uu no.2 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan

7/25/2019 UU No.2 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan

1/31

UNDANG-UNDANG

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKANSIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, WARGA

NEGARA MAHASISWA FARMASI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis,

kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi UniversitasAndalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan diFakultas Farmasi Universitas Andalas;

b. bahwa perlunya sebuah undang-undang lembaga yang jelas untuk mengatur

susunan dan kedudukan kelembagaan mahasiswa di masa jabatannya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan

huruf b perlu membentuk Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan

Lembaga Kemahasiswaan;

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas

Farmasi Universitas Andalas;b. Rekomendasi Sidang Umum II KM FF UNAND 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA


dan

GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM,

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA,

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA, WARGA

NEGARA MAHASISWA FARMASI


2/31

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :1. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi

Universitas Andalas, selanjutnya disebut UUD, adalah dasar konstitusional Negara

Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas2.

Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas selanjutya

disebut dengan Negara Bagian KM FF Unand, adalah lembaga yang memegang

kekuasaan negara bagian sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 2008

Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas.3. Pemerintahan negara bagian adalah lembaga Pewakilan Mahasiswa dan lembaga

eksekutif Fakultas Farmasi universitas andalas.

4. Sidang Umum pemerintahan Negara Bagian yang selanjutnya disebut SU adalah sidang

umum sebagaimana dimaksud dalam UUD.5.

Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas adalah

forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara Bagian Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas yang dilaksanakan diluar jadwal Sidang Umum Keluarga

Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas

6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas

Andalas, selanjutnya disebut DPM KM FF Unand, adalah lembaga Pewakilan MahasiswaFakultas Farmasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara Bagian.

7. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas,

selanjutnya disebut BEM KM FF Unand, adalah wujud lembaga eksekutif dan sebagaiunsur peneyelenggaraan pemerintahan Negara Bagian.

8. Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas selanjutnya disebut dengan UKF adalah badan

khusus unit kegiatan mahasiswa yang berada dibawah naungan pemerintahan NegaraBagian.

9. Warga negara keluarga mahasiswa Fakultas Farmasi untuk selanjutnya disebut dengan

warga negara adalah mahasiswa yang berjenjang S1 dan keprofesian yang memenuhi

syarat untuk menjadi warga negara Fakultas Farmasi Unand.10.Musyawarah Mahasiswa Farmasi selanjutnya disebut dengan MMF adalah musyawarah

yang dilakukan oleh warga negara sebagai pertimbangan tertinggi dalam pengambilan

keputusan.11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disepakati oleh BEM dan

DPM KM FF Unand.


3/31

BAB II

SIDANG UMUM

Bagian PertamaSusunan dan Keanggotaan

Pasal 2SU dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat.

Pasal 3

SU bersifat terbuka dan hendaknya diliput oleh pers kampus dan mendapat penjagaan darikeamanan kampus.

Pasal 4

(1)

Peserta penuh terdiri atas anggota DPM KM FF Unand(2)

Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 5(1) Peserta peninjau terdiri atas Warga Negara

(2) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

Pasal 6(1) Peserta pengamat merupakan non Warga Negara yang mendapat undangan atau

berkeinginan hadir pada SU dengan izin dari panitia.(2) Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.

(3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan Tata

tertib SU.

Pasal 7

(1) SU terdiri atas dua bagian yakni bagian satu dan bagian dua.

(2) SU bagian satu dengan agenda utama pembahasan laporan pertanggung jawaban AkhirTahun BEM KM FF Unand.

(3) SU bagian dua dengan agenda utama pembahasan amanat bagi BEM.

(4) SU bagian satu diakhiri dengan pelantikan susunan dan keanggotaan DPM dan Gubernur,yang dipilih lewat hasil pemilihan umum.

(5) SU bagian dua diakhiri dengan pidato kenegaraan Gubernur yang kemudian ditanggapi

oleh DPM KM FF Unand.


4/31

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 8SU dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.

Pasal 9(1) Sidang dipimpin oleh presidium sidang sementara sebelum presidium sidang tetap dipilih.

(2) Presidium sidang sementara ditunjuk dari dan oleh panitia SU

(3) Tata cara pemilihan presidium sidang sementara beserta syarat-syaratnya diatur dalam

Peraturan Tata Tertib SU.

Pasal 10(1) Presidium tetap sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh SU.

(2) Presidium tetap sidang dipilih pada awal setiap bagian SU.

(3)

Tatacara pemilihan presidium tetap sidang beserta syarat-syaratnya diatur dalam PeraturanTata Tertib SU.

Pasal 11

(1) Presidium sidang bertugas untuk :a. membuka dan menutup SU;

b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SU dan mencabutnya;

c. memutuskan dan menetapkan keputusan SU dan menandatangani konsideran;d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;

e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SU.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SU.

Bagian Ketiga

Kedudukan dan Fungsi

Pasal 12

(1) SU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Pemeritahan Negara Bagian KM FFUnand.

(2) SU merupakan kelengkapan non struktural Pemeritahan Negara Bagian KM FF Unand.

Pasal 13

SU mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.

Pasal 14(1) Waktu pelaksanaan SU telah ditetapkan pada SU sebelumnya.

(2) SU dapat dilaksanakan tidak menurut ayat (1) dalam keadaan tertentu dan diputuskan

dalam sidang paripurna DPM.


5/31

Pasal 15(1) Panitia SU dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM.

(2) Panitia SU dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM.

Pasal 16

(1)

Panitia SU terdiri daristeering comiteedanorganizing comitee.(2) Steering comiteeberasal dari anggota DPM dan anggota BEM yang direkomendasikan

oleh DPM.

(3) Organizing comiteedipilih oleh BEM atas pertimbangan DPM.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

SU mempunyai tugas dan wewenang :

a. mendengarkan laporan hasil kerja BEM selama satu tahun;b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;

c. menerima dan membahas tanggapan dari peserta penuh dan peninjau;d. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk pemerintahan Negara

Bagian;

e. melantik ketua dan anggota DPM;

f. melantik gubernur.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 18SU mempunyai hak :

a. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban BEM;

b. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja BEM;

c. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja DPM;d. memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Gubernur;

e. mengamandemem Peraturan Negara Bagian

Pasal 19SU mempunyai kewajiban :

a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Pemerintahan Negara Bagian KM FFUnand; dan

b.mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.

Pasal 20BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SU


6/31

Pasal 21Setiap warga negara wajib menghormati SU dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SU.

BAB IIISIDANG ISTIMEWA

Bagian Pertama

Susunan dan Keanggotaan

Pasal 22SI dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat.

Pasal 23

SI bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus serta mendapat penjagaan dari keamanankampus.

Pasal 24(1) Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara.

(2) Peserta penuh terdiri atas anggota DPM.

Pasal 25(1) Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.

(2) Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, dan pimpinan UKF.

Pasal 26

(1)

Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara.(2) Peserta pengamat merupakan warga Negara KM FF Unand yang mendapat undangan atau

berkeinginan hadir pada SI dengan izin dari panitia.

(3) Tatacara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam Peraturan

TataTertib SI

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 27SI dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang.

Pasal 28(1) Presidium sidang dipilih dari dan oleh anggota DPM.

(2) Presidium sidang dipilih sebelum dilaksanakan SI pada rapat paripurna DPM.


7/31

Pasal 29(1) Presidium sidang bertugas untuk :

a. membuka dan menutup SI;b. menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SI dan mencabutnya;

c. memutuskan dan menetapkan keputusan SI dan menandatangani konsideran;

d. mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien;e. menindak peserta yang melanggar Tata Tertib SI.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam Peraturan Tata Tertib SI.

Bagian Ketiga


Pasal 30Sidang Istimewa mempuyai kedudukan yang sama dengan Sidang Umum.

Pasal 31SI mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.

Pasal 32(1) SI diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya n + 1 anggota DPM.

(2) Waktu pelaksanaan SI ditetapkan oleh DPM yang dibahas pada rapat paripurna DPM.

Pasal 33SI dilaksanakan antara lain untuk :

a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur dan melakukan serah terima jabatan apabila terbuktimelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengamandemen dan menetapkan UUD

Pasal 34(1) Panitia SI dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM.

(2) Panitia SI dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 35SI mempunyai tugas dan wewenang :a.

Meminta pertanggungjawaban gubernur terkait kebijakan yang telah dilaksanakan;

b. mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;

c. membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara;d. melantik gubernur sementara apabila gubernur sebelumnya berhenti atau diberhentikan.


8/31

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 36SI mempunyai hak :

a.

memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja BEM;b. memberikan amanat, rekomendasi dan usulan untuk kinerja DPM;

c. memberhentikan gubernur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku;d.

mengamandemem UUD.

Pasal 37

SI mempunyai kewajiban :a. menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;

b. mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati.

Pasal 38BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SI

Pasal 39Setiap warga negara wajib menghormati SI dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SI

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Bagian Pertama


Pasal 40

(1) DPM terdiri dari utusan masing-masing komponen.

(2) Masing-masing komponen mengutus 3 orang utusan.

Pasal 41

Ketua dan keanggotan DPM dilantik dalam SU

Pasal 42

(1) Masa jabatan anggota DPM adalahsatu periode kepengurusandan berakhir bersamaanpada saat anggota DPM yang baru mengucapkan sumpah dan janji.

(2) Anggota DPM dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

(3) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan DPM diatur lebih lanjut dalam peraturantata tertib DPM.


9/31

Pasal 43(1) Anggota DPM sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah dan janji secara

bersama yang dipandu oleh ketua DPM periode sebelumnya dalam SU dengan lafazsebagai berikut :

SUMPAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGAMAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengansebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara

Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan menjalankan

segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada

Nusa dan Bangsa serta almamater

JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA

MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Saya berjanji, dengan sunguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai AnggotaDewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang DasarNegara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta

berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta almamater

(2) Anggota DPM yang berhalangan mengucapkan sumpah dan janji serta anggota DPM

pengganti mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh pimpinan DPM.

(3) Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Pasal 44(1) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih daritigaperiode berturut-turut.

(2) Jabatan sebagai anggota DPM tidak boleh lebih dariempatperiode.

Pasal 45Anggota DPM dilarang merangkap jabatan sebagai :

a.pengurus BEM KM FF Unand

b.pengurus Badan Khususc.pimpinan lembaga eksternal; dan

d.panitia kegiatan yang merupakan program kerja BEM KM FF Unand

e.pimpinan UKM Universitas Andalas


10/31

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 46(1) Pimpinan DPM terdiri atas seorang ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil ketua,

seorang sekretaris dan ketua dari tiap-tiap komisi yang diatur berdasarkan Peraturan TataTertib DPM.

(2) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota DPM dalam sidang paripurna DPM

tertutup.(3)

Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi tersebut dalam rapat komisi tertutup dan

disahkan dalam sidang paripurna DPM tertutup.

Pasal 47(1) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Kelengkapan DPM.

(2) Pimpinan DPM tidak menjabat sebagai pengurus Badan Khusus.

Pasal 48(1)

Tugas pimpinan DPM adalah :

1)memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;2)menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil

ketua;

3)menjadi juru bicara DPM;

4)mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; dan5)mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.

Pasal 49(1) Pimpinan DPM berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

a.berhenti atau diberhentikan sebagai anggota DPM;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis dan lisan

kepada sidang paripurna DPM;c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai

pimpinan DPM; dan

d. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagipimpinan DPM.

(2) Dalam hal ketua atau wakil ketua berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggotaDPM mengadakan sidang paripurna untuk memilih ketua dan atau wakil ketua pengganti.

(3) Dalam hal ketua komisi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, para anggota komisi

tersebut mengadakan rapat komisi untuk memilih ketua komisi pengganti.(4) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM.


11/31

Bagian Ketiga


Pasal 50DPM adalah lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi

Negara Bagian KM FF Unand sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Bagian Fakultas Farmasi Universitas Andalas.

Pasal 51DPM mempunyai fungsi legislasi, aspirasi, pengawasan, dan anggaran.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 52

(1)

DPM mempunyai tugas dan wewenang :a.

mengubah dan menetapkan UUD dalam SU;

b. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuanbersama;

c. menetapkan program kerja BEM KM FF Unand;

d. menetapkan APBN bersama Gubernur

e. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang;

f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, keuangan negara,

serta kebijakan pemerintah;g. memberikan penilaian terhadap kinerja BEM KM FF Unand;

h. memberikan persetujuan kepada Gubernur dalam mengadakan perjanjian dengan luar

negeri yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan negara;i. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa F

Farmasi Unand;

j. melakukan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran politik bernegara;

k. melantik Gubernur BEM KM FF Unand berdasarkan hasil pemilihan umum dalam SU;l. memilih Gubernur Sementara apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan;

m.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPM.


12/31

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 53

DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai hak interpelasi, hak angket, danhak menyatakan pendapat.

Pasal 54Anggota DPM mempunyai hak :

a. mengajukan rancangan undang-undang;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;d. memilih dan dipilih;

e. membela diri;

f. imunitas;

g. protokoler; danh. keuangan dan administratif.

Pasal 55Anggota DPM mempunyai kewajiban :

a. beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;

b. melaksanakan UUD dan menaati segala peraturan perundang-undangan lainnya;c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara;

e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa;f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa;

g. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPM; dan

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Pasal 56

(1) DPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta anggota kabinet

BEM, pengurus Badan Khusus, dan warga negara untuk memberikan keterangan tentangsesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara.

(2) Setiap anggota kabinet BEM, atau pengurus Badan Khusus,dan Warga Negara wajib

memenuhi permintaan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Anggota kabinet BEM, atau pengurus Badan Khusus yang tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang

undangan yang berlaku.


13/31

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Bagian Pertama


Pasal 57Anggota kabinet BEM terdiri atas warga negara KM FARMASI Unand yang dipilih oleh

Gubernur dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Masa jabatan anggota kabinet BEM adalahsatu periode kepengurusandan berakhir bersamaan

pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir periode kepengurusanBEM yang dibacakan dalam SU.

Pasal 59

Anggota kabinet BEM tidak boleh menjabat sebagai;a. anggota DPM;

b. pimpinan Badan Khusus;c. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 60

Anggota kabinet BEM dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengantata cara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BEM.

Pasal 61(1) Anggota kabinet BEM sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji

secara bersama yang dipandu oleh Gubernur BEM

(2)

Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalamTata Kerja Organisasi BEM.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 62Pimpinan BEM sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Gubernur, wakil Gubernur seorang

sekretaris umum, dan seorang bendahara umum.

Pasal 63(1) Gubernur menjabat sebagai kepala Negara Bagian KM FF Unand dan kepala pemerintahan

BEM KM FF Unand.(2) Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62 merupakan Gubernur BEM KM FF

Unand yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

(3) Gubernur diresmikan bersamaan dengan pelantikannya sebagai Gubernur KM FF Unand

dalam SU.


14/31

Pasal 64Sekretaris umum, bendahara umum, dan pimpinan BEM lainnya, dipilih oleh Gubernur dengan

tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

(1)

Tugas pimpinan BEM :a. memimpin rapat BEM dan menyimpulkan hasil rapat tersebut;

b. mengadakan pembagian kerja antara Gubernur, wakil Gubernur, sekretaris umum, dan

bendahara umum;c.

menjadi juru bicara BEM;

d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya;

e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU.

(2) Tugas khusus Gubernur :

a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota kabinet BEM sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b.

memutuskan Peraturan Tata Tertib BEM;c.

melakukan kontrol dan koordinasi dengan departemen-departemen dalam kepengurusan

BEM;d. menindak anggota kabinet BEM yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;

e. mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh DPM; dan

f. meminta pertimbangan DPM dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta;

g. menyangkut keamanan dan nama baik Fakultas Farmasi Unand.

(3) Tugas khusus sekretaris umum BEM :

a. mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur BEM yang berhalangan melaksanakantugasnya;

b. menyusun jadwal global seluruh kegiatan BEM;

c.

melakukan kontrol dan koordinasi dengan biro kesekretariatan; dand.bertanggungjawab terhadap setiap arsip-arsip kerja BEM.

(4) Tugas khusus bendahara umum BEM :

a. mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kepentingannya, dalam kepengurusanBEM;

b.bertanggungjawab terhadap keamanan uang;

c. membuat pembukuan keuangan BEMd. menerima uang dari depatemen keuangan dan bisnis dan bantuan pihak luar negeri yang

dapat dipertanggungjawabkan asal-muasalnya;

e. meminta pertimbangan DPM terhadap pengeluaran uang dalam jumlah yang lebih besardari satu juta rupiah;

f. bersama dengan Gubernur dan anggota kabinet BEM menyusun anggaran pendapatan

negara dengan memperhatikan pertimbangan DPM.


15/31

Pasal 66Pimpinan BEM tidak boleh menjabat sebagai :

a. anggota DPM;b. pengurus Badan Khusus;

c. pimpinan lembaga eksternal.

Pasal 67(1) Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 62 dapat berhenti atau diberhentikan dari

jabatannya karena :

a. meninggal dunia;b.

tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FF UNAND;

c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada

DPM dan disetujui oleh DPM;

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaiGubernur BEM;

e. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai

Gubernur BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM;

f.

melakukan tindakan pidana.(2)

Pada saat Gubernur berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),

DPM memilih Gubernur Sementara sampai dilaksanakannya pemilihan Gubernur BEMyang baru

(3) Tata cara mengenai pemilihan Gubernur Sementara diatur oleh DPM dan tidak

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 68(1) Wakil Gubernur, Sekretaris umum dan bendahara umum BEM sebagaimana dimaksud

pada pasal 62 dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :a. meninggal dunia;

b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM F FARMASI UNAND;

c.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepadaDPM dan disetujui oleh DPM;

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai

sekretaris umum dan bendahara umum BEM;

e. diberhentikan oleh Gubernur dengan tujuan meningkatkan kinerja BEM dan disahkanoleh DPM;

f. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai

sekretaris umum dan bendahara umum BEM berdasarkan hasil pemeriksaan panitiakhusus DPM; dan

g. melakukan tindakan pidana.

(2)

Pada saat wakil Gubernur, sekretaris umum, dan bendahara umum BEM berhenti atau

diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gubernur memilih sekretaris

umum dan atau bendahara umum BEM pengganti.(3) Pemilihan wakil Gubernur sekretaris umum dan atau bendahara umum BEM pengganti

dilakukan selambat-lambatnya dua minggu setelah wakil Gubernur, sekretaris umum dan

atau bendahara umum BEM yang lama berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1).


16/31

Bagian Ketiga


Pasal 69BEM adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Bagian KM FF Unand.

Pasal 70BEM mempunyai fungsi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan distribusi.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang

Pasal 71

BEM mempunyai tugas dan wewenang :a.

menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU, dengan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. meminta pengesahan program kerja kepada DPM;

c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan

memperhatikan pertimbangan DPM.

d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM;e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan FF Unand dengan tertib;

f. memfasilitasi minat, bakat dan potensi positif yang dimiliki oleh mahasiswa FF Unand;

g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warganegara dan lingkungan kampus FF Unand;

h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FF Unand, baik di dalam maupun di luar

lingkungan kampus;i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam SU.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 72

BEM mempunyai hak ;a.

mengesahkan rancangan kegiatan kemahasiswaan di tingkat FF;

b. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban BEM;

c. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakantugas-tugas yang diberikan

d. mengajukan Rancangan Undang-Undang dan berbagai usulan kepada DPM;

e. memberi penghargaan dan atau tanda jasa;

f. memberikan teguran atau peringatan kepada Badan Khusus yang melanggar hak dan


17/31

kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

g. melaksanakan pemberian sanksi kepada Badan Khusus atas pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

BEM mempunyai kewajiban :a. mentaati dan melaksanakan UUD;

b. mentaati dan melaksanakan hasil sidang DPM;

c. meminta pengesahan kepada DPM atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatandan belanja BEM yang akan dijalankan selama masa jabatannya;

d. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh DPM;

e. memberikan laporan cara lisan dan tulisan kepada DPM atas pelaksanaan program kerja dan

kebijakan BEM dan atau bila diminta oleh DPM;f. mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas Farmasi Unand;

g. melakukan koordinasi dengan Badan Khusus;

h. melaksanakan pemberian sanksi atas pelanggaran UUD dan Undang-Undang lainnya; dan

i.

memberikan perlindungan kepada warga negara KM FF Unand yang pelaksanaannya diaturoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Bagian Pertama


Pasal 74Pengurus UKF sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 75

Pengurus UKF ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan olehanggota UKF yang bersangkutan.

Pasal 76(1) UKF beranggotakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang;

(2) Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKF

yang bersangkutan.

Bagian Kedua


Pasal 77

UKF berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.


18/31

Pasal 78(1) UKF merupakan badan khusus yang bertanggung jawab kepada DPM;

(2) UKF merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain diluar wilayah Negara Bagian KM FF Unand.

Pasal 79UKF mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat warga negara KM FF Unand.

Bagian Ketiga

Syarat menjadi UKF

Pasal 80

a. Terdaftar sebagai Club minimal 3 tahun;

b. usulan pembentukan UKF diajukan sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) orang warga

negara.;

c.

usulan pembentukan UKF diajukan bersama struktur lembaga dan AD/ART kepada DPM;d. Memiliki program kerja yang jelas;

e. Mempunyai kekhasan tersendiri dalam bentuk kegiatan yang berbeda dri UKF yang sudah adasebelumnya;

f. Melaksanakan pendaftaran bakal calon UKF dan dinyatakan lulus verifikasi persyaratan yang

ditetapkan dan diumumkan oleh DPM.

Bagian keempat

Mekanisme pembentukan

Pasal 81(1) Pada saat pendaftaran, bakal calon UKF harus menyerahkan profil secara tertulis yang

berisi tentang:

a.Nama;

b. Lambang;c.Nama, tanda tangan, dan Kartu warga negara anggota bakal calon UKF sekurang-

kurangnya 15 orang;

d. Struktur lembaga dan AD/ART;e. Program kerja;

f. Sertifikat prestasi sesuai bidang ukf yang didaftarkan.

(2) DPM melakukan verifikasi terhadap bakal calon UKF dengan mengacu kepada persyaratan

pembentukan UKF sesuai dengan pasal 80(3) Hasil verifikasi diumumkan secara terbuka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah

pendaftaran bakal calon UKF.

(4) Bakal calon UKF yang dinyatakan lulus verifikasi diajukan ke dalam Rapat koordinasiuntuk selanjutnya dibahas bersama pimpinan BEM, dan Pimpinan UKF yang telah ada.

(5) Bakal calon UKF dinyatakan sebagai calon UKF setelah disetujui oleh sekurang-

kurangnya 1/2n + 1 dari anggota DPM.


19/31

Bagian Kelima

Masa Uji Coba

Pasal 82

(1)Masa uji coba adalah waktu yang diberikan kepada calon UKF untuk menjalankan

kegiatan/program kerja sebagai uji kelayakan untuk menjadi UKF.(2)Masa uji coba berlaku selama 2 (satu) tahun kepengurusan.

Pasal 83

Selama masa uji coba, calon UKF berhak:1)Mendapatkan pendampingan dari DPM;

2)Mendapatkan informasi, mengetahui, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan BEM;

3)Menetapkan susunan kepengurusan;.4)Menyelenggarakan musyawarah anggota;

Pasal 84

Selama masa uji coba, calon UKF berkewajiban:

1)Menaati AD/ART yang telah diajukan.

2)Menjalankan program kerja dan melaporkan hasil kerja kepada DPM.

Bagian Keenam

Pengesahan

Pasal 85

Calon UKF dinyatakan sebagai UKF setelah menjalankan masa uji coba dan dinyatakan lulusmasa uji coba oleh DPM.

Pasal 86

Pengesahan calon UKF menjadi UKF dilakukan dalam siding pengesahan.

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban

Pasal 87UKF mempunyai hak :

a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FF Unand;b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat dan

bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, norma

kesusilaan dan ketertiban umum;c.

menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan UUD yang di sah kan oleh BEM;

d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;


20/31

e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi; dan

f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.

Pasal 88UKF mempunyai kewajiban :

a. tunduk tehadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;b. meminta persetujuan kepada DPM untuk pendirian UKF sebelum diserahkan kapada

Pembantu Dekan III FF Unand;

c. menjalankan amanat Negara Bagian KM FF Unand sebagai wadah pengembangan kepribadiandan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan

UUD norma kesusilaan dan ketertiban umum;

d. meminta pengesahan program kerja kepada DPM pada awal masa kepengurusan;

e. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada DPM;

BAB VII

KLUB

Bagian Pertama

Susunan dan keanggotaan

Pasal 89

Klub merupakan wadah yang terdiri dari atas warga negara Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas yang menghimpun diri atas dasar kesamaan minat.

Pasal 90Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan.

Pasal 91(1) Pembentukan pengurus klub dimulai setelah pengesahan proker BEM.

(2) Kepengurusan klub berakhir bersamaan dengan pembubaran pengurus BEM.

Bagian Kedua


Pasal 92Klub berkedudukan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.

Pasal 93Klub berada di bawah struktur Departemen Fungsional BEM.

Pasal 94Klub berfungsi menyalurkan minat anggotanya.


21/31

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 95Klub mempunyai hak:

a.

mendapat perlindungan dari BEM KM FF Unand;b. menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas

sepanjang tidak bertentangan dengan UUD;

c. mendapatkan hak atas dana kemahasiswaan.

Pasal 96

Klub berkewajiban:

a. tunduk terhadap UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NegaraBagian KM FF UNAND;.

b. meminta persetujuan tertulis BEM sebelum mendirikan klub;

c. meninta persetujuan BEM sebelum menentukan program kerja atau kegiatan;

d.

bersedia menjalankan program kerja BEM KM FF UNAND yang dilimpahkanpelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan;

e. mencantumkan tanda tangan gubernur pada setiap proposal kegiatan yang mengatasnamakan FF Unand;

f. mencantumkan kata-kata BEM KM FF Unand pada nama;

g. menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban program kerja atau kegiatan kepada BEM.

BAB VIII

WARGA NEGARA

Bagian Pertama


Pasal 97

KBMF adalah warga negara Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang diatur menurut undang-

undang

Pasal 98KBMF terdiri dari warga negara Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang tidak mempunyai

struktur

Pasal 99

Anggota KBMF adalah mahasiswa S1 dan Keprofesian Fakultas Farmasi Unand yangmemenuhi syarat untuk menjadi warga negara


22/31

Bagian Kedua


Pasal 100

(1)

KBMF adalah salah satu unsur kelengkapan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Unand;

(2) KBMF bukan merupakan suatu lembaga negara dan tidak mempunyai hubungan stuktural

dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara Bagian KM FF Unand

Pasal 101KBMF mempunyai Fungsi :

a. memberi saran, tanggapan terhadap kinerja BEM, DPM dan Isu Kampus;

b. sebagai alat kelengkapan negara Bagian KM FF Unand

Bagian Ketiga

Syarat Warga Negara

Pasal 102

Syarat untuk menjadi anggota KBMF adalah :a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan jenjang pendidikan

S1 dan/atau keprofesian;

b. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Bimbingan Aktifitas Kehidupan Kampus & Kegiatan Ilmiah(BAKTI);

c. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Pharmacy Active Orientation Programme

(PHARMACOPE);d. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Mentoring Agama Islam bagi mahasiswa muslim;

e. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Pharmacy Creative Training for Moslem(PARACETAMOL) bagi mahasiswa muslim;

f. Mengikuti dan lulus kegiatan Bina Bakat Minat dan Kepemimpinan (BBM&K) Fakultas Farmasi;

g. Mengikuti dan lulus dalam kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa(LKMM) tingkat dasar Fakultas Farmasi;

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 103

KBMF mempunyai hak:

a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FF Unand;b. hak mengemukakan pendapat;

c. hak suara dalam pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang

d. mengikuti segala kegiatan kemahasiswaan di Negara bagian KM FF Unand

e. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan


23/31

f. berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam lingkungan sosial

g. mendapatkan birokrasi fakultas.

Pasal 104KBMF mempunyai kewajiban :

a. mengetahui UUD Negara Bagian KM FF UNAND;b. tunduk tehadap perundang-undangan yang berlaku di Negara Bagian KM FF Unand;

c. turut serta dalam usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya mahasiswa farmasi

d. menjaga nama baik fakultas farmasi Unand;e. menciptakan suasana lingkungan fakultas farmasi yang aman, nyaman, tertib dan sejahtera;

BAB IX

MMF

Bagian PertamaSusunan dan keanggotaan

Pasal 105MMF dihadiri oleh KBMF dan perwakilan DPM dan BEM

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 106MMF dipimpin oleh perwakilan dari BEM dan DPM

Pasal 107Pimpinan MMF terdiri dari tiga orang yang disebut dengan presidium

Pasal 108

Presidium bertugas untuk membuka dan menutup, menunda jalannya MMF dengan kesepakatandan mencabutnya

Pasal 109Presidium MMF punya wewenang penuh atas MMF

Bagian ketiga

Sifat dan Fungsi

Pasal 110MMF bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus

Pasal 111

MMF dapat diadakan bila disetujui dan diketahui oleh BEM dan DPM


24/31

PENUTUP

Pasal 112

Unit kegiatan Mahasiswa dan Klub yang sudah ada sebelum revisi Undang Undang ini tetapberlaku dan dapat menjalankan fungsi sebagaimana biasa sebelum Revisi Undang Undang ini

Disahkan.

Pasal 113Pada saat revisi undang undang ini berlaku maka pasal Pasal 78, 80 81, 82 dan 83 dinyatakan

dapat dijalankan setelah sidang umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Unand tahun 2014.

Pasal 114

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Bagian KM FF Unand

Disahkan di Padangpada tanggal 24 Oktober 2014

GUBERNUR KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS

ANDALAS,

ttd.

HANIF ERONI PUTRADiundangkan di Padang

pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS NEGARA

ttd.

AZKIA FITRIA

LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS ANDALASNOMOR: 02 /LN KM FF UNAND/ TAHUN 2014


25/31

PENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG

KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN

MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN

MAHASISWA, WARGA NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TAALA

GUBERNUR KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

I. UMUMDalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif,

dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa FakultasFarmasi Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme ketatanegaraan lembaga kemahasiswaan

di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Untuk mengatur mekanisme tersebut diperlukansebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukankelembagaan mahasiswa di masa jabatannya.

Landasan pemikiran pembentukan undang-undang ini sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 2008 Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas FarmasiUniversitas Andalas;b. Rekomendasi Sidang Umum II KM FF UNAND 2012;

Pokok materi muatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi;a. Sidang Umum KM FF Unand

b. Sidang Istimewa KM FF Unandc. Dewan Perwakilan Mahasiswad. Badan Eksekutif Mahasiswa

e. Unit Kegiatan Mahasiswa

f. Warga Negara

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelasPasal 5

Ayat (1) Cukup jelasAyat (2) Cukup jelas.


26/31

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelasAyat (4) Pelantikan yang dilakukan bersifat administratif sebagai perwujudan hubungan

kelembagaan di wilayah Negara Bagian KM FF Unand.

Ayat (5) Cukup jelasPasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Presidium sidang sementara berasal dari panitia pelaksana sidang umum.Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelasPasal 10

Cukup jelas

Pasal 11Presidium sidang yang dimaksud adalah presidium sidang tetap.

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13

Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasiPasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17Huruf a. Cukup JelasHuruf b. c. Cukup Jelas

Huruf d. Amanat, rekomendasi dan usulan untuk negara maksudnya semua amanat, rekomendasidan usulan dapat dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif dan lembaga negara lainnya. Amanatharus dilaksanakan sebesar 90% dari jumlah keseluruhan amanat.

Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasi. Usulanmerupakan masukan yang harus dipertimbangkan, tetapi dapat tidak dilaksanakan menurutpertimbangan negara.Huruf e. f. Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelasPasal 19

Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas


27/31

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31

Rekomendasi harus dilaksanakan sebesar 60% dari jumlah keseluruhan rekomendasiPasal 32

Cukup jelasPasal 33

Cukup JelasPasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas


28/31

Pasal 45

a. Cukup jelasb. Cukup jelas

c. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat di luarlingkungan negara KM FF Unand namun memiliki cabang di wilayah negara KM FF Unand

atau beranggotakan warga negara KM FF Unand atau beranggotakan lembaga negara KM FFUnandd. Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM mengenai kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM.

Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan).

Hak menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan ide atau usulan.Pasal 54Huruf a. b. c. d. e. Cukup jelasHuruf f. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPM adalah hak untuk tidakdapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalamrapat-rapat DPM dengan pemerintah dan rapat-rapat DPM lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Huruf g. Hak protokoler adalah hak anggota DPM untuk memperoleh penghormatanberkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam

menjalankan tugasnya.

Huruf h. Hak keuangan adalah hak DPM atas keuangan negara dalam operasional kegiatan

DPM. Hak administratif Cukup jelas.

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas


29/31

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelasHuruf d. e. Cukup jelas.

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelasPasal 72

Cukup jelasPasal 73

Cukup jelas

Pasal 74Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas


30/31

Pasal 81

Huruf d. Dalam meminta pengesahan kepada Gubernur, UKF yang bersangkutan membawasurat persetujuan dari DPM.

Pasal 82Cukup jelas

Pasal 83Cukup jelas

Pasal 84Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelasPasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas


Pasal 103

Cukup jelas


31/31

Pasal 104

Cukup jelas


Pasal 106

Dikarenakan UKF dan club membutuhkan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan RevisiUndang Undang yang disahkan, dan waktu yang dibutuhkan tergolong cukup lama.

Pasal 107Cukup jelasTAMBAHAN LEMBAR NEGARA KELUARGA MAHASISWA FAKULTASFARMASI UNAND NOMOR 02 TAHUN 2014

uu no.2 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan

Documents