2. konsep dasar politik hukum

7/25/2019 2. Konsep Dasar Politik Hukum

1/18

Introduction

Konsep Dasar Politik HukumBahan Ajar Hukum dan Politik

Fakultas Hukum Unnes

Dani Muhtada, Ph.D.


2/18

Outline

1. Tentang Politik Hukum

Sifat Politik Hukum

Ruang Lingkup Politik Hukum

2. Tentang Hukum dan Politik

Relasi Hukum dan Politik

Bedah Kasus


3/18

What is politics?

3


4/18

Pengertian Politik

Etimologi Greek:politikos (a) yang terkait dengan

warganegara; (b) urusan-urusan kota

Terminologi Teori dan praktik yang terkait denganupaya

mempengaruhi orang lain di tingkat individual, lokal,maupun global.

Upaya untukmeraihdanmenjalankansuatu posisi dipemerintahan

Teori dan praktik tentangpendistribusian wewenangdan sumber dayadi dalam sebuah komunitas yanghierarkis dan terstruktur.


5/18

Politik itu bersih atau kotor?

5


6/18

What is law?

6


7/18

Pengertian Hukum

Etimologi Bahasa Arab Hukmun(peraturan, kebijaksanaan)

Terminologi Utrecht:

Kumpulan perintah dan larangan yang mengatur tatatertibdalam suatu masyarakat yang harus ditaatiolehanggota masyarakat sertapelanggarnya dapat dikenaitindakanoleh pemerintah dari masyarakat tersebut.

Satjipto Rahardjo Karya manusiayang berupanorma-norma dan petunjuk-

petunjuktentang tingkah laku, yang merupakan refleksikehendak manusia tentang bagaimanaseyogyanyamasyarakat dibinadandiarahkan.


8/18

Apakah Politik Hukum itu?

8


9/18

Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono:

Kebijakan penyelenggara negaratentang apa yang

dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, yang di

dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan

penegakan hukum.

Teuku Mohammad Radhie:

Suatupernyataan kehendak penguasa negaramengenai

hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah

perkembangan hukum yang dibangun


10/18

Pengertian Politik Hukum

Moh. Mahfud MD:

Legal policyatau garis (kebijakan) resmi tentang

hukum yang akan diberlakukan baik dengan

pembuatan hukum baru maupun denganpenggantian hukum lama, dalam rangka

mencapai tujuan negara

(Mahfud MD, 2012, p. 1)


11/18

Ruang Lingkup Studi Politik Hukum

1. Kebijakan negara(state policy) tentang hukum

yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan

dalam rangka pencapaian tujuan negara.

2. Latar belakangpoleksosbudatas lahirnya produkhukum

3. Penegakan hukumdi dalam kenyataan lapangan

(Mahfud MD, 2012, p. 4)


12/18

Sifat Politik Hukum

Sifat politik hukum1. Permanen (Jangka Panjang)

Pengganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional

Penguasaan SDA oleh negara

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman

Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dankemanfaatan

2. Periodik (Sesuai dengan perkembangan sikon) 1973-1978: Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum

tertentu

1983-1988: Politik hukum untuk pembentukan PTUN

2004-2009: Lebih dari 250 rencana pembuatan UU yangdicantumkan dalam prolegnas.

(Mahfud MD, 2012, p. 3)


13/18


14/18

14

HUKUM POLITIK


15/18


16/18

Politik Mempengaruhi Hukum

Contoh-Contoh

UU No 20/2003 tentang Sisdiknas (Aktor dan Isu)

UU No 7/2004 tentang SDA (Aktor dan Isu)

Pendapat Mahfud MD (2012, p. 5): Hukum adalah bagian dari hasil pergulatan politik

Sebagai produk politik, hukum adalahKristalisasi,

formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik

yang saling bersaingan, baik melalui kompromi politikmaupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang

terbesar.

16


17/18

Ada Pertanyaan?

17


18/18

Bibliography

Mahfud MD, M. (2012). Politik Hukum di

Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada

Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2013).

Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada

2. konsep dasar politik hukum

Documents