kebijakan pemerintah tentang lingkungan pemukiman
Post on 23-Feb-2018
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
1/9
Kebijakan Pemerintah Tentang LingkunganPemukimanKondisi perumahan dan permukiman saat ini masih ditandai oleh:
1. Belum mantapnya system penyelengaraan termasuk system kelembagaan,
2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan yang layak dan terjangkau,
. !enurunnya tingkat pemenuhan permukiman.
"ari segi kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, masih banyak ka#asan
yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, $asilitas sosial dan $asilitas
umum. %e&ara $isik lingkungan, masih banyak ditemui ka#asan perumahan dan permukiman yang
telah melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. "ampak dari semakin terbatas atau
menurunnya daya dukung lingkungan, diantaranya meningkatnya lingkungan permukiman kumuh
pertahunnya sehingga pada saat ini luas lingkungan permukiman kumuh telah men&apai '(.)** ha
yang tersebar tidak kurang dari 1*.*** lokasi.
+%ugandhy, dan R. -akim. 2**(
Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan
prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu
kebutuhan dasar +basi& need manusia. %udah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan
dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang/undangan tentang perumahan
dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan +guide line bagi pembangunan sektor
perumahan dan permukiman.
%alah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk
meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah0ndang/0ndang omor ' Tahun 12 tentang Perumahan dan Permukiman. 0ndang/0ndang ini
menyebutkan bah#a perumahan ber$ungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan pemukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar ka#asan hutan lindung, baik yang berupa ka#asan perkotaan maupun
ka#asan pedesaan yang ber$ungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
pabila dilihat dari perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi
oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar
pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. "alam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan
pelaku utama pembangunan tersebut. !engarahkan, membimbing, dan men&iptakan suasana yang
menunjang pembangunan adalah ke#ajiban pemerintah.
+%asta, % dan 3, !arlina. 2**4
Tantangan, Kendala, Dan Peluang Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
%e&ara umum tantangan yang dihadapi dalam pengadaan dan pembangunan perumahan dan
permukiman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah.
2. !engurangi kesenjangan pelayanan prasarana dan sarana antar tingakat golongan
masyarakat.
. !eningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
2/9
'. Penyediaan pasarana dan saran perumahan dan permukiman yang serasi dan berkelanjutan.
). Pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman se&ara e$ekti$ dan e$isien.
-al mendasar yang mema&u timbulnya berbagia tantangan dalam pembangunan perumahan dan
permukiman seperti tersebut di atas adalah adanya $enomena pertumbuhan penduduk yang sangatpesat yang disertai laju pertumbuhan ekonomi yamg signi$ikan yang mengakibatkan terus
bertambahnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman.
!eskipun pembangunan perumahan dan permukiman yang layak sudah diarahkan agar
terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat
ter&apai se&ara menyeluruh. Lambannya upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
perumahan dan permukiman yang sehat dan layak antara lian disebabkan oleh belum ter&iptanya
iklim yang memadai serta terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai
pembangunan perumahan dan permukiman tersebut.
Proses penyediaan perumahan sebenarnya terdiri dari berbagai kegiatan, yaitu sebagai berikut:
1. Kegiatan industri yang melibatkan tenaga kerja.
2. %umber daya alam.
. Berbagai ma&am usaha industri barang, jasa, dan keterampilan.
dapun proses pembangunan perumahan dan permukiman biasanya meliputi kegiatan
penyediaan prasarana dan sarana yang semuanya merupakan kegiatan besar serta membutuhkan
keterpaduan antara pihak yang terkait.
+%asta, % dan 3, !arlina. 2**4
Kendala Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
Pelaksanaan Pembangunan Perumahan "an Permukiman tentu tidak lepas dari berbaga kendala,
yang antara lain dapat berupa:
1. Terbatasnya lahan yang tersedia
2. Rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat
. Terbatasnya in$ormasi
'. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah
+%asta, % dan 3, !arlina. 2**4
Peluang Pembangunan Perumahan Dan Permukiman
"isamping tan tangan dan kendala, ada juga peluang yang dapat diman$aatkan dalam pembangunan
perumahan dan permkiman. Peluang itu adalah semakin meningkatnya pendapatan daerah,
meningkatnya kemampuan dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat, terkendalinya pertumbuhan
penduduk, telah tersusunnya sejumlah ren&ana tata ruang baik di tingkat propinsi maupaun
kabupaten bahkan tingkat ke&amatan, perkembangan ilmu poengetahuan dan teknologi, serta mulai
meningkatnya koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
+%asta, % dan 3, !arlina. 2**4
Perumahan dan Permukiman Ditinjau dari Aspek Kesehatan
"itinjau dari aspek kesehatan, maka perumahan dan permukiman harus mendapat perhatian
karena :
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
3/9
1.Perumahan5permukiman dapat menimbulkan kemudahan untuk terjadinya penularan penyakit baik
antar keluarga maupun anggota keluarga yang lain. Penularannya dapat berupa penularan langsung
+penyakit kulit, mata, &a&ar dan lain/lain. %erta penyakit yang menular atau yang ditimbulkan karena
makanan yang dimakan se&ara bersama +penyakit saluran pen&ernaan makanan, pera&unan
makanan dan lain/lain. "an penyakit yang ditularkan oleh 6ektor, karena sanitasi rumah dan
lingkungan yang tidak baik +pes, malaria, dan lain/lain
2.Pen&emaran lingkungan, misalnya oleh limbah rumah tangga, sampah, dsb
.
7angguan kesehatan yang ditimbulkan karena masalah lingkungan so&ial, seperti stress, dsb.
+%arudji, "idik. 2**4
Rumah atau tempat tinggal yang buruk atau kumuh dapat mendukung terjadinya penularan
penyakit dan gangguan kesehatan, seperti :
1.8n$eksi saluran napas, &ontoh : TB9, in$luena, &ak, dsb.
2.8n$eksi pada kulit, &ontoh : %kabies, impetigo, dan lepra.
.8n$eksi akibat in$estasi tikus, &ontoh : pes dan leptospirosis
'.
rthropoda, &ontoh : in$eksi saluran pen&ernaan dan dengue, malaria, dsb
).Ke&elakaan, &ontoh : terpeleset, patah tulang, dan geger ptak.
4.
!ental, &ontoh : neurosis, gangguan kepribadian, psikosomatis dan ulkus peltikum.
+9handra, Budiman. 2**(
GBHN dan Propenas Sektor Perumahan dan Permukiman
"alam arahan 7B- dan Propenas dinyatakan bah#a perumahan dan permukman ber$ungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat a#al kehidupan. Ter#ujudnya kesejahteraan rakyat
ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermatabat, serta memberikan
perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan papan sebagai salah satu kebutahan manusia. "i
dalam Propenas, masalah perumahan dan permukiman, serta program pengembangan prasarana
dan sarana.
Program/program tersebut utamanya ditujukan untuk memantapkan sistem hunian bagi
masyarakat, serta untuk meningkatakan kulitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas
prasarana dan sarana permukiman, baik yang berada dika#asan perkotaan maupun pedesaan.
Kegiatan pokok dari program pengembangan prasarana dan sarana permukman meliputi:
1.Peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman meliputi air
bersih, drainase, air limbah, persampahan, penaggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah
perbaikan kampong, dan sebagainya,
2.Peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman,
.Peningkatan kerjasama publik s#asta dan pri6atisasi sarana permukiman.
'.Re6italisasi ka#asan strategis,).
Pelestarian ka#asan bersejarah dan ka#asan tradisional,
4.;alidasi dan penyusunan pedoman,
(.
%tandar keselamatan konstruksi dan penguatan lembaga penga#asan konstruksi dan keselamatan
bangunan.
Agenda Global Perumahan dan Permukiman
Permasalahan perumahan dan permukiman sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari
berbagai perkembangan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, baim ditingkat lokal, nasional,
regional maupun global.
"alam rangka penanganan permukiman kumuh diperkotaan, khususnya sebagai dampakurbanisasi dari desa ke kota, telah di&anangkan pula Declaration on Cities Without Slums.
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
4/9
Berdasarkan Plan Of Implementation dari
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
5/9
keputusan/ keputusan penting dalam mengarahkan $ungsi/$ungsi kebijakan perumahan dan
permukiman. dapun perlu dibentuk anggota kelompok diba#ah BKP', yaitu anggota tetap dan
anggota sementara seperti para spesialis dalam bidang tertentu dan dapat berasal dari lembaga
pemerintah s#asta amaupun L%!. Tugas kelompok kerja ini adalah mempersiapkan alternati6e
keputusan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
2.
!embuat kebijakan dan peraturan baru yang meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam
pembiayaan perumahan dan mempelajari penyediaan lahan siap bangun.
.
!enyusun program/program bantuan perumahan yang bersi$at komplementer terhadap kebijakan yang
ada.
'.!erumuskan sistem pelaksanaan yang e$ekti$ untuk program/program bantuan perumahan nasional.
+nonimous. 2**4
"okus Strategi Kebijakan !ang Perlu Dikembangkan
"engan menga&u urgensi pembangunan perumahan dan permukiman, masalah penyediaan
perumahan dan permukiman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah, sesungguhnya perlu menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan dan
permukiman nasional. -al ini dikarenakan kebutuhan perumahan yang mendesak pada saat ini lebih
dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. "iperlukan upaya melalui strategi
kebijakan yang ter$okus dan menyeluruh untuk menangani persoalan penyedoaan perumahan dan
permukiman yang rseponsi$ dan berkelanjutan.
Pertama, melembagakan sistem penyelenggaraan yang transparan yang partisipati$ dengan
mengedepankan strategi pemberdayaan. Kebijakan ini didasarkan pada hakikat pemenuhan
kebutuhan perumahan dan permukiman adalah merupakan tanggung ja#ab masyarakat pada
umunya.
%ebagaimana diatur dalam pasal ) 00 o.' Tahun 12 tentang perumahan dan
permukiman, setiap #arga egara mempunyai kea#jiban dan tanggung ja#ab untuk berperan serta
didalam pembangunan perumahan dan permukiman, dan pada pasal 2 juga dinyatakan bah#a
setiap #arga egara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas/luasnya berperan serta
di dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Permasalahannya adalah belum
didayagunakannya potensi masyarakat se&ara optimal, termasuk dunia usaha tersebut.
Pengembangan kelembagaan diarahkan sehingga dapat menurunkan biaya produksi ramah, seperti
melalui pan&apaian peren&anaan, peran&angan, pelaksanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
perumahan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang e$ekti$ dan a$isien., pengembangan dan
mendorong ketersediaan bahan/bahan dasar bangunan yang diproduksi daerah se&ara terjangkau,
serta peningkatan kapasitas lo&al didalam menhasilkan bahan bangunan dan teknologi konstruksi
yang sehat dan ramah lingkungan.
Kedua, mamantapkan system pembiayaan dan peningkatan kualitas pasar perumahantermasuk pemupukan dana jangka panjang untuk perumahan dan permukiman. Pada saat ini kita
masih menghadapi belum e$isiennya pasar primer, yang menyebabkan harga rumah yang masih
belum se&ara mudah dijangkau oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini perlu
ditekan dengan berbagai peningkatan e$ekti6ita system pembiayaan perumahan dan penyempurnaan
mekanisme pembiayaan perumahan. Aleh karenanya, diperlukan peningkatan mobilisasi
pembangunan dan pengembangan akses kredit pembiayaan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, termasuk peningkatan kemudahan mekanisme sistem kredit dibidang
pembiayaan perumahan.
Ketiga, mengembangkan syitem bantuan perumahan dan permukiman sebagai insenti$ bagi
pemerintah daerah, s#asta, dan masyarakat yang responsi$ terhadap pemenuhan kebutuhanperumahan dan permukiman. Perumahan dan permukiman merupakan persoalan strategis dan masih
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
6/9
belum mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Karenanya, untuk mema&u laju
pembangunan perumahan dan permukiman, perlu dikembangkan sistem intensi$, yang diharapkan
mampu mendorong berbagai pelaku pembangunan, baik lembaga $ormal maupun in$ormal untuk
terlibat se&ara akti$. 0paya yang dikmebangkan antara lain melalui pengembangan program bantuan
perumahan bagi para pelaku pembangunan yang responsi6e didalam penyelenggaraan perumahan
dan permukiman.
Keempat, meningkatkan pelayanan dan pasokan ke&ukupan kebutuhan lahan untuk
perumahan dan permukiman. Beberapa upaya yang ada pada saat ini terus didorong adalah melalui
pengembangan #a#asan siap bangun +Kasiba dan lingkungan siap bangun +Lisiba di daerah
termasuk Lisiba sendiri +Lisiba B%. Kasiba5Lisiba ini disusun berdasarkan Ren&ana Tata Ruang
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
7/9
dan pemantapan kelembagaan dibidang perumahan dan permukiman, serta mem$asilitasi
pelaksanaan penataan ruang ka#asan permukiman yang trnsparan dan partisipati$.
2. !e#ujudkan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satukebutuhan
dasar manusia, melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, dengan
menitiberatkan pada masyarakat miskin dan berkemampuan rendah.
.
!e#ujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung
mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produkti6itas masyarakat melalui per#ujudan
kondisi lingkungan permukiman yang responri$ dan berkelanjutan.
Kebijakan dan %trategi asional Perumahan dan Permukiman merupakan arahan dasar
yang masih harus dijabatkan se&ara operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan dibidang
penyelenggaraan perumahan dan permukiman sehinggga nantinya 6isi yang diharapakan dapat
ter&apai. Produk dari implementasi penjabaran kebijakan dan strategi nasional juga di&erminkan
melalui penyiapan Propeda, RP'" +Ren&ana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan
Permukiman "aerah, dan Repetada ditingkat daerah.
+nonimous. 2**
Berkaitan dengan langkah/langkah pengelolaan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan
pembangunan, terdapat beberapa program yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya :
a.penduduk dan pemukiman manusia serta pengelolaan lingkungan hidup
b.pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup
&.pertambangan industri dan pengelolaan lingkungan hidup
d.pendayagunaan kekayaan laut
e.kegiatan/kegiatan penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup
+ %ugandhy, dan R. -akim. 2**(
pa yang Kurang dari Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan danPermukimanCC
Pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih ( juta dan bakal meningkat
seiring dengan bertambahnya rumah tangga baru. Pembangunan rumah tak mampu memenuhi
kebutuhan tersebut, apalagi pengembang s#asta lebih mengutamakan real estate dan apartemen
yang sulit dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukiman
dan perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh.
Perumahan kumuh ditemukan di hampir semua #ilayah perkotaan di indonesia. Tidak
ditemukan data akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun
hampir di seluruh #ilayah perkotaan di 8ndonesia memiliki sangat banyak kantong #ilayah
permukiman kumuh. !ereka merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam
data statistik di indonesia. mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap
berbagai masalah kesehatan, dan senantiasa teran&am penggusuran oleh proyek/proyek in6estasi.
-al ini disebabkan oleh stigma yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai
penduduk ilegal atau penduduk liar, sehingga pemerintah daerah merasa tidak berke#ajiban untuk
mengurus upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh ini. Pemerintah daerah justru melakukan
pembersihan melalui berbagai bentuk penggusuran, dengan alasan mengganggu dan merusak
keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk kepentingan lain.pemerintah memang telah
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat. amun berbagai
persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak terjangkau oleh
kelompok yang paling miskin ini.
Pertama, permasalahan sulitnya memperoleh KTP. Tanpa KTP, masyarakat tidak akan dapat
mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan. Kedua, bantuan untuk memperoleh
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
8/9
kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan +berupa barang atau surat
berharga sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat dipergunakan sebagai
jaminan. Ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada tingkat penghasilan
dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat rendah dan bekerja
tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar &i&ilan kredit sehingga pengajuan mereka
seringkali ditolak. "engan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya perbaikan
permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan
pemukiman kumuh tersebut.
"i bidang perse#aan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. Bidang ini kebanyakan
diusahakan oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh s#asta. kibatnya, in$ormasi
atau data mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. Padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam
mengurangi kantong +en&la6e pemukiman kumuh.
+nonimous. 2**
Kerjasama Pemerintah S#asta Dalam Pen!ehatan $ingkungan Permukiman
Penyediaan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman +P% PLP yang men&akup air
limbah, persampahan, dan drainase merupakan salah satu prioritas dari Pemerintah 8ndonesia dalam
men&iptakan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. P% PLP sangat erat kaitannya
dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi regional. amun di sisi lain, ada keterbatasan pendanaan bagi pengembangan
P%/PLP ini. -al inilah menjadi salah satu penyebab, mengapa akses masyarakat terhadap prasarana
dan sarana sanitasi saat ini masih rendah. "emikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pendukung
Pengembangan %istem Penyediaan ir !inum +BPP/%P! Ra&hmat Karnadi pada a&ara
pembukaan %osialisasi Peraturan Persiden +Perpres R8 o.4(52**) tentang kerjasama pemerintah
dengan badan usaha s#asta +B0% dalam penyediaan in$rastruktur PLP dan "iseminasi pedomankerjasama pemerintah dengan badan usaha s#asta +KP% dalam penyediaan dan pengelolaan
in$rastruktur PLP di Batam, kamis +115).
!enurut Ra&hmat Karnadi mengatakan, ada beberapa parameter yang menunjukkan kinerja
pelayanan penyehatan lingkungan permukiman saat ini masih rendah. ntara lain :
+iTingginya angka sakit dan kematian yang disebabkan #aterborne diseasesD
+ii9akupan akses pelayanan persampahan dan air limbah yang masih sangat ke&ilD
+iii!asih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kebersihan perkotaan karena lemahnya penanganan
dan pengelolaan sampahD
+i6
Banjir yang masih terus terjadi sebagai akibat tidak adanya pelayanan drainase yang memadai serta
banyaknya sampah yang ada dalam saluran drainaseD+6Banyaknya rumah/rumah liar yang mengganggu kualitas lingkungan perkotaanD serta
+6iLemahnya kualitas institusi5 lembaga pengelola P% PLP.
Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
permukiman adalah bagaimana melakukan penanganan se&ara lebih baik, sehingga diperoleh:
+1 Peningkatan kualitas dan &akupan pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase yang dapat
mengiringi peningkatan pertumbuhan penduduk yang pesat terutama di daerah perkotaanD
+2 Penurunan angka sakit dan kematian yang disebabkan oleh #aterborne diseases terutama pada bayi
dan anak/anakD + Pemenuhan sasaran !illenium "e6elopment 7oals +!"7s oleh pemerintah,
yaitu : untuk dapat melayani separuh dari populasi penduduk yang belum mendapatkan akses
sanitasi +air limbah dan sampah sampai tahun 2*1) se&ara bertahapD +' Ter&iptanya lingkungan
hidup yang bersih, sehat, nyaman, dan layak huni.
-
7/24/2019 Kebijakan Pemerintah Tentang Lingkungan Pemukiman
9/9
0ntuk menghadapi tantangan ini diperlukan Kebijakan Pemerintah sebagai terobosan, yaitu
dengan melibatkan peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak s#asta. 0ntuk
mendukung kebijakan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta
persamaan persepsi tentang mekanisme kerjasama pemerintah/s#asta. "engan demikian semua
stakeholder yang terkait dengan penanganan P% PLP, baik pihak pemerintah maupun pihak s#asta
yang beminat dapat melihat adanya peluang kerjasama ini sebagai peluang in6estasi.
Lebih lanjut, Rahmat Karnadi menegaskan bah#a ketentuan mengenai kerjasama
pemerintah dengan badan usaha s#asta telah diatur dalam Perpres o.4( tahun 2**) tentang
Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha s#asta. %elain itu juga telah diatur dalam 00 no ( tahun
2**' tentang %" dan PP o.14 tahun 2**) tentang Pengembangan %P!. "engan adanya
Perpres o.4( tahun 2**) ini diharapkan segala mekanisme dan hal/hal yang terkait dalam
kerjasama antara pemerintah +pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan pihak s#asta
dapat ter$asilitasi dengan baik.
0ntuk meningkatkan peran akti$ stakeholder dalam in6estasi P% PLP, maka se&ara kontinyu
akan dilaksanakan %osialisasi Perpres o.4( tahun 2**) tentang Kerjasama Pemerintah dengan
badan usaha s#asta +B0% ini. Pelaksanaan %osialisasi dan "iseminasi yang dilaksanakan di Batam
ini bertujuan untuk memberi penjelasan se&ara mendalam pada semua aparat pemerintah baik di
Pusat maupun Pemerintah "aerah, B0!5B0!" dan "inas/"inas terkait dalam mempersiapkan dan
menjaring badan usaha s#asta dalam penyediaan, penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum
dan sanitasi di daerahnya.
top related