05. petunjuk teknis final 2015.pdf

7/25/2019 05. PETUNJUK TEKNIS FINAL 2015.pdf

1/19

Petunjuk Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian dari penyumbang

utama sektor Industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai sub-

sektor Industri padat karya dan telah memasok kebutuhan pasar domestik. Kedua hal

tersebut telah berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan

kerja bagi masyarakat Indonesia. Data statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa

terdapat kurang lebih 2,7 juta IKM (sumber: BPS, diolah Direktorat Jenderal IKM)

yang tersebar di wilayah Indonesia serta menyumbang sekitar 34,09% terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) Industri.

Oleh karena keunggulannya yang signifikan tersebut telah berdampak luas

terhadap perekonomian nasional, maka sub-sektor IKM selayaknya mendapat

perhatian yang nyata dari Pemerintah untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan

usaha serta memfasilitasi pengembangan skala usahanya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi IKM adalah penggunaan mesin

dan/atau peralatan yang masih sederhana, sehingga produktivitas dan kualitas

produknya rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya saing produk. Disamping itu

para pelaku IKM tidak memiliki modal untuk investasi mesin dan/atau peralatan baru

dan kurang mampu mengakses ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

Selain hal tersebut di atas, situasi persaingan di pasar dalam negeri juga

semakin tajam akibat banyaknya produk-produk dari negara lain yang lebih murah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah menganggap perlu untuk

mengambil langkah-langkah dalam upaya peningkatan daya saing IKM. Untuk itu

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, telah

melaksanakan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM sejak Tahun 2009 sampai

tahun 2014 yang menyentuh hampir semua sektor IKM.

Berdasarkan hasil evaluasi program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian selama 5

(lima) tahun, program ini telah meningkatkan produktivitas, kuantitas maupun kualitas


2/19


produk IKM. Program ini juga disambut positif oleh IKM, tercermin dari meningkatnya

jumlah pemohon/peserta untuk program tersebut. Sebagai gambaran output program

dari tahun 2009 - 2014, telah disalurkan lebih dari 55 milyar rupiah kepada lebih dari

420 IKM dan telah mampu meningkatkan investasi mesin/peralatan sebesar lebih dari

200 milyar rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Perindustrian melalui

Direktorat Jenderal IKM memutuskan untuk melanjutkan program tersebut pada

Tahun Anggaran 2015, dengan menambah jenis komoditi industrinya dan penyesuaian

mesin/peralatan serta mekanisme program tersebut.

B.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2015;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 143/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat

Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;


Perubahan Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang Program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri

Menengah;

8. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Nomor

01/IKM/PER/I/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri

Kecil dan Menengah;


3/19


9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Industri dan Menengah

Nomor 02/IKM/I/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat

Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM dan Bendahara

Pengeluaran DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Industri Kecil

dan Menengah Kementerian Perindustrian.

10. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-019.05-0/2015

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kecil Menengah Tanggal 14 November 2014.

C.MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan

tujuan untuk membantu perusahaan IKM melakukan peremajaan mesin dan/atau

peralatan dalam peningkatan teknologi, efisiensi dan produktivitas untuk

meningkatkan daya saing.

D.

SASARAN

Program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini, diharapkan dapat

meningkatkan investasi pada IKM secara nasional sekitar Rp. 40.000.000.000,- (empat

puluh milyar rupiah), sehingga terjadi peningkatan efisiensi produksi, produktivitas,

kualitas, daya saing dan ragam produk, serta peningkatan kesempatan kerja.

E. PENGERTIAN

1. Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri

Menengah adalah program pemberian keringanan pembiayaan pembelian

mesin/peralatan dari Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian kepada

perusahaan industri kecil dan menengah yang terbukti telah melakukan pembelian

mesin/ peralatan baru yang seluruhnya telah terpasang di lokasi perusahaan yang

bersangkutan.

2. IKM adalah industri kecil dan menengah yang sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-

IND/PER/3/2014.


4/19


3. Industri Kecil (IK) peserta program adalah industri memenuhi ketentuan

sebagaimana pada Peraturan Menteri Perindustrian no 11/M-Ind/PER/3/2014

Pasal 3 huruf a dan memiliki tenaga kerja tetap paling banyak 19 orang.

4. Industri Menengah (IM) peserta program adalah industri memenuhi ketentuansebagaimana pada Peraturan Menteri Perindustrian no 11/M-Ind/PER/3/2014

Pasal 3 huruf b dan memiliki tenaga kerja tetap paling banyak 99 orang.

5. Besarnya keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatanadalah persentase

tertentu dari nilai pembelian mesin/peralatan atau sejumlah nilai maksimum yang

ditentukan.

6. Mesin/peralatan adalah mesin dan atau peralatan yang digunakan untuk proses

produksi dan atau penunjang proses produksi.

7. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri adalah mesin/peralatan yang dibuat didalam negeri yang dibuktikan dengan surat pernyataan perusahaan pembuat

mesin dan/atau peralatan dan diketahui oleh pejabat dari instansi yang

membidangi perindustrian pada Kabupaten atau Kota tempat perusahaan

pembuat mesin/peralatan tersebut berlokasi.

8. Mesin/peralatan baru adalah mesin/peralatan yang seluruh komponennya adalah

baru dan belum pernah digunakan secara komersial.

9. Periode Pembelian adalah batasan waktu yang tercantum pada dokumen

mesin/peralatan dan dokumen pembayaran mencakup periode mulai tanggal 1Agustus 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015.

10. Dokumen pembelian meliputi dokumen mesin/peralatan dan dokumen

pembayaran.

11. Dokumen mesin/peralatan adalah dokumen yang berupa Invoice/Faktur

Pembelian, Packing List, Bill of Lading, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau B.C

2.3, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Bukti Pengiriman dan

Penerimaan Barang di Pabrik.

12. Dokumen pembayaran adalah dokumen pelunasan pembayaran yang dilakukanmelalui mekanisme perbankan, antara lain melalui transfer

(TT/RTGS/Pemindahbukuan), Letter of Credit dan atau pembayaran melalui

penggunaan cek/bilyet giro yang ditujukan pada nama yang sesuai nama penjual

dalam invoice. Kwitansi pembelian yang dapat digunakan sebagai bukti

pembayaran adalah kwitansi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan

nilai maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per mesin dan/atau

peralatan.

13. Berkas permohonan adalah dokumen wajib yang dipersyaratkan dalam tahappermohonan mengikuti program.


5/19


14. Berkas permohonan pencairan dana program adalah dokumen wajib yang

dipersyaratkan dalam tahap permohonan pencairan.

15. Berkas permohonan realisasi pencairan dana program adalah adalah dokumen

wajib yang dipersyaratkan dalam tahap permohonan realisasi pencairan.

F. RUANG LINGKUP

1. Program restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM adalah pemberian

potongan harga dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian kepada IKM

yang telah terbukti melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan/atau

hasil rekayasabaru (bukan bekas) sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (Juknis);

2. Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga adalah sebesar 35% (tiga

puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus

pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 45% (empat

puluh lima persen);

3. Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga adalah sebesar 25%(dua

puluh lima persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan, khusus

pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri sebesar 35% (tiga

puluh lima persen);

4. Besarnya potongan harga adalah maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah)dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)per perusahaan per

tahun;

5. Perusahaan IKM dapat mengajukan permintaan potongan harga mesin dan/atau

peralatan dalam program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan maksimal 3

(tiga) kali;

6. Direktur IKM Wilayah I/II/III dapat menetapkan jumlah maksimum anggaran

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dan/atau menetapkan komoditi

prioritas yang berada dalam wilayah pembinaannya, dengan tetap mengacu

kepada potensi masing-masing propinsi dalam rangka pemerataan dan

penyebaran penerima program;

7. Sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan oleh IKM dapat

berasal dari salah satu sumber atau kombinasi beberapa sumber pembiayaan,

baik dari kredit perbankan, sewa-beli (leasing) dari Lembaga Keuangan Bukan


6/19


Bank (LKBB), kredit Vendor Mesin, termasuk Baitul Mal wa Tanwil (BMT) yang

berbadan hukum, Koperasi Simpan Pinjam, dan Lembaga Keuangan lainnya,

maupun dana sendiri dari IKM;

8. Mekanisme permohonan potongan harga dilakukan secara langsung, yaitu

dimana IKM yang mengajukan permohonan harus telah membeli mesin dan/atau

peralatan dan seluruhnya sudah terpasang di lokasi IKM yang bersangkutan;

9. Potongan harga diberikan setelah seluruh mesin dan/atau peralatan yang

dimohonkan tiba di lokasi pabrik perusahaan IKM dan sudah terpasang, dengan

lampiran bukti-bukti pembelian mesin dan/atau peralatan yang benar dan sah

sesuai dengan ketentuan dalam Juknis ini;

10. Dalam pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM,

Kementerian Perindustrian menetapkan Lembaga Pengelola Program (LPP) untuk

membantu penanganan pelaksanaan program.


7/19


BAB II

PENGORGANISASIAN

A.KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan IKM dibiayai melalui DIPA Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan

program ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas sebagai

berikut :

1) Menyiapkan Petunjuk Teknisperihal pelaksanaan dan hal-hal yang berka

2) itan dengan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM;

3) Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya untuk pencairan dana

potongan harga;

4) Mengadakan jasa Lembaga Pengelola Program (LPP) sesuai peraturan tentang

pengadaan barang /jasa Pemerintah yang berlaku;

5) Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau

Peralatan IKM;

6) Melakukan sosialisasi program kepada perusahaan IKM dan instansi terkait;

7) Menerima dan memproses pengajuan permohonan potongan harga Program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dari perusahaan IKM di wilayah yang

telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dengan dibantu oleh Lembaga

Pengelola Program (LPP);

8) Memberikan keputusan terhadap permohonan potongan harga dari perusahaan IKM

berdasarkan laporan hasil verifikasi LPP dan rekomendasi dari Tim Teknis;

9) Melaksanakan akad Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dalam program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM terhadap permohonan potongan harga

yang telah disetujui;

10) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dalam hal permohonan

potongan harga disetujui. Dalam hal permohonan potongan harga tidak dapat

disetujui, menyampaikan Surat Pemberitahuan penolakan kepada perusahaan IKM

yang bersangkutan; dan

11) Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program. Dalam pelaksanaan tugas

tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh


8/19


Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, serta

beranggotakan para pejabat terkait di Kementerian Perindustrian dan instansi terkait

lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian program.

12) Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Kementerian Perindustrian membentuk Tim

Teknisyang diketuai oleh Direktur IKM Wilayah terkait (I/II/III), yang beranggotakan

perwakilan dari unsur-unsur pelaksana (Tenaga Ahli atau Praktisi). Tugas Tim Teknis

adalah memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan mengikuti program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM termasuk memberikan rekomendasi

perusahaan yang layak mendapatkan bantuan untuk diusulkan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat IKM Wilayah terkait.

B.LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM (LPP)

LPP bertugas membantu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian

Perindustrian dalam teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program,

melaksanakan verifikasi dan monitoring pembelian mesin dan/atau peralatan serta tugas

lain sesuai dengan perjanjian kerjasama, yang mencakup :

1) Menyediakan Pos Pelayanan di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah;

2) Menerima Surat Permohonan Potongan Harga program Restrukturisasi Mesin

dan/atau Peralatan IKM dari perusahaan IKM berikut kelengkapan dokumennya

sesuai dengan yang disyaratkan dalam Juknis;

3) Memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi serta kesesuaiannya dengan

dokumen asli kemudian diberikan tanda verifikasi kebenaran dokumen yang

dipertanggung jawabkan;

4) Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan cek silang kepada

berbagai pihak sesuai standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;

5) Melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili vendor;

6) Memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen

pembeliannya termasuk keberadaan mesin dan/atau peralatan dalam keadaan

terpasang di lapangan dan memasang tanda/stiker pada mesin dan/atau peralatan

tersebut;


9/19


7) Menyiapkan Rapat Tim Teknis (RTT) sesuai keperluan dan menyiapkan konsep Berita

Acara Rapat Tim Teknis (BARTT) terhadap hasil verifikasi LPP;

8) Menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dalam program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM dan menyelenggarakan akad dan/atau

Addendumnya untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan perusahaan IKM pemohon;

9) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pencairan dana

potongan harga oleh Kementerian Perindustrian ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN);

10) Bersama dengan Kementerian Perindustrian mensosialisasikan program kepada

perusahaan IKM dan instansi terkait;

11) Melakukan pendampingan kepada pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan

usaha;

12) Menyampaikan laporan tertulis mencakup Laporan Pendahuluan, Laporan Sementara

dan Laporan Akhir;


10/19


BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A.KRITERIA IKM PENERIMA PROGRAM

Penerima potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah

mencakup perusahaan IKM yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Merupakan IKM yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014;

2) Mempunyai tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang bagiindustri menengah, dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang bagi industri kecil;

3) Dalam program ini, industri kecil yang memiliki tenaga kerja lebih dari 19 (sembilan

belas) orang masuk dalam kelompok industri menengah;

4) Mempunyai legalitas dan berbadan usaha Indonesia berupa PT / CV / Koperasi /

Firma serta perusahaan perorangan;

5) Memiliki izin industri (TDI/IUI) sebagai IKM yang berdomisili di wilayah Republik

Indonesia;

6) Memiliki sertifikat SNI bagi IKM yang memproduksi produk yang mempersyaratkan

SNI Wajib;

7) Telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa

(bukan bekas) mulai tanggal 1 Agustus 2014 dan telah terpasang di lokasi sesuai ijin

industri yang dimiliki selambat-lambatnya tanggal 30 September 2015;

8) Tidak ikut serta dalam program sejenis di lingkup Kementerian Perindustrian;

9) Jenis industri yang dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

IKM sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-

IND/PER/2/2015 tanggal 20 Februari 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri

Menengah.


11/19


B.KRITERIA MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Mesin dan/atau peralatan yang dapat disertakan dalam program Restrukturisasi Mesin

dan/atau Peralatan IKM harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan proses produksi utama termasuk mesin dan/atau peralatan

pendukungnya;

2. Merupakan mesin dan/atau peralatan baru dan/atau rekayasa (bukan bekas dan/atau

bukan rekondisi)buatan tahun 2012 keatas;

3. Meningkatkan efisiensi produksi dan/atau produktivitas kerja dan/atau kualitas

produk dan/atau menambah ragam produk;

4. Jenis mesin dan/atau peralatan yang dapat diikutsertakan dalam program

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan IKM secara lebih rinci dapat dilihat pada

Lampiran 2 Petunjuk Teknis ini.

C.NILAI KERINGANAN POTONGAN HARGA

1. Bagi Industri Kecil (IK) besarnya potongan harga sebesar 45% (empat puluh lima

persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri, dan

selain itu sebesar 35% (tiga puluh lima persen), dengan nilai maksimal Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) per perusahaan per Tahun Anggaran.

2. Bagi Industri Menengah (IM) besarnya potongan harga sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri, dan

selain itu sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan nilai maksimal Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) per perusahaan per Tahun Anggaran.

3. Untuk pembelian menggunakan valuta asing digunakan kurs pajak yang berlaku pada

saat pembelian mesin; dan

4. Dalam hal terdapat perbedaan nilai potongan harga pada SPPB dengan invoice

dan/atau bukti-bukti pembayaran, maka Kementerian Perindustrian berhak

menetapkan besarnya nilai potongan harga berdasarkan nilai terendah yang

dibulatkan dalam nominal ribuan terendah.


12/19


D.SUMBER PENDANAAN

1.

Dana Sendiri

2. Dana Pinjaman :

1)Bank Pelaksana

a. Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional;

b.Bank Asing yang mempunyai cabang di Indonesia; dan atau

c. Bank Perkreditan Rakyat.

2)Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

a. Berkedudukan hukum di Indonesia;

b.Memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan RI; dan

c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya.

3)Koperasi Simpan Pinjam

a. Berkedudukan hukum di Indonesia;

b.Memiliki ijin usaha koperasi dari instansi yang berwenang; dan

c. Masih aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya.

4)Vendor Mesin

a. Masih aktif dan berkedudukan serta berbadan hukum di Indonesia;

b.Memiliki legalitas formal sesuai dengan bidang usahanya; dan

c. Tidak mempunyai afiliasi kepemilikan dengan IKM peserta program

Restrukturisasi.

E.

PERIODE PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI

1. Permohonan mengikuti program diajukan mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan

tanggal 31 Oktober 2015, dan dapat dipersingkat waktunya apabila diperlukan, dengan

mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA.

2. Apabila selama periode permohonan, terdapat pengajuan permohonan mengikuti

program restrukturisasi pada saat pagu yang tersedia telah terlampaui, maka dokumen

permohonan mengikuti program restrukturisasi masih dapat diterima dan dimasukan


13/19


ke dalam daftar tunggu (waiting list), dimana pemohon harus memberikan Surat

Pernyataan (sesuai Form F).

3. Permohonan yang dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas dapat diproses lebih lanjut

apabila masih terdapat sisa dana DIPA tahun berjalan yang diakibatkan oleh :

a. Adanya permohonan dari IKM lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut; atau

b. Adanya pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada IKM

lainnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM

Perusahaan IKM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil

dan Menengah, Kementerian Perindustrian, dengan menyampaikan dokumen sebagai

berikut :

1)Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

(sesuai Form A1);

2)Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah dibeli dan dimintakan potongan harga

pembelian dari Pemerintah (sesuai Form A2);

3)Rekapitulasi Pembayaran (Form A3) dan bukti-bukti pembayaran :

a. Dokumen perbankan antara lain transfer (TT/RTGS/Pemindahbukuan), Letter of

Credit dan atau pembayaran melalui penggunaan cek/bilyet giro yang ditujukan

pada nama yang sesuai nama penjual dalam invoice yang dilegalisir oleh bank

penerbit. Untuk pembelian secara kredit supplier, pemohon harus sudah

membayar minimal 70% dari nilai harga mesin/peralatan;

b. Kwitansi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan dengan nilai maksimum Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per mesin dan/atau peralatan;

4)Daftar akta-akta perusahaan (Form B) dilengkapi dengan fotocopy akta pendirian

perusahaan (bagi badan usaha);

5)Fotocopy KTP (bagi perusahaan bukan perorangan disertakan KTP pengurus);

6)NPWP sesuai status pengajuan (PNPWP Badan Usaha/Perusahaan);

7)Fotocopy Dokumen Ijin Industri yang masih berlaku (IUI/TDI);

8)Fotocopy sertifikat SNI bagi IKM yang memproduksi produk yang mempersyaratkan SNI

Wajib;

9)Fotocopy Keterangan Domisili;


14/19


10) Proposal Kelayakan Usaha ( PKU ) sesuai Form C;

11) Surat Keterangan Lembaga Pemberi Kredit/Pinjaman (Bank, LKBB, Koperasi/Vendor)

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menerima kredit/pinjaman (Form

D1) bagi pemohon yang menggunakan sumber pendanaan/kredit/pinjaman;

12) Surat Pernyataan Penggunaan Dana Sendiri (Form D2);

13) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Form E).

G.SYARAT PENCAIRAN PROGRAM RESTRUKTURISASI

Pencairan potongan harga hanya dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Surat

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPBForm G1 dan G2) dan pengajuan pencairan dengan

Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga (SP3H Form H) dalam waktu sesuai

yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

H.LARANGAN

1. Memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan

memperoleh dana program bantuan potongan harga pembelian mesin dan/atau

peralatan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian

Perindustrian;

2. Mengalihkan kepemilikan/memindahtangankan kepada pihak lain atas mesin

dan/atau peralatan sebagaimana jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan

dalam SPPB tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah,

Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak diterimanya

keringanan pembiayaan. Pengecualian diberikan bila pengalihan kepemilikan

dilakukan oleh Bank/LKBB yang diakibatkan terjadinya wanprestasi (default); dan

3. Mengikuti program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam tahun

yang sama.

I. SANKSI

Perusahaan penerima potongan harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian yang

melanggar ketentuan Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi:


15/19


1. Wajib mengembalikan seluruh potongan harga kepada Kas Negara sesuai dengan

peraturan dan perundang undangan yang berlaku beserta kerugian dan/atau biaya

yang ditimbulkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permintaan

Pengembalian dana bantuan tersebut; dan

2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Kementerian Perindustrian pada tahun-

tahun berikutnya

3. Tidak diizinkan mengikuti program Restrukturisasi Kementerian Perindustrian pada

tahun-tahun berikutnya apabila tidak membuat laporan sesuai ketentuan yang

berlaku


16/19


BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. TAHAP PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM

1. Perusahaan IKM yang berminat menyampaikan Surat Permohonan kepada

Direktur IKM Wilayah I / II / III Ditjen IKM, dengan melampirkan dokumen sesuai

dengan persyaratan yang tercantum dalam BAB III huruf Fdalam Juknis ini.

2. Direktur IKM Wilayah I / II / III dibantu LPP mengadministrasikan permohonan

yang masuk, untuk selanjutnya LPP memeriksa kelengkapan dokumen

permohonan tersebut dan menindaklanjuti permohonan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam BAB III huruf Fdalam Juknis ini.

3. Dengan menggunakan prinsip First In First Serve (FIFS), LPP menindaklanjuti

sebagai berikut :

a. Terhadap dokumen permohonan yang telah lengkap secara administratif,

diberikan nomor urut registrasi; atau

b. Terhadap dokumen permohonan yang belum lengkap, LPP meminta kepada

perusahaan IKM pemohon agar dokumen

dokumen yang belum lengkap

dapat segera dilengkapi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung

mulai tanggal pemberitahuan.

4. LPP melakukan verifikasi dan cek terhadap keabsahan dokumen, dan

memberikan tanda bahwa dokumen telah dicek dan sesuai dengan aslinya.

Dalam hal pembelian melalui kredit vendor, LPP melakukan verifikasi terhadap

keabsahan, legalitas dan domisili vendor dimaksud. LPP bertanggung jawab atas

hasil verifikasi dan cek yang dilakukannya.

5. LPP memberikan penilaian dan menetapkan kategori skala industri pemohon

(industri kecil atau industri menengah) berdasarkan investasi dan tenaga kerja

sesuai BAB III huruf Apetunjuk teknis ini.

6. Investasi yang dimaksud pada butir 5 adalah nilai investasi pada saat pengajuan

permohonan, tidak termasuk mesin peralatan yang diajukan untuk diikutsertakan

dalam program ini.


17/19


7. Tenaga kerja yang dimaksud pada butir 5 adalah tenaga kerja tetap yaitu tenaga

kerja atau pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah

tertentu secara teratur (full time).

8. Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program selama periode

permohonan namun pagu dana DIPA tahun berjalan telah terlampaui, maka

dokumen permohonan mengikuti program masih dapat diterima oleh LPP dan

dimasukan ke dalam daftar tunggu dengan menyampaikan Surat Pernyataan

(sesuai Form F).

9. LPP dapat memproses lebih lanjut permohonan yang dimaksud dalam butir 8

(delapan) di atas apabila :

a. Ada permohonan dari IKM yang tidak dapat diproses lebih lanjut.

b. Ada pengurangan nilai potongan harga yang dapat diberikan kepada IKM

lainnya.

10. Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat Juknis, LPP selanjutnya

melakukan evaluasi kelayakan terhadap proposal yang terkait dengan pembelian

mesin dan/atau peralatan, dan cek fisik ke lapangan terkait keberadaan mesin

dan/atau peralatan dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan yang

diajukan.

11. Melakukan verifikasi harga mesin dan/atau peralatan dengan cek silang kepada

berbagai pihak sesuai standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku.

12. LPP menyampaikan hasil evaluasi kelayakan dan cek fisik sebagaimana butir 8 dan

laporan hasil verifikasi sebagaimana butir 9 dalam Rapat Tim Teknis sebagai

bahan pengambilan keputusan terhadap permohonan yang diajukan IKM.

13. LPP menyusun Berita Acara Rapat Tim Teknis tentang hasil pembahasan dan

rekomendasi terhadap kelayakan administratif dan teknis perusahaan pemohon

untuk dilaporkan kepada Direktur IKM Wilayah I / II / III.

14. Direktur IKM Wilayah I / II / III melalui Tim Teknis dan/atau Tenaga Ahli bersama-

sama LPP melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan Berita Acara Rapat

Tim Teknis.


18/19


15. Direktur IKM Wilayah I / II / III menerbitkan Surat Penetapan persetujuan

permohonan yang disetujui guna ditindaklanjuti dengan penandatanganan akad

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Form G1 dan Form G2. Terhadap

permohonan yang tidak disetujui, kepada IKM yang bersangkutan akan

diberitahukan secara tertulis.

B. TAHAP PENCAIRAN POTONGAN HARGA

1. Pengusaha IKM mengajukan Surat Permohonan Pencairan Potongan Harga

(SP3H-Form H) berikut kelengkapannya (Form I1, I2, I3 J dan K)dalam rangka

pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN untuk mencairkan

potongan harga ke rekening pemohon sesuai SPPB;

2. Atas SPM tersebut, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke

rekening pemohon.


19/19


BAB V

PELAPORAN

1. IKM yang telah menerima dana potongan harga wajib menyampaikan Laporan

Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan secara berkala (sesuai Form

L)setiap 1 (satu) tahun sekali selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur IKM Wilayah I /

II / III dengan tembusan kepada Direktur Jenderal IKM dan Inspektur Jenderal

Kementerian Perindustrian terhitung sejak 1 (satu) tahun dari realisasi bantuan

potongan harga;

2. Direktorat Jenderal IKM melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan dimaksud.

05. petunjuk teknis final 2015.pdf

Documents