tanya jawab perpres 54 tahun 2010

7/21/2019 Tanya Jawab Perpres 54 Tahun 2010

1/43

BIMBINGAN TEKNIS

..........

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


2/43

RENCANA UMUM PENGADAAN

Permasalahan: Apakah pelelangan/seleksi yang dilakukanmendahului tahun anggaran harus diumumkan terlebih dahulu

Rencana Umum Pengadaan, sementara anggaran belum

disahkan?

Solusi: PA mengumumkan Rencana Umum PengadaanBarang/Jasa dimasing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada

masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I

disetujui oleh DPR/DPRD sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,

di samping portal pengadaan nasional, dan papan pengumuman

resmi. RUP tidak harus menunggu anggaran tersebut disahkan,khususnya untuk paket-paket pengadaan yang akan dilelangkan

mendahului tahun anggaran.

Ketentuan: Pasal 8 dan 25 ayat (1) dan (3)


3/43


Permasalahan: Apakah dalam Rencana UmumPengadaan sudah mengumumkan pemaketan dan

jadwal pelaksanaan kegiatan?

Solusi: PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan

anggaran K/L/D/I. Meskipun PPK dapat mengusulkan

perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan

jadwal kegiatan pengadaan.

Ketentuan: Pasal 11 ayat (2) huruf a dan 24 ayat (1)


4/43


Permasalahan: Berapa lama Rencana UmumPengadaan (RUP) harus ditayangkan di website?

Solusi: Jangka waktu penayangan RUP di website

K/L/D/I dan portal pengadaan dilakukan sepanjang

tahun.


5/43

PAKTA INTEGRITAS

Permasalahan: Apakah Pakta integritas harus ditanda tangani oleh semua Pengelola Pengadaan?

Solusi: Pakta integritas wajib disampaikan oleh

Penyedia pada saat pemasukan dokumen untuksetiap paket yang diikuti. Sedangkan ULP/Pejabat

Pengadaan dan PPK ditanda tangani pada saat

diangkat oleh PA/KPA (satu kali saja).

Ketentuan:Pasal 12 ayat (2) e, pasal 17 ayat (1) g,

Pasal 19 ayat (1) 0 dan penjelasannya


6/43

PAKTA INTEGRITAS

Permasalahan: Apakah Pakta Integritas yang tidakditandangani atau ditandatangani oleh pihak lainyang namanya tidak tercantum dalam aktaperusahaan dapat menggugurkan penawaran?

Solusi: Pakta integritas adalah surat pernyataanyang berisi ikrar untuk mencegah dan tidakmelakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalamPengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu harusditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang

bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan.

Ketentuan:Pasal 1 ayat (13)


7/43

PENGADAAN LANGSUNG (1)

Permasalahan: Apakah pengadaan langsung dapatdilakukan untuk pengadaan yang bersifat menambahaset?

Solusi: Pengadaan langsung dapat dilakukan bilamemenuhi salah satu kriteria pada pasal 39 ayat (1),Pengadaan belanja modal tidak memenuhi kriteriahuruf a karena bersifat menambah aset, namun masihdapat dilakukan melalui pengadaan langsung bila

memenuhi kriteria lainnya.

Ketentuan:Pasal 39 ayat (1) dan penjelasannya


8/43


Permasalahan: Apakah pengadaan langsungmembutuhkan Dokumen Pengadaan ?

Solusi: Setiap proses pengadaan harus memiliki DokumenPengadaaan. Pejabat Pengadaan tidak diharuskan

menyusun dokumen pengadaan untuk PengadaanLangsung sebagaimana Standar Dokumen Pengadaanuntuk Pelelangan/Seleksi yang ada di website LKPP.Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan yang bernilaisampai dengan Rp.10.000.000,00 lebih sederhana, dimanasekurang-kurangnya terdiri dari HPS, spesifikasi teknis dan

jadwal waktu pengiriman/penyelesaian pekerjaan.

Ketentuan: Pasal 64, Lampiran Bab II/III/V bagian A.10


9/43


Permasalahan: Apakah pengadaan langsungmenggunakan metoda prakualifikasi?

Solusi: Pengadaan langsung pada prinsipnyamenggunakan prakualifikasi, dimana Pejabat Pengadaan

sudah menentukan (pre-knowledge) calon penyedia yangakan ditugaskan. Namun proses prakualifikasinya lebihsederhana dibandingkan metoda prakualifikasi padapemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan komplekdan/atau pemilihan jasa konsultansi badan usaha. Calon

penyedia tidak diwajibkan mengisi form isian kualifikasi.

Ketentuan: Pasal 57 ayat (1)


10/43


Permasalahan: Apakah pengadaan langsungmembutuhkan HPS?

Solusi: Setiap pekerjaan selalu membutuhkan

HPS, kecuali untuk pekerjaan yang menggunakan

pemilhan penyedia dengan kontes dan

sayembara.

Ketentuan: pasal 66 ayat 1


11/43


Permasalahan: Pihak mana yang melaksanakantransaksi dalam pengadaan langsung?

Solusi: Pejabat pengadaan dapat melakukan

transaksi pada pengadaan barang dengan pengadaanlangsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan

oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan

tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak,

antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran.

Ketentuan: Pasal 39 ayat (1) dan penjelasannya


12/43

ULP/PEJABAT PENGADAAN (1)

Permasalahan: Apakah ULP wajib dibentuk di setiap SKPD?

Solusi: K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat

memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan

Barang/Jasa (). Hal ini tidak diartikan bahwa setiap SKPD

harus membentuk ULP, karena istilah D pada K/L/D/I pada

pasal 1 angka (1) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Yang berhak membentuk ULP pada suatu Pemerintah

Daerah adalah Kepala Daerah. Dengan demikian SKPD yang

ada di daerah tersebut dapat menunjuk ULP yang telah

dibentuk Kepala Daerah untuk melaksanakan pengadaan

Barang/Jasa.

Ketentuan: pasal 14 ayat (1) dan (2)


13/43


Permasalahan: Apakah yang menetapkan pemenangadalah Kepala ULP?

Solusi: Mengingat proses evaluasi administrasi, teknis,dan harga, serta penetapan Penyedia Barang/Jasa padanilai tertentu dan menjawab sanggahan, adalah bagiandari tugas pemilihan penyedia, maka tugas dankewenangan ULP yang dimaksud dalam pasal 17 adalahtugas Kelompok Kerja. Sebagaimana disebutkan dalampasal 15, bahwa perangkat organisasi ULP yangmelakukan proses pemilihan penyedia adalah

Kelompok Kerja

Ketentuan: Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)


14/43


Permasalahan: Siapa yang melakukan pemilihanpenyedia bilamana ULP belum terbentuk?

Solusi: Apabila Unit Layanan Pengadaan (ULP) diinstansi Saudara belum terbentuk maka PA/KPA dapatmenetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakanPengadaan Barang/Jasa. Panitia Pengadaan dimaksudmemiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dankewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan,tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP.Panitia dimaksud hanya melayani proses pemilihan

penyedia barang/jasa pada unit kerja yang ditetapkanoleh PA/KPA

Ketentuan: Pasal 130 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (2)


15/43


Permasalahan: Apakah pembagian POKJA berdasarkanunit kerja yang ada dalam suatu K/L/D/I?

Solusi: ULP dimaksudkan untuk melayani seluruh unitkerja yang ada di K/L/I dan Pemerintah Daerah. MengingatULP merupakan unit layanan yang berbasis pada keahliandan fungsi, maka disarankan pembagian POKJA ULPberdasarkan jenis pengadaan yang terdiri dari: pengadaanbarang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasakonsultansi. POKJA-POKJA tersebut dapat diklasifikasilebih rinci menjadi bidang pekerjaan dari masing-masing

jenis pengadaan, bilamana memungkinkan

Ketentuan: Pasal 1 angka (8) , pasal 14 ayat (2)


16/43


Permasalahan: Apakah anggota POKJA ULP dapatmerangkap menjadi Pejabat/Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP)?

Solusi: Organisasi pengadaan yang terdiri dari PA/KPA,PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan PPHP tidak bolehdirangkap. Hal ini dimaksudkan untuk check andbalance pada setiap tahapan proses pengadaan. Kecualiantara ULP/Pejabat Pengadaan dengan PPHP. Rangkapjabatan oleh PPHP hanya diperkenankan untuk paketpengadaan dimana pejabat yang bersangkutan tidak

berperan sebagai anggota Pokja (etika pengadaan).



17/43


Permasalahan: Apakah anggota ULP/PejabatPengadaan dapat merangkap sebagai pengelolabarang/aset?

Solusi: Rangkap jabatan dilarang bilamana ada

indikasi terjadi pertentangan kepentingan. Tidakada ketentuan yang melanggar Pengelolabarang/pengelola aset menjadi ULP/PejabatPengadaan. Namun ULP/Pejabat Pengadaan tidakdapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), pengelola keuangan, APIP.



18/43

PPHP

Permasalahan: Apakah PPHP dapat berasal dariunit kerja di luar unit kerja PPK?

Solusi: Anggota Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri,

baik dari instansi sendiri maupun instansi

lainnya.



19/43

PPHP (2)

Permasalahan: Sampai dimana tugas PPHP?

Solusi: Semua proses serah terima pekerjaanharus diketahui oleh PPHP termasuk dalam proses

pengadaan langsung, khususnya untuk pekerjaanyang menggunakan SPK sebagai dasar pembayaran.Namun PPHP hanya menilai kesesuaian spesifikasipekerjaan dengan ketentuan dalam kontrak, tidakmelakukan pengawasan pada saat pelaksanaan

pekerjaan.

Ketentuan: Pasal 17 ayat (1) , pasal 15 ayat (1)


20/43

PERENCANAAN

Permasalahan: Apakah proses lelang dapat diIakukansementara dokumen anggaran belum disahkan?

Solusi: Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakanproses PBJ sebelum dokumen anggaran disahkansepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan

telah dialokasikan dan mendapat persetujuan DPR,dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrakpengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumenanggaran untuk kegiatan/proyek tersebut disahkan (pasal11 ayat (1)). pengumuman dilakukan dengan

mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.;



21/43

PENGUMUMAN (1)

Permasalahan: Apakah pengumuman penunjukanlangsung dan pengadaan langsung harus dilakukansecara luas?

Solusi: Pengumuman pengadaan barang/jasa yangdilakukan dengan Penunjukan Langsung dan pengadaanlangsung tidak wajib dilakukan di Website K/L/DI,portal pengadaan nasional dan papan pengumumanresmi. Namun pengumuman/penunjukan penyedia darihasil Penunjukan Langsung diumumkan di papanpengumuman resmi, dan Website K/L/D/I. Ketentuan

ini berlaku untuk pelelangan secara manual maupunelektronik.

Ketentuan: Pasal 73 ayat (3) dan (4)


22/43

PENGUMUMAN (2)

Permasalahan: Apakah pengumumanpelelangan/seleksi yang dilakukan secara elektronik

harus diumumkan secara luas?

Solusi: Pengumuman pelelangan/seleksi yangdilakukan melalui LPSE tetap harus diumumkan di

Website K/L/DI, portal pengadaan nasional dan papan

pengumuman resmi. Penggunaan LPSE tidak

menggugurkan kewajiban pengumuman pada portal

pengadaan yang dilakukan mealui LPSE

Ketentuan: Pasal 73 ayat (3), pasal 112 ayat (2)


23/43

PENGUMUMAN (3)

Permasalahan: Bagaimana mengumumkanpelelangan/seleksi untuk satker yang belumterhubung dengan LPSE?

Solusi: Bagi satker yang belum memiliki aplikasi

yang terhubung dengan LPSE, maka pengumumanke portal pengadaan nasional dapat dilakukandengan meminta user name dari LPSE terdekatdengan wilayah saudara, atau dengan adminagency yang telah ditunjuk menjadi perwakilan

LPSE tersebut di wilayah saudara.



24/43

PENGUMUMAN (4)

Permasalahan: Apakah pengumuman pelelangan/

seleksi harus dilakukan melalui surat kabar?

Solusi: Bilamana kontrak dengan surat kabar lokalsudah berakhir pada saat pengumuman dilakukan,

maka tidak perlu diumumkan surat kabar lokal.Sedangkan untuk pengadaan barang/pekerjaankonstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas 1 miliar danpengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.200 juta masih diumumkan di surat kabar nasionalsampai dengan 9 Juli 2011, disamping melalui melalui

Website K/L/D/I, portal pengadaan nasional dan papanpengumuman resmi.



25/43

PENGUMUMAN (5)

Permasalahan: Apakah pengumuman melalui suratkabar masih diperkenankan setelah tanggal 9 Juli 2011?

Solusi: Untuk daerah terpencil dimana akses internetuntuk calon penyedia setempat masih terbatas,

PPK/ULP masih dapat menggunakan koran beroplahbesar untuk mengumumkan pelelangan setelah 9 Juli2011. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibanULP/Panitia untuk mengumumkan di Website K/L/D/I,portal pengadaan nasional dan papan pengumuman

resmi.



26/43

PEMILIHAN LANGSUNG

Permasalahan: Apakah pemilihan langsung samadengan pelelangan umum?

Solusi: Pelelangan sederhana untuk pengadaanbarang/jasa lainnya/jasa konsultasi dan pemilihanlangsung untuk pekerjaan konstruksi pada prinsipnya

sama dengan pelelangan umum dengan pascakualifikasi.Hanya pada pelelangan sederhana dan pemilihanlangsung jadwal pengumuman pelelangan/seleksi lebihsingkat (


27/43

DUKUNGAN KEUANGAN (1)

Permasalahan: Apakah dukungan keuangan harusdisampaikan oleh peserta untuk semua jenispengadaan?

Solusi: Hanya Penyedia jasa konstruksi yangdiharuskan memiliki surat keterangan dukungankeuangan dari bank pemerintah/swasta untukmengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi palingkurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket,

baik usaha kecil maupun non kecil.

Ketentuan: Lampiran III bagian B.1.g.3)j)


28/43

DUKUNGAN KEUANGAN (2)

Permasalahan: Apakah dukungan keuangan asli harus

dimasukkan oleh peserta pada saat pemasukan penawaran?

Solusi: Peserta yang sudah mengisi secara lengkap datamengenai dukungan keuangan yang telah diperoleh, antaralain nama bank, besaran nilai dukungan, nomor surat

dukungan ke dalam isian formulir kualifikasi, tidakdiharuskan menyampaikan surat dukungan asli kepadaULP/Panitia pada saat pemasukan penawaran. Pada saatpembuktian kualifikasi harus dilakukan verifikasi nyataterhadap dukungan tersebut. Antara lain dukungan tersebutsudah diterbitkan oleh bank yang bersangkutan sebelum

batas akhir pemasukan penawaran. Bil tidak sesuaidinyatakan gugur

Ketentuan: Lampiran III bagian B.1.g.3)j)


29/43

KEMITRAAN (1)

Permasalahan: Apakah masing-masing anggotakemitraan harus menyampaikan dan mengisiformulir isian kualifikasi?

Solusi: Persyaratan kualifikasi harus dipenuhi

masing-masing anggota kemitraan, khususnyauntuk pekerjaan yang menjadi porsi dan tanggungjawab Penyedia yang bersangkutan. Nilai KD (biladisyaratkan) perusahaan anggota kemitraan tidakharus memenuhi persyaratan KD minimal untuk

keseluruhan nilai pekerjaan.

Ketentuan: SDP


30/43

KEMITRAAN (2)

Permasalahan: Kapan perjanjian kemitraan harusdisampaikan? Apakah harus dibuat akte notarisuntuk perjanjian itu?

Solusi: Peserta baru diwajibkan menyampaikansusunan kemitraan paling lambat pada saatpemasukan penawaran. Pendaftaran dapatdilakukan masing-masing anggota. Untukpekerjaan yang bersifat kompleks, perjanjian

kemitraan harus menggunkaan akte notaris.

Ketentuan: SDP


31/43

EVALUASI (1)

Permasalahan: Apakah bila 3 penawar terendahsetelah koreksi aritmetik tidak memenuhipersyaratan lelang dinyatakan gagal?

Solusi: Bilamana 3 penawar terendah tidakmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis,maka dilakukan evaluasi kepada peserta lelangperingkat selanjutnya yang memenuhi persyaratantersebut. Apabila tidak ada peserta yang lulus

evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

Ketentuan: Lampiran Bab II/III bagian B.1.f.10)g)


32/43

EVALUASI (2)

Permasalahan: Apakah penawaran pada seleksi jasakonsultasi dapat melebihi HPS?

Solusi: Penawaran penyedia jasa konsultansi setelahkoreksi aritmetik dan hasil negosiasi tidak bolehmelebihi HPS untuk pemilihan penyedia yangmenggunakan metoda evaluasi pagu anggaran.Sedangkan untuk metoda evaluasi lainnya, penawaranpeserta lelang jasa konsultansi dapat melebihi HPS yangditetapkan, sepanjang hasil negosiasi tidak melebihipagu anggaran. Dengan demikian perjanjian kerja sama

yang ditanda tangani tidak melebihi pagu anggaranyang tersedia.

Ketentuan: pasal 66 ayat (5) dan Lampiran Bab IV


33/43

EVALUASI (3)

Permasalahan: Bagaimana menetapkanpemenang yang memiliki nilai penawaranterendah yang sama?

Solusi: Dalam hal terdapat 2 (dua) calonpemenang memiliki harga penawaran yangsama, maka ULP memilih peserta yangmempunyai kemampuan teknis lebih besar dan

hal ini dicatat dalam Berita Acara.

Ketentuan: Lampiran II Bagian B.2.a.11)


34/43

EVALUASI (4)

Permasalahan: Apakah evaluasi sistem gugur denganmenggunakan sistem ambang batas dapat dilakukanuntuk pengalaman?

Solusi: Nilai ambang batas persyaratan kualifikasihanya dapat diterapkan untuk persyaratan teknis antaralain ketersediaan peralatan dan tenaga ahli yangdibutuhkan. Untuk usaha kecil pengalaman tidak perludibobot, yang penting sesuai dengan bidang pekerjaanyang dilelangkan untuk perusahaan yang sudah berdiriselama 4 tahun. Penilaian bobot pengalaman pada

evaluasi teknis hanya dilakukan untuk jasa konsultansi.

Ketentuan: Lampiran II/III Bagian A.2.b.1.b) (3)


35/43

EVALUASI (5)

Permasalahan: Apakah evaluasi sistem gugurdengan menggunakan sistem ambang batas dapatdilakukan bila salah satu persyaratan teknis tidakdipenuhi, namun peserta lulus passing grade?

Solusi: Ambang batas merupakan sistem gugur,tidak dapat dikombinasikan dengan sistem nilai.Bila peserta tidak memenuhi persyaratan teknisminimal dinyatakan gugur, dan tidak dilanjutkandengan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur

teknis

Ketentuan:: Lampiran II/III Bagian A.2.b.1. angkab) (3) dan c) (1)


36/43

EVALUASI (6)

Permasalahan: Apakah peserta lelang yang tidakmelampirkan brosur dapat digugurkan?

Solusi: Spesifikasi teknis dapat disampaikan dalampada dokumen teknis, gambar atau brosur. Bila

dokumen teknis sudah cukup jelas, maka pesertatidak wajib menyampaikan brosur. Bila terdapat halyang kurang jelas pada saat evaluasi teknis, makasaudara dapat melakukan klarifikasi teknis kepadapeserta lelang dengan tidak merubah substansi

penawaran yang telah disampaikan.

Ketentuan: Lampiran II Bagian A.9.c)(2)(1)


37/43

EVALUASI (7) - TKDN

Permasalahan: Apakah peserta yang tidak mengisi atausalah mengisi form TKDN sebagaimana ketentuan dalam

dokumen pengadaan dinyatakan gugur?

Solusi: Pokja wajib mencantumkan ketentuan mengenaiTKDn dalamdokumen pengadaan untuk semua besaran nilai

pekerjaan sesuai dengan kebijakan umum pengadaan.

Namun peserta tidak wajib mengisi form tersebut. Penyedia

yang tidak melampirkan perhitungan TKDN, maka penyedia

tersebut tidak berhak mendapat preferensi harga.

Ketentuan: pasal 97


38/43

EVALUASI (8) - TKDN

Permasalahan: Apakah peserta dapat mengisi TKDN sesuaidengan penilaiannya sendiri ?

Solusi: Ketentuan terkait nilai dan perhitungan TKDN,

mengacu kepada Daftar Inventarisasi yang dikeluarkan olehMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Bidang Perindustrian. Peserta yang menyampaikan

rekapitulasi di luar ketentuan tersebut tidak berhak

mendapatkan preferensi.

Ketentuan: pasal 97


39/43

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Permasalahan: Apakah peserta yang tidak hadirpada saat pembuktian kualifikasi dapat dinyatakangugur?

Solusi: Pembuktian kualifikasi dilakukan untuk

mengklarifikasi kemampuan usaha penyedia danverifikasi nyata untuk melihat keaslian dokumenpenawaran yang disampaikan PenyediaBarang/Jasa. Penyedia yang tidak hadir pada saatpembuktian kualifikasi pada waktu yang ditentukan

tanpa alasan yang jelas dapat dinyatakan gugur.

Ketentuan: Pasal 83 ayat (1) i


40/43

PENETAPAN PEMENANG (1)

Permasalahan: Siapa yang berhak menetapkanpemenang dalam Pokja ULP?

Solusi: Penetapan pemenang dilakukan oleh PokjaULP berdasarkan kesepakatan seluruh anggota(collective collegial) untuk PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yangbernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000. Semuaanggota ULP memiliki kedudukan yang sama, tidak

ada yang berperan ketua atau wakil ketua.



41/43

PENETAPAN PEMENANG (2)

Permasalahan: Bagaimana bila jangka waktupenawaran peserta lelang habis masa berlakunyasebelum penetapan pemenang?

Solusi: ULP melakukan konfirmasi kepada seluruhpeserta untuk memperpanjang surat penawarandan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yangtidak bersedia memperpanjang surat penawarandan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri

tanpa dikenakan sanksi.

Ketentuan: Lampiran Bab II/III/V bagian A.10. j.5)


42/43

ADENDUM KONTRAK

Permasalahan: Persyaratan apa yang dibutuhkan untuk

melakukan adendum kontrak?

Solusi:

Adendum dapat dilakukan untuk kontrak harga satuan, karenavolume pekerjaan tidak bersifat mengikat sesuai kebutuhan

pada saat pelaksanaan pekerjaan Kontrak lumpsum tidak dapat dilakukan

penambahan/pengurangan volume terhadap item pekerjaan.Perubahan kontrak (adendum) pada kontrak lumpsum, kecualibila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan karenaadanya perubahan kondisi lapangan yang tidak dapat

diperhitungkan sebelumnya. Adendum dimaksud harus dituangkan dalam kesepakatan

antara Penyedia dengan PPK.

Ketentuan: Pasal 87 ayat 1


43/43

TERIMA KASIH

NURLISA ARFANI

KASUBDIT ADVOKASI

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN

SANGGAH

tanya jawab perpres 54 tahun 2010

Documents