7/25/2019 18 Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

1/2

(16)

PEMBANGUNAN KESEHATAN

DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menetapkan visi kesehatan par ipurna selaku panduan strategis untuk dij alankan secara

berkelanjutan. Mengalokasikan anggaran negara yang memadai untuk mendukung

pelayanan kesehatan berkuali tas sebagai bagian amat penti ng dari wujud kesejahteraan

sosial.

Allah Yang Mahakuasa memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di

muka bumi. Menjadi khalifah tentu membutuhkan stamina prima. Tak mungkin menjalankanfungsi khalifah secara optimal, jika ditopang tubuh yang renta dan sakit-sakitan. Tubuh yang

sehat dan kuat menjadi sarana penting untuk melaksanakan amanah besar tersebut.

Kesehatan tubuh tak bisa dicapai dalam waktu sekejap. Harus ada persiapan, sarana dan

usaha yang wajib dipenuhi. Ajaran Islam memberikan panduan paripurna untukmerencanakan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas bagi pembangunannegara. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga belum berdasarkan nilai relijius yang

paripurna. Sederet bukti menjadi catatan buruknya status kesehatan masyarakat yang

didominasi penyakit menular, kekurangan gizi, rendahnya daya jangkau pelayanankesehatan, dan tingginya angka kematian balita (mencapai 35 anak per 1000 kelahiran pada

tahun 2000). Belum lagi 1,7 juta anak balita mengalami gizi buruk, dan 10%-nya mengalami

gizi buruk berstatus berat. Pelayanan kesehatan hanya menjangkau 40% desa di seluruhIndonesia, dan fasilitas asuransi kesehatan cuma dinikmati 14% penduduk. Negeri ini juga

menjadi salah satu sarang penyebaran AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Kegagalan

pemberantasan tuberculosa dan malaria menambah daftar hitam, termasuk tingkat gangguan

mental 1014% dari total penduduk Indonesia.

Sebenarnya tidak terlalu sulit merunut penyebab gagalnya pembangunan bidang kesehatan.

Status kesehatan masyarakat rendah akibat tidak adanya sistem pembiayaan kesehatannasional, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan yang tidak efisien dan efektif.

Kebocoran anggaran kesehatan bukan rahasia lagi, apalagi kemauan politikpemerintah yang

sangat rendah. Akhirnya pelayanan kesehatan yang bermutu hanya dinikmati segelintir orangyang mampu, sementara mayoritas masyarakat merasakan pelayanan seadanya.

PK Sejahtera bersikap responsif terhadap permasalahan itu. Tidak ada pilihan lain, kesehatan

adalah modal utama bagi kekuatan bangsa. Bukan sehat yang setengah-setengah, melainkan

kesehatan paripurna. Artinya, keadaan tubuh, mental, moral, sosial dan spiritualmemungkinkan manusia hidup sejahtera untuk beribadah kepada Sang Khaliq.

Akan tetapi, menjadi sehat secara perorangan tidak sama dengan visi kesehatan sebuah

bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang merengkuh prestasi di segala bidang.Manusia Indonesia perlu memiliki derajat kesehatan tinggi, cerdas, kuat, dan terampil. Untuk

64

7/25/2019 18 Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

2/2

65

itu, pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata adalah hak dasar yang harus diperolehseluruh anggota masyarakat.

Visi kesehatan paripurna menetapkan beberapa agenda strategis sedang diupayakan PKSejahtera secara berkelanjutan. Pemerintah jelas mempunyai peran penting sebagaifasilitator dan regulator. Karenanya sistem dan undang-undang kesehatan disempurnakan

dengan peta pemerataan jangkauan pelayanan. PK Sejahtera mencanangkan kuota anggaran

20% dari APBN dialokasikan untuk dana kesehatan.

Aspek kesejahteraan sosial wajib memperhatikan kondisi para penyandang cacat yang kini

berjumlah sekitar 20 juta orang. Pengelolaan panti rehabilitasi dilengkapi dengan penyediaansarana publik yang ramah. Kebutuhan anak yatim dan janda miskin juga diperhatikan,

terutama mereka yang menjadi pengungsi (hampir 2 juta orang) dan berada di daerah konflik.

Sebagai langkah awal, PK Sejahtera telah menggelar Pos Bantuan Kemanusiaan, melakukan

pelayanan kesehatan murah dan gratis bagi kaum miskin, serta mengirimkan tenagakesehatan untuk daerah bencana alam dan lokasi konflik sosial. ***