403_k_pid_2011

Upload: obinmorrison

Post on 26-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    1/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S AN

    No. 403 K/Pid/2011

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    M A H K A M A H A G U N G

    memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

    berikut dalam perkara Terdakwa :

    Nama : T. SATARMAN bin IDRIS ;

    Tempat lahir : Desa Alue Pisang ;

    Umur / tanggal lahir : Tahun/Tahun 1961 ;

    Jenis kelamin : Laki-laki ;

    Kebangsaan : Indonesia ;

    Tempat tinggal : Desa Alue Rambot Kecamatan Darul

    Makmur Kabupaten Nagan Raya ;

    Agama : Islam ;

    Pekerjaan : Tani ;

    Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

    1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 05

    Agustus 2010 ;

    2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2010 sampai dengan

    tanggal 25 Agustus 2010 ;

    3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai

    dengan tanggal 10 September 2010 ;

    4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11

    September 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 ;

    yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena

    didakwa :

    PRIMAIR :

    Bahwa ia Terdakwa SATARMAN bin IDRIS pada hari Jumat tanggal 04

    Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

    pada bulan Juni 2010 bertempat di Jalan Umum Blangpidie-Tapaktuan sekitar

    Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-

    tidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya, yang

    mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

    kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang

    dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

    Hal. 1dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    2/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai mobil

    minibus jenis Isuzu Panther No.Pol. BL 692 JU datang dari arah Blangpidie

    menuju ke arah Tapaktuan beriringan dibelakang sebuah mobil barang jenis

    Mitsubishi Colt dengan keadaan cuaca sedang hujan dan lalu lintas ramai.

    Kemudian tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arahkanan dan mengambil jalur sebelah kanan jalan untuk mendahului mobil barang

    tersebut padahal ketika itu pengemudi mobil barang telah melambai-lambaikan

    tangan sebagai isyarat/peringatan agar Terdakwa tidak mendahului, namun

    Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga terjadi benturan antara mobil yang

    Terdakwa kendarai dengan motor Vario No.Pol. BL 3745 CE yang dikendarai

    oleh korban Andi Risma yang sedang melaju dari arah berlawanan yakni dari

    arah Tapaktuan menuju Blang Pidie sehingga korban terjatuh dan terbentur ke

    aspal jalan dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

    Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu

    Lintas dan Angkutan Jalan ;

    SUBSIDAIR :

    Bahwa ia Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS pada waktu dan tempat

    sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, yang mengemudikan kendaraan

    bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

    dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

    berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mengendarai mobil

    minibus jenis Isuzu Panther No.Pol. BL 692 JU datang dari arah Blangpidie

    menuju ke arah Tapaktuan beriringan dibelakang sebuah mobil barang jenis

    Mitsubishi Colt dengan keadaan cuaca sedang hujan dan lalu lintas ramai.

    Kemudian tiba-tiba Terdakwa membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah

    kanan dan mengambil jalur sebelah kanan jalan untuk mendahului mobil barang

    tersebut padahal ketika itu pengemudi mobil barang telah melambai-lambaikan

    tangan sebagai isyarat/peringatan agar Terdakwa tidak mendahului, namun

    Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga terjadi benturan antara mobil yang

    Terdakwa kendarai dengan motor Vario No.Pol. BL 3745 CE yang dikendarai

    oleh korban Andi Risma yang sedang melaju dari arah berlawanan yakni dari

    arah Tapaktuan menuju Blang Pidie sehingga korban terjatuh dan terbentur ke

    aspal jalan dan mengakibatkan korban mengalami luka parah pada bagian

    2

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    3/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    kepala dan dada yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia dalam

    perjalanan ketika dirujuk ke RSUZA Banda Aceh ;

    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

    Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu

    Lintas dan Angkutan Jalan ;Mahkamah Agung tersebut ;

    Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

    Blangpidie tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut :

    1. Menyatakan Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS, telah terbukti bersalah

    secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Yang

    mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

    mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

    meninggal dunia sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan Primair ;

    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun

    dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

    Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

    3. Menyatakan barang bukti, berupa :

    1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BL 692 JU ;

    1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE ;

    1 (satu) lembar STNK Asli Nomor : 0155595/AC/2008 mobil Isuzu

    Phanter No.Pol. BL 692 JU An. KHALIDI ;

    1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL3745 CE atas nama Pemilik ZAINUN YUSUF ;

    Dikembalikan kepada yang berhak ;

    4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

    Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

    Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 161/Pid.B/2010/

    PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

    Menyatakan bahwa Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS tidak terbukti

    secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primair dan

    Subsidair ;

    Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

    Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

    serta martabatnya ;

    Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan

    Negara ;

    Hal. 3dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    4/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menetapkan agar barang bukti, berupa ;

    1 (satu) unit Mopen Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BL 692

    JU ;

    1 (satu) lembar STNK asli dengan No.Pol. BL 692 JU dengan

    Nomor : 0155595/AC/2008 atas Nama Pemilik KHALIDI ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu KHALIDI ;

    1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No.Pol. BL 3745

    CE ;

    1 (satu) lembar STNK Asli dengan No.Pol. BL 3745 CE atas nama

    Pemilik ZAINUN YUSUF ;

    Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ZAINUN YUSUF ;

    Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

    Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/

    PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang

    menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum

    pada Kejaksaan Negeri Blangpidie telah mengajukan permohonan kasasi

    terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

    Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 November 2010 dari

    Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie yang

    diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08

    November 2010 ;

    Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan

    dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

    Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/

    Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi

    pada tanggal 28 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di

    Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 08 November 2010

    dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

    diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh

    karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

    Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum

    Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

    diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

    Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi

    kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

    4

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    5/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

    selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

    menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara

    diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila

    ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah

    tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

    Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah

    ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

    merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

    KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan

    kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

    Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada

    penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat

    dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktimya suatu unsur perbuatan

    yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

    putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

    putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini

    tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

    pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang

    murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

    Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

    Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi

    ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah

    menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas,

    dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan

    yakni :

    1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 161/Pid.B/

    2010/PT.TTN tanggal 26 Oktober 2010 yang membebaskan Terdakwa T.

    Satarman bin Idris dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan

    merupakan pembebasan murni, karena :

    1.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak

    pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur karena kelalaiannya

    mengakibatkan kecelakaan lalu Iintas dari Pasal 310 jo ayat (4)

    Hal. 5dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    6/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan

    dan Angkutan Jalan yang dimuat dalam dakwaan Primair ;

    Bahwa teori mengenai kelalaian/kealpaan/kurang hati-hatinya/culpa

    yang dapat dibedakan atas :

    a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam halini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan

    timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha

    mencegah tetap juga timbul akibatnya ;

    b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), dalam hal

    ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan

    timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam

    hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya

    memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat ;

    Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata telah salah

    dalam menafsirkan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan

    kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, karena apabila dikaitkan

    dengan teori tersebut perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan

    sebagai suatu bentuk kealpaan tanpa kesadaran dimana Terdakwa

    tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

    diancam hukuman oleh undang-undang, padahal seharusnya

    Terdakwa memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat, yakni

    ketika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010, Terdakwayang mengendarai mobil Isuzu

    Phanter No.Pol. BL 692 JU hendak pulang menuju rumahnya di

    Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dari arah Blangpidie

    dan pada saat itu cuaca sedang hujan, lalu sesampainya di Jalan

    umum Blangpidie-Tapaktuan Desa Lamkuta Kecamatan Blangpidie

    Kabupaten Abdya, Terdakwa hendak mendahului sebuah mobil

    barang Mitsubishi Colt yang ada didepannya, Terdakwa

    mengklakson sebanyak 4 kali tanpa menghidupkan lampu sign

    sebelah kanan, kemudian ketika Terdakwa mengambil posisi untuk

    mendahului dengan mengambil sedikit jalur kanan badan jalan,

    dan disaat bersamaan Terdakwa melihat korban yang

    mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE dari

    arah berlawanan yang melaju cukup kencang sehingga Terdakwa

    tidak jadi mendahului dan kembali ke jalurnya, akan tetapi korban

    6

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    7/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    yang sudah terkejut melihat mobil Terdakwa yang datang secara

    tiba-tiba dari belakang mobil truk langsung mengerem sehingga

    roda belakang sepeda motor korban terangkat yang

    mengakibatkan korban beserta sepeda motornya terjatuh dan

    terbentur ke aspal badan jalan dan disaat bersamaan Terdakwamengerem mobil yang dikendarainya. Bahwa kemudian korban

    meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke Rumah Sakit

    RSUZA Banda Aceh sesuai Visum Et Refertum Nomor : 18/VER/

    VI/2010 tanggal 27 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS

    FAZERIANDY pada RSUD Abdya dan Surat Keterangan Kematian

    Nomor : 870/06/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani

    oleh dr. ARIS F AZERIANDY pada RSUD Abdya ;

    Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah keliru

    dalam menafsirkan unsur karena kelalaiannya mengakibatkan

    kecelakaan lalu lintas dengan mensyaratkan bahwa Terdakwa

    harus menabrak sepeda motor korban dengan mendasarkan pada

    keterangan saksi Ad Charge Marwati dan Marsitah yang sekaligus

    penumpang mobil Terdakwa yang melihat ada sepeda motor Vario

    dengan jarak 25 meter yang berlawanan arah dengan mobil yang

    saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan

    sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng sebelum terjatuh atau

    tidak ada keseimbangan lagi dan akhirnya terjatuh sendiri dantidak mengenai mobil yang saksi tumpangi. Namun jadi pertanyaan

    bagaimana Marwati dan Marsitab yang duduk dikursi belakang

    sebelab kiri dalam mobil Terdakwa yang berjalan beriringan di

    belakang sebuah mobil Truck barang dapat melihat sepeda motor

    korban yang datang dari arah depan berlawanan arah dengan

    mobil Terdakwa?, maka jawabannya sudah pasti mobil yang

    dikendarai oleh Terdakwa telah melaju di jalur kanan badan jalan

    atau sudah mengambil jalur milik korban yang mengendarai

    sepeda motor dari arah berlawanan sehingga menjadi penyebab

    korban kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan korban dan

    sepeda motornya terjatuh membentur aspal jalan tersebut sesuai

    dengan keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMAN bin

    ARMIUS yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang

    telah nyata dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

    Hal. 7dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    8/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga telah keliru dengan tidak

    memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak melaporkan

    kecelakaan tersebut dan Terdakwa dapat ditangkap setelah 7 (tujuh) hari

    kemudian oleh pihak kepolisian dan juga kemudian pihak Terdakwa setelah

    perkara diproses baru ada melakukan upaya perdamaian dengan pihak keluargakorban sesuai adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh, namun ditolak oleh

    keluarga korban karena Terdakwa tidak beritikad baik ;

    3. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan

    di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima

    permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan

    Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan

    kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atas

    nama Terdakwa T. Satarman bin Idris ;

    Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili

    sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan :

    bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak

    diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

    Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo

    akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

    1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam putusan a

    quo telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni :

    Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum

    Pasal 197 ayat (1) sub d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan

    atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat

    pembuktian yang diketemukan disidang oleh pihak-pihak dalam proses, dan

    Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi Ad Charge

    Marwati dan Marsitah yang keterangannya tidak logis dan diragukan karena

    bagaimana Marwati dan Marsitah yang duduk dikursi belakang sebelah kiri

    dalam mobil Terdakwa yang berjalan beriringan dibelakang sebuah mobil

    Truck barang dapat melihat sepeda motor korban yang datang dari arah

    depan berlawanan arah dengan mobil Terdakwa dan bertentangan dengan

    keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMAN bin ARMIUS ;

    Keterangan saksi Ad Charge Marwati dan Marsitah pada pokoknya saksi

    melihat ada sepeda motor Vario dengan jarak 25 meter yang berlawanan

    8

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    9/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    arah dengan mobil yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi,

    sedangkan sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng sebelum terjatuh

    atau tidak ada keseimbangan lagi dan akhirnya terjatuh sendiri dan tidak

    mengenai mobil yang saksi tumpangi, dan apabila Majelis Hakim

    mempertimbangkan keterangan saksi MASRUDDIN bin SUID dan HILMANbin ARMIUS, surat, dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan, maka akan

    diperoleh fakta hukum yaitu : pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010,

    Terdakwa yang mengendarai mobil Isuzu Phanter No.Pol. BL 692 JU

    hendak pulang menuju rumahnya di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

    Selatan dari arah Blangpidie dan pada saat itu cuaca sedang hujan, lalu

    sesampainya di Jalan umum Blangpidie-Tapaktuan Desa Lamkuta

    Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya, Terdakwa hendak mendahului

    sebuah mobil barang Mitsubishi Colt yang ada didepannya, Terdakwa

    mengklakson sebanyak 4 kali tanpa menghidupkan lampu sign sebelah

    kanan, kemudian ketika Terdakwa mengambil posisi untuk mendahului

    dengan mengambil sedikit jalur kanan badan jalan, dan disaat bersamaan

    Terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario

    No.Pol. BL 3745 CE dari arah berlawanan yang melaju cukup kencang

    sehingga Terdakwa tidak jadi mendahului dan kembali ke jalurnya, akan

    tetapi korban yang sudah terkejut melihat mobil Terdakwa yang datang

    secara tiba-tiba dari belakang mobil truk langsung mengerem sehingga roda

    belakang sepeda motor korban terangkat yang mengakibatkan korbanbeserta sepeda motornya terjatuh dan terbentur ke aspal badan jalan dan

    disaat bersamaan Terdakwa mengerem mobil yang dikenderainya. Bahwa

    kemudian korban meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk ke rumah

    sakit RSUZA Banda Aceh sesuai Visum Et Refertum Nomor : 18/VER/VI/

    2010 tanggal 27 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS FAZERIANDY

    pada RSUD Abdya dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 870/06/2010

    tanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. ARIS FAZERIANDY pada

    RSUD Abdya ;

    Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum

    tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim membebaskan

    Terdakwa dari seluruh dakwaan. Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan

    peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) jo Pasal 197

    ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya putusan tersebut akan

    menghukum Terdakwa ;

    Hal. 9dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    10/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerapkan alat

    bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan menyatakan

    bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena

    kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang

    lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan ;Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami

    berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

    Terdakwa T. Satarman bin Idris dilakukan secara arif dan bijaksana,

    melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya

    dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya

    mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

    dunia sebagaimana kami dakwakan ;

    Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

    berpendapat :

    Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat

    dibenarkan, Judex Facti salah menafsirkan unsur karena kelalaiannya

    mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu Mahkamah Agung akan

    mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

    Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal

    310 ayat (4) dan Subsidair Pasal 310 ayat (3) oleh karena itu Mahkamah Agung

    akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) yang

    unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :a. Setiap orang;

    b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

    c. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

    d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

    Menimbang, bahwa unsur ad.1 dan ad.2 telah terpenuhi dalam

    pertimbangan Judex Facti dan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah

    Agung oleh karena itu unsur ad.1 dan ad.2 telah terpenuhi;

    Menimbang, bahwa unsur ad.3 dan ad.4 akan dipertimbangkan sebagai

    berikut :

    Bahwa untuk memenuhi unsur kelalaiannya mengakibatkan

    kecelakaan lalu lintas tersebut tidak disyaratkan adanya tabrakan

    antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan

    kendaraan yang dikemudikan oleh korban bernama Andi Risma ;

    10

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    11/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

    ketika Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther hendak

    pulang menuju rumah, sesampai di Desa Lamhuta Kecamatan

    Blang Pidie beriringan dengan mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel

    yang ada didepannya kemudian Terdakwa mengambil posisi untukmendahului truk tersebut akan tetapi dari arah berlawanan dengan

    jarak kurang lebih 35 meter ada sepeda motor yang dikemudikan

    oleh korban Andi Risma ;

    Walaupun Terdakwa tidak jadi mendahului, akan tetapi dengan

    posisi Terdakwa tersebut mengakibatkan pengendara sepeda

    motor yang hanya berjarak 35 meter menjadi terkejut sehingga

    sepeda motor oleng dan terjatuh, apalagi kondisi jalan licin karena

    hujan ;

    Bahwa dengan demikian dalam mengemudikan kendaraan

    Terdakwa kurang hati-hati, karena dalam keadaan jalan licin dan

    hujan seharusnya Terdakwa tidak mendahului kendaraan

    didepannya, kecuali keadaan di depan betul-betul aman tidak ada

    kendaraan berlawanan arah ;

    Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban Andi

    Risma meninggal dunia ;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah

    memenuhi unsur ad.3 dan ad.4 dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4)Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

    Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi

    semua unsur dalam dakwaan Primair maka Terdakwa telah terbukti secara sah

    dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

    Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf

    yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang dapat

    menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatannya, oleh karena itu

    Terdakwa harus bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang sesuai

    dengan kesalahannya;

    Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

    akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

    Hal-hal yang memberatkan :

    Tidak tercapainya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan

    pihak keluarga korban ;

    Hal. 11dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    12/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Hal-hal yang meringankan :

    Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

    Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

    Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

    Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas

    Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan

    No.161/Pid.B/2010/PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan

    lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili

    sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

    Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

    Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah

    serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan

    dibebankan kepada Terdakwa ;

    Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,

    Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan

    Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

    ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

    dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

    undangan lain yang bersangkutan ;

    M E N G A D I L I

    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIEtersebut ;

    Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No.161/Pid.B/2010/

    PN-TTN tanggal 26 Oktober 2010 ;

    M EN G A D I L I S E N D I R I

    1. Menyatakan Terdakwa T. SATARMAN bin IDRIS telah terbukti secara sah

    dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan

    kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

    lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan

    pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

    3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

    dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

    4. Menetapkan barang bukti, berupa :

    1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi BL 692 JU ;

    12

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

    Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

    Email : [email protected]

    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • 7/25/2019 403_K_Pid_2011

    13/13

    a

    kamah

    Agun

    gRe

    pu

    kam

    ahAgun

    gRe

    publik

    Indon

    esi

    hAgu

    ngRepub

    likIndon

    es

    ikIndo

    ne

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL 3745 CE ;

    1 (satu) lembar STNK Asli Nomor : 0155595/AC/2008 mobil Isuzu

    Phanter No.Pol. BL 692 JU An. KHALIDI ;

    1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Vario No.Pol. BL

    3745 CE atas nama pemilik ZAINUN YUSUF ;Dikembalikan kepada yang berhak ;

    5. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya

    perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini

    ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

    Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

    pada hari SELASAtanggal 28 JUNI 2011oleh TIMUR P. MANURUNG, SH.MH.,

    Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

    Majelis, H. SUWARDI, SH.MH, dan PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA,

    SH.DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

    terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

    Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

    Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut

    Umum dan Terdakwa ;

    Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

    t.t.d t.t.d

    H. SUWARDI, SH.MH, TIMUR P. MANURUNG, SH.MH.,t.t.d

    PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,

    Panitera Pengganti :

    t.t.d

    Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

    Untuk SalinanMahkamah Agung R.I

    a.n. Panitera

    Panitera Muda Pidana

    MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.NIP. 040.018.310.

    Hal. 13dari 13 hal. Put. No. 403 K/Pid/2011

    Disclaimer

    Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.