tugas ips sd

7/24/2019 tugas ips SD

1/21

TUGAS IPS

(Peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia

pasca pengakuan kedaulatan)

Disusun Oleh!elompok "

#halidah Pratiwi SiregarIntan $adia Putri%alik &a'i'illah

% Aa Al*ariiSel+a ,uwita

I .I/I$GUA/

S%P $egeri .inaan !hususTA01203012"

!ata Pengantar

Pu4i s5ukur kami ucapkan atas kehadirat Allah S6T7karena

'erkat rahmat dan karunian5a kami dapat men5elesaikan

tugas IPS Se4arah tentang Peristiwa-peristiwa politik dan

ekonomi Indonesia Pasca pengakuan !edaulatan


2/21

!ami mengucapkan terimakasih kepada guru

pem'im'ing7karena melalui tugas ini kami dapat memahami

materi 5ang ada

Akhir kata7 kami mengharapkan saran dan kritik untuk dapatmencapai hasil 5ang ter'aik !ami mengharapkan tugas ini

dapat 'erguna 'agi semua pihak

Dumai7 2" Okto'er 0120

Da*tar Isi

!ata

Pengantar888888888888888888888888Da*tar

Isi888888888888888888888888888

Indikator .a' 2 dan .a'

0888888888888888888


3/21

.a' 2 Proses kem'alin5a $!9I888888888888888

.a' 0 Peristiwa 5ang 'erhu'ungan dengan Pemilu 2tahun 2:;; di pusat dan daerah88888888888

indikator .a' " dan .a'


4/21

Indikator

.a' 2 %endeskripsikan proses kem'alin5a 9epu'lik Indonesia

se'agai $egara !esatuan

.a' 0 %endeskripsikan kem'ali peristiwa 5ang 'erhu'ungan

dengan Pemilu I tahun 2:;; di pusat dan daerah

BAB 1

proses kembalinya RI sebagai kesatuan


5/21

Penandatangan pengakuan kedaulatan RI dilaksanakan pada tanggal 27

Desember 1949,yang ditandatangani oleh Belanda. Dengan diakunya kedaulatan

Indonesia,maka bentuk Negara Indonesia adalah Negara Serikat dengan nama

Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan, Undang-Undang Dasar atau konstitusi

yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS.Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara

RIS dan menjadikan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara federal,yang terdiri dari

7 negara bagian dan Sembilan daerah otonom. Adapun 7 negara bagian RIS adalah:

1)Sumatera Timur

2)Sumatera Selatan

3)Pasundan

4)Jawa Timur

5)Madura

6)Negara Indonesia Timur

7)Republik Indonesia

Sedangkan,9 negara otonom adalah:

1)Riau

2)Bangka

3)Belitung

4)Kalimantan Barat

5)Dayak Besar

6)Banjar

7)Kalimantan Tenggara

8)Kalimantan Timur9)Jawa Tengah

Alasan rakyat Indonesia yang menghendaki pembubaran negara Republik

Indonesia Serikat (RIS) dan pengembalian ke dalam bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 antara lain

sebagai berikut.

a.Konstitusi RIS yang membentuk negara federal menimbulkan perpecahan bangsa.

b.Beberapa negara bagian dan rakyat menghendaki Indonesia kembali ke bentuk

negara kesatuan.

c.Sebagian besar para pemimpin negara federal tidak memperjuangkan rakyat,

tetapi lebih memihak kepada Belanda.

d.Rakyat Indonesia merasa tidak puas dengan hasil perundingan KMB yang masih

memberi peluang pada pihak Belanda atas Indonesia.


6/21

e.Bentuk negara federal di Indonesia adalah bentukan kolonial Belanda yang tidak

sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

f. Anggota kabinet sebagian besar adalah pendukung unitarisme sehingga gerakan

untuk membubarkan negara federal dan mengembalikan bentuk negara Indonesia

ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

g.Pembentukan negara-negara bagian (federal) di Indonesia tidak berdasarkan

konsepsional, tetapi lebih berdasarkan kepada usaha Belanda untuk

menghancurkan negara Republik Indonesia.

h.Beberapa negara boneka bentukan Belanda yang semula ditunjukan untuk

melemahkan persatuan dan kesatuan Indonesia, tetapi pada perkembangannya,

justru memiliki keinginan yang sama, yaitu menegakkan kembali Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pada bulan Januari 1950 muncul gerakan untuk mengubah

bentuk negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakanitu memperjuangkan kembalinya ke NKRI itu disikapi positif oleh negara-negara

bagian dan satuan-satuan kenegaraan RIS, yakni ditandai dengan pernyataan

sikap akan bergabungnya RIS dengan republik Indonesia di Yogyakarta.

Pada tanggal 20 Februari 1950, pemerintah Indonesia mengusulkan

Rancangan Undang-Undang tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan

RIS kepada DPR-RIS. Usulan rancangan Undang-Undang tersebut kemudian

disahkan oleh DPR-RIS menjadi Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950

tanggal 8 Maret 1950. Kemudian Undang-Undang inilah sebagai dasar hukum

penggabungan negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan RIS.

Koferensi bersama yang pertama dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950

antara pemerintah RIS, RI, NIT sedangkan koforensi kedua dilaksanakan pada

tanggal 19 Mei 1950 antara RIS dengan RI. Hasil koferensi tersebut kemudian

dituangkan ke dalam Piagam Persetujuan yang berisi pemerintahan RIS dan RI

sepakat membentuk negara kesatuan sebagai jelmaan Republik Indonesia

berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan membentuk Panitia Gabungan

bersama untuk menyusun rancangan UUD negara kesatuan tersebut. Rancangan

itu diterima baik oleh senat dan parlemen RIS maupun Komite NasionalIndonesia Pusat (KNIP).

Tanggal 15 Agustus 1950, presiden Soekarno menandatangani Rancangan

Undang-Undang Dasar Kesatuan yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang

Dasar Sementara (UUDS) 1950. Setelah itu UUDS 1950 ini mulai berlaku pada


7/21

tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus resmi pembubaran Republik Indonesia

Serikat dan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2Pemilu I tahun 1955 di pusat dan daerah

Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik

tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat,akan

tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang duduk

di parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Oleh karena

itu, rakyat mneginginkan segera dilaksanaknnya Pemilu. Dengan Pemilu dapat

terbentuk DPR ,sehingga da[at memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga

terbentuk pemerintah yang stabil.

Pemilihan Umum adalah Program pemerintah dari setiap kabinet. Pelaksanaan

Pemilu sesuai rencana yang telah ditetapkan panitia Pemilu Pusat dilaksanakn

dengan dua gelombang,yaitu:

1)Gelombang I,tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota

DPR

2)Gelombang II,tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota

Konstituante

Dalam Pemilu tersebut diikuti oleh banyak partai politik, organisasi danperorangan.

Pemilihan Umum I tahun 1955 berjalan secara demokratis, aman dan

tertib,sehingga merupakan suatu prestasi yang luar biasa dimana rakyat telah

dapat menyalurkan haknya tanpa adanya paksaan dan ancaman. Walaupun

Pemilu berjalan dengan sukses,akan tetapi hasil dari Pemilu tersebut belum

dapat memenuhi harapan rakyat karena masing-masing partai mengutamakan

kepentingan partainya daripada untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu,

pada waktu itu masih mengalami krisis politik dan berakibat dan lahirnya

Demokrasi Terpimpin.


8/21

Indikator

.a' " %en4elaskan alasan dikeluarkann5a dekrit presiden ;

,uli 2:;; dan pengaruh 5ang di tim'ulkan

.a'


9/21

BAB 3

Masa Demokrasi Terpimpin(Sistem Ketatanegaraan Menurut UUDS

1950).

ISI DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1)Membubarkan Konstituante2)UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia

3)Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

ALASAN DIKELURKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959:

1) Kehidupan demokrasi liberal sebelum demokrasi terpimpin sangat merugikan

Indonesia,hal ini membuat pemerintah kembali kepada kepribadian sendiri,yang

rencananya secara konsepsional dikemukakan oleh presiden Soekarno dalam sidang

bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin partai di Istana Merdeka pada 21

Februari 1957.Namun hingga bulan Juli 1959,harapan untuk terwujudnya UUD(Undang-Undang Dasar)yang baru dan bersifat tetap sebagai pengganti (Undang-

Undang Dasar Sementara)1950 ternyatatidak dapat dihasilkan oleh konstituante.

2) Pada 30 Mei pemungutan suara diselenggarakan untuk menetapkan Undang-

Undang Dasar 1945,hasil suara yang dihasilkan tidak mencapai dua pertiga jumlah

suara yang sebagaimana tercantum di pasal 137 UUDS 1950.Pemungutan suara

dilakukan lagi pada 1 Juni dan 2 Juni tetapi selalu gagal.Pada 3 Juni 1959,penguasa

perang pusat melarang kegiatan politik dengan aturan PRT/Perpu/040/1959.Dengan

aturan tersebut badan konstituante pun menolak ikut bersidang.

3) Kemelut dalam konstituantemembahayakan prrsatuan,mengancam keselamatan

Negara,dan merintangi pembangunan nasional.

PENGARUH YANG DITIMBULKAN DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN

1.Bidang Politik


10/21

Semua lembaga Negara harus berintikan Nasakom,yakni adanya unsur

Nasionalis, Agama dan komunis.

2.Bidang Ekonomi

Kegiatan ekonomi dalam bidang impor hanya dikuasai orang-orang yang

mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah

3.Bidang Sosial Budaya

Pemerintah nelarang budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai

bentuk penjajahan baru atau Neo Kolonialis dan Imperalisme (Nekolim), sebab

dalam hal ini pemerintah lebih condong ke blok timur.

AKIBAT DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

1.Sisi positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

o Menyelamat kan Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politikyang berkepanjangan .

o Memberikan pedoman yang jelas dengan menggunakan UUD 1945

untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

o Merintis pembentukan lembaga yang tertinggi Negara(MPRS)dan

lembaga tinggi Negara(DPAS) yang selama masa demokrasi liberal

tertunda pembentukannya.

2.Sisi Negatif Dekrit Presiden 5 Juli 1959:o Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada presiden,terhadap

MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya.

o Memberi peluang bagi kalangan militer untuk terjun dalam bidang

politik.


11/21

BAB 4

Dampak Persoalan Hubungan Pusat Daerah,Persaingan Idiologis

dan Pergolakan Sosial-Politik Terhadap Kehidupan Politik Nasional

dan Daerah Sampai Awal 1960-an

Semenjak diakunya kedaulatan RI tanggal 27 Desembar 1949 sampai tahun

1960,Indonesia mengalami persoalan seperti,hubungan pusat daerah,persaingan

Idiologis dan pergolakan sosial-politik.

1.Hubungan Pusat Daerah

Setelah memperoleh Kedaulatan,RI telah berhasil melaksanakan agenda besar

yakni,Pemilihan Umum I tahun 1955. Pemilu I yang merupakan pengalaman awal

tersebut terlaksana dengan lancar dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hanya saja hasil dari Pemilu I tersebut belum dapat mengubah nasib bangsa

Indonesia kearah yang lebih sejahtera karena partai-partai politik hanya memikirkan

kepentingan partainya sendiri.

Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjoyo II pada tanggal 24 Maret1956

berdasarkan pertimbangan partai-partai dalam Parlemen tidak berumur panjangkarena mendapat oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa

pemerintah mengabaikan pembangunan daerah. Oposisi dari daerah terhadap

pemerintah pusat ini di dukung oleh para panglima daerah kemudian dilanjutkan

dengan gerakan-gerakan yang memisahkan diri(separatis) dari pemerintah pusat

sehingga antara hubungan pusat dan daerah kurang harmonis.


12/21

Pada akhir tahun 1956,beberapa panglima militer di berbagai daerah

membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pusat,yakni sebagai

berikut:

(1)Pada tanggal 20 November 1956 di Padanng,Sumatra Barat berdiridewan

bantengyang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein.

(2)Di Medan, Sumatra Utara berdiridewan gajahyang dipimpin oleh Kolonel

Simbolon.

(3)Di Sumatra Selatan berdiridewan garudayang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

(4)Di Manado,Sulawesi Utara berdiridewan manguniyang dipimpin oleh Kolonel

Ventje Sumual.

Terbentuknya beberapa dewan di atas,merupakan oposisi dari daerah yang

guna melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pangkal

permasalahan dari pertentangan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah

ini adalah masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah.

Dalam menghadapi gerakan yang dilakukan beberapa dewan di

atas,pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyalesaikan masalah

antara pemerintah pusat dan daerah dengan cara musyawarah. Akan

tetapi,usaha-usaha musyawarah yang dilakukan pemerintah tidak dapat

menyelesaikan permasalahan bahkan muncul pemberontakan terbuka pada bulan

Februari 1958,yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI-Permesta. Karena

pemberontakan-pemberontakan itu,mengakibatkan terganggunya stabilitas politik.

2.Persaingan Idiologis

persaingan idiologis menyababkan munculnya banyak kabinet-kabinet,seperti:

A.Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Partai

Masyumi. Pada tanggal 20 Maret1951 kabinet Natsir bubar sehingga

mandatnya diserahkan kepada presiden Soekarno pada tanggal 21 Maret 1951.

Adapun penyebab bubarnya kabinet ini antara lain,kegagalan perundingan soal

Irian Barat dengan Belanda. Selain itu juga, pembentukan DPRD dianggap

menguntungkan Partai Masyumi sehingga menimbulkan mosi tidak percaya

dari parlemen.


13/21

B.Kabinet Sukiman (26 April 1951-Februari 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Dr,Sukiman Wirjosandjojo dari partai masyumi dan

Suwirjo dari Partai Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan politik luar

negerinya,kabinet sukiman dituduh terlalu condong kepada Amerika

Serikat,yakni dengan ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan

persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasarMutual

Security Act(MSA). Terhadap masalah ini,partai masyumi dan PNI mengajukan

mosi tidak percaya dan jatuhlah Kabinet Sukiman. Selanjutnya,kabinet

sukiman menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno pada bulan

Februari 1952.

C.Kabinet Wilopo (April 1952-April 1953)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr.Wilopo. kabinet wilopo berusaha melaksanakan

programnya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi,banyak masalah yang dihadap

antara lain timbulnya gerakan separatisme,yaitu gerakan yang ingin

memisahkan diri dari pemerintah pusat. Dan masalah lain adalah peristiwa 17

oktober dan peristiwa tanjung morawa. Kedua peristiwa itulah yang

menyebabkan kabinet wilopo jatuh.

D. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953-24 Juli1955)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr.Ali Sastroamidjoyo dari PNI sebagai Perdana

Menteri . Prestasi dari kabinet ini adalah mampu menyalenggarakan konferensi

Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Tanggal 24 Juli1955,kabinet Ali I jatuh disebabkan adanya persoalan dalam TNI-AD,yakni

soal pimpinan TNI-AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh menteri

pertahanan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam

lingkungan TNI-AD.

Dengan sistem kabinet parlementer,kekuasaan tertinggi dipegang oleh Perdana

Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen.

E.Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Prestasi

yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan Pemilu I yang sangat

diplomasi perjuangan Irian barat,dengan pembubaran uni Indonesia-Belanda.

Namun,Pemilu I tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet

ini sehingga membuat kabinet ini jatuh.

F.Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)


14/21

Kabinet ini dipimpin oleh Pendana menteri Ali Sastroamidjoyo . kabinet koalisi

PNI,Masyumi dan NU itu merupakan kabinet pertama setelah Pemilu I. kabinet

pembentukan dewan militer di sumatera dan Sulawesi. Mundurnya sejumlah

menteri asal Masyumi membuat kabinet ini jatuh.

G.Kabinet karya atau juanda (April 1957-Juli 1959)

Kabinet ini dipimpin oleh perdana Menteri Juanda. Kabinet ini memiliki

program bernama panca karya sehingga memperoleh sebutan kabinet karya.

Kabinet menjadi demisioner saat presiden mencanangkan dekrit pada bulan

Juli 1959.

Persaingan idiologis juga tampak dalam tubuh konstituante. Konstituante hasil

Pemilu I mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Pada saat itu Negara

dalam keadaan kacau disebabkan oleh pergolakan di daerah. Anggota-anggota

konstituante terbagi atas dua kelompok utama,yakni kelompok islam dan

kelompok nasionalis/sosialis/non islam. Antara dua kelompok

tersebut,ternyata tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai isi Undang-

Undang Dasar. Sidang Konstituante yang selalu diwarnai dengan perdebatan

ini akhirnya mendorong presiden mengemukakan gagasan untuk kembali ke

Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekrit presiden 5 Juli 1959.

Dengan demikian, persaingan antara kelompok agama dan nasionalis yang

berlangsung sampai awal tahun 1960-an mengakibatkan keadaan politik

nasional tidak stabil. Hal ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan baik

di tingkat pusat maupun daerah.

3.Pergolakan Sosial Politik

Pergolakan ini diawali dengan adanya protes di daerah-daerah. Dan berkembang

menjadi pemberontakan.contoh pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di

Indonesia,antara lain:

a. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil

Salah satu dari persetujuan KMB pada tanggal 2 November adalah bahwa

pembentukan angkata perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya. Ternyatapembentukan APRIS ini menimbulkan ketegangan-ketegangan dan dipertajam dengan

pertentangan politik antara golongan federalis yang ingin tetap mempertahankan

bentuk Negara bagian dengan golongan unitaris yang menghendaki Negara

kesatuan.


15/21

Pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung Kapten Raymond Wasterling

memimpin gerombolan APRA. Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada

pemerintah RIS dan Negara Pasundan agar mereka diakui sebagai Tentara

Pasundan dan menolak usaha-usaha untuk membubarkan Negara boneka tersebut.

Gerombolan APRA yang menyerang kota Bandung tersebut berjumlah 800 orang danterdiri dari bekas KNIL. Dalam serangannya ke kota Bandung,tentara APRA juga

melakukan perampokan-perampokan.

Dalam penyerangan itu,mereka telah mampu menguasai kota Bandung.

Mereka menembak setiap anggota TNI yang dijumpainya dan menduduki markas

Divisi Siliwangi. Akibat tindakan pemberontak,79 orang anggota TNI gugur,termasuk

Letkol Lembong.

Upaya pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan

mengirimkan bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.Akhirnya pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan

gerombolan APRA sedangkan Wasterling melarikan diri ke luar negeri dengan

menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

b. Pemberontakan Andi Azis

Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan

oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Adapun

berbagai tuntutan Andi Azis terhadap pemerintah RIS,sebagai berikut:

1)Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang

bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT.

2)Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dariTNI yang

sedang dikirim dari jawa tengah dibawah pimpinan Mayor Worang.

3)Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan

supaya tetap berdiri..

Untuk menumpas pemberontakan Andi Azis pemerintahRIS melakukan

berbagai upaya,diantaranya adalah:

1)Setelah ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta gunamempertanggung jawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah

mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut.

2)Pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel

Alex Kawilarang, dan terdiri dari berbagai kesatuan dan ketiga angkatan

dan kepolisian.


16/21

Selanjutnya.APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makassar dan

sekitarnya. Pada bulan April 1950, Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi

pertempuran-pertempuran antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL,masih

berlangsung pada bulan Mei dan Agustus 1950.

c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan

Republik Maluku Selatan (RMS) di proklamasikan pada tanggal 25 April 1950

oleh Mr.Dr.Ch.R.S. Soumokil,mantan jaksa agung NIT. Soumokil sebenarnya ikut

mendalangi pemberontakan Andi Azis. Ketika tanda-tanda kegagalan muncul, ia

melarikan diri ke Maluku Tengah. Ia menjadikan Ambon sebagai pusat gerakannya.

Upaya penyelesaian mula-mula dilaksanakan dengan pendekatan persuasive melalui

misi Dr. Leimena . akan tetapi,misi damai itu di tolak oleh Soumokil. Penolakan itu

mendorong pemerintah RIS untuk bertindak tegas.

Pemerintah RIS memutuskan untuk menggelar operasi militer yang dipimpin

oleh Kolonel A.E Kawilarang. Pendaratan pertama dilakukan di pulau Buru pada

tanggal 14 Juli 1950,di bawah lindungan korvet(kapal perang kecil) pati

unus.kemudian,pendaratan dilakukan berturut-turut di Pulau Seram,Kai,Tanibar

dan Aru. Dengan didudukinya pulau-pulau tersebut,pusat kekuatan RMS semakin

terkepung.

Pada tanggal 28 Sepember 1950, pasukan APRIS mendarat di Ambon.

Pendaratan itu dilakukan dengan tiga gelombang,yakni:

Gelombang pertama dipimpin oleh Mayor Ahmad Winatakusumah

Gelombang ke dua dipimpin oleh Letkol Slamet Supriyadi

Gelombang ke tiga dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio

Karena medan tempur yang sangat berat,Soumokil baru dapat ditangkap pada

tanggal 12 Desember 1963.

d. Pemberontakan PRRI

Latar Belakang munculnya pemberontakan PRRI adalah karena hubungan

antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak harmonis.


17/21

Pada tanggal 10 Februari 1958 Letnan Kolonel Ahmad Husein mengirimkan

ultimatum kepada pemerintah RI dan harus di jawab dalam waktu 524 jam.

Karena masalah itu pemerintah RI melakukan berbagai upaya untuk

meredakan pemberontakan PRRI. Oleh karena itu,secara berangsur-angsur wilayah

pemberontak dapat dikusai. Pada tanggal 29 Mei 1958 ,Ahmad Husein beserta

pasukannya secara resmi menyerah,disusul para tokoh PRRI lainnnya ,baik militer

maupun sipil.

e. Permesta

setelah pembentukan dewan manguni,para tokoh militer di Sulawesi

memproklamasikan piagam perjuangan rakyat semesta. Proklamasi itu dipelopori oleh

Letkol Ventje Sumual,Panglima Wirabhuana.

Untuk menghadapi pemberontakan itu,RI menggelar operasi militer yangbernama Operasi merdeka. Operasi militer ini dipimpin oleh Letkol Rutminto

Hendraningrat.

Pemberontakan Permesta akhirnya dapat dilumpuhkan pada bulan Agustus

1958.

!esimpulan2 .a' 2

Pada tanggal 0> Desem'er 2:


18/21

9epu'lik Indonesia Serikat (9IS) .entuk $egara serikat

tern5ata tidak 'an5ak mendapatkan dukungan rak5at

karena tidak sesuai dengan 4iwa Proklamasi 2>

Agustus2:


19/21

!risis politik 5ang 'erkepan4angan karena !onstituante gagal

men5usun UUD7maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit

pada tanggal ; ,uli 2:;: untuk kem'ali ke UUD 2:


20/21

Alhamdulillah !ami dari kelompok " sudah dapat

men5elesaikan tugas IPS Se4arah tentang peristiwa-peristiwa

politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan

!ami sangat 'erterima kasih kepada gurupem'im'ing7karena melalui tugas ini kami dapat memahami

pela4aran terse'ut

!ami mengharapkan adan5a saran dan kritik dari para

pem'aca agar dapat mem'uat tugas ini le'ih sempurna lagi

Semoga tugas ini dapat 'erguna 'agi semua pihak

T?9I%A!ASI&

Dumai72" Okto'er 0120

Da*tar Pusaka

Tim A'di guru 7 IPS Terpadu untuk SMP kelas IX,KTSP 2006,

penerbit Erlangga.


21/21

Sutarto dkk7 IPS untuk SMP/MTs kelas IX, BSE, Pusat

Perbukuan.%atro4i7 Sejara untuk SMP kelas IX, kurikulu! 200",

penerbit Erlangga.

tugas ips sd

Documents