uu no. 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah

7/24/2019 Uu No. 23 Thn 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1/25

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Semarang, 24 AgustusSemarang, 24 Agustus20152015

Penerapan Undang-Undang Nomor 23Penerapan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 20! tentang Pemer"ntahanTahun 20! tentang Pemer"ntahanDaerah PadaDaerah Pada Su#Su# SektorSektor M"gasM"gas

Khususnya Pada Keg"atan $"%"r M"gasKhususnya Pada Keg"atan $"%"r M"gas

KEMENTER&'N ENER(& D'N SUM)ER

D'*' M&NER'+D&REKT,R'T ENDER'+ M&N*'K D'N('S )UM&


2/25


KEKUASAAN PEMERINTAHI

Pasa% . UU Nomor 23 Tahun 20!

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar

dalam menelenggarakan Urusan Pemerintahan!"

Penjelasan #

$ang dimaksud dengan kebijakan sebagai dasar dalam

menelenggarakan Urusan Pemerintahan" dalamketentuan ini adalah kebijakan ang ditetapkan %lehPemeritah Pusat sebagai ped%man dalammenelenggarakan urusan pemerintahan k%nkuren baikang ang menjadi ke&enangan Pemerintah Pusat

maupun ang menjadi ke&enangan 'aerah!"


3/25


URUSAN PEMERINTAHANI

Urusan Pemerintahan K%nkuren ()*

Pasa% ! ayat /

Penelenggaraan Urusan Pemerintahan bidangkehutanan+ kelautan+ serta energi dan sumber daamineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan 'aerahpr%,insi!"

Pasa% ! ayat /3

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaa mineral sebagaimana dimaksud pada aat ()*ang berkaitan dengan pengel%laan minak dan gasbumi menjadi ke&enangan Pemerintah Pusat!"


4/25



Urusan Pemerintahan K%nkuren (-*

Pasa% ! ayat /!

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumberdaa mineral sebagaimana dimaksud pada aat ()*ang berkaitan dengan peman.aatan langsung panasbumi dalam 'aerah kabupaten/k%ta menjadi

ke&enangan 'aerah kabupaten/k%ta!"

Pasa% ! ayat /1

'aerah kabupaten/k%ta penghasil dan bukanpenghasil mendapatkan bagi hasil daripenelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimanadimaksud pada aat ()*!"


5/25



Urusan Pemerintahan K%nkuren (0*Pasa% . ayat /

Pemerintah Pusat dalam menelenggarakan urusan pemerintahank%nkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 aat (0* ber&enanguntuk#

a!menetapkan n%rma+ standar+ pr%sedur+ dan kriteria dalam rangkapenelenggaraan Urusan Pemerintahan2 dan

b!melaksanakan pembinaan dan penga&asan terhadap

penelenggaraan Urusan Pemerintahan ang menjadi ke&enangan'aerah!"

Pasa% . ayat /2

N%rma+ standar+ pr%sedur+ dan kriteria sebagaimana dimaksud padaaat ()* huru. a berupa ketentuan peraturan perundang3undangan

ang ditetapkan %leh Pemerintah Pusat sebagai ped%man dalampenelenggaraan urusan pemerintahan k%nkuren ang menjadike&enangan Pemerintah Pusat dan ang menjadi ke&enangan'aerah!"


6/25



Urusan Pemerintahan K%nkuren (4*Pasa% . ayat /3

Ke&enangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud padaaat ()* dilaksanakan %leh kementerian dan lembaga

pemerintah n%nkementerian!"

Pasa% . ayat /!

Pelaksanaan ke&enangan ang dilakukan %leh lembagapemerintah n%nkementerian sebagaimana dimaksud pada aat

(0* harus dik%%rdinasikan dengan kementerian terkait!"

Pasa% . ayat /1

Penetapan n%rma+ standar+ pr%sedur+ dan kriteria sebagaimanadimaksud pada aat ()* huru. a dilakukan paling lama - (dua*

tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai

pelaksanaan urusan pemerintahan k%nkuren diundangkan!"


7/25



Urusan Pemerintahan K%nkuren (5*

Pasa% ayat /2

'aerah dalam menetapkan kebijakan 'aerahsebagaimana dimaksud pada aat ()*+ &ajibberped%man pada n%rma+ standar+ pr%sedur+ dankriteria ang telah ditetapkan %leh Pemerintah Pusat!"

Pasa% ayat /!

Apabila dalam jangka &aktu - (dua* tahunsebagaimana dimaksud dalam Pasal )6 aat (5*Pemerintah Pusat belum menetapkan n%rma+ standar+pr%sedur+ dan kriteria+ penelenggara Pemerintahan'aerah melaksanakan Urusan Pemerintahan angmenjadi ke&enangan 'aerah!"


8/25


KE7ENAN8AN 'AERAH PR9:INSI 'I ;AUT 'AN 'AERAHPR9:INSI $AN8


9/25


KE7ENAN8AN 'AERAH PR9:INSI 'I ;AUT 'AN 'AERAHPR9:INSI $AN8


10/25


KETENTUAN PERA;IHAN > KETENTUAN PENUTUPIII

Ketentuan Peralihan

Pasa% !02 ayat /

I?in ang telah dikeluarkan sebelum berlakuna Undang3Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunai?in!"

Ketentuan Penutup

Pasa% !0!

Serah terima pers%nel+ pendanaan+ sarana dan prasarana+serta d%kumen sebagai akibat pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah Pusat+ 'aerah pr%,insidan 'aerah kabupaten/k%ta ang diatur berdasarkanUndang3Undang ini dilakukan paling lama - (dua* tahunterhitung sejak Undang3Undang ini diundangkan!"


11/25


KETENTUAN PERA;IHAN > KETENTUAN PENUTUPIII

Ketentuan Penutup

Pasa% !0

Pada saat Undang3Undang ini mulai berlaku+ semuaperaturan perundang3undangan ang berkaitanse@ara langsung dengan 'aerah &ajib mendasarkandan menesuaikan pengaturanna pada Undang3Undang ini!"

Pasa% !0

Peraturan pelaksanaan dari Undang3Undang iniharus ditetapkan paling lama - (dua* tahun terhitungsejak Undang3 Undang ini diundangkan!"


12/25


13/25


S9;USI $AN8 'IUSU;KAN:


14/25


;AMPIRANI:


15/25


;AMPIRANI:


16/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


17/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


18/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


19/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


20/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


21/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


22/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


23/25


;AMPIRANI:

;AMPIRANI:


24/25


;AMPIRANI:


25/25


www.esdm.go.id

uu no. 23 thn 2014 tentang pemerintahan daerah

Documents