:

transaksi dan kejadian diklasikasikan dengan tepat dan

dicatat segera klasikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan

dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.- pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya/

pimpinan Instansi Pemerintah memberikan akses hanya kepadapegawai yang berwenang dan melakukan reiu ataspembatasan tersebut secara berkala.

7/24/2019 PP60 th 2008

7/9

- akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya/pimpinan Instansi Pemerintah menugaskan pegawai yangbertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya danpencatatannya serta melakukan reiu atas penugasan tersebutsecara berkala.

-dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern sertatransaksi dan kejadian penting/ pimpinan Instansi Pemerintahwajib memiliki# mengelola# memelihara# dan secara berkalamemutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SistemPengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

). Unsur SPIP IN*'R+$SI &$N #'+UNI#$SI

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentikasi# mencatat# danmengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.4ntuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif# pimpinan Instansi

Pemerintah harus sekurang%kurangnya:a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai

bentuk dan sarana komunikasib. mengelola# mengembangkan# dan

memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

,. Unsur SPIP P%+$NT$U$N

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:1. pemantauan berkelanjutan/ melalui:

a. pengelolaan rutin d. superisi

b. pembandingan e. rekonsiliasic. tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

!. ealuasi terpisah 2ilaksanakan melalui penilaian sendiri# reiu# dan pengujian

efektiitas Sistem Pengendalian Intern. aluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan

intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. aluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan

daftar uji pengendalian intern". tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reiu lainnya/

diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reiu lainnya yangditetapkan.

D.PENGUATAN EFEKTIITAS PEN!E"ENGGA#AAN SPIP

*enteripimpinan lembaga# gubernur# dan bupatiwalikotabertanggung jawab atas efektiitas penyelenggaraan Sistem

7/24/2019 PP60 th 2008

8/9

Pengendalian Intern di lingkungan masing%masing. 4ntuk memperkuatdan menunjang efektiitasSistem Pengendalian Intern dilakukan:

$. Penga%asan intern atas &en'elenggaraan tugas dan (ungsi

Instansi Pemerintah termasu) a)unta*ilitas )euangannegara

A&arat &enga%asan intern &emerintah mela)u)an &enga%asanintern melalui:a. audit (kinerja dan tujuan tertentu)/ b. reiu/c. ealuasi/ d. pemantauan/e. kegiatan pengawasan lainnya.

A&arat &enga%asan intern &emerintah terdiri atas:a. ,P&P/ melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral/

kegiatan kebendaharaan umum 5egara berdasarkan penetapan

oleh *enteri &euangan selaku ,endahara 4mum 5egara (*enteri&euangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait denganInstansi Pemerintah lainnya)

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

b. Inspektorat -enderal atau nama lain yang secara fungsionalmelaksanakan pengawasan intern/ melakukan pengawasanterhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugasdan fungsi kementerian negaralembaga yang didanai dengan

6nggaran Pendapatan dan ,elanja 5egara.c. Inspektorat Proinsi/ melakukan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuankerja perangkat daerah proinsi yang didanai dengan 6nggaranPendapatan dan ,elanja 2aerah proinsi.

d. Inspektorat &abupaten&ota/ melakukan pengawasan terhadapseluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsisatuan kerja perangkat daerah kabupatenkota yang didanai dengan6nggaran Pendapatan dan ,elanja 2aerah kabupatenkota.

A&arat Penga%asan Intern Pemerintah

1. 2ilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakanpengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensikeahlian sebagai auditor (melalui keikutsertaan dan kelulusanprogram sertikasi)

!. 4ntuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik". aparat pengawasan intern pemerintah dan wajib ditaati oleh

semua pejabat.

7/24/2019 PP60 th 2008

9/9

$. &ode etik disusun oleh organisasi profesi auditor denganmengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

0. 4ntuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparatpengawasan intern pemerintah# disusun standar audit. 2ansetiap wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit

7. Standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor denganmengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.8. Setelah melaksanakan tugas pengawasan# aparat pengawasan

intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan danmenyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yangdiawasi.

9. 2alam hal ,P&P melaksanakan pengawasan atas kegiatankebendaharaan umum 5egara laporan hasil pengawasandisampaikan kepada *enteri &euangan selaku ,endahara 4mum5egara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

. Secara berkala# ,P&P menyusun dan menyampaikan ikhtisar

laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusankepada *enteri 5egara Pendayagunaan 6paratur 5egara.

1;. Secara berkala# berdasarkan laporan hasil pengawasanInspektorat -enderal atau# Inspektorat Proinsi# dan Inspektorat&abupaten&ota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporanhasil pengawasan kepada menteripimpinan lembaga# gubernur#atau bupatiwalikota sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dengan tembusan kepada *enteri 5egaraPendayagunaan 6paratur 5egara.

11. ,P&P# Insepktorat -endralInspektorat &otaInspektorat Proinsimelakukan reiu atas laporan keuangan sebelum disampaikan ke

*enteriPimpinan alikota,upati,endahara4mum 5egaraPresiden

1!. 4ntuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan internpemerintah# secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.

1". Pedoman telaahan sejawat disusun oleh organisasi profesiauditor.

1$. 6parat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakantugasnya harus independen dan obyektif.

+. Pem*inaan &en'elenggaraan SPIP

Pembinaan penyelenggaraan SPIP diselenggarakan oleh ,P&P danmeliputi:

a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP/b. sosialisasi SPIP/c. pendidikan dan pelatihan SPIP/d. pembimbingan dan konsultansi SPIP/ dane. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern

pemerintah.