403_k_pid_2011
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
1/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S AN
No. 403 K/Pid/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : T. SATARMAN bin IDRIS ;
Tempat lahir : Desa Alue Pisang ;
Umur / tanggal lahir : Tahun/Tahun 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Alue Rambot Kecamatan Darul
Makmur Kabupaten Nagan Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05
Agustus 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan
tanggal 25 Agustus 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai
dengan tanggal 10 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11
September 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena
didakwa :
PRIMAIR :
Bahwa ia Terdakwa SATARMAN bin IDRIS pada hari Jumat tanggal 04
Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
pada bulan Juni 2010 bertempat di Jalan Umum Blangpidie-Tapaktuan sekitar
Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-
tidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya, yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Hal. 1dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
2/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai mobil
minibus jenis Isuzu Panther No.Pol. BL 692 JU datang dari arah Blangpidie
menuju ke arah Tapaktuan beriringan dibelakang sebuah mobil barang jenis
Mitsubishi Colt dengan keadaan cuaca sedang hujan dan lalu lintas ramai.
Kemudian tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arahkanan dan mengambil jalur sebelah kanan jalan untuk mendahului mobil barang
tersebut padahal ketika itu pengemudi mobil barang telah melambai-lambaikan
tangan sebagai isyarat/peringatan agar Terdakwa tidak mendahului, namun
Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga terjadi benturan antara mobil yang
Terdakwa kendarai dengan motor Vario No.Pol. BL 3745 CE yang dikendarai
oleh korban Andi Risma yang sedang melaju dari arah berlawanan yakni dari
arah Tapaktuan menuju Blang Pidie sehingga korban terjatuh dan terbentur ke
aspal jalan dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;
SUBSIDAIR :
Bahwa ia Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai mobil
minibus jenis Isuzu Panther No.Pol. BL 692 JU datang dari arah Blangpidie
menuju ke arah Tapaktuan beriringan dibelakang sebuah mobil barang jenis
Mitsubishi Colt dengan keadaan cuaca sedang hujan dan lalu lintas ramai.
Kemudian tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah
kanan dan mengambil jalur sebelah kanan jalan untuk mendahului mobil barang
tersebut padahal ketika itu pengemudi mobil barang telah melambai-lambaikan
tangan sebagai isyarat/peringatan agar Terdakwa tidak mendahului, namun
Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga terjadi benturan antara mobil yang
Terdakwa kendarai dengan motor Vario No.Pol. BL 3745 CE yang dikendarai
oleh korban Andi Risma yang sedang melaju dari arah berlawanan yakni dari
arah Tapaktuan menuju Blang Pidie sehingga korban terjatuh dan terbentur ke
aspal jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka parah pada bagian
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
3/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kepala dan dada yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia dalam
perjalanan ketika dirujuk ke RSUZA Banda Aceh ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Blangpidie tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS, telah terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BL 692 JU ;
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE ;
1 (satu) lembar STNK Asli Nomor : 0155595/AC/2008 mobil Isuzu
Phanter No.Pol. BL 692 JU An. KHALIDI ;
1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL3745 CE atas nama Pemilik ZAINUN YUSUF ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 161/Pid.B/2010/
PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menyatakan bahwa Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primair dan
Subsidair ;
Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya ;
Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan
Negara ;
Hal. 3dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
4/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar barang bukti, berupa ;
1 (satu) unit Mopen Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BL 692
JU ;
1 (satu) lembar STNK asli dengan No.Pol. BL 692 JU dengan
Nomor : 0155595/AC/2008 atas Nama Pemilik KHALIDI ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu KHALIDI ;
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. BL 3745
CE ;
1 (satu) lembar STNK Asli dengan No.Pol. BL 3745 CE atas nama
Pemilik ZAINUN YUSUF ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ZAINUN YUSUF ;
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/
PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Blangpidie telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 November 2010 dari
Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08
November 2010 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 28 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08 November 2010
dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;
4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
5/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila
ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah
tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah
ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu
merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244
KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan
kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada
penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat
dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktimya suatu unsur perbuatan
yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan
putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini
tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar
pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang
murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi
ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas,
dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan
yakni :
1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 161/Pid.B/
2010/PT.TTN tanggal 26 Oktober 2010 yang membebaskan Terdakwa T.
Satarman bin Idris dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan
merupakan pembebasan murni, karena :
1.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak
pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu Iintas dari Pasal 310 jo ayat (4)
Hal. 5dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
6/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan
dan Angkutan Jalan yang dimuat dalam dakwaan Primair ;
Bahwa teori mengenai kelalaian/kealpaan/kurang hati-hatinya/culpa
yang dapat dibedakan atas :
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam halini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha
mencegah tetap juga timbul akibatnya ;
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal
ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam
hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat ;
Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata telah salah
dalam menafsirkan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, karena apabila dikaitkan
dengan teori tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan
sebagai suatu bentuk kealpaan tanpa kesadaran dimana Terdakwa
tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan
diancam hukuman oleh undang-undang, padahal seharusnya
Terdakwa memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat, yakni
ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010, Terdakwayang mengendarai mobil Isuzu
Phanter No.Pol. BL 692 JU hendak pulang menuju rumahnya di
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dari arah Blangpidie
dan pada saat itu cuaca sedang hujan, lalu sesampainya di Jalan
umum Blangpidie-Tapaktuan Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie
Kabupaten Abdya, Terdakwa hendak mendahului sebuah mobil
barang Mitsubishi Colt yang ada didepannya, Terdakwa
mengklakson sebanyak 4 kali tanpa menghidupkan lampu sign
sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa mengambil posisi untuk
mendahului dengan mengambil sedikit jalur kanan badan jalan,
dan disaat bersamaan Terdakwa melihat korban yang
mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE dari
arah berlawanan yang melaju cukup kencang sehingga Terdakwa
tidak jadi mendahului dan kembali ke jalurnya, akan tetapi korban
6
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
7/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah terkejut melihat mobil Terdakwa yang datang secara
tiba-tiba dari belakang mobil truk langsung mengerem sehingga
roda belakang sepeda motor korban terangkat yang
mengakibatkan korban beserta sepeda motornya terjatuh dan
terbentur ke aspal badan jalan dan disaat bersamaan Terdakwamengerem mobil yang dikendarainya. Bahwa kemudian korban
meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke Rumah Sakit
RSUZA Banda Aceh sesuai Visum Et Refertum Nomor : 18/VER/
VI/2010 tanggal 27 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS
FAZERIANDY pada RSUD Abdya dan Surat Keterangan Kematian
Nomor : 870/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani
oleh dr. ARIS F AZERIANDY pada RSUD Abdya ;
Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah keliru
dalam menafsirkan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan mensyaratkan bahwa Terdakwa
harus menabrak sepeda motor korban dengan mendasarkan pada
keterangan saksi Ad Charge Marwati dan Marsitah yang sekaligus
penumpang mobil Terdakwa yang melihat ada sepeda motor Vario
dengan jarak 25 meter yang berlawanan arah dengan mobil yang
saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan
sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng sebelum terjatuh atau
tidak ada keseimbangan lagi dan akhirnya terjatuh sendiri dantidak mengenai mobil yang saksi tumpangi. Namun jadi pertanyaan
bagaimana Marwati dan Marsitab yang duduk dikursi belakang
sebelab kiri dalam mobil Terdakwa yang berjalan beriringan di
belakang sebuah mobil Truck barang dapat melihat sepeda motor
korban yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan
mobil Terdakwa?, maka jawabannya sudah pasti mobil yang
dikendarai oleh Terdakwa telah melaju di jalur kanan badan jalan
atau sudah mengambil jalur milik korban yang mengendarai
sepeda motor dari arah berlawanan sehingga menjadi penyebab
korban kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan korban dan
sepeda motornya terjatuh membentur aspal jalan tersebut sesuai
dengan keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMAN bin
ARMIUS yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang
telah nyata dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;
Hal. 7dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
8/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah keliru dengan tidak
memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak melaporkan
kecelakaan tersebut dan Terdakwa dapat ditangkap setelah 7 (tujuh) hari
kemudian oleh pihak kepolisian dan juga kemudian pihak Terdakwa setelah
perkara diproses baru ada melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluargakorban sesuai adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh, namun ditolak oleh
keluarga korban karena Terdakwa tidak beritikad baik ;
3. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan
di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima
permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan
Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas
nama Terdakwa T. Satarman bin Idris ;
Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili
sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan :
bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo
akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam putusan a
quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni :
Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum
Pasal 197 ayat (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan
atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diketemukan disidang oleh pihak-pihak dalam proses, dan
Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi Ad Charge
Marwati dan Marsitah yang keterangannya tidak logis dan diragukan karena
bagaimana Marwati dan Marsitah yang duduk dikursi belakang sebelah kiri
dalam mobil Terdakwa yang berjalan beriringan dibelakang sebuah mobil
Truck barang dapat melihat sepeda motor korban yang datang dari arah
depan berlawanan arah dengan mobil Terdakwa dan bertentangan dengan
keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMAN bin ARMIUS ;
Keterangan saksi Ad Charge Marwati dan Marsitah pada pokoknya saksi
melihat ada sepeda motor Vario dengan jarak 25 meter yang berlawanan
8
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
9/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
arah dengan mobil yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi,
sedangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng sebelum terjatuh
atau tidak ada keseimbangan lagi dan akhirnya terjatuh sendiri dan tidak
mengenai mobil yang saksi tumpangi, dan apabila Majelis Hakim
mempertimbangkan keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMANbin ARMIUS, surat, dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan, maka akan
diperoleh fakta hukum yaitu : pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010,
Terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Phanter No.Pol. BL 692 JU
hendak pulang menuju rumahnya di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh
Selatan dari arah Blangpidie dan pada saat itu cuaca sedang hujan, lalu
sesampainya di Jalan umum Blangpidie-Tapaktuan Desa Lamkuta
Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya, Terdakwa hendak mendahului
sebuah mobil barang Mitsubishi Colt yang ada didepannya, Terdakwa
mengklakson sebanyak 4 kali tanpa menghidupkan lampu sign sebelah
kanan, kemudian ketika Terdakwa mengambil posisi untuk mendahului
dengan mengambil sedikit jalur kanan badan jalan, dan disaat bersamaan
Terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario
No.Pol. BL 3745 CE dari arah berlawanan yang melaju cukup kencang
sehingga Terdakwa tidak jadi mendahului dan kembali ke jalurnya, akan
tetapi korban yang sudah terkejut melihat mobil Terdakwa yang datang
secara tiba-tiba dari belakang mobil truk langsung mengerem sehingga roda
belakang sepeda motor korban terangkat yang mengakibatkan korbanbeserta sepeda motornya terjatuh dan terbentur ke aspal badan jalan dan
disaat bersamaan Terdakwa mengerem mobil yang dikenderainya. Bahwa
kemudian korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke rumah
sakit RSUZA Banda Aceh sesuai Visum Et Refertum Nomor : 18/VER/VI/
2010 tanggal 27 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS FAZERIANDY
pada RSUD Abdya dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 870/06/2010
tanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS FAZERIANDY pada
RSUD Abdya ;
Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum
tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan
Terdakwa dari seluruh dakwaan. Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan
peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) jo Pasal 197
ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan
menghukum Terdakwa ;
Hal. 9dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
10/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerapkan alat
bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan menyatakan
bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan ;Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami
berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
Terdakwa T. Satarman bin Idris dilakukan secara arif dan bijaksana,
melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya
dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia sebagaimana kami dakwakan ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat
dibenarkan, Judex Facti salah menafsirkan unsur karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu Mahkamah Agung akan
mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal
310 ayat (4) dan Subsidair Pasal 310 ayat (3) oleh karena itu Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :a. Setiap orang;
b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
c. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa unsur ad.1 dan ad.2 telah terpenuhi dalam
pertimbangan Judex Facti dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah
Agung oleh karena itu unsur ad.1 dan ad.2 telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa unsur ad.3 dan ad.4 akan dipertimbangkan sebagai
berikut :
Bahwa untuk memenuhi unsur kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas tersebut tidak disyaratkan adanya tabrakan
antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan
kendaraan yang dikemudikan oleh korban bernama Andi Risma ;
10
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
11/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
ketika Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther hendak
pulang menuju rumah, sesampai di Desa Lamhuta Kecamatan
Blang Pidie beriringan dengan mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel
yang ada didepannya kemudian Terdakwa mengambil posisi untukmendahului truk tersebut akan tetapi dari arah berlawanan dengan
jarak kurang lebih 35 meter ada sepeda motor yang dikemudikan
oleh korban Andi Risma ;
Walaupun Terdakwa tidak jadi mendahului, akan tetapi dengan
posisi Terdakwa tersebut mengakibatkan pengendara sepeda
motor yang hanya berjarak 35 meter menjadi terkejut sehingga
sepeda motor oleng dan terjatuh, apalagi kondisi jalan licin karena
hujan ;
Bahwa dengan demikian dalam mengemudikan kendaraan
Terdakwa kurang hati-hati, karena dalam keadaan jalan licin dan
hujan seharusnya Terdakwa tidak mendahului kendaraan
didepannya, kecuali keadaan di depan betul-betul aman tidak ada
kendaraan berlawanan arah ;
Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban Andi
Risma meninggal dunia ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur ad.3 dan ad.4 dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4)Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi
semua unsur dalam dakwaan Primair maka Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf
yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang dapat
menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa harus bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang sesuai
dengan kesalahannya;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :
Tidak tercapainya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan
pihak keluarga korban ;
Hal. 11dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
12/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan
No.161/Pid.B/2010/PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan
lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah
serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Terdakwa ;
Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIEtersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.161/Pid.B/2010/
PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 ;
M EN G A D I L I S E N D I R I
1. Menyatakan Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BL 692 JU ;
12
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected]
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
7/25/2019 403_K_Pid_2011
13/13
a
kamah
Agun
gRe
pu
kam
ahAgun
gRe
publik
Indon
esi
hAgu
ngRepub
likIndon
es
ikIndo
ne
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE ;
1 (satu) lembar STNK Asli Nomor : 0155595/AC/2008 mobil Isuzu
Phanter No.Pol. BL 692 JU An. KHALIDI ;
1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL
3745 CE atas nama pemilik ZAINUN YUSUF ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari SELASAtanggal 28 JUNI 2011oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MH.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, H. SUWARDI, SH.MH, dan PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA,
SH.DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
t.t.d t.t.d
H. SUWARDI, SH.MH, TIMUR P. MANURUNG, SH.MH.,t.t.d
PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,
Panitera Pengganti :
t.t.d
Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,
Untuk SalinanMahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana
MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.NIP. 040.018.310.
Hal. 13dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.