pedoman petunjuk teknis penyuluh agama katolik final

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan turunannya

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil telah mengamanatkan bahwa untuk

meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu

ditetapkan jabatan fungsionalnya.

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam Keputusan Presiden

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang

antara lain menetapkan bahwa Penyuluh Agama adalah Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri masuk dalam rumpun jabatan keagamaan. Atas dasar ini maka penyuluh agama

Katolik perlu ditetapkan jabatan fungsionalnya.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 tanggal 30

September 1999, memuat tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka

kreditnya, selanjutnya untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkan keputusan bersama

Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan

Nomor 178 Tahun 1999 telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan,

penilaian, dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara,

pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional

penyuluh agama.

Terbitnya buku panduan ini dengan merujuk pada beberapa fakta, pertama:

terbitnya beberapa aturan baru terkait dengan peningkatan kompetensi kinerja pegawai

negeri sipil/penyuluh agama yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Kedua: masih banyak

penyuluh agama Katolik yang belum memahami tingkat jabatan dan angka kredit

kumulatif, tugas pokok, kedudukan, jenis dan penetapan, kegiatan penyuluh agama yang

dapat dinilai dan diberikan angka kredit, jenjang jabatan dan pangkat, pembinaan,

penilaian, dan penetapan angka kredit dan jabatan fungsional penyuluh agama,

pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan pemberhentian dalam jabatan

fungsional penyuluh agama, penyuluh agama Katolik. Ketiga: Tuntutan Reformasi

2

Birokrasi mengharuskan penyuluh agama sebagai pegawai negeri sipil harus

meningkatkan kompetensi kinerja penyuluh sebagaimana telah diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Keempat: penyuluh

agama Katolik masih banyak yang belum mengusulkan dan memiliki jabatan fungsional

penyuluh.

B. Tujuan 1. Memudahkan pelaksanaan tugas kepenyuluhan agama.

2. Melancarkan proses usulan kenaikan pangkat penyuluh agama.

3. Meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja penyuluh agama.

4. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh agama.

C. Sasaran 1. Penyuluh agama Katolik

2. Pejabat Bimas Katolik Pusat

3. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

4. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

5. Mitra Kerja

D. Ruang Lingkup 1. Bidang pelayanan, kedudukan, dan sasaran penyuluh agama Katolik

2. Rincian tugas pokok, jenis dan penetapan lokasi sasaran penyuluh agama

3. Kegiatan penyuluh dan perhitungan angka kredit

4. Jenjang, jabatan dan pangkat

E. Pengertian 1. Petunjuk teknis adalah pedoman dasar yang dipakai dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi penyuluh agama.

2. Penyuluh Agama Katolik adalah Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik yang

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan

kepada masyarakat melalui bahasa agama Katolik.

3. Instansi pembina jabatan fungsional penyuluh agama adalah Kementerian Agama.

4. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi

yang telah dicapai oleh seorang penyuluh agama dalam mengerjakan butir rincian

kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan

jabatan/pangkat penyuluh agama.

3

5. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang bertugas menilai prestasi kerja penyuluh agama.

6. Penilaian angka kredit adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok

ukur) yang ditetapkan sesuai peraturan berlaku.

7. Kelompok sasaran adalah kelompok teritorial dan kategorial gerejawi yang berada

dalam suatu wilayah kerja seorang penyuluh agama.

8. Teritorial adalah cakupan wilayah paroki yang meliputi wilayah/stasi, lingkungan,

kring, rukun, komunitas basis.

9. Kelompok Kategorial adalah paguyuban umat beriman yang bersekutu berdasarkan

usia, profesi, minat, devosi, dan bukan merupakan ormas.

10. Kelompok binaan adalah unsur kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelompok

sasaran penyuluhan yang telah terbentuk dalam suatu kelompok yang terorganisir dan

telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada

instansi pemerintah.

14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan

proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Konsultasi adalah kegiatan memberikan pendampingan terhadap permasalahan

keagamaan dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik yang diberikan oleh

penyuluh agama Katolik kepada masyarakat Katolik baik secara perorangan maupun

kelompok.

17. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang digunakan untuk penilaian

kegiatan atau prestasi kerja penyuluh agama sebagai dasar penetapan angka kredit.

4

18. Kegiatan yang bersifat penugasan adalah kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok

penyuluh agama yang karena kedinasan,tugas tersebut harus dilaksanakan berdasarkan

perintah atasan/pejabat yang berwenang.

19. Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang penyuluh

agama dalam bidang tugasnya.

20. Pendidikan dan pelatihan kedinasan adalah upaya peningkatan dan atau pemantapan

wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang sesuai dengan profesi

penyuluh agama dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas penyuluh agama Katolik.

21. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan adalah surat tanda tamat

pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyuluh agama karena mengikuti pelatihan

kedinasan.

22. Pengembangan profesi adalah kegiatan penyuluh agama dalam rangka pengamalan

ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi

kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan profesionalisme tenaga penyuluh maupun

dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penyuluh agama.

23. Penelitian adalah kegiatan pengkajian yang dilakukan penyuluh agama berdasarkan

kualifikasi akademis untuk menemukan informasi dan teknologi yang baru,

membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran, liputan, sehingga dapat memberikan

teori atau gagasan baru bagi masyarakat dan Gereja.

24. Makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh penyuluh agama baik

perseorangan maupun kelompok yang menyampaikan suatu pokok bahasan yang

merupakan hasil penelitian atau ulasan ilmiah di bidang bimbingan /penyuluhan

agama dan pembangunan.

25. Pengembangan penelitian adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan

informasi tentang cara-cara mempergunakan teori-teori dan atau proses-proses untuk

tujuan-tujuan praktis.

26. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah informasi ilmiah yang diterbitkan oleh

suatu penerbit yang memiliki dewan redaksi atau suatu lembaga pemerintah dan

disebarluaskan kepada masyarakat.

27. Majalah ilmiah adalah majalah yang diakui oleh kementerian dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang.

28. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang membahas perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni.

29. Buku kerja penyuluh adalah buku yang berisi catatan tugas dan hasil kerja penyuluh

sebagai laporan kepada atasan langsung setiap minggu dan atau sesuai keadaaan

geografis penyuluh yang bersangkutan.

5

30. Modul penyuluhan adalah materi penyuluhan yang disusun dan disajikan secara

tertulis.

31. Penulis utama adalah seorang yang memprakarsai penulisan, memiliki ide tentang hal

yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep tulisan sehingga nama yang

bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis

utama.

32. Penulis pembantu adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama,

misalnya dalam hal pengumpulan data, analisis data, penyempurnaan

konsep/penambahan bahan materi dan penyunting.

33. Karya seni adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh

pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cipta, rasa, dan karsa antara lain

berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari,

seni suara, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater yang diakui pejabat berwenang.

34. Seminar penyuluhan agama adalah salah satu bentuk pertemuan ilmiah untuk

membahas masalah tertentu dalam bidang bimbingan dan penyuluhan agama dan

pembangunan untuk memperoleh suatu hasil/kesimpulan.

35. Lokakarya penyuluhan agama adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas

masalah tertentu dalam bidang bimbingan dan penyuluhan agama untuk memperoleh

hasil/kesimpulan tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

36. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan

target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

37. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas

jabatan.

6

BAB II

TUGAS POKOK, KEDUDUKAN, PENETAPAN LOKASI

DAN SASARAN PENYULUH AGAMA

A. Tugas Pokok dan Kedudukan 1. Tugas pokok penyuluh agama sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan

bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2. Kedudukan penyuluh agama berada pada instansi pemerintah sebagai pelaksana teknis

fungsional bimbingan keagamaan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa

agama kepada masyarakat. Kedudukan penyuluh agama ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Penyuluh Agama di Kementerian Agama berkedudukan pada :

1) Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten / kota.

Penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama

kabupaten / kota mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan

pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang

berada di wilayah dan instansi dalam lingkungan kabupaten / kota yang

bersangkutan dan dapat berkedudukan pada kecamatan.

2) Kanwil Kementerian Agama tingkat provinsi

Penyuluh agama yang berkedudukan pada kantor wilayah Kementerian

Agama provinsi mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama

dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat

yang bersifat antar / lintas kabupaten / kota dan instansi tingkat provinsi yang

bersangkutan.

3) Tingkat pusat.

Penyuluh agama yang berkedudukan pada Kantor Kementerian Agama Pusat

mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh dalam

melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan

melalui bahasa agama pada kelompok sasaran yang bersifat nasional dan

internasional atau instansi pemerintah swasta tingkat pusat.

7

b. Penyuluh agama instansi adalah penyuluh agama yang mempunyai tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh melakukan kegiatan bimbingan

penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat serta pembinaan mental /

rohani khusus kepada pegawai suatu instansi / kementerian / Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, Pemda tingkat provinsi atau kabupaten / kota, BUMN dan

instansi lain.

B. Penetapan Lokasi / Wilayah 1. Setelah seorang pejabat fungsional penyuluh agama diangkat maka perlu diterbitkan

surat tugas penetapan lokasi / wilayah sasaran binaan yang dilakukan oleh pejabat yang

berwenang yaitu :

a. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota untuk penyuluh agama

yang unit kerjanya pada Kantor kemenag kabupaten / kota.

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk penyuluh agama

yang unit kerjanya pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik bagi penyuluh agama yang

ditempatkan pada Kementerian Agama Pusat.

d. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian / LPNK / Instansi / Pemda tingkat

provinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan untuk penyuluh agama yang

bertugas pada suatu Kementerian / LPNK / instansi / Pemda tingkat provinsi /

kabupaten / kota.

2. Atas dasar surat tugas penetapan lokasi/wilayah sasaran binaan penyuluh agama,

pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan melaksanakan tugas untuk bahan

penetapan pembayaran tunjangan jabatan bagi penyuluh agama yang bersangkutan.

3. Pengaturan penugasan

a. Pada tingkat Kabupaten/kota yang terdapat struktur organisasi seksi/penyelenggara

Bimas yang melaksanakan fungsi bimbingan atau penyuluhan agama pada

masyarakat sesuai struktur Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang

bersangkutan dengan rasio 1 (satu) orang penyuluh agama melaksanakan

pembinaan untuk 1 (satu) wilayah kecamatan, bilamana ketenagaan jabatan

fungsional penyuluh agama masih terbatas, maka seorang penyuluh agama dapat

diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang

berdekatan dengan sasaran penugasan bagi masyarakat serta instansi/lembaga

tingkat kecamatan yang bersangkutan. Khusus bagi kabupaten/kota yang tidak

memiliki struktur Seksi/Penyelenggara Bimas Katolik maka penetapan tenaga

penyuluh agama di bawah koordinasi Kepala Bidang / Pembimas Katolik.

8

b. Pada tingkat provinsi lokasi kelompok sasaran/binaan penyuluh agama adalah

instansi/lembaga tingkat provinsi dan kelompok sasaran masyarakat yang bersifat

lintas kabupaten/kota yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama.

c. Lokasi kelompok sasaran/binaan untuk tingkat nasional adalah instansi/ lembaga

yang berada di tingkat pusat dan kelompok sasaran masyarakat yang bersifat

nasional yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Katolik.

4. Jumlah Kelompok

Seorang penyuluh agama ditugaskan dalam satu wilayah / instansi tertentu, maka

penyuluh agama yang bersangkutan segera melakukan usaha pembentukan kelompok

dengan ketentuan :

a. Jumlah kelompok setiap penyuluh disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah

penduduk dengan ketentuan sebagaimana daftar di bawah ini :

No. Jenis Penyuluh Agama

Jumlah Minimal

Ket Kelompok Volume/Kegiatan/Bimbingan Penyuluhan/Klp/Bln Padat/Mudah Jarang/Sulit Padat/Mudah Jarang/Sulit

1. Penyuluh Agama Kementerian Agama

12 6 2x 1x

2. Penyuluh Agama Instansi 12 - 1x

b. Jumlah anggota setiap kelompok paling sedikit 5 orang.

c. Jenis sasaran kelompok penyuluh agama fungsional diutamakan kepada

masyarakat yang belum pernah terjangkau atau belum terbentuk dalam kelompok

tetap oleh penyuluh agama honorer atau katekis yang telah ada.

d. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas jabatan fungsional adalah bersifat mandiri,

namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya seorang penyuluh agama harus

melakukan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan/antar penyuluh

agama itu sendiri maupun lembaga/instansi yang terkait dengan tugas penyuluh

agama dan jabatan fungsional lainnya antara lain dokter, penyuluh keluarga

berencana, penyuluh pertanian yang berada di lingkungan masing-masing.

e. Sasaran akhir penugasan seorang penyuluh agama adalah terlaksananya

pendidikan masyarakat melalui bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan

melalui bahasa agama kepada seluruh masyarakat dalam wilayah binaannya

melalui pembentukan kelompok binaan seperti BIA, BIR, OMK, KKMK,

keluarga, lanjut usia dengan program pembinaan yang terarah dan sistematis.

Dengan demikian terbentuk masyarakat yang semakin memahami, menghayati,

dan mengamalkan nilai ajaran agama Katolik dalam seluruh aspek kehidupan.

9

f. Setiap pejabat fungsional penyuluh agama diharapkan dapat berperan aktif dalam

menggerakkan kegiatan pembangunan melalui bahasa agama dan kegiatan

organisasi / lembaga Katolik / keagamaan Katolik yang ada di wilayah kerjanya

masing-masing.

C. Jenis Kelompok Sasaran Kelompok sasaran penyuluh agama terdiri dari:

1. Kelompok sasaran masyarakat umum:

a. Masyarakat pedesaan

b. Masyarakat transmigrasi

2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan:

a. Komplek perumahan

b. Real estate

c. Asrama

d. Daerah pemukiman baru

e. Masyarakat pasar

f. Masyarakat daerah rawan

g. Karyawan instansi pemerintah / swasta tingkat kabupaten / kota / provinsi

h. Masyarakat industri dan masyarakat sekitar kawasan industri

3. Kelompok sasaran masyarakat khusus terdiri dari :

a. Cendekiawan:

1) Kelompok profesi (ISKA, PUKAT (Perkumpulan Usahawan Katolik), dll.

2) Kampus / masyarakat akademis

b. Generasi muda:

1) Orang Muda Katolik (OMK)

2) Mahasiswa

3) Pramuka

c. Kelompok Parokial:

1) Kelompok Teritorial (wilayah / lingkungan / stasi / kring)

2) Kelompok Kategorial (Legio Maria, PDKK, Putra-Putri Altar, dll)

d. Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM):

1) Komuni pertama

2) Krisma

3) Kelompok katekumen

4) Sekolah Minggu atau Bina Iman Anak

5) Siswa-siswi sekolah negeri dan swasta non Katolik

6) Ormas Katolik (WKRI, PMKRI, Pemuda Katolik, dll)

10

e. Binaan khusus:

1) Panti rehabilitasi / panti sosial

2) Rumah sakit

3) Masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng)

4) Kelompok PSK, waria, dll

5) Lembaga pemasyarakatan (LP)

f. Daerah terpencil:

1) Masyarakat daerah terpencil

2) Masyarakat suku terasing

11

BAB III

KEGIATAN PENYULUH DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

A. Unsur Utama dan Butir Kegiatannya 1. Pendidikan Formal (semua jenjang jabatan)

a. Pendidikan formal meliputi :

1) Pendidikan SLTA / Diploma I dan memperoleh ijazah/ gelar diberikan angka

kredit 25 .

2) Pendidikan DII / DIII / Sarjana Muda dan memperoleh ijazah / gelar

diberikan angka kredit 50. Pendidikan S1/ Diploma IV mendapat angka kredit

75. Angka Pascasarjana memperoleh angka kredit 100 dan Doktor dalam

bidang keagamaan Katolik mendapat angka kredit 150.

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Adalah kegiatan pendidikan dalam jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun

jenis diklat penyuluh agama terdiri dari 5 jenis diklat yaitu :

1) Diklat calon penyuluh agama.

2) Diklat penyuluh agama fungsional tingkat dasar dan tingkat lanjutan yaitu

diklat yang dipersyaratkan harus diikuti oleh setiap calon penyuluh agama

atau Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional

penyuluh agama.

3) Diklat teknis pengembangan profesi penyuluh agama yaitu diklat yang bagi

penyuluh agama untuk pengembangan spesialisasi bidang tertentu.

4) Diklat instruktur penyuluh agama yaitu diklat sertifikasi bagi penyuluh agama

yang diangkat sebagai ketua kelompok kerja penyuluh atau tim penilai angka

kredit penyuluh serta pejabat pembina jabatan fungsional penyuluh agama.

5) Diklat manajemen penyuluh agama yaitu diklat sertifikasi yang

dipersyaratkan bagi penyuluh agama yang diberi tugas melatih pada diklat

fungsional penyuluh agama.

c. Lamanya pendidikan dan pelatihan :

1) Lebih dari 960 jam memperoleh 15 angka kredit.

2) Antara 841 s.d 960 jam memperoleh 9 angka kredit.





12

d. Pengembangan penyuluh agama dapat dilakukan dengan mutasi dalam jabatan

struktural atau fungsional lainnya bagi yang memenuhi syarat dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Butir Kegiatan

a. Rincian Kegiatan tugas penyuluh agama terampil:

1) Penyuluh agama pelaksana (1) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluh dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,020 (2) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,014 (3) Melaksanakan bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil memperoleh angka kredit 0,018 (4) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain memperoleh angka kredit 0,008 (5) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,008 (6) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,004 (7) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,006 (8) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,004

2) Penyuluh agama pelaksana lanjutan (1) Mengumpulkan data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,09 (2) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,06 (3) Mengumpulkan bahan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,045 (4) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,05 (5) Menyusun konsep materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk poster memperoleh angka kredit 0,025 (6) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,035 (7) Melaksanakan Bimbingan penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain memperoleh angka kredit 0,02

13

(8) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,02 (9) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,01 (10) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,015 (11) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,01

3) Penyuluh agama penyelia (1) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,12 (2) Mengidentifikasi kebutuhan sasaran memperoleh angka kredit 0,07 (3) Menyusun konsep program memperoleh angka kredit 0,09 (4) Membahas konsep program sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,06 (5) Merumuskan program kerja memperoleh angka kredit 0,06 (6) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,10 (7) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan memperoleh angka kredit 0,07 (8) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain memperoleh angka kredit 0,04 (9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,04 (10) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,02 (11) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,03 (12) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,020 (13) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kredit 0,18 (14) Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,15

b. Rincian kegiatan penyuluh agama ahli meliputi :

1) Penyuluh agama pertama

(1) Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,04

(2) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,06 (3) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah

memperoleh angka kredit 0,05

14

(4) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji 0,03 angka kredit

(5) Merumuskan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(6) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan memperoleh angka kredit 0,035

(7) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus memperoleh angka kredit 0,03

(8) Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(9) Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,03

(10) Mengumpulkan data pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,02

(12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan memperoleh angka kredit 0,01

(13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok memperoleh angka kredit 0,015

(14) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,01

(15) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,035

(16) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis

Bimbingan / penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,03

(17) Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(18) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan Bimbingan / penyuluhan yang bersifat

penyempurnaan memperoleh angka kredit 0,36

2) Penyuluh agama muda

(1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,08

(2) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,06

15

(3) Menyusun rencana kerja tahunan memperoleh angka kredit 0,09 (4) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,12 (5) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas memperoleh angka

kredit 0,06

(6) Menyusun desain materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(7) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,10

(8) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk leaflet


(9) Menyusun konsep tertulis materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk slide memperoleh angka kredit 0,05

(10) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk booklet memperoleh angka kredit 0,09

(11) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset memperoleh angka kredit 0,05

(12) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk

rekaman video / film memperoleh angka kredit 0,08

(13) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,06

(14) Merumuskan materi Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,06

(15) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda memperoleh angka kredit 0,08

(16) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada

kelompok LPM memperoleh angka kredit 0,06

(17) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui radio memperoleh angka kredit 0,04

(18) Melaksanakan bimbingan atau penyuluha melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara memperoleh angka kredit 0,04

(19) Mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,18

(20) Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(21) Merumuskan hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

16




(25) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok memperoleh angka kredit 0,02

(26) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman Bimbingan/ penyuluhan memperoleh angka kredit 0,18

(27) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman Bimbingan / penyuluhan memperoleh angka kredit 0,15

(28) Menyusun konsep pedoman Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,36

(29) Mendiskusikan konsep pedoman Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,06 angka kredit

(30) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Bimbingan/penyuluhan sebagai pembahas memperoleh angka kredit

0,06

(31) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat penyempurnaan


(32) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pemgembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat

pembaharuan memperoleh angka kredit 1,08

(33) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode Bimbingan/penyuluhan yang bersifat


(34) Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode Bimbingan/penyuluhan yang bersifat


3) Penyuluh agama madya

(1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran memperoleh angka kredit 0,12

(2) Menyusun rencana kerja lima tahunan memperoleh angka kredit 0,21 (3) Menyusun rencana kerja operasional memperoleh angka kredit 0,18

17

(4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(5) Menyusun konsep materi Bimbingan/penyuluhan dalam bentuk naskah memperoleh angka kredit 0,15

(6) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai penyaji memperoleh angka kredit 0,09

(7) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai pembahas memperoleh angka kredit 0,09

(8) Mendiskusikan konsep materi Bimbingan/penyuluhan sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(9) Merumuskan metode Bimbingan/penyuluhan memperoleh angka kredit 0,09

(10) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendekia memperoleh angka kredit 0,09

(11) Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan melalui media televisi memperoleh angka kredit 0,09




(15) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok 0,03 angka kredit

(16) Mendiskusikan konsep pedoman Bimbingan/penyuluhan sebagai

pembahas memperoleh angka kredit 0,09

(17) Mendiskusikan pedoman Bimbingan/penyuluhan sebagai narasumber memperoleh angka kredit 0,09

(18) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunul (teknis bimbingan atau penyuluhan) sebagai narasumber memperoleh angka

kredit 0,09

(19) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat


(20) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat pembaharuan


18

(21) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pemgembangan Bimbingan/penyuluhan yang bersifat


(22) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode Bimbingan/ penyuluhan yang bersifat penyempurnaan memperoleh angka kredit

0,81

(23) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode Bimbingan/penyuluhan yang bersifat penyempurnaan


(24) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode Bimbingan/ penyuluhan yang bersifat pembaharuan memperoleh angka kredit 1,20

(25) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode Bimbingan/penyuluhan yang bersifat pembaharuan


(26) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan Bimbingan/penyuluhan yang bersumber dari Kitab Suci memperoleh angka kredit 3,51

(27) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan Bimbingan / penyuluhan yang bersumber dari Ajaran Gereja/dogma memperoleh angka kredit 2,49

3. Bimbingan / penyuluhan agama dan pembangunan

a. Melakukan identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran meliputi :

1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok

sasaran. Yang dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan membuat formulir-

formulir, blanko-blanko isian, daftar pertanyaan clan lain-lain yang dapat

digunakan sebagai alat untuk menghimpun data potensi wilayah/kelompok

sasaran yang meliputi data umum wilayah (keadaan alam, penduduk, prasarana

dan sarana umum, sarana pendidikan, sarana peribadatan, lapangan kerja,

sosial, politik dan lain-lain), data khusus kegiatan keagamaan dan

pembangunan.

Dengan instrumen tersebut dapat dihimpun berbagai data dan informasi, untuk

memperoleh gambaran masalah yang dihadapi masyarakat. Seluruh masalah

yang dihimpun dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan program bagi

penyuluhan agama dan pembangunan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh

masing-masing penyuluh agama secara perorangan atau tim, dengan surat tugas

Kepala Bidang / Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat dan setiap konsep

instrumen disahkan melalui proses diskusi antar penyuluh agama dalam suatu

wilayah.

19

2) Mengumpulkan data tentang potensi wilayah/ kelompok sasaran yang

dimaksud kegiatan tersebut adalah kegiatan menghimpun atau mengumpulkan

data oleh penyuluh agama dengan menggunakan instrumen pengumpulan data

yang sudah disiapkan.

3) Mengolah data potensi wilayah/kelompok sasaran. Yang dimaksud kegiatan

tersebut adalah kegiatan menggabungkan, mengelompokkan atau memilah-

milah data hasil kegiatan baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis,

sehingga tergambar tentang potensi dan kelemahan serta masalah-masalah

dalam suatu wilayah atau kelompok sasaran untuk menjadi bahan dalam

penyusunan program penyuluhan agama.

4) Menganalisis data adalah kegiatan menganalisis berbagai data atau informasi

hasil kegiatan pengolahan data sehingga dapat disimpulkan masalah-masalah

pokok dan strategis yang dihadapi masyarakat untuk menjadi dasar dalam

penyusunan program. Hasil analisis data yang dibuat oleh seorang penyuluh

agama dibahas melalui proses diskusi antar penyuluh agama dalam suatu

wilayah dengan menghadirkan beberapa narasumber yang dianggap perlu.

5) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. Yaitu kegiatan

membuat rangkuman data yang disimpulkan sehingga tergambar dalam bentuk

statistik data yang sistematis, lengkap, terpadu, dan dibuat secara bertingkat

mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat

nasional.

b. Menyusun Rencana Kerja

1) Lima tahunan

Adalah penyusunan rencana kerja dalam jangka waktu lima tahun, berupa

pokok-pokok program yang perlu dilakukan oleh seorang penyuluh agama

dengan sistematika:

a) Pendahuluan

b) Gambaran data dan permasalahan

c) Pokok-pokok program

d) Kesimpulan dan saran

2) Tahunan

Adalah kegiatan penyusunan rencana kerja yang diperlukan atau diprioritaskan

untuk jangka / kurun waktu satu tahun, dan diambil kegiatan pokoknya dari

rencana lima tahunan lalu dijabarkan langkah-langkah sesuai dengan butir

kegiatan yang telah ditetapkan.

20

3) Rencana Operasional

Adalah kegiatan menyusun Term Of Refence (TOR) yang bersifat penjabaran

setiap kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan sehingga tergambar

secara jelas tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan pokok-pokok materi serta

teknis pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan

pembangunan yang akan dilakukan untuk suatu kelompok sasaran/binaan yang

ada.

c. Menyusun Program Kerja

1) Identifikasi Kebutuhan Sasaran

Adalah kegiatan mendiskusikan / membahas dengan kelompok atau sasaran

tentang Term Of Refence (TOR)

2) Menyusun Konsep Program

Adalah kegiatan penyusunan konsep dan program berdasarkan masukan dari

kelompok sasaran/binaan. Konsep desain program bimbingan / penyuluhan

agama dan pembangunan meliputi rincian materi, teknik atau metode

penyuluhan serta jadwal dan peserta yang dijadikan sasaran penyuluhan.

3) Membahas Konsep Program sebagai :

a) Penyaji

Adalah kegiatan penyuluh agama sebagai penyampai atau pembawa

makalah / konsep dan memberi jawaban / penjelasan atas makalah / konsep

dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah

untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh

masing-masing penyuluh agama.

b) Pembahas

Adalah kegiatan penyuluh agama sebagai pengkaji, pengoreksi dan

memberikan pertanyaan serta saran-saran atas makalah / konsep yang

disampaikan oleh penyaji dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh

agama dalam suatu wilayah untuk membahas konsep rencana atau program

kerja yang telah disusun oleh masing-masing penyuluh agama.

c) Narasumber

Adalah kegiatan penyuluh agama pemberi informasi, jawaban-jawaban,

penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh penyaji / pembahas

dalam diskusi yang diadakan oleh penyuluh agama dalam suatu wilayah

untuk membahas konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh

masing-masing penyuluh agama. Narasumber dapat juga diminta dari tenaga

ahli di luar penyuluh agama.

21

4) Merumuskan Program Kerja

Adalah kegiatan penyempurnaan konsep program kerja berdasarkan hasil

pembahasan dalam diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam suatu

wilayah baik secara perorangan maupun dalam bentuk tim.

d. Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan

Menyusun desain materi Bimbingan / penyuluhan adalah kegiatan penyusunan

kurikulum dan garis materi program Bimbingan / penyuluhan yang merupakan

rincian dari pokok-pokok materi kurikulum yang terdapat dalam kerangka materi

program yang telah ada.

1) Mengumpulkan bahan materi Bimbingan / penyuluhan adalah kegiatan

menghimpun dan mempelajari bahan-bahan Bimbingan / penyuluhan dari

Kitab Suci, dogma, tradisi gereja dan kebijakan pemerintah untuk melengkapi

penyusunan desain materi (hasil / bukti fisik dapat berupa resume)

2) Menyusun konsep materi Bimbingan / penyuluhan dalam bentuk :

a) Tertulis

b) Naskah

Adalah kegiatan penyusunan materi tertulis berdasarkan desain materi dan

bahan yang berhasil dihimpun sebagai sistematika tertentu yang dibuat

dalam bentuk naskah ketikan 1,5 spasi.

c) Brosur (Leaflet)

Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk

lembaran berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil dihimpun.

d) Slide

Adalah kegiatan penyusunan materi tertulis / grafik / gambar yang

dituangkan dalam bentuk presentasi yang dapat ditayangkan melalui

overhead / slide proyektor berdasarkan desain materi dan bahan yang

berhasil dihimpun.

e) Poster

Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk poster

atau spanduk berdasarkan desain materi dan bahan yang berhasil

dihimpun.

f) Buklet (Booklet)

Adalah kegiatan penyusunan materi singkat / padat dalam bentuk buku

tipis / buku kecil berdasarkan desain materi bahan yang berhasil dihimpun

dan sudah pernah dipublikasikan.

22

g) Rekaman

(1) Kaset/ CD

Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam rekaman

kaset dengan durasi waktu pemutaran minimal 30 menit dan pernah

disiarkan melalui radio atau dipasarkan secara umum.

(2) Video / film

Adalah kegiatan penyusunan materi yang dituangkan dalam bentuk

rekaman video / film dengan durasi waktu pemutaran minimal 30

menit dan pernah disiarkan melalui media elektronik dan dipasarkan

secara umum.

(3) Media online

Adalah materi penyuluhan yang akan diunggah ke media online.

3) Mendiskusikan konsep materi bimbingan / penyuluhan sebagai :

a) Penyaji

Adalah kegiatan dalam suatu diskusi / pertemuan untuk membahas konsep

materi bimbingan di mana penyuluh agama bertindak sebagai penyampai

atau pembawa makalah / konsep dan memberi jawaban / penjelasan atas

makalah / konsep yang disampaikan.

b) Pembahas

Adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan pertanyaan serta

saran-saran atas makalah / konsep yang disampaikan oleh penyaji dalam

diskusi / pertemuan untuk membahas konsep / materi bimbingan.

c) Narasumber

Adalah kegiatan pemberi informasi, jawaban-jawaban, penjelasan, jalan

tengah yang tidak dapat dilakukan oleh penyaji / pembahas dalam diskusi

untuk membahas konsep / materi bimbingan.

4) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan

Adalah kegiatan merumuskan penyempurnaan konsep materi Bimbingan /

penyuluhan dengan menampung saran perbaikan yang telah disampaikan oleh

pembahas, nara sumber dan peserta diskusi.

23

e. Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

1) Melaksanakan Bimbingan / penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok

sasaran.

a) Masyarakat umum

(1) Masyarakat pedesaan

Bimbingan penyuluhan bagi masyarakat pedesaan adalah kegiatan

pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan dalam suatu

pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok

masyarakat umum yang berada di pedesaan.

(2) Masyarakat perkotaan Bimbingan / penyuluhan kepada masyarakat perkotaan adalah

kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam

suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok

masyarakat umum yang berada di perkotaan.

b) Masyarakat khusus

(1) Kelompok cendekia Bimbingan / penyuluhan kepada masyarakat cendekia adalah kegiatan

pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu

pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok

masyarakat yang mempunyai spesialisasi yaitu cendikiawan.

(2) Kelompok karyawan muda Bimbingan / penyuluhan kepada generasi muda karyawan adalah

kegiatan kelompok pegawai / karyawan pelaksanaan bimbingan /

penyuluhan yang dilakukan dalam suatu pertemuan tatap muka antara

penyuluh agama dengan kelompok masyarakat yang mempunyai

spesialisasi seperti Kelompok Karyawan Muda Katolik (KKMK).

(3) Kelompok generasi muda Bimbingan / penyuluhan kepada generasi muda dalam masyarakat

adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan

dalam suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan

kelompok / sasaran khusus generasi muda antara lain Muda-mudi

Katolik (Mudika), Perhimpunan Mahasiswa Katolik (PMKRI), dan

sebagainya.

(4) Kelompok Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) Bimbingan/penyuluhan kepada lembaga pendidikan masyarakat

adalah kegiatan pelaksanaan bimbingan / penyuluhan yang dilakukan

dalam suatu pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan

24

kelompok / sasaran lembaga pendidikan masyarakat seperti sekolah

minggu Katolik, peserta komuni pertama, peserta baptisan anak-anak,

dan lain-lain.

(5) Kelompok Terpencil Bimbingan / penyuluhan kepada kelompok terpencil adalah kegiatan

pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan dalam suatu

pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok /

sasaran masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan

masyarakat suku terasing.

(6) Kelompok Khusus Bimbingan / penyuluhan kepada binaan khusus adalah kegiatan

pelaksanaan Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan dalam suatu

pertemuan tatap muka antara penyuluh agama dengan kelompok /

sasaran masyarakat yang mempunyai kekhususan dalam kehidupan

antara lain masyarakat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP), panti

rehabilitasi, WTS, Rumah Sakit, panti asuhan, dan lain-lain.

2) Melaksanakan Bimbingan / penyuluhan melalui media

a) Radio

Bimbingan / penyuluhan melalui radio adalah kegiatan pelaksanaan

Bimbingan / penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan

alat atau media radio, baik radio swasta maupun RRI di mana penyuluh

agama yang bersangkutan menyampaikan siaran langsung atau pemutaran /

rekaman kaset (tidak langsung).

b) Televisi

Bimbingan / penyuluhan melalui televisi adalah kegiatan pelaksanaan

bimbingan penyuluhan secara lisan yang dilakukan dengan menggunakan

alat atau media televisi baik secara langsung atau pemutaran rekaman (tidak

langsung).

c) Media online

Bimbingan / penyuluhan melalui website adalah merumuskan bahan

bimbingan dan penyuluhan melalui website resmi misalnya:

www.hidupkatolik.com www.sesawi.com [email protected] dan

lainnya.

d) Pentas pertunjukan

1) Pemain

Bimbingan/penyuluhan melalui pentas pertunjukan adalah kegiatan

Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan

25

gerakan yang dilakukan dalam suatu pertunjukan dimana penyuluh

agama bertindak sebagai salah satu pemain / pemegang peran.

2) Sutradara

Bimbingan / penyuluhan melalui pertunjukan adalah kegiatan

Bimbingan / penyuluhan yang dilakukan secara lisan ataupun dengan

gerakan yang dilakukan dalam suatu pertunjukan dimana penyuluh

agama bertindak sebagai sutradara.

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan / penyuluhan.

1) Pemantauan

Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir,

blanko dan lain-lain yang dikaitkan dengan teknis pelaksanaan pemantauan

kegiatan untuk mengetahui kemajuan, hambatan dan hasil-hasil konkrit setiap

kegiatan bimbingan / penyuluhan.

2) Evaluasi

Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan instrumen berupa formulir,

blanko yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam

pelaksanaan evaluasi tentang keberhasilan, kegagalan dalam suatu kegiatan

dan sebab-sebabnya.

3) Mengumpulkan data

Adalah kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Bimbingan / penyuluhan agama dengan menggunakan formulir hasil

pelaksnaan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

4) Mengolah dan menganalisis data adalah kegiatan pengolahan dan

menganalisis hasil kerja butir kegiatan nomor 2.

5) Merumuskan hasil

a)Pemantauan

Adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil pemantauan serta langkah

tindak lanjut yang harus dilakukan untuk peningkatan kegiatan

penyuluhan.

b) Evaluasi

Adalah kegiatan penyusunan rumusan hasil evaluasi (dari hasil olahan

dan analisa data evaluasi) serta langkah tindak lanjut yang harus

dilakukan untuk peningkatan berbagai penyuluhan.

26

g. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan Bimbingan/penyuluhan

Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan kegiatan dan bimbingan /

penyuluhan yang telah dilakukan oleh seorang penyuluh agama dalam 1 minggu

yang meliputi : hari, tanggal, waktu, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi

kelompok, jumlah sasaran, materi pembinaan yang disampaikan serta hasil-

hasilnya.

h. Pelayanan konsultasi agama atau pembangunan

1) Melaksanakan konsultasi secara :

a) Perorangan

Adalah kegiatan pemberian informasi, penjelasan, jalan keluar

pemecahan terhadap suatu persoalan yang dihadapi perorangan antara

lain konsultasi perorangan yang dilakukan pada P4S.

b) Kelompok

Adalah kegiatan pemberian informasi, penjelasan dan jalan keluarnya

terhadap suatu persoalan kepada kelompok-kelompok masyarakat /

sasaran penyuluhan.

2) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan kelompok

Adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

bimbingan / penyuluhan yang melalui proses konsultasi meliputi : jumlah

sasaran / jumlah peserta, frekuensi, masalah yang dipecahkan, langkah

pemecahan yang disampaikan serta hasil-hasilnya.

3) Pengembangan bimbingan atau penyuluhan

Penyusunan pedoman bimbingan atau petunjuk pelaksanaan

a) Menyusun pedoman Bimbingan / penyuluhan agama (1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan

(a) Mengumpulkan bahan

Adalah kegiatan pengumpulan bahan Bimbingan / penyuluhan

berupa membuat resume terhadap peraturan perundang-undangan

yang ada, naskah / buku / pedoman / juklak kebijakan pemerintah,

atau hasil konsultasi dengan pejabat terkait dan lain-lain.

(b) Mengolah dan menganalisis data

Adalah kegiatan membuat telaahan, memilah, memilih,

menyimpulkan dan menginventarisir bahan yang dapat

27

dipergunakan untuk penyusunan / penyempurnaan pedoman /

juklak penyuluhan. (2) Menyusun pedoman bimbingan / penyuluhan (a) Menyusun konsep pedoman adalah kegiatan penyusunan penyempurnaan pedoman dengan menggunakan bahan dari hasil

kerja. (b) Mendiskusikan konsep pedoman 1) Sebagai penyaji

Adalah kegiatan dalam suatu diskusi / pertemuan untuk

membahas konsep materi bimbingan di mana penu\yuluh

agama bertindak sebagai penyampai atau pembawa makalah /

konsep dan pemberi jawaban / penjelasan atas makalah /

konsep yang disampaikan.

2) Sebagai pembahas

Adalah kegiatan pengkaji, mengoreksi, dan memberikan

pertanyaan serta saran-saran atas makalah / konsep yang

disampaikan oleh penyaji dalam diskusi / pertemuan untuk

membahas konsep / materi bimbingan.

3) Sebagai narasumber

Adalah kegiatan pemberi informasi, jawaban-jawaban,

penjelasan, jalan tengah yang tidak dapat dilakukan oleh

penyaji / pembahas dalam diskusi yang diadakan oleh

penyuluh agama dalam suatu wilayah untuk membahas

konsep rencana atau program kerja yang telah disusun oleh

masing-masing penyuluh agama. (c) Merumuskan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan Adalah kegiatan merumuskan penyempurnaan konsep materi

Bimbingan / penyuluhan dengan menampung saran perbaikan

yang telah disampaikan oleh pembahas, nara sumber dan peserta

diskusi.

(3) Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan

(a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis :

1) Mempersiapkan bahan untuk penyusunan juklak, juknis

penyuluhan

2) Mengolah dan menganalisis data

28

(b) Mendiskusikan konsep pelaksanaan / petunjuk teknis penyuluhan

1) Sebagai penyaji

2) Sebagai pembahas

3) Sebagai nara sumber

(c) Merumuskan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan

atau penyuluhan (4) Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan

(a) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan /

penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.

Menyusun kerangka acuan

Adalah kegiatan penyusunan kajian proposal penyempurnaan

terhadap berbagai kebijakan di bidang pengembangan

penyuluhan agama dalam rangka pembinaan kehidupan dan

pembangunan.

Menyiapkan dan mengolah bahan data/informasi

Adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun data /

informasi untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan kajian

penyempurnaan terhadap kebijakan pengembangan

penyuluhan dan pembinaan kehidupan beragama dan

pembangunan.

Menganalisis data dan informasi serta merumuskan kajian

arah kebijaksanaan.

Adalah kegiatan menganalisis data dan informasi untuk

merumuskan konsep pengembangan/ penyempurnaan

terhadap kebijaksanaan pengembangan penyuluhan dan

pembinaan kehidupan beragama dan pembangunan.

(b) Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan/

penyuluhan yang bersifat pembaharuan


Menyiapkan dan mengolah bahan / data / informasi

Menganalisis data, informasi dan merumuskan kajian arah

kebijakan (5) Pengembangan metode bimbingan / penyuluhan agama (a) Merumuskan pengembangan metode bimbingan / penyuluhan

agama yang bersifat penyempurnaan


29

Menyiapkan dan mengolah bahan data / informasi

Menganalisis data / informasi dan merumuskan

pengembangan metode bimbingan / penyuluhan

(b) Merumuskan pengembangan metode bimbingan/ penyuluhan

agama yang bersifat pembaharuan


Menyiapkan dan mengolah bahan data / informasi

Menganalisis data dan informasi serta merumuskan

konsep metode bimbingan / penyuluhan agama.

(c) Pengembangan materi bimbingan atau penyuluhan

Menyusun tafsir tematis sebagai bahan penyuluhan yang

bersumber dari :

Kitab Suci

Adalah kegiatan penelaahan suatu permasalahan yang

hangat terjadi dalam masyarakat, misalnya : Penghargaan

atas harkat kemanusiaan dalam kehidupan plural atau

tema-tema lain yang diperlukan untuk bahan bimbingan dan

penyuluhan dengan menggunakan referensi.

Ajaran Gereja/ Dogma


hangat terjadi dalam masyarakat, misalnya Penghargaan



penyuluhan dengan menggunakan referensi dari Ajaran

Gereja .

Tradisi Gereja


hangat terjadi dalam masyarakat, misalnya : Penghargaan



penyuluhan dengan menggunakan referensi dari tradisi

Gereja Katolik.

B. Pengembangan Profesi Dan Unsur Kegiatannya (Semua Jenjang Jabatan) 1. Membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama :

a. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang agama

yang dipublikasikan dalam bentuk :

30

1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional memperoleh angka kredit

12,5. Hasil penelitian disebarluaskan kepada penyuluh agama seluruh Indonesia

atau untuk umum.

2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang memperoleh angka kredit

Seperti jurnal agama, buletin atau yang sejenisnya yang beredar / diterbitkan oleh

unit kerja atau Kementerian Agama.

b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang

keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan

instansi yang bersangkutan dalam bentuk :

1) Buku, memperoleh angka kredit 8

2) Makalah, memperoleh angka kredit 4

c. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang

keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan

instansi yang bersangkutan dalam bentuk :

1) Buku, memperoleh angka kredit 7,5

2) Makalah, memperoleh angka kredit 3,5

d. Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media

massa 2 angka kredit, misalnya : tulisan-tulisan / bahasan mengenai suatu keadaan /

kejadian dipandang dari sudut agama berdasarkan Kitab Suci, dogma, atau tradisi

resmi yang berlaku di lingkungan Gereja Katolik.

e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau alasan ilmiah di bidang

keagamaan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk naskah 2,5 angka kredit,

misalnya :

1) Sebagai narasumber pada suatu seminar atau lokakarya

2) Sebagai anggota kelompok kerja dalam suatu lokakarya

3) Merancang kegiatan keagamaan bagi institusi-institusi agama (sekolah, gereja,

dll). Misalnya setiap melakukan kegiatan seperti di atas dapat dianggap sebagai

tambahan angka kredit untuk pengembangan profesi.

2. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama :

a. Terjemahan/saduran di bidang penyuluh agama yang dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional 7 angka

kredit

2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang 3 angka kredit

b. Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan

1) Dalam bentuk buku, memperoleh angka kredit 3

2) Dalam bentuk makalah, memperoleh angka kredit 1,5

31

Mengalih bahasa : menerjemahkan buku/karya-karya ilmiah lainnya

yang berbahasa asing ke dalam bahasa

Indonesia.

Menyadur : pembahasan/penelaahan buku atau karya ilmiah

dengan lebih mendalam atau lebih luas dengan

mengikutsertakan penilaian ataupun pendapat

pribadi.

Membuat resensi : Meringkas isi buku maupun karya ilmiah

sehingga lebih mudah untuk dipahami.

c. Membimbing penyuluh agama yang berada di bawah jenjang jabatannya 0,02 angka

kredit. Dapat berupa :

1) Berbagi pengalaman

2) Membantu dalam pembuatan rencana kerja

3) Memberikan referensi-referensi yang dimiliki

4) Mensosialisasikan penemuan ataupun peraturan baru

5) Membimbing dalam pemahaman substansi tugas dll.

C. Unsur Penunjang Tugas Penyuluh Agama Penunjang tugas penyuluhan agama

1. Mengajar atau melatih pegawai selama 2 jam pelajaran dengan angka kredit 0,04

misalnya :

a. Menjadi tenaga pengajar pada Diklat Prajabatan atau pendidikan dan

pelatihan pimpinan (Diklatpim)

b. Mengajar pada diklat di tempat kerja (DDTK)

c. Menjadi narasumber pada diklat-diklat / pengembangan pegawai

2. Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional / nasional :

a. Menjadi pemrasaran, memperoleh angka kredit 3

b. Menjadi moderator / pembahas / narasumber, memperoleh angka kredit 2

c. Menjadi peserta, memperoleh angka kredit 1

3. Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional, seperti pengurus

KWI, memperoleh angka kredit 1

4. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional penyuluh agama secara, memperoleh

angka kredit aktif 0,5 per tahun.

5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat misalnya menjadi pengurus aktif dalam

organisasi sosial kemasyarakatan, memperoleh angka kredit 1 angka kredit per tahun.

32

6. Menciptakan karya seni gerejani misalnya lagu gereja, lukisan gereja, dll yang diakui

oleh otoritas yang berwenang.

a. Perorangan, memperoleh angka kredit 5

b. Kelompok

1) Ketua, memperoleh angka kredit 3

2) Anggota, memperoleh angka kredit 2

7. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan :

a. Tingkat nasional/ internasional


2) Anggota, memperoleh angka kredit 2

Contoh : menjadi tim panitia Forum of Asian Bishop Conference (FABC)

b. Tingkat propinsi


2) Anggota, memperoleh angka kredit 0,5

Contoh : Peserta pertemuan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia

(SAGKI)

8. Memperoleh penghargaan / tanda jasa :

a. Penghargaan tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerjanya

1) Tingkat internasional / nasional, memperoleh angka kredit 3

Tanda jasa sebagai nara sumber dalam forum internasional

2) Tingkat provinsi, memperoleh angka kredit 2,5

3) Tingkat kabupaten / kota, memperoleh angka kredit 2

b. Gelar kehormatan akademis, memperoleh angka kredit 15

9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Doktor, memperoleh angka kredit 15

b. Pasca Sarjana (S-2), memperoleh angka kredit 10

c. Sarjana, memperoleh angka kredit 5

D. Teknis Pelaksanaan 1. Tugas pokok jabatan fungsional penyuluh agama adalah melakukan dan

mengembangkan kegiatan Bimbingan / penyuluhan agama dan pembangunan melalui

bahasa agama. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya tersebut, seorang penyuluh

agama harus mengembangkan kerja sama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan

penyuluh agama lainnya (baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama

honorer) dengan jabatan fungsional penyuluh lainnya (penyuluh keluarga berencana,

penyuluh pertanian, juru penerang, juga dengan tokoh agama/pimpinan lembaga

33

Dewan Parok /Katekis yang ada di wilayahnya serta dengan aparat tokoh masyarakat

dan lain-lain yang ada dalam masyarakat.

2. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka disusun rincian tugas pejabat fungsional

penyuluh agama yang terdiri dari 2 jenis yaitu rincian kegiatan penyuluh agama trampil

dan kegiatan penyuluh agama ahli, dari segi aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu: unsur,

sub unsur dan butir kegiatan.

3. Pada tingkat unsur, sub unsur, dan butir kegiatan untuk setiap penyuluh agama pada

prinsipnya sama, namun pada tingkat butir kegiatan setiap penyuluh agama ada yang

sama dan ada yang berbeda sesuai dengan jenjang kepangkatan/jabatan yang

dimilikinya di mana penyuluh agama yang memiliki pangkat / jabatan yang lebih tinggi

memperoleh kegiatan dan jenis kegiatan yang sifatnya serta tingkat analisis yang lebih

berat.

4. Pelaksanaan butir kegiatan antara penyuluh agama yang satu dengan yang lainnya

saling berkait yakni hasil kerja seorang penyuluh agama yang berada dalam suatu

jenjang jabatan tertentu dimanfaatkan oleh seorang penyuluh agama yang berada dalam

suatu jenjang jabatan yang lainnya untuk memperoleh bahan dimaksud, maka peranan

sekretariat kelompok kerja penyuluh agama dan sekretariat tim penilai sangat

menentukan.

5. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan rincian kegiatan yang telah ditetapkan

penyuluh agama yang berada pada setiap tingkat (kabupaten/kota/atau propinsi atau

nasional) merumuskan terlebih dahulu secara bersama-sama tentang :

a. Bagaimana proses yang harus dilakukan untuk setiap rencana kegiatan

b. Apa kriteria hasil yang harus / akan dicapai

c. Bagaimana instrumen dan bukti fisik yang akan digunakan

6. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dilakukan oleh

suatu tim yang terdiri dari beberapa orang dan selanjutnya dibahas dan disempurnakan

bersama melalui forum diskusi untuk disepakati dan dijadikan standar oleh tim penilai

angka kredit dan para penyuluh agama dalam melaksanakan tugas.

7. Untuk merumuskan proses dimaksud pimpinan satuan organisasi selaku pembina

jabatan fungsional penyuluh agama pada tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional atau

dengan prakarsa para penyuluh agama yang bersangkutan melalui wadah kelompok

kerja penyuluh agama yang ada mengusulkan unuk menugaskan seorang atau beberapa

orang penyuluh agama yang berada di wilayahnya untuk menyusun konsep (bila belum

ada) atau melakukan evaluasi dan penyempurnaan / pengembangan instrumen dan

teknis pelaksanaan butir kegiatan, untuk selanjutnya konsep tersebut dibahas dan

disepakati bersama dan dijadikan acuan seluruh penyuluh agama dan tim penilai dalam

melaksanakan tugasnya.

34

8. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat penyuluh agama trampil atau penyuluh

agama ahli yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan, maka penyuluh agama trampil atau penyuluh

agama ahli lainnya yang pangkat/jabatannya lebih tinggi satu tingkat di atas atau lebih

rendah di bawah jenjang jabatan penyuluh agama yang memiliki tugas tersebut dapat

melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasandari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan dan penilaian angka kredit diatur sebagai berikut :

a. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di atas jenjang

jabatannya, angka kredit dilakukan, diperoleh, disetujui 80% dari angka kredit di

setiap butir kegiatan yang dilakukan.

b. Penyuluh agama yang melaksanakan tugas penyuluh agama di bawah jenjang

jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit

setiap butir kegiatan yang dilakukan.

c. Proses penugasan tersebut dapat juga berlaku lintas wilayah/sasaran binaan.

9. Dalam rangka memacu prestasi kerja, maka setiap penyuluh agama untuk keperluan

pengembangan karir jabatan dan kepangkatannya harus menyusun rencana kerja sesuai

rincian tugas masing-masing untuk memperoleh angka kredit minimal yang telah

ditetapkan dengan menggunakan formulir.

35

BAB IV

JENJANG, JABATAN, DAN PANGKAT

A. Jabatan fungsional Penyuluh Agama Jabatan fungsional Penyuluh Agama terdiri atas penyuluh agama terampil dan penyuluh

agama ahli.

B. Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Agama sebagai berikut : 1. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :

a. Penyuluh Agama Pelaksana;

b. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan;

c. Penyuluh Agama Penyelia;

2. Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas :

a. Penyuluh Agama Pertama;

b. Penyuluh Agama Muda;

c. Penyuluh Agama Madya;

3. Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Terampil yaitu :

a. Penyuluh agama pelaksana, terdiri atas :

1) Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b

2) Pengatur, golongan ruang II/c

3) Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d

b. Penyuluh Agama Pelaksana lanjutan, terdiri atas :

1) Penata Muda, golongan ruang III/a

2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

c. Penyuluh Agama Penyelia, terdiri atas :

1) Penata, golongan ruang III/c

2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

4. Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Ahli yaitu :

a. Penyuluh agama pertama, terdiri atas :

1) Penata Muda, golongan ruang III/a

2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

b. Penyuluh agama muda, terdiri atas :

1) Penata, golongan ruang III/c

2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

c. Penyuluh Agama Madya, terdiri atas :

1) Pembina, golongan ruang IV/a

2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

36

C. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit a) Tim Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Katolik

Tim Pembina jabatan fungsional penyuluh agama berfungsi melakukan asistensi dan

evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pendelegasian jabatan

fungsional penyuluh agama pada satuan organisasi / instansi dan berkedudukan pada

Kementerian Agama Pusat.

b) Tim Penilai

a. Kedudukan, struktur dan personalia tim penilai

1) Kedudukan tim penilai

a) Tim penilai kabupaten / kota berkedudukan di Kantor Kementerian Agama

kabupaten / kota dan sekretariat tim berada pada urusan kepegawaian

b) Tim penilai provinsi berkedudukan di kantor wilayah Kementerian Agama

provinsi dan sekretariat tim berada pada Subbag kepegawaian

c) Tim penilai pusat berkedudukan pada Kementerian Agama pusat dan

sekretariat tim berada pada Biro kepegawaian

d) Tim penilai instansi berkedudukan pada instansi pemerintah tingkat

Kementerian / LPNK / pemda tingkat provinsi dan kabupaten / kota dan

sekretariat tim diatur sesuai struktur kepegawaian yang ada pada

Kementerian / LPNK / pemda yang bersangkutan.

2) Struktur dan personalia tim penilai

Struktur dan personalia tim penilai terdiri dari 7 (tujuh) orang atau lebih

dengan ketentuan jumlahnya harus ganjil dengan susunan :

a) Seorang ketua merangkap anggota

b) Seorang wakil ketua merangkap anggota

c) Seorang sekretaris merangkap anggota

d) 4 orang anggota atau lebih (disesuaikan dengan jumlah penyuluh agama

yang dinilai) dengan ratio 1 : 50, artinya bila terdapat kelipatan 50

penyuluh agama, anggota dapat lebih dari 4 orang.

e) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk

tim teknis yang terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai

Pegawai Negeri Sipil maupun pakar yang mempunyai keahlian dan

kemampuan teknis yang diperlukan dalam menilai berbagai jenis karya

ilmiah penyuluh agama.

f) Sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh sekretaris tim penilai terdiri

dari pegawai yang memiliki keterkaitan tugas dengan penilaian angka

kredit jabatan fungsional penyuluh agama.

37

3) Persyaratan personalia tim penilai

a) Persyaratan umum

(1) Pangkat ketua tim penilai serendah-rendahnya sama dengan

kepangkatan penyuluh agama yang dinilai

(2) Memiliki keahlian dan kemampuan serta memahami metode penilaian

prestasi kerja penyuluh agama

(3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat

diangkat sebagai tim penilai

b) Persyaratan khusus

(1) Ketua berasal dari pejabat struktural yang menangani tugas yang

terkait dengan pembinaan tugas penyuluh agama

(2) Wakil ketua berasal dari bagian yang menangani bidang tugas

fasilitatif di bidang kepegawaian atau pendidikan agama/ penerangan

agama

(3) Sekretaris tim berasal dari pejabat struktural yang menangani bidang

tugas kepegawaian

(4) Anggota berasal dari pejabat fungsional penyuluh agama dan Kepala

Seksi yang berhubungan dengan tugas bimbingan dan penyuluhan

agama serta pejabat struktural yang terkait dengan pelaksanaan tugas

penyuluh agama (pejabat fungsional penyuluh agama lebih banyak

dari pejabat struktural

4) Pengangkatan tim penilai

(1) Personalia tim penilai pusat diangkat dengan Surat Keputusan Menteri

Agama

(2) Personalia tim penilai dan sekretariat instansi diangkat dengan Surat

Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan

(3) Personalia tim penilai dan sekretariat provinsi diangkat dengan Surat

Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

(4) Personalia tim penilai kabupaten / kota ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

(5) Masa jabatan dan ketentuan pengangkatan tim penilai :

(1) Masa jabatan tim penilai dan sekretaris tim penilai adalah 5 (lima)

tahun.

(2) Sedangkan tim penilai instansi selama 2 (dua) masa jabatan berturut-

turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1

(satu) masa jabatan.

38

(3) Dalam hal anggota tim penilai dan sekretaris tim penilai yang ikut

dinilai, Ketua tim penilai dapat memberhentikan sementara anggota

tim penilai dan sekretaris tim penilai yang bersangkutan apabila tidak

melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5) Pemberhentian

Personalia tim diberhentikan dari jabatannya apabila :

a) Habis masa jabatannya

b) Dipindahkan ke jabatan lain yang tidak terkait dengan pejabat struktural.

c) Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

d) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

3. Tugas tim penilai

a. Tim penilai pusat, bertugas :

1) Melakukan penilaian atas usul penetapan angka kredit penyuluh ahli madya

golongan ruang pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c)

di lingkungan Kementerian Agama dan instansi lainnya.

2) Menyampaikan hasil sidang penetapan angka kredit penyuluh agama madya

kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

3) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh

agama.

b. Tim penilai instansi bertugas :

Melakukan penilaian atas usul penetapan angka kredit dari penyuluh agama

terampil pelaksana golongan ruang II/b sampai dengan penyuluh agama terampil

penyelia golongan ruang III/d dan dari penyuluh agama ahli pertama golongan

ruang III/a sampai dengan penyuluh agama ahli muda golongan ruang III/d di

lingkungan masing-masing.

c. Tim penilai provinsi bertugas :

1) Melakukan penilaian, usul dan menetapkan penetapan angka kredit penyuluh

agama mulai dari penyuluh agama pelaksana lanjutan golongan ruang Penata

Muda Tk. I (III/b) sampai dengan golongan ruang Penata Tk. I (III/d) yang

bertugas pada Kantor KementerianAgama dan Instansi tingkat

Kabupaten/Kota dalam provinsi.

2) Mengusulkan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang meliputi

penetapan angka kredit penyuluh agama terampil yang surat penugasannya

ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

39

3) Melakukan penilaian terhadap usul penyuluh agama terampil pelaksana

golongan ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) sampai dengan Pengatur Tk. I

(II/d) yang surat penugasannya ditandatangani oleh Kepala Kanwil

Kementerian Agama provinsi yang bersangkutan.

d. Tim penilai kabupaten/kota bertugas :

1) Melakukan penilaian atas usulan menetapkan penetapan angka kredit penyuluh

agama mulai dari penyuluh agama pelaksana golongan ruang Pengatur Muda

Tingkat I (II/b) sampai dengan golongan ruang Pengatur Tk. I (II/d).

2) Melakukan penilaian tahap awal usul penyuluh agama di lingkungannya mulai

dari penyuluh agama golongan ruang Penata Muda (III/a) sampai dengan

Penata Muda Tk. I (III/d).

3) Mengusulkan penetapan angka kredit bagi penyuluh agama di lingkungannya

kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit mulai dari

penyuluh agama penyelia golongan ruang Penata (III/c) serta golongan ruang

Penata Tk. I (III/d) yang bertugas pada Kantor Kementerian Agama dan

instansi tingkat kabupaten / kota dalam provinsi yang bersangkutan.

4. Rincian tugas

a. Tim penilai

1) Menghimpun data prestasi kerja penyuluh agama yang akan dinilai dan diberi

angka kredit berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang

berwenang.

2) Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi kerja penyuluh agama dan memberi

angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan.

3) Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom / lajur

yang sesuai dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit

untuk penyuluh agama terampil dan penyuluh agama ahli dalam juknis.

4) Menyampaikan surat keputusan penetapan angka kredit kepada pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit.

5) Melakukan pembinaan terhadap penyuluh agama yang tidak aktif

mengumpulkan angka kredit.

6) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila

ada penyuluh agama yang telah habis batas waktunya tapi belum memenuhi

angka kredit yang disyaratkan.

7) Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit.

8) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang.

40

b. Sekretaris tim penilai

Sekretaris tim penilai bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi usul

penetapan angka kredit untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai dan

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

1) Menerima, mengadministrasikan dan melakukan penelitian awal tentang

kelengkapan berkas setiap usul penetapan angka kredit,

2) Mengatur pembagian berkas usulan penetapan angka kredit penyuluh agama

kepada anggota tim penilai yang ditunjuk.

3) Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka

kredit dan menyiapkan undangan pelaksanaan sidang tim penilai.

4) Melayani keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugas dan kelengkapan

penyelenggaraan rapat tim penilai.

5) Mendokumentasikan hasil kerja tim penilai dan bukti prestasi kerja yang telah

dinilai.

6) Membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit penyuluh

agama yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan Pejabat yang

berwenang.

7) Menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit yang telah

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Fungsional

Penyuluh Agama dan Pejabat lain yang terkait.

8) Melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai

c. Tim teknis

1) Dalam hal ini terdapat prestasi kerja penyuluh agama yang dinilai memiliki

kekhususan, sehingga tim penilai tidak mampu menilai, maka pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis.

Dalam menilai karya ilmiah, namun Anggota Tim Penilai tidak ahli dalam

bidang tersebut, maka diperlukan Tim Penilai Teknis dapat menilai berbagai

jenis karya ilmiah,

2) Anggota Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan

sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang

mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.

3) Tugas Pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pertimbangan

kepada Ketua Tim Penilai dalam memberikan penilaian terhadap

kegiatan/prestasi yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan tanggung jawab dari Ketua Tim

Penilai.

41

5. Tata Cara Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

a. Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit

1) Usul Penetapan Angka Kredit dari setiap penyuluh agama dilakukan 2 (dua)

kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

2) Berkas usulan penetapan angka kredit disiapkan oleh Penyuluh Agama yang

bersangkutan, selanjutnya berkas yang telah siap yang disusun secara tertib

diajukan kepada atasan langsung (Pejabat Penilai SKP) penyuluh agama yang

bersangkutan. Kepala Bidang/Kepala Seksi/Pembimbing/Penyelenggara

Bimas memiliki tugas pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang

bersangkutan berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan, atau Subdit

Penyuluh Agama/ Urusan Agama dan Pendidikan Agama Katolik pada Ditjen

Bimas Katolik Kementerian Agama, atau Kepala Unit Kepegawaian pada

Instansi di luar Kementerian Agama.

3) Pejabat Penilai SKP penyuluh agama memeriksa kelengkapan dan kebenaran

berkas dan data usul Penetapan Angka Kredit tersebut kemudian membuat

surat pengantar usul kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka

kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Berkas Usul Penetapan Angka Kredit penyuluh agama yang menjadi

kewenangan Tim Penilai pada satuan organisasi yang bersangkutan

membuat surat pengantar usul ditandatangani pejabat yang berwenang.

b) Berkas usul penatapan Angka Kredit penyuluh agama yang menjadi

kewenangan Tim Penilai yang lebih tinggi/pejabat di luar satuan organisasi

yang bersangkutan surat pengantar usul ditandatangani oleh Pimpinan

Satuan Organisasi. Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi/Kabid/ Pembimas pada Kanwil/Kasi pada Kankemenag

yang membidangi bimbingan dan penyuluhan/ Direktur Urusan Agama/

Kepala Unit Kepegawaian Instansi yang bersangkutan kemudian dikirim

kepada Pejabat Penilai, dan ditembuskan kepada unit terkait yang dianggap

perlu.

c) Bukti fisik yang dikirim kepada Pejabat Penilai harus berupa berkas

kegiatan yang asli dan belum diberikan penilaian Angka Kredit sedangkan

tembusan tidak perlu dilampiri bukti fisik.

4) Berkas Usul Penetapan Angka Kredit terdiri dari :

a) Surat pengantar

b) Isian formulir Daftar Ususlan penetapan Angka Kredit (DUPAK) dalam

lampiran I (penyuluh agama terampil) dan lampiran II (penyuluh agama

42

ahli) dalam Juknis ini adalah angka kredit yang diberikan setiap unsur

kegiatan yaitu angka kredit maksimum yang terdapat dalam Surat

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/99

tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka Kreditnya

c) Isian formulir surat pernyataan melakukan kegiatan dan prestasi kerja

lampiran III dan lampiran IV.

d) Bukti fisik hasil kerja yang dapat diajukan kepada Tim Penilai adalah :

(1) Belum pernah diperhitungkan dalam penetapan angka kredit

(2) Salinan sah ijazah terakhir penyuluh agama yang belum pernah

diperhitungkan dalam penetapan angka kredit.

e) Kegiatan penyuluh agama yang dapat diberikan nilai/angka kredit adalah: (1) Yang dilakukan setelah masa penetapan angka kredit terakhir bagi penyuluh agama yang bersangkutan. (2) Memiliki bukti fisik menggunakan instrumen sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. (3) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pengembangan pada kelompok sasaran binaan yang telah ditetapkan. (4) Kegiatan penyuluh agama yang memberikan penyuluhan dan pengembangan yang tidak terkait dengan rencana dan dilakukan di

luar wilayah kerja, kelompok yang telah ditetapkan, dinilai sebagai

kegiatan penunjang dengan angka kredit sama dengan melakukan

kegiatan mengajar atau melatih. (5) Sekretaris Tim Penilai pada masing-masing tingkat (Pusat, Kanwil, Kankemenag) melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut.

Berkas yang belum lengkap atau belum benar dikembalikan kepada

penyuluh agama yang bersangkutan melalui pejabat pengusul untuk

diperbaiki sebagaimana mestinya. (6) Tim Penilai pada satuan organisasi belum terbentuk maka satuan organisasi yang bersangkutan dapat melimpahkan tugas kepada Tim

Penilai pada satuan organisasi setingkat lebih tinggi di atasnya. (7) Tim Penilai tidak dapat melakukan penilaian, SekretarisTim Penilai dapat mengatur penyerahan berkas usul penetapan Angka Kredit

tersebut kepada Tim Teknis yang ditunjuk melakukan

penelitian/penilaian. (8) Hasil penelitian berkas usul penyuluh agama dari Tim Penilai maupun Tim Teknis, dikumpulkan kembali oleh Sekretaris Tim Penilai.

43

(9) Sekretaris Tim Penilai mempersiapkan isian . (10) Bukti fisik yang telah dinilai diarsipkan dengan menggunakan pola penataan berkas sistem kearsipan dan digunakan sebagai bahan kerja

bagi penyuluh agama lainnya yang memerlukan bahan pembinaan

dalam rangka pelaksanaan tugas penyuluh agama yang bersangkutan.

b. Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Tata Cara Penilaian dan Pengambilan Keputusan dalam pemberian angka kredit

dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1) Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada anggota tim penilai dengan

menggunakan pola pembagian beban kerja untuk setiap anggota tim dengan 2

(dua) alternatif sebagai berikut :

a) Pendekatan keutuhan artinya seorang penilai menilai keseluruhan aspek

DUPAK seorang penyuluh agama dengan pola pembagian tugas yaitu

keseimbangan banyaknya usul yang diterima.

b) Pendekatan substansi bidang materi yang dinilai, artinya penilaian

diberikan secara spesialis untuk melakukan penilaian seseorang

berdasarkan aspek substansi yang meliputi : (1) Aspek kegiatan pendidikan dan latihan. (2) Aspek kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. (3) Aspek kegiatan pengembangan bimbingan atau penyuluh agama, pembangunan dan pengembangan profesi. (4) Aspek kegiatan penunjang

2) Setiap usul dinilai oleh 2 orang anggota, dengan menggunakan formulir yang

tersedia seperti contoh tersebut pada lampiran I untuk Penyuluh Agama

Terampil dan lampiran II untuk Penyuluh Agama Ahli.

a) Setiap anggota Tim Penilai melakukan penilaian setiap unsur kegiatan

berdasarkan berkas/bukti fisik.

b) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya

disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai.

c) Sekretaris Tim Penilai membuat rekapitulasi hasil penilaian untuk

disajikan dan menjadi bahan dalam rapat Tim Penilai.

d) Apabila Angka Kredit yang diberikan oleh dua orang penilai tidak

sama, maka pemberian angka kredit dilaksanakan dalam Sidang Tim

Penilai dengan mengkaji dan menelaah ulang bukti yang dinilai.

44

e) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan

secara aklamasi atau seti

pedoman petunjuk teknis penyuluh agama katolik final

Documents